Docstoc

1993 06 25 PROF SUMITRO BANTUAN CGI TAK AKAN BERKURANG

Document Sample
1993 06 25 PROF SUMITRO BANTUAN CGI TAK AKAN BERKURANG Powered By Docstoc
					PUSAT INFORMASI KOMPAS
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=============================================

KOMPAS Jumat, 25-06-1993. Halaman: 1



          PROF SUMITRO: BANTUAN CGI TAK AKAN BERKURANG
Jakarta, Kompas
   Pakar ekonomi Indonesia Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo
percaya, perundingan Consultative Group on Indonesia (CGI), 28-29
Juni mendatang di Paris, Perancis tidak akan mengurangi bantuan
bagi Indonesia. Indonesia mentargetkan bantuan yang diperoleh tidak
berebda dengan tahun lalu yakni sebesar 4,948 milyar dollar AS.
"Berdasarkan pengalaman empiris, tak ada alasan untuk mengurangi
bantuan itu. Indonesia masih tetap good investment di kawasan Asia
Pasifik," ujarnya.
   Kepada wartawan di sela-sela rapat anggota tahunan (RAT) Induk
Koperasi Pegawai negeri (IKPN) di Jakarta, Kamis (24/6), Sumitro
mengatakan sumber-sumber tak resmi di Tokyo dan Paris telah
menyatakan bahwa bantuan untuk Indonesia tak akan berkurang dari
bantuan yang diberikan tahun lalu. Namun, dia menolak menyebut
sumber-sumber tersebut.
   Sumitro mengemukakan, kredibilitas pemerintah dan masyarakat
Indonesia masih memadai untuk dijadikan jaminan bagi negara-negara
donor. Indonesia telah mampu meyakinkan badan maupun negara-negara
donor anggota CGI bahwa pinjaman yang diberikan tidak hangus begitu
saja, tapi lebih memperkokoh perekonomian nasional. Pinjaman itu
semakin realistis dengan terwujudnya infrastruktur dan sarana-sarana
penunjang lainnya.
   Diakui, krisis politik yang terjadi di Jepang dan munculnya
mosi tidak percaya terhadap PM Miyazawa akan berpengaruh terhadap
perekonomian dunia. Tapi, pengaruh itu sangat kecil untuk kawasan
Asia Pasifik, termasuk Indonesia yang perkembangan ekonominya di
dunia ini sangat konsisten.
   Kawasan Asia Pasifik merupakan satu-satunya kawasan di dunia
yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Indonesia mampu
menunjukkan pertumbuhan ekonomi di atas enam persen, sedang Amerika
Serikat hanya mampu pada tingkat 1-2 persen dan Jepang sekitar 2,5
persen.
   Sumitro yakin Indonesia mampu mempertahankan laju pertumbuhan
ekonominya pada angka enam persen. Apalagi kegiatan produksi masih
berjalan terus, seperti di bidang pertanian dan perkebunan. Selain
itu, ekspor non migas terus menunjukkan peningkatan dan masih banyak
lagi kontrak-kontrak baru untuk eksplorasi di bidang perminyakan,
gas alam dan batubara.
   Untuk memperkokoh kredibilitas Indonesia di mata CGI, Sumitro
berpendapat pemerintah perlu terus menggulirkan iklim deregulasi,
terutama mengenai kelancaran kegiatan produksi, distribusi barang
dan perizinan. Kelancaran produksi dan distribusi barang itu penting
untuk menekan laju inflasi yang tahun 1993 ini diperkirakan Sumitro
akan mencapai 9 persen. Angka inflasi ini harus diupayakan untuk
bisa ditekan dan dikendalikan karena akan bisa membahayakan.
   Deregulasi yang dilancarkan Indonesia selama ini dinilai
Sumitro cukup baik, namun harus ditingkatkan lagi. Ia menolak
beberapa deregulasi yang dikeluarkan pemerintah belakangan ini hanya
untuk memuaskan negara lain atau pemberi pinjaman.
   "Deregulasi bukan bertujuan untuk itu. Maknanya tidak hanya
untuk segelintir pengusaha konglomerat, tapi terkait dengan jutaan
pengusaha kecil dan menengah," sanggahnya.

