Docstoc

Pedoman- Teknis- Pengerukan-2006

Document Sample
Pedoman- Teknis- Pengerukan-2006 Powered By Docstoc
					          PEDOMAN TEKNIS
KEGIATAN PENGERUKAN DAN REKLAMASI




  DIREKTORAT PELABUHAN DAN PENGERUKAN
  DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
         DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
               OKTOBER 2006
                  PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN
                 PENGERUKAN DAN REKLAMASI

I.    PENDAHULUAN

     A.   LATAR BELAKANG

          Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan, lautan
          merupakan prasarana yang menyatukan bangsa, sehingga sarana angkutan laut dan
          kepelabuhanan merupakan hal pokok yang perlu diatur secara seksama agar
          keselamatan pelayaran dapat diwujudkan. Pekerjaan pengerukan merupakan fasilitas
          kepelabuhanan yang menunjang keselamatan, sehingga kedalaman alur pelayaran dan
          kolam pelabuhan menjadikan hal yang harus dipahami dan dimengerti oleh
          masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan.
          Demikian juga halnya pekerjaan reklamasi yang merubah garis pantai dan yang
          berkaitan pada alur pelayaran perlu dicermati pada pelaksanaannya maupun aturan-
          aturan Nasional maupun Internasional dan diberitakan pada Berita Pelayaran atau
          Notice to Marine.


     B.   RUANG LINGKUP

          Ruang lingkup penyusunan pedoman teknis pengerukan dan reklamasi ini hanya
          terbatas pada pengetahuan atau lingkup yang merubah garis pantai dan berkaitan
          dengan keselamatan pelayaran.


     C.   MAKSUD DAN TUJUAN

          Maksud penyusunan laporan teknis pengerukan dan relamasi ini agar masyarakat luas
          dapat mengetahui tata cara pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang telah banyak
          dilakukan, sedangkan tujuannya agar masyarakat mempunyai satu persepsi mengenai
          pekerjaan pengerukan dan reklamasi.
D.   KETENTUAN UMUM

     Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini dimaksud dengan :
      1.   Pekerjaan pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan
           untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil
           material dasar laut/perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
      2.   Reklamasi adalah pekerjaan timbunan diperairan atau pesisir yang mengubah
           garis pantai dan atau countur kedalaman perairan.
      3.   Pelabuhan adalah tempat adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan
           disekitarnya    dengan   batas-batas   tertentu     sebagai   tempat   kegiatan
           pemerintahan dan kegiata ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal
           bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang
           yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan
           penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda
           transportasi.
      4.   Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan
           penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi
           pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu-
           lintas kapal penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat
           perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian
           nasional dan daerah.
      5.    Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan
           dan perairan pedalamannya.
      6.   Alur Laut Kepulauan adalah alur pelayaran Internasional yang ditetapkan
           pemerintah Indonesia, disampaikan ke International Maritime Organization
           (IMO) dan disyahkan oleh sidang-sidang IMO.
      7.   Alur adalah tempat lewatnya lalu-lintas kapal secara alamiah dan buatan
           sehingga tercipta pelayaran yang aman, tertib, cepat sehingga diperlukan
           pemeliharaan alur secara terus menerus.
8.    Alur pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang
      dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman
      untuk dilayari.
9.    Alur laut bebas atau Sea-Lane adalah alur laut bebas yang dapat dilalui
      pelayaran Internasional perlintasan damai (Innocent Passage).
10.   Skema Pemisah Lalu Lintas atau Traffic Separate Scheme (TSS) yang
      ditentukan oleh International Maritime Organization (IMO) adalah alur
      pembatas/pemisah di alur pelayaran Internasional yang ditetapkan oleh ke-3
      (tiga) negara pantai, yaitu : Indonesia, Malaysia, Singapura dalam sidang
      Tripartite Technical Expert Group (TTEG) Meeting.
11.   Alur angkutan perairan (Water-ways) adalah alur pelayaran perairan yang
      digunakan sebagai fasilitas (sarana) angkutan perairan.
12.   Alur angkutan perairan (Fairways) adalah alur yang dapat dilayari oleh
      angkutan perairan dengan aman secara terus menerus.
13.   Alur masuk pelabuhan (Acces inner harbour) adalah alur pelayaran di
      pelabuhan sebagai fasilitas keluar/masuk kapal sebelum mencapi kolam
      pelabuhan.
14.   Anjir atau terusan adalah sungai buatan yang dapat digunakan sebagai alur
      pelayaran angkutan peraira.
15.   Kanal adalah alur buatan yang digunakan sebagai sarana angkutan perairan.
16.   Pengerukan awal (Capital dredging) adalah pengerukan yang pertama kali
      dilaksanakan dalam rangka pendalaman kolam pelabuhan atau alur pelayaran.
17.   Pengerukan pemeliharaan (Maintenance dredging) adalah pengerukan yang
      dilaksanakan secara rutin berkala dalam rangka memelihara kedalaman kolam
      pelabuhan atau alur pelayara, atau pekerjaan pengerukan lainnya.
18.   Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) adalah wilayah perairan dan daratan pada
      pelabuhan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan.
19.   Daerah    Lingkungan    Kepentingan     (DLKP)    adalah   wilayah   perairan
      disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang digunakan
      untuk menjamin keselamatan pelayaran.
20.   Kapal adalah kendraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan
      dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan
      bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak
      berpindah-pindah.
21.   Pemeruman atau sounding adalah kegiatan pemetaan untuk mengetahui
      countur kedalam perairan.
22.   Pemeruman awal atau prredredge sounding adalah kegiatan pemeruman awal
      yang dilaksanakan sebelum diadakan pekerjaan pengerukan (Pemeruman Pra
      Pengerukan). Data yang dihasilkan digunakan sebagai dasarpenentuan
      perhitungan volume dan desain yang dikeruk.
23.   Pemeruman progres atau progress sounding adalah pemeruman sementara
      dari seluruh lokasi yang telah dikeruk. Data yang dihasilkan digunakan untuk
      mengetahui perkembangan hasil seluruh pekerjaan pengerukan yang telah
      dicapai.
24.   Pemeruman akhir atau final sounding adalah pemeruman akhir yang
      dilaksanakan setelah pekerjaan pengerukan selesai.
25.   Tingkat pengendapan atau siltation rate adalahpengendapan atau sedimentasi
      yang materialnya datang dari luar maupun dalam lokasi keruk yang terjadi
      pada saat pelaksanaan pengerukan.
26.   Menteri adalah Menteri Perhubungan.
27.   DIRJEN adalah Direktur Jendral Perhubungan Laut.
28.   ADPEL adalah Administrator Pelabuhan adalah kepala unit organik dibidang
      keselamatan pelayaran pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha
      Pelabuhan di lingkungan Departemen Perhubungan.
29.   KAKANPEL atau Kepala Kantor Pelabuhan adalah kepala unit pelaksana
      teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang berada di
      bawah bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
II.    KEGIATAN PENGERUKAN

