Docstoc

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Document Sample
Badan Koordinasi Penanaman Modal Powered By Docstoc
					         DIKLAT SEKOLAH DINAS LUAR NEGERI (SEKDILU)
                            Angkatan ke-35
                         Kementerian Luar Negeri




                Oleh : DR. Riyatno, SH, LL.M
Pusat Bantuan Hukum - Badan Koordinasi Penanaman Modal
Jakarta, 30 Maret 2010

                                                         1
                                    Materi Paparan
1.   Target Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi
2.   Peringkat Indonesia Terkait Investasi Berdasarkan Survei Beberapa Lembaga Internasional
3.   Peraturan Perundangan-Undangan Terkait Penanaman Modal:
      a.   Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
      b.   Perundang-undangan Sektoral terkait Penanaman Modal
      c.   Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal
      d.   Daftar Negatif Investasi (DNI) 2007
4.   Beberapa Fasilitas/Insentif Penanaman Modal:
     a.    Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
           Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
     b.    PP No. 81 Tahun 2007 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri
           Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
     c.    Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2007 tentang Fasilitas PPN
     d.    Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP No.1/2007 tentang Fasilitas Pajak
           Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-daerah
           Tertentu
     e.    Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan
           Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah
     f.    Permenkeu No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang
           dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.



                                                                                                             2   2
       1. TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI (1)


Pemerintah menjadikan investasi sebagai pilar pokok pertumbuhan ekonomi yang
ditargetkan 6,3 – 6,8% setiap tahun selama 5 tahun (2010 – 2014). Dengan
pertumbuhan tersebut ditargetkan untuk mengurangi angka kemiskinan menjadi 10 -
11% dan penurunan angka pengangguran sebesar 5 - 6%.

Untuk mencapai pertumbuhan makro ekonomi tersebut dibutuhkan realisasi investasi
rata-rata sebesar Rp. 2.000 Triliun per tahun atau total Rp. 10.000 Triliun dalam 5 tahun.

Sesuai Rencana Umum Penanaman Modal, fokus pengembangan investasi diarahkan
pada bidang pangan, energi dan infrastruktur yang menciptakan nilai tambah (value
added)

Dalam upaya pencapaian target pertumbuhan investasi, harus didukung adanya
kebijakan dan perangkat peraturan perundang-undangan penanaman modal yang
memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investor serta menciptakan daya saing.




                                                                                             3   3
                  1. TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI (2)


           a                                   Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi
 Tahun                          2009                2010               2011        2012        2013        2014

 Pertumbuhan
                                 4,3              5,5 – 5,6           6,0 – 6,3   6,4 – 6,9   6,7 – 7,4   7,0 – 7,7
 Ekonomi Riil (%)

 Kebutuhan *)
                                                  1667,3 –           1865,4 –     2092,8 –    2352,4 –    2688,5 –
 Investasi                     1495,5
                                                   1689,1             1936,9       2237,2      2555,8      2949,8
 (Rp. Triliun)

*) rata-rata Ro. 2.000 Triliun/Thn (sekitar US$ 200 Miliar/Thn)

Sumber:
- Kerangka makro: Sasaran & Target Pembangunan, Kantor menko Perekonomian
- Bisnis Indonesia, November 2009




                                                                                                                      4   4
       2. PERINGKAT INDONESIA TERKAIT INVESTASI BERDASARKAN
          SURVEI BEBERAPA LEMBAGA INTERNASIONAL (1)

World Investment Prospects Survey 2009-2011 oleh United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD) yang diterbitkan tahun 2009:

Indonesia berada pada peringkat 8 dari 193 ekonomi dan dikategorikan sebagai “the most
attractive economies for the location of FDI”.

Survey Report on Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies oleh
Japan Bank for International Coorporation (JBIC) yang diterbitkan tahun 2009:

Indonesia berada pada peringkat 8 dari 20 negara tujuan utama investasi perusahaan-
perusahaan manufaktur Jepang.

Doing Business 2010 oleh International Finance Corporation (IFC) yang diterbitkan tahun
2009:

Indonesia berada pada peringkat 122 dari 183 ekonomi dan dikategorikan sebagai “the most
active business regulatory reformer in East Asia and the Pasific”.



                                                                                               5
                                                                                           5
Negara Prospektif Tujuan Investasi Menurut Pengusaha Jepang
 Rank      1997           2002          2003          2004          2005          2006         2007          2008       2009
   1    China          China          China        China         China         China         China         China        China
   2    USA            Thailand       Thailand     Thailand      India         India         India         India        India

   3    Indonesia      USA            USA          India         Thailand      Vietnam       Vietnam       Vietnam      Vietnam

   4    Thailand       Indonesia      Vietnam      Vietnam       Vietnam       Thailand      Thailand      Rusia        Thailand

   5    India          Vietnam        India        USA           USA           USA           Rusia         Thailand     Rusia

   6    Vietnam        India          Indonesia    Rusia         Rusia         Rusia         USA           Brazil       Brasil

   7    Philippines    Korea          Korea        Indonesia     Korea         Brazil        Brazil        USA          USA

   8    Malaysia       Taiwan         Taiwan       Korea         Indonesia     Korea         Indonesia     Indonesia         Indonesia