Harus waspada
   Sementara itu kalangan pengamat dan anggota DPR mengingatkan
agar pejabat pemerintah yang akan hadir dalam Sidang CGI
mempersiapkan diri secara matang. Masalahnya dua kritikan yang
muncul dari pihak Bank Dunia menjelang sidang dilangsungkan
merupakan indikasi dari akan banyaknya banyak pertanyaan yang
disampaikan pihak negara donor. Apalagi kini terdengar bahwa
pemerintah AS kembali mempersoalkan masalah hak asasi manusia.
   Sumber Kompas yang tak mau disebut namanya mengatakan,
ada kemungkinan isu Timtim itu muncul lagi dalam pertemuan CGI
karena saat ini sudah 12 anggota Senat AS menandatangani memo yang
isinya mendesak Presiden Bill Clinton agar memanfaatkan setiap
kesempatan pertemuan dengan Presiden Soeharto, untuk menekankan
kembali sikap AS itu. AS merupakan negara yang paling gigih
mengutik-utik isu Timtim pada konferensi HAM di Geneva itu.
   Memo ditandatangani oleh 12 Senator, dan diperkirakan akan
lebih banyak lagi anggota Senat bergabung dengan kelompok itu
sebelum 22 Juni. "Melihat perkembangan ini, besar kemungkinan isu
Timtim itu bakal diangkat kembali pada pertemuan CGI," ujar sumber
Kompas tersebut.
   Anggota Komisi VI DPR-RI dari Fraksi F-KP Tadjuddin
Noer Said mengatakan, hendaknya institusi-institusi pemerintah
menyiapkan diri terhadap kemungkinan memanasnya kembali isu itu di
Paris. "Jangan sampai terkesan institusi-institusi itu menanganinya
secara parsial dan bahwa di antara mereka sendiri tak ada satu
kesatuan pendapat," ujarnya.
   Tadjuddin juga mengungkapkan dugaannya bahwa isu itu
kemungkinan besar memang akan muncul. "Indikasinya, paling tidak
tahun lalu salah satu anggota CGI yakni Belgia, sudah melaksanakan
pengkaitan itu, yakni dengan menunda negosiasi bantuan. Sementara
dari pernyataan-pernyataan negara-negara atau lembaga-lembaga itu
sendiri, juga terlihat telah adanya semacam komitmen politik untuk
untuk melihat pelaksanaan HAM sebelum memberikan bantuan," ujarnya.
   Masalahnya, tambah Tadjuddin, menjadi lebih rumit karena
berkaitan dengan bargaining masing-masing pemerintah bersangkutan
dengan parlemen mereka. "Pemerintahnya mungkin bisa meluweskan
persepsi mereka, tetapi parlemen belum tentu," ujarnya.
   Sedangkan pemerintah Indonesia, dikatakan Tadjuddin, seperti
ditegaskan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua
Bappenas Ginandjar Kartasasmita usai menghadap Presiden Soeharto di
Bina Graha, Rabu, sesuai amanat GBHN berprinsip bahwa bantuan luar
negeri hanya sekedar pelengkap dari anggaran pembangunan, dan tidak
bersyarat.
   "Kalau ditanyakan apa kita sudah melaksanakan HAM, kita jawab
sudah karena justru HAM itu sangat tersurat dan tersirat pada
deklarasi politik saat kita merdeka. Hanya saja mereka tidak
mengakui karena norma yang berbeda. Tetapi karena kita berada di
pihak yang butuh dan mereka yang menentukan, tentu mereka bisa lebih
menerjemahkan presisi mereka sesuai apa yang mereka katakan,"
ujarnya.
Harus bisa meyakinkan
   Karena itu menurut Tadjuddin, yang bisa dilakukan Indonesia
adalah meyakinkan kepada mereka bahwa persepsi yang sudah
dilaksanakan itu sama dengan yang mereka maksudkan. "Kalau tidak
bisa meyakinkan, maka kita harus siap menghadapi kondisi yang paling
jelek, yakni tidak dikabulkannya 4,9 milyar dollar itu," ujarnya
lagi.
   Tadjuddin mengatakan tidak memiliki data perimbangan kekuatan
antara yang menentang pengkaitan HAM dengan bantuan dan yang setuju
di CGI. "Tetapi sejauh pengamatan saya selama mengikuti perkembangan
bantuan luar negeri, lepas dari setuju atau tidak setuju, bantuan
luar negeri itu sendiri bagian dari politik ekonomi luar dan dalam
negeri pihak donor. Buktinya kita diberi bantuan dan harus
