Docstoc

Hakikat BK

Document Sample
Hakikat BK Powered By Docstoc
					Hakikat
dan Urgensi Bimbingan dan Konseling


              Dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah,
bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum (perundang-
undangan) atau ketentuan dari atas, namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya
memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseli, agar mampu mengembangkan
potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya (menyangkut aspek fisik, emosi,
intelektual, sosial, dan moral-spiritual).

Konseli sebagai seorang individu yang sedang berada dalam proses berkembang atau menjadi
(on becoming), yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai
kematangan tersebut, konseli memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki
pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam
menentukan arah kehidupannya. Disamping itu terdapat suatu keniscayaan bahwa proses
perkembangan konseli tidak selalu berlangsung secara mulus, atau bebas dari masalah.
Dengan kata lain, proses perkembangan itu tidak selalu berjalan dalam alur linier, lurus, atau
searah dengan potensi, harapan dan nilai-nilai yang dianut.

Perkembangan konseli tidak lepas dari pengaruh lingkungan, baik fisik, psikis maupun sosial.
Sifat yang melekat pada lingkungan adalah perubahan. Perubahan yang terjadi dalam
lingkungan dapat mempengaruhi gaya hidup (life style) warga masyarakat. Apabila perubahan
yang terjadi itu sulit diprediksi, atau di luar jangkauan kemampuan, maka akan melahirkan
kesenjangan perkembangan perilaku konseli, seperti terjadinya stagnasi (kemandegan)
perkembangan, masalah-masalah pribadi atau penyimpangan perilaku. Perubahan lingkungan
yang diduga mempengaruhi gaya hidup, dan kesenjangan perkembangan tersebut, di
antaranya: pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat, pertumbuhan kota-kota, kesenjangan
tingkat sosial ekonomi masyarakat, revolusi teknologi informasi, pergeseran fungsi atau struktur
keluarga, dan perubahan struktur masyarakat dari agraris ke industri.

Iklim lingkungan kehidupan yang kurang sehat, seperti : maraknya tayangan pornografi di
televisi dan VCD; penyalahgunaan alat kontrasepsi, minuman keras, dan obat-obat
terlarang/narkoba yang tak terkontrol; ketidak harmonisan dalam kehidupan keluarga; dan
dekadensi moral orang dewasa sangat mempengaruhi pola perilaku atau gaya hidup konseli
(terutama pada usia remaja) yang cenderung menyimpang dari kaidah-kaidah moral (akhlak
yang mulia), seperti: pelanggaran tata tertib Sekolah/Madrasah, tawuran, meminum minuman
keras, menjadi pecandu Narkoba atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya,
seperti: ganja, narkotika, ectasy, putau, dan sabu-sabu), kriminalitas, dan pergaulan bebas (free
sex).

Penampilan perilaku remaja seperti di atas sangat tidak diharapkan, karena tidak sesuai
dengan sosok pribadi manusia Indonesia yang dicita-citakan, seperti tercantum dalam tujuan
pendidikan nasional (UU No. 20 Tahun 2003), yaitu: (1) beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, (2) berakhlak mulia, (3) memiliki pengetahuan dan keterampilan, (4) memiliki
kesehatan jasmani dan rohani, (5) memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta (6)
memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan tersebut mempunyai
implikasi imperatif (yang mengharuskan) bagi semua tingkat satuan pendidikan untuk
senantiasa memantapkan proses pendidikannya secara bermutu ke arah pencapaian tujuan
pendidikan tersebut.

Upaya menangkal dan mencegah perilaku-perilaku yang tidak diharapkan seperti disebutkan,
adalah mengembangkan potensi konseli dan memfasilitasi mereka secara sistematik dan
terprogram untuk mencapai standar kompetensi kemandirian. Upaya ini merupakan wilayah
garapan bimbingan dan konseling yang harus dilakukan secara proaktif dan berbasis data
tentang perkembangan konseli beserta berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Dengan demikian, pendidikan yang bermutu, efektif atau ideal adalah yang mengintegrasikan
tiga bidang kegiatan utamanya secara sinergi, yaitu bidang administratif dan kepemimpinan,
bidang instruksional atau kurikuler, dan bidang bimbingan dan konseling. Pendidikan yang
hanya melaksanakan bidang administratif dan instruksional dengan mengabaikan bidang
bimbingan dan konseling, hanya akan menghasilkan konseli yang pintar dan terampil dalam
aspek akademik, tetapi kurang memiliki kemampuan atau kematangan dalam aspek
kepribadian.

Pada saat ini telah terjadi perubahan paradigma pendekatan bimbingan dan konseling, yaitu
dari pendekatan yang berorientasi tradisional, remedial, klinis, dan terpusat pada konselor,
kepada pendekatan yang berorientasi perkembangan dan preventif. Pendekatan bimbingan dan
konseling perkembangan (Developmental Guidance and Counseling), atau bimbingan dan
konseling komprehensif (Comprehensive Guidance and Counseling). Pelayanan bimbingan dan
konseling komprehensif didasarkan kepada upaya pencapaian tugas perkembangan,
pengembangan potensi, dan pengentasan masalah-masalah konseli. Tugas-tugas
perkembangan dirumuskan sebagai standar kompetensi yang harus dicapai konseli, sehingga
pendekatan ini disebut juga bimbingan dan konseling berbasis standar (standard based
guidance and counseling). Standar dimaksud adalah standar kompetensi kemandirian (periksa
lampiran 1).

Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini menekankan kolaborasi antara konselor dengan para
personal Sekolah/ Madrasah lainnya (pimpinan Sekolah/Madrasah, guru-guru, dan staf
administrasi), orang tua konseli, dan pihak-pihak ter-kait lainnya (seperti instansi
pemerintah/swasta dan para ahli : psikolog dan dokter). Pendekatan ini terintegrasi dengan
proses pendidikan di Sekolah/Madrasah secara keseluruhan dalam upaya membantu para
konseli agar dapat mengem-bangkan atau mewujudkan potensi dirinya secara penuh, baik
menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir.

Atas dasar itu, maka implementasi bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah
diorientasikan kepada upaya memfasilitasi perkembangan potensi konseli, yang meliputi as-pek
pribadi, sosial, belajar, dan karir; atau terkait dengan pengembangan pribadi konseli sebagai
makhluk yang berdimensi biopsikososiospiritual (biologis, psikis, sosial, dan spiritual).

DAFTAR RUJUKAN
AACE. (2003). Competencies in Assessment and Evaluation for School Counselor.
      http://aace.ncat.edu
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. (2007). Penataan Pendidikan Profesional
        Konselor. Naskah Akademik ABKIN (dalam proses finalisasi).
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. (2005). Standar Kompetensi Konselor Indonesia.
        Bandung: ABKIN
Bandura, A. (Ed.). (1995). Self-Efficacy in Changing Soceties. Cambridge, UK: Cambridge
       University Press.
BSNP dan PUSBANGKURANDIK, Balitbang Diknas. (2006). Panduan Pengembangan Diri:
      Pedoman untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Draft. Jakarta: BSNP dan
      PUSBANGKURANDIK, Depsiknas.
Cobia, Debra C. & Henderson, Donna A. (2003). Handbook of School Counseling. New Jersey,
        Merrill Prentice Hall
Corey, G. (2001). The Art of Integrative Counseling. Belomont, CA: Brooks/Cole.
Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Pendidikan Tinggi.
         (2003). Dasar Standardisasi Profesionalisasi Konselor. Jakarta: Direktorat Pembinaan
         Pendidikan Tenaga Kepen-didikan dan Ketenagaan Pendidikan Tinggi, Direktorat
         Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
Engels, D.W dan J.D. Dameron, (Eds). (2005). The Professional Counselor Competencies:
        Performance Guidelines and Assessment. Alexandria, VA: AACD.
Browers, Judy L. & Hatch, Patricia A. (2002). The National Model for School Counseling
        Programs. ASCA (American School Counselor Association).
Comm, J.Nancy. (1992). Adolescence. California : Myfield Publishing Company.
Depdiknas. (2003). Pelayanan Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Puskur Balitbang.
Depdiknas, (2005), Permen RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
Depdiknas, 2006), Permendiknas no 22 tahun 2006 tentang Standar Isi,
Depdiknas, (2006), Permendiknas no 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL,
Ellis, T.I. (1990). The Missouri Comprehensive Guidance Model. Columbia: The Educational
          Resources Information Center.

Gibson R.L. & Mitchel M.H. (1986). Introduction to Counseling and Guidance. New York :
       MacMillan Publishing Company.

Havighurts, R.J. (1953). Development Taks and Education. New York: David Mckay.

Herr Edwin L. (1979). Guidance and Counseling in the Schools. Houston : Shell Com.

Hurlock, Alizabeth B. (1956). Child Development. New York : McGraw Hill Book Company Inc.

Ketetapan Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Nomor 01/Peng/PB-
        ABKIN/2007 bahwa Tenaga Profesional yang melaksanakan pelayanan professional
        Bimbingan dan Konseling disebut Konselor dan minimal berkualifikasi S1 Bimbingan
        dan Konseling.
Menteri Pendidikan Nasional. 2006. Peraturan Menteri Nomor 22 tentang Standar Isi. Jakarta:
        Departemen Pendidikan Nasional
Menteri Pendidikan Nasional. 2006. Peraturan Menteri Nomor 23 tentang Standar Kompetensi
        Lulusan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Michigan School Counselor Association. (2005). The Michigan Comprehensive Guidance and
        Counseling Program.
Muro, James J. & Kottman, Terry. (1995). Guidance and Counseling in The Elementary and
        Middle Schools. Madison : Brown & Benchmark.
Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Pikunas, Lustin. (1976). Human Development. Tokyo : McGraw-Hill Kogakusha,Ltd.
Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas. (2003). Panduan Pelayanan Bimbingan dan Konseling.
        Jakarta : Balitbang Depdiknas.
Sunaryo Kartadinata, dkk. (2003). Pengembangan Perangkat Lunak Analisis Tugas
       Perkembangan Peserta didik dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan dan
       Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah/Madrasahdrasah (Laporan Riset
       Unggulan Terpadu VIII). Jakarta : Kementrian Riset dan Teknologi RI, LIPI.
Syamsu Yusuf L.N. (2005). Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah/Madrasah. Bandung :
       CV Bani Qureys.
——–. 2004. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung : Remaja Rosda Karya.
——–.dan Juntika N. (2005). Landasan Bimbingan dan Konseling. Bandung : PT. Remaja
      Rosda Karya.
Stoner, James A. (1987). Management. London : Prentice-Hall International Inc.
Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2006 tentang Guru dan Dosen
Wagner William G. (1996). “Optimal Development in Adolescence : What Is It and How Can It
       be Encouraged”? The Counseling Psychologist. Vol 24 No. 3 July’96.
Woolfolk, Anita E. 1995. Educational Psychology. Boston : Allyn & Bacon.

*)) Materi di atas merupakan salah satu bagian dari makalah yang disajikan oleh Dr.
Uman Suherman, M.Pd. pada acara seminar sehari Bimbingan dan Konseling yang
diselenggarakan oleh Universitas Kuningan bekerja sama dengan ABKIN Cabang
Kabupaten Kuningan pada tanggal 11 Maret 2008 bertempat di Aula Student Center
UNIKU.
Tujuan Pelayanan Bimbingan dan Konseling


             Tujuan pelayanan bimbingan ialah agar konseli dapat: (1) merencanakan kegiatan
penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupan-nya di masa yang akan datang; (2)
mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin; (3)
menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan
kerjanya; (4) mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian
dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk: (1)
mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkem-bangannya, (2)
mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya, (3) mengenal dan
menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta rencana pencapaian tujuan tersebut, (4)
memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri (5) menggunakan kemampuannya untuk
kepentingan dirinya, kepentingan lembaga tempat bekerja dan masyarakat, (6) menyesuaikan
diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya; dan (7) mengembangkan segala potensi
dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal.

Secara khusus bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu konseli agar dapat
mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi-sosial, belajar
(akademik), dan karir.

1. Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi-sosial konseli adalah:

      Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan
       kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan
       dengan teman sebaya, Sekolah/Madrasah, tempat kerja, maupun masyarakat pada
       umumnya.
      Memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain, dengan saling menghormati dan
       memelihara hak dan kewajibannya masing-masing.
      Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang
       menyenangkan (anugrah) dan yang tidak menyenangkan (musibah), serta dan mampu
       meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
      Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang
       terkait dengan keunggulan maupun kelemahan; baik fisik maupun psikis.
      Memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain.
      Memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat
      Bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, tidak
       melecehkan martabat atau harga dirinya.
      Memiliki rasa tanggung jawab, yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas
       atau kewajibannya.
      Memiliki kemampuan berinteraksi sosial (human relationship), yang diwujudkan dalam
       bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, atau silaturahim dengan sesama
       manusia.
      Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik (masalah) baik bersifat internal
       (dalam diri sendiri) maupun dengan orang lain.
      Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif.

2. Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek akademik (belajar) adalah :

      Memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar, dan memahami berbagai
       hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar yang dialaminya.
      Memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif, seperti kebiasaan membaca buku,
       disiplin dalam belajar, mempunyai perhatian terhadap semua pelajaran, dan aktif
       mengikuti semua kegiatan belajar yang diprogramkan.
      Memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat.
      Memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif, seperti keterampilan membaca
       buku, mengggunakan kamus, mencatat pelajaran, dan mempersiapkan diri menghadapi
       ujian.
      Memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan, seperti
       membuat jadwal belajar, mengerjakan tugas-tugas, memantapkan diri dalam
       memperdalam pelajaran tertentu, dan berusaha memperoleh informasi tentang berbagai
       hal dalam rangka mengembangkan wawasan yang lebih luas.
      Memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian.

3. Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek karir adalah

      Memiliki pemahaman diri (kemampuan, minat dan kepribadian) yang terkait dengan
       pekerjaan.
      Memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang
       kematangan kompetensi karir.
      Memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Dalam arti mau bekerja dalam bidang
       pekerjaan apapun, tanpa merasa rendah diri, asal bermakna bagi dirinya, dan sesuai
       dengan norma agama.
      Memahami relevansi kompetensi belajar (kemampuan menguasai pelajaran) dengan
       persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya
       masa depan.
      Memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir, dengan cara mengenali ciri-ciri
       pekerjaan, kemampuan (persyaratan) yang dituntut, lingkungan sosiopsikologis
       pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja.
      Memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara
       rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan
       kondisi kehidupan sosial ekonomi.
      Dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Apabila seorang
       konseli bercita-cita menjadi seorang guru, maka dia senantiasa harus mengarahkan
       dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir keguruan tersebut.
      Mengenal keterampilan, kemampuan dan minat. Keberhasilan atau kenyamanan dalam
       suatu karir amat dipengaruhi oleh kemampuan dan minat yang dimiliki. Oleh karena itu,
       maka setiap orang perlu memahami kemampuan dan minatnya, dalam bidang pekerjaan
       apa dia mampu, dan apakah dia berminat terhadap pekerjaan tersebut.
      Memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir.

==========
*)) Materi di atas merupakan salah satu bagian dari makalah yang disajikan oleh Dr. Uman
Suherman, M.Pd. pada acara seminar sehari Bimbingan dan Konseling yang diselenggarakan
oleh Universitas Kuningan bekerja sama dengan ABKIN Cabang Kabupaten Kuningan pada
tanggal 11 Maret 2008 bertempat di Aula Student Center UNIKU.


Fungsi, Prinsip
dan Asas Bimbingan dan Konseling
Fungsi Bimbingan dan Konseling adalah :

   1. Fungsi Pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar
        memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya (pendidikan,
        pekerjaan, dan norma agama). Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu
        mengembangkan potensi dirinya secara optimal, dan menyesuaikan dirinya dengan
        lingkungan secara dinamis dan konstruktif.
   2.   Fungsi Preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa
        mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk
        mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor
        memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan
        atau kegiatan yang membahayakan dirinya.
   3.   Adapun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan
        bimbingan kelompok. Beberapa masalah yang perlu diinformasikan kepada para konseli
        dalam rangka mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan, diantaranya :
        bahayanya minuman keras, merokok, penyalahgunaan obat-obatan, drop out, dan
        pergaulan bebas (free sex).
   4.   Fungsi Pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih
        proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan
        lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor
        dan personel Sekolah/Madrasah lainnya secara sinergi sebagai teamwork berkolaborasi
        atau bekerjasama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara
        sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-
        tugas perkembangannya. Teknik bimbingan yang dapat digunakan disini adalah
        pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau curah pendapat (brain storming),
        home room, dan karyawisata.
   5.   Fungsi Penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif.
        Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah
        mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir.
        Teknik yang dapat digunakan adalah konseling, dan remedial teaching.
   6.   Fungsi Penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli
        memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan
        penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri
        kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama
        dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan.
   7.   Fungsi Adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala
        Sekolah/Madrasah dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program
        pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan
        konseli. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli,
       pembimbing/konselor dapat membantu para guru dalam memperlakukan konseli secara
       tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi Sekolah/Madrasah, memilih metode
       dan proses pembelajaran, maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan
       kemampuan dan kecepatan konseli.
   8. Fungsi Penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli
       agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan
       konstruktif.
   9. Fungsi Perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli
       sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, berperasaan dan bertindak
       (berkehendak). Konselor melakukan intervensi (memberikan perlakuan) terhadap
       konseli supaya memiliki pola berfikir yang sehat, rasional dan memiliki perasaan yang
       tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang
       produktif dan normatif.
   10. Fungsi Fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai
       pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang seluruh
       aspek dalam diri konseli.
   11. Fungsi Pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli
       supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta
       dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang
       akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan
       melalui program-program yang menarik, rekreatif dan fakultatif (pilihan) sesuai dengan
       minat konseli




Terdapat beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai fundasi atau landasan bagi
pelayanan bimbingan. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep-konsep filosofis tentang
kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian pelayanan bantuan atau bimbingan, baik di
Sekolah/Madrasah maupun di luar Sekolah/Madrasah. Prinsip-prinsip itu adalah:

   1. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. Prinsip ini berarti
      bahwa bimbingan diberikan kepada semua konseli atau konseli, baik yang tidak
      bermasalah maupun yang bermasalah; baik pria maupun wanita; baik anak-anak,
      remaja, maupun dewasa. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan dalam bimbingan
      lebih bersifat preventif dan pengembangan dari pada penyembuhan (kuratif); dan lebih
      diutamakan teknik kelompok dari pada perseorangan (individual).
   2. Bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Setiap konseli bersifat unik
        (berbeda satu sama lainnya), dan melalui bimbingan konseli dibantu untuk
        memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa
        yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah konseli, meskipun pelayanan bimbingannya
        menggunakan teknik kelompok.
   3.   Bimbingan menekankan hal yang positif. Dalam kenyataan masih ada konseli yang
        memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan, karena bimbingan dipandang
        sebagai satu cara yang menekan aspirasi. Sangat berbeda dengan pandangan tersebut,
        bimbingan sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan
        kesuksesan, karena bimbingan merupakan cara untuk membangun pandangan yang
        positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan, dan peluang untuk berkembang.
   4.   Bimbingan dan konseling Merupakan Usaha Bersama. Bimbingan bukan hanya
        tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala
        Sekolah/Madrasah sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Mereka bekerja
        sebagai teamwork.
   5.   Pengambilan Keputusan Merupakan Hal yang Esensial dalam Bimbingan dan
        konseling. Bimbingan diarahkan untuk membantu konseli agar dapat melakukan pilihan
        dan mengambil keputusan. Bimbingan mempunyai peranan untuk memberikan informasi
        dan nasihat kepada konseli, yang itu semua sangat penting baginya dalam mengambil
        keputusan. Kehidupan konseli diarahkan oleh tujuannya, dan bimbingan memfasilitasi
        konseli untuk memper-timbangkan, menyesuaikan diri, dan menyempurnakan tujuan
        melalui pengambilan keputusan yang tepat. Kemampuan untuk membuat pilihan secara
        tepat bukan kemampuan bawaan, tetapi kemampuan yang harus dikembangkan. Tujuan
        utama bimbingan adalah mengembangkan kemampuan konseli untuk memecahkan
        masalahnya dan mengambil keputusan.
   6.   Bimbingan dan konseling Berlangsung dalam Berbagai Setting (Adegan)
        Kehidupan. Pemberian pelayanan bimbingan tidak hanya berlangsung di
        Sekolah/Madrasah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan/industri, lembaga-
        lembaga pemerintah/swasta, dan masyarakat pada umumnya. Bidang pelayanan
        bimbingan pun bersifat multi aspek, yaitu meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan
        pekerjaan.

Keterlaksanaan dan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling sangat ditentukan oleh
diwujudkannya asas-asas berikut.

   1. Asas Kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakanya
      segenap data dan keterangan tentang konseli (konseli) yang menjadi sasaran
      pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh
      orang lain. Dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan
      menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaanya benar-benar terjamin.
   2. Asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya
      kesukaan dan kerelaan konseli (konseli) mengikuti/menjalani pelayanan/kegiatan yang
      diperlu-kan baginya. Dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban membina dan
      mengembangkan kesukarelaan tersebut.
   3. Asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar
      konseli (konseli) yang menjadi sasaran pelayanan/kegiatan bersifat terbuka dan tidak
      berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun
      dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi
      pengembangan dirinya. Dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban mengembangkan
      keterbukaan konseli (konseli). Keterbukaan ini amat terkait pada terselenggaranya asas
    kerahasiaan dan adanya kesukarelaan pada diri konseli yang menjadi sasaran
    pelayanan/kegiatan. Agar konseli dapat terbuka, guru pembimbing terlebih dahulu harus
    bersikap terbuka dan tidak berpura-pura.
4. Asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli
    (konseli) yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam
    penyelenggaraan pelayanan/kegiatan bimbingan. Dalam hal ini guru pembimbing perlu
    mendorong konseli untuk aktif dalam setiap pelayanan/kegiatan bimbingan dan
    konseling yang diperuntukan baginya.
5. Asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan
    umum bimbingan dan konseling, yakni: konseli (konseli) sebagai sasaran pelayanan
    bimbingan dan konseling diharapkan menjadi konseli-konseli yang mandiri dengan ciri-
    ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil
    keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Guru pembimbing hendaknya
    mampu mengarahkan segenap pelayanan bimbingan dan konseling yang
    diselenggarakannya bagi berkembangnya kemandirian konseli.
6. Asas Kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek
    sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan konseli (konseli) dalam
    kondisinya sekarang. Pelayanan yang berkenaan dengan “masa depan atau kondisi
    masa lampau pun” dilihat dampak dan/atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa
    yang diperbuat sekarang.
7. Asas Kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi
    pelayanan terhadap sasaran pelayanan (konseli) yang sama kehendaknya selalu
    bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai
    dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu.
8. Asas Keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar
    berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh
    guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Untuk
    ini kerja sama antara guru pembimbing dan pihak-pihak yang berperan dalam
    penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling perlu terus dikembangkan.
    Koordinasi segenap pelayanan/kegiatan bimbingan dan konseling itu harus
    dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
9. Asas Keharmonisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar
    segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak
    boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama,
    hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku.
    Bukanlah pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang dapat
    dipertanggungjawabkan apabila isi dan pelaksanaannya tidak berdasarkan nilai dan
    norma yang dimaksudkan itu. Lebih jauh, pelayanan dan kegiatan bimbingan dan
    konseling justru harus dapat meningkatkan kemampuan konseli (konseli) memahami,
    menghayati, dan mengamalkan nilai dan norma tersebut.
10. Asas Keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan
    dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah
    profesional. Dalam hal ini, para pelaksana pelayanan dan kegiatan bimbingan dan
    konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan
    konseling. Keprofesionalan guru pembimbing harus terwujud baik dalam
    penyelenggaraan jenis-jenis pelayanan dan kegiatan dan konseling maupun dalam
    penegakan kode etik bimbingan dan konseling.
11. Asas Alih Tangan Kasus, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar
    pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling
    secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseli (konseli) mengalihtangankan
       permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Guru pembimbing dapat menerima alih
       tangan kasus dari orang tua, guru-guru lain, atau ahli lain ; dan demikian pula guru
       pembimbing dapat mengalihtangankan kasus kepada guru mata pelajaran/praktik dan
       lain-lain.



DAFTAR RUJUKAN


AACE. (2003). Competencies in Assessment and Evaluation for School Counselor.
      http://aace.ncat.edu
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. (2007). Penataan Pendidikan Profesional
        Konselor. Naskah Akademik ABKIN (dalam proses finalisasi).
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. (2005). Standar Kompetensi Konselor Indonesia.
        Bandung: ABKIN
Bandura, A. (Ed.). (1995). Self-Efficacy in Changing Soceties. Cambridge, UK: Cambridge
       University Press.
BSNP dan PUSBANGKURANDIK, Balitbang Diknas. (2006). Panduan Pengembangan Diri:
      Pedoman untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Draft. Jakarta: BSNP dan
      PUSBANGKURANDIK, Depsiknas.
Cobia, Debra C. & Henderson, Donna A. (2003). Handbook of School Counseling. New Jersey,
        Merrill Prentice Hall
Corey, G. (2001). The Art of Integrative Counseling. Belomont, CA: Brooks/Cole.
Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Pendidikan Tinggi.
         (2003). Dasar Standardisasi Profesionalisasi Konselor. Jakarta: Direktorat Pembinaan
         Pendidikan Tenaga Kepen-didikan dan Ketenagaan Pendidikan Tinggi, Direktorat
         Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
Engels, D.W dan J.D. Dameron, (Eds). (2005). The Professional Counselor Competencies:
        Performance Guidelines and Assessment. Alexandria, VA: AACD.
Browers, Judy L. & Hatch, Patricia A. (2002). The National Model for School Counseling
        Programs. ASCA (American School Counselor Association).
Comm, J.Nancy. (1992). Adolescence. California : Myfield Publishing Company.
Depdiknas. (2003). Pelayanan Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Puskur Balitbang.
Depdiknas, (2005), Permen RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
Depdiknas, 2006), Permendiknas no 22 tahun 2006 tentang Standar Isi,
Depdiknas, (2006), Permendiknas no 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL,
Ellis, T.I. (1990). The Missouri Comprehensive Guidance Model. Columbia: The Educational
          Resources Information Center.

Gibson R.L. & Mitchel M.H. (1986). Introduction to Counseling and Guidance. New York :
       MacMillan Publishing Company.
Havighurts, R.J. (1953). Development Taks and Education. New York: David Mckay.

Herr Edwin L. (1979). Guidance and Counseling in the Schools. Houston : Shell Com.

Hurlock, Alizabeth B. (1956). Child Development. New York : McGraw Hill Book Company Inc.

Ketetapan Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Nomor 01/Peng/PB-
        ABKIN/2007 bahwa Tenaga Profesional yang melaksanakan pelayanan professional
        Bimbingan dan Konseling disebut Konselor dan minimal berkualifikasi S1 Bimbingan
        dan Konseling.

Menteri Pendidikan Nasional. 2006. Peraturan Menteri Nomor 22 tentang Standar Isi. Jakarta:
        Departemen Pendidikan Nasional
Menteri Pendidikan Nasional. 2006. Peraturan Menteri Nomor 23 tentang Standar Kompetensi
        Lulusan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Michigan School Counselor Association. (2005). The Michigan Comprehensive Guidance and
        Counseling Program.
Muro, James J. & Kottman, Terry. (1995). Guidance and Counseling in The Elementary and
        Middle Schools. Madison : Brown & Benchmark.
Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Pikunas, Lustin. (1976). Human Development. Tokyo : McGraw-Hill Kogakusha,Ltd.
Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas. (2003). Panduan Pelayanan Bimbingan dan Konseling.
        Jakarta : Balitbang Depdiknas.
Sunaryo Kartadinata, dkk. (2003). Pengembangan Perangkat Lunak Analisis Tugas
       Perkembangan Peserta didik dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan dan
       Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah/Madrasahdrasah (Laporan Riset
       Unggulan Terpadu VIII). Jakarta : Kementrian Riset dan Teknologi RI, LIPI.
Syamsu Yusuf L.N. (2005). Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah/Madrasah. Bandung :
       CV Bani Qureys.
——–. 2004. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung : Remaja Rosda Karya.
——–.dan Juntika N. (2005). Landasan Bimbingan dan Konseling. Bandung : PT. Remaja
      Rosda Karya.
Stoner, James A. (1987). Management. London : Prentice-Hall International Inc.
Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2006 tentang Guru dan Dosen
Wagner William G. (1996). “Optimal Development in Adolescence : What Is It and How Can It
       be Encouraged”? The Counseling Psychologist. Vol 24 No. 3 July’96.
Woolfolk, Anita E. 1995. Educational Psychology. Boston : Allyn & Bacon.

*)) Materi di atas merupakan salah satu bagian dari makalah yang disajikan oleh Dr.
Uman Suherman, M.Pd. pada acara seminar sehari Bimbingan dan Konseling yang
diselenggarakan oleh Universitas Kuningan bekerja sama dengan ABKIN Cabang
Kabupaten Kuningan pada tanggal 11 Maret 2008 bertempat di Aula Student Center
UNIKU.




Bidang Bimbingan dan Konseling
Terdapat empat bidang bimbingan dan konseling yang menjadi ruang lingkup pelayanan.
Keempat bidang tersebut adalah:

      Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik
       dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan
       minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara
       realistik.




      Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik
       dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang
       sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial
       yang lebih luas.

      Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta
       didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan
       sekolah/madrasah dan belajar secara mandiri.

      Pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam
       memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir.


Jenis-
Jenis Pelayanan Bimbingan dan Konseling
Dalam rangka pencapaian tujuan Bimbingan dan Konseling di sekolah, terdapat beberapa jenis
layanan yang diberikan kepada siswa, diantaranya:


Layanan Orientasi; layanan yang memungkinan peserta didik memahami lingkungan baru,
terutama lingkungan sekolah dan obyek-obyek yang dipelajari, untuk mempermudah dan
memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru itu, sekurang-kurangnya
diberikan dua kali dalam satu tahun yaitu pada setiap awal semester. Tujuan layanan orientasi
adalah agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru
secara tepat dan memadai, yang berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman.




   Layanan Informasi; layanan yang memungkinan peserta didik menerima dan memahami
   berbagai informasi (seperti : informasi belajar, pergaulan, karier, pendidikan lanjutan).
   Tujuan layanan informasi adalah membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan
   secara tepat tentang sesuatu, dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun karier
   berdasarkan informasi yang diperolehnya yang memadai. Layanan informasi pun berfungsi
   untuk pencegahan dan pemahaman.

      Layanan Konten; layanan yang memungkinan peserta didik mengembangkan sikap dan
       kebiasaan belajar yang baik dalam penguasaan kompetensi yang cocok dengan
       kecepatan dan kemampuan dirinya serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar
       lainnya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan
       belajar yang baik. Layanan pembelajaran berfungsi untuk pengembangan.
      Layanan Penempatan dan Penyaluran; layanan yang memungkinan peserta didik
       memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar,
       jurusan/program studi, program latihan, magang, kegiatan ko/ekstra kurikuler, dengan
       tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan segenap bakat, minat dan segenap
       potensi lainnya. Layanan Penempatan dan Penyaluran berfungsi untuk pengembangan.
      Layanan Konseling Perorangan; layanan yang memungkinan peserta didik
       mendapatkan layanan langsung tatap muka (secara perorangan) untuk mengentaskan
       permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Tujuan layanan konseling
       perorangan adalah agar peserta didik dapat mengentaskan masalah yang dihadapinya.
       Layanan Konseling Perorangan berfungsi untuk pengentasan dan advokasi.
   Layanan Bimbingan Kelompok; layanan yang memungkinan sejumlah peserta didik
    secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas
    pokok bahasan (topik) tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan
    kemampuan sosial, serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui
    dinamika kelompok, dengan tujuan agar peserta didik dapat memperoleh bahan dan
    membahas pokok bahasan (topik) tertentu untuk menunjang pemahaman dan
    pengembangan kemampuan sosial, serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan
    tertentu melalui dinamika kelompok. Layanan Bimbingan Kelompok berfungsi untuk
    pemahaman dan Pengembangan
   Layanan Konseling Kelompok; layanan yang memungkinan peserta didik (masing-
    masing anggota kelompok) memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan
    pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok, dengan tujuan agar
    peserta didik dapat memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan
    permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Layanan Konseling Kelompok
    berfungsi untuk pengentasan dan advokasi.
   Konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam
    memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam
    menangani kondisi dan atau masalah peserta didik.
   Mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan
    memperbaiki hubungan antarmereka.

Untuk menunjang kelancaran pemberian layanan-layanan seperti yang telah dikemukakan
di atas, perlu dilaksanakan berbagai kegiatan pendukung, mencakup :

   Aplikasi Instrumentasi Data; merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data dan
    keterangan tentang peserta didik, tentang lingkungan peserta didik dan lingkungan
    lainnya, yang dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen, baik tes
    maupun non tes, dengan tujuan untuk memahami peserta didik dengan segala
    karakteristiknya dan memahami karakteristik lingkungan.
   Himpunan Data; merupakan kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan
    yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Himpunan data
    diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematik, komprehensif, terpadu dan sifatnya
    tertutup.
   Konferensi Kasus; merupakan kegiatan untuk membahas permasalahan peserta didik
    dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan
    keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan klien.
    Pertemuan konferensi kasus bersifat terbatas dan tertutup. Tujuan konferensi kasus
    adalah untuk memperoleh keterangan dan membangun komitmen dari pihak yang
    terkait dan memiliki pengaruh kuat terhadap klien dalam rangka pengentasan
    permasalahan klien.
   Kunjungan Rumah; merupakan kegiatan untuk memperoleh data, keterangan,
    kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik melalui
    kunjungan rumah klien. Kerja sama dengan orang tua sangat diperlukan, dengan tujuan
    untuk memperoleh keterangan dan membangun komitmen dari pihak orang tua/keluarga
    untuk mengentaskan permasalahan klien.
   Alih Tangan Kasus; merupakan kegiatan untuk untuk memperoleh penanganan yang
    lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dialami klien dengan memindahkan
    penanganan kasus ke pihak lain yang lebih kompeten, seperti kepada guru mata
    pelajaran atau konselor, dokter serta ahli lainnya, dengan tujuan agar peserta didik
          dapat memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang
          dihadapinya melalui pihak yang lebih kompeten.