   9    Brazil         Malaysia       Malaysia     Taiwan        Brazil        Indonesia     Korea         Korea        Korea

  10    Taiwan         Brazil         Russia       Malaysia      Taiwan        Taiwan        Taiwan        Taiwan       Malaysia

Sumber: Japan Bank for International Cooperation (JBIC), survey dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan manufaktur Jepang


                                                                                                                                  6      6
Peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business)
World Bank Survey/IFC - Doing Business 2010




              Sumber: International Finance Corporation (IFC)

                                                                7   7
3.   PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT
     PENANAMAN MODAL:
     a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
     b. Perundang-undangan Sektoral terkait Penanaman Modal
     c. Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu
        Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal
     d. Daftar Negatif Investasi (DNI) 2007




                                                                       8
                                                                   8
         a. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

   Definisi Penanaman Modal
   (Pasal 1)                             Penanaman Modal Dalam Negeri adalah
                                         kegiatan menanam modal untuk
                                         melakukan usaha di wilayah negara RI
Penanaman Modal                          yang dilakukan oleh penanam modal DN
adalah segala bentuk kegiatan            dengan menggunakan modal dalam
menanam modal baik oleh penanam          negeri
modal DN maupun penanam modal
asing untuk melakukan usaha di wilayah
negara RI                                Penanaman Modal Asing adalah kegiatan
                                         menanam modal untuk melakukan usaha
                                         di wilayah negara RI yang dilakukan oleh
                                         penanam modal asing, baik yang
                                         menggunakan modal asing sepenuhnya
                                         maupun yang berpatungan dengan
                                         penanam modal DN


                                                                                    9   9
                             Prinsip Dasar UU. No. 25 Tahun 2007


1. Perlakuan yang sama                                            4. Jaminan kepastian hak, hukum
   (Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 6                             dan perlindungan
                                                                     (Pasal 14)



                                                Prinsip Dasar               5. Penyelesaian sengketa
 2. Memberikan perlindungan bagi                UU. 25/2007                    (Pasal 7 ayat (3) dan
    UMKMK                                                                       Pasal 11 ayat (3))
    (Pasal 4 ayat (2) huruf e)




3. Jaminan hak melakukan transfer dan repatriasi                6. Penanam modal:
   dalam valuta asing yaitu: modal, keuntungan dan                  a. Hak pelayanan izin dan informasi
   dana yang diperlukan.                                            b. Hak fasilitas kemudahan
   (Pasal 8 ayat (3))                                               (Pasal 14)




                                                                                                          10   10
                   Kebijakan Dasar Penanaman Modal

Arah Kebijakan (Pasal 4 ayat 1)
 Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk
   penguatan daya saing perekonomian nasional.
 Mempercepat peningkatan penanaman modal.

(Pasal 4 ayat 2)

   Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal
    asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
   Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam
    modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman
    modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada UMKM
    dan Koperasi.
(Pasal 4 ayat 3)
Kebijakan Dasar Penanaman Modal diwujudkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal
(RUPM)

                                                                                      11   11
                                 Ketenagakerjaan

(Pasal 10)
   Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus
    mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia (WNI).
   Untuk jabatan dan keahlian tertentu, perusahaan penanaman modal berhak menggunakan
    tenaga ahli Warga Negara Asing (WNA).

Pasal 11
(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara
    musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.
(2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil,
    penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
(3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan
    penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
    melalui pengadilan hubungan industrial.




                                                                                          12   12
                              Bidang Usaha


(Pasal 12)
 Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal,
  kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka
  dengan persyaratan.

 Kriteria, persyaratan dan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan
  persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.
  Peraturan Presiden tersebut telah dituangkan dalam Perpres No. 76 dan No. 77
  Tahun 2007 jo No. 111 Tahun 2007.




                                                                              13   13
                   Pengembangan Penanaman Modal Bagi
                 Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi

(Pasal 13)

(1)   Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha
      mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk
      usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil,
      menengah, dan koperasi.

(2)   Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil,
      menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya
      saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran
      informasi yang seluas-luasnya.




                                                                               14   14
                          Fasilitas Penanaman Modal

Fasilitas Penanaman Modal Diberikan Kepada (Pasal 18):
 Penanaman Modal Baru atau
 Penanaman Modal yang melakukan perluasan usaha,
yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria tertentu.

Kriteria Penanam Modal Yang Memperoleh Fasilitas (Pasal 18 ayat 3)
Memenuhi salah satu kriteria, antara lain :
 Menyerap banyak tenaga kerja;
 Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 Membangun infrastruktur;
 Termasuk skala prioritas tinggi;
 Bermitra dengan UMKM atau Koperasi;
 Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang
  dianggap perlu;
 Melaksanakan alih teknologi;
 Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di
  dalam negeri.

                                                                                            15   15
                            Bentuk Fasilitas Penanaman Modal

(Pasal 18 ayat 4)
    Pajak Penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap
     jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu.
    Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk
     keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
    Pembebasan atau Keringan Bea Masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan
     produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.
    Pembebasan atau Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin
     atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama
     jangka waktu tertentu.
    Penyusutan atau Amortisasi yang dipercepat, dan
    Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau
     daerah atau kawasan tertentu.
    Pembebasan dan Pengurangan PPH Badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat
     diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

 Catatan :
 Industri Pionir adalah Industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi,
 memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional


                                                                                                                            16   16
                            Fasilitas Keimigrasian (1)

Pasal 23
(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk:
      a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam
         merealisasikan penanaman modal;
      b. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat
         sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan
         pelayanan purnajual; dan
      c. calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modal.
(2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan
    kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
    b diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi
    Penanaman Modal.




