sUPLeMeN pedOMaN pNpM 2010 by anamaulida

VIEWS: 52 PAGES: 15

									SUPLEMEN PEDOMAN PELAKSANAAN | PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010




                 SUPLEMEN PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
                      PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010
                     (Tambahan dan Penyempurnaan Konsep)

BAGIAN A UMUM

2.1.   Latar Belakang
       Pada tahun 2010, terdapat penguatan konsep maupun kebijakan pelaksanaan PNPM
       Mandiri Perkotaan sebagai upaya mendorong kemandirian masyarakat serta pemda
       dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya masing-masing. Untuk
       itu, Kementerian PU menerbitkan Suplemen Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri
       Perkotaan 2010 sebagai penyempurnaan pedoman pelaksanaan sebelumnya.

2.3.2. Sasaran
       e. Terwujudnya pemanfaatan BLM yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel
       f. Terwujudnya channeling program bagi LKM yang telah Mandiri

2.4.4. Orientasi dan Substansi Dasar Konsep PNPM Mandiri Perkotaan 2010
       a. Meningkatkan Dampak Kemanfaatan bagi Masyarakat Miskin serta Kontribusi Pada
          Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan
       b. Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin dalam perencanaan, pengambilan keputusan
          dan akses pengelolaan bantuan BLM
       c. Peningkatan nilai tambah kegiatan Infrastruktur bagi masyarakat miskin (Memenuhi
          kriteria standard teknis PU, dan mempertimbangkan Manfaat Sosial, Dampak Sosial dan
          Aksesbilitas)
       d. Penerapan Siklus Masyarakat secara konsisten sesuai Pedoman Pelaksanaan PNPM
          Mandiri Perkotaan 2009
       e. Integrasi Proses perencanaan partisipatif (Penyusunan PJM Pronangkis dengan
          Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah yang Pro Poor Planning and Budgeting
          (Musrenbang , Forum SKPD dan DPRD untuk APBD);
       f. Meningkatkan Good Governance, transparansi & Akuntabilitas BKM melalui perbaikan
          aturan dan tanggungjawab BKM/LKM;
       g. Channelling dan Sinergi dengan berbagai Program Sektor, program Pemda, KUR
          dan Swasta (CSR, donor, dll)
       h. Penajaman Strategi penguatan KSM, terutama di lokasi PNPM Penguatan




                                                                                           1
                                                                                   iii      i
2.4.5. Penyempurnaan Konsep PNPM Mandiri Perkotaan 2010


    No                   Tujuan                                          Penyempurnaan Konsep

    1       Meningkatkan Akses
                                                      a. Menyiapkan dan Mematangkan “Mangkuk” melalui penguatan
            dan Dampak Masyarakat
                                                         BKM dan PJM Pronangkis yang aspiratif, partisipatif dan dapat
            Miskin serta Kontribusi
                                                         “mengakses” serta “diakses” oleh pihak-pihak peduli;
            Pada Percepatan
            Penanggulangan                            b. Scale Up Lokasi Program Neighbourhood Development (ND)
            Kemiskinan melalui                           Program dgn alokasi Rp 1 M /kelurahan terseleksi;
            PNPM Mandiri Perkotaan                    c. Menyempurnakan Konsep PAKET berorientasi pelaksanaan
                                                         RTBL dengan sharing program 50% :50%;
                                                      d. Menjamin Penerima Manfaat Program PAKET dan ND adalah
                                                         Warga Miskin, tercermin pada PJM Pronangkis dan proposal
                                                         kegiatan yang diajukan;
                                                      e. Channelling program-program PBL & Cipta Karya, untuk akses
                                                         BLM Sektor ke-Cipta Karyaan;
                                                      f.    Akses Channelling ke program-program Cluster 1 & Cluster
                                                            3 (KUR) serta CSR dan Pemda;
                                                      g. Lokasi-lokasi yang telah melaksanakan 3 kali putaran BLM tetap
                                                         akan difasilitasi untuk channeling program dgn BLM Capacity
                                                         Building @ Rp 50 jt/kel, fokus penguatan KSM unggulan.