Pelayanan konseling di sekolah/madrasah merupakan usaha membantu peserta didik dalam
pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan
pengembangan karir. Pelayanan konseling memfasilitasi pengembangan peserta didik, secara
individual, kelompok dan atau klasikal, sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat,
perkembangan, kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki. Pelayanan ini juga membantu
mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi peserta didik.

1. Pengertian Konseling

Konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun
kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bidang pengembangan
kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir, melalui
berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku.

2. Paradigma, Visi, dan Misi

a. Paradigma

Paradigma konseling adalah pelayanan bantuan psiko-pendidikan dalam bingkai budaya.
Artinya, pelayanan konseling berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan dan teknologi pendidikan
serta psikologi yang dikemas dalam kaji-terapan pelayanan konseling yang diwarnai oleh budaya
lingkungan peserta didik.

b. Visi

Visi pelayanan konseling adalah terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan
melalui tersedianya pelayanan bantuan dalam pemberian dukungan perkembangan dan
pengentasan masalah agar peserta didik berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia.

c. Misi

         Misi pendidikan, yaitu memfasilitasi pengembangan peserta didik melalui pembentukan
          perilaku efektif-normatif dalam kehidupan keseharian dan masa depan.
         Misi pengembangan, yaitu memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi peserta
          didik di dalam lingkungan sekolah/ madrasah, keluarga dan masyarakat.
         Misi pengentasan masalah, yaitu memfasilitasi pengentasan masalah peserta didik
          mengacu pada kehidupan efektif sehari-hari.

3. Bidang Pelayanan Konseling

         Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik
          dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan
       minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya
       secara realistik.
      Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik
       dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang
       sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial
       yang lebih luas.
      Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta
       didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan
       sekolah/madrasah dan belajar secara mandiri.
      Pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam
       memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir.

4. Fungsi Konseling

      Pemahaman, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan
       lingkungannya.
      Pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau
       menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan
       dirinya.
      Pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang
       dialaminya.
      Pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik
       memelihara dan menumbuh-kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang
       dimilikinya.
      Advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak
       dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian.

5. Prinsip dan Asas Konseling

      Prinsip-prinsip konseling berkenaan dengan sasaran layanan, permasalahan yang dialami
       peserta didik, program pelayanan, serta tujuan dan pelaksanaan pelayanan.
      Asas-asas konseling meliputi asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan,
       kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan
       kasus, dan tut wuri handayani.

6. Jenis Layanan Konseling

      Orientasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru,
       terutama lingkungan sekolah/madrasah dan obyek-obyek yang dipelajari, untuk
       menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran peserta didik di
       lingkungan yang baru.
      Informasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menerima dan memahami
       berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir/jabatan, dan pendidikan lanjutan.
      Penempatan dan Penyaluran, yaitu layanan yang membantu peserta didik memperoleh
       penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar,
       jurusan/program studi, program latihan, magang, dan kegiatan ekstra kurikuler.
      Penguasaan Konten, yaitu layanan yang membantu peserta didik menguasai konten
       tertentu, terumata kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di
       sekolah, keluarga, dan masyarakat.
      Konseling Perorangan, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam mengentaskan
       masalah pribadinya.
      Bimbingan Kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pengembangan
       pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir/jabatan, dan pengambilan
       keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok.
      Konseling Kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan
       pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok.
      Konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam
       memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam
       menangani kondisi dan atau masalah peserta didik.
      Mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan
       memperbaiki hubungan antarmereka.

7. Kegiatan Pendukung

      Aplikasi Instrumentasi, yaitu kegiatan mengumpulkan data tentang diri peserta didik dan
       lingkungannya, melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes.
      Himpunan Data, yaitu kegiatan menghimpun data yang relevan dengan pengembangan
       peserta didik, yang diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, komprehensif,
       terpadu, dan bersifat rahasia.
      Konferensi Kasus, yaitu kegiatan membahas permasalahan peserta didik dalam
       pertemuan khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan data,
       kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik, yang bersifat
       terbatas dan tertutup.
      Kunjungan Rumah, yaitu kegiatan memperoleh data, kemudahan dan komitmen bagi
       terentaskannya masalah peserta didik melalui pertemuan dengan orang tua dan atau
       keluarganya.
      Tampilan Kepustakaan, yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat
       digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan
       belajar, dan karir/jabatan.
      Alih Tangan Kasus, yaitu kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah peserta
       didik ke pihak lain sesuai keahlian dan kewenangannya.

8. Format Kegiatan

      Individual, yaitu format kegiatan konseling yang melayani peserta didik secara
       perorangan.
      Kelompok, yaitu format kegiatan konseling yang melayani sejumlah peserta didik melalui
       suasana dinamika kelompok.
      Klasikal, yaitu format kegiatan konseling yang melayani sejumlah peserta didik dalam
       satu kelas.
      Lapangan, yaitu format kegiatan konseling yang melayani seorang atau sejumlah peserta
       didik melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan.
      Pendekatan Khusus, yaitu format kegiatan konseling yang melayani kepentingan peserta
       didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan.

9. Program Pelayanan

a. Jenis Program

   1. Program Tahunan, yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan selama
      satu tahun untuk masing-masing kelas di sekolah/madrasah.
   2. Program Semesteran, yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan
      selama satu semester yang merupakan jabaran program tahunan.
   3. Program Bulanan, yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan selama
      satu bulan yang merupakan jabaran program semesteran.
   4. Program Mingguan, yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan selama
      satu minggu yang merupakan jabaran program bulanan.
   5. Program Harian, yaitu program pelayanan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari
      tertentu dalam satu minggu. Program harian merupakan jabaran dari program mingguan
      dalam bentuk satuan layanan (SATLAN) dan atau satuan kegiatan pendukung
      (SATKUNG) konseling.

b. Penyusunan Program

   1. Program pelayanan konseling disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik (need
      assessment) yang diperoleh melalui aplikasi instrumentasi.
   2. Substansi program pelayanan konseling meliputi keempat bidang, jenis layanan dan
      kegiatan pendukung, format kegiatan, sasaran pelayanan, dan volume/beban tugas
      konselor.

B. Perencanaan Kegiatan

   1. Perencanaan kegiatan pelayanan konseling mengacu pada program tahunan yang telah
      dijabarkan ke dalam program semesteran, bulanan serta mingguan.
   2. Perencanaan kegiatan pelayanan konseling harian yang merupakan jabaran dari program
      mingguan disusun dalam bentuk SATLAN dan SATKUNG yang masing-masing
      memuat: (a) sasaran layanan/kegiatan pendukung; (b) substansi layanan/kegiatan
      pendukung; (c) jenis layanan/kegiatan pendukung, serta alat bantu yang digunakan; (d)
      pelaksana layanan/kegiatan pendukung dan pihak-pihak yang terlibat; dan (d) waktu dan
      tempat.
   3. Rencana kegiatan pelayanan konseling mingguan meliputi kegiatan di dalam kelas dan di
      luar kelas untuk masing-masing kelas peserta didik yang menjadi tanggung jawab
      konselor.
   4. Satu kali kegiatan layanan atau kegiatan pendukung konseling berbobot ekuivalen 2 (dua)
      jam pembelajaran.
   5. Volume keseluruhan kegiatan pelayanan konseling dalam satu minggu minimal ekuivalen
      dengan beban tugas wajib konselor di sekolah/ madrasah.
C. Pelaksanaan Kegiatan

     1. Bersama pendidik dan personil sekolah/madrasah lainnya, konselor berpartisipasi secara
        aktif dalam kegiatan pengembangan diri yang bersifat rutin, insidental dan keteladanan.
     2. Program pelayanan konseling yang direncanakan dalam bentuk SATLAN dan
        SATKUNG dilaksanakan sesuai dengan sasaran, substansi, jenis kegiatan, waktu, tempat,
        dan pihak-pihak yang terkait.

1. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Konseling

a.       Di dalam jam pembelajaran sekolah/madrasah:

         Kegiatan tatap muka secara klasikal dengan peserta didik untuk menyelenggarakan
          layanan informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, kegiatan
          instrumentasi, serta layanan/kegiatan lain yang dapat dilakukan di dalam kelas.
         Volume kegiatan tatap muka klasikal adalah 2 (dua) jam per kelas per minggu dan
          dilaksanakan secara terjadwal
         Kegiatan tidak tatap muka dengan peserta didik untuk menyelenggarakan layanan
          konsultasi, kegiatan konferensi kasus, himpunan data, kunjungan rumah, pemanfaatan
          kepustakaan, dan alih tangan kasus.

b. Di luar jam pembelajaran sekolah/madrasah:

         Kegiatan tatap muka dengan peserta didik untuk menyelenggarakan layanan orientasi,
          konseling perorangan,, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan mediasi, serta
          kegiatan lainnya yang dapat dilaksanakan di luar kelas.
         Satu kali kegiatan layanan/pendukung konseling di luar kelas/di luar jam pembelajaran
          ekuivalen dengan 2 (dua) jam pembelajaran tatap muka dalam kelas.
         Kegiatan pelayanan konseling di luar jam pembelajaran sekolah/madrasah maksimum
          50% dari seluruh kegiatan pelayanan konseling, diketahui dan dilaporkan kepada
          pimpinan sekolah/madrasah.
         Kegiatan pelayanan konseling dicatat dalam laporan pelaksanaan program
          (LAPELPROG).
         Volume dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan konseling di dalam kelas dan
          di luar kelas setiap minggu diatur oleh konselor dengan persetujuan pimpinan
          sekolah/madrasah
         Program pelayanan konseling pada masing-masing satuan sekolah/madrasah dikelola
          dengan memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan program antarkelas dan
          antarjenjang kelas, dan mensinkronisasikan program pelayanan konseling dengan
          kegiatan pembelajaran mata pelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler, serta mengefektifkan
          dan mengefisienkan penggunaan fasilitas sekolah/ madrasah.

D. Penilaian Kegiatan

1. Penilaian hasil kegiatan pelayanan konseling dilakukan melalui:
      Penilaian segera (LAISEG), yaitu penilaian pada akhir setiap jenis layanan dan kegiatan
       pendukung konseling untuk mengetahui perolehan peserta didik yang dilayani.
      Penilaian jangka pendek (LAIJAPEN), yaitu penilaian dalam waktu tertentu (satu
       minggu sampai dengan satu bulan) setelah satu jenis layanan dan atau kegiatan
       pendukung konseling diselenggarakan untuk mengetahui dampak layanan/kegiatan
       terhadap peserta didik.
      Penilaian jangka panjang (LAIJAPANG), yaitu penilaian dalam waktu tertentu (satu
       bulan sampai dengan satu semester) setelah satu atau beberapa layanan dan kegiatan
       pendukung konseling diselenggarakan untuk mengetahui lebih jauh dampak layanan dan
       atau kegiatan pendukung konseling terhadap peserta didik.

2. Penilaian proses kegiatan pelayanan konseling

Penilaian proses kegiatan pelayanan konseling dilakukan melalui analisis terhadap keterlibatan
unsur-unsur sebagaimana tercantum di dalam SATLAN dan SATKUNG, untuk mengetahui
efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan.

3. Hasil penilaian kegiatan pelayanan konseling

Hasil penilaian kegiatan pelayanan konseling dicantumkan dalam LAPELPROG.

Hasil kegiatan pelayanan konseling secara keseluruhan dalam satu semester untuk setiap peserta
didik dilaporkan secara kualitatif.

E. Pelaksana Kegiatan

   1. Pelaksana kegiatan pelayanan konseling adalah konselor sekolah/ madrasah.
   2. Konselor pelaksana kegiatan pelayanan konseling di sekolah/madrasah wajib: (a)
      Menguasai spektrum pelayanan pada umumnya, khususnya pelayanan profesional
      konseling; (b) merumuskan dan menjelaskan peran profesional konselor kepada pihak-
      pihak terkait, terutama peserta didik, pimpinan sekolah/ madrasah, sejawat pendidik, dan
      orang tua; (c) melaksanakan tugas pelayanan profesional konseling yang setiap kali
      dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, terutama pimpinan
      sekolah/madrasah, orang tua, dan peserta didik; (d) mewaspadai hal-hal negatif yang
      dapat mengurangi keefektifan kegiatan pelayanan profesional konseling; (e)
      mengembangkan kemampuan profesional konseling secara berkelanjutan;
   3. Beban tugas wajib konselor ekuivalen dengan beban tugas wajib pendidik lainnya di
      sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
   4. Pelaksana pelayanan konseling: (a) pelaksana pelayanan konseling di SD/MI/SDLB pada
      dasarnya adalah guru kelas yang melaksanakan layanan orientasi, informasi, penempatan
      dan penyaluran, dan penguasaan konten dengan menginfusikan materi layanan tersebut
      ke dalam pembelajaran, serta untuk peserta didik Kelas IV, V, dan VI dapat
      diselenggarakan layanan konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling
      kelompok; (b) pada satu SD/MI/SDLB atau sejumlah SD/MI/SDLB dapat diangkat
      seorang konselor untuk menyelenggarakan pelayanan konseling; (c) p ada satu
       SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dapat diangkat sejumlah konselor
       dengan rasio seorang konselor untuk 150 orang peserta didik.

F. Pengawasan Kegiatan

   1. Kegiatan pelayanan konseling di sekolah/madrasah dipantau, dievaluasi, dan dibina
      melalui kegiatan pengawasan.
   2. Pengawasan kegiatan pelayanan konseling dilakukan secara: (a) interen, oleh kepala
      sekolah/madrasah; dan (b) eksteren, oleh pengawas sekolah/madrasah bidang konseling.
   3. Fokus pengawasan adalah kemampuan profesional konselor dan implementasi kegiatan
      pelayanan konseling yang menjadi kewajiban dan tugas konselor di sekolah/madrasah.
   4. Pengawasan kegiatan pelayanan konseling dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
   5. Hasil pengawasan didokumentasikan, dianalisis, dan ditindaklanjuti untuk peningkatan
      mutu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan konseling di sekolah/madrasah.


Program Bimbingan dan Konseling
A. Program Bimbingan dan Konseling

Program pelayanan Bimbingan dan Konseling di sekolah disusun berdasarkan kebutuhan peserta
didik (need assessment) yang diperoleh melalui aplikasi instrumentasi, dengan substansi program
pelayanan mencakup: (1) empat bidang, (2) jenis layanan dan kegiatan pendukung, (3) format
kegiatan, sasaran pelayanan (4) , dan (5) volume/beban tugas konselor.




Program pelayanan Bimbingan dan Konseling pada masing-masing satuan sekolah/madrasah
dikelola dengan memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan program antarkelas dan
antarjenjang kelas, dan mensinkronisasikan program pelayanan Bimbingan dan Konseling
dengan kegiatan pembelajaran mata pelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler, serta
mengefektifkan      dan     mengefisienkan   penggunaan      fasilitas    sekolah/    madrasah.
Dilihat dari jenisnya, program Bimbingan dan Konseling terdiri 5 (lima) jenis program, yaitu:
   1. Program Tahunan, yaitu program pelayanan Bimbingan dan Konseling meliputi seluruh
      kegiatan selama satu tahun untuk masing-masing kelas di sekolah/madrasah.
   2. Program Semesteran, yaitu program pelayanan Bimbingan dan Konseling meliputi
      seluruh kegiatan selama satu semester yang merupakan jabaran program tahunan.
   3. Program Bulanan, yaitu program pelayanan Bimbingan dan Konseling meliputi seluruh
      kegiatan selama satu bulan yang merupakan jabaran program semesteran.
   4. Program Mingguan, yaitu program pelayanan Bimbingan dan Konseling meliputi seluruh
      kegiatan selama satu minggu yang merupakan jabaran program bulanan.
   5. Program Harian, yaitu program pelayanan Bimbingan dan Konseling yang dilaksanakan
      pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Program harian merupakan jabaran dari
      program mingguan dalam bentuk satuan layanan (SATLAN) dan atau satuan kegiatan
      pendukung (SATKUNG) >Bimbingan dan Konseling.

B. Manajemen Bimbingan dan Konseling

Secara keseluruhan manajemen Bimbingan dan Konseling mencakup tiga kegiatan utama, yaitu :
(1) perencanaan; (2) pelaksanaan, dan (3)penilaian

1. Perencanaan

Perencanaan kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling mengacu pada program tahunan yang
telah dijabarkan ke dalam program semesteran, bulanan serta mingguan. Perencanaan kegiatan
pelayanan Bimbingan dan Konseling harian yang merupakan penjabaran dari program mingguan
disusun dalam bentuk SATLAN dan SATKUNG yang masing-masing memuat: (a) sasaran
layanan/kegiatan pendukung; (b) substansi layanan/kegiatan pendukung; (c) jenis
layanan/kegiatan pendukung, serta alat bantu yang digunakan;(d pelaksana layanan/kegiatan
pendukung dan pihak-pihak yang terlibat; dan (e) waktu dan tempat.

Rencana kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling mingguan meliputi kegiatan di dalam
kelas dan di luar kelas untuk masing-masing kelas peserta didik yang menjadi tanggung jawab
konselor. Satu kali kegiatan layanan atau kegiatan pendukung Bimbingan dan Konseling
berbobot ekuivalen 2 (dua) jam pembelajaran. Volume keseluruhan kegiatan pelayanan
Bimbingan dan Konseling dalam satu minggu minimal ekuivalen dengan beban tugas wajib
konselor di sekolah/ madrasah.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Bersama pendidik dan personil sekolah/madrasah lainnya, konselor berpartisipasi secara aktif
dalam kegiatan pengembangan diri yang bersifat rutin, insidental dan keteladanan. Program
pelayanan Bimbingan dan Konseling yang direncanakan dalam bentuk SATLAN dan
SATKUNG dilaksanakan sesuai dengan sasaran, substansi, jenis kegiatan, waktu, tempat, dan
pihak-pihak yang terkait.

Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Bimbingan dan Konseling dapat dilakukan di dalam dan di luar
jam pelajaran, yang diatur oleh konselor dengan persetujuan pimpinan sekolah/madrasah.
Pelaksanaan kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling di dalam jam pembelajaran
sekolah/madrasah dapat berbentuk: (1) kegiatan tatap muka secara klasikal; dan (2) kegiatan non
tatap muka. Kegiatan tatap muka secara klasikal dengan peserta didik untuk menyelenggarakan
layanan informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, kegiatan instrumentasi, serta
layanan/kegiatan lain yang dapat dilakukan di dalam kelas. Volume kegiatan tatap muka klasikal
adalah 2 (dua) jam per kelas per minggu dan dilaksanakan secara terjadwal. Sedangkan kegiatan
non tatap muka dengan peserta didik untuk menyelenggarakan layanan konsultasi, kegiatan
konferensi kasus, himpunan data, kunjungan rumah, pemanfaatan kepustakaan, dan alih tangan
kasus.

Kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling di luar jam pembelajaran sekolah/madrasah dapat
berbentuk kegiatan tatap muka maupun non tatap muka dengan peserta didik, untuk
menyelenggarakan layanan orientasi, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling
kelompok, dan mediasi, serta kegiatan lainnya yang dapat dilaksanakan di luar kelas. Satu kali
kegiatan layanan/pendukung Bimbingan dan Konseling di luar kelas/di luar jam pembelajaran
ekuivalen dengan 2 (dua) jam pembelajaran tatap muka dalam kelas. Kegiatan pelayanan
Bimbingan dan Konseling di luar jam pembelajaran sekolah/madrasah maksimum 50% dari
seluruh kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling, diketahui dan dilaporkan kepada
pimpinan sekolah/madrasah. Setiap kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling dicatat dalam
laporan pelaksanaan program (LAPELPROG)..

C. Penilaian Kegiatan

Penilaian kegiatan bimbingan dan konseling terdiri dua jenis yaitu: (1) penilaian hasil; dan (2)
penilaian proses. Penilaian hasil kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling dilakukan
melalui:

   1. Penilaian segera (LAISEG), yaitu penilaian pada akhir setiap jenis layanan dan kegiatan
      pendukung Bimbingan dan Konseling untuk mengetahui perolehan peserta didik yang
      dilayani.
   2. Penilaian jangka pendek (LAIJAPEN), yaitu penilaian dalam waktu tertentu (satu
      minggu sampai dengan satu bulan) setelah satu jenis layanan dan atau kegiatan
      pendukung Bimbingan dan Konseling diselenggarakan untuk mengetahui dampak
      layanan/kegiatan terhadap peserta didik.
   3. Penilaian jangka panjang (LAIJAPANG), yaitu penilaian dalam waktu tertentu (satu
      bulan sampai dengan satu semester) setelah satu atau beberapa layanan dan kegiatan
      pendukung Bimbingan dan Konseling diselenggarakan untuk mengetahui lebih jauh
      dampak layanan dan atau kegiatan pendukung Bimbingan dan Konseling terhadap peserta
      didik.

Sedangkan penilaian proses dilakukan melalui analisis terhadap keterlibatan unsur-unsur
sebagaimana tercantum di dalam SATLAN dan SATKUNG, untuk mengetahui efektifitas dan
efesiensi pelaksanaan kegiatan.
Hasil penilaian kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling dicantumkan dalam LAPELPROG
Hasil kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling secara keseluruhan dalam satu semester
untuk setiap peserta didik dilaporkan secara kualitatif.


Prosedur Umum
Pelayanan Bimbingan dan Konseling
Sebagai sebuah layanan profesional, layanan bimbingan dan konseling tidak dapat
dilakukan secara sembarangan, namun harus dilakukan secara tertib berdasarkan
prosedur tertentu, yang secara umum terdiri dari enam tahapan sebagai, yaitu: (A)
Identifikasi kasus; (B) Identifikasi masalah; (C) Diagnosis; (D) Prognosis; (E) Treatment;
(F) Evaluasi dan Tindak Lanjut

A. Identifikasi kasus

Identifikasi kasus merupakan langkah awal untuk menemukan peserta didik yang diduga
memerlukan layanan bimbingan dan konseling. Robinson (Abin Syamsuddin Makmun, 2003)
memberikan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi peserta didik yang
diduga mebutuhkan layanan bimbingan dan konseling, yakni :

   1. Call them approach; melakukan wawancara dengan memanggil semua peserta didik
      secara bergiliran sehingga dengan cara ini akan dapat ditemukan peserta didik yang
      benar-benar membutuhkan layanan konseling.
   2. Maintain good relationship; menciptakan hubungan yang baik, penuh keakraban
      sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara guru pembimbing dengan peserta didik. Hal
      ini dapat dilaksanakan melalui berbagai cara yang tidak hanya terbatas pada hubungan
      kegiatan belajar mengajar saja, misalnya melalui kegiatan ekstra kurikuler, rekreasi dan
      situasi-situasi informal lainnya.
   3. Developing a desire for counseling; menciptakan suasana yang menimbulkan ke arah
      penyadaran peserta didik akan masalah yang dihadapinya. Misalnya dengan cara
      mendiskusikan dengan peserta didik yang bersangkutan tentang hasil dari suatu tes,
      seperti tes inteligensi, tes bakat, dan hasil pengukuran lainnya untuk dianalisis bersama
      serta diupayakan berbagai tindak lanjutnya.
   4. Melakukan analisis terhadap hasil belajar peserta didik, dengan cara ini bisa diketahui
      tingkat dan jenis kesulitan atau kegagalan belajar yang dihadapi peserta didik.
   5. Melakukan analisis sosiometris, dengan cara ini dapat ditemukan peserta didik yang
      diduga mengalami kesulitan penyesuaian sosial.

B. Identifikasi Masalah

Langkah ini merupakan upaya untuk memahami jenis, karakteristik kesulitan atau masalah yang
dihadapi peserta didik. Dalam konteks Proses Belajar Mengajar, permasalahan peserta didik
dapat berkenaan dengan aspek : (1) substansial – material; (2) struktural – fungsional; (3)
behavioral; dan atau (4) personality.
Untuk mengidentifikasi kasus dan masalah peserta didik, Prayitno dkk. telah mengembangkan
suatu instrumen untuk melacak masalah peserta didik, dengan apa yang disebut Alat Ungkap
Masalah (AUM). Instrumen ini sangat membantu untuk menemukan kasus dan mendeteksi
lokasi kesulitan yang dihadapi peserta didik, seputar aspek : (1) jasmani dan kesehatan; (2) diri
pribadi; (3) hubungan sosial; (4) ekonomi dan keuangan; (5) karier dan pekerjaan; (6) pendidikan
dan pelajaran; (7) agama, nilai dan moral; (8) hubungan muda-mudi; (9) keadaan dan hubungan
keluarga; dan (10) waktu senggang.

C. Diagnosis

Diagnosis merupakan upaya untuk menemukan faktor-faktor penyebab atau yang
melatarbelakangi timbulnya masalah peserta didik. Dalam konteks Proses Belajar Mengajar
faktor-faktor penyebab kegagalan belajar peserta didik, bisa dilihat dari segi input, proses,
ataupun out put belajarnya. W.H. Burton membagi ke dalam dua faktor yang mungkin dapat
menimbulkan kesulitan atau kegagalan belajar peserta didik, yaitu : (1) faktor internal; faktor
yang besumber dari dalam diri peserta didik itu sendiri, seperti : kondisi jasmani dan kesehatan,
kecerdasan, bakat, kepribadian, emosi, sikap serta kondisi-kondisi psikis lainnya; dan (2) faktor
eksternal, seperti : lingkungan rumah, lingkungan sekolah termasuk didalamnya faktor guru dan
lingkungan sosial dan sejenisnya.

D. Prognosis

Langkah ini dilakukan untuk memperkirakan apakah masalah yang dialami peserta didik masih
mungkin untuk diatasi serta menentukan berbagai alternatif pemecahannya, Hal ini dilakukan
dengan cara mengintegrasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil langkah kedua dan ketiga.
Proses mengambil keputusan pada tahap ini seyogyanya terlebih dahulu dilaksanakan konferensi
kasus, dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi siswa untuk
diminta bekerja sama guna membantu menangani kasus – kasus yang dihadapi.

E. Treatment

Langkah ini merupakan upaya untuk melaksanakan perbaikan atau penyembuhan atas masalah
yang dihadapi klien, berdasarkan pada keputusan yang diambil dalam langkah prognosis. Jika
jenis dan sifat serta sumber permasalahannya masih berkaitan dengan sistem pembelajaran dan
masih masih berada dalam kesanggupan dan kemampuan guru pembimbing atau konselor, maka
pemberian bantuan bimbingan dapat dilakukan oleh guru atau guru pembimbing itu sendiri
(intervensi langsung), melalui berbagai pendekatan layanan yang tersedia, baik yang bersifat
direktif, non direktif maupun eklektik yang mengkombinasikan kedua pendekatan tersebut.

Namun, jika permasalahannya menyangkut aspek-aspek kepribadian yang lebih mendalam dan
lebih luas maka selayaknya tugas guru atau guru pembimbing/konselor sebatas hanya membuat
rekomendasi kepada ahli yang lebih kompeten (referal atau alih tangan kasus).

F. Evaluasi dan Follow Up
Cara manapun yang ditempuh, evaluasi atas usaha pemecahan masalah seyogyanya tetap
dilakukan untuk melihat seberapa pengaruh tindakan bantuan (treatment) yang telah diberikan
terhadap pemecahan masalah yang dihadapi peserta didik.

Berkenaan dengan evaluasi bimbingan dan konseling, Depdiknas (2003) telah memberikan
kriteria-kriteria keberhasilan layanan bimbingan dan konseling yaitu:

   1. Berkembangnya pemahaman baru yang diperoleh peserta didik berkaitan dengan
      masalah yang dibahas;
   2. Perasaan positif sebagai dampak dari proses dan materi yang dibawakan melalui layanan,
      dan
   3. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik sesudah pelaksanaan
      layanan dalam rangka mewujudkan upaya lebih lanjut pengentasan masalah yang
      dialaminya.

Sementara itu, Robinson dalam Abin Syamsuddin Makmun (2004) mengemukakan beberapa
kriteria dari keberhasilan dan efektivitas layanan yang telah diberikan, yang terbagi ke dalam
kriteria yaitu kriteria keberhasilan yang tampak segera dan kriteria jangka panjang.

Kriteria keberhasilan tampak segera, diantaranya apabila:

   1. Peserta didik (klien) telah menyadari (to be aware of) atas adanya masalah yang dihadapi.
   2. Peserta didik (klien) telah memahami (self insight) permasalahan yang dihadapi.
   3. Peserta didik (klien) telah mulai menunjukkan kesediaan untuk menerima kenyataan diri
       dan masalahnya secara obyektif (self acceptance).
   4. Peserta didik (klien) telah menurun ketegangan emosinya (emotion stress release).
   5. Peserta didik (klien) telah menurun penentangan terhadap lingkungannya
   6. Peserta didik (klien) telah melai menunjukkan sikap keterbukaannya serta mau
       memahami dan menerima kenyataan lingkungannya secara obyektif.
   7. Peserta didik (klien) mulai menunjukkan kemampuannya dalam mempertimbangkan,
       mengadakan pilihan dan mengambil keputusan secara sehat dan rasional.
   8. Peserta didik (klien) telah menunjukkan kemampuan melakukan usaha –usaha perbaikan
       dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya, sesuai dengan dasar pertimbangan dan
       keputusan yang telah diambilnya.
   9. Sedangkan kriteria keberhasilan jangka panjang, diantaranya apabila:
   10. Peserta didik (klien) telah menunjukkan kepuasan dan kebahagiaan dalam kehidupannya
       yang dihasilkan oleh tindakan dan usaha-usahanya.
   11. Peserta didik (klien) telah mampu menghindari secara preventif kemungkinan-
       kemungkinan faktor yang dapat membawanya ke dalam kesulitan.
   12. Peserta didik (klien) telah menunjukkan sifat-sifat yang kreatif dan konstruktif, produktif,
       dan kontributif secara akomodatif sehingga ia diterima dan mampu menjadi anggota
       kelompok yang efektif.

Sumber:


Abin Syamsuddin Makmun. 2003. Psikologi Pendidikan. Bandung : PT Rosda Karya Remaja.
Depdiknas, 2004. Dasar Standarisasi Profesi Konseling. Jakarta : Bagian Proyek Peningkatan
Tenaga Akdemik Dirjen Dikti

Prayitno, dkk. 2004. Pedoman Khusus Bimbingan dan Konseling, Jakarta : Depdiknas.


Teknik Konseling Realitas
A. Konsep Dasar

Terapi Realitas merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana
dan bentuk bantuan langsung kepada konseli, yang dapat dilakukan oleh guru atau konselor di
sekolah daam rangka mengembangkan dan membina kepribadian/kesehatan mental konseli
secara sukses, dengan cara memberi tanggung jawab kepada konseli yang bersangkutan.

Terapi Realitas berprinsip seseorang dapat dengan penuh optimis menerima bantuan dari terapist
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan mampu menghadapi kenyataan tanpa
merugikan siapapun.




Terapi Realitas lebih menekankan masa kini, maka dalam memberikan bantuan tidak perlu
melacak sejauh mungkin pada masa lalunya, sehingga yang paling dipentingkan adalah
bagaimana konseli dapat memperoleh kesuksesan pada masa yang akan datang.

Adalah William Glasser sebagai tokoh yang mengembangkan bentuk terapi ini. Menurutnya,
bahwa tentang hakikat manusia adalah:

   1. Bahwa manusia mempunyai kebutuhan yang tunggal, yang hadir di seluruh
      kehidupannya, sehingga menyebabkan dia memiliki keunikan dalam kepribadiannnya.
   2. Setiap orang memiliki kemampuan potensial untuk tumbuh dan berkembang sesuai pola-
      pola tertentu menjadi kemampuan aktual. Karennya dia dapat menjadi seorang individu
      yang sukses.
   3. Setiap potensi harus diusahakan untuk berkembang dan terapi realitas berusaha
      membangun anggapan bahwa tiap orang akhirnya menentukan nasibnya sendiri

B. Ciri-Ciri Terapi Realitas

   1. Menolak adanya konsep sakit mental pada setiap individu, tetapi yang ada adalah
      perilaku tidak bertanggungjawab tetapi masih dalam taraf mental yang sehat.
   2. Berfokus pada perilaku nyata guna mencapai tujuan yang akan datang penuh optimisme.
   3. Berorientasi pada keadaan yang akan datang dengan fokus pada perilaku yang sekarang
      yang mungkin diubah, diperbaiki, dianalisis dan ditafsirkan. Perilaku masa lampau tidak
      bisa diubah tetapi diterima apa adanya, sebagai pengalaman yang berharga.
   4. Tidak menegaskan transfer dalam rangka usaha mencari kesuksesan. Konselor dalam
      memberikan pertolongan mencarikan alternatif-alternatif yang dapat diwujudkan dalam
      perilaku nyata dari berbagai problema yang dihadapi oleh konseli .
   5. Menekankan aspek kesadaran dari konseli yang harus dinyatakan dalam perilaku tentang
      apa yang harus dikerjakan dan diinginkan oleh konseli . Tanggung jawab dan perilaku
      nyata yang harus diwujudkan konseli adalah sesuatu yang bernilai dan bermakna dan
      disadarinya.
   6. Menghapuskan adanya hukuman yang diberikan kepada individu yang mengalami
      kegagalan., tetapi yang ada sebagai ganti hukuman adalah menanamkan disiplin yang
      disadari maknanya dan dapat diwujudkan dalam perilaku nyata.
   7. Menekankan konsep tanggung jawab agar konseli dapat berguna bagi dirinya dan bagi
      orang lain melalui perwujudan perilaku nyata.