                                                                                  17    17
                                 Fasilitas Keimigrasian (2)

Pasal 23
(3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:
       a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;
       b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap
           dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
       c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal
           terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling
           lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
       d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal
           terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama
           24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
       e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal
           tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung
           sejak izin tinggal tetap diberikan.
(4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
     huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari
     Badan Koordinasi Penanaman Modal.



                                                                                                      18   18
                  Pengesahan Dan Perizinan Perusahaan (1)
Pasal 25
(1)   Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan
      kententuan Pasal 5 Undang-Undang ini.
(2)   Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk
      badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
      perundang-undangan.
(3)   Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan
      terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)   Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh
      izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki
      kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
(5)   Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu
      pintu.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan
yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki
kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan
sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
(Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10)

                                                                                                  19    19
               Pengesahan Dan Perizinan Perusahaan (2)

Pasal 26
(1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam
    memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai
    penanaman modal.
(2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang
    di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan
    wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan
    nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang
    mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.
(3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
    sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.




                                                                                   20   20
    Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal (1)

Pasal 27
(1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi
    antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia,
    antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah
    daerah.
(2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin
    oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
    diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.




                                                                               21   21
       Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal (2)
Pasal 28
(1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi
    Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
      a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
      b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
      c. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
      d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan
         usaha;
      e. membuat peta penanaman modal Indonesia;
      f. mempromosikan penanaman modal;
      g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain
         meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan
         menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
      h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal
         dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
      i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar
         wilayah Indonesia; dan
      j. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
(2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal
     bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


                                                                                                        22   22
   Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal (3)


Pasal 29
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu
satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan
perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait
dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.




                                                                   23   23
       Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal (1)

PASAL 30
Penyelenggaraan penanaman modal yg ruang lingkupnya :
• lintas provinsi urusan Pemerintah
• lintas kabupaten/kota  urusan pemerintah provinsi
• dalam satu kabupaten/kota  urusan pemerintah kabupaten/kota

Kewenangan Pemerintah (Pasal 30 ayat 7)
 Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat
   risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau
   ruang lingkupnya lintas propinsi;
 Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing yang berasal
   dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan
   Pemerintah Negara lain;
 Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.



                                                                                       24   24
      Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal (2)



Kewenangan Pemerintah (Pasal 30 ayat 8)

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi
kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah
menyelenggarakan sendiri, melimpah kannya kepada Gubernur selaku wakil
Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.




                                                                         25   25
               Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

(Pasal 31)

 Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang
  bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk
  menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan
  dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
 Ketentuan KEK diatur dengan Undang-Undang.




                                                                 26   26
      b. Perundang-undangan Sektoral terkait Penanaman Modal


antara lain:
1.   Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2.   Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral & Batubara
3.   Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata
4.   Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
5.   Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
6.   Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri




                                                                                    27 27
               1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 2008 tentang Usaha
                  Mikro, Kecil, dan Menengah (1)

Pokok-pokok pikiran yang terkait penanaman modal :
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
   memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
   perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
   perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
   Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud
   dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
   perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang
   dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau
   Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam
   Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah
   kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha
   nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan
   ekonomi di Indonesia




                                                                                                         28 28
              1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 2008 tentang Usaha
                 Mikro, Kecil, dan Menengah (2)

Kriteria UMKM
(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
    a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50. juta tidak termasuk tanah dan
       bangunan tempat usaha; atau
    b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta.
(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
    Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak
    termasuk tanah & bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300
    juta sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 milyar.
(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
    a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10
       milyar tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha; atau
    b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 milyar sampai dengan paling banyak Rp. 50
       milyar.




                                                                                                   29 29
                   2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang
                      Pertambangan Mineral & Batubara (1)

Pokok-pokok pikiran yang terkait penanaman modal:

1. Usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara;
2. Hanya ada satu jenis izin usaha pertambangan (IUP), tidak ada lagi kontrak antara perusahaan dan
   pemerintah;
3. Perizinan dikeluarkan melalui proses lelang untuk mineral logam dan batubara dengan perlakuan
   sama dan prinsip transparansi;
4. Sistem perizinan disederhanakan menjadi dua bagian yaitu izin eksplorasi dan izin operasi;
5. Izin usaha kegiatan pertambangan mineral & batubara yang baru diberikan oleh Pemerintah dalam
   bentuk Izin Usaha Pertambangan, tidak lagi dalam bentuk Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya
   Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
6. KP, KK, PKP2B, SIPD, SIPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu
   kontrak/ijin;
7. Pengolahan dan pemurnian harus dilakukan di dalam negeri.
8. Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki
   oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha
   milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.



