MAKALAH KN by anamaulida

VIEWS: 13 PAGES: 16

									    MAKALAH KN




    Disusun Oleh:
    Camelia Rosianti Putri
    Inne Aliani
    Maria Shelvianita Natalia
    Nerissa Arfiana Fardani

    Kelas: X.5




SMA NEGERI 42 JAKARTA
        2009
1. HASIL REKAPITULASI PEMILU LEGISLATIF 2009

  Hasil rekapitulasi penghitungan manual yang tuntas berhasil menghitung jumlah
  suara yang masuk di 33 provinsi dari 77 dapil total 104.099.785 suara. 17.488.581
  tercatat sebagai suara tidak sah, dan total pemilih 121.588.366.

  Berikut 10 besar Pemilu Legislatif 2009:

  PD = 21.703.137 , 20,85%
  Golkar = 15.037.757 , 14,45%
  PDIP = 14.600.091 , 14,03%
  PKS = 8.206.955 , 7,88%
  PAN = 6.254.580 , 6,01%
  PPP = 5.533.214 , 5,32%
  PKB = 5.146.122 , 4,94%
  Gerindra = 4.646.406, 4,46%
  Hanura = 3.922.870 , 3,77%
  PBB = 1.864.752 , 1,79%

  Berikut adalah hasil keseluruhan perolehan suara 44 partai politik berdasarkan nomor
  urut, nama partai, perolehan suara dan persentase suara :
  1. Partai Hanura 3.922.870 (3,77)

  2. PKPB 1.461.182 (1,40)

  3. PPPI 745.625 (0,72)

  4. PPRN 1.260.794 (1,21)

  5. Gerindra 4.646.406 (4,46)

  6. Barnas 761.086 (0,73)

  7. PKPI 934.892 (0,90)

  8. PKS 8.206.955 (7,88)

  9. PAN 6.254.580 (6,01)

  10. PPIB (0,19)

  11. Partai Kedaulatan 437.121 (0,42)

  12. PPD 550.581 (0,53)

  13. PKB 5.146.122 (4,94)
14. PPI 414.043 (0,40)

15. PNI Marhaenisme 316.752 (0,30)

16. PDP 896.660 (0,86)

17. Pakar Pangan 351.440 (0,34)

18. PMB 414.750 (0,40)

19. PPDI 139.554 (0,13)

20. PDK 669.417 (0,64)

21. Republika-N 630.780 (0,64)

22. Partai Pelopor 341.914 (0,33)

23. Golkar 15.037.757 (14,45)

24. PPP 5.533.214 (5,32)

25. PDS 1.541.592 (1,48)

26: PNBK 468.696 (0,45)

27. PBB 1.864.752 (1,79)

28. PDI-P 14.600.091 (14,03)

29. PBR 1.264.333 (1,21)

30. Partai Patriot 547.351 (0,53)

31. Demokrat 21.703.137 (20,85)

32. PDKI 252.293 (0,31)

33. PIS 320.665 (0,31)

34. PKNU 1.327.593 (1,43)

41. Partai Merdeka 111.623 (0,11)

42. PPNUI 146.779 (0,14)
  43. PSI 140.551 (0,14)

  44. Partai Buruh 266.203 (0,25


2. STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM BERKOALISI UNTUK
   MEMENANGKAM PEMILU PRESIDEN

  Pemilihan umum (pemilu) pemilihan presiden (pilpres) secara langsung akan
  dilaksanakan pada 2009. Perhelatan yang diperkirakan melibatkan sekitar 140–150
  juta masyarakat ini adalah perhelatan akbar.

  Ada dua skenario pada kegiatan tersebut,terlaksana aman atau terlaksana tidak aman.
  Ini yang harus dipikirkan dan diantisipasi mulai kini oleh pemerintah dan instansi
  yang mengawaki keamanan. Suhu politik pada 2008 ini jelas mulai menghangat
  sebagai pengganti kata memanas yang agak terlalu ekstrem.

