Docstoc

1998 03 08 RANTAP MPR DISETUJUI KOMISI-KOMISI

Document Sample
1998 03 08 RANTAP MPR DISETUJUI KOMISI-KOMISI Powered By Docstoc
					PUSAT INFORMASI KOMPAS
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=============================================

KOMPAS Minggu, 08-03-1998. Halaman: 1



          RANTAP MPR DISETUJUI KOMISI-KOMISI
      * Rapat Komisi B dan C Diwarnai Interupsi
Jakarta, Kompas
  Kelima Fraksi di MPR Sabtu (7/3) menerima seluruh materi yang
dibahas dalam tiga Komisi Persidangan untuk di bawa ke sidang
paripurna Sidang Umum (SU) MPR 1998. Materi-materi yang secara
aklamasi disepakati untuk dibawa ke sidang paripurna adalah Rancangan
Ketetapan (Rantap) tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (RGBHN)
yang dibahas Komisi A, lima buah Rantap yang dibahas Komisi B, serta
Penerimaan Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris yang dibahas

Komisi C.
 Sidang Komisi C yang kemudian berhasil mencapai kesepakatan
menerima seluruh Laporan Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR

tanpa catatan, diwarnai interupsi. Interupsi pertama dilakukan Fahmi
Idris dari Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) ketika juru bicara Fraksi
Persatuan Pembangunan (F-PP) Bachtiar Chamsyah sedang membacakan
pernyataan fraksinya.
  Sidang Komisi B juga diwarnai interupsi anggota FKP Ny Otje
Djundjunan yang menanyakan waktu bagi anggota yang akan mengoreksi
Rantap. Namun, interupsi itu tidak mengganggu sidang, karena Ketua
Komisi B Jenderal TNI Wiranto langsung menanggapi, usulan itu bisa
dilakukan seusai kata akhir.
  Sebelum menutup sidang, Wiranto kembali menyinggung interupsi itu
dan mengatakan, materi yang diinterupsikan Ny Otje sudah diserahkan ke
pimpinan fraksi di Komisi B. "Setelah dikonfirmasi pada pimpinan
Komisi B, ternyata materi yang diinterupsikan itu tidak ada masalah,"
kata Wiranto, yang juga Panglima ABRI ini.
Interupsi F-KP
  Ihwal interupsi dalam Sidang Komisi C berawal ketika Juru Bicara
F-PP Bachtiar Chamsyah membacakan pernyataan fraksinya. Fahmi Idris
tiba-tiba menginterupsi dengan mengatakan, pernyataan F-PP terlalu
berkepanjangan. Ia menyarankan F-PP langsung ke pokok persoalan,
sesuai kesepakatan, yaitu menerima Pidato Pertanggungjawaban
Presiden/Mandataris dan mencalonkan kembali Presiden Soeharto.
  Melihat hal itu, anggota F-PP MPR Saleh Khalid langsung berdiri
dan menginterupsi Fahmi. Saleh mengatakan, lebih baik sidang diskors
untuk menjernihkan permasalahan. Tiba-tiba Abduh Paddare (F-PP)
menginterupsi kembali. Ia menyarankan agar Bachtiar Chamsyah
melanjutkan pembacaan dan tidak perlu diskors.
  Permintaan Abduh dipenuhi pimpinan sidang Komisi C, Ida Bagus Oka.
Ia meminta Bachtiar Chamsyah melanjutkan pembacaan pernyataan dan
meminta agar dipersingkat langsung menuju ke point menerima
pertanggungjawaban Presiden dan mencalonkan kembali Haji Mohammad
Soeharto. Bachtiar mengatakan, dirinya berjiwa besar dan patuh pada
pimpinan sidang.
Cermin arogansi
  Anggota F-PP MPR Alfian Darmawan usai sidang mengatakan, apa yang