C. Tujuan Terapi

   1. Menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri, supaya dapat menentukan dan
      melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata.
   2. Mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada,
      sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya.
   3. Mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah
      ditetapkan.
   4. Perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses,
      yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk
      mengubahnya sendiri.
   5. Terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran sendiri.

D. Proses Konseling (Terapi)

Konselor berperan sebagai:

   1. Motivator, yang mendorong konseli untuk: (a) menerima dan memperoleh keadaan nyata,
      baik dalam perbuatan maupun harapan yang ingin dicapainya; dan (b) merangsang klien
        untuk mampu mengambil keputusan sendiri, sehingga klien tidak menjadi individu yang
        hidup selalu dalam ketergantungan yang dapat menyulitkandirinya sendiri.
   2.   Penyalur tanggung jawab, sehingga: (a) keputusan terakhir berada di tangan konseli; (b)
        konseli sadar bertanggung jawab dan objektif serta realistik dalam menilai perilakunya
        sendiri.
   3.   Moralist; yang memegang peranan untuk menetukan kedudukan nilai dari tingkah laku
        yang dinyatakan kliennya. Konselor akan memberi pujian apabila konseli bertanggung
        jawab atas perilakunya, sebaliknya akan memberi celaan bila tidak dapat bertanggung
        jawab terhadap perilakunya.
   4.   Guru; yang berusaha mendidik konseli agar memperoleh berbagai pengalaman dalam
        mencapai harapannya.
   5.   Pengikat janji (contractor); artinya peranan konselor punya batas-batas kewenangan, baik
        berupa limit waktu, ruang lingkup kehidupan konseli yang dapat dijajagi maupun akibat
        yang ditimbulkannya.

Teknik-Teknik dalam Konseling

   1. Menggunakan role playing dengan konseli
   2. Menggunakan humor yang mendorong suasana yang segar dan relaks
   3. Tidak menjanjikan kepada konseli maaf apapun, karena terlebih dahulu diadakan
      perjanjian untuk melakukan perilaku tertentu yang sesuai dengan keberadaan klien.
   4. Menolong konseli untuk merumuskan perilaku tertentu yang akan dilakukannya.
   5. Membuat model-model peranan terapis sebagai guru yang lebih bersifat mendidik.
   6. Membuat batas-batas yang tegas dari struktur dan situasi terapinya
   7. Menggunakan terapi kejutan verbal atau ejekan yang pantas untuk mengkonfrontasikan
      konseli dengan perilakunya yang tak pantas.
   8.
   9. Ikut terlibat mencari hidup yang lebih efektif.


Konseling Humanistik
A. Konsep Dasar:

       Manusia sebagai makhluk hidup yang dapat menentukan sendiri apa yang ia kerjakan dan
        yang tidak dia kerjakan, dan bebas untuk menjadi apa yang ia inginkan. Setiap orang
        bertanggung jawab atas segala tindakannya.
       Manusia tidak pernah statis, ia selalu menjadi sesuatu yang berbeda, oleh karena itu
        manusia mesti berani menghancurkan pola-pola lama dan mandiri menuju aktualisasi diri
       Setiap orang memiliki potensi kreatif dan bisa menjadi orang kreatif. Kreatifitas
        merupakan fungsi universal kemanusiaan yang mengarah pada seluruh bentuk self
        expression.
B. Asumsi Perilaku Bermasalah

Gangguan jiwa disebabkan karena individu yang bersangkutan tidak dapat mengembangkan
potensinya. Dengan perkataan lain, pengalamannya tertekan.

C. Tujuan Konseling

   1. Mengoptimalkan kesadaran individu akan keberadaannya dan menerima keadaannya
      menurut apa adanya. Saya adalah saya
   2. Memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi cara berfikir, keyakinan serta pandangan-
      pandangan individu, yang unik, yang tidak atau kurang sesuai dengan dirinya agar
      individu dapat mengembangkan diri dan meningkatkan self actualization seoptimal
      mungkin.
   3. Menghilangkan hambatan-hambatan yang dirasakan dan dihayati oleh individu dalam
      proses aktualisasi dirinya.
   4. Membantu individu dalam menemukan pilihan-pilihan bebas yang mungkin dapat
      dijangkau menurut kondisi dirinya.

D. Deskripsi Proses Konseling

   1. Adanya hubungan yang akrab antara konselor dan konseli.
   2. Adanya kebebasan secara penuh bagi individu untuk mengemukakan problem dan apa
      yang diinginkannya.
   3. Konselor berusaha sebaik mungkin menerima sikap dan keluhan serta perilaku individu
      dengan tanpa memberikan sanggahan.
   4. Unsur menghargai dan menghormati keadaan diri individu dan keyakinan akan
      kemampuan individu merupakan kunci atau dasar yang paling menentukan dalam
      hubungan konseling.
   5. Pengenalan tentang keadaan individu sebelumnya beserta lingkungannya sangat
      diperlukan oleh konselor.

E. Teknik-Teknik Konseling
Teknik yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pendekatan ini yaitu teknik client centered
counseling, sebagaimana dikembangkan oleh Carl R. Rogers. meliputi: (1) acceptance
(penerimaan); (2) respect (rasa hormat); (3) understanding (pemahaman); (4) reassurance
(menentramkan hati); (5) encouragementlimited questioning (pertanyaan terbatas; dan (6)
reflection (memantulkan pernyataan dan perasaan). (memberi dorongan); (5)

Melalui penggunaan teknik-teknik tersebut diharapkan konseli dapat (1) memahami dan
menerima diri dan lingkungannya dengan baik; (2) mengambil keputusan yang tepat; (3)
mengarahkan diri; (4) mewujudkan dirinya.

Sumber:

Sayekti. 1997. Berbagai Pendekatan dalam Konseling. Yogyakarta: Menara Mass Offset

Sofyan S. Willis. 2007. Konseling Inpidual; Teori dan Praktek. Bandung: Alfabeta.

========


onseling
FaceBook di Sekolah, Kenapa Tidak?
A. Mengapa Konseling FaceBook?




Salah satu yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling di sekolah
adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Moh. Surya (2006) mengemukakan bahwa
sejalan dengan perkembangan teknologi komputer, interaksi antara konselor dengan individu
yang dilayaninya (klien) tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka tetapi dapat juga
dilakukan melalui hubungan secara virtual (maya) melalui internet, dalam bentuk “cyber
counseling”.

Untuk kegiatan cyber counseling, idealnya sekolah atau konselor yang bersangkutan dapat
menyediakan website tersendiri yang dipergunakan khusus untuk kepentingan Bimbingan dan
Konseling bagi para siswanya. Namun untuk saat ini upaya menyediakan website khusus untuk
kepentingan Bimbingan dan Konseling ini tampaknya di Indonesia masih menjadi kendala, baik
karena faktor biaya maupun kesiapan sumber daya. Oleh karena itu perlu dipikirkan cara yang
lebih praktis untuk menyediakan layanan cyber counseling ini. Salah satu alternatif yang
mungkin dapat ditempuh yakni melalui pemanfaatan FaceBook sebagai salah satu media
konseling.
Untuk memahami apa itu FaceBook, berikut ini sekilas informasi tentang Facebook yang
penulis ambil dari berbagai sumber. Wikipedia menginformasikan bahwa Facebook adalah situs
web jejaring sosial yang diluncurkan pada 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark
Zuckerberg, seorang lulusan Harvard dan mantan murid Ardsley High School. Keanggotaannya
pada awalnya dibatasi untuk siswa dari Harvard College. Dalam dua bulan selanjutnya,
keanggotaannya diperluas ke sekolah lain di wilayah Boston (Boston College, Boston
University, MIT, Tufts), Rochester, Stanford, NYU, Northwestern, dan semua sekolah yang
termasuk dalam Ivy League. Banyak perguruan tinggi lain yang selanjutnya ditambahkan
berturut-turut dalam kurun waktu satu tahun setelah peluncurannya. Akhirnya, orang-orang yang
memiliki alamat e-mail suatu universitas (seperti: .edu, .ac, .uk, dll) dari seluruh dunia dapat juga
bergabung dengan situs jejaring sosial ini.

Selanjutnya dikembangkan pula jaringan untuk sekolah-sekolah tingkat atas dan beberapa
perusahaan besar. Sejak 11 September 2006, orang dengan alamat e-mail apa pun dapat
mendaftar di Facebook. Pengguna dapat memilih untuk bergabung dengan satu atau lebih
jaringan yang tersedia, seperti berdasarkan sekolah, tempat kerja, atau wilayah geografis.

Hingga Juli 2007, situs ini memiliki jumlah pengguna terdaftar paling besar di antara situs-situs
yang berfokus pada sekolah dengan lebih dari 34 juta anggota aktif yang dimilikinya dari seluruh
dunia. Dari September 2006 hingga September 2007, peringkatnya naik dari posisi ke-60 ke
posisi ke-7 situs paling banyak dikunjungi, dan merupakan situs nomor satu untuk foto di
Amerika Serikat, mengungguli situs publik lain seperti Flickr, dengan 8,5 juta foto dimuat setiap
harinya.

Tak terkecuali di Indonesia, saat ini FaceBook telah menjadi trend yang banyak diminati oleh
semua kalangan sebagai media pertemanan secara online. Meski belakangan kehadirannya
sempat mengundang kontroversi dan nyaris diharamkan oleh sebagian para ulama karena
mungkin dianggap sudah terjadi distorsi dari tujuan awal kehadiran FaceBook sebagai media
pertemanan.

Trend penggunaan FaceBook di Indonesia memang sangat beragam, mulai dari sekedar ngobrol
ngalor-ngidul tak menentu hingga penyampaian informasi yang serba serius. Dari hasil
penelusuran dalam FaceBook yang pernah penulis lakukan ternyata sudah ada beberapa teman
konselor yang menjadi FaceBooker, namun tampaknya belum sepenuhnya keanggotaan dalam
FaceBook-nya dijadikan sebagai media yang dapat menunjang tugas dan pekerjaannya sebagai
konselor di sekolah.

Oleh karena itu, melalui tulisan ini, penulis berusaha menawarkan gagasan bagaimana
memanfaatkan kehadiran FaceBook sebagai salah satu media yang dapat mengoptimalkan peran
konselor di sekolah dalam rangka pemberian layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

B. Apa Konseling FaceBook itu?

Yang dimaksud dengan Konseling FaceBook di sini penulis artikan sebagai bantuan psikologis
kepada siswa (konseli) secara online melalui FaceBook agar siswa dapat memahami, menerima,
mengarahkan, mengaktualisasikan dan mengembangkan dirinya secara optimal.
Layanan yang diberikan melalui Konseling FaceBook ini bisa mencakup semua fungsi-fungsi
layanan bimbingan dan konseling, baik pencegahan, pemahaman, pengembangan, penempatan
atau bahkan pengentasan.

Fungsi pencegahan dan pemahaman dapat dilakukan melalui penyajian berbagai informasi yang
sekiranya dibutuhkan siswa. Dalam FaceBook disediakan fasilitas untuk menyajikan informasi
yang dapat diakses oleh seluruh komunitas.

Sumber informasi tidak hanya berasal dari konselor semata tetapi juga dimungkinkan bersumber
dari siswa untuk dibagikan kepada anggota komunitasnya. Informasi yang disajikan dapat juga
dilakukan dengan mengambil tautan (link) yang tersedia di internet, yang mungkin jauh lebih
kaya dibandingkan offline, baik untuk bidang pribadi, sosial, akademik maupun karier.

Fungsi pengembangan juga dapat dilakukan dalam FaceBook ini, misalnya membangun
kebiasaan interaksi sosial secara positif dengan komunitas FaceBook-nya, atau menyalurkan
berbagai pemikiran yang ada dalam diri setiap siswa dengan cara menuliskannya dalam
FaceBook yang dikelolanya.

Sementara fungsi pengentasan dapat dilakukan melalui chatting secara online yang telah
disediakan dalam FaceBook, dimana konselor dan konseli dapat berinteraksi langsung. Salah
satu keunggulan dari FaceBook yaitu adanya jaminan privacy, yang memungkinkan untuk
dilaksanakannya konseling perorangan, dengan terjaga kerahasiaannya. Fungsi pengentasan tidak
hanya melalui interaksi konselor-konseli (siswa), tetapi juga dilakukan antar konseli (siswa),
dimana siswa dapat saling berbagi dengan teman-teman yang dipercayainya.

Kendati demikian, kehadiran Program Konseling FaceBook di sekolah bukan dimaksudkan
menggeser konseling konvensional, tetapi lebih dimaksudkan untuk melengkapi dan menunjang
tugas-tugas pelayanan konseling konvensional agar pelayanan bimbingan dan konseling dapat
berjalan lebih efektif dan efisien.

C. Bagaimana Penyelenggaraan Konseling FaceBook itu?

Program Konseling FaceBook berbeda dengan keanggotaan dalam FaceBook pada umumnya,
didalamnya membutuhkan kegiatan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang
terorganisir, serta evaluasi yang jelas.

Dalam perencanaan, perlu dilakukan sosialisasi kepada berbagai pihak terkait, terutama kepada
siswa dan juga pihak manajemen sekolah, sehingga program Konseling FaceBook mendapat
dukungan dari berbagai pihak.

Dalam pelaksanaan, konselor bertindak sebagai Admin dari Program Konseling FaceBook di
sekolah, yang akan mengelola jalannya Program Konseling FaceBook. Selain itu, konselor juga
terutama bertindak sebagai tenaga ahli yang selalu siap memberikan bantuan psikologis kepada
anggota komunitas yang tergabung dalam Program Konseling FaceBook.
Program Konseling FaceBook juga perlu dilakukan evaluasi baik evaluasi program, proses
maupun produk. Data dari hasil evaluasi dapat digunakan untuk kepentingan perbaikan dan
pengembangan Program Konseling FaceBook berikutnya.

Secara teknis, berikut ini beberapa pemikiran penulis tentang bagaimana menyelenggarakan
Konseling FaceBook:

1. Pemahaman dan Penguasaan Konselor tentang FaceBook

Moh. Surya (2006) mengemukakan bahwa perkembangan dalam bidang teknologi komunikasi
menuntut kesiapan dan adaptasi konselor dalam penguasaan teknologi dalam melaksanakan
bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, untuk dapat menyelenggarakan Konseling FaceBook
ini, terlebih dahulu konselor perlu memahami seluk beluk dalam mengoperasikan FaceBook,
yang dapat dilakukan melalui belajar secara online melalui berbagai situs yang ada atau belajar
kepada pihak lain yang sudah terbiasa menggunakan FaceBook. Dalam Konseling FaceBook,
konselor bertindak sebagai Admin dari komunitas Bimbingan dan Konseling yang dikelolanya,
yang bertugas men-setting FaceBook yang dikelolanya dan bertanggung jawab penuh terhadap
kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan Konseling FaceBook

2. Keanggotaan

Idealnya keanggotaan Konseling FaceBook dapat diikuti oleh seluruh siswa (konseli) yang
menjadi tanggung jawab konselor yang bersangkutan, kendati demikian sebaiknya untuk
keanggotaan ini tidak perlu dipaksakan tetapi harus berdasarkan asas sukarela. Dalam hal ini
konselor berkewajiban mensosialisasikan program Konseling FaceBook kepada para siswanya
sehingga siswa terpahamkan dan dapat secara sukarela tertarik untuk bergabung dalam Program
Konseling FaceBook.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam keanggotaan Konseling FaceBook bahwa keanggotaan
dalam Konseling FaceBook seyogyanya bersifat eksklusif, artinya terbatas hanya bisa diikuti
oleh para siswa yang menjadi tanggung konselor yang bersangkutan. Oleh karena itu kepada
siswa, yang sudah bergabung dalam komunitas Konseling FaceBook sebaiknya tidak diijinkan
untuk meng-add (menambah) anggota secara sembarangan, karena menambahkan anggota secara
sembarangan dapat merusak kohesivitas kelompok yang sudah terbentuk.

3. Waktu PelayananKonseling

Salah satu kendala pelayanan konseling di sekolah saat ini adalah waktu pelayanan (khususnya
untuk kepentingan konseling perorangan) yang kerapkali berbenturan dengan kegiatan belajar-
mengajar siswa di kelas. Sementara jika pelayanan konseling dilakukan di luar jam efektif pun,
para konselor seringkali merasa berkeberatan, karena berbagai alasan tertentu. Oleh karena itu,
Konseling FaceBook tampaknya bisa dijadikan sebagai alternatif mengatasi benturan waktu ini.
Waktu pelayanan konseling melalui Konseling FaceBook bisa jauh lebih fleksibel. Untuk
kepentingan pelayanan kepada siswa (konseli) diharapkan konselor bisa menyediakan waktu
khusus online yang terjadwal, untuk memberikan kesempatan kepada siswa berinteraksi
langsung dengan konselor.
4. Menentukan Aturan Main (Rule of The Game)

Untuk menyelenggarakan Konseling FaceBook terlebih dahulu perlu dirumuskan aturan main
yang harus ditaati oleh konselor sebagai admin maupun siswa sebagai anggota. Selain aturan
main yang ditentukan oleh FaceBook (term of services) itu sendiri, juga perlu dibuat aturan
khusus terkait dengan penyelenggaraan Konseling FaceBook, yang didalamnya dapat terpenuhi
asas-asas konseling, misalnya: pemenuhan asas kerahasiaan dimana setiap siswa yang sudah
bergabung dalam komunitas Konseling FaceBook dapat berkomitmen untuk menjaga
kerahasiaan atas setiap informasi yang berkembang dalam Konseling FaceBook. Demikian pula
dengan pemenuhan asas-asas bimbingan dan konseling lainnya.


Teknik-Teknik Umum Konseling
Selain yang telah disampaikan dalam Teknik Umum I, terdapat teknik umum lainnya dapat
dihunakan dalam konseling, diantaranya:

A. Memimpin (leading)

Yaitu teknik untuk mengarahkan pembicaraan dalam wawancara konseling sehingga tujuan
konseling .

Contoh dialog :

Klien :” Saya mungkin berfikir juga tentang masalah hubungan dengan pacar. Tapi bagaimana
ya?”

Konselor : ” Sampai ini kepedulian Anda tertuju kuliah kuliah sambil bekerja. Mungkin Anda
tinggal merinci kepedulian itu. Mengenai pacaran apakah termasuk dalam kerangka kepedulian
Anda juga ?”




B. Fokus
Yaitu teknik untuk membantu klien memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Pada
umumnya dalam wawancara konseling, klien akan mengungkapkan sejumlah permasalahan yang
sedang dihadapinya. Oleh karena itu, konselor seyogyanya dapat membantu klien agar dia dapat
menentukan apa yang fokus masalah. Misalnya dengan mengatakan :

” Apakah tidak sebaiknya jika pokok pembicaraan kita berkisar dulu soal hubungan Anda
dengan orang tua yang kurang harmonis ”.

Ada beberapa yang dapat dilakukan, diantaranya :

   1. Fokus pada diri klien. Contoh : ” Tanti, Anda tidak yakin apa yang akan Anda lakukan ”.
   2. Fokus pada orang lain. Contoh : ” Roni, telah membuat kamu menderita, Terangkanlah
      tentang dia dan apa yang telah dilakukannya ?”
   3. Fokus pada topik. Contoh : ” Pengguguran kandungan ? Kamu memikirkan aborsi ?
      Pikirkanlah masak-masak dengan berbagai pertimbangan”.
   4. Fokus mengenai budaya. Contoh: ” Mungkin budaya menyerah dan mengalah pada laki-
      laki harus diatas sendiri oleh kaum wanita. Wanita tak boleh menjadi obyek laki-laki.”

C. Konfrontasi

Yaitu teknik yang menantang klien untuk melihat adanya inkonsistensi antara perkataan dengan
perbuatan atau bahasa badan, ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan, dan
sebagainya. Tujuannya adalah : (1) mendorong klien mengadakan penelitian diri secara jujur; (2)
meningkatkan potensi klien; (3) membawa klien kepada kesadaran adanya diskrepansi; konflik,
atau kontradiksi dalam dirinya.

Penggunaan teknik ini hendaknya dilakukan secara hati-hati, yaitu dengan : (1) memberi
komentar khusus terhadap klien yang tidak konsisten dengan cara dan waktu yang tepat; (2) tidak
menilai apalagi menyalahkan; (3) dilakukan dengan perilaku attending dan empati.

Contoh dialog :

Klien : ” Saya baik-baik saja”.(suara rendah, wajah murung, posisi tubuh gelisah).”

Konselor :” Anda mengatakan baik-baik saja, tapi kelihatannya ada yang tidak beres”. ”Saya
melihat ada perbedaan antara ucapan dengan kenyataan diri ”.

D. Menjernihkan (Clarifying)

Yaitu teknik untuk menjernihkan ucapan-ucapan klien yang samar-samar, kurang jelas dan agak
meragukan. Tujuannya adalah : (1) mengundang klien untuk menyatakan pesannya dengan jelas,
ungkapan kata-kata yang tegas, dan dengan alasan-alasan yang logis, (2) agar klien menjelaskan,
mengulang dan mengilustrasikan perasaannya.

Contoh dialog :
Klien : ” Perubahan yang terjadi di keluarga saya membuat saya bingung. Saya tidak mengerti
siapa yang menjadi pemimpin di rumah itu.”

Konselor : ”Bisakah Anda menjelaskan persoalan pokoknya ? Misalnya peran ayah, ibu, atau
saudara-saudara Anda.”

E. Memudahkan (facilitating)

Yaitu teknik untuk membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor
dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas. Contoh :

” Saya yakin Anda akan berbicara apa adanya, karena saya akan mendengarkan dengan sebaik-
baiknya.”

6. Diam

Teknik diam dilakukan dengan cara attending, paling lama 5 – 10 detik, komunikasi yang terjadi
dalam bentuk perilaku non verbal. Tujuannya adalah (1) menanti klien sedang berfikir; (2)
sevagai protes jika klien ngomong berbelit-belit; (3) menunjang perilaku attending dan empati
sehingga klien babas bicara.

Contoh dialog :

Klien :”Saya tidak senang dengan perilaku guru itu”

Konselor :”…………..” (diam)

Klien :” Saya..harus bagaimana.., Saya.. tidak tahu..

Konselor :”…………..” (diam)

F. Mengambil Inisiatif

Teknik ini dilakukan manakala klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam, dan
kurang parisipatif. Konselor mengajak klien untuk berinisiatif dalam menuntaskan diskusi.
Teknik ini bertujuan : (1) mengambil inisiatif jika klien kurang semangat; (2) jika klien lambat
berfikir untuk mengambil keputusan; (3) jika klien kehilangan arah pembicaraan.

Contoh:

” Baiklah, saya pikir Anda mempunyai satu keputusan namun masih belum keluar. Coba Anda
renungkan kembali”.

G. Memberi Nasehat
Pemberian nasehat sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Walaupun demikian, konselor
tetap harus mempertimbangkannya apakah pantas untuk memberi nasehat atau tidak. Sebab
dalam memberi nasehat tetap dijaga agar tujuan konseling yakni kemandirian klien harus tetap
tercapai.

Contoh respons konselor terhadap permintaan klien : ” Apakah hal seperti ini pantas saya untuk
memberi nasehat Anda ? Sebab, dalam hal seperti ini saya yakin Anda lebih mengetahuinya dari
pada saya.”

H. Merencanakan

Teknik ini digunakan menjelang akhir sesi konseling untuk membantu agar klien dapat membuat
rencana tindakan (action), perbuatan yang produktif untuk kemajuan klien.

Contoh :

” Nah, apakah tidak lebih baik jika Anda mulai menyusun rencana yang baik berpedoman hasil
pembicaraan kita sejak tadi ”

I. Menyimpulkan

Teknik ini digunakan untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang menyangkut : (1) bagaimana
keadaan perasaan klien saat ini, terutama mengenai kecemasan; (2) memantapkan rencana klien;
(3) pemahaman baru klien; dan (4) pokok-pokok yang akan dibicarakan selanjutnya pada sesi
berikutnya, jika dipandang masih perlu dilakukan konseling lanjutan.

J. Pemberian informasi

Sama halnya dengan nasehat, jika konselor tidak memiliki informasi sebaiknya dengan jujur
katakan bahwa dia mengetahui hal itu. Kalau pun konselor mengetahuinya, sebaiknya tetap
diupayakan agar klien mengusahakannya.


eknik-Teknik Khusus Konseling


                   Dalam konseling, di samping menggunakan teknik-teknik umum, dalam hal-
hal tertentu dapat menggunakan teknik-teknik khusus. Teknik-teknik khusus ini dikembangkan
dari berbagai pendekatan konseling, seperti pendekatan Behaviorisme, Rational Emotive
Theraphy, Gestalt dan sebagainya

Di bawah disampaikan beberapa teknik – teknik khusus konseling, yaitu :
1. Latihan Asertif

Teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri
bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Latihan ini terutama berguna di antaranya untuk
membantu individu yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung, kesulitan
menyatakan tidak, mengungkapkan afeksi dan respon posistif lainnya. Cara yang digunakan
adalah dengan permainan peran dengan bimbingan konselor. Diskusi-diskusi kelompok juga
dapat diterapkan dalam latihan asertif ini.

2. Desensitisasi Sistematis

Desensitisasi sistematis merupakan teknik konseling behavioral yang memfokukskan bantuan
untuk menenangkan klien dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan klien untuk
rileks. Esensi teknik ini adalah menghilangkan perilaku yang diperkuat secara negatif dan
menyertakan respon yang berlawanan dengan perilaku yang akan dihilangkan. Dengan
pengkondisian klasik respon-respon yang tidak dikehendaki dapat dihilangkan secara bertahap.
Jadi desensitisasi sistematis hakekatnya merupakan teknik relaksi yang digunakan untuk
menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif biasanya merupakan kecemasan, dan ia
menyertakan respon yang berlawanan dengan perilaku yang akan dihilangkan.

3. Pengkondisian Aversi

Teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Teknik ini dimaksudkan
untuk meningkatkan kepekaan klien agar mengamati respon pada stimulus yang disenanginya
dengan kebalikan stimulus tersebut. Stimulus yang tidak menyenangkan yang disajikan tersebut
diberikan secara bersamaan dengan munculnya perilaku yang tidak dikehendaki kemunculannya.
Pengkondisian ini diharapkan terbentuk asosiasi antara perilaku yang tidak dikehendaki dengan
stimulus yang tidak menyenangkan.

4. Pembentukan Perilaku Model

Teknik ini dapat digunakan untuk membentuk Perilaku baru pada klien, dan memperkuat
perilaku yang sudah terbentuk. Dalam hal ini konselor menunjukkan kepada klien tentang
perilaku model, dapat menggunakan model audio, model fisik, model hidup atau lainnya yang
teramati dan dipahami jenis perilaku yang hendak dicontoh. Perilaku yang berhasil dicontoh
memperoleh ganjaran dari konselor. Ganjaran dapat berupa pujian sebagai ganjaran sosial.

5. Permainan Dialog

Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogan dua kecenderungan
yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan under dog, misalnya :

      Kecenderungan orang tua lawan kecenderungan anak.
      Kecenderungan bertanggung jawab lawan kecenderungan masa bodoh.
      Kecenderungan “anak baik” lawan kecenderungan “anak bodoh”.
      Kecenderungan otonom lawan kecenderungan tergantung.
      Kecenderungan kuat atau tegar lawan kecenderungan lemah.

Melalui dialog yang kontradiktif ini, menurut pandangan Gestalt pada akhirnya klien akan
mengarahkan dirinya pada suatu posisi di mana ia berani mengambil resiko. Penerapan
permainan dialog ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik “kursi kosong”.

6. Latihan Saya Bertanggung Jawab

Merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima
perasaan-perasaannya dari pada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Dalam
teknik ini konselor meminta klien untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian klien
menambahkan dalam pernyataan itu dengan kalimat : “…dan saya bertanggung jawab atas hal
itu”.

Misalnya :

“Saya merasa jenuh, dan saya bertanggung jawab atas kejenuhan itu”

“Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan sekarang, dan saya bertanggung jawab atas
ketidaktahuan itu”.

“Saya malas, dan saya bertanggung jawab atas kemalasan itu”

Meskipun tampaknya mekanis, tetapi menurut Gestalt akan membantu meningkatkan kesadaraan
klien akan perasaan-perasaan yang mungkin selama ini diingkarinya.

7. Bermain Proyeksi

Proyeksi yaitu memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau
melihat atau menerimanya. Mengingkari perasaan-perasaan sendiri dengan cara
memantulkannya kepada orang lain. Sering terjadi, perasaan-perasaan yang dipantulkan kepada
orang lain merupakan atribut yang dimilikinya. Dalam teknik bermain proyeksi konselor
meminta kepada klien untuk mencobakan atau melakukan hal-hal yang diproyeksikan kepada
orang lain.

8. Teknik Pembalikan

Gejala-gejala dan perilaku tertentu sering kali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-
dorongan yang mendasarinya. Dalam teknik ini konselor meminta klien untuk memainkan peran
yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya.

Misalnya : konselor memberi kesempatan kepada klien untuk memainkan peran “ekshibisionis”
bagi klien pemalu yang berlebihan.

9. Bertahan dengan Perasaan
Teknik ini dapat digunakan untuk klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak
menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Konselor mendorong klien untuk tetap
bertahan dengan perasaan yang ingin dihindarinya itu.

Kebanyakan klien ingin melarikan diri dari stimulus yang menakutkan dan menghindari
perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini konselor tetap mendorong klien
untuk bertahan dengan ketakutan atau kesakitan perasaan yang dialaminya sekarang dan
mendorong klien untuk menyelam lebih dalam ke dalam tingkah laku dan perasaan yang ingin
dihindarinya itu.

Untuk membuka dan membuat jalan menuju perkembangan kesadaran perasaan yang lebih baru
tidak cukup hanya mengkonfrontasi dan menghadapi perasaan-perasaan yang ingin dihindarinya
tetapi membutuhkan keberanian dan pengalaman untuk bertahan dalam kesakitan perasaan yang
ingin dihindarinya itu.

10. Home work assigments,

Teknik yang dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri,
dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pola perilaku yang diharapkan.
Dengan tugas rumah yang diberikan, klien diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan
ide-ide dan perasaan-perasaan yang tidak rasional dan tidak logis, mempelajari bahan-bahan
tertentu yang ditugaskan untuk mengubah aspek-aspek kognisinya yang keliru, mengadakan
latihan-latihan tertentu berdasarkan tugas yang diberikan. Pelaksanaan home work assigment
yang diberikan konselor dilaporkan oleh klien dalam suatu pertemuan tatap muka dengan
konselor. Teknik ini dimaksudkan untuk membina dan mengembangkan sikap-sikap tanggung
jawab, kepercayaan pada diri sendiri serta kemampuan untuk pengarahan diri, pengelolaan diri
klien dan mengurangi ketergantungannya kepada konselor.

11. Adaptive

Teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien untuk secara terus-
menerus menyesuaikan dirinya dengan perilaku yang diinginkan. Latihan-latihan yang diberikan
lebih bersifat pendisiplinan diri klien.

12. Bermain peran

Teknik untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan (perasaan-perasaan
negatif) melalui suatu suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga klien dapat secara
bebas mengungkapkan dirinya sendiri melalui peran tertentu.

13. Imitasi

Teknik untuk menirukan secara terus menerus suatu model perilaku tertentu dengan maksud
menghadapi dan menghilangkan perilakunya sendiri yang negatif.
Alat Ungkap Masalah Siswa (AUM)


                   Salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru bimbingan dan
konseling (konselor) adalah memahami konseli secara mendalam, termasuk didalamnya adalah
memahami kemungkinan-kemungkinan masalah yang dihadapi konseli. Melalui pemahaman
yang adekuat tentang masalah-masalah yang dihadapi konseli, seorang konselor selanjutnya
dapat menentukan program layanan bimbingan dan konseling, baik yang bersifat preventif,
pengembangan maupun kuratif, sehingga pada gilirannya diharapkan upaya pemberian layanan
dapat berjalan lebih efektif.

Tentunya banyak cara untuk memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh konseli dan salah
satunya dapat dilakukan melalui penggunaan Alat Ungkap Masalah atau biasa disebut AUM.
Alat Ungkap Masalah adalah sebuah instrumen standar yang dikembangkan oleh Prayitno, dkk.
yang dapat digunakan dalam rangka memahami dan memperkirakan (bukan memastikan)
masalah-masalah yang dihadapi konseli. Alat Ungkap Masalah ini didesain untuk mengungkap
10 bidang masalah yang mungkin dihadapi konseli, Kesepuluh bidang masalah tersebut
mencakup: (1) Jasmani dan Kesehatan (JDK); (2) Diri Pribadi (DPI); (3) Hubungan Sosial
(HSO); (4) Ekonomi dan Keuangan (EKD); (5) Karier dan Pekerjaan (KDP); (6) Pendidikan dan
Pelajaran (PDP); (7) Agama, Nilai dan Moral (ANM); (8) Hubungan Muda Mudi (HMM); (9)
Keadaan dan Hubungan dalam Keluarga (KHK); dan (10) Waktu Senggang (WSG). Jumlah
keseluruhan item sebanyak 225.

Untuk kepentingan analisis data, telah disediakan software Aplikasi Program Alat Ungkap
Masalah dalam bentuk data base. Melalui analisis data berbasis komputer ini, kita dapat
mengakses informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi konseli secara individual maupun
secara kelompok dengan cepat, mudah dan akurat. Tentunya, setelah dilakukan input data
terlebih dahulu.