      A.   PEKERJAAN PENGERUKAN

           1.   Pekerjaan pengerukan meliputi dua jenis kegiatan, yaitu pekerjaan pengerukan
                yang hasil material keruknya tidak dimanfaatkan atau dibuang dan pekerjaan
                pengerukan yang hasil material keruknya dimanfaatkan.
           2.   Selain itu pengerukan dapat dikategorikan dalam dua pekerjaan yaitu pekerjaan
                pengerukan awal dan pengerukan untuk pemeliharaan alur pelayaran dan atau
                kolam pelabuhan.
           3.   Pekerjaan pengerukan terdiri dari tiga kegiatan, yaitu pelaksanaan pengerukan,
                transportasi material keruk ke lokasi pembuangan dan kegiatan pembuangan
                material keruk di lokasi pembuangan material keruk (Dumping area).

      B.   PERENCANAAN PENGERUKAN

           1.   Perencanaan desain alur dan kolam pelabuhan yang berkaitan dengan pekerjaan
                pengerukan, pembangunan dan pemeliharaan harus sepengetahuan Direktur
                Jendral Perhubungan Laut yang meliputi :
           2.   Untuk pekerjaan pengerukan awal, harus didahului dengan penyelidikan tanah,
                setidak-tidaknya meliputi test Spesific gravity dan Standard Penetration Test
                (SPT) dan kadar garam (Salinity). Keadaan tanah dasar diperiksa untuk dua
                keperluan, pertama kemudahannya untuk di keruk (Excavability) dan kedua
                pengangkutannya (Transportability).
           3.   Penentuan/penetapan posisi alur pelayaran/kolam pelabuhan pada peta
                Sounding.
           4.   Profil/potongan     melintang,   memanjang   alur/kolam   pelabuhan   dengan
                perhitungan volume keruk.
           5.   Jenis dan tipe serta kapasitas kapal keruk. Yang perlu diperhatikan dalam
                menentukan jenis alat keruk berdasarkan jenis material tanah dasar adalah
                sebagai berikut :
           6.   Pengerukan di daerah sekitarnya.
7.   Alinyement alur pelayaran, lengkungan pada alur sedapat mungkin dihindari
     bila lengkungan harus ada diusahakan bentuk geometris alur yang melengkung
     tersebut membentuk sudut tidak lebih dari 30o, sedangkan jari-jari
     kurvalengkungan minimal empat kali dari anjang kapal
8.   Lebar Alur, lebar alur dihitung berdasarkan lebar kapal atau panjang kapal.
     Lebar alur ideal untuk satu arah adalah dihitung dua kali lebar kapal ditambah
     30 meter dan lebar alur untuk dua arah sebagaimana tabel di bawah ini :

     Tabel Lebar Alur

                                                       LEBER ALUR
      NO.              JENIS ALUR                                           KETERANGAN
                                                       PELAYARAN
       1.      Satu arah                             L = 2 x B + 30 meter   L = Lebar
                                                                            (dalam meter)
       2.      Dua arah                                                     L = Lebar kapal
               a. Kapal sering berpapasan            L = 4 x B + 30 meter   (dalam meter)
               b. Kapal jarang berpapasan            L = 3 x B + 30 meter
       3.      Dua arah tikungan
               a. Kapal sering berpapasan            L = 6 x B + 30 meter
               b. Kapal jarang berpapasan            L = 4 x B + 30 meter