                                                                                                 30 30
                       2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang
                          Pertambangan Mineral & Batubara (2)
                                    Izin Usaha Pertambangan (IUP )
                                  Jangka Waktu (Tahun) dan Luas (Ha)


                                   IUP EKSPLORASI                   IUP OPERASI PRODUKSI


                             JANGKA WAKTU                       JANGKA WAKTU
           MINERAL              (Tahun)
                                                 LUAS                                        LUAS
                                                             + Perpanjangan (Tahun)
                                 Max. 8     Max. 100.000       Max. 20 th + (2x 10 th)   Max. 25.000
Logam
                                            Min. 5.000
                                 Max. 7     Max. 50.000        Max. 20 th + (2x 10 th)   Max. 15.000
Batubara
                                            Min. 5.000
Bukan Logam                      Max. 3     Max. 25.000         Max. 10 th + (2x 5 th)   Max. 5.000
                                            Min. 500
Bukan Logam Jenis Tertentu       Max. 7                        Max. 20 th + (2x 10 th)
                                            Max. 5.000          Max.5 th + (2x 5 th)     Max. 1.000
Batuan                           Max. 3
                                            Min. 5


                                                                                                            31
                                                                                                       31
                    2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang
                       Pertambangan Mineral & Batubara (3)
Usaha Jasa Pertambangan
1. Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional, jika tidak
   terdapat dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
2. Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
     a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
          1) penyelidikan umum;
          2) eksplorasi;
          3) studi kelayakan;
          4) konstruksi pertambangan;
          5) pengangkutan;
          6) lingkungan pertambangan;
          7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
          8) keselamatan dan kesehatan kerja.
     b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
          1) penambangan; atau
          2) pengolahan dan pemurnian.

3. Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan
   klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
4. Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa
   pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.



                                                                                                         32 32
             4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata
Pokok-pokok pikiran yang terkait penanaman modal:
•   Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di
    bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan
    kabupaten/kota.
•   Usaha pariwisata meliputi, antara lain:
    a. daya tarik wisata;
    b. kawasan pariwisata;
    c. jasa transportasi wisata;
    d. jasa perjalanan wisata;
    e. jasa makanan dan minuman;
    f. penyediaan akomodasi;
    g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
    h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
    i. jasa informasi pariwisata;
    j. jasa konsultan pariwisata;
    k. jasa pramuwisata;
    l. wisata tirta; dan
    m. spa.
    Usaha pariwisata lainnya diatur dengan Peraturan Menteri.
•   Pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.


                                                                                                                 33
                                                                                                           33
               6. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
                  dan Retribusi Daerah (PDRD) (1)
Pajak Daerah
Pajak provinsi terdiri dari 5 jenis:
1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan, dan
5. Pajak rokok (pajak baru provinsi yang dibagihasilkan ke kabupaten/kota, 70% untuk kabupaten/kota dan
    30% untuk provinsi)
Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari 11 jenis:
1.    Pajak hotel
2.    Pajak restoran
3.    Pajak hiburan
4.    Pajak reklame
5.    Pajak penerangan jalan
6.    Pajak mineral bukan logam dan batuan
7.    Pajak parkir
8.    Pajak air tanah
9.    Pajak sarang burung walet
10.   Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan
11.   Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

                                                                                                      34 34
              6. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
                 dan Retribusi Daerah (PDRD) (2)
Retribusi Daerah (1)
Terdapat 30 jenis retribusi yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah yang dibagi menjadi tiga
kelompok obyek retribusi, yaitu:
1. jasa umum,
2. jasa usaha, dan
3. perizinan tertentu.
Retribusi atas jasa umum ada 14 jenis, yaitu:
1. Pelayanan kesehatan;
2. Pelayanan persampahan atau kebersihan;
3. Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
4. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
5. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
6. Pelayanan pasar;
7. Pengujian kendaraan bermotor;
8. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
9. Penggantian biaya cetak peta;
10. Penyediaan dan atau penyedotan kakus;
11. Pengolahan limbah cair;
12. Pelayanan tera atau tera ulang;
13. Pelayanan pendidikan; serta
14. Pengendalian menara telekomunikasi.

                                                                                                       35
                                                                                                  35
              6. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
                 dan Retribusi Daerah (PDRD) (3)
Retribusi Daerah (2)
Adapun retribusi untuk jasa usaha ada 11 jenis, yaitu :
1. Pemakaian kekayaan daerah;
2. Pasar grosir dan atau pertokoan;
3. Tempat pelelangan;
4. Terminal;
5. Tempat khusus parkir;
6. Penginapan/Pesanggrahan/vila;
7. Rumah potong hewan;
8. Pelayanan kepelabuhanan;
9. Tempat rekreasi dan olahraga;
10. Penyeberangan di air; dan
11. Penjualan produksi usaha daerah.

Perizinan tertentu ada lima jenis retribusi, yaitu :
1. Izin mendirikan bangunan;
2. Izin tempat penjualan minuman beralkohol;
3. Izin gangguan;
4. Izin trayek; dan
5. Izin usaha perikanan.


