pembinaan disiplin pns PP 53 th 2010 by mazdyans

VIEWS: 913 PAGES: 53

									PEMBINAAN DISIPLIN PNS
               DASAR
1. UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana
   telah diubah dengan UU No. 43 Tahun
   1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. PP No.32 Tahun 1979 tentang
   Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
3. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
   Pegawai Negeri Sipil
                     Pengertian
a.   Peraturan Disiplin PNS adalah peraturan yang
     mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila
     kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh
     PNS.
b.   Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan,
     atau perbuatan PNS yang melanggar ketentuan
     Peraturan Disiplin PNS, baik yang dilakukan didalam
     maupun diluar jam kerja.
c.   Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan
     kepada PNS karena melanggar Peraturan Disiplin
     Pegawai Negeri Sipil.
d.   Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat
     Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat
     Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
     adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan
     perundang-undangan yang mengatur wewenang
     pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
e.   Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh
     PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan
     kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.

f.   Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh
     PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan
     oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan
     pejabat yang berwenang menghukum.

g.   Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat
     ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin
     berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
     sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
     yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum,
     kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Apakah Disiplin itu ??? (PP 53 Tahun 2010)

“ Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai
Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari
larangan yang ditentukan dalam         peraturan perundang-
undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak
ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin “

Maksud / Tujuan Peraturan Disiplin :
Mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai
penyelenggara     pemerintahan     yang    menerapkan      prinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik (good governance), setia kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil,
transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
            Pelanggaran Disiplin
1.   Kewajiban yang harus ditaati oleh setiap PNS adalah sebagaimana
     dimaksud dalam pasal 3 PP No. 53 Tahun 2010.

2.   Larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap PNS adalah
     sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 PP No. 53 Tahun 2010.