  Beberapa tokoh mulai mengenalkan diri dengan berbagai cara agar dikenal
  masyarakat. Kedua kegiatan tersebut (pemilu dan pilpres) saling berkait, tetapi bisa
  juga agak tidak terkait. Calon dari partai yang perolehan suaranya dalam pemilu
  dominan belum menjamin akan mampu memenangkan pilpres.

  Tidak bisa dibayangkan bagaimana koalisi PDIP dengan Partai Golkar sebagai
  pemenang pertama dan kedua pemilu, calonnya kalah dalam putaran kedua oleh
  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Pilpres 2004. SBY adalah calon dari partai
  baru yang didukung beberapa partai dengan perolehan pas-pasan.

  Pemilu 2004 adalah pembelajaran bagi partai- partai politik untuk perbaikan langkah
  ke depan dalam memenangkan pemilu. Memenangkan calonnya menjadi presiden dan
  terakhir mengatur negara. Sebagai negara yang menggunakan sistem demokrasi,partai
  politik adalah syarat mutlak dalam upaya merebut kekuasaan.

  Membangun pemerintahan sebuah negara,seperti membangun sebuahmal,didalamnya
  minimalharus terdapat dua anker (jangkar) berupa supermarket atau toko serbaada di
  dua sisi yang berbeda. Di negara kita, kini terdapat dua partai anker,yaitu Golkar dan
  PDIP.Konstituen kedua partai tersebut sudah demikian mengakar,solid, fanatik,dan
  loyal.

  Dalam berpartai,ada alasan tertentu seseorang menentukan dan memilih
  partainya.Karena dia seorang nasionalis,agamais,liberalis,demokratis, atau alasan
  lainnya.Jadi,kedua anker tersebut akan tenang saja menghadapi Pemilu 2009,selama
  pimpinan partai tidak membuat langkah fatal yang mencederai hati konstituennya.

  Sementara partai-partai lain adalah seperti toko-toko lain di mal,mencoba menarik
  pelanggan dengan iklan menarik. Walau, ada beberapa toko yang sudah terkenal dan
  cukup banyak punya pelanggan khusus. PPP, PKB, PKS, PAN sudah mempunyai
massa tersendiri di kalangan umat Islam. Partai Demokrat adalah partai baru yang
khusus.

Didirikan sebelum Pemilu 2004, partai ini mendadak besar karena ada nama besar di
dalamnya. Tidak dapat dimungkiri, Demokrat mendapat konstituen karena karisma
SBY.Konstituen tidak memilih partai ini sebagai partai apa, kecuali karena partainya
SBY. Hal ini lantaran budaya paternalistik masih besar pengaruhnya di Indonesia.

Perolehan suara partai Demokrat pada Pemilu 2009 masih akan sangat ditentukan
oleh citra SBY setahun ke depan, inilah kuncinya. DPR dikuasai Golkar dan PDIP,
pengambilan keputusan pada sistem demokrasi terakhirnya adalah voting.

Keduanya dapat mengatur produk RUU dengan dilandasi kepentingan dan strategi
masing-masing. Yang lain-lain boleh berteriak dan protes, tetapi ternyata RUU
Pemilu sudah disahkan DPR sesuai keinginan keduanya.Inilahyangdisebutkelihaian
dan kekuatan pengurus partai mapan.

Yang harus dicermati dalam pilpres, di antaranya, parpol dapat mengajukan calon
presiden (capres) apabila perolehan kursi parpol atau gabungan parpol di DPR (15%,
25% atau 30%), tergantung hasil RUU Pilpres yang baru akan dibahas bulan Maret
2008 ini. Kelihatannya konsepPartai Golkar (30%) dan PDIP (25%) akan tercapai di
angka 25%.