                                                                             36
                                                                        36
             6. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
                dan Retribusi Daerah (PDRD) (4)
Beberapa Sifat dan Ketentuan dalam PDRD
•   Bersifat closed list (daftar tertutup) yakni pemerintah daerah tidak dapat lagi memungut jenis pajak
    selain yang telah ditentukan dalam UU PDRD tersebut, agar tercipta kepastian hukum dan iklim
    investasi dapat berkembang.
•   Pajak progresif hanya diperuntukkan untuk pajak kendaraan bermotor pada kepemilikan kedua dan
    seterusnya dengan tarif 2% s/d 10% yang besaran tarif aktualnya untuk setiap jenis kendaraan
    bermotor ditetapkan melalui Perda Provinsi.
    (pajak progresif ini tidak dikenakan pada kendaraan angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran,
    sosial keagamaan, lembaga sosial/pemerintah/ TNI/Polri, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang
    ditetapkan dengan perda).
•   Kewajiban alokasi penerimaan (earmarking) dari pajak tertentu ke sektor publik yang terkait langsung
    dengan sektor perpajakannya. Misal:
     1. Minimal 10% dari hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor wajib dialokasikan untuk
        pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi
        umum.
     2. Mewajibkan 50% dari hasil penerimaan pajak rokok, dialokasikan untuk belanja publik di bidang
        kesehatan masyarakat dan penegakan hukum terutama untuk mengatasi perdagangan rokok
        ilegal.


                                                                                                            37
                                                                                                       37
        9. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (1)

Pokok-pokok pikiran yang terkait penanaman modal:
1. KEK merupakan suatu pengembangan kawasan dengan batas tertentu yang memiliki keunggulan tertentu
   dengan memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan dalam memfasilitasi kegiatan industri, ekspor,
   impor dengan penyederhanaan proses bisnis, jaminan ketertiban dan keamanan termasuk fasilitas
   keringanan fiskal.
2. Terdapat 2 fasilitas yaitu fiskal dan non fiskal.
   Fasilitas fiskal mencakup bidang-bidang:
      - perpajakan,
      - kepabeanan,
      - cukai,
      - pajak daerah dan retribusi daerah, serta
      - kemudahan lain yang akan diatur kemudian.
   Fasilitas non-fiskal mencakup:
      - kemudahan di bidang pertanahan, keimigrasian, perizinan, dan
      - tidak memberlakukan ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di
          bidang penanaman modal, kecuali yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi.
   Keseluruhan fasilitas dan kemudahan tersebut akan dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu
   (PTSP) yang dibentuk disetiap KEK



                                                                                                         38
                                                                                                    38
      9. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (2)

Penyelenggaraan KEK
a. Impor barang di KEK dapat diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk, dan pembebasan cukai
   bagi barang yang merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi.
b. KEK tetap berada dalam wilayah kepabeanan namun berbeda dengan Free Trade Zone (FTZ) karena
   tidak dipungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Bea masuk, dan lain-lain sebagai fasilitas selama
   pengusaha ekspor dan jika dijual ke dalam Indonesia akan tetap dikenai PPN.
c. KEK terdiri atas satu atau beberapa zona, diantaranya pengolahan ekspor, logistik, industri,
   pengembangan teknologi, pariwisata, energi dan atau ekonomi lainnya dan lokasi (zona khusus) bagi
   usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi baik sebagai pelaku usaha maupun pendukung kegiatan
   perusahaan yang ada di kawasan ekonomi khusus.
d. Terdapat Dewan Nasional yang bertugas untuk menyusun rencana induk, menetapkan kebijakan umum
   untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK dan Dewan Kawasan untuk membentuk
   administrator KEK serta mengawasi, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan administrator
   KEK.




                                                                                                       39
                                                                                                  39
        10. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri

Pokok-pokok pikiran yang terkait penanaman modal:
a. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan
    prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki
    Izin Usaha Kawasan Industri.
b. Izin usaha KI diberikan kepada perusahaan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,
    dapat berbentuk BUMN, BUMD, koperasi, badan usaha swasta.
c. Luas lahan paling rendah 50 Ha dalam satu hamparan tetapi untuk UMKM paling rendah 5 Ha dalam satu
    hamparan.
d. Diberikan fasilitas kepabeanan & perpajakan sesuai ketentuan di bidang perpajakan.
e. Untuk optimalisasi KI, Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberikan insentif, kemudahan pembebasan lahan &
    pelayanan terpadu.
f. Perusahaan industri yang didirikan setelah tanggal 3 Maret 2010 wajib berlokasi di KI kecuali:
    - Perusahaan yang memerlukan lokasi khusus (bahan baku/proses produksi)
    - Industri Mikro, Kecil dan Menengah.
    - Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah
       kabupaten/kota yang belum memiliki Kawasan Industri atau yang telah memiliki Kawasan Industri namun
       seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis.
g. Selain kegiatan industri, setiap perusahaan di KI dapat melakukan kegiatan penyimpanan barang & wajib
    memiliki Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri.



                                                                                                              40
                                                                                                         40
c. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan
   Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal




                                                            41   41
                          Pokok-Pokok Substansi (1)

Untuk memudahkan pelayanan penanaman modal dan menciptakan efisiensi serta daya saing investasi
maka perlu diselenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal.
Perpres ini mengatur pembentukan dan penyelenggaraan PTSP untuk perizinan dan nonperizinan yang
mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki
kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan
sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
Perizinan contohnya persetujuan penanaman modal, sedangkan nonperizinan misalnya segala bentuk
kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
PTSP dibentuk dan diselenggarakan di pusat di PTSP BKPM. Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang
penanaman modal di Pusat, Kepala BKPM mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari
Menteri Teknis/Kapolri untuk memberikan perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat seperti Izin Penanaman Modal Asing; penanaman modal yang
Lintas Provinsi, terkait SDA tidak terbarukan dengan tingkat risiko lingkungan tinggi, Industri prioritas
tinggi skala nasional, terkait fungsi pemersatu & penghubung antar wilayah, terkait strategi
pertahanan & keamanan nasional; dan bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan
Pemerintah menurut UU.