3.   Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan
     PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan
     ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar
     jam kerja.
                PERBANDINGAN KEWAJIBAN DAN
              LARANGAN PNS YANG TERMUAT DALAM
               PP 30 TH 1980 DENGAN PP 53 TH 2010
           PP 30 TH 1980                          PP 53 TH 2010
           KEWAJIBAN :                             KEWAJIBAN :
1. Setia dan taat sepenuhnya kepada     1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
   pancasila, Undang-Undang Dasar          (*4)
   1945, Negara, dan Pemerintah;        2. mengucapkan sumpah/janji
2. Mengutamakan kepentingan                jabatan; (*4)
   Negara di atas kepentingan           3. setia dan taat sepenuhnya kepada
   golongan atau diri sendiri, serta       Pancasila, Undang-Undang Dasar
   menghindari segala sesuatu yang         Negara Republik Indonesia Tahun
   dapat mendesak kepentingan              1945, Negara Kesatuan Republik
   Negara oleh kepentingan                 Indonesia, dan Pemerintah; (*1)
   golongan, diri sendiri, atau pihak   4. menaati segala ketentuan
   lain;                                   peraturan perundang-undangan;
3. menjunjung tinggi kehormatan dan        (*24)
   martabat Negara, Pemerintah ,
   dan Pegawai Negeri Sipil;
           PP 30 TH 1980                         PP 53 TH 2010
            KEWAJIBAN :                          KEWAJIBAN :
4.   mengangkat dan mentaati          5. melaksanakan tugas kedinasan
     sumpah/janji Pegawai Negeri         yang dipercayakan kepada PNS
     Sipil dan sumpah/janji jabatan      dengan penuh pengabdian,
     berdasarkan peraturan               kesadaran, dan tanggung jawab;
     perundang-undangan yang             (*7)
     berlaku ;                        6 menjunjung tinggi kehormatan
5.   menyimpan rahasia Negara dan        negara, Pemerintah, dan martabat
     atau rahasi jabatan dengan          PNS; (*3)
     sebaik-baiknya ;                 7. mengutamakan kepentingan
6.   memperhatikan dan                   negara daripada kepentingan
     melaksanakan segala ketentuan       sendiri, seseorang, dan/atau
     Pemerintah baik yang langsung       golongan; (*2)
     menyangkut tugas kedinasannya    8. memegang rahasia jabatan yang
     maupun yang berlaku secara          menurut sifatnya atau menurut
     umum;                               perintah harus dirahasiakan; (*5)
          PP 30 TH 1980                          PP 53 TH 2010
           KEWAJIBAN :                           KEWAJIBAN :
7.  melaksanakan tugas kedinasan      9. bekerja dengan jujur, tertib,
    dengan sebaik-baiknya dan             cermat, dan bersemangat untuk
    dengan penuhpengabdian,               kepentingan negara; (*8)
    kesadaran, dan tanggungjawab;     10. melaporkan dengan segera
8. bekerja dengan jujur, tertib,          kepada atasannya apabila
    cermat, dan bersemangat untuk         mengetahui ada hal yang dapat
    kepentingan negara ;                  membahayakan atau merugikan
9. memelihara dan meningkatkan            negara atau Pemerintah terutama
    keutuhan, kekompakan,                 di bidang keamanan, keuangan,
    persatuan, dan kesatuan Korps         dan materiil; (10)
    Pegawai Negeri Sipil;             11. masuk kerja dan menaati
10. segera melaporkan kepada              ketentuan jam kerja; (*11)
    atasannya, apabila mengetahui     12. mencapai sasaran kerja pegawai
    ada halyang dapat                     yang ditetapkan;
    membahayakan atau merugikan       13. menggunakan dan memelihara
    Negara/Pemerintah, teru-tama di       barang-barang milik negara
    bidang keamanan, keuangan,            dengan sebaik-baiknya; (*13)
    dan materiil;                     14. memberikan pelayanan sebaik-
                                          baiknya kepada masyarakat; (*14)
          PP 30 TH 1980                        PP 53 TH 2010
          KEWAJIBAN :                          KEWAJIBAN :
11. mentaati ketentuan jam kerja;   15. membimbing bawahan dalam
12. menciptakan dan memelihara          melaksanakan tugas; (*16)
    suasana kerja yang baik;        16. memberikan kesempatan kepada
13. menggunakan dan memelihara          bawahan untuk mengembangkan
    barang-barang milik Negara          karier; dan (*19)
    dengansebaik-baiknya;           17. menaati peraturan kedinasan yang
14. memberikan pelayanan dengan         ditetapkan oleh pejabat yang
    sebaik-baiknya kepada               berwenang., (*25)
    masyarakatmenurut bidang
    tugasnya masing-masing;
15. bertindak dan bersikap tegas,
    tetapi adil dan bijaksana
    terhadapbawahannya;
16. membimbing bawahannya dalam
    melaksanakan tugasnya;
           PP 30 TH 1980               PP 53 TH 2010
           KEWAJIBAN :                 KEWAJIBAN :
17. menjadi dan memberikan contoh
    serta teladan yang baik terhadap
    bawahannya;
18. mendorong bawahannya untuk
    meningkatkan prestasi kerjanya;
19. memberikan kesempatan kepada
    bawahannya untuk
    mengembangkan kariernya;
20. mentaati ketentuan peraturan
    perundang-undangan tentang
    perpajakan;
21. berpakaian rapi dan sopan serta
    bersikap dan bertingkah laku
    sopan santun terhadap
    masyarakat, sesama Pegawai
    Negeri Sipil, dan terhadap
    atasan;
           PP 30 TH 1980               PP 53 TH 2010
           KEWAJIBAN :                 KEWAJIBAN :
22. hormat menghormati antara
    sesama warganegara yang
    memeluk Agama/kepercayaan
    terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
    yang berlainan;
23. menjadi teladan sebagai
    warganegara yang baik dalam
    masyarakat;
24. mentaati segala peraturan
    perundang-undangan dan
    peraturan kekedinasan yang
    berlaku;
25. mentaati perintah kedinasan dari
    atasan yang berwenang;
          PP 30 TH 1980             PP 53 TH 2010
           KEWAJIBAN :              KEWAJIBAN :
26. memperhatikan dan
    menyelesaikan dengan sebaik-
    baiknya setiap laporan yang
    diterima mengenai pelanggaran
    disiplin;
PP 30 TH 1980   PP 53 TH 2010
LARANGAN :      LARANGAN :
PP 30 TH 1980   PP 53 TH 2010
LARANGAN :      LARANGAN :
PP 30 TH 1980   PP 53 TH 2010
LARANGAN :      LARANGAN :
PP 30 TH 1980   PP 53 TH 2010
LARANGAN :      LARANGAN :
PP 30 TH 1980   PP 53 TH 2010
LARANGAN :      LARANGAN :
PP 30 TH 1980   PP 53 TH 2010
LARANGAN :      LARANGAN :
PP 30 TH 1980   PP 53 TH 2010
LARANGAN :      LARANGAN :
PP 30 TH 1980   PP 53 TH 2010
LARANGAN :      LARANGAN :
            TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN
            DISIPLIN