Mengacu pada hasil Pemilu 2004,apabila Partai Golkar dan PDIP berkoalisi,keduanya
sudah mengantongi sekitar 40,11%.Apabila PAN,PD, PBB, PKPI, PPP bergabung,
angkanya akan berkisar 25,1%. Di sinilah kehebatan pemikiran kedua partai anker
tersebut,persentase partai pengusung capres 2004,Partai Golkar 21,58%, PDIP
18,53%, PAN 6,44%, koalisi PD, PBB,PKPI 11,31%, PPP 8,15%.

Skenario (dari syarat 25%) apabila Partai Golkar berdiri sendiri hanya butuh
tambahan 3,5%, PDIP 6,5%, sementara PD membutuhkan 13,7%. PAN butuh 18,4%,
PPP butuh 16,85%.Memang angka di atas adalah data 2004, akan tetapi kelihatannya
pergeseran hasil Pemilu 2009 tidak akan terlalu signifikan. PDIP jelas sudah
mencalonkan Megawati.

Karisma Mega masih sangat kuat.Terlihat dari beberapa hasil survei, dia mempunyai
peluang memenangi pilpres. Saingan utamanya adalah SBY.Apabila SBY memiliki
peluang maju, berarti SBY lah pesaingnya yang paling berbahaya.Daya tarik SBY
masih besar, hingga kini terlihat masih unggul dalam beberapa survei.Akan lebih baik
apabila PDIP mengambil calon wakil presiden dari Golkar atau mantan TNI.

Golkar sebagai partai yang memiliki nilai tawar yang sangat kuat,belum ada capres
potensialnya. Dari hasil survei, JK hanya unggul sebagai calon wakil presiden, agak
riskan apabila maju sebagai capres.Golkar sebaiknya lebih realistis, pada 2004
calonnya tidak mampu masuk putaran kedua. Apabila kini head to head, capres Partai
Golkar dengan capres PDIP, besar kemungkinan Golkar akan kalah.
  Gambaran kalahnya calon Golkar dalam pemilihan-pemilihan kepala daerah dari
  calon PDIP di beberapa daerah adalah salah satu indikasinya. Langkah terbaiknya
  adalah pertama berkoalisi dengan PDIP sebagai calon wakil presiden,kemudian
  setelah pemerintahan terbentuk, JK berperan sebagai perdana menteri,Mega sebagai
  presiden.

  Alternatif kedua berkoalisi dengan Partai Demokrat, dengan nilai tawar yang tinggi,
  baik legislatif maupun eksekutif akan dapat dikuasainya. PD sebaiknya harus lebih
  hatihati menyikapi perkembangan politik terakhir.Apabila syarat menjadi 25%, PD
  pecah kongsi dengan Golkar,posisi PD akan berat.

  Mungkin PPP adalah salah satu alternatif terbaik sebagai partner koalisi.
  Kekurangannya mungkin bisa didapat apabila PKS mau berkoalisi. PD sebaiknya
  tidak over- confident, pengurusnya kadang membuat pernyataan yang terlalu keras.
  Artinya, harus agak berbaik-baik kepada partner potensialnya, Golkar. Elite partainya
  harus lebih wise. Bisa saja Golkar berpaling muka seperti yang terjadi dalam kasus
  RUU Pemilu.

  Apabila hasilnya baik,peluang Wiranto akan cukup baik. Apabila diputuskan batas
  25%,kelihatannya agak berat. Peluang Sri Sultan akan sangat tergantung pada
  pengurus Partai Golkar. Sutiyoso sebaiknya maju sebagai calon wakil presiden dari
  calon presiden sipil. Peluang maju Prabowo kemungkinan terbaiknya tetap bergabung
  dengan Golkar. Demikian juga peluang dari Hidayat Nur Wahid.

  Sebagai calon presiden, Hidayat kurang potensial. Mungkin dengan membawa suara
  PKS,dapat menjadi calon wakil presidennya SBY. Demikian sedikit gambaran
  dinamika politik pada 2008.Waktu menuju ke pemilu dan pilpres masih sekitar
  setahun lagi. Masih banyak ke-mungkinan yang akan terjadi.Partai-partai sebaiknya
  jangan hanya terpaku menunggu hasil Pemilu 2009.