9.   Kedalaman Alur, kedalaman alur ditentukan berdasakan draft kapal dengan
     memperhatikan adanya gerakan goncangan kapal akibat kondisi alam seperti
     gelombang, angin, pasang surut dan olengan kapal yaitu : rolling, pitching,
     squal dan kondisi material dasar laut.
      a. Alur di dalam Pelabuhan
            Kecepatan kapal kurang dari 6 knot dapat ditentukan dengan rumus,
            sebagai berikut :
                       d ≥ 1,1 D
            Dimana :
                       d        = Kedalaman alur
                       D        = Full draft kapal
      b. Alur di luar pelabuhan
            Kedalaman alur dapat diperoleh dengan rumus, sebagai berikut :
      H = D + Σt
            = D + ( t1 + t2 + t3 + t4 + t5 )
Dimana :
      h         =   Kedalaman perairan
      D         = Full draft kapal
      t1        = Angka keamanan navigasi di bawah lunas kapal yang
                    diakibatkan oleh keadaan tanah dasar

       Klasifikasi           LOA (meter)
            I                     > 185
            II                 > 185 - 125
           III                   < 86
          IV                   125 - 86

                                                 KLASIFIKASI
           JENIS TANAH
                                         I           II         III
      Campuran Pasir                   0,20         0,20       0,20
      Pasir                            0,30         0,25       0,20
      Padat                            0,45         0,30       0,20
      Padas                            0,60         0,45       0,20

      t2        = Angka keamanan yang disebabkan adanya gelombang.
                = 0,3 H - t1
      H         = Tinggi gelombang
      Jika t2 = Negatif, maka t2 dianggap nol
      t3        = Angka keamanan yang disebabkan oleh gerakan kapal
                = k.v
      k         = Koefisien yang tergantung dari keadaan tanah dasar.


      KLASIFIKASI                 I             II      III     IV
      KAPAL
       Koefisien               0,033           0,027   0,022   0,017

      V         = Kecepatan kapal (10-25 km/jam)
      t4        = Angka keamanan dari priode pengerukannya
                = berkisar ± 0,40
                           t5    = Angka keamanan yang tergantung dari type kapal
                                    keruk
                                 = k.v
           c. Slope Alur
               Slope alur ditentukan berdasarkan jenis material/nilai N (kekerasan tanah)

                  Klasifikasi           Nilai N        Jenis Tanah           Slope
                Tanah lempung             <4             Lumpur              1 : 3-5
                                          4–8             Lunak              1 : 2-3
                                         8 – 20          Sedang             1 : 1,5-2
                                        20 - 40           Keras             1 : 1-1,5
                                          < 10            Lunak              1 : 2-3
                Pasir                   10 – 30          Sedang             1 : 1,5-2
                                        30 - 50           Keras             1 : 1-1,5
                Kerikil                                                     1 : 1-1,5
                Batu                                                           1:1

C.   LOKASI / AREA PEKERJAAN PENGERUKAN

     1.   Pekerjaan pengerukan dapat dilaksanakan di perairan yang meliputi : alur laut
          bebas, alur angkutan perairan, alur pelayaran, alur masuk pelabuhan,anjir atau
          terusan, kanal dan lokasi-lokasi lain.
     2.   Pekerjaan pengerukan dan atau penambangan harus memperhatikan lokasi
          keruk dan atau tambang dengan memperhatikan zona-zona yang ada antara lain
          zona keselamatan (Zafety zone), zona TSS (Trafficseparation Scheme), zona
          STS (Ship to ship transfer) dan zona tempat labuh jangkar (anchorage area),
          zona kabel laut, zona pipa instalasi bawah air, zona pengeboran lepas pantai
          (Off shore drilling), zona pengambilan barang-barang berharga, zona keamanan
          sarana bantu navigasi (SBNP), maupun zona-zona lainnya yang diatur oleh
          ketentuan Internasional maupun instalasi Pemerintah terkait.
     3.   Bagi pelaksana pekerjaan pengerukan/penambangan di zona trafficseparation
          sheme atau lokasi lainnya yang merupakan alur pelayaran yang ditentukan oleh
          pemerintah aupun IMO harus mematuhi segala ketentuanantara lain yang telah
          diatur dalam Convention on Regulation for Preventing Collition at Sea 1972
          (colreg 1972).
     4.   Setiap pekerjaan pengerukan/penambangan harus mencantumkan volume
          sistem kerja dan jangka waktu pelaksanaan secara jelas, sedang lokasinya
          ditetapkan dalam bentuk koordinat geografis agar dapat diinformasikan melalui
          Berita Maritim ke semua kapal yang akan melintas di area pekerjaan oleh
          Syahbandar.
     5.   Area keruk/tambang di zona traffic separation scheme yang merupakan zona
          lintas batas yang terdiri dari beberapa negara harus mendapat rekomendasi dari
          Negara Anggota Tripartiate Technical Group (TTEG) melalui Direktorat
          Jenderal Perhubungan Laut


D.   LOKASI PEMBUANGAN HASIL PENGERUKAN

     1.   Tempat pembuangan material keruk yang lokasinya di perairan, idealnya
          dibuang pada jarak 12 mil dari daratan danatau pada kedalaman lebih dari 20 m
          ataulokasi lainnya setelah mendapat rekomendasi atau izin dari Direktorat
          Jenderal perhubungan Laut,melalui ADPEL atau KAKANPEL setempat.
     2.   Tempat pembuangan material keruk di darat harus mendapat persetujuan dari
          PEMDA setempat yang berkaitan dengan penguasaan lahan yang sesuai
          RUTR.


