Docstoc

KEMISKINAN MASALAH DAN SOLUSINYA

Document Sample
KEMISKINAN MASALAH DAN SOLUSINYA Powered By Docstoc
					                     KEMISKINAN MASALAH DAN SOLUSINYA
                                          DW.KRISTIANTO
                              Materi Kuliah Ekonomi dan Kemiskinan
     Program Studi Ilmu Sosiologi, Fakultas Persiapan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS
                                         PALANGKA RAYA

Pendahuluan
        Menurut Departemen Sosial dan BPS kemiskinan didefiniskan sebagai ketidakmampuan
individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk layak hidup, kemiskinan merupakan
sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai setándar kebutuhan mínimum, baik untuk makanan
dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty
threshold). Sedangkan, Mack dan Lansley dalam Jordan (1996 :95) mendefinisikan kemiskinan sebagai
kekurangan dalam kebutuhan perhatian sosial. Sementara, Bill Jordan (1996 :96) mengartikan orang
miskin : “The poor are people whose lack of resources damage their capacity to participate in a market
environment”(yang artinya Orang miskin adalah orang-orang yang karena kekurangan sumberdaya
pada dirinya mengakibatkan rusaknya kapasitas untuk berpartisipasi dalam lingkungan pasar/dunia
usaha).
        Bappenas dalam Sahdan (2005) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang
atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa
antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih,
pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak
kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun
laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, Bappenas menggunakan beberapa
pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan
pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan
pendekatan objective and subjective.
        Sementara kalau mengacu pada definisi kemiskinan menurut Departemen Sosial(Kementerian
Sosial) dan BPS Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untk
dapat membayar setiap kebutuhan makanan setara 2.100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan
non makanan yang terdiri atas perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka
barang dan jasa lainnya.(Nurhadi,2007:13).
Dimensi dan Klasifikasi Kemiskinan
       Konsep kemiskinan merupakan suatu konsep yang multidimensional sehingga konsep
kemiskinan tidak mudah untuk dipahami. Menurut Widodo, (2006:296) Kemiskinan paling tidak
memiliki tiga dimensi, yaitu :
a) Kemiskinan politik.
   Kemiskinan politik memfokuskan pada derajat akses terhadap kekuasaan (power). Yang dimaksud
   kekuasaan disini meliputi tatanan sistem sosial politik yang menentukan alokasi sumber daya
   untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial dan menentukan alokasi sumber
   daya.
b) Kemiskinan sosial.
   Kemiskinan sosial adalah kemiskinan karena kekurangan jaringan sosial dan struktur yang
   mendukung untuk mendapat kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Dengan kata
   lain kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan adanya faktor-faktor menghambat
   yang mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia.
c) Kemiskinan Ekonomi
   Kemiskinan dapat diartikan suatu keadaan kekurangan sumber daya (resources) yang digunakan
   untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan dapat diukur secara langsung
1|Page
   dengan menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok ini dan
   membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Sumber daya yang dimaksud dalam pengertian
   ini mencakup konsep ekonomi yang luas tidak hanya merupakan pengertian finansial, dalam hal
   ini kemampuan finansial keluarga untuk memenuhi kebutuhan, tetapi perlu mempertimbangkan
   semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
       Berbagai sudut pandangan tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya dapat
dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi. Kemiskinan berdasarkan penyebab terjadinya
kemiskinan tersebut, yaitu :

a) Kemiskinan Individu, kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang; misalnya cacat
   mental atau fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja, dan lain-lain.
b) Kemiskinan Alamiah, kemiskinan yang disebabkan lebih dikarenakan oleh masalah alam,
   misalnya kondisi geografis suatu daerah yang tidak mendukung untuk berkembang, atau dapat
   pula karena faktor-faktor alam lainnya seperti bencana alam
c) Kemiskinan Kultural, kemiskinan yang disebabkan rendahnya kualitas SDM akibat kultur
   masyarakat tertentu; misalnya rasa malas, tidak produktif, bergantung pada harta warisan, dan
   lain-lain. Erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha
   memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya
d) Kemiskinan Struktural, kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem yang digunakan
   negara dalam mengatur urusan rakyat.