  Dengan mempelajari masa lalu dan masa kini, akan dapat diramalkan masa
  mendatang. Kuncinya, jika parpol dapat menguasai ruang dan waktu,momentum dan
  inisiatif akan berada di pihaknya sehingga sasaran partai ataupun kemenangan akan
  dapat digenggamnya. Inilah fase yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya
  upayanya merebut kekuasaan.



3. VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA CAPRES DAN CAWAPRES

     MEGA – PRABOWO

      Pasangan capres dan cawapres Megawati-Prabowo mengusung tiga konsep dalam
      visi dan misinya. Hal tersebut disampaikan Tim Kampanye Nasional Megawati-
      Prabowo sekaligus Koordinator IT, Tabulasi Suara, dan Relasi KPU Arif
    Wibowo, di sela penyerahan kelengkapan berkas pendaftaran syarat calon, di
    Kantor KPU, Jakarta, Jumat (22/5).

    Sesuai ketetapan, tiga pasangan calon harus menyertakan naskah visi, misi dan
    program yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
    Nasional dalam berkas pendaftaran syarat capres dan cawapres ke Komisi
    Pemilihan Umum (KPU).

    Tiga konsep dasar visi dan misi pasangan Megawati-Prabowo, yakni, pertama,
    Berdaulat di bidang politik. Kedua, berdikari di bidang ekonomi. Dan ketiga,
    berkepribadian budaya.

    Sementara itu, Megawati Soekarnoputri mengatakan, dalam menjalankan
    pemerintahannya kelak ia akan menugaskan Prabowo sebagai wakil presiden
    untuk menjalankan program-program ekonomi kerakyatan sesuai koridor yang
    konstruktif.

    Mega mengatakan, jika saya terpilih kembali sebagai Presiden RI, maka saya
    akan menegakkan visi dan misi kami yaitu Pancasila, NKRI, kedaulatan ekonomi
    dan kedaulatan politik menyiapkan konsep kebijakan APBN yang pro rakyat.
    Konsep ini menurutnya berbeda dari konsep yang ditawarkan SBY dan Jusuf
    Kalla. Salah satunya, dengan memaparkan kebijakan APBN yang pro rakyat,
    lebih konkret mengenai berapa juta lapangan pekerjaan yang akan ditargetkan dan
    sebagainya.

    Kebijakan APBN yang pro rakyat adalah dengan memperbesar porsi dan alokasi
    APBN untuk masyarakat bawah agar mandiri secara ekonomi. "Porsi untuk
    program-program pro rakyat akan diperbesar alokasinya, untuk yang lainnya akan
    dianggarkan secara proporsional.

    Selain mematangkan visi-misi yang akan ditawarkan, tim sukses pasangan yang
    diusung PDI Perjuangan dan Gerindra itu juga tengah mempersiapkan konsep
    kampanye di berbagai daerah yang akan dijalankan. Koordinator Pencitraan, Puan
    Maharani, menyebutkan bahwa Mega meminta agar kampanye dilakukan secara
    sederhana dan bersahaja.

   SBY – BOEDIONO

    Visi, Misi, Strategi dan Program Kerja Pasangan Capres-Cawapres SBY-
    Boediono dipaparkan oleh Bapak Presiden SBY malam tadi dihadapan para
    pendukung beliau dan disiarkan melalui TVRI. Berikut adalah ringkasan paparan
    tersebut yang sempat kami catat sbb:

    Adapun Visi dan Misinya adalah untuk melanjutkan keberhasilan Pembangunan
    Indonesia seperti yang telah dilaksanakan dalam periode 5-tahun yang lalu,
    meneruskan apa-apa yang sudah baik dan melakukan Perubahan yang diperlukan
    (Change) untuk hal-hal yang belum berhasil dilaksanakan agar mencapai hasil
    yang lebih baik lagi untuk memajukan Bangsa dan Negara Indonesia dan
    memberikan Kesejahteraan bagi segenap Rakyat Indonesia. Program
    Pembangunan yang dilaksanakan adalah Pembangunan yang inklusif serta
    berkeadilan. Beliau menegaskan bahwa ini bukanlah Kebijakan Eknomi Neo-
    Liberalisme seperti yang banyak dituduhkan orang.