Sayangnya, Aplikasi Program yang sebagus ini belum bisa dibagikan secara gratis kepada para
guru bimbingan dan konseling (konselor) dan jika Anda ingin menggunakannya, Anda harus
memesannya kepada penyedia alat tersebut (vendor). Alat ini dilindungi password yang menurut
hemat penulis cenderung “over protection”, karena kesempatan yang diberikan untuk
menginstall ke komputer Anda hanya tiga kali, selanjutnya software ini tidak bisa digunakan lagi
atau Anda harus menghubungi penyedia yang bersangkutan. Kecuali kalau Anda orang yang
memang sangat paham tentang seluk beluk Aplikasi Program Komputer mungkin Anda bisa
membongkar password dan pembatasan aplikasi tersebut. Kendati demikian, di beberapa sekolah
telah berhasil memanfaatkan teknologi yang satu ini guna menunjang kelancaran, efektivitas dan
efisiensi layanan bimbingan dan konseling di sekolah.
Tautan di bawah ini berisi tentang contoh Lembar Jawaban dan Daftar Masalah dari Alat Ungkap
Masalah (AUM) untuk Siswa SMA. Anda dapat men-download materi tersebut, dan jangan lupa
berikan komentar Anda !


Konferensi Kasus untuk
Membantu Mengatasi Masalah Siswa




                      Konferensi kasus merupakan kegiatan pendukung atau pelengkap dalam
Bimbingan dan Konseling untuk membahas permasalahan siswa (konseli) dalam suatu
pertemuan, yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan dan
komitmen bagi terentaskannya permasalahan siswa (konseli).

Memang, tidak semua masalah yang dihadapi siswa (konseli) harus dilakukan konferensi kasus.
Tetapi untuk masalah-masalah yang tergolong pelik dan perlu keterlibatan pihak lain tampaknya
konferensi kasus sangat penting untuk dilaksanakan. Melalui konferensi kasus, proses
penyelesaian masalah siswa (konseli) dilakukan tidak hanya mengandalkan pada konselor di
sekolah semata, tetapi bisa dilakukan secara kolaboratif, dengan melibatkan berbagai pihak yang
dianggap kompeten dan memiliki kepentingan dengan permasalahan yang dihadapi siswa
(konseli).

Kendati demikian, pertemuan konferensi kasus bersifat terbatas dan tertutup. Artinya, tidak
semua pihak bisa disertakan dalam konferensi kasus, hanya mereka yang dianggap memiliki
pengaruh dan kepentingan langsung dengan permasalahan siswa (konseli) yang boleh dilibatkan
dalam konferensi kasus. Begitu juga, setiap pembicaraan yang muncul dalam konferensi kasus
bersifat rahasia dan hanya untuk diketahui oleh para peserta konferensi.

Konferensi kasus bukanlah sejenis “sidang pengadilan” yang akan menentukan hukuman bagi
siswa. Misalkan, konferensi kasus untuk membahas kasus narkoba yang dialami siswa X.
Keputusan yang diambil dalam konferensi bukan bersifat “mengadili” siswa yang bersangkutan,
yang ujung-ujungnya siswa dipaksa harus dikeluarkan dari sekolah, akan tetapi konferensi kasus
harus bisa menghasilkan keputusan bagaimana cara terbaik agar siswa tersebut bisa sembuh dari
ketergantungan narkoba.

B.                                                                              Tujuan
Secara umum, tujuan diadakan konferensi kasus yaitu untuk mengusahakan cara yang terbaik
bagi pemecahan masalah yang dialami siswa (konseli) dan secara khusus konferensi kasus
bertujuan untuk:

   1. mendapatkan konsistensi, kalau guru atau konselor ternyata menemukan berbagai
      data/informasi yang dipandang saling bertentangan atau kurang serasi satu sama lain
      (cross check data)
   2. mendapatkan konsensus dari para peserta konferensi dalam menafsirkan data yang cukup
      komprehensif dan pelik yang menyangkut diri siswa (konseli) guna memudahkan
      pengambilan keputusan
   3. mendapatkan pengertian, penerimaan, persetujuan dari komitmen peran dari para peserta
      konferensi tentang permasalahan yang dihadapi siswa (konseli) beserta upaya
      pengentasannya.

C.                                                                                     Prosedur
Konferensi kasus dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

   1. Kepala sekolah atau Koordinator BK/Konselor mengundang para peserta konferensi
      kasus, baik atas insiatif guru, wali kelas atau konselor itu sendiri. Mereka yang diundang
      adalah orang-orang yang memiliki pengaruh kuat atas permasalahan dihadapi siswa
      (konseli) dan mereka yang dipandang memiliki keahlian tertentu terkait dengan
      permasalahan yang dihadapi siswa (konseli), seperti: orang tua, wakil kepala sekolah,
      guru tertentu yang memiliki kepentingan dengan masalah siswa (konseli), wali kelas, dan
      bila perlu dapat menghadirkan ahli dari luar yang berkepentingan dengan masalah siswa
      (konseli), seperti: psikolog, dokter, polisi, dan ahli lain yang terkait.
   2. Pada saat awal pertemuan konferensi kasus, kepala sekolah atau konselor membuka acara
      pertemuan dengan menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan konferensi kasus dan
      permintaan komitmen dari para peserta untuk membantu mengentaskan masalah yang
      dihadapi siswa (konseli), serta menyampaikan pentingnya pemenuhan asas–asas dalam
      bimbingan dan konseling, khususnya asas kerahasiaan.
   3. Guru atau konselor menampilkan dan mendekripsikan permasalahan yang dihadapi siswa
      (konseli). Dalam mendekripsikan masalah siswa (konseli), seyogyanya terlebih dahulu
      disampaikan tentang hal-hal positif dari siswa (konseli), misalkan tentang potensi, sikap,
      dan perilaku positif yang dimiliki siswa (konseli), sehingga para peserta bisa melihat hal-
      hal positif dari siswa (konseli) yang bersangkutan. Selanjutnya, disampaikan berbagai
      gejala dan permasalahan siswa (konseli) dan data/informasi lainnya tentang siswa
      (konseli) yang sudah terindentifikasi/terinventarisasi, serta upaya-upaya pengentasan
      yang telah dilakukan sebelumnya.
   4. Setelah pemaparan masalah siswa (konseli), selanjutnya para peserta lain mendiskusikan
      dan dimintai tanggapan, masukan, dan konstribusi persetujuan atau penerimaan tugas dan
      peran masing-masing dalam rangka pengentasan/remedial atas masalah yang dihadapi
      siswa (konseli)
   5. Setelah berdiskusi atau mungkin juga berdebat, maka selanjutnya konferensi
      menyimpulkan beberapa rekomendas/keputusan berupa alternatif-alternatif untuk
      dipertimbangkan oleh konselor, para peserta, dan siswa (konseli) yang bersangkutan,
      untuk mengambil langkah-langkah penting berikutnya dalam rangka pengentasan
      masalah siswa (konseli).

C.           Beberapa          hal           yang         perlu          diperhatikan
Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan konferensi kasus,
antara lain:

   1. Diusahakan sedapat mungkin kegiatan konferensi kasus yang hendak dilaksanakan
      mendapat persetujuan dari kasus atau siswa (konseli) yang bersangkutan
   2. Siswa (konseli) yang bersangkutan boleh dihadirkan kalau dipandang perlu, boleh juga
      tidak, bergantung pada permasalahan dan kondisinya.
   3. Diusahakan sedapat mungkin pada saat mendeskripsikan dan mendikusikan masalah
      siswa (konseli) tidak menyebut nama siswa (konseli) yang bersangkutan, tetapi dengan
      menggunakan kode yang dipahami bersama.
   4. Dalam kondisi apa pun, kepentingan siswa (konseli) harus diletakkan di atas segala
      kepentingan lainnya.
   5. Peserta konferensi kasus menyadari akan tugas dan peran serta batas-batas kewenangan
      profesionalnya.
   6. Keputusan yang diambil dalam konferensi kasus berdasarkan pertimbangan-
      pertimbangan rasional, dengan tetap tidak melupakan aspek-aspek emosional, terutama
      hal-hal yang berkenaan dengan orang tua siswa (konseli) yang bersangkutan
   7. Setiap proses dan hasil konferensi kasus dicatat dan diadminsitrasikan secara tertib.


Contoh Studi
Kasus dalam Bimbingan dan Konseling
Bahan             ini       cocok              untuk          Sekolah          Menengah.
Nama                                       :                                      Slameto
Saya                  Dosen               di                UKSW                   salatiga
Tanggal:                       8                          Mei                         2002
Judul    Artikel:     Memahami    dan      Menolong      Siswa    Yang      Kurang      PD
Topik:          Studi        Kasus          Untuk           Bimbingan          Konseling.
Artikel:
DESKRIPSI KASUS
                Lia (bukan nama sebenarnya) adalah siswa kelas I SMU Favorit Salatiga yang
barusan naik kelas II. Ia berasal dari keluarga petani yang terbilang cukup secara sosial ekonomi
di desa pedalaman + 17 km di luar kota Salatiga, sebagai anak pertama semula orang tuanya
berkeberatan setamat SLTP anaknya melanjutkan ke SMU di Salatiga; orang tua sebetulnya
berharap agar anaknya tidak perlu susah-sudah melanjutkan sekolah ke kota, tapi atas bujukan
wali kelas anaknya saat pengambilan STTB dengan berat merelakan anaknya melanjutkan
sekolah. Pertimbangan wali kelasnya karena Lia terbilang cerdas diantara teman-teman yang lain
sehingga wajar jika bisa diterima di SMU favorit. Sejak diterima di SMU favorit di satu fihak
Lia bangga sebagai anak desa toh bisa diterima, tetapi di lain fihak mulai minder dengan teman-
temannya yang sebagian besar dari keluarga kaya dengan pola pergaulan yang begitu beda
dengan latar belakang Lia. Ia menganggap teman-teman dari keluarga kaya tersebut sebagai
orang yang egois, kurang bersahabat, pilih-pilih teman yang sama-sama dari keluarga kaya saja,
dan sombong. Makin lama perasaan ditolak, terisolik, dan kesepian makin mencekam dan mulai
timbul sikap dan anggapan sekolahnya itu bukan untuk dirinya tidak krasan, tetapi mau keluar
malu dengan orang tua dan temannya sekampung; terus bertahan, susah tak ada/punya teman
yang peduli. Dasar saya anak desa, anak miskin (dibanding teman-temannya di kota) hujatnya
pada diri sendiri. Akhirnya benar-benar menjadi anak minder, pemalu dan serta ragu dan takut
bergaul sebagaimana mestinya. Makin lama nilainya makin jatuh sehingga beban pikiran dan
perasaan makin berat, sampai-sampai ragu apakah bisa naik kelas atau tidak.

MEMAHAMI             LIA        DALAM           PERSPEKTIF         RASIONAL          EMOTIF
Menurut pandangan rasional emotif, manusia memiliki kemampuan inheren untuk berbuat
rasional ataupun tidak rasional, manusia terlahir dengan kecenderungan yang luar biasa kuatnya
berkeinginan dan mendesak agar supaya segala sesuatu terjadi demi yang terbaik bagi
kehidupannya dan sama sekali menyalahkan diri sendiri, orang lain, dan dunia apabila tidak
segera memperoleh apa yang diinginkannya. Akibatnya berpikir kekanak-kanakan (sebagai hal
yang manunusiawi) seluruh kehidupannya, akhirnya hanya kesulitan yang luar biasa besar
mampu mencapai dan memelihara tingkah laku yang realistis dan dewasa; selain itu manusia
juga mempunyai kecenderungan untuk melebih-lebihkan pentingnya penerimaan orang lain yang
justru menyebabkan emosinya tidak sewajarnya seringkali menyalahkan dirinya sendiri dengan
cara-cara pembawaannya itu dan cara-cara merusak diri yang diperolehnya. Berpikir dan merasa
itu sangat dekat dan dengan satu sama lainnya : pikiran dapat menjadi perasaan dan sebaliknya;
Apa yang dipikirkan dan atau apa yang dirasakan atas sesuatu kejadian diwujudkan dalam
tindakan/perilaku rasional atau irasional. Bagaimana tindakan/perilaku itu sangat mudah
dipengaruhi oleh orang lain dan dorongan-doronan yang kuat untuk mempertahankan diri dan
memuaskan diri sekalipun irasional.

Ciri-ciri irasional seseorang tak dapat dibuktikan kebenarannya, memainkan peranan Tuhan apa
saja yang dimui harus terjadi, mengontrol dunia, dan jika tidak dapat melakukannya dianggap
goblok dan tak berguna; menumbuhkan perasaan tidak nyaman (seperti kecemasan) yang
sebenarnya tak perlu, tak terlalu jelek/memalukan namun dibiarkan terus berlangsung, dan
menghalangi seseorang kembai ke kejadian awal dan mengubahnya. Bahkan akhirnya
menimbulkan perasaan tak berdaya pada diri yang bersangkutan. Bentuk-bentuk pikiran/perasaan
irasional tersebut misalnya : semua orang dilingkungan saya harus menyenangi saya, kalau ada
yang tidak senang terhadap saya itu berarti malapetaka bagi saya. Itu berarti salah saya, karena
saya tak berharga, tak seperti orang/teman-teman lainnya. Saya pantas menderita karena
semuanya itu.

Sehubungan dengan kasus, Lia sebetulnya terlahir dengan potensi unggul, ia menjadi bermasalah
karena perilakunya dikendalikan oleh pikiran/perasaan irasional; ia telah menempatkan harga diri
pada konsep/kepercayaan yang salah yaitu jika kaya, semua teman memperhatikan / mendukung,
peduli, dan lain-lain dan itu semua tidak ada/didapatkan sejak di SMU, sampai pada akhirnya
menyalahkan dirinya sendiri dengan hujatan dan penderitaaan serta mengisolir dirinya sendiri. Ia
telah berhasil membangun konsep dirinya secara tidak realistis berdasarkan anggapan yang salah
terhadap (dan dari) teman-teman lingkungannya. Ia menjadi minder, pemalu, penakut dan
akhirnya ragu-ragu keberhasilan/prestasinya kelak yang sebetulnya tidak perlu terjadi.

TUJUAN                      DAN                      TEKNIK                    KONSELING
Jika pemikiran Lia yang tidak logis / realistis (tentang konsep dirinya dan pandangannya
terhadap teman-temannya) itu diperangi maka dia akan mengubahnya. Dengan demikian tujuan
konseling adalah memerangi pemikiran irasional Lia yang melatar-belakangi ketakutan /
kecematannya yaitu konsep dirinya yang salah beserta sikapnya terhadap teman lain. Dalam
konseling konselor lebih bernuansa otoritatif : memanggil Lia, mengajak berdiskusi dan
konfrontasi langsung untuk mendorongnya beranjak dari pola pikir irasional ke rasional / logis
dan realistis melalui persuasif, sugestif, pemberian nasehat secara tepat, terapi dengan
menerapkan prinsip-prinsip belajar untuk PR serta bibliografi terapi.

Konseling kognitif : untuk menunjukkan bahwa Lia harus membongkar pola pikir irasional
tentang konsep harga diri yang salah, sikap terhadap sesama teman yang salah jika ingin lebih
bahagia dan sukses. Konselor lebih bergaya mengajar : memberi nasehat, konfrontasi langsung
dengan peta pikir rasional-irasoonal, sugesti dan asertive training dengan simulasi diri
menerapkan konsep diri yang benar dan sikap/ketergantungan pada orang lain yang
benar/rasional dilanjutkan sebagai PR melatih, mengobservasi dan evaluasi diri. Contoh : mulai
dari seseorang berharga bukan dari kekayaan atau jumlah dan status teman yang mendukung,
tetapi pada kasih Allah dan perwujudanNya. Allah mengasihi saya, karena saya berharga
dihadiratNya. Terhadap diri saya sendiri suatu saat saya senang, puas dan bangga, tetapi kadang-
kadang acuh-tak acuh, bahkan adakalanya saya benci, memaki-maki diri saya sendiri, sehingga
wajar dan realistis jika sejumlah 40 orang teman satu kelas misalnya ada + 40% yang baik, 50%
netral, hanya 10% saja yang membeci saya. Adalah tidak mungkin menuntut semua / setiap
orang setiap saat baik pada saya, dan seterusnya. Ide-ide ini diajarkan, dan dilatihkan dengan
pendekatan ilmiah.

Konseling emotif-evolatif untuk mengubah sistem nilai Lia dengan menggunakan teknik
penyadaran antara yang benar dan salah seperti pemberian contoh, bermain peran, dan pelepasan
beban agar Lia melepaskan pikiran dan perasaannya yang tidak rasional dan menggantinya
dengan yang rasional sebagai kelanjutan teknik kognitif di atas. Konseling behavioritas
digunakan untuk mengubah perilaku yang negatif dengan merobah akar-akar keyakinan Lia yang
irasional/tak logis kontrak reinforcemen, sosial modeling dan relaksasi/meditasi.
PENUTUP
Teori ini dalam menolong menggunakan pendekatan direct menggunakan nasehat yang ditandai
oleh menyerang masalah dengan intektual dan meyakinkan (koselor). Tekniknya jelas, teliti,
makin melihat/menyadari pikiran dan kata-kata yang terus menerus ditujukan kepada diri sendiri,
yang membawa kehancuran kepada diri sendiri. Cara konselor ialah dengan pendekatan yang
tegas, memintakan perhatian kepada pikiran-pikiran yang menjadi sebab gangguan itu dan
bagaimana pikiran dan kalimat itu beroperasi hingga membawa akibat yang merugikan. Konselor
selanjutnya menolong dia untuk memikir kembali, menantang, mendebat, menyebutkan kembali
kalimat-kalimat yang merugikan itu, dan dengan cara demikian ia membawa klien ke kesadaran
dan tilikan baru. Tetapi tilikan dan kesadaran tidak cukup. Ia harus dilatih untuk berpikir dan
berkata kepada diri sendiri hal-hal yang lebih positive dan realistik. Terapis mengajar klien untuk
berpikir betul dan bertindak efektif. Teknik yang dipakai bersifat eklektif dengan pertimbangan :

   1.   Ekonomis dari segi waktu baik bagi konselor maupun konseli.
   2.   Efektifitas teknis-teknis yang dipakai cocok untuk bermacam ragam konseli.
   3.   Kesegaran hasil yang dicapai.
   4.   Kedalaman dan tanah lama serta dapat dipakai konseli untuk mengkonseling dirinya
        sendiri kalah.

Kesimpulannya, penstrukturan kembali filosofis untuk merubah kepribadian yang salah
berfungsi menyangkut langkah-langkah sebagai berikut : (1) mengakui sepenuhnya bahwa kita
sebagian besar bertanggungjawab penciptaan masalah-masalah kita sendiri; (2) menerima
pengertian bahwa kita mempunyai kemampuan untuk merubah gangguan-gangguan secara
berarti; (3) menyadari bahwa problem-problem dan emosi kita berasal dari kepercayaan-
kepercayaan tidak rasional ; (4) mempersepsi dengan jelas kepercayaan-kepercayaan ini; (5)
menerima kenyataan bahwa, jika kita mengharap untuk berubah, kita lebih baik harus menangani
cara-cara tingkah laku dan emosi untuk tindak balasan kepada kepercayaan-kepercayaan kita dan
perasaan-perasan yang salah fungsi dan tindakan-tindakan yang mengikuti; dan (6)
mempraktekkan metode-metode RET untuk menghilangkan atau merubah konsekuensi-
konsekuensi yang terganggu pada sisa waktu hidup kita ini.

SUMBER
Aryatmi, S., 1991, Perspektif BK dan Penerapannya di Berbagai Institusi, Satya Wacana
Semarang.
Corey G., 1991/1995, Teori dan Praktek dari Konseling dan Psikoterapi (terjemahan Mulyarto),
IKIP                                      Semarang                                    Pres.
Prayitno, 1998, Konseling Pancawashita, progdi BK PPB, FIP, IKIP Padang
Rosjidan, 1998, Pengantar Teori-teori Konseling, Depdikbud Dirjen PT Proyek P2LPTK, Jakarta
Surya, M., 1988, Dasar-Dasar Konseling Pendidikan, Kota Kembang, Yogyakarta.


Posisi Pengembangan Diri
dalam Bimbingan dan Konseling
             Pengembangan diri sebagaimana dimaksud dalam KTSP merupakan wilayah
komplementer antara guru dan konselor. Penjelasan tentang pengembangan diri yang tertulis
dalam struktur kurikulum dijelaskan bahwa :

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru.
Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada konseli untuk mengembangkan
dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap konseli sesuai
dengan kondisi Sekolah/Madrasah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing
oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan
ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling
yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan
karir konseli.

Dari penjelasan yang disebutkan itu ada beberapa hal yang perlu memperoleh penegasan dan
reposisi terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal,
sehingga dapat menghindari kerancuan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor.

   1. Pengembangan diri bukan sebagai mata pelajaran, mengandung arti bahwa bentuk,
      rancangan, dan metode pengembangan diri tidak dilaksanakan sebagai sebuah adegan
      mengajar seperti layaknya pembelajaran bidang studi. Namun, manakala masuk ke dalam
      pelayanan pengembangan minat dan bakat tak dapat dihindari akan terkait dengan
      substansi bidang studi dan/atau bahan ajar yang relevan dengan bakat dan minat konseli
      dan disitu adegan pembelajaran akan terjadi. Ini berarti bahwa pelayanan pengembangan
      diri tidak semata-mata tugas konselor, dan tidak semata-mata sebagai wilayah bimbingan
      dan konseling.
   2. Pelayanan pengembangan diri dalam bentuk ekstra kurikuler mengandung arti bahwa di
      dalamnya akan terjadi diversifikasi program berbasis minat dan bakat yang memerlukan
      pelayanan pembina khusus sesuai dengan keahliannya. Inipun berarti bahwa pelayanan
      pengem-bangan diri tidak semata-mata tugas konselor, dan tidak semata-mata sebagai
      wilayah bimbingan dan konseling.
   3. Kedua hal di atas menunjukkan bahwa pengembangan diri bukan substitusi atau
      pengganti pelayanan bimbingan dan konseling, melainkan di dalamnya mengandung
      sebagian saja dari pelayanan (dasar, responsif, perencanaan individual) bimbingan dan
      konseling yang harus diperankan oleh konselor (periksa gambar 2).

Telaahan di atas menegaskan bahwa bimbingan dan konseling tetap sebagai bagian yang
terintegrasi dari sistem pendidikan (khususnya jalur pendidikan formal). Pelayanan
pengembangan diri yang terkandung dalam KTSP merupakan bagian dari kurikulum. Sebagian
dari pengembangan diri dilaksanakan melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Dengan
demikian pengembangan diri hanya merupakan sebgian dari aktivitas pelayanan bimbingan dan
konseling secara keseluruhan. Jika dilakukan telaahan anatomis terhadap posisi bimbingan dan
konseling pada jalur pendidikan formal dapat terlukiskan sebagai berikut (lihat gambar 1).
  Gambar 1. Posisi Bimbingan dan Konseling dan Kurikulum (KTSP) dalam Jalur Pendidikan
                                         Formal

Dapat ditegaskan di sini bahwa KTSP adalah salah satu subsistem pendidikan formal yang harus
bersinergi dengan komponen/subsitem lain yaitu manajemen dan bimbingan dan konseling
dalam upaya memfasilitasi konseli mencapai perkembangan optimum yang diwujudkan dalam
ukuran pencapaian standar kompetensi. Dengan demikian pengembangan diri tidak
menggantikan fungsi bimbingan dan konseling melainkan sebagai wilayah komplementer
dimana guru dan konselor memberikan kontribusi dalam pengembangan diri konseli.

=============

*)) Materi di atas merupakan salah satu bagian dari makalah yang disajikan oleh Dr. Uman
Suherman, M.Pd. pada acara seminar sehari Bimbingan dan Konseling yang diselenggarakan
oleh Universitas Kuningan bekerja sama dengan ABKIN Cabang Kabupaten Kuningan pada
tanggal 11 Maret 2008 bertempat di Aula Student Center UNIKU.


Pelayanan Bimbingan
pada Sekolah Standar Nasional
Oleh: Depdiknas




                          Pelayanan bimbingan sangat diperlukan agar potensi yang dimiliki oleh
peserta didik dapat dikembangkan secara optimal. Program bimbingan diarahkan untuk dapat menjaga
terjadinya keseimbangan dan keserasian dalam perkembangan intelektual, emosional dan sosial.
Selain itu program bimbingan diharapkan dapat mencegah dan mengatasi potensi-potensi negatif yang
dapat terjadi dalam proses pembelajaran pada SKM/SSN. Potensi negatif tersebut misalnya peserta didik
akan mudah frustasi karena adanya tekanan dan tuntutan untuk berprestasi, peserta didik menjadi
terasing atau agresif terhadap orang lain karena sedikit kesempatan untuk membentuk persahabatan
pada masanya, ataupun kegelisahan akibat harus menentukan keputusan karir lebih dini dari biasanya.
(Semiawan, 1997).


Layanan bimbingan diperlukan siswa untuk memenuhi kebutuhan individual anak baik secara psikologis
maupun untuk mengembangkan kecakapan sosial agar dapat berkembang optimal. Hal ini senada
dengan pendapat Leta Hollingworth yang dikutip Wahab (2004) yang mengindikasikan bahwa “gifted
children do have social/emotional needs meriting attention”. Ditegaskan bahwa betapa pentingnya
persoalan kebutuhan sosial/emosional anak berbakat memerlukan perhatian orang dewasa di
sekitarnya, karena boleh jadi kondisi demikian akan berpengaruh kepada kinerja dan aktivitas anak
dalam belajarnya.


Lain dengan Pirto (1994) yang mengedepankan model bimbingan yang dipandang memiliki efektifitas
tinggi untuk mengatasi masalah anak adalah multi model. Artinya tidak hanya menggunakan satu model
pendekatan karena diharapkan dengan model yang beragam lebih mampu mengatasi beberapa
persoalan yang dihadapi anak, terlebih-lebih dalam mengatasi aspek sosial maupun emosional.


Model lain dikemukakan oleh Wahab (2003) bahwa model pembimbingan yang dipandang memiliki
efektifitas tinggi untuk mengembangkan kecakapan sosial-pribadi peserta didik adalah development
model. Dengan model ini dapat membantu pengembangan potensi kecakapan sosial-pribadi yang
dimiliki peserta didik, sehingga mereka dapat mengendalikan perilaku sosial-emosionalnya secara
produktif. Dengan kata lain model layanan bimbingan yang dapat diberikan kepada peserta didik dalam
mengikuti program SKM/SSN adalah model perkembangan, multi model, development model yang
disesuaikan dengan karakter individual peserta didik agar perkembangan sosio-emosional mereka dapat
berkembang dengan baik terutama dalam menyelesaikan pendidikan.


Bimbingan tersebut dapat diupayakan dengan melakukan langkah seperti 1) Pertemuan rutin dengan
orang tua siswa untuk saling bertukar informasi, 2) Menghimpun berbagai data dari guru yang mengajar,
khususnya berkaitan dengan aktivitas siswa pada saat pembelajaran, 3) Menjaring data dari siswa
melalui daftar cek masalah, sosiometri kelas, angket maupun wawancara (Munandar, 2000).
=========


Sumber:

Depdiknas.2008. Model Penyelenggaraan Sekolah Kategori Mandiri /Sekolah Standar Nasional. Jakarta:
      Direktorat Pembinaan Sekolah Mengah Atas. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan
      Menengah


Peran Kepala Sekolah dalam
Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling
Keberhasilan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya ditentukan oleh
keahlian dan ketrampilan para petugas bimbingan dan konseling itu sendiri, namun juga sangat
ditentukan oleh komitmen dan keterampilan seluruh staf sekolah, terutama dari kepala sekolah
sebagai administrator dan supervisor.




Sebagai administrator, kepala sekolah bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan
seluruh program sekolah, khususnya program layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang
dipimpinnya. Karena posisinya yang sentral, kepala sekolah adalah orang yang paling
berpengaruh dalam pengembangan atau peningkatan pelayanan bimbingan dan konseling di
sekolahnya. Sebagai supervisor, kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan
program-program penilaian, penelitian dan perbaikan atau peningkatan layanan bimbingan dan
konseling. Ia membantu mengembangkan kebijakan dan prosedur-prosedur bagi pelaksanaan
program bimbingan dan konseling di sekolahnya.

Secara lebih terperinci, Dinmeyer dan Caldwell (dalam Kusmintardjo, 1992) menguraikan
peranan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di
sekolah, sebagai berikut:
   1. Memberikan support administratif, memberikan dorongan dan pimpinan untuk seluruh
       program bimbingan dan konseling;
   2. Menentukan staf yang memadai, baik segi profesinya maupun jumlahnya menurut
       keperluannya;
   3. Ikut serta dalam menetapkan dan menjelaskan peranan anggota-anggota stafnya;
   4. Mendelegasikan tanggung jawab kepada “guidance specialist” atau konselor dalam hal
       pengembangan program bimbingan dan konseling;
   5. Memperkenalkan peranan para konselor kepada guru-guru, murid-murid, orang tua
       murid, dan masyarakat melalui rapat guru, rapat sekolah, rapat orang tua murid atau
       dalam bulletin-buletin bimbingan dan konseling;
   6. Berusaha membentuk dan menjalin hubungan kerja yang kooperatif dan saling membantu
       antara para konselor, guru dan pihak lain yang berkepentingan dengan layanan
       bimbingan dan konseling;
   7. Menyediakan fasilitas dan material yang cukup untuk pelaksanaan bimbingan dan
       konseling;
   8. Memberikan dorongan untuk pengembangan lingkungan yang dapat meningkatkan
       hubungan antar manusia untuk menggalang proses bimbingan dan konseling yang efektif
       (dalam hal ini berarti kepala sekolah hendaknya menyadari bahwa bimbingan dan
       konseling terjadi dalam lingkungan secara global, termasuk hubungan antara staf dan
       suasana dalam kelas);
   9. Memberikan penjelasan kepada semua staf tentang program bimbingan dan konseling
       dan penyelenggaraan “in-service education” bagi seluruh staf sekolah;
   10. Memberikan dorongan dan semangat dalam hal pengembangan dan penggunaan waktu
       belajar untuk pengalaman-pengalaman bimbingan dan konseling, baik klasikal,
       kelompok maupun individual;
   11. Penanggung jawab dan pemegang disiplin di sekolah dengan memberdayakan para
       konselor dalam mengembangkan tingkah laku siswa, namun bukan sebagai penegak
       disiplin.

Sementara itu, Allen dan Christensen (dalam Kusmintardjo, 1992), mengemukakan peranan dan
tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah sebagai
berikut:

   1. Menyediakan fasilitas untuk keperluan penyelenggaraan bimbingan dan konseling;
   2. Memilih dan menentukan para konselor;
   3. Mengembangkan sikap-sikap yang favorable di antara para guru, murid, dan orang tua
      murid/masyarakat terhadap program bimbingan dan konseling;
   4. Mengadakan pembagian tugas untuk keperluan bimbingan dan konseling, misalnya para
      petugas untuk membina perpustakaan bimbingan, para petugas penyelenggara testing,
      dan sebagainya;
   5. Menyusun rencana untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan infomasi tentang
      pekerjaan/jabatan;
   6. Merencanakan waktu (jadwal) untuk kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling;
   7. Merencanakan program untuk mewawancarai murid dengan tidak mengganggu jalannya
      jadwal pelajaran sehari-sehari.
Dari uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa tugas kepala sekolah dalam
pengembangan program bimbingan dan konseling di sekolah ádalah sebagai berikut:

   1. Staff selection. Memilih staf yang mempunyai kepribadian dan pendidikan yang cocok
      untuk melaksanakan tugasnya. Termasuk disini mengadakan analisa untuk mengetahui
      apakah diantara staf yang ada terdapat orang yang sanggup melakukan tugas yang lebih
      spesialis.
   2. Description of staff roles. Menentukan tugas dan peranan dari anggota staf, dan membagi
      tanggung jawab. Untuk menentukan tugas-tugas ini kepala sekolah dapat meminta
      bantuan kepada anggota staf yang lain.
   3. Time and facilities. Mengusahakan dan mengalokasikan dana, waktu dan fasilitas
      untuk kepentingan program bimbingan dan konseling di sekolahnya.
   4. Interpretation of program. Menginterpretasikan program bimbingan dan konseling
      kepada murid-murid yang diberi pelayanan, kepada masyarakat yang membantu program
      bimbingan dan konseling. Dalam menginterpretasikan program bimbingan dan konseling
      mungkin perlu bantuan dari staf bimbingan dan konseling, tetapi tanggung jawab terletak
      pada kepala sekolah sebagai administrator. (R.N. Hatch dan B. Stefflre, dalam
      Kusmintardjo, 1992)

========

Sumber:

Adaptasi dari : Direktorat Tenaga Kependidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan. 2007. Manajemen Layanan Khusus Sekolah.


Peranan Kepala Sekolah, Guru dan Wali
Kelas dalam Layanan BK
Keberhasilan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah, tidak lepas dari peranan
berbagai pihak di sekolah. Selain Guru Pembimbing atau Konselor sebagai pelaksana utama,
penyelenggaraan Bimbingan dan konseling di sekolah, juga perlu melibatkan kepala sekolah,
guru mata pelajaran dan wali kelas.
A. Peran Kepala Sekolah

Kepala sekolah selaku penanggung jawab seluruh penyelenggaraan pendidikan di sekolah
memegang peranan strategis dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling di
sekolah. Secara garis besarnya, Prayitno (2004) memerinci peran, tugas dan tanggung jawab
kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling, sebagai berikut :

      Mengkoordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan berlangsung di sekolah,
       sehingga pelayanan pengajaran, latihan, dan bimbingan dan konseling merupakan suatu
       kesatuan yang terpadu, harmonis, dan dinamis.
      Menyediakan prasarana, tenaga, dan berbagai kemudahan bagi terlaksananya pelayanan
       bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien.
      Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program,
       penilaian dan upaya tidak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling.
      Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.
      Memfasilitasi guru pembimbing/konselor untuk dapat mengembangkan kemampuan
       profesionalnya, melalui berbagai kegiatan pengembangan profesi.
      Menyediakan fasilitas, kesempatan, dan dukungan dalam kegiatan kepengawasan yang
       dilakukan oleh Pengawas Sekolah Bidang BK.