Mengapa terjadi kemiskinan.
       Menurut Joel F. Handler & Yehaskel Hansenfeld dalam bukunya Blame Welfere Ignore Poverty
and Inquality menyampaikan :
       Several major faktors heve been suggested for the persistence of hige poverty : (1) patterns of
       economic growth and decline; (2) the changeng labor market; (3) Sosial inequality; (4) Changeng
       demographics, especially the rise of single-parent household; (5) Sosial polisy.
Ada lima penyebab utama yang menjadi penyebab kemiskinan, yaitu :
1. Pola pertumbuhan dan perubahan ekonomi.
   Contahnya di Amerika pasca perang dunia ke II pertumbuhan ekonomi meningkat pesat pada
   tahun 1950-1960 pendapatan rata-rata rumbuh dari $19,500 ke 26,800 dan tingkat kemiskinan
   turun dari 32% ke 22 %, pertumbuhan ekonomi meningkat pesat. Tapi setelah itu terjadi krisis
   minyak pada tahun 1973, kondisi ini menyebabkan terpukulnya sektor jasa dan industri
   manufaktur jatuh hingga 1%, inflasi meningkat hingga 12 % dan penganguran meningkat 5,5%.
   Pendapatan perkapita dari $40,000 turun menjadi $38,600.
2. Perubahan pasar tenaga kerja.
   Profesionalisme pekerjaan dalam perkembanganya mengalami perubahan yang lebih berbasis
   pada tingkat pendidikan, artinya pekerja yang mempunyai tingkat pendidikan rendah kelas
   pekerjaanya tidak akan banyak bergeseser/meningkat tanpa meningkatkan status pendidikan. Ini
   juga berpengaruh pada tingkat penghasilan. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas
   sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya renda,
   yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena
   rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturuan.
3. Ketimpangan sosial.
   Dengan penghasilan berbeda tersebut akan menyebabkan pada rendahnya masyarakat untuk bisa
   meningkatkan pendidikan, disini terus terjadi secara sistimatis ketimpangan tersebut.
4. Perubahan demografi, khususnya peningkatan keluarga dengan orang tua tunggal.
   Perubahan sosial menyebabkan kemiskinan, maksudnya dengan terjadinya angka percerain
   menyebabkan anak diasuh oleh orang tua tunggal, hal ini berdampak pada tingkat kesejateraan
   dan perhatian kepada anak untuk dapat dewasa dan mendapatkan akses pendidikan yang layak.
5. Kebijakan sosial.
   Dibeberapa negara kebijakan sosial yang tidak berpihak kepada kepentigan masyarakatnya
   berdampak buruk tingkat kesejahteraan. Contohnya biaya pendidikan, kesehatan yang mahal dan
2|Page
   tidak ditanggung oleh negara, rendahnya setandar pendapatan upah minimum, akses masyarakat
   terhadap sumberdaya dan lain-lain.
Mengukur tingkat kemiskinan.
       Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan tidak mudah untuk mengukurnya. Secara
umum ada dua macam ukuran kemiskinan yang biasa digunakan yaitu kemiskinan absolute dan
kemiskinan relative (Arsyad dalam Tri Widodo,2006: 298)
a. Kemiskinan Absolut
  Dalam konsep ini kemiskinan dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Kebutuhan
  tersebut dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar ( basic need ) yang memungkinkan
  seseorang untuk hidup secara layak. Apabila pendapatan tersebut tidak mencapai kebutuhan
  minimum, maka dapat dikatakan miskin. Sehingga dengan kata lain bahwa kemiskinan dapat diukur
  dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
  Masalah utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan tingkat komposisi dan tingkat
  kebutuhan minimum karena hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat istiadat, iklim dan
  berbagai faktor ekonomi lain. Konsep kemiskinan yang didasarkan atas perkiraan kebutuhan dasar
  minimum merupakan konsep yang mudah dipahami tetapi garis kemiskinan objektif sulit
  dilaksanakan karena banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Tidak ada garis kemiskinan yang
  berlaku pasti dan umum, hal itu dikarenakan garis kemiskinan berbeda antara tempat yang satu
  dengan tempat yang lainnya.
  Untuk memudahkan pemahaman terhadap kemiskinan absolut, yaitu seseorang yang mempunyai
  pendapatan dibawah garis kemiskinan atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum
  seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, dan pendidikan.
  Definisi kemiskinan menurut Chambers (1983) adalah suatu kondisi hidup yang ditandai
  kekurangan gizi, tuna aksara, wabah penyakit, lingkungan kumuh, mortabilitas bayi yang tinggi dan
  harapan hidup yang rendah definisi ini disebut dengan kemiskinan mutlak.
b. Kemiskinan Relatif
  Seseorang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar
  minimum tidak selalu berarti tidak miskin. Hal ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak
  ditentukan oleh keadaan sekitarnya, walaupun pendapatannya sudah mencapai tingkat kebutuhan
  dasar minimum tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya, maka
  orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Berdasarkan konsep kemiskinan relatif ini,
  garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat. Sehingga kemiskinan relatif yang
  subyektif, ditentukan oleh dirinya sendiri karena membandingkan dirinya dengan masyarakat
  sekelilingnya.
        Pada umumnya, ukuran kemiskinan dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan.
Perkiraan kebutuhan dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang
memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Bila pendapatan tidak mencapai kebutuhan
minimum, maka orang tersebut dapat dikatakan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan dapat diukur
dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau
sering disebut sebagai garis batas kemiskinan.
       Kemiskinan bersifat multidimensi sehingga setiap orang akan memberikan pengertian yang
berbeda pula sesuai dengan sudut pandangnya. Namun demikian, karakteristik kemiskinan pada
umumnya hampir sama. Menurut Quybria (dalam Dillom, 1993) mengemukakan beberapa
karakteristik kemiskinan di Asia Tenggara sebagai berikut:
a) Kemiskinan lebih banyak ditemui di pedesaan daripada diperkotaan.
b) Kemiskinan berkorelasi positif dengan jumlah anggota keluarga dan berkorelasi positif dengan
   jumlah pekerja dalam satu keluarga.
c) Kemiskinan ditandai oleh rendahnya pemilikan aset keluarga.
d) Pertanian merupakan sumber utama bagi rumah tangga miskin.