terjadi adalah akibat prosedur rapat yang kurang tepat. Sejak awal
pihaknya sudah menyampaikan, sebelum ada kesimpulan rapat komisi,
seharusnya ada kata akhir dari fraksi-fraksi. "Kalau tahap ini tidak
dilewati, tentu kejadian semacam itu tidak akan terjadi. Ini 'kan
akibat kesal kumulatif," ujarnya.
  Menurut Alfian, prosedur pembahasan yang terjadi di Komisi C
mencerminkan arogansi, semua hal pasti bisa diatur. "Ini merupakan
preseden buruk bagi pendidikan demokrasi di Indonesia. Padahal MPR
adalah lembaga tertinggi yang terhormat. Harapan saya semoga apa yang
terjadi di sini bukan sekadar menjadi tontonan rakyat, tetapi menjadi
tuntunan bagi mereka."
  Hal senada juga dikemukakan Ketua F-PP MPR Jusuf Syakir dan
Bachtiar Chamsyah. Jusuf menunjuk latar belakang mengapa sampai F-PP
sepakat dengan konvensi bahwa acara pendapat akhir digabung ke dalam
pengantar musyawarah (Kompas, 7/3).
  "Itu hasil lobi antara pimpinan Komisi C dengan pimpinan fraksi di
komisi. Saya hanya dilapori pimpinan F-PP di komisi ini setelah
keputusan itu jadi. Rasanya tidak mungkin kalau saya kemudian
menganulir. Itu 'kan namanya saya tidak percaya kawan sendiri. Tapi
saya langsung menyatakan, prosedur itu janggal. Dan sekarang
kejanggalan itu makin terlihat," kata Jusuf.
  Juru bicara F-PP Bachtiar Chamsyah menyesalkan, "penghapusan"
pendapat akhir hanya terjadi di Komisi C. "Kita ini 'kan mau
mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Jadi harus kita beritahukan
apa alasannya dan harapan F-PP. Bahwa ada hal-hal yang menyangkut
korupsi dan keinginan adanya pemerintahan yang bersih, itu wajar. Yang
akan kita pilih adalah pemimpin yang akan memimpin 200 juta orang
rakyat Indonesia, bukan kepala desa," katanya.
  Soal substansi pencalonan kembali Presiden Soeharto dan pencalonan
BJ Habibie sebagai wapres, menurut Bachtiar, F-PP sudah lebih dahulu
mengumumkan dibanding fraksi lain. "Jadi kenapa saudara Fahmi Idris
khawatir?" kata Bachtiar menjelaskan mengapa pernyataan F-PP tidak
langsung ke sasaran.
  Anggota F-PP AM Saefuddin menyatakan, tidak patut interupsi yang
dilakukan Fahmi Idris mengingat waktu yang diberikan pimpinan Komisi C

5-7 menit, sedangkan juru bicara baru menggunakan 3-4 menit. Selain
tidak substansial, katanya, interupsi itu tidak mempengaruhi apa-apa
karena seluruh fraksi sepakat mencalonkan lagi HM Soeharto sebagai
presiden.
  Menurut dia, sangat wajar kalau menyampaikan sikap, apalagi
menyangkut kepala pemerintahan dan bukan ketua RT, ada introduksi yang

sifatnya argumentatif. "Teks proklamasi saja tidak langsung menyatakan
Indonesia merdeka, tetapi ada intronya," tuturnya.
  Dengan intro argumentatif itu, kata Saefuddin, F-PP bukan hanya
ingin mengajukan nama Soeharto, tetapi juga nama BJ Habibie sebagai
wakil presiden. "Fraksi-fraksi lain 'kan tidak menyebutkan nama
Habibie. Yang mereka sebut hanya calon presidennya saja," katanya.
Tidak pengaruhi
  Menanggapi pertanyaan pers apakah F-KP tidak merasa dirugikan
dengan tindakan interupsi Fahmi Idris, Ketua FKP MPR Ginandjar
Kartasasmita mengatakan, interupsi tidak dilarang. "Kalau untuk
meluruskan prosedur, interupsi dimungkinkan," kata Ginandjar usai
memimpin rapat pimpinan FKP.
  Sementara Ketua Tim Perumus Komisi C Agung Laksono (F-KP)
mengemukakan, apa yang terjadi di Komisi C tidak mempengaruhi
keputusan yang telah diambil Komisi C mengenai pertanggungjawaban
Presiden/Mandataris. Dikatakan, Fahmi Idris melakukan interupsi karena
berdasar konsensus, seharusnya pernyataan fraksi itu hanya penegasan
sikap perihal pencalonan kembali Presiden Soeharto dan menerima
pertanggungjawaban Presiden.
  Sementara Fahmi Idris dalam konferensi pers seusai sidang
menjelaskan, interupsi yang dilakukan hanya bertujuan agar pidato yang
disampaikan juru bicara (jubir) F-PP dapat berjalan sesuai prosedur,
tata cara, serta waktu yang berlaku, yang sudah disepakati sebelumnya
oleh para pimpinan fraksi dalam komisi C.
  Prosedur dan tata cara itu, menurut Fahmi, adalah setiap fraksi
diberi kesempatan untuk hanya menegaskan kembali dua hal, pertama,
pernyataan penerimaan pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR
periode 1993-1998, dan kedua, pernyataan pencalonan kembali HM
Soeharto sebagai Presiden/Mandataris MPR 1998-2003. "Karena hanya ada

dua hal yang disampaikan, maka disepakati hanya diperlukan waktu
sekitar dua menit untuk pernyataan itu," katanya.
  Namun, kata Fahmi, ternyata F-PP malah menyampaikan dan mengulangi

kembali hal-hal yang disampaikan pada pengantar musyawarah, yaitu
pikiran, pendapat, dan sebagainya, yang sifatnya menilai pidato
pertanggungjawaban dan menilai kehidupan sosial politik ekonomi selama
lima tahun. (Tim Kompas)

TIM PELIPUT SU MPR 1998
Agus Hermawan, Arbain Rambey, Budiarto Shambazy. HCB Dharmawan,
Eddy Hasby, Elly Roosita, Fredy Roeroe, James Luhulima, Manuel
Kaisiepo, Myrna Ratna, Mohammad Bakir, Pepih Nugraha, Pieter P Gero,
Reinhart Simanjuntak, Ricky Tafuama, Subhan SD, Taufik Mihardja,
Tjahja Gunawan.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:3/6/2012
language:
pages:4