B. Peran Guru Mata Pelajaran

Di sekolah, tugas dan tanggung jawab utama guru adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran
siswa. Kendati demikian, bukan berarti dia sama sekali lepas dengan kegiatan pelayanan
bimbingan dan konseling. Peran dan konstribusi guru mata pelajaran tetap sangat diharapkan
guna kepentingan efektivitas dan efisien pelayanan Bimbingan dan Konseling di sekolah.
Bahkan dalam batas-batas tertentu guru pun dapat bertindak sebagai konselor bagi siswanya.
Wina Senjaya (2006) menyebutkan salah satu peran yang dijalankan oleh guru yaitu sebagai
pembimbing dan untuk menjadi pembimbing baik guru harus memiliki pemahaman tentang anak
yang sedang dibimbingnya. Sementara itu, berkenaan peran guru mata pelajaran dalam
bimbingan dan konseling, Sofyan S. Willis (2005) mengemukakan bahwa guru-guru mata
pelajaran dalam melakukan pendekatan kepada siswa harus manusiawi-religius, bersahabat,
ramah, mendorong, konkret, jujur dan asli, memahami dan menghargai tanpa syarat. Prayitno
(2003) memerinci peran, tugas dan tanggung jawab guru-guru mata pelajaran dalam bimbingan
dan konseling adalah :

      Membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa
      Membantu guru pembimbing/konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan
       layanan bimbingan dan konseling, serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut.
      Mengalihtangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada
       guru pembimbing/konselor
      Menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing/konselor, yaitu siswa yang menuntut
       guru pembimbing/konselor memerlukan pelayanan pengajar /latihan khusus (seperti
       pengajaran/ latihan perbaikan, program pengayaan).
      Membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru-siswa dan hubungan siswa-
       siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan pembimbingan dan konseling.
      Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan
       layanan/kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti /menjalani layanan/kegiatan
       yang dimaksudkan itu.
      Berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa, seperti konferensi
       kasus.
      Membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan
       bimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjutnya.

C. Peran Wali Kelas

      Sebagai pengelola kelas tertentu dalam pelayanan bimbingan dan konseling, Wali Kelas
       berperan :
      Membantu guru pembimbing/konselor melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya di kelas
       yang menjadi tanggung jawabnya;
      Membantu Guru Mata Pelajaran melaksanakan peranannya dalam pelayanan bimbingan
       dan konseling, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya;
      Membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya dikelas yang
       menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti/menjalani layanan dan/atau kegiatan
       bimbingan dan konseling;
      Berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling, seperti konferensi
       kasus; dan
      Mengalihtangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada
       guru pembimbing/konselor.

Sumber:

Abin Syamsuddin Makmun. 2003. Psikologi Pendidikan. Bandung : PT Rosda Karya Remaja.

Prayitno, dkk. 2004. Pedoman Khusus Bimbingan dan Konseling, Jakarta : Depdiknas.

Sofyan S. Willis. 2004.Konseling Individual; Teori dan Praktek. Bandung : Alfabeta
Wina Senjaya. 2006. Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta:
      Kencana Prenada Media Group


Program Bimbingan dan Konseling di Sekola
h
A. Pengembangan Program BK

Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang terencana berdasarkan pengukuran
kebutuhan (need asessment) yang diwujudkan dalam bentuk program bimbingan dan konseling.
Program bimbingan dan konseling di sekolah dapat disusun secara makro untuk 3 (tiga) tahun,
meso 1 (satu) tahun dan mikro sebagai kegiatan operasional dan memfasilitasi kebutuhan-
kebutuhan khusus. Program menjadi landasan yang jelas terukur layanan profesional yang
diberikan oleh konselor di sekolah.

Program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan struktur program dan bimbingan dan
konseling perkembangan.

1. Komponen (Struktur) Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Struktur program bimbingan diklasifikasikan ke dalam empat jenis layanan, yaitu : (a) layanan
dasar bimbingan; (b) layanan responsif, (c) la- yanan perencanaan individual, dan (d) layanan
dukungan sistem. Keterkaitan keempat komponen program bimbingan dan konseling ini dapat
digambarkan pada gambar 1.




                             Gambar 1. Komponen Program BK
a. Layanan Dasar Bimbingan

1) Pengertian

Layanan dasar bimbingan diartikan sebagai “proses pemberian bantuan kepada semua siswa (for
all) melalui kegiatan-kegiatan secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis
dalam rangka membantu perkembangan dirinya secara optimal”.

2) Tujuan

Layanan ini bertujuan untuk membantu semua siswa agar memperoleh perkembangan yang
normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya, atau dengan
kata lain membantu siswa agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Secara
rinci tujuan layanan dirumuskan sebagai upaya untuk membantu siswa agar : (1) memiliki
kesadaran (pemahaman) tentang diri dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, sosial budaya
dan agama), (2) mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab
atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya, (3)
mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya, dan (4) mampu mengembangkan
dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya.

3) Materi

Untuk mencapai tujuan tersebut, kepada siswa disajikan materi layanan yang menyangkut aspek-
aspek pribadi, sosial, belajar dan karir. Semua ini berkaitan erat dengan upaya membantu siswa
dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Materi layanan dasar bimbingan dapat diambil
dari berbagai sumber, seperti majalah, buku, dan koran. Materi yang diberikan, disamping
masalah yang menyangkut pengembangan sosial-pribadi, dan belajar, juga materi yang
dipandang utama bagi siswa SLTP/SLTA, yaitu yang menyangkut karir. Materi-materi tersebut,
di antaranya : (a) fungsi agama bagi kehidupan, (b) pemantapan pilihan program studi, (c)
keterampilan kerja profesional, (d) kesiapan pribadi (fisik-psikis, jasmaniah-rohaniah) dalam
menghadapi pekerjaan, (e) perkembangan dunia kerja, (f) iklim kehidupan dunia kerja, (g) cara
melamar pekerjaan, (h) kasus-kasus kriminalitas, (i) bahayanya perkelahian masal (tawuran), dan
(j) dampak pergaulan bebas. Materi lainnya yang dapat diberikan kepada para siswa adalah
sebagai berikut:

      Pengembangan self-esteem.
      Pengembangan motif berprestasi.
      Keterampilan pengambilan keputusan.
      Keterampilan pemecahan masalah.
      Keterampilan hubungan antar pribadi atau berkomunikasi.
      Memahami keragaman lintas budaya.
      Perilaku yang bertanggung jawab.

b. Layanan Responsif

1) Pengertian
Layanan responsif merupakan “pemberian bantuan kepada siswa yang memiliki kebutuhan dan
masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera”.

2) Tujuan

Tujuan layanan responsif adalah membantu siswa agar dapat memenuhi kebutuhannya dan
memecahkan masalah yang dialaminya atau membantu siswa yang mengalami hambatan,
kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya.

Tujuan layanan ini dapat juga dikemukakan sebagai upaya untuk mengintervensi masalah-
masalah atau kepedulian pribadi siswa yang muncul segera dan dirasakan saat itu, berkenaan
dengan masalah sosial-pribadi, karir, dan atau masalah pengembangan pendidikan.

3) Materi

Materi layanan responsif bergantung kepada masalah atau kebutuhan siswa. Masalah dan
kebutuhan siswa berkaitan dengan keinginan untuk memahami tentang suatu hal karena
dipandang penting bagi perkembangan dirinya yang positif. Kebutuhan ini seperti kenginan
untuk memperoleh informasi tentang bahaya obat terlarang, minuman keras, narkotika,
pergaulan bebas dan sebagainya.

Masalah siswa lainnya adalah yang berkaitan dengan berbagai hal yang dialami atau dirasakan
mengganggu kenyamanan hidupnya atau menghambat perkembangan dirinya yang positif,
karena tidak terpenuhi kebutuhannya, atau gagal dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya.
Masalah siswa pada umumnya tidak mudah diketahui secara langsung tetapi dapat dipahami
melalui gejala-gejala perilaku yang ditampilkannya.

Masalah (gejala masalah) yang mungkin dialami siswa di antaranya : (a) merasa cemas tentang
masa depan, (b) merasa rendah hati, (c) berperilaku impulsif (kekanak-kanakan atau melakukan
sesuatu tanpa mempertimbangkannya secara matang), (d) membolos dari sekolah, (e) malas
belajar, (f) kurang memiliki kebiasaan belajar yang positif, (g) kurang bisa bergaul, (h) prestasi
belajar rendah, (i) malas beribadah, (j) masalah pergaulan bebas (free sex), (k) masalah tawuran,
(l) manajemen stress, dan (m) masalah dalam keluarga.

Untuk memahami kebutuhan dan masalah siswa dapat ditempuh dengan cara menganalisis data
siswa, baik yang bersumber dari inventori tugas-tugas perkembangan (ITP), angket siswa,
wawancara, observasi, sosiometri, daftar hadir siswa, leger, psikotes dan daftar masalah siswa
atau alat ungkap masalah (AUM).

c. Layanan Perencanaan Individual

1) Pengertian

Layanan ini diartikan “proses bantuan kepada siswa agar mampu merumuskan dan melakukan
aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depannya berdasarkan pemahaman akan
kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia
di lingkungannya”.

2) Tujuan

Layanan perencanaan individual bertujuan untuk membantu siswa agar (1) memiliki pemahaman
tentang diri dan lingkungannya, (2) mampu merumuskan tujuan, perencanaan, atau pengelolaan
terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir,
dan (3) dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah
dirumuskannya.

Tujuan layanan perencanaan individual ini dapat juga dirumuskan sebagai upaya memfasilitasi
siswa untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan
pengembangan sosial-pribadi oleh dirinya sendiri. Isi atau materi perencanaan individual adalah
hal-hal yang menjadi kebutuhan siswa untuk memahami secara khusus tentang perkembangan
dirinya sendiri. Dengan demikian meskipun perencanaan individual ditujukan untuk memandu
seluruh siswa, layanan yang diberikan lebih bersifat individual karena didasarkan atas
perencanaan, tujuan dan keputusan yang ditentukan oleh masing-masing siswa. Melalui layanan
perencanaan individual, siswa dapat:

      Mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan, merencanakan karir, dan
       mengembangkan kemampuan sosial-pribadi, yang didasarkan atas pengetahuan akan
       dirinya, informasi tentang sekolah, dunia kerja, dan masyarakatnya.
      Menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka pencapaian tujuannya.
      Mengukur tingkat pencapaian tujuan dirinya.
      Mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya.

3) Materi

Materi layanan perencanaan individual berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik,
karir, dan sosial-pribadi. Materi pengembangan aspek (a) akademik meliputi : memanfaatkan
keterampilan belajar, melakukan pemilihan pendidikan lanjutan atau pilihan jurusan, memilih
kursus atau pelajaran tambahan yang tepat, dan memahami nilai belajar sepanjang hayat; (b)
karir meliputi : mengeksplorasi peluang-peluang karir, mengeksplorasi latihan-latihan pekerjaan,
memahami kebutuhan untuk kebiasaan bekerja yang positif; dan (c) sosial-pribadi meliputi :
pengembangan konsep diri yang positif, dan pengembangan keterampilan sosial yang efektif.

d. Layanan Dukungan Sistem

Ketiga komponen program, merupakan pemberian layanan BK kepada siswa secara langsung.
Sedangkan dukungan sistem merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen yang
secara tidak langsung memberikan bantuan kepada siswa atau memfasilitasi kelancaran
perkembangan siswa. Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan
untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh
melalui pengembangan profesinal; hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, staf
ahli/penasehat, masyarakat yang lebih luas; manajemen program; penelitian dan pengembangan
(Thomas Ellis, 1990).

Program ini memberikan dukungan kepada guru pembimbing dalam memperlancar
penyelenggaraan layanan diatas. Sedangkan bagi personel pendidik lainnya adalah untuk
memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. Dukungan sistem ini meliputi
dua aspek, yaitu : (1) pemberian layanan, dan (2) kegiatan manajemen.

1) Pemberian Layanan Konsultasi/Kolaborasi

Pemberian layanan menyangkut kegiatan guru pembimbing (konselor) yang meliputi (a)
konsultasi dengan guru-guru, (b) menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau
masyarakat, (c) berpartisipasi dalam merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah, (d) bekerjasama
dengan personel sekolah lainnya dalam rangka mencisekolahakan lingkungan sekolah yang
kondusif bagi perkembangan siswa, (e) melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang
berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling.

2) Kegiatan Manajemen

Kegiatan manajemen merupakan berbagai upaya untuk memantapkan, memelihara, dan
meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan (a)
pengembangan program, (b) pengembangan staf, (c) pemanfaatan sumber daya, dan (d)
pengembangan penataan kebijakan.

Secara operasional program disusun secara sistematis sebagai berikut :

      Rasional berisi latar belakang penyusunan pogram bimbingan didasarkan atas landasan
       konseptual, hukum maupun empirik
      Visi da misi, berisi harapan yang diinginkan dari layanan Bk yang mendukung visi , misi
       dan tujuan sekolah
      Kebutuhan layanan bimbingan, berisi data kebutuhan siswa, pendidik dan isntitusi
       terhadap layanan bimbingan. Data diperoleh dengan mempergunakan instrumen yang
       dapat dipertanggungjawabkan
      Tujuan, berdasarkan kebutuhan ditetapkan kompetensi yang dicapai siswa berdasarkan
       perkembangan
      Komponen program: (1) layanan dasar, program yang secara umum dibutuhkan oleh
       seluruh siswa pertingkatan kelas; (2) layanan responsif, program yang secara khusus
       dibutuhakn untuk membatu para siswa yang memerlukan layanan bantuan khusus; (3)
       layanan perencanaan individual, program yang mefasilitasi seluruh siswa memiliki
       kemampuan mengelola diri dan merancang masa depan; dan (4) dukungan sistem,
       kebijakan yang mendukung keterlaksanaan program, program jejaring baik internal
       sekolah maupun eksternal
      Rencana operasional kegiatan
      Pengembagan tema atau topik (silabus layanan)
      Pengembangan satuan layanan bimbingan
      Evaluasi
      Anggaran

Program disusun bersama oleh personil bimbingan dan konseling dengan memperhatikan
kebutuhan siswa, mendukung kebutuhan pendidik untuk memfasilitasi pelayanan perkembangan
siswa secara optimal dalam pembelajaran dan mendukung pencapaian tujuan, misi dan visi
sekolah. Program yang telah disusun disampaikan pada semua pendidik di sekolah pada rapat
dinas agar terkembang jejaring layanan yang optimal.

Terkait dengan peran pengawas sekolah, pengawas dapat melakukan pembinaan dan pengawasan
“apakah sekolah memiliki program bimbingan dan konseling?”. Pimpinan sekolah dan personil
bimbingan (guru pembimbing/konselor) harus didorong untuk menyusun program bimbingan.
Jika program sudah ada personil bimbingan dan pimpinan sekolah didorong untuk melakukan
kajian apakah program sudah memfasilitasi kebutuhan peserta didik dan mendukung
ketercapaian visi, misi dan tujuan sekolah. Pengawas juga mendorong pimpinan sekolah dan
konselor untuk menyampaikan program pada rapat dinas sekolah sehingga semua pendidik di
lingkungan sekolah mengetahui, memahami dan dapat mengembangkan jejaring dalam peran
fungsinya masing-masing.

[Diambil dari: Depdiknas.2008. Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Bahan Belajar Mandiri
Pelatihan Pengawas Sekolah), Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan. Direktorat Jenderal
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan]


Program Bimbingan dan Konseling
A. Program Bimbingan dan Konseling

Program pelayanan Bimbingan dan Konseling di sekolah disusun berdasarkan kebutuhan peserta
didik (need assessment) yang diperoleh melalui aplikasi instrumentasi, dengan substansi program
pelayanan mencakup: (1) empat bidang, (2) jenis layanan dan kegiatan pendukung, (3) format
kegiatan, sasaran pelayanan (4) , dan (5) volume/beban tugas konselor.
Program pelayanan Bimbingan dan Konseling pada masing-masing satuan sekolah/madrasah
dikelola dengan memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan program antarkelas dan
antarjenjang kelas, dan mensinkronisasikan program pelayanan Bimbingan dan Konseling
dengan kegiatan pembelajaran mata pelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler, serta
mengefektifkan      dan     mengefisienkan   penggunaan      fasilitas    sekolah/    madrasah.
Dilihat dari jenisnya, program Bimbingan dan Konseling terdiri 5 (lima) jenis program, yaitu:

   1. Program Tahunan, yaitu program pelayanan Bimbingan dan Konseling meliputi seluruh
      kegiatan selama satu tahun untuk masing-masing kelas di sekolah/madrasah.
   2. Program Semesteran, yaitu program pelayanan Bimbingan dan Konseling meliputi
      seluruh kegiatan selama satu semester yang merupakan jabaran program tahunan.
   3. Program Bulanan, yaitu program pelayanan Bimbingan dan Konseling meliputi seluruh
      kegiatan selama satu bulan yang merupakan jabaran program semesteran.
   4. Program Mingguan, yaitu program pelayanan Bimbingan dan Konseling meliputi seluruh
      kegiatan selama satu minggu yang merupakan jabaran program bulanan.
   5. Program Harian, yaitu program pelayanan Bimbingan dan Konseling yang dilaksanakan
      pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Program harian merupakan jabaran dari
      program mingguan dalam bentuk satuan layanan (SATLAN) dan atau satuan kegiatan
      pendukung (SATKUNG) >Bimbingan dan Konseling.

B. Manajemen Bimbingan dan Konseling

Secara keseluruhan manajemen Bimbingan dan Konseling mencakup tiga kegiatan utama, yaitu :
(1) perencanaan; (2) pelaksanaan, dan (3)penilaian

1. Perencanaan

Perencanaan kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling mengacu pada program tahunan yang
telah dijabarkan ke dalam program semesteran, bulanan serta mingguan. Perencanaan kegiatan
pelayanan Bimbingan dan Konseling harian yang merupakan penjabaran dari program mingguan
disusun dalam bentuk SATLAN dan SATKUNG yang masing-masing memuat: (a) sasaran
layanan/kegiatan pendukung; (b) substansi layanan/kegiatan pendukung; (c) jenis
layanan/kegiatan pendukung, serta alat bantu yang digunakan;(d pelaksana layanan/kegiatan
pendukung dan pihak-pihak yang terlibat; dan (e) waktu dan tempat.

Rencana kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling mingguan meliputi kegiatan di dalam
kelas dan di luar kelas untuk masing-masing kelas peserta didik yang menjadi tanggung jawab
konselor. Satu kali kegiatan layanan atau kegiatan pendukung Bimbingan dan Konseling
berbobot ekuivalen 2 (dua) jam pembelajaran. Volume keseluruhan kegiatan pelayanan
Bimbingan dan Konseling dalam satu minggu minimal ekuivalen dengan beban tugas wajib
konselor di sekolah/ madrasah.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Bersama pendidik dan personil sekolah/madrasah lainnya, konselor berpartisipasi secara aktif
dalam kegiatan pengembangan diri yang bersifat rutin, insidental dan keteladanan. Program
pelayanan Bimbingan dan Konseling yang direncanakan dalam bentuk SATLAN dan
SATKUNG dilaksanakan sesuai dengan sasaran, substansi, jenis kegiatan, waktu, tempat, dan
pihak-pihak yang terkait.

Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Bimbingan dan Konseling dapat dilakukan di dalam dan di luar
jam pelajaran, yang diatur oleh konselor dengan persetujuan pimpinan sekolah/madrasah.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling di dalam jam pembelajaran
sekolah/madrasah dapat berbentuk: (1) kegiatan tatap muka secara klasikal; dan (2) kegiatan non
tatap muka. Kegiatan tatap muka secara klasikal dengan peserta didik untuk menyelenggarakan
layanan informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, kegiatan instrumentasi, serta
layanan/kegiatan lain yang dapat dilakukan di dalam kelas. Volume kegiatan tatap muka klasikal
adalah 2 (dua) jam per kelas per minggu dan dilaksanakan secara terjadwal. Sedangkan kegiatan
non tatap muka dengan peserta didik untuk menyelenggarakan layanan konsultasi, kegiatan
konferensi kasus, himpunan data, kunjungan rumah, pemanfaatan kepustakaan, dan alih tangan
kasus.

Kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling di luar jam pembelajaran sekolah/madrasah dapat
berbentuk kegiatan tatap muka maupun non tatap muka dengan peserta didik, untuk
menyelenggarakan layanan orientasi, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling
kelompok, dan mediasi, serta kegiatan lainnya yang dapat dilaksanakan di luar kelas. Satu kali
kegiatan layanan/pendukung Bimbingan dan Konseling di luar kelas/di luar jam pembelajaran
ekuivalen dengan 2 (dua) jam pembelajaran tatap muka dalam kelas. Kegiatan pelayanan
Bimbingan dan Konseling di luar jam pembelajaran sekolah/madrasah maksimum 50% dari
seluruh kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling, diketahui dan dilaporkan kepada
pimpinan sekolah/madrasah. Setiap kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling dicatat dalam
laporan pelaksanaan program (LAPELPROG)..

C. Penilaian Kegiatan

Penilaian kegiatan bimbingan dan konseling terdiri dua jenis yaitu: (1) penilaian hasil; dan (2)
penilaian proses. Penilaian hasil kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling dilakukan
melalui:

   1. Penilaian segera (LAISEG), yaitu penilaian pada akhir setiap jenis layanan dan kegiatan
      pendukung Bimbingan dan Konseling untuk mengetahui perolehan peserta didik yang
      dilayani.
   2. Penilaian jangka pendek (LAIJAPEN), yaitu penilaian dalam waktu tertentu (satu
      minggu sampai dengan satu bulan) setelah satu jenis layanan dan atau kegiatan
      pendukung Bimbingan dan Konseling diselenggarakan untuk mengetahui dampak
      layanan/kegiatan terhadap peserta didik.
   3. Penilaian jangka panjang (LAIJAPANG), yaitu penilaian dalam waktu tertentu (satu
      bulan sampai dengan satu semester) setelah satu atau beberapa layanan dan kegiatan
      pendukung Bimbingan dan Konseling diselenggarakan untuk mengetahui lebih jauh
      dampak layanan dan atau kegiatan pendukung Bimbingan dan Konseling terhadap peserta
      didik.
Sedangkan penilaian proses dilakukan melalui analisis terhadap keterlibatan unsur-unsur
sebagaimana tercantum di dalam SATLAN dan SATKUNG, untuk mengetahui efektifitas dan
efesiensi pelaksanaan kegiatan.

Hasil penilaian kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling dicantumkan dalam LAPELPROG
Hasil kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling secara keseluruhan dalam satu semester
untuk setiap peserta didik dilaporkan secara kualitatif.


Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konsel
ing
Strategi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling terkait dengan empat komponen program
yaitu: (1) layanan dasar; (2) layanan responsif; (3) perencanaan individual; dan (4) dukungan
sistem.

1. Strategi untuk Layanan Dasar Bimbingan

a. Bimbingan Klasikal

Layanan dasar diperuntukkan bagi semua siswa. Hal ini berarti bahwa dalam peluncuran
program yang telah dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para
siswa di kelas. Secara terjadwal, konselor memberikan layanan bimbingan kepada para siswa.
Kegiatan layanan dilaksanakan melalui pemberian layanan orientasi dan informasi tentang
berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi siswa. Layanan orientasi pada umumnya
dilaksanakan pada awal pelajaran, yang diperuntukan bagi para siswa baru, sehingga memiliki
pengetahuan yang utuh tentang sekolah yang dimasukinya. Kepada siswa diperkenalkan tentang
berbagai hal yang terkait dengan sekolah, seperti : kurikulum, personel (pimpinan, para guru, dan
staf administrasi), jadwal pelajaran, perpustakaan, laboratorium, tata-tertib sekolah, jurusan
(untuk SLTA), kegiatan ekstrakurikuler, dan fasilitas sekolah lainnya. Sementara layanan
informasi merupakan proses bantuan yang diberikan kepada para siswa tentang berbagai aspek
kehidupan yang dipandang penting bagi mereka, baik melalui komunikasi langsung, maupun
tidak langsung (melalui media cetak maupun elektronik, seperti : buku, brosur, leaflet, majalah,
dan internet). Layanan informasi untuk bimbingan klasikal dapat mempergunakan jam
pengembangan diri. Agar semua siswa terlayani kegiatan bimbingan klasikal perlu terjadwalkan
secara pasti untuk semua kelas.

b. Bimbingan Kelompok

Konselor memberikan layanan bimbingan kepada siswa melalui kelompok-kelompok kecil (5
s.d. 10 orang). Bimbingan ini ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para siswa. Topik
yang didiskusikan dalam bimbingan kelompok ini, adalah masalah yang bersifat umum (common
problem) dan tidak rahasia, seperti : cara-cara belajar yang efektif, kiat-kiat menghadapi ujian,
dan mengelola stress. Layanan bimbingan kelompok ditujukan untuk mengembangkan
keterampilan atau perilaku baru yang lebih efektif dan produktif.
c. Berkolaborasi dengan Guru Mata Pelajaran atau Wali Kelas

Program bimbingan akan berjalan secara efektif apabila didukung oleh semua pihak, yang dalam
hal ini khususnya para guru mata pelajaran atau wali kelas. Konselor berkolaborasi dengan guru
dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang siswa (seperti prestasi belajar,
kehadiran, dan pribadinya), membantu memecahkan masalah siswa, dan mengidentifikasi aspek-
aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran. Aspek-aspek itu di antaranya :
(a) menciptakan sekolah dengan iklim sosio-emosional kelas yang kondusif bagi belajar siswa;
(b) memahami karakteristik siswa yang unik dan beragam; (c) menandai siswa yang diduga
bermasalah; (d) membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar melalui program remedial
teaching; (e) mereferal (mengalihtangankan) siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan
konseling kepada guru pembimbing; (f) memberikan informasi tentang kaitan mata pelajaran
dengan bidang kerja yang diminati siswa; (g) memahami perkembangan dunia industri atau
perusahaan, sehingga dapat memberikan informasi yang luas kepada siswa tentang dunia kerja
(tuntutan keahlian kerja, suasana kerja, persyaratan kerja, dan prospek kerja); (h) menampilkan
pribadi yang matang, baik dalam aspek emosional, sosial, maupun moral-spiritual (hal ini
penting, karena guru merupakan “figur central” bagi siswa); dan (i) memberikan informasi
tentang cara-cara mempelajari mata pelajaran yang diberikannya secara efektif.

d. Berkolaborasi (Kerjasama) dengan Orang Tua

Dalam upaya meningkatkan kualitas peluncuran program bimbingan, konselor perlu melakukan
kerjasama dengan para orang tua siswa. Kerjasama ini penting agar proses bimbingan terhadap
siswa tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga oleh orang tua di rumah. Melalui kerjasama
ini memungkinkan terjadinya saling memberikan informasi, pengertian, dan tukar pikiran antar
konselor dan orang tua dalam upaya mengembangkan potensi siswa atau memecahkan masalah
yang mungkin dihadapi siswa. Untuk melakukan kerjasama dengan orang tua ini, dapat
dilakukan beberapa upaya, seperti : (1) kepala sekolah atau komite sekolah mengundang para
orang tua untuk datang ke sekolah (minimal satu semester satu kali), yang pelaksanaannnya
dapat bersamaan dengan pembagian rapor, (2) sekolah memberikan informasi kepada orang tua
(melalui surat) tentang kemajuan belajar atau masalah siswa, dan (3) orang tua diminta untuk
melaporkan keadaan anaknya di rumah ke sekolah, terutama menyangkut kegiatan belajar dan
perilaku sehari-harinya.

2. Strategi untuk Layanan Responsif

a. Konsultasi

Konselor memberikan layanan konsultasi kepada guru, orang tua, atau pihak pimpinan sekolah
dalam rangka membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada para siswa.

b. Konseling Individual atau Kelompok

Pemberian layanan konseling ini ditujukan untuk membantu para siswa yang mengalami
kesulitan, mengalami hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Melalui
konseling, siswa (klien) dibantu untuk mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, penemuan
alternatif pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan secara lebih tepat. Konseling ini
dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Konseling kelompok dilaksanakan untuk
membantu siswa memecahkan masalahnya melalui kelompok. Dalam konseling kelompok ini,
masing-masing siswa mengemukakan masalah yang dialaminya, kemudian satu sama lain saling
memberikan masukan atau pendapat untuk memecahkan masalah tersebut.

c. Referal (Rujukan atau Alih Tangan)

Apabila konselor merasa kurang memiliki kemampuan untuk menangani masalah klien, maka
sebaiknya dia mereferal atau mengalihtangankan klien kepada pihak lain yang lebih berwenang,
seperti psikolog, psikiater, dokter, dan kepolisian. Klien yang sebaiknya direferal adalah mereka
yang memiliki masalah, seperti depresi, tindak kejahatan (kriminalitas), kecanduan narkoba, dan
penyakit kronis.

d. Bimbingan Teman Sebaya (Peer Guidance/Peer Facilitation)

Bimbingan teman sebaya ini adalah bimbingan yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa yang
lainnya. Siswa yang menjadi pembimbing sebelumnya diberikan latihan atau pembinaan oleh
konselor. Siswa yang menjadi pembimbing berfungsi sebagai mentor atau tutor yang membantu
siswa lain dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, baik akademik maupun non-
akademik. Di samping itu dia juga berfungsi sebagai mediator yang membantu konselor dengan
cara memberikan informasi tentang kondisi, perkembangan, atau masalah siswa yang perlu
mendapat layanan bantuan bimbingan atau konseling.

3. Strategi untuk Layanan Perencanaan Individual

a. Penilaian Individual atau Kelompok (Individual or small-group Appraisal)

Yang dimaksud dengan penilaian ini adalah konselor bersama siswa menganalisis dan menilai
kemampuan, minat, keterampilan, dan prestasi belajar siswa. Dapat juga dikatakan bahwa
konselor membantu siswa menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya, yaitu yang menyangkut
pencapaian tugas-tugas perkembangannya, atau aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier.
Melalui kegiatan penilaian diri ini, siswa akan memiliki pemahaman, penerimaan, dan
pengarahan dirinya secara positif dan konstruktif.

b. Individual or Small-Group Advicement

Konselor memberikan nasihat kepada siswa untuk menggunakan atau memanfaatkan hasil
penilaian tentang dirinya, atau informasi tentang pribadi, sosial, pendidikan dan karir yang
diperolehnya untuk (1) merumuskan tujuan, dan merencanakan kegiatan (alternatif kegiatan)
yang menunjang pengembangan dirinya, atau kegiatan yang berfungsi untuk memperbaiki
kelemahan dirinya; (2) melakukan kegiatan yang sesuai dengan tujuan atau perencanaan yang
telah ditetapkan, dan (3) mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukannya.

4.   Strategi untuk Dukungan Sistem
a. Pengembangan Professional

Konselor secara terus menerus berusaha untuk “meng-update” pengetahuan dan keterampilannya
melalui (1) in-service training, (2) aktif dalam organisasi profesi, (3) aktif dalam kegiatan-
kegiatan ilmiah, seperti seminar dan workshop (lokakarya), atau (4) melanjutkan studi ke
program yang lebih tinggi (Pascasarjana).

b. Pemberian Konsultasi dan Berkolaborasi

Konselor perlu melakukan konsultasi dan kolaborasi dengan guru, orang tua, staf sekolah
lainnya, dan pihak institusi di luar sekolah (pemerintah, dan swasta) untuk memperoleh
informasi, dan umpan balik tentang layanan bantuan yang telah diberikannya kepada para siswa,
menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi perkembangan siswa, melakukan referal,
serta meningkatkan kualitas program bimbingan dan konseling. Dengan kata lain strategi ini
berkaitan dengan upaya sekolah untuk menjalin kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat yang
dipandang relevan dengan peningkatan mutu layanan bimbingan. Jalinan kerjasama ini seperti
dengan pihak-pihak (1) instansi pemerintah, (2) instansi swasta, (3) organisasi profesi, seperti
ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia), (4) para ahli dalam bidang tertentu yang
terkait, seperti psikolog, psikiater, dokter, dan orang tua siswa, (5) MGBK (Musyawarah Guru
Bimbingan dan Konseling), dan (6) Depnaker (dalam rangka analisis bursa kerja/lapangan
pekerjaan).

c. Manajemen Program

Suatu program layanan bimbingan dan konseling tidak mungkin akan tercisekolaha,
terselenggara, dan tercapai bila tidak memiliki suatu sistem pengelolaan (manajemen) yang
bermutu, dalam arti dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah. Mengenai arti manajemen itu
sendiri Stoner (1981) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “Management is the process
of planning, organizing, leading and controlling the efforts of organizing members and of using
all other organizational resources to achieve stated organizational goals”.

Berikut diuraikan aspek-aspek sistem manajemen program layanan bimbingan dan konseling.

1) Kesepakatan Manajemen

Kesepakatan manajemen atas program bimbingan dan konseling sekolah diperlukan untuk
mejamin implementasi program dan strategi peluncuran dalam memenuhi kebutuhana siwa dapat
dilakukan secara efektif. Kesepakatan ini menyangkut pula proses meyakinkan dan
mengembangkan komitmen semua pihak di lingkungan sekolah bahwa program bimbingan dan
konseling sebagai bagian terpadu dari keseluruhan program sekolah.

