Docstoc

1998 03 24 IMF FLEKSIBEL PADA SUBSIDI

Document Sample
1998 03 24 IMF FLEKSIBEL PADA SUBSIDI Powered By Docstoc
					PUSAT INFORMASI KOMPAS
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=============================================

KOMPAS Selasa, 24-03-1998. Halaman: 1



                  Hubert Neiss:
                IMF FLEKSIBEL PADA SUBSIDI
                 BBM DAN KEBUTUHAN POKOK
Jakarta, Kompas
  Direktur Asia Pasifik Dana Moneter Internasional (IMF) Hubert
Neiss menilai, IMF secara umum bersikap fleksibel terhadap subsidi
yang diberikan Pemerintah Indonesia terhadap harga bahan bakar
minyak (BBM) dan kebutuhan pokok lainnya.
  Hal ini diungkapkan Neiss menjawab wartawan seusai diterima
Wakil Presiden BJ Habibie di Istana Merdeka Selatan, Jakarta, Senin
(23/3). Neiss diterima Wapres bersama pejabat IMF lainnya, yakni
Narvekar, Penasihat IMF untuk Indonesia, dan Khadim El-Eyd, Wakil
IMF di Indonesia.
  "Pada umumnya, kami fleksibel terhadap subsidi. Tapi kita harus
mempertimbangkan bahwa defisit anggaran tidak bisa dibiarkan
membengkak. Karena itu harus bijaksana menentukan berapa besar subsidi
itu diberikan. Ini suatu masalah yang tidak mudah," katanya menjawab
wartawan yang mempertanyakan masalah subsidi harga BBM. Ia menilai,
dalam perundingan akhir-akhir ini, baik pihak IMF maupun Indonesia
bersikap fleksibel.
  Setelah diterima Wapres sekitar satu jam, Neiss mengatakan,
pertemuan ini sangat menyenangkan karena untuk pertama kalinya ia
mendapat kesempatan bertemu secara pribadi. Kepada Wapres, Direktur
IMF ini menjelaskan pembicaraan dan kemajuan dari perundingan
untuk membuat program ekonomi di Indonesia. Katanya, kemungkinan dala
m
pekan ini perundingan itu akan membuahkan hasil.
  Menjawab pertanyaan, Neiss juga menyatakan masalah 50 butir paket
IMF yang dinilai pihak Indonesia bertentangan dengan konstitusi Indonesia

juga dibicarakan dengan Wapres. "Ya, kita membicarakannya beberapa di
antaranya, dan memang ada beberapa kesulitan dari kedua pihak, dan kita
berusaha untuk mengatasinya," ujarnya.
Memantapkan rupiah
  Ditanya usaha memantapkan rupiah, apakah sebaiknya memberlakukan
sistem mengambang atau nilai tukar tetap, menurut Neiss, hal ini masih
dalam pembicaraan. Tapi ia memilih kombinasi dari kedua sistem itu.
"Jadi tidak bisa salah satu sistem diberlakukan sendiri begitu saja".
  Mengenai perundingan, Neiss mengatakan, pekan ini akan berlangsung
dengan baik, dan mungkin pekan depan akan mencapai hasil. Ia juga
mengharapkan, "Perundingan akan menghasilkan program yang baik dan
didukung kedua belah pihak". Ditegaskan, dalam beberapa minggu ini,
"Kedua pihak sudah harus mampu mencapai satu kesimpulan".
  Menurut Neiss, kedua pihak menghadapi kesulitan yang berbeda.
Karena itu, untuk bisa mencapai satu kesimpulan yang bisa diterima
oleh kedua pihak, diperlukan waktu sekitar dua minggu atau lebih,
hingga tercapai satu persetujuan baru yang disampaikan kepada Dewan
Eksekutif IMF.
  "Saya berharap, kita bisa melanjutkan perundingan hingga cepat
mencapai kemajuan konkret, yaitu program yang baik sehingga bisa
didukung oleh Dewan Eksekutif IMF dan seluruh negara anggota yang
mempunyai wakil di IMF, sehingga mereka bisa menilai program itu dan
melaporkannya," kata Neiss.
  Sementara itu, Neiss menjawab wartawan usai rakor menteri-menteri
ekonomi, keuangan dan industri di Gedung Bappenas, Senin mengemukakan
,
pembatalan atas pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) atas pembelian
valuta asing tidak dilakukan atas desakan IMF. Dalam proses perundingan,
masing-masing pihak mencari masukan mengenai yang lainnya, dan bukann
ya
saling menekan.
  "Kami sedang melakukan pembahasan, kami tidak saling menekan,"
kata Neiss singkat. Sebelumnya dilaporkan, IMF terkejut dengan kebijakan

pengenaan PPh atas setiap pembelian valas. IMF berniat menanyakan
maksud kebijakan itu kepada para pejabat Indonesia yang berkepentingan.
  Pertemuan Neiss, yang didampingi Perwakilan IMF untuk Indonesia,
Kadhim Al-Eyd dan Penasihat IMF untuk Indonesia, PR Narvekar dengan
para pejabat ekonomi dan keuangan Indonesia kemarin berlangsung sekitar

1,5 jam. Beberapa sumber mengatakan, perundingan maraton IMF-Indonesia

akan kembali diteruskan hari ini.
Koordinasi Ekuin
  Sementara itu, Rakor Ekuin kemarin membahas beberapa hal penting
yang harus diperhatikan dalam meningkatkan koordinasi antara para
menteri di bawah Menko Ekuin/Kepala Bappenas yang kini dijabat
Ginandjar Kartasasmita. Menristek Rahardi Ramelan dalam keterangan
pers selaku Wakil Ketua Bappenas menegaskan, para menteri bidang Ekuin

ditekankan antara lain agar memperhatikan semua pandangan dan pendapat

yang berkembang dalam masyarakat termasuk di media massa.
  "Jadi pandangan yang ada ini termasuk dari semua pihak. Jadi kalau
di DPR/MPR, maka pandangan dari semua fraksi harus didengar dan cermati
.
Demikian juga pandapat dari masyarakat luas di media massa maupun
berbagai forum lainnya," ujar Rahardi dalam jumpa pers usai rakor.
  Dalam rakor pertama menteri Ekuin pada Kabinet Pembangunan VII
ini juga dibahas mekanisme koordinasi di antara mereka. Mekanisme itu
antara lain hubungan langsung antara dua menteri bidang Ekuin, dan tak
perlu melalui Menko Ekuin kalau memang ada hal yang mendesak.
  Menjawab wartawan, bagaimana bidang kerja dari sejumlah menteri
yang terkesan tumpang tindih, seperti menteri negara pangan dan
Kabulog, menurut Rahardi, pemikiran ke arah itu sudah ada dan kini
dalam pembahasan ruang lingkupnya seperti apa. "Kabinet ini baru
seminggu lebih, jadi masih dalam pembahasan," ujar Rahardi seraya
menambahkan bahwa Menko Wasbang dan PAN, Hartarto Sastrosoenarto ak
an
mempersiapkan langkah ke arah itu. (osd/rie/gsr/ppg/ee)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:3/6/2012
language:
pages:3