E.   KEGIATAN PEMERUMAN DAN PERHITUNGAN VOLUME KERUK

     1.   Kegiatan pemeruman yaitu pemeruman yang meliputi tiga tahap yakni
          pemeruman awal (predredge sounding) untuk mengetahui kondisi awal
          perairan yang akan dikeruk dan membuat desain atau perencanaan pekerjaan
          pengerukan    dan   untuk   memperhitungkan     volume   keruk,   pemeruman
          pelaksanaan pekerjaan pengerukan (progress sounding) untuk memantau
          pelaksanaan pekerjaan pengerukan yang pemerumannya dilaksanakan berkala
          dan pemeruman akhir (final sounding) untuk memperhitungkan volume keruk
          yang telah dikerjakan.
     2.    Pelaksana pekerjaan pengerukan wajib mengirimkan hasil pemeruman final
           pada DITJEN HUBLA untuk diteruskan/disiarkan pada Berita Maritim (Notice
           to Marine)
     3.    Sebagai dasar pembuatan desain alur pelayaran/kolam pelabuhan dan atau
           pekerjaan pengerukan lainnya, perhitungan volume keruk harus menggunakan
           hasil pemeruman awal yang dilakukan dalam kurun waktu maksimum 2 (dua)
           bulan setelah pelaksanaan pemeruman.
     4.    Pemeruman (Sounding) menggunakan Echo Sounder dengan frekuensi antara
           200 KHz sampai 210 KHz.
     5.    Perhitungan volume keruk didasarkan pada luas penampang dikalikan panjang
           pias ditambah volume pengendapan selama pekerjaan berlangsung dan atau
           volume toleransi vertikal.
     6.    Besaran pengendapan atau tingkat pengendapan dan toleransi vertikal
           sebagaimana ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk
           masing-masing alur pelayaran dan atau kolam pelabuhan, seperti pada Tabel 1.


F.   KEDALAMAN PERAIRAN KERUK

     Pendalaman alur pelayaran atau kolam pelabuhan ditentukan berdasarkan permukaan
     air,draft rencana angkutan perairan, pergerakan vertikal angkutanperairan,ruang
     bebas lunas kapal, pasang surut dan kemudahan atau kelancaran masuknya angkutan
     perairan atau lebar alur dalam 1 lajur atau 2 lajur.


G. MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

     Dalam merencanakan biaya pengerukan, hal-hal yang perlu diperhatikan :
      •   Pekerjaan persiapan (material yang harus dibersihkan)
      •   Supervisi
III.    PELAKSANAAN PEKERJAAN PENGERUKAN

       A.   HAL-HAL YANG           PERLU      DIPERHATIKAN            DALAM     PEKERJAAN
            PENGERUKAN


            1.   Dalam    rangka   pelaksanaan    pekerjaan   pengerakan   pengerukan,   harus
                 memperhatikan tata ruang wilayah (khusus untuk pekerjaan reklamasi),
                 kelestarian lingkungan, keselamatan pelayaran dan standarisasi nasional,
                 kriteria serta norma-norma yang ada. Tata ruang dimaksud adalah tata ruang
                 dan daratandan tata ruang perairan.
            2.   Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud adalah Rencana Umum Tata
                 Ruang Nasional, Rencana Umum Tata Ruang Wilayah ; Rencana Tata Ruang
                 Wilayah Propinsi dan Rencana Detail Tata Ruang Kota yang telah ditetapkan.
            3.   Selanjutnya apabila Rencana Tata Ruang tersebut belum ditetapkan oleh
                 Pemerintah atau tidak sesuai dengan kebutuhan teknis bagi penyelenggara
                 kepelabuhanan atau reklamasi, aka Direktur Jenderal Perhubungan Laut
                 berkoordinasi dengan PEMDA setempat, memutuskan penetapan lokasi yang
                 sesuai     melalui       kebijaksanaannya,      berdasarkan      keselamatan
                 pelayaran,operasional kepelabuhanan, standarisasi nasional,kriteria dan norma-
                 norma yang ada.
            4.   Kelestarian lingkungan dimaksud adalah kelestarian fisik, kimia, sosial budaya
                 dan biologi yang berdampak pada kelestarian lingkungan dengan adanya
                 kegiatan pengerukan dan reklamasi.
            5.   Keselamatan pelayaran dimaksud yaitu keselamatan transportasi di perairan
                 yang meliputi angkutan di perairan.
            6.   Standarisasi Nasional, kriteri dan norma-norma dimaksud adalah standarisasi
                 nasional, kriteria dan norma-norma yang berkaitan dengan kepelabuhanan dan
                 angkutan perairan yang ditetapkan oleh pemerintah.
B.   KESELAMATAN PELAYARAN DALAM PENGERUKAN

