Docstoc

1997 06 24 LIMA MENTERI TANAM PADI DI LAHAN GAMBUT

Document Sample
1997 06 24 LIMA MENTERI TANAM PADI DI LAHAN GAMBUT Powered By Docstoc
					PUSAT INFORMASI KOMPAS
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=============================================

KOMPAS Selasa, 24-06-1997. Halaman: 2



          LIMA MENTERI TANAM PADI DI LAHAN GAMBUT
Palangkaraya, Kompas
  Penanaman padi dan jagung di lokasi Proyek Lahan Gambut (PLG)
satu juta hektar dilakukan lima menteri Kabinet Pembangunan VI, di
Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Dadahup dan UPT Lamunti, Kalimant
an
Tengah, Senin (23/6). Menurut rencana, padi dan jagung yang ditanam
itu akan dipanen pertama kalinya bulan Oktober 1997 oleh Presiden
Soeharto.
  Kelima menteri yang melakukan penanaman , Menneg Perencanaan
Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita, Menteri
Pertanian Sjarifudin Baharsjah, Menteri PU Radinal Moochtar, Menkop
dan Pembinaan Pengusaha Kecil Subiakto Tjakrawerdaya, dan Menko
Prodis
Hartarto. Sesdalopbang AM Hendro Priyono juga ikut serta dalam acara
itu.
  Pengembangan lahan gambut untuk pertanian tanaman pangan di
Kalteng, didasarkan pada Keppres No 82 Tahun 1995, yang kemudian
direalisasikan melalui proyek pengembangan gambut satu juta hektar.
Pada tahun anggaran 1997/1998, total alokasi anggaran untuk PLG
direncanakan Rp 634,3 milyar.
  Menurut Menko Prodis Hartarto, PLG merupakan proyek raksasa untuk
memenuhi swasembada pangan di masa datang sekaligus untuk menumbuhk
an
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan serta meningkatkan
pendapatan masyarakat.
  Dijelaskan, pentingnya pengembangan tanaman pangan di luar Jawa
melalui PLG sebagai antisipasi menghadapi kemungkinan terjadinya
kekurangan pangan di masa datang.
  Setelah melakukan penanam an, Menneg PPN/Ketua Bappenas Ginandjar

Kartasasmita yang juga Ketua Tim Pengarah PLG satu juta hektar,
mendengar langsung berbagai permasalahan serta perkembangan kemajuan

proyek dari instansi terkait dengan PLG seperti dari unsur Departemen
Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Departemen PU, Deptan, da
n
Pemda Kalteng.
  Salah satu persoalan yang kini dihadapi adalah keterbatasan air
untuk tanaman pangan di PLG karena saluran irigasi teknis belum
selesai seluruhnya. Namun Departemen PU, seperti dijanjikan Radinal
Moochtar, akan berupaya menyelesaikan persoalan tersebut dan pihaknya
menjamin bisa mengatasi kekurangan air itu.
  Sampai saat ini telah ditempatkan 3.500 kepala keluarga trans-
migrasi yang menempati berbagai UPT di lokasi PLG, yaitu di UPT
Lamunti (500 KK), UPT Dadahup dan Pangkalan Lama (2.000 KK) serta
UPT Palingkau (1.000 KK). Menurut Gubernur Kalteng Warsito Rasman,
para transmigran itu mendapat "jatah hidup" satu setengah tahun.
  "Setelah itu mereka harus mampu memanfaatkan lahan usaha dan
pekarangannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Masing-masing
kepala
keluarga transmigran mendapat bagian lahan pekarangan 0,25 hektar dan
lahan usaha siap tanam dua hektar, sedang yang ditanami padi dan
jagung masing-masing satu hektar," jelas Warsito.
  Ginandjar Kartasasimita mengemukakan, PLG satu juta hektar memang
merupakan proyek "jalan pintas" karena tanpa didahului oleh tahapan
yang biasa dilakukan dalam sebuah proyek seperti studi kelayakan,
rancangan teknis, dan desain proyek. Karena itu wajar bila muncul
berbagai masalah, untuk itu langkah kaji tindak perlu dilakukan oleh
semua pihak.

Agenda aksi
  Sementara itu, suara-suara bahwa PLG mengandung risiko besar
akibat perubahan ekosistem lahan gambut di Kalimantan Tengah muncul
dalam diskusi dwibulanan "Ekonomi Politik Lahan Gambut Sejuta
Hektar",
yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and
Finance
(Idef) di Jakarta, Senin (23/6). Para pembicara, Dr Bustanul Arifin
(peneliti Idef) dan Luky Adrianto, peneliti IPB.
  Bustanul Arifin mengemukakan, PLG itu mempunyai banyak aspek
serta
mengandung tata nilai dan hubungan sosial kemasyarakatan. Oleh
karenanya, PLG tentunya mengandung misi penting lain, di samping
hanya sekadar mempertahankan swasembada beras. Misi yang tidak tampak

itu hendaknya dirumuskan dengan jelas dan tegas.
  Perumusan tersebut bukan hanya agenda aksi masing-masing
departemen
yang terpisah-pisah. Misi itu dirumuskan secara menyeluruh termasuk
strategi yang ditempuh bila proyek ini gagal.
  Peneliti dan dosen IPB, Luky Adrianto mengemukakan, hasil studi
Amdal yang dilakukan Tim IPB menunjukkan proyek gambut jika tidak
digarap cermat berpotensi berdampak negatif. Di antaranya, pembabatan
gambut untuk konstruksi saluran irigasi menimbulkan perubahan iklim
dan peningkatan emisi metan.
  Perubahan fungsi juga menyebabkan penurunan kedalaman muka air
tanah. Gambut tak lagi berfungsi sebagai daerah resapan air,
berpotensi
menjadi salah satu sebab terjadinya banjir di wilayah tertentu.
  Ihwal dampak positifnya, proyek itu dapat meningkatan pendapatan
asli daerah, menggairahkan perdagangan antarwilayah. Kemudian ada
transfer pengetahuan serta meningkatnya etos kerja dari masyarakat
transmigran ke masyarakat lokal. (gun/who)


Foto:
Kompas/gun
TANAM PADI LAHAN GAMBUT - Lima menteri Kabinet Pembangunan V
I,
bersama
Sesdalopbang AM Hendro Priyono, melakukan penanaman padi dan jagung

di
lokasi Proyek Lahan Gambut (PLG) satu juta hektar di Kalimantan
Tengah, Senin (23/6). Penanaman dilakukan di Unit Pemukiman
Transmigrasi (UPT) Dadahup dan UPT Lamunti. Panen perdana padi dan
jagung di PLG direncanakan dilakukan Presiden Soeharto, Oktober 1997.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:2/29/2012
language:Malay
pages:3