    2       Meningkatkan Akses                        a. Safeguard selain antisipasi dampak sosial, terutama juga pada
            Masyarakat Miskin                            peningkatan kemanfaatan sosial (warga miskin) & aksesibilitas
            dalam perencanaan,                           (jompo, anak-anak, perempuan, dll);
            pengambilan keputusan                     b. Skala prioritas hasil Pemetaan Swadaya (PS) dan PJM/Renta
            dan akses pengelolaan                        Pronangkis diprioritaskan pada Wilayah yang paling miskin di
            bantuan BLM                                  kelurahan tersebut;
                                                      c. BLM = PS-2 (penerima manfaat BLM harus warga miskin,
                                                         sedangkan pengelola adalah masyarakat peduli);
                                                      d. Sosialisasi dan Pertemuan khusus bagi warga miskin pada
                                                         setiap siklus kegiatan;
                                                      e. RWT sah dilaksanakan bila dihadiri oleh minimal 30% warga
                                                         miskin yang terdaftar di PS-2;
                                                      f.    Meningkatkan pelatihan ketrampilan usaha dan Kelmpok
                                                            Usaha Bersama (KUB) yg melibatkan warga miskin sebagai
                                                            prioritas penerima manfaat;
                                                      g. Mendorong UPK-BKM menghilangkan persyaratan “memiliki
                                                         usaha dan jaminan”;
                                                      h. Meningkatkan konsistensi ketentuan 2/3 anggota KSM adalah
                                                         warga miskin (PS-2) pada setiap KSM (ekonomi, prasarana &
                                                         sosial).


    SUPLEMEN PEDOMAN PELAKSANAAN | PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010
2          20
i
SUPLEMEN PEDOMAN PELAKSANAAN | PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010




  No             Tujuan                             Penyempurnaan Konsep

  3    Peningkatan Peran
                                  a. Korkot khusus fasilitasi Pemda, Askot-Askot untuk pengendali
       Pemda
                                     fasilitator;
                                  b. Penyiapan Naskah Perjanjian Kerjasama (NPK) untuk
                                     pelaksanaan program;
                                  c. Pelaksanaan Program PAKET berbasis implementasi PLP-BLK
                                     dengan sharing program 50%:50% ;
                                  d. Peningkatan pelatihan TOT Pemda, dengan target minimal 3-
                                     5 orang dari setiap kota/kabupaten;
                                  e. Pelatihan-pelatihan bagi Lurah/Kades, PJOK, Camat, SKPD-
                                     SKPD dan KBP;
                                  f.   Memperkuat kapasitas KBP dan TKPK-D;
                                  g. Pelatihan khusus KBP dan Workshop regional KBP serta KBP
                                     Award;
                                  h. Insentif bagi Pemda replikasi di lokasi PNPM Penguatan;
                                  i.   Insentif Program ND bagi Pemda yang menunjukkan integrasi
                                       perencanaan partisipatif dengan Musrenbang;
                                  j.   Integrasi pendampingan Pemda (oleh Korkot PNPM dan P2KP
                                       Advanced);

  4    Integrasi PJM Pronangkis
                                  a. Tim Fasilitator fasilitasi integrasi PJM Pronangkis di tingkat
       dan Musrenbang
                                     kecamatan dan Tim Korkot (PNPM & Adv) bersama tim
                                     faskel PAKET fasilitasi integrasi di tingkat kota/kabupaten;
                                  b. Penyusunan PJM Pronangkis oleh masyarakat diawali kegiatan
                                     Workshop dengan nara sumber SPKDS-SKPD dan Pemda;
                                  c. NPK DJCK-Pemkot/Kab salah satunya tentang butir kewajiban
                                     pemda untuk mendukung proses integrasi PJM Pronangkis
                                     dalam Musrenbang desa/kel, kec dan kota/kabupaten;
                                  d. Seleksi Lokasi Program ND dilaksanakan salah satu
                                     pertimbangan utama ialah atas dasar Integrasi PJM Pronangkis
                                     dengan Musrenbang;
                                     Tim Korkot bersama KBP fasilitasi dialog reguler dengan
                                     SKDP dan DPRD;




            10                                                                                    3
                                                                                                   i
3.1.       Penetapan Lokasi Sasaran
           Pemilihan lokasi sasaran dimaksudkan untuk melanjutkan kegiatan di kelurahan yang
           sedang melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan.