                                                                                                       42 42
                      Pokok-Pokok Substansi (2)


Penyelenggaraan PTSP di daerah:

    Di PTSP Perangkat Daerah Provinsi di bidang Penanaman Modal (PDPPM) di masing-
    masing Provinsi, dengan kewenangan meliputi: Penanaman Modal ruang lingkup
    lintas Kabupaten/Kota, Penanaman Modal urusan Pemerintah Provinsi berdasarkan
    PP No. 38/2007, dan Penanaman Modal urusan Pemerintah yang diberikan
    Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur.
    Di PTSP Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di bidang Penanaman Modal (PDKPM) di
    masing-masing Kabupaten/Kota, dengan kewenangan meliputi: Penanaman Modal
    ruang lingkup satu Kabupaten/Kota, Penanaman Modal urusan Pemerintah
    Kabupaten/Kota berdasarkan PP No. 38/2007, dan Penanaman Modal urusan
    Pemerintah yang diberikan Penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota.




                                                                                          43
                                                                                     43
           Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal

                                                           Berdasarkan mekanisme
                                                          pelimpahan/pendelegasian
                                                               wewenang dari :
1. Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal
   oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BKPM                   Menteri/Kepala LPND,



2. Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman
   Modal oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh               Gubernur,
   PDPPM

3. Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal
   oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh           Bupati/Walikota,
   PDKPM

                                                      sesuai dengan kewenangannya
                                                      masing-masing.

                                                                                         44
                                                                                    44
      Bagan Pendelegasian dan Pelimpahan Kewenangan


             Penghubung


                       Pendelegasian   Pelimpahan
Penghubung                                                 Penghubung




                Pelimpahan                            Penugasan




               Pendelegasian                        Pendelegasian




                                                                        45   45
                                  Tim Pertimbangan PTSP

                            Tugas Tim Pertimbangan:
                            a. mendorong percepatan,                                e. memberikan Saran &
d. memberikan Saran &
                            b. melakukan pemantauan dan meminta laporan,               Pertimbangan
   Pertimbangan
                            c. menetapkan langkah-langkah penyelesaian kendala,
                            pelaksanaan pendelegasian wewenang dan pelimpahan
                            wewenang.




                                                          Selesai ?
                    Keberatan                                         Tidak       Pengaduan
                                                               Ya




                                                                                                            46   46
       Tindak Lanjut Pelaksanaan Perpres No. 27/2009 (1)


Telah ada pendelegasian/pelimpahan wewenang pemberian perizinan dan
nonperizinan dari 14 Menteri dan Kapolri kepada Kepala BKPM, yaitu:

1.   Menteri Pekerjaan Umum              8. Menteri Perhubungan
2.   Menteri Pertanian                   9. Menteri Perumahan Rakyat
3.   Menteri Perindustrian               10. Menteri Komunikasi & Informatika
4.   Menteri Perdagangan                 11. Menteri Kelautan & Perikanan
5.   Menteri Keuangan                    12. Menteri Kehutanan
6.   Menteri Kebudayaan & Pariwisata     13. Mentri ESDM
7.   Menteri Kesehatan                   14. Menteri Pendidikan Nasional
                                         15. Kapolri


Penempatan pejabat teknis di BKPM dari:
1. Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi
2. Menteri Hukum & HAM


                                                                                     47
                                                                                47
         Tindak Lanjut Pelaksanaan Perpres No. 27/2009 (2)

Untuk percepatan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan di PTSP, BKPM membangun
Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). SPIPISE akan
mengintegrasikan pelayanan perizinan dan nonperizinan dan interkoneksi antara BKPM dengan
instansi terkait di pusat serta BKPM dengan PTSP-PTSP di provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai
dengan program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II, pada tanggal 15 Januari 2010 telah
dilakukan launching penggunaan SPIPISE di Batam.

Manfaat dari PTSP di bidang penanaman modal adalah:
a. Pemohon cukup berinteraksi dengan satu institusi PTSP.
b. Pengurusan perizinan dan nonperizinan lebih “pasti, singkat dan transparan”, dari sisi :
    - Kejelasan jangka waktu dan biaya (Service Level Arrangement)
    - Persyaratan/kelengkapan data permohonan tidak berulang
    - Hasil proses perizinan dan nonperizinan (data elektronik) tidak perlu menjadi
        kelengkapan bagi perizinan lainnya (paperless of required documents)
    - Penyederhanaan bisnis proses (streamlining) perizinan dan nonperizinan
c. Seluruh proses terekam untuk memudahkan pengecekan keabsahan dokumen perizinan
   dan nonperizinan.
d. Mempermudah sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pusat dengan daerah.
e. Mempermudah interrelasi proses antara BKPM dengan instansi terkait di pusat dan BKPM
   dengan PTSP daerah.