2) Keterlibatan Stakeholder

Komite Sekolah sebagai representasi masyarakat atau stakeholder memerlukan penyadaran dan
pemahaman akan keberadaan dan pentingnya layanan bimbingan dan konseling di sekolah.
3) Manajemen dan Penggunaan Data

Program bimbingan dan konseling komprehensif didukung oleh data. Penggunaan data di dalam
layanan bimbingan dan konseling akan menjamin setiap siswa memperoleh manfaat dari layanan
bimbingan dan konseling. Konselor harus menunjukkan bahwa setiap aktivitas
diimplementasikan sebagai bagian dari keutuhan program bimbingan dan konseling yang
didasarkan atas analisis cermat terhadap kebutuhan, prestasi, dan data terkait siswa lainnya. Data
yang diperoleh dan digunakan perlu diadministrasikan dengan baik dan cermat. Manajemen data
dilakukan secara manual maupun komputer. Dalam era teknologi informasi, manjemen data
siswa dilakukan secara komputer. Database siswa perlu dibangun dan dikembangkan agar
perkembangan setiap siswa dapat dengan mudah dimonitor. Penggunaan data siswa dan
lingkungan sekolah yang tertata dan dikelola dengan baik untuk kepentingan memonitor
kemajuan siswa, akan menjamin seluruh siswa menerima apa yang mereka perlukan untuk
keberhasilan sekolah. Konselor harus cermat dalam mengumpulkan, menganalisis, dan
menafsirkan data. Kemajuan perkembangan siswa dapat dimonitor dari : prestasi belajar, data
yang terkait dengan prestasi belajar, dan data tingkat penguasaan tugas-tugas perkembangan atau
kompetensi.

4) Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan (action plans) diperlukan untuk menjamin peluncuran program bimbingan dan
konseling dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien. Rencana kegiatan adalah uraian detil
dari program yang menggambarkan struktur isi program, baik kegiatan di sekolah maupun luar
sekolah, untuk memfasilitasi siswa mencpai tugas perkembangan atau kompetensi.

5) Pengaturan Waktu

Berapa banyak waktu yang diperlukan untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling
dalam setiap komponen program perlu dirancang dengan cermat. Perencanaan waktu ini
didasarkan kepada isi program dan dukungan manajemen yang harus dilakukan oleh konselor.
Sebagai contoh, misalnya 80% waktu digunakan untuk melayanai siswa secara langsung dan
20% digunakan untuk dukungan manajerial. Porsi waktu untuk peluncuran masing-masing
komponen program dapat ditetapkan sesuai dengan pertimbangan sekolah. Misalnya:

      Layanan dasar (30-40%),
      Responsif (15-25%),
      Perencanaan individual (25-35%),
      Dukungan sistem (10-15%).

Ini contoh, dan setiap sekolah bisa mengembangkan sendiri. Dalam konteks Kurikulum Berbasis
Kompetensi dan Bimbingan dan Konseling Perkembangan, perlu ditetapkan waktu secara
terjadwal untuk layanan bimbingan dan konseling klasikal.

6) Kalender Kegiatan
Program bimbingan dan konseling sekolah yang telah dituangkan ke dalam rencana kegiatan
perlu dijadwalkan ke dalam bentuk kalender kegiatan. Kalender kegiatan mencakup kalender
tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan.

7) Jadwal Kegiatan

Program bimbingan dapat dilaksanakan dalam bentuk (a) kontak langsung, dan (b) tanpa kontak
langsung dengan siswa. Untuk kegiatan kontak langsung yang dilakukan secara klasikal di kelas
(layanan dasar) perlu dialokasikan waktu terjadwal 1 – 2 jam pelajaran per-kelas per-minggu.
Mengenai jadwal kegiatan bimbingan, dewasa ini sudah mendapat legalitas pemerintah, yaitu
dengan terbitnya Peraturan Menteri Diknas No. 22 Tahun 2006. Dalam struktur kurikulum yang
termaktub dalam Permen tersebut, tercantum materi pengembangan diri selama 2 jam/minggu,
yang berlaku bagi semua satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam implementasinya,
materi pengembangan diri dilakukan oleh konselor. Sementara kegiatan langsung yang dilakukan
secara individual dan kelompok dapat dilakukan di ruang bimbingan, dengan menggunakan
jadwal di luar jam pelajaran. Adapun kegiatan bimbingan tanpa kontak langsung dengan siswa
dapat dilaksanakan melalui tulisan (seperti buku-buku, brosur, atau majalah dinding), kunjungan
rumah (home visit), konferensi kasus (case conference), dan alih tangan (referal).

  Anggaran

Perencanaan anggaran merupakan komponen penting dari manajemen bimbingan dan konseling.
Perlu dirancang dengan cermat berapa anggaran yang diperlukan untuk mendukung
implementasi program. Anggaran ini harus masuk ke dalam Anggaran dan Belanja Sekolah.

9) Penyiapan Fasilitas

Fasilitas yang diharapkan tersedia di sekolah ialah ruangan tempat bimbingan yang khusus dan
teratur, serta perlengkapan lain yang memungkinkan tercapainya proses layanan bimbingan dan
konseling yang bermutu. Ruangan hendaknya sedemikian rupa sehingga di satu segi para siswa
yang berkunjung ke ruangan tersebut merasa senang, aman dan nyaman, serta segi lain di
ruangan tersebut dapat dilaksanakan layanan dan kegiatan bimbingan lainnya sesuai dengan
asas-asas dan kode etik bimbingan dan konseling. Terkait dengan fasilitas bimbingan dan
konseling, disini dapat dikemukakan tentang unsur-unsurnya, yaitu : (1) tempat kegiatan, yang
meliputi ruang kerja konselor, ruang layanan konseling dan bimbingan kelompok, ruang tunggu
tamu, ruang tenaga administrasi, dan ruang perpustakaan; (2) instrumen dan kelengkapan
administrasi, seperti : angket siswa dan orang tua, pedoman wawancara, pedoman observasi,
format konseling, format satuan layanan, dan format surat referal; (3) Buku-buku panduan, buku
informasi tentang studi lanjutan atau kursus-kursus, modul bimbingan, atau buku materi layanan
bimbingan, buku program tahunan, buku program semesteran, buku kasus, buku harian, buku
hasil wawancara, laporan kegiatan layanan, data kehadiran siswa, leger BK, dan buku realisasi
kegiatan BK; (4) perangkat elektronik (seperti komputer, dan tape recorder); dan (5) filing
kabinet (tempat penyimpanan dokumentasi dan data siswa).

Di dalam ruangan itu hendaknya juga dapat disimpan segenap perangkat instrumen bimbingan
dan konseling, himpunan data siswa, dan berbagai data serta informasi lainnya. Ruangan tersebut
hendaknya juga mampu memuat berbagai penampilan, seperti penampilan informasi pendidikan
dan jabatan, informasi tentang kegiatan ekstra kurikuler, dan sebagainya. Yang tidak kalah
penting ialah, ruangan itu hendaklah nyaman yang menyebabkan para pelaksana bimbingan dan
konseling betah bekerja. Kenyamanan itu merupakan modal utama bagi kesuksesan pelayanan
yang terselenggara. Sarana yang diperlukan untuk penunjang layanan bimbingan dan konseling
adalah sebagai berikut.

(1) Alat pengumpul data, baik tes maupun non-tes.

Alat pengumpul data berupa tes yaitu: tes inteligensi, tes bakat khusus, tes bakat sekolah,
tes/inventori kepribadian, tes/inventori minat, dan tes prestasi belajar. Alat pengumpul data yang
berupa non-tes yaitu: pedoman observasi, catatan anekdot, daftar cek, skala penilaian, alat-alat
mekanis, pedoman wawancara, angket, biografi dan autobiografi, dan sosiometri.

(2) Alat penyimpan data, khususnya dalam bentuk himpunan data.

Alat penyimpan data itu dapat berbentuk kartu, buku pribadi dan map. Bentuk kartu ini dibuat
sedemikian rupa dengan ukuran-ukuran serta warna tertentu, sehingga mudah untuk disimpan
dalam filling cabinet. Untuk menyimpan berbagai keterangan, informasi atau pun data untuk
masing-masing siswa, maka perlu disediakan map pribadi. Mengingat banyak sekali aspek-aspek
data siswa yang perlu dan harus dicatat, maka diperlukan adanya suatu alat yang dapat
menghimpun data secara keseluruhan yaitu buku pribadi.

(3) Kelengkapan penunjang teknis, seperti data informasi, paket bimbingan, alat bantu
bimbingan Perlengkapan administrasi, seperti alat tulis menulis, format rencana satuan layanan
dan kegiatan pendukung serta blanko laporan kegiatan, blanko surat, kartu konsultasi, kartu
kasus, blanko konferensi kasus, dan agenda surat.

10) Pengendalian

Pengendalian adalah salah satu aspek penting dalam manajemen program layanan bimbingan dan
konseling. Dalam pengendalian program, koordinator sebagai pemimpin lembaga atau unit
bimbingan dan konseling hendaknya memiliki sifat sifat kepemimpinan yang baik yang dapat
memungkinkan tercisekolahanya suatu komunikasi yang baik dengan seluruh staf yang ada.
Personel-personel yang terlibat di dalam program, hendaknya benar-benar memiliki tanggung
jawab, baik tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya maupun tanggung
jawab terhadap yang lain, serta memiliki moral yang stabil.

Pengendalian program bimbingan ialah : (a) untuk mencipakan suatu koordinasi dan komunikasi
dengan seluruh staf bimbingan yang ada, (b) untuk mendorong staf bimbingan dalam
melaksanakan tugas-tugasnya, dan (c) memungkinkan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan
program yang telah direncanakan.

Pengawas dapat melakukan pengawasan dan pembinaan : apakah program bimbingan dan
konseling yang disusun dilaksanakan sesuai dengan rancangan program?. Apakah terdapat
dokumentasi sebagai indikator pencatatan pelaksanaan program?. Pengawas dapat berdiskusi
dengan konselor program-program mana yang sudah dilaksanakan?, apa hambatan yang ditemui
pada saat melaksanakan program?, apakah dapat diidentifikasi keberhasilan yang dicapai
program?, apakah dapat diperoleh informasi dampak langsung maupun tidak langsung
pelaksanaan program terhadap siswa, pendidik maupun institusi pendidikan?. Pengawas juga
diharapkan memberikan dorongan dan saran-saran bagaimana program-program yang belum
terlaksana dapat dilakukan. Pengawas harus mengembangkan diskusi bersama pimpinan sekolah
dan konselor berkenan dengan dukungan kebijakan, sarana dan prasara untuk keterlaksanaan
program.

C. Organisasi dan Personalia

Layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan di bawah tanggung jawab Kepala Sekolah dan
seluruh staf. Koordinator bimbingan dan konseling bertanggung jawab dalam menyelenggarakan
bimbingan dan konseling secara operasional. Personel lain yang mencakup Wakil Kepala
Sekolah, Guru Pembimbing (konselor), guru bidang studi, dan wali kelas memiliki peran dan
tugas masing-masing dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Secara rinci
deskripsi tugas dan tanggung jawab masing-masing personel, serta organisasi bimbingan dan
konseling di sekolah dapat disimak pada tabel 1. berikut.

            Tabel. 1. Deskripsi Tugas Personalia Bimbingan Konseling di Sekolah

         Jabatan                                       Deskripsi Tugas
      Kepala Sekolah            1.   Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan, yang
                                     meliputi kegiatan pengajaran, pelatihan, serta bimbingan
                                     dan konseling di sekolah;
                                2.   Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang
                                     diperlukan dalam kegiatan bimbingan dan konseling di
                                     sekolah;
                                3.   Memberikan kemudahan bagi terlaksananya program
                                     bimbingan dan konseling di sekolah;
                                4.   Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan dan
                                     konseling di sekolah;
                                5.   Menetapkan koordinator guru pembimbing yang
                                     bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan bimbingan
                                     dan konseling di sekolah berdasarkan kesepakatan
                                     bersama guru pembimbing;
                                6.   Membuat surat tugas guru pembimbing dalam proses
                                     bimbingan dan konseling pada setiap awal catur wulan;
                                7.   Menyiapkan surat pernyataan melakukan kegiatan
                                     bimbingan dan konseling sebagai bahan usulan angka
                                     kredit bagi guru pembimbing. Surat pernyataan ini
                                     dilampiri bukti fisik pelaksanaan tugas;
                                8.   Mengadakan kerja sama dengan instansi lain (seperti
                                     Perusahaan/Industri, Dinas Kesehatan, kepolisian, Depag),
                                     atau para pakar yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan
        Jabatan                               Deskripsi Tugas
                               bimbingan dan konseling (seperti psikolog, dan dokter)

  Wakil Kepala Sekolah      1. Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan
                               konseling kepada semua personel sekolah.
                            2. Melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah terutama
                               dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.

Koordinator Bimbingan dan   1. Mengkoordinasikan para guru pembimbing dalam: (a)
        Konseling              memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling; (b)
                               menyusun program bimbingan dan konseling; (c)
                               melaksanakan program bimbingan dan konseling; (c)
                               mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling;
                               (d) menilai program bimbingan dan konseling; dan (e)
                               mengadakan tindak lanjut.
                            2. Membuat usulan kepada kepala sekolah dan
                               mengusahakan terpenuhinya tenaga, sarana dan prasarana;
                            3. Mempertanggungjawabkan        pelaksanaan      kegiatan
                               bimbingan dan konseling kepada kepala sekolah.

   Konselor atau Guru       1. Memasyarakatkan kegiatan bimbingan dan
     Pembimbing             2. konseling (terutama kepada siswa).
                            3. Merencanakan program bimbingan dan konseling bersama
                                kordinator BK.
                            4. Merumuskan persiapan kegiatan bimbingan dan
                                konseling.
                            5. Melaksanakan layanan bimbingan dan konseling terhadap
                                siswa yang menjadi tanggung jawabnya (melaksanakan
                                layanan dasar, responsif, perencanaan individual, dan
                                dukungan sistem).
                            6. Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan
                                bimbingan dan konseling.
                            7. Menganalisis hasil evaluasi.
                            8. Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis
                                penilaian.
                            9. Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling.
                            10. Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada
                                koordinator guru pembimbing atau kepada kepala sekolah.
                            11. Menampilkan pribadi sebagai figur moral yang berakhlak
                                mulia (seperti taat beribadah, jujur; bertanggung jawab;
                                sabar; disiplin; respek terhadap pimpinan, kolega, dan
                                siswa).
                            12. Berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sekolah yang
                                menunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

   Guru Mata Pelajaran      1. Membantu memasyarakatkan layanan bimbingan dan
    Jabatan                               Deskripsi Tugas
                         konseling kepada siswa.
                    2.   Melakukan kerja sama dengan guru pembimbing dalam
                         mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan dan
                         konseling.
                    3.   Mengalihtangankan (merujuk) siswa yang memerlukan
                         bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing.
                    4.   Mengadakan upaya tindak lanjut layanan bimbingan dan
                         konseling (program perbaikan dan program pengayaan,
                         atau remedial teaching).
                    5.   Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh
                         layanan bimbingan dan konseling dari guru pembimbing
                    6.   Membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan
                         dalam rangka penilaian layanan bimbingan dan konseling
                    7.   Menerapkan nilai-nilai bimbingan dalam PBM atau
                         berinteraksi dengan siswa, seperti : bersikap respek
                         kepada semua siswa, memberikan kesempatan kepada
                         siswa untuk bertanya, atau berpendapat, memberikan
                         reward kepada siswa yang menampilkan perilaku/prestasi
                         yang baik, menampilkan pribadi sebagai figur moral yang
                         berfungsi sebagai ”uswah hasanah”.
                    8.   bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan pada
                         siswa dengan perbandingan 1 : 150 orang

   Wali Kelas       1. Membantu guru pembimbing melaksanakan layanan
                       bimbingan dan konseling yang menjadi tanggung
                       jawabnya.
                    2. Membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi
                       siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung
                       jawabnya, untuk mengikuti layanan bimbingan dan
                       konseling.
                    3. Memberikan informasi tentang keadaan siswa kepada guru
                       pembimbing untuk memperoleh layanan bimbingan dan
                       konseling.
                    4. Menginformasikan kepada guru mata pelajaran tentang
                       siswa yang perlu diperhatikan secara khusus dalam
                       belajarnya.
                    5. Ikut serta dalam konferensi kasus.

Staf Administrasi   1. Membantu guru pembimbing (konselor) dan koordinator
                       BK dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan
                       bimbingan dan konseling di sekolah;
                    2. Membantu guru pembimbing dalam menyiapkan seluruh
                       kegiatan bimbingan dan         konseling.
                    3. Membantu guru pembimbing dalam menyiapkan sarana
          Jabatan                                    Deskripsi Tugas
                                     yang diperlukan dalam layanan bimbingan dan konseling.




Adapun struktur Organisasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah (SMP/MTs,
SMA/MA/SMK) adalah sebagai berikut.




    Gambar 1. Struktur Organisasi Bimbingan Konseling di SMP/MTs. dan SMA/MA/SMK

Beban tanggungjawab guru pembimbing (konselor) melaksanakan layanan bimbingan dan
konseling adalah 1 : 150 siswa, sehingga jumlah konselor yang dibutuhkan pada satu sekolah
adalah jumlah seluruh siswa dibagi 150. Pemberian layanan dasar bimbingan secara klasikal
dapat memanfaatkan waktu pengembangan diri yaitu 2 (dua) jam pelajaran. Aktivitas dapat
dilakukan didalam maupun diluar kelas secara terjadwal sehingga setiap siswa memperoleh
kesempatan memperoleh layanan. Lingkup materi layanan adalah layanan pribadi, sosial, belajar
maupun karir.

Terkait dengan peran pengawas sekolah, maka dalam hal ini pengawas sekolah perlu mengetahui
dan memahami bagaimana struktur dan lingkup program sebagai bahan pembinaan dan
pengawasan terhadap kinerja konselor dan pelayanan pendidikan psikologis yang diterima oleh
peserta didik untuk mendukung pencapaian perkembangan yang optimal serta mutu proses dan
hasil pendidikan

Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melakukan diskusi terfokus berkenaan
dengan ketersediaan personil konselor sesuai dengan kebutuhan (berdasarkan jumlah siswa) serta
upaya-upaya untuk memenuhi ketersediaan konselor, optimalisasi peran dan fungsi personil
sekolah dalam layanan bimbingan dan konseling, serta mekanisme layanan sesuai dengan peran
dan fungsi.

[Diambil dari: Depdiknas.2008. Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Bahan Belajar Mandiri
Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah), Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan]


Konsep Evaluasi Program
Bimbingan dan Konseling
A. Pengertian , Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Penilaian merupakan langkah penting dalam manajemen program bimbingan. Tanpa penilaian
tidak mungkin kita dapat mengetahui dan mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan program
bimbingan yang telah direncanakan. Penilaian program bimbingan merupakan usaha untuk
menilai sejauh mana pelaksanaan program itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan
kata lain bahwa keberhasilan program dalam pencapaian tujuan merupakan suatu kondisi yang
hendak dilihat lewat kegiatan penilaian.

Sehubungan dengan penilaian ini, Shertzer dan Stone (1966) mengemukakan pendapatnya:
“Evaluation consist of making systematic judgements of the relative effectiveness with which
goals are attained in relation to special standards“.

Evaluasi ini dapat pula diartikan sebagai proses pengumpulan informasi (data) untuk mengetahui
efektivitas (keterlaksanaan dan ketercapaian) kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam
upaya mengambil keputusan. Pengertian lain dari evaluasi ini adalah suatu usaha mendapatkan
berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil
dari perkembangan sikap dan perilaku, atau tugas-tugas perkembangan para siswa melalui
program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penilaian kegiatan bimbingan di sekolah adalah segala upaya, tindakan atau proses untuk
menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program
bimbingan di sekolah dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan
program bimbingan yang dilaksanakan.

Kriteria atau patokan yang dipakai untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program layanan
bimbingan dan konseling di sekolah adalah mengacu pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya
kebutuhan-kebutuhan siswa dan pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung
berperan membantu siswa memperoleh perubahan perilaku dan pribadi ke arah yang lebih baik.

Dalam keseluruhan kegiatan layanan bimbingan dan konseling, penilaian diperlukan untuk
memperoleh umpan balik terhadap keefektivan layanan bimbingan yang telah dilaksanakan.
Dengan informasi ini dapat diketahui sampai sejauh mana derajat keberhasilan kegiatan layanan
bimbingan. Berdasarkan informasi ini dapat ditetapkan langkah-langkah tindak lanjut untuk
memperbaiki dan mengembangkan program selanjutnya.

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan
dari program yang telah ditetapkan.

Adapun fungsi evaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah adalah:

   1. Memberikan umpan balik (feed back) kepada guru pembimbing konselor) untuk
      memperbaiki atau mengembangkan program bimbingan dan konseling.
   2. Memberikan informasi kepada pihak pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, dan orang
      tua siswa tentang perkembangan sikap dan perilaku, atau tingkat ketercapaian tugas-tugas
      perkembangan siswa, agar secara bersinergi atau berkolaborasi meningkatkan kualitas
      implementasi program BK di sekolah.

B. Aspek-aspek yang Dievaluasi

Ada dua macam aspek kegiatan penilaian program kegiatan bimbingan, yaitu penilain proses dan
penilaian hasil. Penilaian proses dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana
keefektivan layanan bimbingan dilihat dari prosesnya, sedangkan penilaian hasil dimaksudkan
untuk memperoleh informasi keefektivan layanan bimbingan dilihat dari hasilnya. Aspek yang
dinilai baik proses maupun hasil antara lain:

   1.   Kesesuaian antara program dengan pelaksanaan;
   2.   Keterlaksanaan program;
   3.   Hambatan-hambatan yang dijumpai;
   4.   Dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar;
   5.   Respon siswa, personil sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap layanan bimbingan;
   6.   Perubahan kemajuan siswa dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan, pencapaian
        tugas-tugas perkembangan, dan hasil belajar; dan keberhasilan siswa setelah menamatkan
        sekolah baik pada studi lanjutan ataupun pada kehidupannya di masyarakat.

Apabila dilihat dari sifat evaluasi, evaluasi bimbingan dan konseling lebih bersifat “penilaian
dalam proses” yang dapat dilakukan dengan cara berikut ini.

   1. Mengamati partisipasi dan aktivitas siswa dalam kegiatan layanan bimbingan.
   2. Mengungkapkan pemahaman siswa atas bahan-bahan yang disajikan atau
      pemahaman/pendalaman siswa atas masalah yang dialaminya.
   3. Mengungkapkan kegunaan layanan bagi siswa dan perolehan siswa sebagai hasil dari
      partisipasi/aktivitasnya dalam kegiatan layanan bimbingan.
   4. Mengungkapkan minat siswa tentang perlunya layanan bimbingan lebih lanjut.
   5. Mengamati perkembangan siswa dari waktu ke waktu (butir ini terutama dilakukan dalam
      kegiatan layanan bimbingan yang berkesinambungan).
   6. Mengungkapkan kelancaran proses dan suasana penyelenggaraan kegiatan layanan.
Berbeda dengan hasil evaluasi pengajaran yang pada umumnya berbentuk angka atau skor, maka
hasil evaluasi bimbingan dan konseling berupa deskripsi tentang aspek-aspek yang dievaluasi
(seperti partisipasi/aktivitas dan pemahaman siswa; kegunaan layanan menurut siswa;
perolehan siswa dari layanan; dan minat siswa terhadap layanan lebih lanjut; perkembangan
siswa dari waktu ke waktu; perolehan guru pembimbing; komitmen pihak-pihak terkait; serta
kelancaran dan suasana penyelenggaraan kegiatan). Deskripsi tersebut mencerminkan sejauh
mana proses penyelenggaraan layanan/pendukung memberikan sesuatu yang berharga bagi
kemajuan dan perkembangan dan/atau memberikan bahan atau kemudahan untuk kegiatan
layanan terhadap siswa.

C. Langkah-langkah Evaluasi

Dalam melaksanakan evaluasi program ditempuh langkah-langkah berikut.

   1. Merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. Karena tujuan evaluasi adalah untuk
      memperoleh data yang diperlukan untuk mengambil keputusan, maka konselor perlu
      mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal-hal yang akan dievaluasi.
      Pertanyaan-pertanyaan itu pada dasarnya terkait dengan dua aspek pokok yang dievaluasi
      yaitu : (1) tingkat keterlaksanaan program (aspek proses), dan (2) tingkat ketercapaian
      tujuan program (aspek hasil).
   2. Mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpul data. Untuk memperoleh data
      yang diperlukan, yaitu mengenai tingkat keterlaksanaan dan ketercapaian program, maka
      konselor perlu menyusun instrumen yang relevan dengan kedua aspek tersebut.
      Instrumen itu diantaranya inventori, angket, pedoman wawancara, pedoman observasi,
      dan studi dokumentasi.
   3. Mengumpulkan dan menganalisis data. Setelah data diperoleh maka data itu dianalisis,
      yaitu menelaah tentang program apa saja yang telah dan belum dilaksanakan, serta tujuan
      mana saja yang telah dan belum tercapai.
   4. Melakukan tindak lanjut (Follow Up). Berdasarkan temuan yang diperoleh, maka dapat
      dilakukan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan ini dapat meliputi dua kegiatan, yaitu (1)
      memperbaiki hal-hal yang dipandang lemah, kurang tepat, atau kurang relevan dengan
      tujuan yang ingin dicapai, dan (2) mengembangkan program, dengan cara merubah atau
      menambah beberapa hal yang dipandang dapat meningkatkan kualitas atau efektivitas
      program.

Penilaian di tingkat sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah yang dibantu oleh
pembimbing khusus dan personel sekolah lainnya. Di samping itu penilaian kegiatan bimbingan
dilakukan juga oleh pejabat yang berwenang (pengawas bimbingan dan konseling) dari instansi
yang lebih tinggi (Departemen Pendidikan Nasional Kota atau kabupaten).

Sumber informasi untuk keperluan penilaian ini antara lain siswa, kepala sekolah, para wali
kelas, guru mata pelajaran, orang tua, tokoh masyarakat, para pejabat depdikbud, organisasi
profesi bimbingan, sekolah lanjutan, dan sebagainya. Penilaian dilakukan dengan menggunakan
berbagai cara dan alat seperti wawancara, observasi, studi dokumentasi, angket, tes, analisis hasil
kerja siswa, dan sebagainya.
Penilaian perlu diprogramkan secara sistematis dan terpadu. Kegiatan penilaian baik mengenai
proses maupun hasil perlu dianalisis untuk kemudian dijadikan dasar dalam tindak lanjut untuk
perbaikan dan pengembangan program layanan bimbingan. Dengan dilakukan penilaian secara
komprehensif, jelas dan cermat maka diperoleh data atau informasi tentang proses dan hasil
seluruh kegiatan bimbingan dan konseling. Data dan informasi ini dapat dijadikan bahan untuk
pertanggungjawaban/ akuntabiltas pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Secara
skematis evaluasi program bimbingan dan konseling tersebut dapat digambarkan pada bagan 1.




                              Bagan1. Skema Evaluasi Program

Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk mendorong konselor dan
personil layanan bimbingan dan konseling untuk melakukan evaluasi program dan
keterlaksanaan program. Minimal evaluasi dilakukan pada akhir tahun ajaran dan menjadi slaah
satu dasar pengembangan program untuk tahun ajaran berikutnya. Evaluasi proses sebaiknya
dilakukan setiap bulan melalui forum pertemuan staf (MGBK di sekolah) dan dapat dihadiri oleh
unsur pimpinan sekolah. Konselor dapat mengembangkan instrumen yang dapat menjaring
umpan balik secara triangulasi yaitu dari siswa sebagai objek dan subjek bimbingan, dari
pendidik di sekolah sebagai person yang terlibat dan berinteraksi langsung dengan siswa,
pimpinan sekolah terkait dengan ketercapaian tujuan dan dukungan terhadap program sekolah,
orang tua terkait dengan perubahan perilaku dan perkembangan siswa. Dokumen pelaksanaan
evaluasi menjadi salah satu indikator unjuk kerja konselor.
Sumber: Diambil dari Bahan Belajar Mandiri Kegiatan Pelatihan Pengawas Sekolah. Direktorat
Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. 2008


Program Bimbingan dan Konseling di Sekola
h
A. Pengembangan Program BK

Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang terencana berdasarkan pengukuran
kebutuhan (need asessment) yang diwujudkan dalam bentuk program bimbingan dan konseling.
Program bimbingan dan konseling di sekolah dapat disusun secara makro untuk 3 (tiga) tahun,
meso 1 (satu) tahun dan mikro sebagai kegiatan operasional dan memfasilitasi kebutuhan-
kebutuhan khusus. Program menjadi landasan yang jelas terukur layanan profesional yang
diberikan oleh konselor di sekolah.

Program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan struktur program dan bimbingan dan
konseling perkembangan.

1. Komponen (Struktur) Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Struktur program bimbingan diklasifikasikan ke dalam empat jenis layanan, yaitu : (a) layanan
dasar bimbingan; (b) layanan responsif, (c) la- yanan perencanaan individual, dan (d) layanan
dukungan sistem. Keterkaitan keempat komponen program bimbingan dan konseling ini dapat
digambarkan pada gambar 1.




                             Gambar 1. Komponen Program BK
a. Layanan Dasar Bimbingan

1) Pengertian

Layanan dasar bimbingan diartikan sebagai “proses pemberian bantuan kepada semua siswa (for
all) melalui kegiatan-kegiatan secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis
dalam rangka membantu perkembangan dirinya secara optimal”.

2) Tujuan

Layanan ini bertujuan untuk membantu semua siswa agar memperoleh perkembangan yang
normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya, atau dengan
kata lain membantu siswa agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Secara
rinci tujuan layanan dirumuskan sebagai upaya untuk membantu siswa agar : (1) memiliki
kesadaran (pemahaman) tentang diri dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, sosial budaya
dan agama), (2) mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab
atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya, (3)
mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya, dan (4) mampu mengembangkan
dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya.

3) Materi

Untuk mencapai tujuan tersebut, kepada siswa disajikan materi layanan yang menyangkut aspek-
aspek pribadi, sosial, belajar dan karir. Semua ini berkaitan erat dengan upaya membantu siswa
dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Materi layanan dasar bimbingan dapat diambil
dari berbagai sumber, seperti majalah, buku, dan koran. Materi yang diberikan, disamping
masalah yang menyangkut pengembangan sosial-pribadi, dan belajar, juga materi yang
dipandang utama bagi siswa SLTP/SLTA, yaitu yang menyangkut karir. Materi-materi tersebut,
di antaranya : (a) fungsi agama bagi kehidupan, (b) pemantapan pilihan program studi, (c)
keterampilan kerja profesional, (d) kesiapan pribadi (fisik-psikis, jasmaniah-rohaniah) dalam
menghadapi pekerjaan, (e) perkembangan dunia kerja, (f) iklim kehidupan dunia kerja, (g) cara
melamar pekerjaan, (h) kasus-kasus kriminalitas, (i) bahayanya perkelahian masal (tawuran), dan
(j) dampak pergaulan bebas. Materi lainnya yang dapat diberikan kepada para siswa adalah
sebagai berikut:

      Pengembangan self-esteem.
      Pengembangan motif berprestasi.
      Keterampilan pengambilan keputusan.
      Keterampilan pemecahan masalah.
      Keterampilan hubungan antar pribadi atau berkomunikasi.
      Memahami keragaman lintas budaya.
      Perilaku yang bertanggung jawab.

b. Layanan Responsif

1) Pengertian
Layanan responsif merupakan “pemberian bantuan kepada siswa yang memiliki kebutuhan dan
masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera”.

2) Tujuan

Tujuan layanan responsif adalah membantu siswa agar dapat memenuhi kebutuhannya dan
memecahkan masalah yang dialaminya atau membantu siswa yang mengalami hambatan,
kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya.

Tujuan layanan ini dapat juga dikemukakan sebagai upaya untuk mengintervensi masalah-
masalah atau kepedulian pribadi siswa yang muncul segera dan dirasakan saat itu, berkenaan
dengan masalah sosial-pribadi, karir, dan atau masalah pengembangan pendidikan.

3) Materi

Materi layanan responsif bergantung kepada masalah atau kebutuhan siswa. Masalah dan
kebutuhan siswa berkaitan dengan keinginan untuk memahami tentang suatu hal karena
dipandang penting bagi perkembangan dirinya yang positif. Kebutuhan ini seperti kenginan
untuk memperoleh informasi tentang bahaya obat terlarang, minuman keras, narkotika,
pergaulan bebas dan sebagainya.

Masalah siswa lainnya adalah yang berkaitan dengan berbagai hal yang dialami atau dirasakan
mengganggu kenyamanan hidupnya atau menghambat perkembangan dirinya yang positif,
karena tidak terpenuhi kebutuhannya, atau gagal dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya.
Masalah siswa pada umumnya tidak mudah diketahui secara langsung tetapi dapat dipahami
melalui gejala-gejala perilaku yang ditampilkannya.

Masalah (gejala masalah) yang mungkin dialami siswa di antaranya : (a) merasa cemas tentang
masa depan, (b) merasa rendah hati, (c) berperilaku impulsif (kekanak-kanakan atau melakukan
sesuatu tanpa mempertimbangkannya secara matang), (d) membolos dari sekolah, (e) malas
belajar, (f) kurang memiliki kebiasaan belajar yang positif, (g) kurang bisa bergaul, (h) prestasi
belajar rendah, (i) malas beribadah, (j) masalah pergaulan bebas (free sex), (k) masalah tawuran,
(l) manajemen stress, dan (m) masalah dalam keluarga.

Untuk memahami kebutuhan dan masalah siswa dapat ditempuh dengan cara menganalisis data
siswa, baik yang bersumber dari inventori tugas-tugas perkembangan (ITP), angket siswa,
wawancara, observasi, sosiometri, daftar hadir siswa, leger, psikotes dan daftar masalah siswa
atau alat ungkap masalah (AUM).

c. Layanan Perencanaan Individual

1) Pengertian

Layanan ini diartikan “proses bantuan kepada siswa agar mampu merumuskan dan melakukan
aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depannya berdasarkan pemahaman akan
kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia
di lingkungannya”.