           Langkah-langkah seleksi pemilihan lokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan 2010 adalah
           sebagai berikut:

           Langkah I :            Berdasarkan data Podes 20081 dan Data Permendagri No. 6 tahun 2008
                                  dipilih kecamatan perkotaan, yaitu kecamatan yang memiliki jumlah
                                  kelurahan lebih banyak daripada jumlah desa dan kecamatan yang menjadi
                                  ibukota kabupaten.
           Langkah II :           Dari kecamatan perkotaan tersebut dipilih kelurahan/desa yang baru
                                  melaksanakan 1 atau 2 kali PNPM Mandiri Perkotaan. Untuk Kelurahan/
                                  Desa yang telah 3 kali melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan2
           Langkah III :          Dari seluruh lokasi PNPM Mandiri Perkotaan 2009 yang masuk kedalam
                                  wilayah kecamatan perdesaan akibat adanya pemekaran kecamatan, maka
                                  Desa tersebut akan difasilitasi oleh PNPM Mandiri Perdesaan.
           Langkah IV :           Seluruh usulan calon lokasi sasaran diverifikasi oleh tim teknis PNPM
                                  Mandiri yang kemudian dikeluarkanlah daftar final lokasi sasaran PNPM
                                  Mandiri Perkotaan 2010.

    Gambar 3.1. Bagan Penetapan Lokasi Kelurahan/Desa Sasaran PNPM Mandiri
                                  Perkotaan




1. Podes 2008 yang dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik selaku instansi yang berwenang di bidang statistik (UU No. 16 Tahun 1997).
2. Kelurahan/Desa yang pada tahun 2009 telah masuk tahun ke 3 PNPM Perkotaan tetapi masih mensisakan sisa pencairan BLM tahap III
  (20%) dikategorikan sebagai kelurahan/desa phasing out akan tetapi kelurahan/desa tersebut akan tetap difasilitasi untuk menyelesaikan
  sisa pencairan tahap 3.


     SUPLEMEN PEDOMAN PELAKSANAAN | PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010
4
i
SUPLEMEN PEDOMAN PELAKSANAAN | PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010




3.3.1. Untuk Masyarakat
       b. Bantuan Dana
          Bantuan dana diberikan berupa dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). BLM
          ini bersifat stimulan agar masyarakat belajar dan berlatih melaksanakan rencana
          kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan pada Perencanaan Jangka
          Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) melalui Rencana
          Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (Renta Pronangkis).

          Dana BLM bersifat stimulan bagi masyarakat untuk belajar melaksanakan PJM
          Pronangkis melalui Renta. BLM adalah salah satu dukungan untuk peningkatan
          akses masyarakat miskin terhadap pelayanan prasarana, sosial dan ekonomi dan
          tata kepemerintahan yang lebih baik. Untuk itu penggunaan dana BLM harus
          memprioritaskan dan menyentuh langsung masyarakat miskin dan kegiatan untuk
          kepentingan bersama.

          Besarnya dana BLM tiap kelurahan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di
          kelurahan lokasi PNPM Mandiri Perkotaan, seperti pada Tabel 3.2. sebagai berikut
          di bawah ini.

                       Tabel 3.2. Distribusi Alokasi Dana BLM per Kelurahan


                                            Katagori Jumlah Penduduk Kelurahan/Desa
                                                              (jiwa)
           Katagori Lokasi

                                           <3000             3000-10000              >10000

 %-tase KK miskin > 10%                    150 jt               200 jt                350 jt
 (baru masuk tahun ke 1 atau 2 di
 PNPM-MP)

 %-tase KK miskin > 10%                    100 jt               150 jt                200 jt
 (telah masuk tahun ke 3 di PNPM-
 MP)

 %-tase KK miskin <10% ( baru                        Jumlah kk miskin < 50 kk, BLM = 50 jt
 masuk tahun ke 1 atau 2)                           Jumlah kk miskin > 50 kk, BLM = 100 jt
                                         Dilakukan 3 tahap, yakni : Tahap 1= 30%, Tahap 2=50%
 Mekanisme Pencairan Dana BLM                              dan Tahap 3=20%

          Dana BLM ini adalah dana publik yang disalurkan sebagai wakaf tunai kepada seluruh
          warga kelurahan sebagai dukungan untuk peningkatan kualitas pelayanan bagi
          masyarakat miskin secara berkelanjutan.

