Docstoc

1998 10 19 KELEMAHAN KONTROL MEMBUKA CELAH

Document Sample
1998 10 19 KELEMAHAN KONTROL MEMBUKA CELAH Powered By Docstoc
					PUSAT INFORMASI KOMPAS
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=============================================

KOMPAS Senin, 19-10-1998. Halaman: 2



            KELEMAHAN KONTROL MEMBUKA CELAH
            BAGI PENYIMPANGAN KONTRAK KARYA
Jakarta, Kompas
  Lemahnya kontrol dari berbagai lapisan masyarakat termasuk dari
DPR, tidak menutup kemungkinan adanya celah bagi penyimpangan di
setiap kontrak karya pertambangan nonmigas di Indonesia. Berbagai
penyimpangan itu, telah merugikan negara dalam jumlah besar.
Seandainya kerugian itu bisa dicegah, krisis ekonomi yang melanda
negara bisa dihindari.
  Demikian Dr Didiek J Rachbini memberikan komentar ketika ditanyai
apakah ada kemungkinan keganjilan dalam kontrak karya atas sejumlah
kegiatan pertambangan di Indonesia, Jakarta, Minggu (18/10). "Saya
tidak tahu persis soal isu korupsi, kolusi, dan nepotisme di Freeport.
Tetapi observasi saya secara makro mengenai kontrak karya, sampai pada
kesimpulan bahwa kelemahan kontrol tak menutupi kemungkinan penyimpa
ngan,"
katanya.
  Dia memberikan contoh, persetujuan kontrak karya antara Pemerintah
Indonesia dan Freeport, agak mengherankan karena tiba-tiba saja sudah
ada persetujuan dari DPR.
  Sementara itu, menurut ekonom Kwik Kian Gie, komposisi kepemilikan
saham dalam pengelolaan kekayaan alam saat ini, untuk Freeport adalah
80 persen untuk penanaman modal asing (PMA) dan 20 persen untuk mitra

Indonesia. Menurut Kwik, formulasi saham ideal adalah seperti yang
diberlakukan di Pertamina, yaitu 85 persen untuk mitra lokal dan 15
persen untuk PMA.
  Hal itu seiring dengan perwujudan Pasal 33 UUD 1945, bahwa kekayaan
alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat sepenuhnya. Untuk menega
kkan
pasal itu, kata Kwik, pertama pemerintah bisa memutuskan kontrak karya
yang masih berjalan dengan mitra asing. Kedua, menunggu sampai kontrak
karya selesai dan tidak memperpanjang kontrak karya tersebut.
  "Jika memilih yang pertama, konsekuensinya kita bisa diperkarakan,
karena melanggar butir tertentu dalam kontrak tersebut. Jika memilih
yang kedua, kekayaan alam kita akan keburu habis setelah kontrak
berakhir. Yang terbaik adalah pemerintah secara kreatif dan inovatif
mencari celah di antara kedua pilihan itu," ujar Kwik.
  Ia menyebut, kebijakan yang dilakukan Menteri Kehutanan dan
Perkebunan Muslimin Nasution, yang tidak memperpanjang kontrak hak
pengusahaan hutan (HPH) perusahaan yang "nakal", perlu dicontoh
pemerintah. Pemerintah, lanjut Kwik, secara penuh mempunyai kemampuan

berdagang dan berkalkulasi. "Pemerintah juga mempunyai kekuasaan
menentukan pembeli dan formulasi saham," katanya.