    Pasangan SBY-Boediono mentargetkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7%
    sampai dengan akhir 2014, sebuah sasaran yang cukup optimis mengingat situasi
    lingkungan eknomi global dan domestik yang masih belum lepas dari Krisis
    Finansial Global, dan belum dipastikan bila kondisi ini dapat ditanggulangi pada
    tahun 2010.

    Pasangan Capres-Cawapres SBY-Boediono telah merancang 5 Strategi Pokok
    sebagai berikut:

    1. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk mencapai
       Kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia.
    2. Melanjutkan upaya menciptakan Good Government dan Good Corporate
       Governance.
    3. Domekratisasi Pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk
       partisipasi dan kreativitas segenap komponen Bangsa.
    4. Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi.
    5. Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka
       Pembangunan Masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi
       segenap komponen bangsa.

    Untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas, maka telah dirancang 13 Pokok-
    pokok Program Kerja sebagai berikut:

    1. Melanjutkan Program Pendidikan Nasional.
    2. Melanjutkan Program Kesehatan Masyarakat.
    3. Melanjutkan Program Pengentasan Kemiskinan.
    4. Menciptakan lebih banyak lagi Lapangan Kerja bagi Rakyat Indonesia.
    5. Melanjutkan Program Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Indonesia.
    6. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Swasembada Beras, Gula, Jagung, dsb.
    7. Menciptakan Ketahanan Energy dalam menghadapi Krisis Energi Dunia.
    8. Menciptakan Good Goverment dan Good Corporate Governance.
    9. Melanjutkan proses Demokratisasi.
    10. Melanjutkan pelaksanaan Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi.
    11. Pengembangan Teknologi.
    12. Perbaikan Lingkungan Hidup.
    13. Pengembangan Budaya Bangsa.

   JK - WIRANTO
     Capres JK menjelaskan bahwa Program Kerja pasangan JK-Wiranto akan
     difokuskan kepada perbaikan kondisi Tenaga Kerja Indonesia dan ingin
     menjadikan Indonesia sebagai Tuan Rumah di negeri sendiri dalam upaya
     Pembangunan Nasional Indonesia, dengan memanfaatkan potensi-potensi sendiri
     dalam bidang pertambangan, perikanan, dan sumber-sumber daya alam. Investasi
     dari luar negeri hanyalah untuk mendukung upaya-upaya tersebut. Selain itu
     keamanan di dalam negeri juga dijamin agar para investor mau menanamkan
     modal mereka.

     Capres JK menambahkan bahwa janji-janji pasangan mereka akan ditepati, dan
     slogan mereka adalah “Lebih Cepat Lebih Baik” dan ini dibuktikan dengan status
     mereka sebagai Pendaftar Pertama Pilpres Juli 2009. Ia juga mengatakan bahwa
     dari nomor urut Partai Hanura dan Partai GOLKAR yang bila disambung menjadi
     “123″ merupakan pertanda yang baik bagi Pilpres 2009 ini.

     Cawapres Wiranto menyatakan bahwa bergabungnya Hanura dengan Golkar
     adalah karena mereka memiliki Platform Pembangunan Ekonomi yang sama,
     yaitu ingin menciptakan yang lebih baik dan lebih bagus bagi bangsa Indonesia.
     Dari keberhasilan pelaksanaan Ekonomi Makro masa lalu, akan terus
     diperbaikidengan melihat Manusia Indonesia sebagai Obyek Pembangunan
     Ekonomi, dan tidak hanya melihat angka2 statistik makro saja.