          Nilai alokasi dana BLM tiap kelurahan harus diinformasikan secara luas dan transparan


                                                                                                5
                                                                                                 i
                 kepada semua warga kelurahan, termasuk dana BLM dari Pemda setempat, swadaya
                 masyarakat ataupun dana-dana lain yang dikelola BKM/LKM.

                1). Persyaratan Pencairan dan Pemanfaatan Dana BLM

                      Dana BLM disalurkan langsung kepada LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat),
                      secara bertahap.

                      a) Lokasi Kelurahan/Desa Baru (yang belum pernah PNPM-MP)



      Tahap                      Syarat Pencairan                    Syarat Pemanfaatan
    Pencairan

                      • LKM telah terbentuk secara sah • Melampirkan PJM dan Rencana Tahunan
                        sesuai ketentuan PNPM Mandiri     Pronangkis, termasuk Rencana Penggunaan
                        Perkotaan dan Pedoman Teknis      Dana (RPD) dari BLM tahap I yang telah
                        Pembentukan       LKM   dengan    disepakati dan diverifikasi fasilitator.
                        minimum 30% penduduk dewasa • Terbentuk KSM/Panitia yang dinilai layak oleh
                        mengikuti pemilihan tingkat       UP-UP serta disetujui dalam Rapat LKM serta
                        basis.                            diverifikasi fasilitator.
                      • LKM telah dicatatkan di Notaris • Proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana
                        dengan menyertakan Anggaran       BLM tahap I telah dinyatakan layak oleh UP
     Tahap I            Dasar (AD).                       dan disetujui oleh Rapat LKM serta disepakati
      (30%)           • LKM telah membuat rekening        fasilitator.
                        bank dengan minimal 3 (tiga)
                        spesimen tanda tangan anggota
                        LKM.
                      • LKM menandatangani Surat
                        Perjanjian Pemberian Bantuan
                        (SPPB) dengan pihak pemerintah
                        yang diwakili PJOK;
                      • Melengkapi      form  dokumen
                        pencairan(*)




     SUPLEMEN PEDOMAN PELAKSANAAN | PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010
6
i
SUPLEMEN PEDOMAN PELAKSANAAN | PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010




   Tahap              Syarat Pencairan                         Syarat Pemanfaatan
 Pencairan

              • Administrasi keuangan              • Melampirkan Rencana Penggunaan Dana
                (pembukuan) Sekretariat              (RPD) dari BLM tahap II yang telah diverifikasi
                telah dinilai oleh KMW               fasilitator.
                (Askot Ekonomi / Manajemen         • Proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana
                Keuangan) dengan hasil baik.         BLM tahap II telah dinyatakan layak oleh UP-
              • Melengkapi form dokumen              UP serta disetujui dan ditetapkan dalam Rapat
                pencairan(*).                        LKM, serta diverifikasi fasilitator.
   Tahap II                                        • Administrasi         keuangan       (pembukuan)
    (50%)                                            Sekretariat telah dinilai oleh faskel Ekonomi
                                                     dengan hasil baik.
                                                   • Dana tahap I yang tersalurkan ke KSM/panitia
                                                     telah dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan
                                                     secara teknis dan administrasi minimal 50%.
                                                   • kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah
                                                     diperiksa dan ditandatangani oleh LKM serta
                                                     diverifikasi Fasilitator.

