1996 06 21 SARAN IMF SANGAT TIDAK REALISTIK

Document Sample
1996 06 21 SARAN IMF SANGAT TIDAK REALISTIK Powered By Docstoc
					PUSAT INFORMASI KOMPAS
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=============================================

KOMPAS Jumat, 21-06-1996. Halaman: 2



          SARAN IMF SANGAT TIDAK REALISTIK

Paris, Kompas
  Menjalankan surplus anggaran hingga dua-tiga persen dari PDB
(Produksi Domestik Bruto), berarti menyetop pembangunan. Oleh sebab
itu, Indonesia tidak akan melaksanakan hal itu, meskipun pada Sidang
Consultatives Group for Indonesia (CGI) kelima diusulkan oleh Dana
Moneter Internasional (IMF) sebagai sarana menekan inflasi dan defisit
transaksi berjalan.
  Demikian dikatakan oleh Menko Ekku dan Wasbang, Saleh Afiff, dalam
jumpa pers hari Rabu (19/6) malam di Paris, seusai Sidang CGI hari
pertama. Pada temu pers, Afiff didampingi oleh Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional Ginandjar Kartasasmita dan Gubernur

Bank Sentral J. Soedradjad Djiwandono.
 Menurut laporan wartawan Kompas Ace Suhaedi Madsupi dan Simon
Saragih, masalah overheating ekonomi memang menjadi salah satu masalah

yang paling banyak mengemuka pada hari pertama Sidang CGI. Beberapa
donor mempersoalkan langkah yang telah dan akan dilakukan Indonesia,
sejumlah donor lain sekaligus menawarkan alternatif pemecahannya.
  IMF misalnya, menyarankan agar Indonesia mengekang belanja melalui
pemupukan surplus anggaran. Amerika Serikat, menggarisbawahi usul Bank

Dunia agar Indonesia menaikkan tarif listrik dan harga bahan bakar
minyak (BBM) dengan salah satu sasarannya untuk menyedot kelebihan
uang di masyarakat dan sekaligus menaikkan penerimaan negara. Usul
lain yang banyak disampaikan donor adalah peningkatan penerimaan dari
sektor perpajakan, melalui pembenahan manajemen perpajakan.
  Terhadap usul pemupukan surplus anggaran hingga dua-tiga persen
dari PDB, Afiff mengatakan, 'Anda bisa membayangkan apa artinya itu.
APBN dibuat surplus hampir Rp 12 trilyun, yang berarti kita menyetop
pembangunan,' tuturnya.
  Sejauh ini, kata Afiff, Indonesia sudah melakukan kebijakan
surplus anggaran ini. Namun jumlahnya hanya sampai satu persen dari
PDB, yakni sebesar Rp 3,8 trilyun. Untuk menambah surplus hingga Rp 12

trilyun jelas tidak mungkin, karena Indonesia tidak mungkin sampai
menunda kegiatan pembangunannya.
  Sementara itu, menteri Ginandjar menambahkan, melaksanakan surplus
dalam jumlah besar juga tidak mudah bagi Indonesia karena APBN itu
sendiri sudah berupa undang-undang.
  Bagaimana dengan usul menaikkan harga BBM dan tarif listrik?
Ginandjar mengatakan, hal itu tidak lagi dijawab oleh Indonesia, sebab
posisi Indonesia sudah jelas dalam hal ini. 'Sejak dari Jakarta kita
sudah menegaskan, bahwa Indonesia tidak akan menempuh jalan tersebut.
Kita tidak akan menaikkan harga BBM dan tarif listrik,' ujarnya.

Sisi moneter
  Afiff menyatakan terima kasih kepada para donor yang sudah begitu
memperhatikan kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi Indonesia.
Berbagai pemikiran yang mengemuka pada forum itu, dinilai oleh
Indonesia sebagai masukan berharga dalam rangka memecahkan masalah
yang rumit tersebut. 'Tetapi kita juga menyatakan, kita tidak mau
didesak-desak,' lanjut Afiff.
  Masih dalam rangka pendinginan perekonomian, Gubernur Bank
Indonesia Soedradjad Djiwandono mengatakan, serangkaian langkah sudah

diambil otoritas moneter. Penajaman instrumen moneter dilakukan dari
waktu ke waktu, meskipun dampaknya tidak langsung terasa seketika,
tetapi biasannya baru efektif dua sampai tiga bulan kemudian setelah
kebijakan itu ditempuh.
  'Kalau kita menjalankan kebijakan yang segera berdampak, itu
berarti melakukan gebrakan. Padahal pemerintah sudah berulang kali
menyatakan tidak akan menggebrak-gebrak,' ujarnya. Ditambahkan,
langkah yang telah ditempuh BI misalnya, upaya menekan kredit melalui
pengawasan perusahaan keuangan dan penaikkan cadangan bank (reserve
requirement/RR).
  'Kalau kita mengharuskan mereka menaikkan RR hingga 10 persen,
itu namanya gebrakan lagi,' katanya. Dijelaskan, menempuh kebijakan
moneter memang dilematis. Jika tidak dilakukan dengan kekuatan besar,
proses pendinginan terasa lambat. Sebaliknya jika dilakukan secara
drastis, dampaknya akan mengagetkan.
  Soedradjad mengakui, pertumbuhan uang beredar M2 (uang kartal dan
uang kuasi) yang masih mencapai 26 persen, cukup memprihatinkan. Untuk

itu, BI akan terus berusaha melengkapi instrumen dalam rangka
pengendalian kredit dan pengetatan pinjaman luar negeri. *

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:2/29/2012
language:Malay
pages:3