     Gagasan besar konsep ekonomi JK-Win berasal dari Jusuf Kalla dan Wiranto.
     Pasangan ini menekankan pentingnya penurunan suku bunga kredit, pengadaan
     infrastruktur, dan pasokan listrik yang memadai. Langkah ini demi kelancaran
     logistik dan memangkas rantai birokrasi,

     JK-Win juga akan mengupayakan reformasi APBN sehingga defisit anggaran tak
     perlu ditutup utang luar negeri. Secara garis besar pointer program pasangan JK-
     Wiranto terimplementasikan dalam platform ekonomi yang akan menjadi program
     prioritas dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Prinsipnya,
     kita akan membangun Indonesia yang lebih baik, mandiri, dan bermartabat.


4. PERANAN MAHKAMAH              KONSTITUSI        DALAM       MENYELESAIKAN
   PERSELISIHAN PEMILU

  Pemilu merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara
  berdasarkan prinsip demokrasi. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan
  kebijakan kenegaraan melalui pemilu.

  Pemilu dapat disebut sebagai sarana mengevaluasi kontrak sosial yang dibuat pada
  pemilu sebelumnya. Rakyat menentukan apakah kebijakan negara yang telah diambil
  dan para wakil rakyat yang telah menjabat layak dipertahankan atau tidak.
Pada posisi tersebut, kualitas pemilu sangat menentukan terwujudnya pemerintahan
yang benar-benar mencerminkan prinsip pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.
Kualitas pemilu ditentukan oleh berbagai faktor dan aktor.

Di antaranya adalah kesiapan peserta dan masyarakat, penyelenggara, serta
mekanisme penyelenggaraan pemilu. Salah satu perkembangan positif di era
reformasi adalah adanya mekanisme memutus perselisihan hasil pemilu yang menjadi
salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi (MK). Pada masa lalu, penetapan hasil
pemilihan umum merupakan keputusan yang tidak dapat diganggu gugat.

Hal itu memungkinkan terjadinya kesalahan penghitungan suara rakyat, baik semata-
mata karena kesalahan penghitungan maupun karena kesengajaan (manipulasi).
Dengan demikian wewenang MK memutus perselisihan hasil pemilu memiliki peran
penting dalam menjaga dan memurnikan suara rakyat.

Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan penghitungan hasil pemilu antara
peserta dengan penyelenggara pemilu. Untuk pemilu legislatif, perselisihan yang
dapat diajukan ke MK adalah perselisihan yang memengaruhi perolehan kursi peserta
pemilu. Perselisihan dapat terjadi semata-mata karena kesalahan dalam proses
perhitungan maupun terkait dengan pelanggaran pemilu.

Walaupun dalam perkara perselisihan hasil pemilu yang menjadi pokok soal adalah
angka-angka, itu merefleksikan rangkaian proses pelaksanaan pemilu, terutama pada
tahap penghitungan hasil.

Oleh karena itu,penyelesaian pelanggaran pemilu, baik berupa pelanggaran
administratif maupun tindak pidana pemilu yang mempengaruhi hasil pemilu,
ditentukan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 harus selesai lima hari sebelum
penetapan           hasil         pemilu         secara          nasional.

Potensi munculnya perselisihan karena kesalahan perhitungan dapat terjadi pada saat
dilakukan perhitungan dan rekapitulasi bertingkat, yaitu perhitungan di tingkat TPS,
rekapitulasi oleh PPK, rekapitulasi oleh KPU kabupaten/ kota, rekapitulasi oleh KPU
provinsi, serta rekapitulasi secara nasional oleh KPU.

Pada tahapan penghitungan suara, pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilu dapat
terjadi dalam bentuk penggelembungan atau pengurangan suara peserta pemilu
tertentu. Hal itu dapat dilakukan dengan cara memalsukan, merusak, atau
menghilangkan surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta
sertifikat hasil penghitungan suara.

