1998 05 24 PRESIDEN LANTIK KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN by GKartasasmita

VIEWS: 11 PAGES: 4

									PUSAT INFORMASI KOMPAS
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=============================================

KOMPAS Minggu, 24-05-1998. Halaman: 1



       PRESIDEN LANTIK KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN
Jakarta, Kompas
  Presiden BJ Habibie hari Sabtu (23/5) melantik dan mengambil
sumpah 36 orang Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan di Istana
Negara, Jakarta. Menurut Mensesneg Akbar Tanjung seusai pelantikan,
sidang pertama kabinet baru yang dipimpin Presiden ini direncanakan
diselenggarakan Senin (25/5) besok di Bina Graha, Jakarta.
  Tanjung mengatakan pula, dalam rapat pertama para anggota
kabinet baru itu Presiden diharapkan akan menyampaikan petunjuk dan
arahan mengenai hal-hal yang menjadi prioritas kerja kabinet.
  "Prioritas perhatian itu tentu tidak lepas dengan situasi dan
kondisi yang berkembang di masyarakat sekarang ini, terutama berkaitan
dengan aspirasi reformasi. Jadi, itu kira-kira langkah-langkah dalam
waktu dekat yang dilakukan kabinet dalam rangka menanggapi aspirasi
yang ada di masyarakat," kata Tanjung di depan Istana Merdeka seusai
acara foto bersama para anggota kabinet baru.
  Menurut Tanjung, Presiden secara eksplisit sudah menyatakan,
aspirasi yang dikembangkan oleh masyarakat maupun generasi muda,
sangat diperhatikan pemerintah.
  Ditanya apakah aspirasi untuk melaksanakan pemilihan umum yang
dipercepat juga akan diperhatikan, Akbar mengatakan, "Berbagai
aspirasi itu akan diakomodasikan dan kemudian tentu akan difokuskan
pada hal-hal mana yang akan menjadi perhatian, sehingga kabinet bisa
menggambarkan reformasi apa yang bisa dilakukan. Tentu saja itu semua
akan dibahas dalam rapat kabinet pertama, Senin."
  Menjawab pertanyaan wartawan, Tanjung juga mengatakan,
Presiden BJ Habibie telah bersedia untuk berdialog dengan tokoh-tokoh
reformasi. Mengenai kemungkinan Presiden datang ke DPR, ia mengatakan,

"Pokoknya Presiden akan berupaya memposisikan dirinya sedemikian rupa

sehingga bisa melakukan komunikasi secara terbuka dengan berbagai
kelembagaan yang ada, termasuk DPR sebagai lembaga tinggi negara yang
tentu saja perlu diperhatikan oleh Presiden," katanya.

Sidang Istimewa Khusus
  Ditanya mengenai kemungkinan diadakan Sidang Umum Istimewa MPR,

Mensesneg mengatakan, "Saya kira nanti masukan-masukan dari para
tokoh reformasi itu akan menjadi titik tolak kabinet untuk mengambil
langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan reformasi."
  Sedangkan Wakil Ketua MPR/DPR Abdul Gafur juga menyebutkan
kemungkinan diselenggarakannya Sidang Istimewa Khusus dan hal itu
berkaitan dengan kemungkinan diperlukan adanya wakil presiden baru.
"Kalau Presiden dan DPR mau ada Wapres, itu ada ketentuannya dan kalau