Sulit
  Di tempat terpisah, mantan Mentamben periode 1973-1978, Muhammad
Sadli mengatakan, secara formal sulit membuktikan apakah perpanjangan
kontrak karya (KK) perusahaan tambang emas PT Freeport Indonesia (FI)
jauh-jauh hari-sebelum kontrak itu selesai-berbau KKN (korupsi, kolusi
dan nepotisme) atau tidak.
  Sulit pula untuk menyebutkan bahwa proses divestasi saham PT FI
sebesar 10 persen kepada kelompok Bakrie sebelum tahun 2001 itu
berbau KKN. Sebab, semuanya telah dilakukan sesuai ketentuan yang ada.
  Kedekatan pimpinan PT FI James Moffet dengan para pejabat,
termasuk Soeharto dan Ginandjar Kartasasmita selaku Mentamben waktu
itu, menurut Sadli, sebagai hal yang lumrah. Karena untuk melindungi
kegiatan bisnisnya, dia (Moffet) harus menjalin persahabatan dengan
pemegang kekuasaan.
  Sedang pertanyaan tentang mengapa KK FI diperpanjang beberapa
tahun sebelum kontrak itu sendiri selesai, menurut Sadli, adalah hal
yang wajar. Karena para investor harus sudah mengetahui kepastian dari
pemerintah apakah kontrak tersebut bisa diperpanjang atau tidak. Kalau
ada sinyal diperpanjang, maka investor harus menyiapkan investasi jauh
hari sebelumnya.
  Kalau masyarakat meramaikan adanya unsur KKN pada KK Freeport
itu, menurut Sadli, barangkali karena ada pertanyaan mengapa kelompok
Bakrie yang mendapatkan divestasi tersebut. Kelompok ini dikenal
sangat dekat dengan Ginandjar yang waktu itu Mentamben. Dan, semua
orang tahu Ginandjar sangat mendukung pengusaha pribumi.
  Selain itu pula dipertanyakan, kelompok Bakrie dapat memperoleh
saham Freeport tanpa cash, tetapi dengan kredit dari sebuah bank
internasional. Kreditor tersebut, kata Sadli, bersedia memberikan
pinjaman setelah ada dukungan dari pejabat Deptamben dan adanya
jaminan dari Freeport sendiri. Menurut Sadli, apakah keberhasilan
Bakrie dalam memperoleh kredit itu karena adanya KKN, sulit untuk
dibuktikan. "Cara seperti ini adalah pikiran Soeharto. Hal yang sama
juga dilakukan oleh putra-putri Soeharto," kata Sadli.
  Bau KKN makin menyengat, menurut Sadli, setelah Bakrie melepaskan
51 persen sahamnya kepada Bob Hasan dengan nilai nominal. Pengalihan
saham ini memberi kesan, telah terjadi perebutan saham-saham yang
menguntungkan dari bisnis itu. Tetapi ketika Ical, pimpinan kelompok
Bakrie juga menjual 49 persen saham sisanya melalui pasar modal
ternyata memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dari pada dibeli
oleh Bob Hasan.
  Sementara Menko Ekuin Prof Dr Ginandjar Kartasasmita, pekan lalu
sudah menegaskan bahwa deal antara Freeport dengan Bakrie, didasarkan
pada kesepakatan antara swasta dengan Freeport. Pemerintah tidak ikut
campur tangan dalam hal itu.

Seandainya
  Di tempat terpisah, mantan Direktur Pertambangan Umum Rachman
Wiriosudarmo ber-pendapat, kalau semua bertolak dari kontrak karya
maka tidak akan terjadi keributan seperti sekarang ini. "Kalau masalah
Freeport diributkan, karena sumbernya dari Econit," kata Rachman.
  Keharusan PT Freeport melepaskan sahamnya 10 persen lagi sebelum
tahun 2001, menurut Rachman, sudah diatur dalam KK generasi V. Mengap
a
saham tersebut jatuh ke tangan kelompok Bakrie, itu urusan Freeport
dan Bakrie. Pemerintah tidak campur tangan sama sekali. Bahkan ketika
pemerintah ditawari tambahan 10 persen saham lagi, Menteri Keuangan
waktu itu JB Sumarlin tidak bersedia. Akhirnya diserahkan kepada swasta
nasional.
  Dia yakin, Ginandjar telah melakukan sesuai tugasnya. Dia tidak
menandatangani surat dukungan kepada Bakrie untuk memperoleh kredit
bagi pembelian saham Freeport. Alasan Ginandjar tidak mau memberi
surat dukungan pinjaman, karena dia tak mau dimintai surat untuk
mencari pinjaman.

Tak ada uang
  Sehubungan dengan itu Komisaris PT Freeport Indonesia, Paul S
Murphy, mengatakan perihal masuknya swasta ke Freeport, bermula dari
sikap pemerintah yang menginginkan porsi kepemilikan saham menjadi
sekitar 20 persen dari 10 persen. Itu dilakukan setelah Freeport
menemukan deposit emas di Grasberg. Menurut dia, itu adalah hal yang
lumrah dilakukan Pemerintah Indonesia.
  Freeport, kata Murphy, tentu berupaya agar hal itu bisa dipenuhi
karena itu merupakan bagian dari pengejawantahan Pasal 33 UUD 45.
Freeport kemudian menawarkan ke berbagai BUMN dan usaha swasta di
Indoensia.
  Sesuai dengan pernyataan mantan Direktur Pertambangan Umum Rachma
n
Wiriosudarmo, Freeport melakukan itu setelah pemerintah lewat Menkeu-
saat itu dijabat JB Sumarlin-menolak membeli saham 10 persen di samping

sekitar 10 persen yang telah dimiliki pemerintah.
   Komentar mantan Menkeu JB Sumarlin, yang dicoba dikontak kemarin,
tidak berhasil didapatkan dengan alasan berada di luar kota oleh si
penerima telepon. Kompas ingin menanyakan, mengapa Pemerintah Indones
ia
menolak kepemilikan saham itu dengan alasan tidak mempunyai dana.
   Soal mengapa Bakrie yang kemudian terplih, dan bagaimana proses,
juga tidak mendapatkan jawaban termasuk dari PT Freeport Indonesia
sendiri. Sumber yang dekat dengan Freeport sendiri mengatakan, sangat
berat bagi Freeport memberikan komentar karena khawatir semakin menyulu
t
persoalan tentang isu KKN di Freeport. (ppg/mon/cc/ose)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:21
posted:3/6/2012
language:Malay
pages:4