3|Page
e) Kemiskinan berkaitan dengan masalah sosial budaya yang dinamis.
(Arisudi dan Andarwati : 2003).
        Karakteristik diatas dapat diidentifikasi dari indikator kemiskinan yang digunakan oleh setiap
negara. Berdasarkan indikator kemiskinan setiap negara dapat menetapkan jumlah orang miskin baik
di pedesaan maupun di perkotaan. Biro Pusat Statistik menetapkan patokan 2.100 kalori per hari
untuk kebutuhan minimum makanan, sedangkan pengukuran bukan makanan meliputi pengeluaran
untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa (Kuncoro,M 1997 : 148). Sharp,et.al dalam
Kuncoro (2003:131) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi.
1. Secara mikro, kemiskinanan muncul karena adanya ketidaksamaan pola pemilikan sumberdaya
   yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber
   daya alam dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya
   manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah.
   Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang
   beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat
   perbedaan akses dalam modal.
3. Ketiga kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty).
   Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan
   rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang
   mereka terima. Rendanya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi.
   Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya logika ini dikemukakan oleh
   Ragnar Nurkse, di tahun 1953 yang mengatakan: “a poor country is poor because it is poor” (negara
   itu miskin karena dia miskin).
Paradigma Pembangunan Sosial dan Solusi Permasalahan Kemiskinan