menggunakan produk mereka," ujarnya.
   Lebih lanjut Tadjuddin juga mengatakan, jika ternyata yang
terjadi adalah kemungkinan terburuk itu, maka Indonesia harus mampu
melihat bahwa bantuan luar negeri yang diberikan itu sendiri
sifatnya bukan bantuan sifatnya celebrity yang memang dimaksudkan
untuk membantu.
   Menurut Tadjuddin, pengalaman yang sudah-sudah, gagalnya
bantuan juga akan membawa masalah ke dalam negeri negara-negara
donor itu, misalnya terhadap industrialisasi atau jasa mereka.
Artinya, dalam bantuan itu sendiri ada kepentingan pihak yang
memberi.
   "Saya masih melihat cukup kuatnya kemampuan lobi negara-negara
yang akan mengalami dampak tersebut, sehingga mereka juga bisa
mempengaruhi para pengambil kebijakan di kongres atau lembaga
perwakilan dan lembaga pemerintahan masing-masing. Karena itu kita
harus bisa memanfaatkan kartu yang terakhir itu," tambahnya.
Akan turun
   Dr Ir Sri Bintang Pamungkas dari F-PP DPR secara terpisah
menyatakan, kalau dilihat dari fenomena arah politik Bank Dunia dan
beberapa anggota CGI kemungkinan besar bantuan CGI akan turun. Pada
dasarnya, Bank Dunia merasa khawatir terhadap kemajuan teknologi dan
liberalisasi industri Indonesia karena akan mampu menempatkan
Indonesia memiliki daya saing yang kuat di dunia internasional.
   Di samping itu, Bank Dunia khawatir terjadinya militerisme di
Indonesia. Sehingga, mengkaitkan pembelian pesawat tempur dari
Inggris dan kapal laut milik bekas Jerman Timur dengan kemungkinan
dana CGI itu digunakan untuk kepentingan militer.
   Sikap politik Bank Dunia ini direfleksikan dengan mengkaitkan
bantuan itu dengan masalah hak asasi manusia (HAM). Menuduh
Indonesia tidak sungguh-sungguh menjalankan liberalisasi ekonomi.
Selain itu, Bank Dunia juga menganggap Indonesia cenderung
memperbesar konglomerasi dan kurang memperhatikan ekonomi rakyat.
Pada satu sisi tuduhan Bank Dunia itu ada yang benar, pada sisi lain
juga sekadar dalih untuk mengurangi bantuannya.
   Menghadapi ancaman pengurangan bantuan itu, lanjut Sri Bintang,
pemerintah harus bersikap dingin dan harus dilihat bahwa pengurangan
justru baik bagi Indonesia. Ini untuk mengurangi Debt Service Ratio
(DSR), memacu pertumbuhan potensi dalam negeri, dan mestinya justru
mendorong pemerintah untuk memiliki sikap mandiri dari ekonomi atau
bantuan asing. Pemerintah harus berani membuat jadwal ulang sampai
benar-benar tak tergantung kepada bantuan asing.
   Penjadwalan ulang itu cukup rasional. Sebab, sampai akhir
Pelita VI kita harus mengambaikan pokok pinjaman saja sampai Rp 9
trilyun dan cicilan tiap tahun 3 milyar dollar AS. Belum terhitung
bunga pinjaman di masa yang akan datang. Jumlah utang ini
menyebabkan ketidakseimbangan neraca pembayaran.
   Pemerintah perlu memacu perkembangan potensi dalam negeri di
antaranya dengan mencairkan dana Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
Rp 22-23 trilyun. Bisa juga mencari dana dari masyarakat untuk
membiayai proyek-proyek pemerintah. Penarikan modal swasta yang
kebetulan idle melalui pinjaman obligasi negara. Ini tak menyalahi
anggaran berimbang dinamis. Masalah perimbangan dalam belanja tak
sekadar ditutup dari bantuan luar negeri tapi juga dana dalam
negeri.
   Obligasi negara, menurut Sri Bintang Pamungkas, adalah alat
berjangka panjang lebih 5 tahun sehingga bisa dipergunakan untuk
memobilisasi dana jangka panjang bagi pembangunan sekaligus jadi
alat moneter. Dengan demikian keterbatasan SBI dan Surat Berharga
Pasar Uang (SBPU) sebagai alat moneter untuk membuka market
operation diperluas dengan obigasi. (rus/gg/ano/tat)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:2/29/2012
language:Malay
pages:5