1998 09 22 PENGUASAAN LAHAN MULAI DIBENAHI

					PUSAT INFORMASI KOMPAS
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=============================================

KOMPAS Selasa, 22-09-1998. Halaman: 3



          PENGUASAAN LAHAN MULAI DIBENAHI

 "KARENA kami makan akar
 dan terigu menumpuk di gudangmu...
 karena kami hidup berhimpitan
 dan ruangmu berlebihan...
 maka kita bukan sekutu.

 Karena kami kucel
 dan kamu gemerlapan...
 Karena kami sumpek
 dan kamu mengunci pintu...
 maka kami mencurigaimu.

 Karena kami terlantar di jalan
 dan kamu memiliki semua keteduhan...
 Karena kami kebanjiran
 dan kamu berpesta di kapal pesiar...
 maka kami tidak menyukaimu.

  PENGGALAN syair itu diambil dari puisi WS Rendra yang dibacakan
ketika pecah aksi berdarah di Jakarta bulan Mei lalu. Rendra
menggambarkan kesenjangan dalam masyarakat termasuk dalam penguasaan

atas lahan, ruangan, dan pangan. Kondisi pincang yang antara lain
menjadi salah satu pemicu berbagai kerusuhan.
  Pemerintah melalui Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita, Menteri
Kehutanan dan Perkebunan Muslimin Nasution, dan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Hasan Basri Durin, di Jakarta, Senin (21/9),
akhirnya mengakui adanya kesenjangan tadi. Dikatakan, penguasaan atas
lahan di negara ini sangat tidak adil dan merugikan. Karena itu,
pemerintah bermaksud menata kembali penguasaan lahan berskala besar
pada segelintir warga masyarakat tertentu.
  Dalam keterangannya, pemerintah membeberkan betapa ketidakadilan
muncul terutama dalam pengusahaan hutan. "Hanya terdapat tiga
investor yang masing-masing menguasai hutan seluas dua juta sampai
tiga juta hektar, tiga investor lainnya masing-masing menguasai lahan
seluas satu juta sampai dua juta hektar, dan delapan investor yang
masing-masing menguasai lahan seluas 500.000 sampai satu juta
hektar," ujar Menhutbun.
  Ini dalam hal pengusahaan hutan. Dalam usaha perumahan, terdapat
tujuh pengembang yang masing-masing menguasai lahan yang luasnya
lebih dari 1.000 hektar. Selain sudah tidak adil dan tidak merata,
seringkali, lahan-lahan yang sangat luas ini tidak dimanfaatkan
dengan baik. "Ditelantarkan sehingga tidak memberikan sumbangan
kepada pembangunan kesejahteraan rakyat banyak," tambahnya.
  Kondisi ini yang membuat pemerintah -terutama dalam situasi
krisis seperti saat ini- merasa perlu segera membenahi. Lahan-lahan
yang luas tadi seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lainnya,
yang memang bisa memanfaatkannya dan memberikan sumbangan bagi
kesejahteraan. Lagi pula, sangat tidak adil jika lahan yang menjadi
hajat hidup orang banyak ini, tidak tersedia secara merata bagi
jumlah orang yang lebih banyak.
  Data menunjukkan, banyak sekali lahan skala besar yang telah
diperoleh izin lokasinya memang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh
para investornya. Misalnya, hanya sembilan persen dari izin lokasi
perumahan yang baru dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan. Izin
lokasi untuk industri hanya 10 persen, jasa sekitar 8 persen, dan
perkebunan sekitar 16 persen (lihat tabel 1).
  Pemerintah tidak merinci mengapa pemanfaatan ini sangat minim?
Pemerintah juga tidak merinci mengapa hanya segelintir warga negara
bisa menguasai lahan hutan dan jenis lahan lainnya yang sangat luas
tadi? Bukan lagi menjadi rahasia, segelintir warga yang menguasai
sebagian besar lahan adalah mereka yang selama ini sangat dekat
dengan pemerintahan.
  Disebutkan, pada dasarnya pembatasan penguasaan lahan maksimum
oleh seseorang telah ada pengaturannya dalam UU Pokok Agraria. Namun
penguasaan oleh suatu badan hukum tidak dibatasi oleh ketentuan
luasan maksimum. Kelemahan ini yang menyebabkan adanya penguasaan
lahan yang amat luas oleh perusahaan dan oleh sekelompok perusahaan.
Persoalan semakin rumit, selain kurang merata dan adil, lahan-lahan
tadi tidak dimanfaatkan optimal.
  Selama ini, penguasaan lahan ditetapkan dalam berbagai bentuk hak
atas lahan atau hutan, antara lain berupa Hak Guna Usaha (HGU), Hak
Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai. Bagi suatu badan hukum, untuk
mendapatkan hal tadi harus didahului dengan izin lokasi. Izin ini
untuk membebaskan lahan dari semua hak yang ada sebelumnya.
  Dalam kawasan hutan, penguasaan kawasan hutan ditetapkan berupa
Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
Industri (HPHTI). Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversikan,
dapat diubah haknya menjadi HGU atau HGB dan Hak Pakai setelah
dilepaskan dari kawasan hutan melalui proses Persetujuan Prinsip
Usaha Budidaya (PPUB).
                  ***