              • Administrasi keuangan              • Melampirkan Rencana Penggunaan Dana
                (pembukuan) Sekretariat              (RPD) dari BLM tahap III yang telah diverifikasi
                telah dinilai oleh KMW               fasilitator.
                (Askot Ekonomi / Manajemen         • Proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana
                Keuangan) dengan hasil baik.         BLM tahap III telah dinyatakan layak oleh UP-
              • Melengkapi form dokumen              UP serta disetujui dan ditetapkan dalam Rapat
                pencairan(*).                        LKM, serta diverifikasi fasilitator.
  Tahap III                                        • Administrasi        keuangan        (pembukuan)
   (20%)                                             Sekretariat telah dinilai oleh faskel Ekonomi
                                                     dengan hasil baik.
                                                   • Dana tahap II yang tersalurkan ke KSM/panitia
                                                     telah dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan
                                                     secara teknis dan administrasi minimal 50%.
                                                   • kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah
                                                     diperiksa dan ditandatangani oleh LKM serta
                                                     diverifikasi Fasilitator

(*) Dapat dilihat dalam Pedoman Teknis Pemdampingan dan Pencairan Dana BLM.




                                                                                                   7
                                                                                                    i
                     b) Lokasi Kelurahan/Desa Lama (yang pernah PNPM-MP)


    Tahap                          Syarat Pencairan                      Syarat Pemanfaatan


                     • Administrasi keuangan (pembukuan)         • Melampirkan Berita Acara Rembug Warga
                       Sekretariat telah dinilai oleh KMW          Tahunan (RWT) tahun terakhir yang telah
                       (Askot Ekonomi / Manajemen                  disepakati masyarakat dan diverifikasi
                       Keuangan) dengan hasil baik.                fasilitator.
                     • LKM telah melaksanakan kegiatan           • Melampirkan Rencana Penggunaan Dana
                       Review         Partisipatif    (Review      (RPD) BLM tahap I yang telah diperiksa
                       Kelembagaan,       Review     Keuangan      dan disetujui Fasilitator.
                       termasuk hasil Audit dan Review           • Terbentuk KSM/Panitia yang dinilai layak
                       Program Penanggulangan Kemiskinan)          oleh UP-UP serta disetujui dan ditetapkan
    Tahap I            serta Rencana Tahunan (Renta) untuk         melalui Rapat LKM/BKM serta diverifikasi
     (30%)             tahun berikutnya.                           Fasilitator.
                     • Bagi LKM yang telah habis masa baktinya   • Proposal/usulan KSM untuk penggunaan
                       harus melaksanakan pemilihan ulang          dana BLM tahap I telah dinyatakan layak
                       anggota BKM dengan minimum 30%              oleh UP-UP LKM dan disetujui oleh Rapat
                       penduduk dewasa mengikuti pemilihan         anggota LKM.
                       tingkat basis (RT dan sejenisnya).
                     • LKM menandatangani Surat Perjanjian
                       Pemberian Bantuan (SPPB) dengan
                       pihak pemerintah yang diwakili PJOK.
                     • Melengkapi         form       dokumen
                       pencairan(*).

                     • Pengelolaan       keuangan       telah • Melampirkan Rencana Penggunaan Dana
                       dilaksanakan sesuai pedoman PNPM          (RPD) BLM tahap II yang telah diverifikasi
                       dengan persyaratan tranparansi dan        fasilitator.
                       akuntabilitas.                         • Proposal/usulan KSM untuk penggunaan
                     • Administrasi keuangan (pembukuan)        dana BLM tahap II telah dinyatakan layak
                       Sekretariat telah dinilai oleh Faskel    oleh UP-UP dan disetujui oleh Rapat LKM
                       Ekonomi dengan hasil baik.               serta disepakati fasilitator.
    Tahap II         • Melengkapi       form        dokumen • Administrasi keuangan (pembukuan)
     (50%)             pencairan(*)                             Sekretariat telah dinilai oleh Faskel
                                                                ekonomi dengan hasil baik.
                                                              • Dana tahap I yang tersalurkan ke KSM telah
                                                                dimanfaatkan. dan dipertanggungjawabkan
                                                                secara teknis dan administrasi minimal
                                                                50%.
                                                              • Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah
                                                                diperiksa dan ditandatangani oleh LKM
                                                                serta diverifikasi Fasilitator.