     1.   Keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini adalah
          perlindungan keselamatan pelayaran dalam hal lebar yang cukup dan
          kedalaman perairan yang aman bagi gerakan angkutan perairan (Navigable
          depth) yang harus diperhitungkan terhadap gerakan-gerakan kapal yaitu
          gerakan vertikal : heaving, pitching dan roolling maupun gerakan horizontal
          yaitu : swaying, surgeing, jawing maupun gerakan-gerakan lainnya yang
          disebabkan oleh gelombang atau arus.
     2.   Keselamatan pelayaran sebagaimana dijelaskan di atas ini adalah perlindungan
          lingkungan maritim, termasuk adanya bangunan fasilitas di sisi air di DLKR
          dan DLKP yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran dalam hal
          terbatasnya ruang gerak angkutan perairan. Fasilitas bangunan di sisi air,
          meliputi dermaga, bagan-bagan penangkap ikan, bangunan di atas perairan
          yang merubah garis pantai, ponton, bangunan perlindungan pantai yang
          menjorok ke perairan, adanya penjemuran ikan di pesisir perairan, pemecah
          gelombang, groin dan bangunan sejenis harus mendapat izin dari Menteri
          dalam hal ini adalah Direktur JenderalPerhubungan Laut.


C.   METODE PENGERUKAN

     Pekerjaan pengerukan secara garis besar dapat di bagi dalam tiga proses utama,
     yakni penggalian, pengangkutan dan pembuangan.
     Kapal yang dipakai pada masing-masing proses ini adalah sebagai berikut :
                                Pekerjaan Pengerukan
     Pengerukan                 dengan Alat :
                                • Cutter suction dredger
                                • Hopper barge
                                                                       Kapal bantu
                                • Grab bucket dredger
                                • Dipper dredger
                                • Rock breaker
                                • Lain-lain



                              Pengangkutan                  Tug boat
                                                            Pusher boat
                                                            Hopper barger
                              Pembuangan


                                                             Kembali


                      Gambar Komponen Proses Pengerukan

1.     Metode pekerjaan pengerukan dapat dilaksanakan dengan pengerukan sistem
       hidraulik (Kapal Keruk Hopper dan Kapal Keruk Cutter), pengerukan dengan
       cangkram, pengerukan dengan timba dan pengerukan denagn sistem lainnya.
2.     Untuk material keruk yang keras, semisal karang, pekerjaan pengerukan dapat
       dilaksanakan dengan cara penggalian material karang dengan metode
       mekanikal kemudian pemindahan material keruk dengan sistem pengerukan
       yang normal, penggalian material karang denagan metode peledakan karanng
       kemudian pemindahan material keruk dengan sistem pengerukan yang normal
       dan sistem lainnya seperti penggalian material karang dengan metode
       pemecahan karang melalui gelombang pendek atau microwave, pemotongan
       karang dengan menggunakan peralatan tekanan tinggi atau sistem lainnya.
       Penggalian material keruk/karang dengan metode peledakan ini harus
       mendapat rekomendasi dari institusiyang berwenang.
     3.   Kegiatan pengerukan yang hasil material keruknya tidak dimanfaatkan, adalah
          kegiatan pekerjaan pengerukan untuk pendalaman alur pelayaran dan kolam
          pelabuhan atau untuk keperluan lainnya, antara lain adalah :pembangunan
          pelabuhan/dermaga, penahan gelombang, saluran air masuk untuk sistem
          pendinginan (Water intake), pendalaman galangan kapal dan lain-lain.
     4.   Kegiatan pengerukan yang hasil material keruknya dimanfaatkan adalah
          kegiatan pekerjaan pengerukan untuk pengurugan atau reklamasi dan pekerjaan
          pengerukan untuk penambangan.


D.   PEMILIHAN JENIS ALAT KERUK

     Masing-masing jenis alat keruk memiliki kinerja berbeda untuk berbagai keadaan
     cuaca dan material tanah dasarnya.
     Secara umum, alat keruk dengan penggerak sendiri memiliki kelaikan laut yang baik
     dan dapat digunakan di perairan laut terbuka. Sedangkan alat keruk tanpa penngerak
     sendiri terutama jenis dengan jangkar tiang mudah dipengaruhi oleh angin dan
     gelombang.

     1.   Oleh karena itu jenis alat keruk selain memperhatikan keadaan tanah dasarnya
          ditetapkan setelah memperhatikan keadaan cuaca, sebagi berikut :
          a. Gelombang, angin, arus, pasang surut dan daerah teduh
          b. Hari kerja dan jam kerja
          c. Volume kerukan dan kedalaman maksimum
          d. Luas daerah keruk, tempat tambat dan volume lalu-lintas
          e. Tempat berlindung alat keruk dan kapal serta fasilitas perbaikan.
          f. Perlengkapan daya, suplai air dan fasilitas penjangkaran.
          g. Gaya penjangkaran
          h. Akomodasi untuk alat keruk dan kapal pendukung.
     2.   Pemilihan alat keruk harus disesuaikan dengan kondisi lapangan dan jenis
          material dasar yang dikeruk sebagaimana tabel di bawah ini :
      JENIS TANAH                           JENIS ALAT KERUK
                               Pump   Hopper   Grab   Bucket Dipper    Rock
Klasifikasi Keadaan     N
                              Dredger Dredger Gredger Dredger Dredger Breaker
             Sangat    < 40              V       V       V
                                 V
             lunak