  SECARA implisit, pemerintah akan meninggalkan cara yang "keliru"
ini. Sebagai upaya menata kembali penguasaan lahan skala besar dengan
tujuan meningkatkan pemanfaatan lahan yang lebih efisien, marata, dan
berkeadilan, pemerintah selanjutnya berpatokan pada tiga hal pokok
yaitu kriteria lahan skala besar, batas maksimum penguasaan lahan
skala besar, dan prosedur penataan kembali penguasaan lahan skala
besar.
  Dalam kriteria lahan skala besar ditetapkan berdasarkan luasan
lahan optimum untuk suatu usaha yang menguntungkan. "Luasan ini
berbeda-beda menurut jenis usaha yang menguntungkan. Luasan juga
berbeda-beda menurut jenis komoditas dan lokasi," ujar Menhutbun.
Namun untuk kesederhanaan dipergunakan luasan optimum pengusahaan
lahan skala besar yang dikaitkan dengan pengolahan hasil usaha untuk
komoditas acuan tertentu, misalnya kelapa sawit (tabel 2).
  Guna mencapai tujuan penataan penguasaan lahan berdasarkan asas
manfaat, merata, dan berkeadilan, diperlukan pembatasan luasan lahan
skala besar yang dapat dikuasai oleh satu perusahaan atau oleh
sekelompok perusahaan yang saham mayoritasnya dikuasai seseorang atau
keluarga tertentu.
  Kriteria pembatasan luas penguasaan lahan skala besar ini (luas
maksimum) juga ditetapkan berdasarkan pertimbangan keuntungan
finansial bagi investor. Selain itu, diperhatikan pula pemerataan
kesempatan penguasaan lahan untuk usaha oleh semua investor di suatu
propinsi dan pemerataan kesempatan pembangunan di seluruh Indonesia
(lihat tabel 3).
  Agar tujuan tadi dicapai secara luwes dan adil, pemerintah merasa
perlu suatu tata cara kerja yang dikembangkan berdasarkan kinerja
pada investor di lahan yang sudah dikuasainya. Juga perlu
diperhatikan tenggang waktu penyesuaian yang diperlukan oleh para
investor dan pemerintah untuk mengantisipasi perubahan dalam aspek
ekonomi dan sosial. Di samping juga untuk peningkatan peran serta
pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam usaha yang memerlukan
lahan. Perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya juga
menjadi pertimbangan (lihat tabel 4).
  Kemauan politik pemerintah sudah digulirkan. Tujuannya terasa
sangat mulia dan karenanya perlu didukung. Diharapkan, salah satu
pemicu kesenjangan bisa diredusir dengan kebijakan ini. (ppg/dis)

Tabel 1 LUAS IZIN LOKASI, LUAS LAHAN YANG DIBEBASKAN,
   DAN LUAS LAHAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK LAHAN SK
ALA BESAR
Jenis        Luas Izin Yang Telah Dibebaskan Yang Telah
Dimanfaatkan
Peruntukan Lokasi (Ha) Luas (Ha)                  %       Luas (Ha)      %
======================================================
================
Perumahan           74.735        45.578 61,0             6.722      9,0
Industri         29.999       23.412 78,0             2.875       9,6
Jasa/Pariwisata 18.582            10.794 58,0             1.528      8,2
Perkebunan 2.902.186 1.799.049 62,0                        470.433 16,2
----------------------------------------------------------------------

Tabel 2         LUASAN UNIT MANAJEMEN PENGUSAHAAN
               LAHAN SESUAI PERUNTUKANNYA
          Peruntukan           Luasan (Ha)
Optimal
                                   Skala
Besar*
A. Perumahan dan Pemukiman                          200
 1. Kawasan perumahan                          100
 2. Kawasan resor perhotelan                    200
B. Kawasan Industri
C. Perkebunan
 1. Semua komoditas perkebunan (kecuali tebu) yang
   diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dan
   diberikan Hak Guna Usaha                   10.000**
 2. Tebu                            30.000
D. Pertanian Tambak
 1. Di Jawa                              50
 2. Di Luar Jawa                          100
E. Kehutanan
 1. HPH/HPHTI non-pulp                        50.000
 2. HPHTI pulp                          100.000
*) Luasan optimal adalah luasan bruto yang memungkinkan perusahaan
  memperoleh sebagian atau seluruh keuntungan murni.
**) Sebagai patokan adalah kebun kelapa sawit