sidang itu diadakan namanya Sidang Istimewa Khusus," ujarnya.
  Mendagri yang baru, Syarwan Hamid juga mengkaitkan Sidang
Istimewa Khusus itu dengan adanya wakil presiden. "Nah ini tergantung
kepada satu usulan, dari DPR atau usulan Presiden, yang mana saja,"
ujarnya.
  Syarwan menekankan perlunya perhitungan untuk penyelenggaraan
Sidang Istimewa Khusus ini, supaya jangan terjadi konflik yang membuat
situasi meninggi lagi. "Ekonomi kita itu kapan bernapasnya. Jadi
mungkin kita bisa atur itu," katanya.
  Mengenai Sidang Istimewa Khusus ini, Menteri Negara Investasi/
Kepala BKPM Hamzah Haz juga mengkaitkan dengan jabatan wakil
presiden. "Dalam UUD 1945 itu tidak dicantumkan harus ada wakil
presiden. Jadi tidak ada keharusan, kecuali kalau Presiden memandang
perlu ada wakil presiden. Maka dari itu akan ada Sidang Istimewa
Khusus memilih wakil presiden," ujarnya.
  Ditanya sampai kapan kabinet baru ini bertahan, Syarwan
mengatakan, "Ya kalau bisa sampai selesai masa jabatannya, tapi itu
'kan ditentukan oleh hasil karyanya."
  "Kita menanggapi macam-macam sorotan. Yang penting kita kerja
saja secara sungguh-sungguh. Mudah-mudahan hasilnya itu ada. 'Kan
masyarakat yang butuh output-nya. Kalau kita bilang, akan
sungguh-sungguh, mati-matian sampai stroke, tapi hasilnya juga nggak
ada, ya percuma juga," kata mantan Wakil Ketua DPR/ MPR itu.
Usul naik Kijang
  Acara pelantikan dan pengambilan sumpah para Menteri Kabinet
Reformasi Pembangunan di Istana Merdeka berlangsung sekitar 20 menit.
Usai pelantikan para menteri baru mendapat jabatan tangan dari
Presiden dan Ny Habibie serta para pejabat tinggi sipil dan militer
yang hadir. Usai acara jabat tangan selama 17 menit, diadakan acara
foto bersama di depan Istana Merdeka.
  Acara palantikan dan pengambilan sumpah ini selain dihadiri
para pejabat lembaga tinggi/tertinggi negara, juga para mantan
Menteri Kabinet Pembangunan VII, seperti R Hartono, Alwi Dahlan,
Subiakto Tjakrawerdaya, Wiranto Arismunandar, Haryanto Dhanutirto
dan Mohammad Hasan. Tidak nampak mantan Mensos Ny Siti Hardiyanti
Rukmana dan mantan Mensesneg Saadillah Mursjid.
  Para menteri baru kabinet ini mendapat kendaraan Volvo yang
sebelumnya dipakai menteri-menteri Kabinet Pembangunan VII. Para
mantan menteri Kabinet Pembangunan VII menyerahkan Volvonya ke
Sekretariat Negara hari Kamis, sehari sebelum pelantikan.
  Menteri Negara Pangan dan Hortikultura AM Saefuddin ketika
ditanya wartawan menyatakan akan mengusulkan agar para menteri
baru menggunakan mobil Kijang saja. "Apa nggak risi naik Volvo,
padahal rakyat umumnya pada kesusahan," ujarnya. (osd/rie)

         KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN
Menteri Koordinator
1. Menteri Negara Koordinator
  Bidang Politik dan Keamanan:         Feisal Tanjung
2. Menteri Negara Koordinator
  Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri:   Ginandjar Kartasasmita
3. Menteri Negara Koordinator Bidang
  Pengawasan Pembangunan dan
  Pendayagunaan Aparatur Negara:         Hartarto Sastrosoenarto
4. Menteri Negara Koordinator Bidang
  Kesejahteraan Rakyat dan
  Pengentasan Kemiskinan:            Haryono Suyono

Menteri-menteri yang Memimpin Departemen
5. Menteri Dalam Negeri:               Letjen TNI Syarwan Hamid
6. Menteri Luar Negeri:               Ali Alatas
7. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI: Jenderal TNI Wiranto
8. Menteri Kehakiman:                 Muladi
9. Menteri Penerangan:                Letjen TNI Yunus Yosfiah
10. Menteri Keuangan:                 Bambang Subianto
11. Menteri Perindustrian dan Perdagangan:    Rahardi Ramelan
12. Menteri Pertanian:               Soleh Solahuddin
13. Menteri Pertambangan dan Energi:        Kuntoro Mangkusubroto
14. Menteri Kehutanan dan Perkebunan:         Muslimin Nasution
15. Menteri Pekerjaan Umum:               Rachmadi Bambang Sumadhijo
16. Menteri Perhubungan:                Giri Suseno Hadihardjono
17. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya:      Marzuki Usman
18. Menteri Koperasi,
  Pengusaha Kecil dan Menengah:            Adi Sasono
19. Menteri Tenaga Kerja:               Fahmi Idris
20. Menteri Transmigrasi dan
  Pemukiman Perambah Hutan:                AM Hendropriyono
21. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:         Juwono Sudarsono
22. Menteri Kesehatan:                Farid Anfasa Moeloek
23. Menteri Agama:                    Malik Fajar
24. Menteri Sosial:                 Justika Syarifudin Baharsjah

Menteri Negara yang Mempunyai Tugas Tertentu
25. Menteri Negara Sekretaris Negara:      Akbar Tanjung
26. Menteri Negara Riset dan
  Teknologi/Kepala BPPT:               Zuhal
27. Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM:      Hamzah Haz
28. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN:       Hasan Basri Durin
29. Menteri Negara Perumahan Rakyat
  dan Pemukiman:                    Theo L Sambuaga
30. Menteri Negara Lingkungan Hidup:         Panangian Siregar
31. Menteri Negara Pendayagunaan BUMN:          Tanri Abeng
32. Menteri Negara Perencanaan dan
  Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas:       Boediono
33. Menteri Negara Peranan Wanita:         Tutty Alawiyah
34. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga:       HR Agung Laksono
35. Menteri Negara Pangan dan Hortikultura: AM Saefuddin
36. Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN: Ida Bagus Oka

								
To top