1. Tingkat hukuman disiplin dibagi menjadi 3 (tiga) kategori
   berdasarkan intensitas pelanggaran, yaitu :

      a.   Hukuman disiplin ringan;
      b.   Hukuman disiplin sedang; dan
      c.   Hukuman disiplin berat .
2. Jenis Hukuman Disiplin Ringan,
           terdiri dari :
3. Jenis Hukuman Disiplin Sedang,
   terdiri dari :
4. Jenis Hukuman Disiplin Berat,
   terdiri dari :
                                BAGAN ALUR
                      PROSES PENANGANAN PENYELESAIAN
                     PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI

                  DALAM HUKUM PIDANA

              1. TINDAK PIDANA KORUPSI
              2. TINDAK PIDANA
                 PENGGELAPAN
              3. TINDAK PIDANA PENIPUAN         LIDIK/   TANGKAP /     PROSES PERADILAN         PUTUSAN
              4. TINDAK PIDANA PERZINAHAN       SIDIK      TAHAN       POL, PA, PN, PT, MA       TETAP
              5. TINDAK PIDANA PEMALSUAN
                 DOKUMEN NEGARA
              6. TINDAK PIDANA PEMALSUAN             BERHENTI SEMENTARA
                 IJAZAH
                                                          PP 4/1966

    JENIS                                                                                    MENOLAK
PELANGGARAN                                                            HUKUMAN
                                                                        DISIPLIN             MENERIMA
                 DALAM HUKUM ADMINISTRASI
                         NEGARA

              1. PELANGGARAN PP 53/2010
              2. PELANGGARAN PP 10/1983 jo PP
                 45/1990
              3. PELAMPAUAN KEKUASAAN                            BAP
              4. PELANGGARAN PEMBATASAN PNS
                                                    SPMP
                                                                 LHP
                 DALAM USAHA SWASTA PP 6/1974
              5. IJAZAH PALSU
              6. PELANGGARAN PP 32/1979


                                                                                                26
PEMERIKSAAN
(4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana
    dimaksud pada angka (3), PNS yang bersangkutan tidak
    hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum
    menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti
    dan keterangan yang ada, tanpa dilakukan pemeriksaan.

Catatan :
PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan.
(5) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya
    dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan
    dan dalam hal apabila PNS yang diperiksa menolak
    untuk menanda tangani BAP maka BAP cukup
    ditanda tangani pemeriksa dengan menyebutkan
    dalam BAP bahwa PNS yang diperiksa menolak
    untuk menandatangani BAP (hal ini tidak
    menghalangi untuk bahan penjatuhan hukuman
    disiplin);

(6) Apabila perlu pejabat yang berwenang menghukum
    dapat meminta keterangan mengenai apa yang
    menyangkut pelanggaran disiplin itu dari orang lain.
Khusus untuk pelanggaran disiplin yang
ancaman hukumannya merupakan Hukuman
Disiplin tingkat sedang ataupun tingkat berat
dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

Tim Pemeriksa terdiri dari :
1. Atasan langsung;
2. Unsur pengawasan; dan
3. Unsur kepegawaian atau pejabat lain yang
   ditunjuk.
       PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

• Tujuan hukuman disiplin adalah
   - memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan
     pelanggaran disiplin.
• Pejabat yang berwenang menghukum, sebelum
  menjatuhkan hukuman disiplin Wajib :
  - mempelajari dengan teliti hasil-hasil pemeriksaan
  - memperhatikan dengan seksama faktor-faktor
    yang mendorong atau menyebabkan PNSmelakukan
    pelanggaran disiplin.
• Walaupun wujud pelanggaran disiplin sama tetapi faktor-
  faktor yangmendorong untuk melakukan pelanggaran
  disiplin itu berbeda maka jenis hukuman disiplin yang
  akan dijatuhkanpun berbeda pula.
                                  Arah Hukuman Disiplin Sedang S/d Tk. Berat
                                         Pembentukan Tim Pemeriksa :
                                              1. Atasan langsung
                                          2. Unsur pengawasan; dan
                              3. Unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk




                                     BAP
Dugaan Pelanggaran Disiplin
Pemeriksaan oleh
atasan langsung (BAP/P)


                                                                            Terbukti
                              LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN               Hukuman Disiplin Ringan




                                                                              Terbukti
                                                                  Hukuman Disiplin Sedang s/d Berat
       PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
• Tujuan hukuman disiplin adalah
   - Bagi Pelanggar Disiplin :
  untuk membina          PNS yang telah         melakukan
  pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap
  menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan
  memperbaiki diri pada masa yang akan datang.
• Pejabat yang berwenang menghukum, sebelum
  menjatuhkan hukuman disiplin Wajib :
  - memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga
      melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara
      tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita
      acara pemeriksaan.
  - memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang
      mendorong atau menyebabkan PNS melakukan
      pelanggaran disiplin.
• Walaupun wujud pelanggaran disiplin sama tetapi faktor-
  faktor yang mendorong untuk melakukan pelanggaran
  disiplin itu berbeda maka jenis hukuman disiplin yang
  akan dijatuhkanpun berbeda pula.
Tata Cara Penyampaian Hukuman Disiplin

a. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin
  dipanggil untuk menerima keputusan hukuman
  disiplin.Apabila panggilan pertama tidak dipenuhi, maka
  dikirimkan penggilan kedua dengan memperhatikan
  waktu yang diperlukan untuk penyampaian panggilan itu.
  Apabila panggilan kedua tidak dipenuhi juga, maka
  dianggap telah menerima keputusan hukuman disiplin
b. Penyampaian hukuman disiplin dilakukan dalam suatu
  ruangan dan dapat dihadiri oleh pejabat yang diserahi
  urusan kepegawaian serta dapat pula dihadiri oleh
  pejabat lain yang dipandang perlu, asalkan pangkat
  atau jabatannya tidak lebih rendah dari PNS yang
  dijatuhi hukuman disiplin
c. Pada prinsipnya, penyampaian hukuman disiplin itu
   dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenang
   menghukum

d. Apabila tempat kedudukan pejabat yang berwenang
   menghukum dan tempat PNS yang dijatuhi hukuman
   disiplin berjauhan, maka pejabat yang berwenang
   menghukum dapat menunjuk pejabat lain dalam
   lingkungannya untuk menyampaikan hukuman disiplin
   itu, asalkan pangkat atau jabatan tidak lebih rendah
   dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
e. Hukuman disiplin yang ditetapkan
   dengan        keputusan       Presiden
   disampaikan kepada PNS yang dijatuhi
   hukuman disiplin oleh pimpinan instansi
   induknya.
f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin yang
   tidak hadir pada waktu penyampaian
   keputusan hukuman disiplin, dianggap
   telah menerima keputusan hukuman
   disiplin itu.
                UPAYA ADMINISTRATIF

Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding
administratif.
 KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
 1. TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF :
    a. Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan
       oleh Presiden;
    b. Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh
       pejabat yang berwenang menghukum yang berupa
       jenis hukuman disiplin:
        (1) tegoran lisan;
        (2) tegoran tertulis;
        (3) pernyataan tidak puas secara tertulis
c. Terhadap hukuman disiplin berupa:
   (1) penundaan kenaikan gaji berkala;
   (2) penundaan kenaikan pangkat;
   (3) penurunan pangkat;
   (4) pembebasan dari jabatan.
   yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina
   Kepegawaian/Menteri.
2.    YANG DAPAT DIAJUKAN KEBERATAN
      KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG
      MENGHUKUM