        Dalam upaya mencari penjelasan paradigmatik atas bias pengentasan kemiskinan yang terjadi
akibat dominasi paradigma neoliberalism, ada baiknya diuraikan paradigma pembangunan sosial yang
meletakkan dan menekankan pembangunan sosial (masyarakat) sebagai orientasi utamanya. Seperti
United Nations Center for Regional Development (UNCRD) yang merumuskan pembangunan sosial
(masyarakat) dalam tiga pengertian:
    Pertama, pembangunan masyarakat sebagai pengadaan pelayanan masyarakat. Interpretasi
    pembangunan masyarakat merupakan kelengkapan               dari strategi kebutuhan pokok.
    Pembangunan masyarakat identik dengan peningkatan pelayanan sosial sosial, seperti: fasilitas
    kesehatan, peningkatan gizi, fasilitas pendidikan, sanitasi dsb yang intinya meningkatkan
    kesejahteraan rakyat.
    Kedua, pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial yang
    kompleks dan bervariasi. Antara lain untuk mencapai tujuan sosial (social goals) yang sukar
    diukur seperti: keadilan, pemerataan, peningkatan budaya (cultural promotion), dan kedamaian
    pikiran (peace of mind).
    Ketiga, pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia
    untuk berbuat. Hal ini pada dasarnya merupakan derivasi dari pembangunan yang berpusat pada
    manusia (people-centered devolepment).
        Dalam paradigma seperti itu, pembangunan harus menekankan pada “pengelolaan sumber
pada masyarakat sendiri. Yang ciri-cirinya, menurut Korten (1986), antara lain: (1). Prakarsa dan
proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus
diletakkan pada masyarakat sendiri (bottom up planning). (2). Fokus utamanya adalah menciptakan
kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat
dikomunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. (3). Pendekatan ini mentoleransi variasi lokal, dan
karenanya, sifatnya fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal. (4). Di dalam melaksanakan
pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses social learning yang di dalamnya terdapat
interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas: mulai dari perencanaan sampai evaluasi proyek
dengan mendasarkan diri pada saling belajar. (5). Proses pembentukan jaringan (networking) antara
4|Page
birokrat dan lembaga swadaya masyakarat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri,
merupakan bagian integral dari pendekatan ini.
        Melalui networking ini diharapkan terjadi simbiose antara struktur-struktur pembangunan
tingkat lokal. Harapannya lebih menjamin tumbuhnya self-sustaning capacity masyarakat menuju
sustained development (Moeljarto, 1996: 27).
        Sedangkan ciri-ciri pembangunan sosial antara lain: (1). Keputusan dan inisiatif untuk
memenuhi kebutuhan rakyat dibuat di tingkat lokal, yang didalamnya rakyat memiliki identitas dan
peranan yang dilakukan sebagai partisipasi yang dihargai. (2) Fokus utamanya adalah memperkuat
kemampuan rakyat miskin dalam mengawasi dan mengerahkan aset-aset untuk memenuhi kebutuhan
yang khas menurut daerah mereka sendiri. (3) Pendekatan ini mempunyai toleransi terhadap
perbedaan dan karenanya mengakui arti penting pilihan nilai individual dan pembuatan keputusan
yang terdistribusi. (4). Pendekatan ini mencapai tujuan pembangunan sosial melalui proses belajar
sosial (social learning) yang dalam proses sosial tersebut individu berinteraksi satu sama lain
menembus batas-batas organisatoris, dan dituntun oleh kesadaran kritis individual. (5). Budaya
kelembagaan ditandai adanya organisasi yang mengatur diri sendiri, dan lebih terdistribusi, yang
menandai unit-unit lokal yang mengelola diri sendiri. (6). Jaringan koalisi dan komunikasi pelaku
(aktor) lokal dan unit-unit lokal yang mengelola diri sendiri (Korten, 1986: Moeljarto, 1987).
       Model Pembangunan Kebutuhan Dasar/Kesejahteraan. Model ini pada dasarnya
mengoreksi kekurangan model pertumbuhan. Model ini mencoba memecahkan kemiskinan secara
langsung, yang tidak hanya melalui mekanisme “trickle-down effect”. Model Pembangunan Nasional
yang berpusat pada Manusia. Model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar pertumbuhan GNP atau