              Lunak     4               V       V        V
                                V
             Sedang     10              V       V        V
                                V
 Tanah
Lempung       Keras     10                      V        V
                                V
              Lebih     20                      V        V       V       V
                                V
              keras

             Sangat     20                      V        V       V       V
                                V
              keras
             Lunak     < 10     V       V       V        V

             Sedang     10      V       V       V        V

 Tanah        Keras     20      V       V       V        V
Kepasiran
              Lebih     20      V               V        V       V       V
              keras

              Sangat    30      V               V        V       V       V
               keras
 Tanah       Lunak     < 30     V       V       V        V       V       V
Lempung
Berkerikil   Keras     > 30     V       V       V        V       V       V
 Tanah       Lunak     < 30     V               V        V       V       V
Kepasiran
Berkerikil   Keras     > 30     V               V        V       V       V
              Lebih     40      V               V        V       V       V
              lunak
                                                V        V       V       V
              Lunak     50      V
                                                V        V       V       V
  Batu
             Sedang     50
                                                V                        V
              Keras     60

              Lebih     60                      V                        V
                   keras

                 Sangat        60                         V                          V
                 keras
                 Lepas                V                   V        V
     Kerikil
                 Menyatu              V                   V        V           V

E.   KEDALAMAN PENGERUKAN DAN TEBAL KERUKAN

      Setiap material keruk memiliki kedalaman maksimumnya yang ditentukan oleh
      mekanisme pengerukan, ukuran alat keruk dan kapasitas mesin keruk. Pada alat
      keruk hidraulis, kedalaman kerukan sangat mempengaruhi kapasitasnya. Demikian
      pula dengan alat keruk cangkeram kedalaman akan berpengaruh pada waktu siklus
      pengerukan.


F.   KETENTUAN KHUSUS

     1.   Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dalam hal ini sesuai kewenangannya,
          Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkewajiban untuk mengadakan
          pembinaan dan pengendalian pekerjaan pengerukan yang didasarkan pada
          peraturan perundang-undangan, standarisasi nasional, kriteria dan norma seta
          ketentuan lainnya yang berkaitan.

     2.   Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayai (1)pasal ini, pemohon
          wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Perhubungan Laut
          dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut :

     3.   Untuk pekerjaan pengerukan yang hasil material keruknya di buang :
          a. Surat permohonan yang mencakup maksud dan tujuan pekerjaan pengerukan.
          b. Salinan penetapan lokasi dan desain alur pelayaran/kolam pelabuhan yang
               akan dikeruk.
          c. Metode atau sistem pengerukan termasuk peralatan yang digunakan dan
               volume keruk.
          d. Lokasi pembuangan material hasil keruk
     e. Peta survey hidrografi
     f. Kondisi dan jenis tanah dasar pad areal yang akan dikeruk.
     g. Studi analisa dampak lingkungan atau sejenis sesuai ketentuan hukum yang
         berlaku yang telah disahkan oleh institusi yang berwenag.
     h. Rekomendasi ADPEL/KAKANPEL setempat berkaitan dengan keselamatan
         pelayaran dengan areal lokasi buang material keruk.

4.   Untuk Pekerjaan pengerukan yang hasil material keruknya dimanfaatkan :
     a. Surat permohonan yang mencakup maksud dan tujuan pekerjaan pengerukan
     b. Salinan   penetapan      lokasi   dan   keadaan   dasar   perairan   serta   alur
        pelayaran/kolam pelabuhan yang akan dikeruk.
     c. Metode atau sistem pekerjaan, termasuk penggunaan peralatan dan volume
        keruk.
     d. Kuasa penambangan yang terdiri dari : kuasa eksplorasi, kuasa eksploitasi dan
        izin pengangkutan/penjualan.
     e. Peta survey hidrografi
     f. Studi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) atau sejenis sesuai ketentuan
        hukum yang berlaku yang telah disahkan oleh institusi yang berwenang.
     g. Rekomendasi ADPEL/KAKANPEL setempat berkaitan dengan keselamatan
        pelayaran.

5.   Perizinan pekerjaan pengerukan, diterbitkn oleh Pemerintah sesuai Hirarki dan
     Fungsi Pelabuhan, yaitu Menteri Perhubungan untuk Pelabuhan Utama yang
     meliputi : Pelabuhan Internasional, Hubungan Pelabuhan Internasional dan
     Pelabuhan Nasional, Gubernur untuk Pelabuhan Regional dan Bupati/Walikota
     untuk Pelabuhan Lokal, kecuali untuk pekerjaan pengerukan awal.

6.   Pada pekerjaan pengerukan, yang wajib dipatuhi oleh pelaksana adalah :
     a. Selama pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi tidak mengganggu
         alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta mentaati semua perangkat hukum
         yang berlaku.
     b. Lalu-lintas angkutan perairan tidak terhambat
     c. Tidak membawa dampak negatif paad lingkungan.
     d. Metode pengerukan yang sesuai dengan material yang akan dikeruk, pola
         arus dan kondisi biota yang ada di sekitar lokasi keruk maupun lokasi buang.
     e. Metode reklamasi yang sesuai dengan kondisi setempat, pola arus dan kondisi
         biota yang ada di sekitar lokasi reklamasi maupun lokasi asal material
         reklamasi tidak mencemari lingkungan.
     f. Material hasil pengerukan tidak kembali lagi ke areal keruk, sedang material
         reklamasi tidak mencemari lingkungan.
     g. Dalam hal pekerjaan pengerukan yang sedimen yang terkontaminasi, maka
         harus ada informasi yang berkaitan dengan gerakan sedimen, yaitu erosi dan
         sedimentasi, konsolidasi, tebal lapisan dan sejarah perkembangannya, kualitas
         air dan material suspensi, kuantitas material suspensi, distribusi ukuran butir
         dan kadar garam air.