                                                                                                48
                                                                                           48
               Tindak Lanjut Pelaksanaan Perpres No. 27/2009 (3)
BKPM telah mengeluarkan 4 Peraturan Kepala (Perka) BKPM yang menjadi Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) sebagai pedoman acuan bagi aparatur pemerintah di PTSP pusat, PTSP provinsi dan PTSP
Kabupaten/Kota didalam melayani pemberian perizinan dan nonperizinan, serta bagi investor (dunia usaha).
Ke-4 Perka tersebut yaitu:

 No.               Perka BKPM                                                  Pokok-Pokok Substansi

  1.   No. 11/2009 tentang Tata Cara              - Mengatur standar pelayanan yang harus dimiliki PTSP dilihat dari ketersediaan dan
       Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan         kualitas sumber daya manusia, serta infrastruktur di setiap instansi yang menjalankan
       PTSP di Bidang Penanaman Modal               fungsi PTSP.
       (Berita Negara Tahun 2009 No. 507)         - Mengatur sistem pembinaan, pengawasan maupun evaluasi PTSP termasuk mengatur
                                                    dan mensinkronisasikan pelaksanaan pelayanan penanaman modal berdasarkan
                                                    pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan
                                                    Kabupaten/Kota sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007.
  2.   No. 12/2009 tentang Pedoman dan Tata       - Mengatur pedoman dan tata cara pengajuan permohonan perizinan dan nonperizinan
       Cara Permohonan Penanaman Modal              (fasilitas penanaman modal) yang dibutuhkan investor di PTSP di bidang Penanaman
       (Berita Negara Tahun 2009 No. 508)           Modal.
                                                  - Penyelesaian izin dan fasilitas penanaman modal menjadi lebih mudah dan cepat.
  3.   No. 13/2009 tentang Pedoman dan Tata       - Mengatur kewajiban penanam modal yang harus dilakukan terkait realisasi penanaman
       Cara     Pengendalian    Pelaksanaan         modalnya, dan mengatur fasilitasi bagi penanam modal yang memerlukan bantuan dalam
       Penanaman Modal (Berita Negara Tahun         mengatasi masalah atau hambatan dalam kegiatan penanaman modalnya, baik oleh
       2009 No. 509)                                instansi penanaman modal di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
  4.   No. 14/2009 tentang Sistem Pelayanan       - Mengatur mengenai proses pengajuan aplikasi perizinan dan nonperizinan yang
       Informasi dan Pelayanan Investasi Secara     dilakukan secara elektronik (internet) yang memiliki keterhubungan antara BKPM dengan
       Elektronik (SPIPISE) (Berita Negara          PTSP daerah, serta instansi teknis terkait yang bertujuan untuk mendorong tercapainya
       Tahun 2009 Nomor 510).                       transparansi dan akuntabilitas pengurusan perizinan dan nonperizinan di bidang
                                                    penanaman modal.                                                                   49   49
Dasar Hukum:
1. Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha
   Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
2. Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 jo. No.111 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang
   Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

                                                                                                   50   50
               Lingkup Kegiatan dan Tujuan DNI

a.   Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan
     penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan
     terbuka dengan persyaratan

b.   Bidang usaha yang tertutup adalah jenis usaha tertentu yang dilarang
     diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal oleh penanam modal

c.   Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah jenis usaha
     tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal
     dengan persyaratan tertentu




                                                                        51   51
                                           Prinsip Dasar
(Pasal 5 Perpres Nomor 76/2007)

1.   Prinsip penyederhanaan
     DNI berlaku secara nasional dan bersifat sederhana serta terbatas pada bidang usaha yang terkait
     dengan kepentingan nasional (merupakan bagian kecil dari keseluruhan ekonomi dan bagian kecil dari
     setiap sektor dalam ekonomi).
2.   Prinsip kepatuhan
     DNI tidak boleh bertentangan dengan kewajiban Indonesia yang termuat dalam perjanjian atas
     komitmen internasional yang telah diratifikasi.
3.   Prinsip transparansi
     DNI harus jelas, rinci, dapat diukur dan tidak multi tafsir serta berdasarkan kriteria tertentu
4.   Prinsip kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal
     DNI tidak menghambat kebebasan arus barang, jasa, modal, sumber daya manusia dan informasi di
     dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia
5.   Prinsip Kepastian Hukum
     DNI tidak dapat diubah kecuali dengan Peraturan Presiden


                                                                                                       52   52
         Kriteria Penetapan Bidang Usaha Tertutup

(Pasal 8 Perpres No. 76 Th 2007)
Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing
maupun dalam negeri ditetapkan dengan berdasarkan kriteria :
 Kesehatan
 Keselamatan
 Pertahanan dan Keamanan
 Lingkungan Hidup dan Moral/Budaya (K3LM)
 Kepentingan nasional lainnya




                                                               53   53
   Kriteria Penetapan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan


(Pasal 11 Perpres Nomor 76/2007)
1. Perlindungan SDA
2. Perlindungan dan pengembangan UMKMK
3. Pengawasan produksi dan distribusi
4. Peningkatan kapasitas teknologi
5. Pertisipasi modal dalam negeri
6. Kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah




                                                                54   54
            Ketentuan Teknis dan Grandfather Clause

(Pasal 6 Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007)

Ketentuan Peraturan Presiden ini tidak mengurangi kewajiban penanam modal
untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku untuk
kegiatan penanaman modal tersebut untuk melakukan kegiatan usaha yang
dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang yang membawahi bidang
usaha penanaman modal.