Pelanggaran ini rawan terjadi pada proses perjalanan penyampaian dokumen-
dokumen pemilu dari satu tingkat ke tingkat selanjutnya, apalagi jika membutuhkan
waktu yang relatif lama dan jarak yang cukup jauh.
Untuk mencegah kesalahan penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilu, proses
tersebut dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh pengawas pemilu, saksi dari
peserta pemilu, dan pemantau pemilu. Apabila terdapat keberatan dapat langsung
disampaikan kepada petugas penyelenggara pemilu.

Keberatan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan pembetulan jika keberatan dapat
diterima. Namun jika tidak dapat diterima atau tidak dapat diambil keputusan,
keberatan tersebut dicatat dalam berita acara penghitungan serta diteruskan kepada
pengawas dan penyelenggara pemilu pada tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan keberatan inilah dapat dilacak letak perbedaan penghitungan yang
menyebabkan perselisihan hasil pemilu. Selain itu, pada tiap tingkat perhitungan dan
rekapitulasi tersebut, saksi dari setiap peserta pemilu memperoleh salinan berita acara
pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara.

Berdasarkan dokumen tersebut, setiap peserta pemilu dapat melakukan penghitungan
sendiri secara bertingkat dan membandingkannya dengan penghitungan yang
dilakukan KPU. Perbandingan inilah yang akan menjadi salah satu dasar permohonan
perselisihan hasil pemilu ke MK.

Dokumen-dokumen berita acara dan sertifikat penghitungan suara juga menjadi salah
satu alat bukti yang penting dalam hal terjadi pemalsuan, perusakan, atau
penghilangan dokumen pemilu yang dimiliki KPU.

UU MK memberikan waktu selama 3x24 jam kepada peserta pemilu untuk
mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu kepada MK setelah penetapan
hasil pemilu secara nasional oleh KPU. MK sendiri diberi batas waktu 30 hari untuk
memutus seluruh perselisihan hasil pemilu legislatif.

Batas waktu tersebut memang sangat pendek, tetapi jika peserta pemilu telah
memiliki kesiapan tentu tidak akan menghadapi banyak masalah. Persiapan tersebut
di antaranya adalah adanya saksi di setiap TPS yang telah dibekali dengan
pengetahuan dan pemahaman, sistem pengolahan data yang memadai, serta tim
advokasi yang solid.

Dengan persiapan tersebut, peserta pemilu akan memiliki data yang valid dan alat
bukti yang kuat untuk beperkara di MK. Di sisi lain, walaupun penghitungan waktu
3x24 jam dimulai dari penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU, UU Pemilu
juga menentukan bahwa sebelumnya telah dilakukan penetapan perolehan suara di
tingkat                                                                   daerah.

KPU kabupaten/kota menetapkan perolehan suara partai politik untuk calon anggota
DPRD kabupaten/ kota paling lambat 12 hari setelah hari pemungutan suara. KPU
provinsi menetapkan perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD
provinsi paling lambat 15 hari setelah hari pemungutan suara.
Untuk penetapan perolehan suara nasional oleh KPU, hal itu dilaksanakan paling
lambat 30 hari setelah hari pemungutan suara. Dengan demikian, sebelum penetapan
perolehan suara nasional, peserta pemilu partai politik telah dapat mengetahui
perolehan suara masing-masing pada pemilihan anggota DPRD kabupaten/ kota dan
provinsi.

Dengan sendirinya, partai politik sudah dapat mengetahui apabila terdapat perbedaan
penghitungan antara yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/ kota atau KPU provinsi.
Pada saat itulah setiap peserta pemilu dapat mulai mempersiapkan diri jika hendak
mengajukan permohonan ke MK.

Mengingat sistem pemilu yang dianut adalah proporsional dengan daftar terbuka,
perbedaan tersebut juga akan memengaruhi perolehan secara nasional sehingga alat
bukti dan saksi yang disiapkan juga akan bermanfaat untuk perselisihan hasil yang
menentukan perolehan kursi di DPR.

Selain persiapan yang perlu dilakukan oleh peserta pemilu, persiapan pihak lain yang
menentukan penyelesaian perselisihan hasil pemilu adalah pengawas, penyidik,
penuntut, dan pengadilan tindak pidana pemilu.

