Docstoc

2012 01 SK Standar Satuan Harga 2012

Document Sample
2012 01 SK Standar Satuan Harga 2012 Powered By Docstoc
					                                              I




                      BUPATI BANDUNG BARAT
                        KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

                          NOMOR :       /Kep.     -DPPKAD/2011

                                         TENTANG

                STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH
                         KABUPATEN BANDUNG BARAT
                                 TAHUN 2012

                               BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang   :   a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, dilaksanakan
                   perencanaan kebutuhan barang milik Pemerintah Daerah yang disusun
                   oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dituangkan dalam
                   Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Derah (RKA-SKPD);

                b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
                   perlu adanya Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
                   Bandung Barat Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat   :   1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
                   yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
                   Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran
                   Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

                2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
                   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
                   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

                3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
                   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
                   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

                4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
                   Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
                   Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

                5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
                   dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
                   Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
                   Indonesia Nomor 4400);
                Jl. Ngamprah No .149 Kode Pos 40552 Telp./Fax. (022) 86814563
                             II

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
     Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
     diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
     2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
     2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
     Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
     Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
     Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
     Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
     4578);

  8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan
     Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
     2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
     4609) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
     Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas
     Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan
     Barang dan Jasa Pemerintah;

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
     Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
     20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
     sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
     2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
     tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
     Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
     Republik Indonesia Nomor 4855);

10.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
      Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
      Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.   Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang
      Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
      Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran
      Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);

12.   Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang
      Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun
      2008 Nomor 7);

13.   Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
      Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Dinas Daerah Kabupaten
      Bandung Barat (Lembaran Daerah kabupaten Bandung Barat Tahun 2008
      Nomor 9);
                                         III

                                  MEMUTUSKAN :



Menetapkan   :

KESATU       :   Mencabut Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 900/Kep.249-
                 DPPKAD/2010 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah
                 Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011;

KEDUA        :   Menetapkan Standar Satuan Harga barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
                 Bandung Barat Tahun Anggaran Tahun 2012 dengan rincian sebagaimana
                 tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan
                 dari Keputusan ini;

KETIGA       :   Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagimana dimaksud pada Diktum
                 KEDUA merupakan standar harga barang tertinggi untuk digunakan
                 sebagai acuan dalam perencanaan anggaran kebutuhan barang Tahun
                 Anggaran 2012 oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
                 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

KEEMPAT      :   Apabila pada saat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
                 sebagaimana dimaksud diktum KETIGA terdapat harga barang dan jasa
                 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga di pasaran (melebihi
                 patokan harga tertinggi) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini
                 maka penetapan harga untuk penyusunan HPS yang akan diberlakukan
                 disesuaikan dengan hasil survey serta dilakukan perhitungan harga
                 sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH keputusan ini dengan
                 ketentuan sesuai prosedur perubahan harga satuan barang/jasa tersebut
                 harus dimohonkan persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari Kepala
                 Satuan Kerja Perangakat Daerah selaku pengguna barang dan jasa
                 kepada Bupati Bandung Barat;

KELIMA       :   Apabila terdapat item atau jenis barang yang tidak/belum tercantum dalam
                 standar satuan harga ini maka untuk kepentingan perencanaan dan proses
                 pengadaan dapat menggunakan hasil survey yang berlaku dipasaran
                 umum yang dapat dipertanggungjawabkan;

KEENAM       :   Patokan harga satuan kendaraan bermotor, suku cadang kendaraan
                 bermotor, buku-buku perpustakaan/pelajaran sekolah dan obat-obatan
                 menggunakan daftar harga (Price list) yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal
                 Pemegang Merk (ATPM) atau harga penerbit serta harga netto
                 apotek/pabrikan yang masih berlaku dan untuk blanko/formulir serta harga
                 barang lainnya yang bersifat nasional serta berlaku di seluruh Indonesia
                 menggunakan spesifikasi maupun harga yang ditetapkan oleh Pemerintah
                 Pusat;

KETUJUH      :   Standar Satuan Harga Barang/Jasa yang tercantum dalam lampiran
                 keputusan ini, sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan keuntungan
                 perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan;
                                            IV

KEDELAPAN     :    Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai
                   teknis pelaksanaan diatur oleh Bupati;

KESEMBILAN :       Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



                                                     Ditetapkan di Bandung Barat
                                                     pada tanggal 7 Desember 2010

                                                     BUPATI BANDUNG BARAT,




                                                             ABUBAKAR


TEMBUSAN, disampaikan kepada:

Yth.   1. Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat;
       2. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten
          Bandung Barat;
       3. Para Kepala Dinas Lembaga dan Satuan Kerja di Lingkungan
          Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
       4. Para Camat se-Kabupaten Bandung Barat.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1769
posted:3/9/2012
language:
pages:4