mengadaan pelayanan sosial. Dalam hal ini peran pemerintah menciptakan lingkungan sosial yang
mendorong aktualisasi potensi diri manusia (Moeljarto, 1996: 36). Makna pembangunan sosial
sebagai usaha usaha terencana meningkatkan kemampuan untuk bertindak, merupakan antitesa dari
model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan maupun pembangunan yang berorientasi
pada kesejahteraan/kebutuhan dasar.
        Sedangkan Sar A. Levitan.,2003 dalam Programs in Aid of the Poor. Menyampaikan salah satu
strategi penangulangan kemiskinan antara lain:
    1.   Pengembangan tenaga kerja
    2.   Mewajibkan program trining untuk pekerja
    3.   Mendorong perubahan kelompok lain
    4.   Mendorong pendidikan orang dewasa
    5.   Menyediakan dan mencarikan pekerjaan
    6.   Mendorong upah minimum
    7.   Mendorong program pembangunan ekonomi
Bagamana cara mengentaskan kemiskinan.
         Masalah kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi yang serba agregat
seperti sandang, pangan dan papan, tetapi juga berkaitan dengan dimensi budaya seperti harga-diri
(dignity), kemandirian (self-confidence) masalah sosial seperti partisipasi (participation), social capital
(trust, reciprocity, solidarity). Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan dasar dalam mencari jalan
keluar dari permaslahan kemiskinan adalah, sejauhmana berbagai dimensi tersebut telah
mengontruksikan kemiskinan yang ada dalam masyarakat.
        Apapun menyebabnya, salah satu yang agaknya terabaikan dalam strategi pengentasan
kemiskinan adalah masih kuatnya mindset lama, bahwa pengentasan kemiskinan hanya dipandang
sebagai upaya pembebasan masyarakat miskin dari indikator-indikator konvensional (pemenuhan
sandang, pangan, dan papan) yang bersifat serba agregat (terukur). Mestinya pengentasan kemiskinan
juga, dipandang sebagai usaha untuk memposisikan masyarakat miskin memiliki: harga diri (self
esteem), kemuliaan (dignity), kemandirian (independence), pengakuan (recognition) dan kebebasan
(freedom). Singkatnya, penyebab kemiskinan adalah multidimensional karenanya penyelesaiannya
juga membutuhkan pendekatan multidimensi. Utamanya adalah bagaimana memberikan kemampuan
masyarakat untuk berproduksi dan bekerja sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya secara
mandiri, berdaulat dan berkeadilan.
5|Page
Daftar Pustaka
Anas Saidi. Kemiskinan Berdimensi Sosial-Budaya: Upaya Mencari Model Pengentasan Kemiskinan
          Berbasis Participatory Poverty Assessment
Arisudi, A dan Andarwati. 2003. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Desa melalui
          Operasi Pasar Khusus Beras (Studi pada Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Desa Kenep,
          Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Universitas ekonomi Universitas Brawijaya : Jurnal
          Ilmu-Ilmu Sosial(Social Sciences).
Chambers, R. (1983). Rural development: Putting the last first. UK: Longman-Harlow.
Joel F. Handler & Yehaskel Hansenfeld dalam bukunya Blame Welfere Ignore Poverty and Inquality
Jordan, Bill. (1996). A theory of poverty and social exclusion. Cambridge: Polity Press.
Korten. David C., . « People Centered Development : Reflection on Development Theory and Method »,
         Manila : mineograph.
Kuncoro, Mudrajad, 2003, Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Ketiga,
         Yogyakarta :UPP AMP YKPN.
Moeljarto. 1993. Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Rineka Cipta
Nurhadi. 2007. Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan.Yogyakarta: Media
         Wacana.
Sahdan, Gregorius, 2005, Menanggulangi Kemiskinan Desa, dalam Jurnal Ekonomi Rakyat. http://
         www.jurnalekonomirakyat.com
Sar A. Levitan.,2003 dalam Programs in Aid of the Poor, The Jhon Hopkins University Press.
Widodo, Tri. 2006. Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). Yogyakarta:
         UPP STIM YKPN




6|Page

				
DOCUMENT INFO
Description: KEMISKINAN MASALAH DAN SOLUSINYA DW.KRISTIANTO Materi Kuliah Ekonomi dan Kemiskinan Program Studi Ilmu Sosiologi, Fakultas Persiapan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS PALANGKA RAYA