UU Pemilu telah memberikan tenggat waktu kepada setiap pihak untuk menjalankan
tugas masing-masing sehingga lima hari sebelum penetapan hasil pemilu semua
perkara tindak pidana pemilu yang memengaruhi hasil pemilu harus sudah selesai.
Hal ini sangat penting karena terkait dengan proses pembuktian pada saat persidangan
perselisihan hasil pemilu di MK.

Dengan adanya ketentuan tersebut, semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan
di MK dapat dijamin keabsahan dan keasliannya. Di sisi lain, MK sebagai lembaga
yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu juga dituntut untuk
mempersiapkan diri secara matang.

Persiapan tersebut meliputi baik aspek hukum acara sesuai dengan perkembangan
yang ada maupun aspek sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar
proses persidangan serta memperluas akses masyarakat, terutama peserta pemilu
terhadap persidangan MK.

Saat ini MK telah menyelesaikan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur
hukum acara perselisihan hasil pemilu yang telah disesuaikan dengan UU Pemilu.
Selain itu, di bidang sarana dan prasarana, MK tengah mengembangkan teknologi
video conferences sehingga persidangan perselisihan hasil pemilu dapat dilakukan
dan diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat dari jarak jauh di seluruh wilayah
Indonesia.

Dengan persiapan semua pihak, Pemilu 2009 akan dapat dilaksanakan dengan baik,
khususnya dalam penyelesaian perselisihan hasil sebagai salah satu bentuk
peningkatan kualitas pemilu. Diharapkan tidak ada lagi suara rakyat yang "beralih"
atau "dialihkan", serta tidak ada lagi peserta pemilu yang merasa dirugikan atau
dicurangi.

Dengan demikian Pemilu 2009 mendatang memiliki legitimasi yang kokoh dan dapat
mewujudkan kebijakan dan pemerintahan yang benar- benar dikehendaki rakyat
untuk lima tahun selanjutnya.
                    PENDAHULUAN
Pemilu adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan
asas langsung, umum, benas dan rahasia (LUBER) serta jujur dan adil
(JURDIL). Sedangkan partai politik adalah sekelompok warga Negara
Republik Indonesia yang secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan
cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa
dan Negara melalui pemilu.

Pada tanggal 9 April yang lalu kita telah melaksanakan pemilu legislative
yang ditujukan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota. Bagi masyarakat yang terdaftar sebagai DPT
(Daftar Pemilih Tetap), dapat menggunakan hak pilihnya. Tentunya dengan
harapan agar para wakil rakyat dapat mewakili aspirasi masyrakat.

Bahkan pada tanggal 8 Juli mendatang masyarakat akan menghadapi pemilu
lagi. Tetapi kali ini untuk memilih presiden dan wakil presiden periode
2009-2014. Dan diharapkan siapa pun yang menjadi prsiden dan wakil
presiden nanti dapat membangun Indonesia lebih baik lagi.
                          PENUTUP
Berdasarkan pembahasan masalah dapat disimpulkan bahwa Partai
Demokrat adalah partai pemenang dalam pemilu legislative April lalu. Dan
saat ini partai-partai politik sedang berkoalisi untuk memenangkan pemilu
presiden dengan visi, misi dan program kerja capres dan cawapres yang
dapat menarik perhatian masyarakat agar memilihnya.

Dan masyrakat pun mengharapkan agar Indonesia dapat menjadi lebih baik
lagi dengan kinerja pemerintahan yang lebih baik lagi. Sehingga segala
aspek pun dapat terpenuhi dengan baik dan maksimal .
                 DAFTAR PUSTAKA
www.google.com

www.dpr.go.id

www.kpu.go.id

KPU. 2009. Buku Pintar KPPS. Jakarta: Elections MDP-UNDP

UU RI No. 31 Tahun 2002

Soepriani, Endang. 2007. Lembar Kerja Siswa. Bogor: CY Bina Pustaka

								
To top