7.   Hal-hal yang wajib diperhatikan berkaitan material keruk yang terkontaminasi,
     yaitu :
     a. Pengerukan dengan presisi tinggi untuk mengeruk sedimen terkontaminasi.
     b. Meminimalkan penyebaran kontaminan dan dampak negatif.
     c. Memasang tabir(Screen) di sekeliling lokasi keruk yang tidak tembus
         sedimen
     d. Meminimalkan limpasan air kerukan
     e. Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerjabagi pelaksana lapangan.
8.   Peta yang digunakan untukpekerjaan pengerukan maupun pekerjaan reklamasi
     sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang disebutkan adalah peta hidrografi.
9.   Semua pekerjaan pengerukan harus memperhatikan ketentuan dan standar
     nasional atau internasional di bidang maritim yang dikeluarkan oleh Pemerintah
     melalui Menteri Perhubungan/Direktorat Jenderal Perhubungan Laut maupun
     Badan Internasional yang berkaitan.
G. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
  1. Setiap petugas kapal keruk harus mempunyai petugas yang memiliki keahlian dan
     keterampilan sesuai dengan tanggung jawabnya.
  2. Selama kapal keruk bekerja, senantiasa menyediakan tempat di atas kapal keruk
     tersebut untuk pengawas 2 (dua) orang termasuk biaya permakanan.
  3. Penanggung jawab kegiatan dan Pimpinan Umum kapal keruk senantiasa
     mengadakan hubungan konsultasi dengan Pengawas dan Supervisi dalam
     mengatasi permasalahan yang dihadapi sewaktu bekerja mengeruk.
  4. Penentuan posisi dan lainnya harus menggunakan koordinasi geografis.


H. LAIN-LAIN
  1. Apabila pekerjaan pengerukan berdekatan dengan bangunan/konstruksi tidak
     boleh dilakukan ”pengerukan lebih” ke arah vertikal maupun horizontal (over
     dredge).
  2. Apabila dalam pelaksanaan pengerukan menemukan benda-benda purbakala atau
     sejenisnya harus dilaporkan dan diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan yang
     berlaku.
  3. Apabila karena satu dan lain hal sehingga mengakibatkan kerusakan pada
     bangunan/konstruksi di dekat lokasi keruk, maka hal tersebut menjadi tanggung
     jawab/beban pelaksanaan pekerjaan penegrukan untuk memperbaiki, kecuali
     apabila dapat membuktikan bahwa hal tersebut bukan kesalahannya.
  4. Apabila karena satu dan lain hal terjadi kecelakaan/tubrukan/benturan antara
     kapal keruk dengan lainnya, maka harus diselesaikan sesuai peraturan-peraturan
     dan perundang-undangan yang berlaku.
IV.    KEGIATAN REKLAMASI

      A.   PEKERJAAN REKLAMASI

           Dalam pelaksanaan pekerjaan reklamsi, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

           1. Kajian terhadap dampak dan akibatnya, antara lain berupa :
               a. Perubahan kelompok hidrodinamika yang diakibatkan perubahan pola arus
                   dan gelombang pada pelaksanaan reklamasi sehingga dapat mengakibatkan
                   turbiditas perairan.
               b. Perubahan kelompok transportasi sedimen yang terjadi karena terganggunya
                   littoral transport yang mengakibatkan adanya erosi di salah satu sisi dan
                   sedimentasi di sisi lain.
               c. Perubahan kelompok air tanah yang terjadi saat penimbunan material
                   reklamasi basah dari laut, air laut yang terperangkap dapat mencemari akuifer
                   air tanah di pesisir.
               d. Perubahan kelompok tata air di kawasan daratan yang diakibatkan adanya
                   reklamasi, maka gangguan yang terjadi berupa bertambah panjangnya
                   lintasan pematusan air atau penurunan gradien hidraulik aliran air yang ada
                   yang dapat menurunkan kapasitas drainese yang ada sehingga menimbulkan
                   potensi banjir.

           2. Pada areal berlumpur perlu diperhatikan agar jangan terjadi :
               a. Gelombang/luapan lumpur (mud wave/mud explosion) yaitu areal yang
                   mempunyai daya dukung yang rendah karena material dasarnya adalah
                   lumpur.
               b. Penurunan lahan yang tidak merata yang diakibatkan karena ketebalan
                   lumpur yang tidak sama atau tidak merata.
               c. Terjadinya likuifaksi yaitu tanah pasir yang kehilangan daya dukung akibat
                   sistempemadatan         yang   tidak   sempurna,   sehingga   apabila    trjadi
                   getaran/goncangan misalnya yang diakibatkan oleh gempa, maka lahan
                   reklamasi dapat terbenam dalam tanah. Likuifaksi adalah proses atau kejadian
                   berkurangnya tekanan efektif tanah secara drastis pada pasir halus seragam
       tidak padat yang terrendam air, akibat beban sesaat (misal gempa tau
       getaran). Beban sesaat tersebut manimbulkan kenaikan tekanan air pori tanah
       yang cukup besar, tekanan efektif tanah turun (jika mencapai nol, butiran
       tanah akan melayang) mengakibatkan kapasitas dukung tanah menurun
       sehingga tidak mampu lagi mendukung beban di atasnya denagn baik.
       Farameter yang mempengaruhi terjadinya proses likuifaksi adalah : jenis
       tanah dan gradasi butir (pasir halus, sedang, seragam), tingkat kepadatan
       (tidak   padat),   kondisi   lingkungan    (terrendam    air),   beban   sesaat
       kejut/gempa/getaran).