    SUPLEMEN PEDOMAN PELAKSANAAN | PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010
8
i
SUPLEMEN PEDOMAN PELAKSANAAN | PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010




   Tahap                  Syarat Pencairan                            Syarat Pemanfaatan


                • Pengelolaan       keuangan       telah • Melampirkan Rencana Penggunaan Dana
                  dilaksanakan sesuai pedoman PNPM          (RPD) BLM tahap III yang telah diverifikasi
                  dengan persyaratan tranparansi dan        fasilitator.
                  akuntabilitas.                         • Proposal/usulan KSM untuk penggunaan
                • Administrasi keuangan (pembukuan)        dana BLM tahap III telah dinyatakan layak
                  Sekretariat telah dinilai oleh Faskel    oleh UP-UP dan disetujui oleh Rapat LKM
                  Ekonomi dengan hasil baik.               serta disepakati fasilitator.
   Tahap III    • Melengkapi       form        dokumen • Administrasi keuangan (pembukuan)
    (20%)         pencairan(*)                             Sekretariat telah dinilai oleh Faskel
                                                           ekonomi dengan hasil baik.
                                                         • Dana tahap II yang tersalurkan ke KSM telah
                                                           dimanfaatkan. dan dipertanggungjawabkan
                                                           secara teknis dan administrasi minimal
                                                           50%.
                                                         • Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah
                                                            diperiksa dan ditandatangani oleh LKM
                                                            serta diverifikasi Fasilitator.
(*) Dapat dilihat dalam Pedoman Teknis Pemdampingan dan Pencairan Dana BLM.

3.4.    Indikator Keberhasilan

                                                                                    Kegunaan dari
   Tujuan Akhir                       Indikator Dampak
                                                                                 Informasi Dampak
                       • Peningkatan akses ke pelayanan infrastruktur,        Menentukan apakah PNPM
                         ekonomi dan sosial di minimum 80% kelurahan          memberikan dampak
 Masyarakat miskin       pada tahun 2013.                                     kesejahteraan sosial dan
 di lokasi PNPM                                                               ekonomi sesuai dengan yang
 Mandiri Perkotaan     • Jumlah penduduk di daerah perkotaan yang             diharapkan.
 mendapat                mendapat akses ke jalan yang baik dalam
 manfaat dari            rentang 500 meter di bawah proyek.•
 perbaikan sosial
 ekonomi dan tata      • Infrastruktur dibangun minimum 20% lebih             Indikator Sektor Inti Bank
 kepemerintahan          murah dibandingkan dengan yang dibangun              Dunia
 setempat                dengan pola tidak bertumpu pada masyarakat,
                         di 80% kelurahan.

                       • Minimum 80% tingkat kepuasan pemanfaat
                         terhadap peningkatan pelayanan dan tata
                         kepemerintahan setempat.

                       • Minimum 90% pengaduan diselesaikan.




                                                                                                           9
                                                                                                            i
                                                                                     Kegunaan Pemantauan
 Hasil Antara                                          Indikator Hasil
                                                                                            Hasil
Komponen 1:                     Komponen 1:                                          Komponen 1:

a. Kelompok                     • Min. 40% tingkat partisipasi kaum miskin           • Menilai apakah rancangan
   masyarakat yang                dan kelompok rentan dalam pertemuan2                 pembentukan LKM dan
   terorganisasi                  perencanaan dan pengambilan keputusan.               PJM Pronangkis perlu
   memiliki                                                                            diperbaiki .
   akses untuk                  • Min. 40% tingkat kehadiran perempuan dalam
   menyuarakan                    pertemuan perencanaan dan pengambilan              • Menentukan apakah
   pendapat dalam                 keputusan.                                           proses pemilihan LKM
   menyusun                                                                            dan sosialisasi perlu
   Perencanaan                  • Min. 30% penduduk dewasa mengikuti                   diperbaiki.
   Jangka                         pemilihan LKM di tingkat RT/komunitas basis.
   Menengah
   Program                      • LKM terbentuk di minimum 90% kelurahan.
   Penanggulangan
   Kemiskinan.                  • Min. 90% dari kelurahan telah menyelesaikan
                                  PJM Pronangkis dan telah selesai dan titerima
                                  dalam uji publik.

b. Pemerintah                   • Min. 80% Pemerintah Kota/Kabupaten
   kota/kab                       menyediakan Dana Daerah Untuk Urusan
   memberikan                     Bersama (DDUB) sesuai kebijakan Nasional
   pelayanan yang
   lebih baik untuk
   masyarakat
   miskin.
Komponen 2:                     Komponen 2:                                          Komponen 2:

Masyarakat                      • Jumlah dari setiap kegiatan infrastuktur,          Menentukan apakah
mendapat                          ekonomi dan sosial yang diselesaikan di min.       dibutuhkan peningkatan
peningkatan akses                 80% kelurahan.                                     bantuan teknik di bidang
infrastruktur                                                                        tertentu.
berdasarkan PJM                 • Min. 70% dari infrastuktur yang dinilai memiliki
Pronangkis.                       kualitas baik.

                                • Min. 70% kelurahan dengan program pinjaman
                                  dana bergulir memiliki pinjaman beresiko
                                  (LAR) ≥ 3 bulan <10%.

                                • Min. 90% kelurahan dengan program pinjaman
                                  dana bergulir memiliki rasio pendapatan dan
                                  biaya >125%.

                                • Min. 90% kelurahan dengan program pinjaman
                                  dana bergulir memiliki tingkat pengembalian
                                  modal tahunan >10%.

                                • Min. 30% anggota KSM adalah perempuan.

     SUPLEMEN PEDOMAN PELAKSANAAN | PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010
10
i
SUPLEMEN PEDOMAN PELAKSANAAN | PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010




Komponen 3:         Komponen 3:                                Komponen 3:

Konsultan           • Min. 90% KMW menyediakan data secara     • Menilai apakah bantuan
menyediakan           akurat dan tepat waktu melalui SIM.        teknik dan dukungan
bantuan teknik                                                   pelaksanaan perlu
dan dukungan        • Min. 70% LKM telah menyelesaikan audit     diperbaiki/ditingkatkan
dalam pelaksanaan     keuangan tahunan
proyek                                                         • Menyediakan data yang
                                                                 akurat tepat waktu untuk
                                                                 pengambilan keputusan di
                                                                 tingkat manajemen.




                                                                                            11
                                                                                             i
BAGIAN B | PELAKSANAAN DI LAPANGAN

4.3.1. Siklus 1 (tahun pertama)
                   Gambar 4.1. Diagram Siklus 1 (tahun pertama)




4.3.2. Siklus 2 (tahun kedua)
                      Gambar 4.2. Diagram Siklus 2 (tahun kedua)




     SUPLEMEN PEDOMAN PELAKSANAAN | PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010
12
i
SUPLEMEN PEDOMAN PELAKSANAAN | PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010




4.3.3. Siklus 3 (tahun ketiga)
       Pada dasarnya Siklus 3 adalah sama dengan Siklus 2 karena LKM juga masih pada kurun
       masa bakti dan PJM juga masih berlaku meski tidak menutup kemungkinan untuk
       revisi.
                         Gambar 4.3. Diagram Siklus 3 (tahun ketiga)




4.3.4 Siklus 4 (tahun keempat)

      LKM sudah selesai masa baktinya pada Siklus 3, PJM juga sdh selesai pada Siklus 3, maka
      pada Siklus 4 dimulai dengan putaran awal Siklus 1

                  Gambar 4.4. Diagram Siklus 4 (tahun keempat)




                                                                                           13
                                                                                            i
4.3.5. Skenario Pelaksanaan




         Keterangan/catatan:
         Audit-1 (tahun ke dua)
         Audit-2 (tahun ke tiga), maksudnya: persiapan audit untuk awal tahun anggaran selanjutnya




             SUPLEMEN PEDOMAN PELAKSANAAN | PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010
        14
        i
SUPLEMEN PEDOMAN PELAKSANAAN | PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010




5.5.   Perencanaan Partisipatif dan Penyusunan PJM

       Dalam kerangka keberlanjutan program serta sinergi program antara perencanaan dari bawah
       dengan perencanaan dari atas, proses pelaksanaan PJM Pronangkis mengalami penyempurnaan
       proses dimana hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penyelarasan dan pengintegrasian
       antara perencanaan masyarakat dengan perencanaan reguler pemerintah.

       Alur pelaksanaan PJM Pronangkis secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut :




                                                                                         15
                                                                                          i

								
To top