2) Tujuan

Layanan perencanaan individual bertujuan untuk membantu siswa agar (1) memiliki pemahaman
tentang diri dan lingkungannya, (2) mampu merumuskan tujuan, perencanaan, atau pengelolaan
terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir,
dan (3) dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah
dirumuskannya.

Tujuan layanan perencanaan individual ini dapat juga dirumuskan sebagai upaya memfasilitasi
siswa untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan
pengembangan sosial-pribadi oleh dirinya sendiri. Isi atau materi perencanaan individual adalah
hal-hal yang menjadi kebutuhan siswa untuk memahami secara khusus tentang perkembangan
dirinya sendiri. Dengan demikian meskipun perencanaan individual ditujukan untuk memandu
seluruh siswa, layanan yang diberikan lebih bersifat individual karena didasarkan atas
perencanaan, tujuan dan keputusan yang ditentukan oleh masing-masing siswa. Melalui layanan
perencanaan individual, siswa dapat:

      Mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan, merencanakan karir, dan
       mengembangkan kemampuan sosial-pribadi, yang didasarkan atas pengetahuan akan
       dirinya, informasi tentang sekolah, dunia kerja, dan masyarakatnya.
      Menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka pencapaian tujuannya.
      Mengukur tingkat pencapaian tujuan dirinya.
      Mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya.

3) Materi

Materi layanan perencanaan individual berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik,
karir, dan sosial-pribadi. Materi pengembangan aspek (a) akademik meliputi : memanfaatkan
keterampilan belajar, melakukan pemilihan pendidikan lanjutan atau pilihan jurusan, memilih
kursus atau pelajaran tambahan yang tepat, dan memahami nilai belajar sepanjang hayat; (b)
karir meliputi : mengeksplorasi peluang-peluang karir, mengeksplorasi latihan-latihan pekerjaan,
memahami kebutuhan untuk kebiasaan bekerja yang positif; dan (c) sosial-pribadi meliputi :
pengembangan konsep diri yang positif, dan pengembangan keterampilan sosial yang efektif.

d. Layanan Dukungan Sistem

Ketiga komponen program, merupakan pemberian layanan BK kepada siswa secara langsung.
Sedangkan dukungan sistem merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen yang
secara tidak langsung memberikan bantuan kepada siswa atau memfasilitasi kelancaran
perkembangan siswa. Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan
untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh
melalui pengembangan profesinal; hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, staf
ahli/penasehat, masyarakat yang lebih luas; manajemen program; penelitian dan pengembangan
(Thomas Ellis, 1990).

Program ini memberikan dukungan kepada guru pembimbing dalam memperlancar
penyelenggaraan layanan diatas. Sedangkan bagi personel pendidik lainnya adalah untuk
memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. Dukungan sistem ini meliputi
dua aspek, yaitu : (1) pemberian layanan, dan (2) kegiatan manajemen.

1) Pemberian Layanan Konsultasi/Kolaborasi

Pemberian layanan menyangkut kegiatan guru pembimbing (konselor) yang meliputi (a)
konsultasi dengan guru-guru, (b) menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau
masyarakat, (c) berpartisipasi dalam merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah, (d) bekerjasama
dengan personel sekolah lainnya dalam rangka mencisekolahakan lingkungan sekolah yang
kondusif bagi perkembangan siswa, (e) melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang
berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling.

2) Kegiatan Manajemen

Kegiatan manajemen merupakan berbagai upaya untuk memantapkan, memelihara, dan
meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan (a)
pengembangan program, (b) pengembangan staf, (c) pemanfaatan sumber daya, dan (d)
pengembangan penataan kebijakan.

Secara operasional program disusun secara sistematis sebagai berikut :

      Rasional berisi latar belakang penyusunan pogram bimbingan didasarkan atas landasan
       konseptual, hukum maupun empirik
      Visi da misi, berisi harapan yang diinginkan dari layanan Bk yang mendukung visi , misi
       dan tujuan sekolah
      Kebutuhan layanan bimbingan, berisi data kebutuhan siswa, pendidik dan isntitusi
       terhadap layanan bimbingan. Data diperoleh dengan mempergunakan instrumen yang
       dapat dipertanggungjawabkan
      Tujuan, berdasarkan kebutuhan ditetapkan kompetensi yang dicapai siswa berdasarkan
       perkembangan
      Komponen program: (1) layanan dasar, program yang secara umum dibutuhkan oleh
       seluruh siswa pertingkatan kelas; (2) layanan responsif, program yang secara khusus
       dibutuhakn untuk membatu para siswa yang memerlukan layanan bantuan khusus; (3)
       layanan perencanaan individual, program yang mefasilitasi seluruh siswa memiliki
       kemampuan mengelola diri dan merancang masa depan; dan (4) dukungan sistem,
       kebijakan yang mendukung keterlaksanaan program, program jejaring baik internal
       sekolah maupun eksternal
      Rencana operasional kegiatan
      Pengembagan tema atau topik (silabus layanan)
      Pengembangan satuan layanan bimbingan
      Evaluasi
      Anggaran

Program disusun bersama oleh personil bimbingan dan konseling dengan memperhatikan
kebutuhan siswa, mendukung kebutuhan pendidik untuk memfasilitasi pelayanan perkembangan
siswa secara optimal dalam pembelajaran dan mendukung pencapaian tujuan, misi dan visi
sekolah. Program yang telah disusun disampaikan pada semua pendidik di sekolah pada rapat
dinas agar terkembang jejaring layanan yang optimal.

Terkait dengan peran pengawas sekolah, pengawas dapat melakukan pembinaan dan pengawasan
“apakah sekolah memiliki program bimbingan dan konseling?”. Pimpinan sekolah dan personil
bimbingan (guru pembimbing/konselor) harus didorong untuk menyusun program bimbingan.
Jika program sudah ada personil bimbingan dan pimpinan sekolah didorong untuk melakukan
kajian apakah program sudah memfasilitasi kebutuhan peserta didik dan mendukung
ketercapaian visi, misi dan tujuan sekolah. Pengawas juga mendorong pimpinan sekolah dan
konselor untuk menyampaikan program pada rapat dinas sekolah sehingga semua pendidik di
lingkungan sekolah mengetahui, memahami dan dapat mengembangkan jejaring dalam peran
fungsinya masing-masing.

[Diambil dari: Depdiknas.2008. Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Bahan Belajar Mandiri
Pelatihan Pengawas Sekolah), Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan. Direktorat Jenderal
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan]


Tugas Guru BK dan Pengawas BK
A. Tugas Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor




Guru bimbingan dan konseling/konselor memiliki tugas, tanggungjawab, wewenang dalam
pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik. Tugas guru bimbingan
dan konseling/konselor terkait dengan pengembangan diri peserta didik yang sesuai dengan
kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah/madrasah.

Tugas guru bimbingan dan konseling/konselor yaitu membantu peserta didik dalam:

   1. Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik
      dalam memahami, menilai bakat dan minat.
   2. Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik
      dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial dan
      industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat.
   3. Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta
      didik mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan
      sekolah/madrasah secara mandiri.
   4. Pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam
      memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir.

Jenis layanan adalah sebagai berikut:

   1. Layanan orientasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik memahami lingkungan
      baru, terutama lingkungan sekolah/ madrasah dan obyek-obyek yang dipelajari, untuk
      menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran peserta didik di
      lingkungan yang baru.
   2. Layanan informasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menerima dan
      memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir/jabatan, dan pendidikan lanjutan.
   3. Layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan yang membantu peserta didik
      memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar,
      jurusan/program studi, program latihan, magang, dan kegiatan ekstra kurikuler.
   4. Layanan penguasaan konten, yaitu layanan yang membantu peserta didik menguasai
      konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan
      di sekolah/madrasah, keluarga, industri dan masyarakat.
   5. Layanan konseling perorangan, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam
      mengentaskan masalah pribadinya.
   6. Layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam
      pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir/jabatan, dan
      pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok.
   7. Layanan konseling kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam
      pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok.
   8. Layanan konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain
      dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam
      menangani kondisi dan atau masalah peserta didik
   9. Layanan mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan
      permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka.

Kegiatan-kegiatan tersebut didukung oleh:

   1. Aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan mengumpulkan data tentang diri peserta didik dan
      lingkungannya, melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun nontes.
   2. Himpunan data, yaitu kegiatan menghimpun data yang relevan dengan pengembangan
      peserta didik, yang diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, komprehensif,
      terpadu dan bersifat rahasia.
   3. Konferensi kasus, yaitu kegiatan membahas permasalahan peserta didik dalam pertemuan
      khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan data, kemudahan dan
      komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik, yang bersifat terbatas dan tertutup.
   4. Kunjungan rumah, yaitu kegiatan memperoleh data, kemudahan dan komitmen bagi
      terentaskannya masalah peserta didik melalui pertemuan dengan orang tua atau
      keluarganya.
   5. Tampilan kepustakaan, yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat
      digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan
      belajar, dan karir/jabatan.
   6. Alih tangan kasus, yaitu kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah peserta didik
      ke pihak lain sesuai keahlian dan kewenangannya.

Beban Kerja Minimum Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor

Beban kerja guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling
paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik dan paling banyak 250 (dua ratus lima
puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan yang dilaksanakan dalam
bentuk layanan tatap muka terjadwal di kelas untuk layanan klasikal dan/atau di luar kelas untuk
layanan perorangan atau kelompok bagi yang dianggap perlu dan yang memerlukan. Sedangkan
beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah membimbing 40
(empat puluh) peserta didik dan guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala
sekolah/madrasah membimbing 80 (delapan puluh) peserta

B. Tugas Pengawas Bimbingan dan Konseling

Lingkup kerja pengawas bimbingan dan konseling untuk melaksanakan tugas pokok diatur
sebagai berikut:

   1. Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas bimbingan dan konseling terhadap 24 (dua puluh
      empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan jumlah guru yang dibina di satu atau
      beberapa sekolah pada jenjang pendidikan yang sama atau jenjang pendidikan yang
      berbeda.
   2. Jumlah guru yang harus dibina untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit
      40 (empat puluh) dan paling banyak 60 guru BK.
   3. Uraian lingkup kerja pengawas bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut.

a. Penyusunan Program Pengawasan Bimbingan dan Konseling

      Setiap pengawas baik secara berkelompok maupun secara perorangan wajib menyusun
       rencana program pengawasan. Program pengawasan terdiri atas (1) program pengawasan
       tahunan, (2) program pengawasan semester, dan (3) rencana kepengawasan akademik
       (RKA).
      Program pengawasan tahunan pengawas disusun oleh kelompok pengawas di
       kabupaten/kota melalui diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan program tahunan ini
       diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
      Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang
       dilakukan oleh setiap pengawas pada setiap sekolah tempat guru binaannya berada.
       Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas program pengawasan tahunan di
       tingkat kabupaten/kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas ini
       diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
      Rencana Kepengawasan Bimbingan dan Konseling (RKBK) merupakan penjabaran dari
       program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas
       yang harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Penyusunan RKBK ini diperkirakan
       berlangsung 1 (satu) minggu.
      Program tahunan, program semester, dan RKBK sekurang-kurangnya memuat
       aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi),
       skenario kegiatan, sumberdaya yang diperlukan, penilaian dan instrumen pengawasan.

b. Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian

      Kegiatan supervisi bimbingan dan konseling meliputi pembinaan dan pemantauan
       pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan dimana terjadi
       interaksi langsung antara pengawas dengan guru binaanya,
      Melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan
       dan menilai proses pembimbingan.
      Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang
       tercantum dalam RKBK yang telah disusun.

c. Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan

      Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan per sekolah dari seluruh sekolah
       binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan
       pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan,
      Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil
       kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan,
      Menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan dilakukan oleh setiap pengawas
       sekolah dengan segera setelah melaksanakan pembinaan, pemantauan atau penilaian.

d. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK.

      Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK dilaksanakan paling
       sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester secara berkelompok di Musyawarah Guru
       Pembimbing (MGP).
      Kegiatan dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk
       setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi yang akan
       ditingkatkan.
      Dalam pelatihan diperkenalkan kepada guru cara-cara baru yang lebih sesuai dalam
       melaksanakan suatu proses pembimbingan. Kegiatan pembimbingan dan pelatihan
       profesionalitas guru BK ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, observasi,
       individual dan group conference.

Sumber:

Depdiknas. 2009. Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas: Jakarta, Direktorat
Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Kilas Balik Profesi Konselor Di Indonesia
Oleh: ABKIN dan Dirjen Dikti*))




Sejarah kelahiran layanan bimbingan dan konseling di lingkungan pendidikan di tanah air dapat
dikatakan tergolong unik. Terkesan oleh layanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah
yang diamati oleh para pejabat pendidikan dalam peninjauannya di Amerika Serikat sekitar tahun
1962, beberapa orang pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan
dibentuknya layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah menengah sekembalinya mereka di
tanah air. Kriteria penentapan konselor ketika itu tidak jelas dan ragam tugasnyapun sangat lebar,
mulai dari berperan semacam ”polisi sekolah” sampai dengan mengkon¬versi hasil ujian untuk
seluruh         siswa       di      suatu         sekolah        menjadi       skor      standar.
Pada awal dekade 1960-an, LPTK-LPTK mendirikan jurusan untuk mewadahi tenaga akademik
yang akan membina program studi yang menyiapkan konselor yang dinamakan Jurusan
Bimbingan dan Penyuluhan, dengan program studi yang diselenggarakan pada 2 jenjang yaitu
jenjang Sarjana Muda dengan masa belajar 3 tahun, yang bisa diteruskan ke jenjang Sarjana
dengan masa belajar 2 tahun setelah Sarjana Muda. Program studi jenjang Sarjana Muda dan
Sarjana dengan masa belajar 5 tahun inilah yang kemudian pada akhir dekade 1970-an dilebur
menjadi program S-1 dengan masa belajar 4 tahun, tidak berbeda, dari segi masa belajarnya itu,
dari program bakauloreat di negara lain, meskipun ada perbedaan tajam dari sisi sosok
kurikulernya. Pada dekade 1970-an itu pula mulai ada lulusan program Sarjana (lama) di bidang
Bimbingan dan Konseling, selain juga ada segelintir tenaga akademik LPTK lulusan perguruan
tinggi         luar        negeri        yang          kembali          ke       tanah        air.
Kurikulum 1975 mengacarakan layanan Bimbingan dan Konseling sebagai salah satu dari
wilayah layanan dalam sistem persekolahan mulai dari jenjang SD sampai dengan SMA, yaitu
pembelajaran yang didampingi layanan Manajemen dan Layanan Bimbingan dan Konseling.
Pada tahun 1976, ketentuan yang serupa juga diberlakukan untuk SMK. Dalam kaitan inilah,
dengan kerja sama Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang,
pada tahun 1976 Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan menyelenggarakan pelatihan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan
konseling untuk guru-guru SMK yang ditunjuk. Tindak lanjutnya memang raib ditelan oleh
waktu, karena para kepala SMK kurang memberikan ruang gerak bagi alumni pelatihan
Bimbingan dan Konseling tersebut untuk menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling
sekembalinya mereka ke sekolah masing-masing. Tambahan pula, dengan penetapan jurusan
yang telah pasti sejak kelas I SMK, memang agak terbatas ruang gerak yang tersisa, misalnya
untuk               melaksanakan               layanan               bimbingan             karier.
Untuk jenjang SD, pelayanan bimbingan dan konseling belum terwujud sesuai dengan harapan,
dan belum ada konselor yang diangkat di SD, kecuali mungkin di sekolah swasta tertentu. Untuk
jenjang sekolah menengah, posisi konselor diisi seadanya termasuk, ketika SPG di-phase out
mulai akhir tahun 1989, sebagian dari guru-guru SPG yang tidak diintegrasikan ke lingkungan
LPTK sebagai dosen Program D-II PGSD, juga ditempatkan sebagai guru pembimbing,
umumnya                                            di                                      SMA.
Meskipun ketentuan perundang-undangan belum memberikan ruang gerak, akan tetapi karena
didorong oleh keinginan kuat untuk memperkokoh profesi konselor, maka dengan dimotori oleh
para pendidik konselor yang bertugas sebagai tenaga akademik di LPTK-LPTK, pada tanggal 17
Desember 1975 di Malang didirikanlah Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI), yang
menghimpun konselor lulusan Program Sarjana Muda dan Sarjana yang bertugas di sekolah dan
para pendidik konselor yang bertugas di LPTK, di samping para konselor yang berlatar belakang
bermacam¬-macam yang secara de facto bertugas sebagai guru pembimbing di lapangan.
Ketika ketentuan tentang Akta Mengajar diberlakukan, tidak ada ketentuan tentang ”Akta
Konselor”. Oleh karena itu, dicarilah jalan ke luar yang bersifat ad hoc agar konselor lulusan
program studi Bimbingan dan Konseling juga bisa diangkat sebagai PNS, yaitu dengan
mewajibkan mahasiswa program S-1 Bimbingan dan Konseling untuk mengambil program
minor sehingga bisa mengajarkan 1 bidang studi. Dalam pada itu IPBI tetap mengupayakan
kegiatan peningkatan profesionalitas anggotanya antara lain dengan menerbitkan Newsletter
sebagai wahana komunikasi profesional meskipun tidak mampu terbit secara teratur, di samping
mengadakan pertemuan periodik berupa konvensi dan kongres. Pada tahun 2001 dalam kongres
di Lampung Ikatan Pertugas Bimbingan Indonesia (IPBI) berganti nama menjadi Asosiasi
Bimbingan               dan             Konseling              Indonesia             (ABKIN).
Dengan diberlakukannya Kurikulum 1994, mulailah ada ruang gerak bagi layanan ahli
bimbingan dan konseling dalam sistem persekolahan di Indonesia, sebab salah satu ketentuannya
adalah mewajibkan tiap sekolah untuk menyediakan 1 (satu) orang konselor untuk setiap 150
(seratus lima puluh) peserta didik, meskipun hanya terealisasi pada jenjang pendidikan
menengah. Dengan jumlah lulusan yang sangat terbatas sebagai dampak dari kebijakan Ditjen
Dikti untuk menciutkan jumlah LPTK Penyelenggara Program S-1 Bimbingan dan Konseling
mulai tahun akademik 1987/1988, maka semua sekolah menengah di tanah air juga tidak mudah
untuk melaksanakan instruksi tersebut. Sesuai arahan, masing-masing sekolah menengah
”mengalih tugaskan” guru-gurunya yang paling bisa dilepas (dispensable) untuk mengemban
tugas                               menyelenggarakan                                 pelayanan
bimbingan dan konseling setelah dilatih melalui Crash Program, dan lulusannyapun disebut Guru
Pembimbing. Dan pada tahun 2003 diberlakukan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional yang menyebut adanya jabatan “konselor” dalam pasal 1 ayat (6), akan
tetapi tidak ditemukan kelanjutannya dalam pasal-pasal berikutnya. Pasal 39 ayat (2) dalam UU
nomor 20 tahun 2003 tersebut menyatakan bahwa “Pendidik merupakan tenaga profesional yang
bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,
melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, terutama pendidik pada perguruan tinggi”, meskipun tugas “melakukan
pembimbingan” yang tercantum sebagai salah satu unsur dari tugas pendidik itu, jelas merujuk
kepada tugas guru, sehingga tidak dapat secara sepihak ditafsirkan sebagai indikasi tugas
konselor. Sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian Telaah Yuridis, sampai dengan
diberlakukannya PP nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan dan UU nomor 14 tahun
2005 tentang Guru dan Dosen pun, juga belum ditemukan pengaturan tentang Konteks Tugas
dan Ekspektasi Kinerja Konselor. Oleh karena itu, tiba saatnya bagi ABKIN sebagai organisasi
profesi untuk mengisi kevakuman legal ini, dengan menyusun Rujukan Dasar bagi berbagai
tahap dan/atau sisi penyelenggaraan layanan ahli bimbingan dan konseling yang memandirikan
khususnya dalam jalur pendidikan formal di tanah air, dimulai dengan penyusunan sebuah
naskah akademik yang dinamakan Naskah Akademik Penataan Pendidikan Profesional Konselor
dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal.
*)) Diambil dari Naskah Akademik Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan
Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal. Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: 2007


Kompetensi Konselor (Guru BK)
A. Memahami secara mendalam konseli yang hendak dilayani




   1.                 Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas,
        kebebasan memilih, dan mengedepankan kemaslahatan konseli dalam konteks
        kemaslahatan umum: (a) mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang
        manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi; (b)
        menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseli
        pada khususnya; (c) peduli terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan konseli
        pada khususnya; (d) menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak
        asasinya; (e) toleran terhadap permsalahan konseli, dan (f) bersikap demokratis

B. Menguasai landasan teoritik bimbingan dan konseling.

   1. Menguasai landasan teoritik bimbingan dan konseling; (b) menguasai ilmu pendidikan
      dan landasan keilmuannya; (c) mengimplementasikan prinsipprinsip pendidikan dan
      proses pembelajaran; (d) menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan
   2. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenjang, dan jenis
      satuan pendidikan: (a) menguasai esensi bimbingan dan onseling pada satuan jalur
      pendidikan formal, non formal, dan informal; (b) menguasai esensi bimbingan dan
      konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus; dan (c)
      menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenjang pendidikan usia dini,
      dasar dan menengah.
   3. Menguasai konsep dan praksis penelitian bimbingan dan konseling: (a) memahami
      berbagai jenis dan metode penelitian; (b) mampu merancang penelitian bimbingan dan
      konseling; (c) melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling; (d) memanfaatkan hasil
      penelitian dalam bimbingan dan konseling dengan mengakses jurnal pendidikan dan
      bimbingan dan konseling.
   4. Menguasai kerangka teori dan praksis bimbingan dan konseling: (a) mengaplikasikan
      hakikat pelayanan bimbingan dan konseling; (b) mengaplikasikan arah profesi bimbingan
      dan konseling; (c) mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling; (d)
      mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah
      kerja; (e) mengaplikasikan pendekatan/model/ jenis layanan dan kegiatan pendukung
      bimbingan dan konseling; dan (f) Mengaplikasikan dalam praktik format pelayanan
      bimbingan dan konseling.
C. Menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan

   1. Merancang program bimbingan dan konseling: (a) menganalisis kebutuhan konseli; (b)
      menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan
      peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan; (c) menyusun
      rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling; dan (d) merencanakan sarana
      dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling.
   2. Mengimplemantasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif: (a)
      Melaksanakan program bimbingan dan konseling: (b) melaksanakan pendekatan
      kolaboratif dalam layanan bimbingan dan konseling; (c) memfasilitasi perkembangan,
      akademik, karier, personal, dan sosial konseli; dan (d) mengelola sarana dan biaya
      program bimbingan dan konseling.
   3. Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling: (a) melakukan evaluasi hasil,
      proses dan program bimbingan dan konseling; (b) melakukan penyesuaian proses layanan
      bimbingan dan konseling; (c) menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi layanan
      bimbingan dan konseling kepada pihak terkait; (d) menggunakan hasil pelaksanaan
      evaluasi untuk merevisi danmengembangkan program bimbingan dan konseling.
   4. Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja: (a) memahami dasar, tujuan,
      organisasi dan peran pihak-pihak lain (guru, wali kelas, pimpinansekolah/madrasah,
      komite sekolah/madrasah di tempat bekerja; (b) mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan
      kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak-pihak lain di tempat bekerja;
      dan (c) bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat bekerja seperti guru,
      orang tua, tenaga administrasi)
   5. Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling: (a) Memahami
      dasar, tujuan, dan AD/ART organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk
      pengembangan diri.dan profesi; (b) menaati Kode Etik profesi bimbingan dan konseling;
      dan (c) aktif dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan
      diri.dan profesi.
   6. Mengimplementasikan kolaborasi antar profesi: (a) mengkomunikasikan aspek-aspek
      profesional bimbingan dan konseling kepada organisasi profesi lain; (b) memahami peran
      organisasi profesi lain dan memanfaatkannya untuk suksesnya pelayanan bimbingan dan
      konseling; (c) bekerja dalam tim bersama tenaga paraprofesional dan profesional profesi
      lain; dan (d) melaksanakan referal kepada ahli profesi lain sesuai keperluan.

Sumber : ABKIN. 2007. Naskah Akademik Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan
Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal


Perilaku Konselor
yang Efektif dan Tidak Efektif
Dalam proses konseling, seorang konselor dituntut untuk dapat menunjukkan perilakunya secara
efektif, baik perilaku verbal maupun non verbal. Barbara F. Okun (Sofyan S. Willis, 2004) telah
mengidentifikasi beberapa perilaku verbal non verbal konselor yang efektif dan tidak efektif
sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini:
1. Perilaku Verbal:

                      Efektif                                     Tidak efektif

Menggunakan kata-kata yang dapat dipahami     Memberi nasihat
klien

Memberikan refleksi dan penjelasan terhadap   Terus menerus menggali dan bertanya terutama
pernyataan klien                              bertanya “mengapa”

Penafsiran yang baik/sesuai                   Bersifat menentramkan klien

Membuat kesimpulan-kesimpulan                 Menyalahkan klien

Merespon pesan utama klien                    Menilai klien

Memberi dorongan minimal                      Membujuk klien

Memanggil klien dengan nama panggilan atau    Menceramahi
“Anda”

Memberi informasi sesuai keadaan              Mendesak klien

Menjawab pertanyaan tentang diri konselor     Terlalu banyak berbicara mengenai diri sendiri

Menggunakan humor secara tepat tentang        Menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti
pernyataan klien

Penafsiran yang sesuai dengan situasi         Penafsiran yang berlebihan

                                              Sikap merendahkan klien
                                                  Sering menuntut/meminta klien

                                                  Menyimpang dari topik

                                                  Sok intelektual

                                                  Analisis yang berlebihan

                                                  Selalu mengarahkan klien


2. Perilaku Non Verbal:

                Efektif                            Tidak efektif

Nada suara disesuaikan dengan klien   Berbicara terlalu cepat atau terlalu
(tenang, sedang)                      pelan>

Memelihara kontak mata yang baik      Duduk menjauh dari klien

Sesekali menganggukkan kepala         Senyum menyeringai /senyum sinis

Wajah yang bersemangat                Menggerakan dahi

Kadang-kadang memberi isyarat         Cemberut
tangan

Jarak dengan klin relatif dekat       Marapatkan mulut

Ucapan tidak terlalu cepa/lambat      Menggoyang-goyangkan jari

Duduk agak condong ke arah klien      Menguap

Sentuhan (touch) disesuaikan dengan   Gerak-gerak isyarat yang
usia klien dan budaya lokal           mengacaukan

Air muka ramah dan senyum             Menutup mata atau mengantuk

                                      Nada suara tidak menyenangkan

                                      Membuang pandangan


Sumber:

Sofyan S. Willis. 2004. Konseling Individual: Teori dan Praktek. Bandung: Alfabeta
Keunikan dan Keterkaitan antara
Pelayanan Guru dan Konselor


              Tugas-tugas pendidik untuk mengembangkan peserta didik secara utuh dan optimal
sesungguhnya merupakan tugas bersama yang harus dilaksnakan oleh guru, konselor, dan tenaga
pendidik lainnya sebagai mitra kerja. Sementara itu, masing-masing pihak tetap memiliki wilayah
pelayanan khusus dalam mendukung realisasi diri dan pencapaian kompetensi peserta didik. Dalam
hubungan fungsional kemitraan antara konselor dengan guru, antara lain dapat dilakukan melalui
kegiatan rujukan (referal)

Masalah-masalah perkembangan peserta didik yang dihadapi guru pada saat pembelajaran dirujuk
kepada konselor untuk penanganannya. Demikian pula, masalah-masalah peserta didik yang ditangani
konselor terkait dengan proses pembelajaran bidang studi dirujuk kepada guru untuk
menindaklanjutinya.

Masalah kesulitan belajar peserta didik sesungguhnya akan lebih banyak bersumber dari proses
pembelajaran itu sendiri. Hal ini berarti dalam pengembangan dan proses pembelajaran fungsi-fungsi
bimbingan dan konseling perlu mendapat perhatian guru. Sebaliknya, fungsi-fungsi pembelajaran bidang
studi perlu mendapat perhatian konselor.

Selengkapnya, keunikan dan keterkaitan pelayanan pembelajaran oleh guru dan pelayanan bimbingan
dan konseling oleh konselor dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

                   Dimensi                             Guru                            Konselor

       1. Wilayah Gerak                  Khususnya Sistem Pendidikan        Khususnya Sistem Pendidikan
                                         Formal                             Formal

       2. Tujuan Umum                    Pencapaian Tujuan Pendidikan       Pencapaian Tujuan Pendidikan
                                         Nasional                           Nasional

       3. Konteks Tugas                  Pembelajaran yang mendidik         Pelayanan yang memandirikan
                                         melalui mata pelajaran dengan      dengan    skenario konseli-
                                         skenario guru-murid                konselor

          Fokus Kegiatan                 Pengembangan     kemampuan         Pengembangan potensi diri
                                         penguasaan bidang studi dan        bidang pribadi, sosial, belajar,
                                       masalah-masalahnya                karier, dan masalah-masalahnya

       Hubungan Kerja                  Alih tangan (referal)             Alih tangan (referal)

       4. Target Intervensi

       Individual                      Minim                             Utama

       Kelompok                        Pilihan Strategis                 Pilihan Strategis

       Klasikal                        Utama                             Minim

       5. Ekspektasi Kinerja

       Ukuran Keberhasilan             Pencapaian Standar Kompetensi     Kemandirian dalam kehidupan
                                       Lulusan                           Lebih bersifat kualitatif yang
                                       Lebih Bersifat Kuantitaif         unsur-unsurnya saling terkait

         Pendekatan Umum               Pemanfaatan     Instructional     Pengenalan diri dan lingkungan
                                       Effects & Nurturant Effects       oleh konseli dalam rangka
                                       melalui pembelajaran yang         pengentasan masalah pribadi,
                                       mendidik                          sosial, belajar dan karier.
                                                                         Skenario tindakan merupakan
                                                                         hasil transaksi yang merupakan
                                                                         keputusan konseli

       Perencanaan tindak intervensi   Kebutuhan belajar ditetapkan      Kebutuhan pengembangan diri
                                       terlebih     dahulu      untuk    ditetapkan        dalam     proses
                                       ditawarkan kepada peserta didik   transaksional      oleh    konseli,
                                                                         difasilitasi oleh konselor

       Pelaksanaan tindak intervensi   Penyesuaian proses berdasarkan    Penyesuaian proses berdasarkan
                                       respons ideosinkretik peserta     respons ideosinkretik konseli
                                       didik yang lebih terstruktur      dalam transaksi makna yang
                                                                         lebih lentur dan terbuka


Sumber : Dirjen PMPTK, 2007. Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur
Pendidikan Formal (Naskah Akdemik). Jakarta


Layanan
Bimbingan dan Konseling Sarat Nilai
              Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, Ketua Umum Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan
Konseling Indonesia (ABKIN), menulis sebuah artikel yang dimuat dalam harian Pikiran Rakyat, 6
September 2006, hal. 20 dengan judul tulisan “Layanan Bimbingan dan Konseling Sarat Nilai”. Isi tulisan
kiranya dapat disarikan sebagai berikut :

Bahwa tugas seorang konselor adalah menyelenggarakan layanan kemanusiaan pada kawasan layanan
yang bertujuan memandirikan individu dalam menavigasi perjalanan hidupnya melalui pengembilan
keputusan tentang pendidikan, pilihan dan pemeliharaan karier untuk mewujudkan kehidupan yang
produktif dan sejahtera, serta untuk menjadi warga masyarakat yang peduli kemaslahatan
umum.melalui pendidikan. Makna melalui pendidikan mengandung penekanan keharusan sinergi antara
guru dan konselor.

Seorang konselor sebagai pengampu layanan bimbingan dan konseling selalu digerakkan oleh motif
altruistik, menggunakan penyikapan yang empatik, menghormati keragaman serta mengedepankan
kemaslahatan pengguna layanannya, dilakukan dengan selalu mencermati kemungkinan dampak jangka
panjang dari tindakan layanannya itu terhadap pengguna layanan, dan selalu menyadari batas
kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya sebagai seorang profesional. Pekerjaan bimbingan dan
konseling adalah pekerjaan berbasis nilai, layanan etis normatif, dan bukan layanan bebas nilai. Seorang
konselor perlu memahami betul hakekat manusia dan perkembangannya sebagai makhluk sadar nilai
dan perkembangannya ke arah normatif-etis. Seorang konselor harus memahami perkembangan nilai,
namun seorang konselot tidak boleh memaksakan nilai yang dianutnya kepada konseli (peserta didik
yang dilayani), dan tidak boleh meneladankan diri untuk ditiru konselinya, melainkan memfasilitasi
konseli untuk menemukan makna nilai kehidupannya.

Dengan karakteristik keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerjanya, seorang konselor
dipersyaratkan memiliki kompetensi : (1) memahami secara mendalam konseli yang dilayani; (2)
menguasai landasan dan kerangka teoritik bimbingan dan konseling; (3) menyelenggarakan pelayanan
bimbingan dan konseling yang memandirikan; (4) mengembangkan profesionalitas profesi secara
berkelanjutan, (5) yang dilandasi sikap, nilai, dan kecenderungan pribadi yang mendukung.

Berkenann dengan komponen Pengembangan Diri dalam KTSP, Sunaryo mengingatkan untuk tidak
menyeret layanan bimbingan dan konseling ke arah pembelajaran seperti bidang studi. Menurutnya,
bahwa Pengembangan Diri dalam KTSP merupakan wilayah kerja semua pendidik di sekolah dan bukan
hanya wilayah kerja konselor. Misalnya, pengembangan bakat dan minat peserta didik lebih banyak
merupakan tugas guru bidang studi karena akan menyangkut substansi yang terkait dengan bakat anak.
Konselor akan berperan membantu peserta didik untuk memahami bakat dan minat yang ada pada
dirinya., misalnya melalui asesmen psikologis, dan memilih alternatif pengembangan yang paling
mungkin bagi dirinya, baik terkait dengan pendidikan maupun karier. Selebihnya adalah tugas guru
untuk membantu peserta didik mengembangkan bakatnya, baik melalui kegiatan intra maupun ekstra
kurikuler. Tidak mungkin seorang konselor mengajarkan subtansi yang yang terkait dengan
pengembangan bakat dan minat peserta didik.

Layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak bisa digantikan dengan komponen pengembangan
diri, melainkan tetap sebagai sebuah layanan utuh yang berorientasi kepada upaya memfasilitasi
kemandirian peserta didik.

Jika acuan guru bidang studi adalah pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL), acuan konselor
adalah Standar Kompetensi Kemandirian (SKK) yang basisnya adalah tugas-tugas perkembangan yang
harus dikuasai peserta didik dalam perkembangan moral, akademik, pribadi-sosial, dan karier. SKK ini
sesungguhnya yang harus dirumuskan oleh konselor dan setiap satuan pendidikan sebagai dasar
pengembangan program layanan bimbingan dan konseling.

Pengembangan program layanan Bimbingan dan Konseling merentang mulai dari tingkat TK sampai
dengan Perguruan Tinggi. Pada jenjang TK dan SD layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan
oleh Roving Counselor (Konselor Kunjung) untuk membantu guru menyusun Program BK yang terpadu
dengan proses pembelajaran dan mengatasi perilaku yang mengganggu, melalui direct behavioral
consultation.

Pada jenjang SMP dan SMA layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan olehkonselor untuk
memfasilitasi peserta didik dalam mengaktualisasikan potensi peserta didik secara optimal dan salah
satunya adalah kemandirian dalam mengambil keputusan perencanaan pendidikan dan karier.

Pada jenjang SMP dan SMA, layanan Bimbingan dan Konseling untuk semakin mengokohkan pilihan dan
pengembangan karier sejalan dengan bidang vokasi yang menjadi pilihannya.. Bimbingan Karier (soft
skill) dan Bimbingan Vokasional (hard skill) harus dikembangkan secara sinergis, berkolaborasi dengan
guru bidang vokasional.

Pada jenjang Perguruan Tinggi layanan Bimbingan dan Konseling dimaksudkan untuk semakin
memantapkan karier yang sebisa mungkin yang paling cocok, baik dengan rekam jejak pendidikan
mahasiswa maupun kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang produktif,
sejahtera, serta berguna untuk manusia lain.

Selain itu, dikemukakan pula tentang layanan Bimbingan dan Konseling bagi anak berkebutuhan khusus
dan anak berbakat. layanan Bimbingan dan Konseling bagi anak berkebutuhan khusus layanan
Bimbingan dan Konseling lebih ditekankan pada upaya pengembangan kecakapan hidup sehari-hari
(daily living activities), merupakan intervensi tidak langsung yang lebih terfokus upaya mengembangkan
lingkungan perkembangan yang akan melibatkan banyak pihak, terutama guru pendidikan khusus.
Sedangkan layanan Bimbingan dan Konseling bagi anak berbakat, pelayanan bimbingan dan konseling
pada dasarnya sama dengan pelayanan umum lainnya. Dalam hal ini, konselor berperan dalam asesmen
keberbakatan dan memilih alternatif pengembangan keberbakatan, yang tidak hanya dalam pengertian
intelektual saja tetapi juga keberbakatan lainnya, seperti dalam olah raga, seni dan sebagainya

Atas semua itu, saat ini Asosiasi Bimbingan dan Konseling (ABKIN) dengan dukungan Ditjen Dikti, Ditjen
PMPTK, BSNP, Dijen Dikdasmen sedang merumuskan standar kompetensi konselor, pendidikan
profesional konselor dan penyelenggaraan layanan Bimbingan dan Konseling dalam jalur pendidikan
formal termasuk di dalamnya pengembangan Standar Kompetensi Kelulusan (SKK) sebagai rambu-
rambu bagi konselor.

Sumber : Sunayo Kartadinata.“Layanan Bimbingan dan Konseling Sarat Nilai”.Pikiran Rakyat, 6
September 2006, hal. 20


Beberapa Kekeliruan Pemahaman tentang
Bimbingan dan Konseling di Sekolah


             Perjalanan bimbingan dan konseling menuju sebuah profesi yang handal hingga
saat ini tampaknya masih harus dilalui secara tertatih-tatih. Dalam hal ini, Prayitno (2003) telah
mengidentifikasi 15 kekeliruan pemahaman orang dalam melihat bimbingan dan konseling, baik
dalam tataran konsep maupun praktiknya yang tentunya sangat mengganggu terhadap pencitraan
dan laju pengembangan profesi ini. Kekeliruan pemahaman ini tidak hanya terjadi di kalangan
orang-orang yang berada di luar Bimbingan dan Konseling, tetapi juga banyak ditemukan di
kalangan orang-orang yang terlibat langsung dengan bimbingan dan konseling. Kelimabelas
kekeliruan pemahaman itu adalah :

1. Bimbingan dan Konseling disamakan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan.

Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa bimbingan dan konseling adalah identik dengan
pendidikan sehingga sekolah tidak perlu lagi bersusah payah menyelenggarakan pelayanan bimbingan
dan konseling, karena dianggap sudah implisit dalam pendidikan itu sendiri. Cukup mantapkan saja
pengajaran sebagai pelaksanaan nyata dari pendidikan. Mereka sama sekali tidak melihat arti penting
bimbingan dan konseling di sekolah. Sementara ada juga yang berpendapat pelayanan bimbingan dan
konseling harus benar-benar terpisah dari pendidikan dan pelayanan bimbingan dan konseling harus
secara nyata dibedakan dari praktik pendidikan sehari-hari.

Walaupun guru dalam melaksanakan pembelajaran siswa dituntut untuk dapat melakukan kegiatan-
kegiatan interpersonal dengan para siswanya, namun kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak hal
yang menyangkut kepentingan siswa yang tidak bisa dan tidak mungkin dapat dilayani sepenuhnya oleh
guru di sekolah melalui pelayanan pengajaran semata, seperti dalam hal pelayanan dasar (kurikulum
bimbingan dan konseling), perencanaan individual, pelayanan responsif, dan beberapa kegiatan khas
Bimbingan dan Konseling lainnya.

Begitu pula, Bimbingan dan Konseling bukanlah pelayanan eksklusif yang harus terpisah dari pendidikan.
Pelayanan bimbingan dan konseling pada dasarnya memiliki derajat dan tujuan yang sama dengan
pelayanan pendidikan lainnya (baca: pelayanan pengajaran dan/atau manajemen), yaitu mengantarkan
para siswa untuk memperoleh perkembangan diri yang optimal. Perbedaan terletak dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya, dimana masing-masing memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang khas dan
berbeda (1).

2. Menyamakan pekerjaan Bimbingan dan Konseling dengan pekerjaan dokter dan psikiater.

Dalam hal-hal tertentu memang terdapat persamaan antara pekerjaan bimbingan dan konseling dengan
pekerjaan dokter dan psikiater, yaitu sama-sama menginginkan konseli/pasien terbebas dari
penderitaan yang dialaminya, melalui berbagai teknik yang telah teruji sesuai dengan masing-masing
bidang pelayanannya, baik dalam mengungkap masalah konseli/pasien, mendiagnosis, melakukan
prognosis atau pun penyembuhannya.

Kendati demikian, pekerjaan bimbingan dan konseling tidaklah persis sama dengan pekerjaan dokter
atau psikiater. Dokter dan psikiater bekerja dengan orang sakit sedangkan konselor bekerja dengan
orang yang normal (sehat) namun sedang mengalami masalah.Cara penyembuhan yang dilakukan
dokter atau psikiater bersifat reseptual dan pemberian obat, serta teknis medis lainnya, sementara
bimbingan dan konseling memberikan cara-cara pemecahan masalah secara konseptual melalui
pengubahan orientasi pribadi, penguatan mental/psikis, modifikasi perilaku, pengubahan lingkungan,
upaya-upaya perbaikan dengan teknik-teknik khas bimbingan dan konseling.

3. Bimbingan dan Konseling dibatasi pada hanya menangani masalah-masalah yang bersifat
   insidental.

Memang tidak dipungkiri pekerjaan bimbingan dan konseling salah satunya bertitik tolak dari masalah
yang dirasakan siswa, khususnya dalam rangka pelayanan responsif, tetapi hal ini bukan berarti
bimbingan dan konseling dikerjakan secara spontan dan hanya bersifat reaktif atas masalah-masalah
yang muncul pada saat itu.

Pekerjaan bimbingan dan konseling dilakukan berdasarkan program yang sistematis dan terencana, yang
di dalamnya mengggambarkan sejumlah pekerjaan bimbingan dan konseling yang bersifat proaktif dan
antisipatif, baik untuk kepentingan pencegahan, pengembangan maupun penyembuhan (pengentasan)

4. Bimbingan dan Konseling dibatasi hanya untuk siswa tertentu saja.
Bimbingan dan Konseling tidak hanya diperuntukkan bagi siswa yang bermasalah atau siswa yang
memiliki kelebihan tertentu saja, namun bimbingan dan konseling harus dapat melayani seluruh siswa
(Guidance and Counseling for All). Setiap siswa berhak dan mendapat kesempatan pelayanan yang sama,
melalui berbagai bentuk pelayanan bimbingan dan konseling yang tersedia.

5. Bimbingan dan Konseling melayani “orang sakit” dan/atau “kurang/tidak normal”.

Sasaran Bimbingan dan Konseling adalah hanya orang-orang normal yang mengalami masalah. Melalui
bantuan psikologis yang diberikan konselor diharapkan orang tersebut dapat terbebaskan dari masalah
yang menghinggapinya. Jika seseorang mengalami keabnormalan yang akut tentunya menjadi
wewenang psikiater atau dokter untuk penyembuhannya. Masalahnya, tidak sedikit petugas bimbingan
dan konseling yang tergesa-gesa dan kurang hati-hati dalam mengambil kesimpulan untuk menyatakan
seseorang tidak normal. Pelayanan bantuan pun langsung dihentikan dan dialihtangankan (referal).

6. Pelayanan Bimbingan dan Konseling berpusat pada keluhan pertama (gejala) saja.

Pada umumnya usaha pemberian bantuan memang diawali dari gejala yang ditemukan atau keluhan
awal disampaikan konseli. Namun seringkali justru konselor mengejar dan mendalami gejala yang ada
bukan inti masalah dari gejala yang muncul. Misalkan, menemukan siswa dengan gejala sering tidak
masuk kelas, pelayanan dan pembicaraan bimbingan dan konseling malah berkutat pada persoalan tidak
masuk kelas, bukan menggali sesuatu yang lebih dalam dibalik tidak masuk kelasnya.

7. Bimbingan dan Konseling menangani masalah yang ringan.

Ukuran berat-ringannya suatu masalah memang menjadi relatif, seringkali masalah seseorang dianggap
sepele, namun setelah diselami lebih dalam ternyata masalah itu sangat kompleks dan berat. Begitu
pula sebaliknya, suatu masalah dianggap berat namun setelah dipelajari lebih jauh ternyata hanya
masalah ringan saja. Terlepas berat-ringannya yang paling penting bagi konselor adalah berusaha untuk
mengatasinya secara cermat dan tuntas. Jika segenap kemampuan konselor sudah dikerahkan namun
belum juga menunjukan perbaikan maka konselor seyogyanya mengalihtangankan masalah (referal)
kepada pihak yang lebih kompeten

8. Petugas Bimbingan dan Konseling di sekolah diperankan sebagai “polisi sekolah”.

Masih banyak anggapan bahwa bimbingan dan konseling adalah “polisi sekolah” yang harus menjaga
dan mempertahankan tata tertib, disiplin dan keamanan di sekolah.Tidak jarang konselor diserahi tugas
mengusut perkelahian ataupun pencurian, bahkan diberi wewenang bagi siswa yang bersalah.

Dengan kekuatan inti bimbingan dan konseling pada pendekatan interpersonal, konselor justru harus
bertindak dan berperan sebagai sahabat kepercayaan siswa, tempat mencurahkan kepentingan apa-apa
yang dirasakan dan dipikirkan siswa. Konselor adalah kawan pengiring, penunjuk jalan, pemberi
informasi, pembangun kekuatan, dan pembina perilaku-perilaku positif yang dikehendaki sehingga siapa
pun yang berhubungan dengan bimbingan konseling akan memperoleh suasana sejuk dan memberi
harapan.

9. Bimbingan dan Konseling dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasihat.

Bimbingan dan konseling bukan hanya bantuan yang berupa pemberian nasihat. Pemberian nasihat
hanyalah merupakan sebagian kecil dari upaya-upaya bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan
dan konseling menyangkut seluruh kepentingan klien dalam rangka pengembangan pribadi klien secara
optimal.

10. Bimbingan dan konseling bekerja sendiri atau harus bekerja sama dengan ahli atau petugas lain

Pelayanan bimbingan dan konseling bukanlah proses yang terisolasi, melainkan proses yang sarat
dengan unsur-unsur budaya,sosial,dan lingkungan. Oleh karenanya pelayanan bimbingan dan konseling
tidak mungkin menyendiri. Konselor perlu bekerja sama dengan orang-orang yang diharapkan dapat
membantu penanggulangan masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Di sekolah misalnya, masalah-
masalah yang dihadapi oleh siswa tidak berdiri sendiri.Masalah itu sering kali saling terkait dengan orang
tua,siswa,guru,dan piha-pihak lain; terkait pula dengan berbagai unsur lingkungan rumah, sekolah dan
masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu penanggulangannya tidak dapat dilakukan sendiri oleh guru
pembimbing saja .Dalam hal ini peranan guru mata pelajaran, orang tua, dan pihak-pihak lain sering kali
sangat menentukan. Guru pembimbing harus pandai menjalin hubungan kerja sama yang saling
mengerti dan saling menunjang demi terbantunya siswa yang mengalami masalah itu. Di samping itu
guru pembimbing harus pula memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan dapat diadakan untuk
kepentingan pemecahan masalah siswa. Guru mata pelajaran merupakan mitra bagi guru pembimbing,
khususnya dalam menangani masalah-masalah belajar.

Namun demikian, konselor atau guru pembimbing tidak boleh terlalu mengharapkan bantuan ahli atau
petugas lain. Sebagai tenaga profesional konselor atau guru pembimbing harus mampu bekerja sendiri,
tanpa tergantung pada ahli atau petugas lain. Dalam menangani masalah siswa guru pembimbing harus
harus berani melaksanakan pelayanan, seperti “praktik pribadi”, artinya pelayanan itu dilaksanakan
sendiri tanpa menunggu bantuan orang lain atau tanpa campur tangan ahli lain. Pekerjaan yang
profesional justru salah satu cirinya pekerjaan mandiri yang tidak melibatkan campur tangan orang lain
atau ahli.

11. Konselor harus aktif, sedangkan pihak lain harus pasif

Sesuai dengan asas kegiatan, di samping konselor yang bertindak sebagai pusat penggerak bimbingan
dan konseling, pihak lain pun, terutama klien,harus secara langsung aktif terlibat dalam proses
tersebut.Lebih jauh, pihak-pihak lain hendaknya tidak membiarkan konselor bergerak dan berjalan
sendiri. Di sekolah, guru pembimbing memang harus aktif, bersikap “jemput bola”, tidak hanya
menunggu didatangi siswa yang meminta layanan kepadanya.Sementara itu, personil sekolah yang lain
hendaknya membantu kelancaran usaha pelayanan itu.
Pada dasarnya pelayanan bimbingan dan konseling adalah usaha bersama yang beban kegiatannya tidak
semata-mata ditimpakan hanya kepada konselor saja. Jika kegiatan yang pada dasarnya bersifat usaha
bersama itu hanya dilakukan oleh satu pihak saja, dalam hal ini konselor, maka hasilnya akan kurang
mantap, tersendat-sendat, atau bahkan tidak berjalan sama sekali.

12. Menganggap pekerjaan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja

Benarkah pekerjaan bimbingan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja? Jawabannya bisa saja “benar”
dan bisa pula “tidak”. Jawaban ”benar”, jika bimbingan dan konseling dianggap sebagai pekerjaan yang
mudah dan dapat dilakukan secara amatiran belaka. Sedangkan jawaban ”tidak”, jika bimbingan dan
konseling itu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan dan teknologi (yaitu mengikuti filosopi,
tujuan, metode, dan asas-asas tertentu), dengan kata lain dilaksanakan secara profesional. Salah satu
ciri keprofesionalan bimbingan dan konseling adalah bahwa pelayanan itu harus dilakukan oleh orang-
orang yang ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Keahliannya itu diperoleh melalui pendidikan
dan latihan yang cukup lama di Perguruan Tinggi.

13. Menyama-ratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien

Cara apapun yang akan dipakai untuk mengatasi masalah haruslah disesuaikan dengan pribadi klien dan
berbagai hal yang terkait dengannya.Tidak ada suatu cara pun yang ampuh untuk semua klien dan
semua masalah. Bahkan sering kali terjadi, untuk masalah yang sama pun cara yang dipakai perlu
dibedakan. Masalah yang tampaknya “sama” setelah dikaji secara mendalam mungkin ternyata
hakekatnya berbeda, sehingga diperlukan cara yang berbeda untuk mengatasinya. Pada
dasarnya.pemakaian sesuatu cara bergantung pada pribadi klien, jenis dan sifat masalah, tujuan yang
ingin dicapai, kemampuan petugas bimbingan dan konseling, dan sarana yang tersedia.

14. Memusatkan usaha Bimbingan dan Konseling hanya pada penggunaan instrumentasi

Perlengkapan dan sarana utama yang pasti dan dan dapat dikembangkan pada diri konselor adalah
“mulut” dan keterampilan pribadi. Dengan kata lain, ada dan digunakannya instrumen
(tes.inventori,angket dan dan sebagainya itu) hanyalah sekedar pembantu. Ketidaan alat-alat itu tidak
boleh mengganggu, menghambat, atau bahkan melumpuhkan sama sekali usaha pelayanan bimbingan
dan konseling.Oleh sebab itu, konselor hendaklah tidak menjadikan ketiadaan instrumen seperti itu
sebagai alasan atau dalih untuk mengurangi, apa lagi tidak melaksanakan layanan bimbingan dan
konseling sama sekali.Tugas bimbingan dan konseling yang baik akan selalu menggunakan apa yang
dimiliki secara optimal sambil terus berusaha mengembangkan sarana-sarana penunjang yang
diperlukan

15. Menganggap hasil pekerjaan Bimbingan dan Konseling harus segera terlihat.

Disadari bahwa semua orang menghendaki agar masalah yang dihadapi klien dapat diatasi sesegera
mungkin dan hasilnya pun dapat segera dilihat. Namun harapan itu sering kali tidak terkabul, lebih-lebih
kalau yang dimaksud dengan “cepat” itu adalah dalam hitungan detik atau jam. Hasil bimbingan dan
konseling tidaklah seperti makan sambal, begitu masuk ke mulut akan terasa pedasnya. Hasil bimbingan
dan konseling mungkin saja baru dirasakan beberapa hari kemudian, atau bahkan beberapa tahun
kemuadian.. Misalkan, siswa yang mengkonsultasikan tentang cita-citanya untuk menjadi seorang
dokter, mungkin manfaat dari hasil konsultasi akan dirasakannya justru pada saat setelah dia menjadi
seorang dokter.


Bimbingan Konseling dan Manajemen Mutu
Salah satu issue penting tentang pendidikan saat ini berkenaan berkenaan dengan penerapan
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Dalam hal ini, tentunya konselor
seyogyanya dapat memahami dan menangkap implikasinya bagi penyelenggaraan bimbingan
dan konseling. Oleh karena itu, tulisan ini, akan dipaparkan secara ringkas dan sederhana tentang
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dan Implikasinya terhadap Layanan
Bimbingan dan Konseling.




Bahwa berangkat dari realita rendahnya kualitas pendidikan yang hampir terjadi di setiap
jenjang dan satuan pendidikan, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional telah
menggulirkan kebijakan pola manajemen pendidikan baru yang di dalamnya memuat
kewenangan yang luas kepada sekolah untuk mengatur dan mengendalikan sekolah, dengan
mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung semua warga
sekolah. Pola manajemen baru ini dikenal dengan istilah Manajemen Peningkatan Mutu
Berbasis Sekolah atau disingkat MPMBS.


Sesungguhnya, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) ini memiliki ruang
lingkup bahasan yang amat luas, baik dilihat dari segi konsep maupun implementasinya,
sehingga tidak mungkin untuk dapat dipaparkan secara menyeluruh melalui tulisan ini. Oleh
karena itu, dalam tulisan ini hanya akan dibicarakan hal-hal yang berkenaan dengan
penyelenggaraan layanan bimbingan konseling di sekolah, diantaranya akan dikemukakan
tentang : (1) Pemberdayaan dan Profesionalisme Konselor; (2) Akuntabilitas Kinerja Konselor;
dan (3) Konselor Sebagai Agen Informasi

1. Pemberdayaan dan Profesionalisme Konselor


Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) ditandai dengan adanya perubahan
manajemen      dari   pendekatan       sentralistik-birokratik   menuju   desentralistik-profesional.
Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam pendekatan sentralistik-birokratik, konselor dalam
melaksanakan tugasnya sudah ditentukan dan dipolakan sedemikian rupa oleh pusat, melalui
berbagai bentuk aturan, ketentuan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan sebagainya.
Akibatnya, ruang gerak konselor menjadi terbatasi, sehingga pada akhirnya konselor menjadi
kurang terbiasa dengan budaya kreatif dan inovatif.


Aturan dan ketentuan yang kaku dan ketat telah menggiring dan memposisikan konselor pada
iklim kerja yang tidak lagi didasari oleh sikap profesinal, namun justru lebih banyak sekedar
menjalankan kewajiban rutin semata. Maka, muncullah berbagai sikap yang kurang
menguntungkan, seperti : malas, masa bodoh dan tidak peduli terhadap prestasi kerja.

Dengan hadirnya Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), yang
mengedepankan pendekatan desentralistik-profesional, maka ruang gerak konselor menjadi
leluasa. Proses kreatif dan inovatif justru menjadi lebih utama. Konselor didorong untuk memiliki
keberanian dan membiasakan diri untuk menemukan cara-cara baru yang lebih efektif dan
efisien dalam melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Dengan
kata lain, memasuki alam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), konselor
dituntut bekerja secara profesional.


Dari sini, timbul pertanyaan hal-hal apa yang perlu disiapkan untuk menuju ke arah
profesionalisme itu ? Dalam hal ini, tentu saja konselor seyogyanya dapat berusaha
mengembangkan secara terus menerus kapasitas pengetahuan dan keterampilan yang
dimilikinya, yang justru merupakan prasyarat untuk menjadi seorang profesional.


Konselor seyogyanya tidak merasa cepat berpuas diri dengan kapasitas pengetahuan dan
keterampilan yang saat ini dimilikinya, namun justru harus senantiasa berusaha untuk
memutakhirkan pengetahuan dan keterampilannya. Bagaimanapun, dalam era informasi
sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bimbingan konseling dari
waktu ke waktu berkembang secara sangat pesat. Sehingga seorang konselor dituntut untuk
terus dapat mengantisipasi arah perkembangan yang terjadi, agar tidak menjadi terpuruk
secara profesional.


Upaya peningkatan kapasitas pengetahuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung, bisa saja dilakukan melalui berbagai
bacaan atau buku yang berhubungan dengan dunia bimbingan dan konseling, atau bahkan bila
perlu dilakukan dengan cara melalui penjelajahan situs-situs dalam internet, yang memang
banyak menyediakan berbagai informasi terkini, termasuk yang berhubungan dengan
bimbingan dan konseling.

Sedangkan secara langsung, bisa dilakukan dengan cara melibatkan diri dalam berbagai
aktivitas forum keilmuan, seperti : seminar, penataran dan pelatihan, atau mengikuti kegiatan
MGP seperti sekarang ini. Bahkan, akan lebih baik jika timbul kemauan untuk berusaha
menuntut ilmu melalui jenjang pendidikan formal.

Kita maklumi bahwa saat ini latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh konselor masih
beragam, baik dilihat dari program studi/jurusan maupun jenjangnya. Bagi konselor yang
berlatar belakang pendidikan program studi bimbingan, barangkali tidak ada salahnya untuk
berusaha menempuh pendidikan lanjutan pada jenjang yang lebih tinggi. Sementara, bagi
kawan-kawan konselor yang kebetulan bukan berlatar belakang pendidikan bimbingan, dalam
rangka memantapkan diri sebagai konselor, tidak ada salahnya pula untuk mencoba terjun
menekuni dunia akademis dalam bimbingan dan konseling. Sehingga pada gilirannya, dalam
melaksanakan berbagai tugas bimbingan, konselor benar-benar telah ditopang oleh fundasi
keilmuan yang mantap dan memadai.


Sedangkan untuk meningkatkan keterampilan berbagai teknik bimbingan, salah satu cara yang
dipandang cukup efektif adalah dengan berusaha secara terus menerus dan seringkali
mempraktekkan berbagai teknik yang ada. Misalkan, untuk menguasai teknik-teknik konseling,
tentunya konselor harus mempraktekkan sendiri secara langsung, dan setiap setelah selesai
mempraktekkan, diikuti dengan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan. Kemudian,
membandingkannya dengan keharusan-keharusan berdasarkan teori yang ada, sehingga akan
bisa diketahui kelemahan dan keunggulan dari praktek yang telah dilakukan. Memasuki tahap
praktek konseling berikutnya tentunya sudah disertai usaha perbaikan, dengan bercermin dari
kekurangan- kekurangan pada praktek konseling sebelumnya.
Hal ini secara terus menerus dilakukan dari satu praktek konseling ke praktek konseling
berikutnya, dan sebaiknya disertai pula dengan pencatatan terhadap apa-apa yang telah
dilakukan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan refleksi sekaligus sebagai bukti fisik dari
usaha ilmiah. Berbekal kesabaran dan ketekunan, usaha ini niscaya pada akhirnya akan dapat
mengantarkan sampai pada taraf yang dikehendaki. Walaupun demikian perlu dicatat, bahwa
keleluasaan dalam menjalankan tugas ini tidak diartikan segala sesuatunya menjadi serba
boleh, hal-hal yang menyangkut prinsip dan etika profesi bimbingan tetap harus dijaga dan
dipelihara, sejalan dengan tuntutan profesionalisme.

2. Akuntabilitas Kerja Konselor


Pada masa sebelum diberlakukan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS),
akuntabilitas kerja konselor memang tidak jelas. Sekalipun ada, barangkali hanya sebatas di
hadapan kepala sekolah ataupun pengawas sebagai petugas yang mewakili pihak pemerintah.
Namun pada kenyataannya, seringkali kepala sekolah atau pengawas mengambil sikap
permisif atas hasil kerja yang ditunjukkan konselor, padahal hasil kerja yang ditunjukkan sama
sekali tidak bermutu. Akuntabilitas semacam ini tentunya tidak memberikan kontribusi bagi
peningkatan kinerja dan produktivitas konselor.


Memasuki alam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), dengan sendirinya
akuntabilitas konselor semakin luas, tidak hanya dihadapan kepala sekolah ataupun pengawas,
namun mencakup seluruh pemegang saham (stake holder) dalam bidang pendidikan, terutama
masyarakat dan orang tua siswa.


Bagaimanapun masyarakat, khususnya orang tua siswa telah rela berkorban mengeluarkan
sejumlah dana untuk kepentingan pendidikan anaknya. Jadi wajar sekali, kalau saja mereka
menuntut pertanggungjawaban kepada sekolah dan kepada konselor khususnya atas hasil-
hasil kerja yang telah dilakukan, demi keberhasilan dan kemajuan peserta didik. Artinya, jumlah
dana yang dikeluarkan oleh orangtua/masyarakat seyogyanya dapat sebanding dengan hasil
yang dicapai, dalam bentuk kemajuan dan keberhasilan pendidikan anaknya di sekolah.

Dengan adanya akuntabilitas ini, jelas konselor dituntut untuk lebih meningkatkan mutu kinerja
dan tingkat produktivitas dalam memberikan layanan bantuan terhadap para siswa. Jika hal ini
tidak terpenuhi maka konselor harus bersiap-siap untuk menerima berbagai complain dari
masyarakat yang mungkin tidak mengenakkan.
Apalagi dengan kehadiran Komite Sekolah yang dianggap sebagai lembaga yang mewakili
kepentingan masyarakat, maka masyarakat akan jauh lebih terbuka dan leluasa untuk
menyampaikan berbagai ketidakpuasan atas hasil-hasil kerja yang telah dicapai oleh konselor.
Tentu saja, kita tidak menghendaki hal-hal seperti itu. Tak ada cara lain untuk
mengantisipasinya, kecuali dengan menunjukkan bukti-bukti nyata atas segala hasil kerja kita.
Manakala kita telah berhasil membuktikan hasil-hasil kerja yang menggembirakan dan memberi
kepuasan kepada masyarakat, bersamaan itu pula akan tumbuh kepercayaan terhadap
sekolah, khususnya kepada bimbingan dan konseling. Dan pada gilirannya, tidak akan ada
keraguan lagi dari masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap sekolah,
khususnya kepada bimbingan dan konseling untuk terus melaksanakan kiprahnya. Dalam hal
ini, berapa besar dana yang harus dikeluarkan tidak lagi menjadi persoalan besar, yang penting
prestasi anak benar-benar dapat terwujudkan dengan baik, baik dalam akademik maupun non-
akademik

3. Konselor Sebagai Agen Informasi


Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) ditandai dengan adanya
kewenangan sekolah dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, konselor seyogyanya dapat
berusaha melibatkan diri dalam berbagai proses pengambilan keputusan.


Karena, bagaimanapun konselor bisa dianggap sebagai “orang yang paling banyak tahu”
tentang keadaan siswanya secara personal. Dengan kata lain, konselor dianggap sebagai
orang yang memiliki informasi atau data tentang siswa yang lebih lengkap dan memadai.
Informasi atau data tentang siswa ini ini sangat berguna dan dapat dijadikan dasar untuk
berbagai pengambilan keputusan sekolah yang berkenaan dengan siswa. Oleh sebab itu,
informasi harus diadministrasikan sedemikian rupa dan siap saji (ready for use), kapan saja
diperlukan. Bahkan bila perlu, pengadminstrasian informasi ini dilakukan secara computerize,
karena saat ini telah dikembangkan berbagai software, yang berhubungan dengan data siswa,
seperti Program DataSis dan Program Alat Ungkap Masalah (AUM) yang dikembangkan Prof.
Dr. Prayitno. Atau secara kreatif, konselor dapat menciptakan berbagai software tentang
bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan kerja, yang sekiranya dapat membantu
mempermudah pengadministrasian dan penyajian data. Dengan sendirinya, dalam hal ini
konselor dituntut untuk memahami dan menguasai teknologi komputer.
Hal yang perlu dicermati, bahwa dalam mengkomunikasikan informasi tentang siswa kepada
pihak-pihak terkait, seperti kepala sekolah, dewan sekolah atau siapa pun, konselor harus
dapat memilah dan memilih jenis informasi apa saja yang boleh dan tidak tidak boleh untuk
disampaikan. Tentu saja, informasi-informasi yang berkenaan dengan “ prinsip kerahasiaan
klien “ harus tetap dijaga sebaik mungkin.


Dalam mengkomunikasikan informasi-informasi tentang siswa, yang berkaitan dengan proses
pengambilan keputusan, khususnya dalam forum Komite Sekolah, konselor hendaknya dapat
menyampaikan pandangan-pandangannya secara tegas, yang berpihak pada kepentingan
siswa itu sendiri. Walau pun mungkin akan didapatkan berbagai benturan sosial di dalamnya,
karena pemahaman dan persepsi anggota Komite Sekolah tentang bimbingan dan konseling
akan sangat beragam bahkan mungkin sangat kurang.


Satu hal lagi bahwa dalam penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
(MPMBS), upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan bimbingan ini konselor
hendaknya memperhatikan pengembangan kerja sama, koordinasi dan sinergis kerja dengan
berbagai komponen pendidikan lainnya. Karena dalam penerapan Manajemen Peningkatan
Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), keberhasilan pendidikan di sekolah tidak lagi didasarkan
pada individual yang cerdas, akan tetapi sangat mengutamakan pada team work yang cerdas
dan kompak. Untuk itulah, konselor sedapat mungkin harus menjadi bagian utama dari team
work tersebut.


Demikianlah, uraian sederhana yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat adanya,
khususnya bagi kemajuan dan peningkatan mutu layanan konseling di sekolah.

Sumber bacaan :


Dedi Suriyadi, Prof. Dr., (2001), Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Implikasinya
      Terhadap Peningkatan Mutu Konselor, Makalah , Jurusan PPB-FIP UPI Bandung-ABKIN
      Pengda Jawa Barat : Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional (2001) Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah,
      Buku 1 Konsep dan Pelaksanaan, Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Pendidikan
      Dasar dan Menengah, Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama : Jakarta
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,(1994), Kurikulum Sekolah Menengah Umum (SMU),
      Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling, Jakarta : Depdikbud Direktorat
      Pendidikan Dasar dan Menengah

Prayitno dan Erman Anti, (1995), Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta : P2LPTK
       Depdikbud

Seri Pemandu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah,(1995), Pelayanan Bimbingan
       dan Konseling di Sekolah Menengah Umum (SMU) Buku IV, Jakarta : IPBI




Tim Instruktur Bimbingan dan Konseling Kanwil Propinsi Jawa Barat , (1997), Materi Sajian
      Penataran Konselor SMU Propinsi Jawa Barat Tahun 1997, Dekdikbud Kanwil Propinsi
      Jawa Barat : Bandung




Winkel, W.S. (1991), Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, Jakarta : Gramedia

============

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1529
posted:3/2/2012
language:Malay
pages:111