Tabel 3       LUASAN MAKSIMUM PENGUASAAN LAHAN SKALA
BESAR*
     Peruntukan                    Luas Maksimum (Ha)
                            Propinsi***
Indonesia
A. Perumahan dan Permukiman
  1. Kawasan Perumahan Permukiman                400       4.000
  2. Kawasan Resor dan Perhotelan             200       2.000
B. Kawasan Industri                      400       4.000
C. Perkebunan
  1. Semua komoditas perkebunan (kecuali tebu)
    yang diusakan dalam bentuk perkebunan
    besar dan diberikan Hak Guna Usaha        20.000**     100.000
  2. Tebu                         60.000     150.000
D. Pertanian
  Tambak
  1. Pulau Jawa                       100      1.000
  2. Luar Pulau Jawa                    200       2.000
E. Kehutanan
  1. HPH/HPHTI non-pulp                   100.000     400.000
  2. HPHTI pulp                      100.000     400.000
 *) Dalam pelaksanaannya, sepanjang tidak melampaui batas luasan
   maksimum, disesuaikan dengan kelayakan ekonomi dan ketersediaan
   lahan.
**) Sebagai patokan adalah kebun sawit.
***) Untuk propinsi Irian Jaya, luas maksimum adalah dua kali luas
   maksimum propinsi lain.
Tabel 4       KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH PENGUASAAN

            LAHAN SKALA BESAR YANG TELAH ADA
    Status dan Fungsi Lahan             Kebijakan
A. Pengusahaan nonhutan
1. Lahan telah dikuasai dengan Hak Guna Tidak dikenakan ketentuan
 Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai maksimum penguasaan lahan,
 dan lahan telah diusahakan dengan baik sampai habis masa berlaku
 sesuai syarat pemanfaatan lahan yang haknya.
 ditetapkan pemerintah.
2. Hak Penguasaan atas lahan telah habis a. Hak diperpanjang sampai
 masa berlakunya, dan lahan telah di- dengan luas maksimum
 usahakan dengan baik sesuai dengan        seperti ditetapkan Tabel 3.
 syarat pemanfaatan lahan yang ditetap-
 kan pemerintah.                 b. Jika terjadi kelebihan
                          luas, maka lahan
                          dilelang/dialokasikan
                          kepada investor baru
                          dengan mengutamakan
                          pengusaha kecil,
                          menengah dan koperasi
                          dan dapat bekerja sama
                          dengan pemegang hak
                          semula dalam satu
                          kesatuan pengusahaan.
3. Lahan telah diperoleh dan kuasai baik Lahan yang ditelantarkan
 dengan sesuatu hak ataupun tidak tetapi dibatalkan haknya,
 tidak dimanfaatkan sesuatu dengan        selanjutnya lahan dilelang
 keadaan, sifat dan tujuan haknya.      di antara investor baru.
4. Penguasaan lahan tidak sesuai rencana Areal yang tidak sesuai
 tata ruang.                  dengan peruntukan rencana
                          tata ruang dibatalkan
                          haknya sesuai rencana
                          dengan peraturan dan
                          perundangan yang berlaku.
B. Penguasaan Hutan
1. HPH masih berlaku dan dikelola sesuai HPH dipertahankan sampai
 rencana yang disahkan oleh pemerintah. habis masa berlakunya.
2. HPH berakhir masa berlakunya dan telah a. HPH diperpanjang
 dikelola sesuai rencana yang disahkan sampai dengan luas
 pemerintah.                    maksimum seperti
                          ditetapkan dalam Tabel 2.
                          b. Jika terjadi kelebihan
                          luas maka dilelang/
                          dialokasikan kepada
                          investor baru dengan
                          mengutamakan pengusaha
                          kecil, menengah, dan
                          koperasi dan dapat
                          bekerja sama dengan
                          pemegang hak semula dalam
                          satu kesatuan pengusahaan.
3. HPH tidak memenuhi syarat untuk diper- Areal kawasan hutan ditata
 panjang atau terkena sanksi pencabutan kembali dan dilelang/
 sebelum habis masa berlakunya.        dialokasikan kepada
                         investor baru menuntut
                         luasan maksimum dalam
                         unit-unit manajemen.
Sumber: Keterangan Menko Ekuin dan Menneg Agraria di Bina Graha,
    21 September 1998. (dis/ppg)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:3/6/2012
language:
pages:7