     - PNS yang dijatuhi salah satu hukuman disiplin
       kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana
       dimaksud diatas dapat mengajukan keberatan
       kepada atasan pejabat yang        berwenang
       menghukum melalui saluran hirarki, apabila
       menurut pendapatnya hukuman disiplin yang
       dijatuhkan kepadanya tidak atau kurang
       setimpal, atau pelanggaran disiplin yang
       menjadi alasan bagi hukuman disiplin itu tidak
       atau kurang benar.
 Keberatan harus sudah diajukan secara tertulis dan harus memuat
  alasan-alasan dari keberatannya secara lengkap dalam jangka
  waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima
  keputusan hukuman disiplin itu, apabila lebih dari waktu tidak
  dipertimbangkan ( kedaluwarsa)
 Setiap pejabat yang menerima surat keberatan tsb wajib
  menyampaikan tanggapan kepada atasan pejabat yang berwenang
  menghukum melalui saluran hirarki dalam jangka waktu 3(tiga) hari
  kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.
 Pejabat yang berwenang menghukum yang menerima surat
  keberatan wajib membuat tanggapan tertulis atas keberatan tsb
  kemudian menyampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang
  menghukum dengan melampirkan surat keberatan dan berita acara
  pemeriksaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai
  tanggal ia menerima surat kebertan tsb.
 Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang menerima surat
  keberatan wajib mengambil keputusan atas keberatan tsb dalam
  jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung tanggal ia menerima surat
  keberatan tsb.
 Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat
  atau mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang
  berwenang menghukum.
 LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DIAMBIL OLEH
PIMPINAN DALAM PERMASALAHAN PEGAWAI YANG
           TERLIBAT TINDAK PIDANA
• Melaporkan     permasalahan    tersebut
  kepada pimpinan di kantor pusat Ditjen
  Hubla dengan melampirkan bukti SP
  Penangkapan / Penahanan serta sedapat
  mungkin mengupayakan penangguhan
  penahanannya (bantuan hukum) ;
• Membebaskan sementara dari tugas rutin
  didasarkan pada kewenangannya;
*Mengirimkan Amar Putusan Pengadilan
 BEBERAPA PERBANDINGAN YANG
         TERMUAT DALAM
PP 30 TH 1980 DENGAN PP 53 TH 2010
   PP 30 TH 1980            PP 53 TH 2010
   KEWAJIBAN :               KEWAJIBAN :
                   * Terdapat 1 (satu) ketentuan yang
                   membedakan dengan kewajiban
                   yang terdapat pada PP 30 Tahun
                   1980 yaitu “mencapai sasaran
                   kerja pegawai yang ditetapkan”;
         PP 30 TH 1980                     PP 53 TH 2010
         LARANGAN :                         LARANGAN :

Terdapat ketentuan yang tidak ada Terdapat beberapa ketentuan
dalan PP 53 Tahun 2010 yaitu      yang tidak ada dalam PP 30
pada pasal 3 huruf :              Tahun 1980 yaitu pada pasal 4
                                  angka :
PP 30 TH 1980   PP 53 TH 2010
LARANGAN :      LARANGAN :
PP 30 TH 1980   PP 53 TH 2010
LARANGAN :      LARANGAN :
PP 30 TH 1980   PP 53 TH 2010
LARANGAN :      LARANGAN :
PP 30 TH 1980   PP 53 TH 2010
LARANGAN :      LARANGAN :
PP 30 TH 1980   PP 53 TH 2010
LARANGAN :      LARANGAN :
        PROSEDUR TETAP PENANGANAN DISIPLIN PNS
         PP 30 TH 1980                      PP 53 TH 2010

Pemberian Hukuman Disiplin tidak Pemberian Hukuman Disiplin bagi
dijelaskan secara rinci          PNS yang melanggar dijelaskan
                                 secara rinci (Pasal 8 s/d Pasal 13)
                  TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN
         PP 30 TH 1980                    PP 53 TH 2010

Hukuman Disiplin Penurunan • Hukuman Disiplin Penurunan
Pangkat pada Pangkat yang           Pangkat pada Pangkat yang
setingkat lebih rendah selama       setingkat lebih rendah selama
paling lama 1 (satu) tahun, masuk   1 (satu) tahun, masuk dalam
dalam kategori Hukuman Disiplin     kategori Hukuman Disiplin
Tingkat Berat Tahap Pertama         Tingkat Sedang Tahap Ketiga;
                                  • Hukuman Disiplin Tingkat Berat
                                    Tahap I adalah Penurunan
                                    Pangkat pada pangkat yang
                                    setingkat lebih rendah selama
                                    3 (tiga) tahun.
          PENANGANAN DISIPLIN PNS

1. Melaporkan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
   disertai dengan data dukung;
2. Melaporkan PNS yang terlibat Tindak Pidana pada
   kesempatan pertama disertai kronologis kejadian disertai
   data dukung (Surat Penangkapan, Surat Penahanan, dll);
3. Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS agar
   memperhatikan tahap-tahap penjatuhan hukuman disiplin
   sebagai pembinaan bagi PNS yang melakukan
   pelanggaran disiplin.
TERIMA KASIH

								
To top