(Pasal 5 Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007)
Ketentuan Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi penanaman modal yang
telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini
ditetapkan, sebagaimana yang tercantum dalam surat persetujuan, dan
perubahannya apabila ada (Grandfather Clause).


                                                                        55   55
                                                    Bidang Usaha Tertutup
                                                 Pasal 1 ayat (1) & Lampiran 1
Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan PM, antara lain:
 Perjudian/Kasino;
 Peninggalan Sejarah dan Purbakala;
 Pemukiman/Lingkungan Adat;
 Obyek Ziarah (Tempat Peribadatan, Petilasan, Makam, dsb);
 Pemanfaatan (Pengambilan) Koral Alam;
 Penangkapan Species Ikan yang Tercantum Dalam Appendix 1 CITES;
 Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
 Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio dan Televisi;
 Penyediaan dan Penyelenggaraan Terminal;
 Pemasangan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
 Penyelenggaraan dan Pengoperasian Jembatan Timbang;
 Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
 Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 Vessel Trafic Information System (VTIS);
 Pemantauan Lalu Lintas Udara (ATS) Provider;
 Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan seperti : Penta Chlorophenol, Dichloro Diphenyl Trichloro Elhane (DDT), Dieldrin,
   Chlordane, Carbon Tetra Chloride, Chloro Fluoro Carbon (CFC), Methyl Bromide, Methyl Chloroform, Halon, dan lainnya;
 Industri bahan kimia Skedul-1 Konvensi Senjata Kimia (Sarin, Soman, Tabun Mustard, Levisite, Ricine, Saxitixin, VX, dll);
 Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Bahan Mengandung Merkuri;
 Industri Logam Dasar Bukan Besi (Timah Hitam);
 Budidaya Ganja

                                                                                                                                 56      56
             Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan

Terdiri dari bidang-bidang usaha yang terbuka dengan syarat :
a. Dicadangkan bagi UMKMK
b. Melakukan kemitraan dengan UMKMK
c. Pembatasan maksimum kepemilikan modal asing
d. Berada di lokasi tertentu
e. Perlu perizinan khusus
f. Modal dalam negeri 100% (tertutup bagi asing)
g. Dibatasi kepemilikan modal asing dan berada di lokasi tertentu
h. Perlu perizinan khusus dan dibatasi kepemilikan asingnya
i. Modal dalam negeri 100% (tertutup bagi asing) dan perlu perizinan khusus




                                                                              57   57
                          Beberapa Arah DNI kedepan
 Prinsip tidak lebih restriktif
 Pengaturan bidang-bidang usaha dan kepemilikan modal didalam DNI agar tidak lebih restriktif atau
 paling tidak tetap sebagaimana yang ada didalam DNI dan persyaratan atau ketentuannya diupayakan
 lebih longgar dibanding yang berlaku saat ini didalam DNI. Usulan yang lebih restriktif hanya
 dimungkinkan diajukan apabila ada ketentuan UU baru yang secara tegas mengaturnya
 Prinsip ini penting agar :
 a. ada kejelasan dan kepastian hukum bagi investor mengenai bidang-bidang usaha yang diatur
     persyaratannya.
 b. menjadi acuan bagi para “tim negosiator” Pemerintah Indonesia didalam melakukan berbagai
     negosiasi dengan pemerintah negara-negara lain membahas hal-hal yang terkait investasi.


Penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal
dalam negeri  DNI tidak berlaku. Selama tidak menjadi saham pengendali, pembelian saham di pasar
modal dalam negeri tidak terkena ketentuan DNI.


Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah dari Perpres DNI tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan, dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih baik serta kepastian berusaha bagi
investor.



                                                                                                   58   58
d. Beberapa Fasilitas/Insentif Penanaman Modal:

   1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
      Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
   2) PP No. 81 Tahun 2007 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak
      Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
   3) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2007 tentang Fasilitas PPN
   4) Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP No.1/2007
      tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-
      bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-daerah Tertentu
   5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif
      dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah
   6) Permenkeu No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor
      Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri
      Dalam Rangka Penanaman Modal


                                                                                    59   59
               Terima Kasih
Badan Koordinasi Penanaman Modal
www.bkpm.go.id
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta
Telp. 021. 5252008
                                         60

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:720
posted:3/10/2012
language:
pages:60
Description: 1. Target Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi 2. Peringkat Indonesia Terkait Investasi Berdasarkan Survei Beberapa Lembaga Internasional 3. Peraturan Perundangan-Undangan Terkait Penanaman Modal: a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal b. Perundang-undangan Sektoral terkait Penanaman Modal c. Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal d. Daftar Negatif Investasi (DNI) 2007 4. Beberapa Fasilitas/Insentif Penanaman Modal: a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan b. PP No. 81 Tahun 2007 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka c. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2007 tentang Fasilitas PPN d. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP No.1/2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-daerah Tertentu e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah f. Permenkeu No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.