3. Tahapan-tahapan pekerjaan yang perlu diperhatikan adalah :
    a. Analisa pengaruh timbunan terhadap keseimbangan hidrologis kawasan.
    b. Pembuangan lapisan organik yang ada.
    c. Transportasi material reklamasi
    d. Sistem pemadatan.

4. Bangunan pelindung untuk area yang telah direklamasi, yaitu :
    a. Sistem drainase lahan.
    b. Tembok atau tanggul yang harus berdiri kuat di atas tanah timbunan yang
       diperkuat dengan konstruksi steel sheet pile, concrete sheet pile atau
       bahan/konstruksi sejenis.
    c. Talud/plengsengan atau revetment rip-rap

5. Untuk mendapatkan izin pekerjaan reklamasi, pemohon wajib mengajukan
   permohonan secara tertulis kepada Menteri Perhubungan yang dilimpahkan
   kewenangannya pada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan melampirkan
   persyaratan, sebagai berikut :
    a. Surat permohonan yang mencakup maksud dan tujuan pekerjaan pengerukan.
    b. Salinan penetapan lokasi areal reklamasi
    c. Metode atau sistem dan volume pekerjaan reklamasi.
    d. Rekomendasi PEMDA yang berkaitan denag RUTR.
e. Peta survey hidrologi
f. Kondisi dan jenis tanah dasar pada areal yang akan dikeruk.
g. Studi analisa dampak lingkungan atau sejenis sesuai ketentuan hukum yang
   berlaku yang telah disahkan oleh institusi yang berwenang.
h. Rekomendasi ADPEL/KAKANPEL setempat berkaitan dengan keselamtan
   pelayaran selama berlangsungnya pekerjaan reklamasi.




                           DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT




                                          ( H. HARIJOGI )
                                           NIP. 120 088679
    DAFTAR SLOPE (KEMIRINGAN PENGERUKAN) DAN
SILTATION RATE (PROSENTASE PENDANGKALAN KEMBALI)

                                    SITATION RATE
        LOKASI ALUR                      (%)
 NO                    SLOPE                        KETERANGAN
        PENGERUKAN                  ALUR   KOLAM
                                     (%)     (%)
 1               2         3          4       5         6

 01.   BELAWAN           1:5         15      10
 02.   JAMBI             1:8         20      10
 03.   PONTIANAK         1:6         20      -
 04.   KETAPANG          1:5         15      10
 05.   TG. PRIOK         1:1         5       20
 06.   JUWANA            1:8         25      -
 07.   SUNDA KELAPA      1:4         10      5
 08.   KUALA LANGSA      1:7         10      -
 09.   SAMARINDA         1:6         20      10
 10.   BANJARMASIN       1:8         30      -
 11.   CIREBON           1:4         10      5
 12.   PALEMBANG         1:6         15      -
 13.   SEMARANG          1 : 10      10      5
 14.   BENGKULU        1:6 / 1:7     30      -
 15.   TG. PANDAN        1:8         5       -
 16.   PROBOLINGGO       1 : 10      5       5
 17.   PANGKAL BALAM     1:8         5       -
 18.   TEGAL           1:6 / 1:10    10      5
 19.   PASURUAN          1 : 10      20      10
 20.   KUALA CENAKU      1:6         10      -
 21.   TAHUNA            1:4         10      -
 22.   LEMBAR            1:4         10      -
 23.   LABUHAN           1:4         10      -
 24.   SERUI             1:6         10      -
 25.   NABIRE            1:4         10      -
26.   SAMPIT          1:8      30   -
                                         6
1               2       3      4    5

27.   KUMAI           1:8      30   -
28.   T.B. ASAHAN     1:8      15   -
29.   PULANG PISAU    1:8      30   -
30.   KALIBARU        1:4      10   -
31.   ATAPUPU         1 : 10   20   -
32.   KALABAHI        1:4      10   -
33.   SARMI           1:4      10   -
34.   AGATS           1:5      15   -
35.   KAIMANA         1:6      10   -
36.   SORONG          1:4      10   -
37.   FAK-FAK         1:6      10   10
38.   MANOKWARI       1:4      10   -
39.   KOTA WARINGIN   1:8      30   -
40.   MUARA PADANG    1:4      10   -
41.   TELUK BAYUR     1:4      10   -
42.   SIBOLGA         1:4      10   -
43.   MALAHAYATI      1:6      10   -

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:183
posted:3/3/2012
language:
pages:25
mr doen mr doen mr http://bineh.com
About just a nice girl