1993 03 08 PEMEGANG PALU KOMISI SU MPR

							PUSAT INFORMASI KOMPAS
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=============================================

KOMPAS Senin, 08-03-1993. Halaman: 20



           PEMEGANG PALU KOMISI SU MPR

   PERDEBATAN seru di antara fraksi-fraksi mengenai produk yang
bakal dihasilkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara "berakhir
sudah". Hal itu ditandadi dengan berakhirnya pembahasan materi
Rantap (Rancangan Ketetapan) MPR di tingkat komisi, sampailah sudah
Sidang Umum (SU) MPR mencapai antiklimaksnya.
   Tidak akan ada lagi perdebatan, tidak akan ada lagi pro kontra,
dan tidak akan ada lagi hiruk-pikuk pimpinan fraksi mengadakan lobi
untuk mencapai suatu kesepakatan. Berbagai spekulasi dan tanda tanya
terjawab sudah. SU MPR 1993 bakal menghasilkan lima Tap MPR yang
memiliki kedudukan tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan di
bawah Pancasila dan UUD 1945.
   Lima Tap MPR 1993 yang bakal disahkan dalam Sidang Paripurna
MPR adalah Tap MPR tentang GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara),
Tap Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR, Tap Perubahan Tata
Tertib MPR, Tap Pengangkatan Presiden, dan Tap Pengangkatan Wakil
Presiden.
   Di antara ketua-ketua komisi yang bersifat kolektif itu adalah
Ketua Komisi A Ginandjar Kartasasmita dari Fraksi ABRI, Ketua Komisi
B Oetojo Oesman dari Fraksi Karya Pembangunan, dan Ketua Komisi C
Ibrahim Hasan dari Fraksi Utusan Daerah. Berikut ini adalah rekaman
Kompas terhadap penampilan ketiga komisi itu, baik selama memimpin
jalannya rapat maupun selama berlangsungnya SU MPR.
                    ***

  BICARA tentang GBHN tidak bisa lepas dari Ginandjar
Kartasasmita (52) yang umum dikenal sebagai Menteri Pertambangan dan
Energi. Ginandjar bukan orang baru dalam pembahasan GBHN. Pada
periode ini, ia terpilih menjadi Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan
Pekerja (BP MPR) yang membidani lahirnya naskah GBHN 1993-1998 versi
BP MPR. Ginandjar pula yang terpilih menjadi Ketua PAH I BP MPR
periode 1987-1992.
   Dalam sidang-sidang BP MPR, Ginandjar merupakan salah satu
tokoh yang mencanangkan gerakan keterbukaan dengan menyatakan
sidang-sidang PAH I bersifat terbuka untuk umum. Ginandjar bahkan
mempersilahkan kepada wartawan untuk menghubungi sumber-sumber yang

diperlukan apabila rapat dinyatakan tertutup. "Ini bukan rahasia
negara," katanya berulang kali.
   Penampilan Ginandjar di BP sangat simpatik. Meskipun materi
GBHN merupakan materi yang panjang dan serius, namun ia selalu dapat
membawakan diri dengan kelakar segar sehingga tidak ada seorang
peserta sidang pun yang mengantuk. Menurut rekan-rekannya di BP, ia
merupakan seorang yang sangat demokratis, telaten mendengarkan
pendapat-pendapat lain sekalipun pendapat itu bertentangan dengan
pendapat pribadinya ataupun pendapat fraksinya.
   "Kunci dari demokrasi adalah sabar, sabar, dan sabar. Humor
adalah bagian dari kesabaran," kata Ginandjar ketika ditanya
mengenai penampilannya sebagai pimpinan PAH I.
   Saat kasak-kusuk bahwa ia yang akan ditunjuk sebagai ketua
Komisi A semakin santer, Ginandjar menolak menjawab apapun
pertanyaan wartawan menyangkut itu. "Saya tak mau mendahului. Nanti
saja setelah selesai sidang umum kalian bisa bertanya apa saja. Saya
janji," ujarnya.
   Itulah Ginandjar yang akrab dipanggil Djonie oleh kalangan
dekatnya. Sejauh pengamatan, ia selalu berbicara gamblang, tak
bertele-tele dan dalam penampilan sehari-hari terkesan mampu
mengontrol perkataan, serba praktis, efisien, cepat dan bisa
merampungkan semuanya. Banyak orang mengatakan, kemampuan
diplomasinya yang belum tentu dimiliki setiap menteri itu banyak
melejitkan karirnya.
   Beberapa waktu lalu ketika ia tengah disibukkan oleh kegiatan
sebagai ketua BP MPR, ia mengatakan tugas pemerintahan atau
kenegaraan di atas segalanya. Itu kenapa enteng saja ia mengatakan
tidak bisa mengikuti terus jalannya dua sidang Organisasi Negara-
negara Pengekspor Minyak (OPEC), justru pada saat harga minyak dunia
merosot drastis hingga titik terendah tahun lalu.
   Mungkin sudah nasib Ginandjar, setelah menyelesaikan jabatannya
sebagai Ketua Badan Koordinasi Modal (BKKPM) tahun 1985- pada Maret

1988, ia diserahi tanggung jawab memimpin kementerian pertambangan,
tepat pada saat harga minyak sedang jatuh dan OPEC terancam pecah
akibat meletusnya perang Irak-Iran. Ia menyelesaikan tugas itu
dengan baik.
                   ***

  PENGALAMAN Oetojo Oesman (57) benar-benar segerobak. Pengalama
n
itu tidak hanya diperoleh di lingkup pemerintahan, tapi juga di
lingkungan lembaga perwakilan, perguruan tinggi, organisasi profesi,
organisasi kemasyarakatan, maupun di lingkungan organisasi sosial
politik. Sehingga barangkali, bila sempat dihitung atau sempat
dijumlah, sudah ratusan kali memimpin rapat, maupun pertemuan-
pertemuan sejenis seminar.
   Lahir di Jakarta - 3 Juni 1935, sarjana hukum lulusan
Universitas Indonesia (UI) itu memiliki banyak pengalaman di bidang
politik. Di bidang pemerintahan ia pernah menduduki jabatan sebagai
Dirjen Bina Lindung Depnaker Trans, Dirjen Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kerja Depnaker, dan Wakil Kepala/Kepala/Manggala BP7 Pusat
(1987 - hingga kini). Sedang di bidang politik/lembaga legislatif,
antara lain sebagai anggota Komisi I/Luar Negeri (67). Ia sudah
tercatat sebagai anggota BP MPR pada tahun 1967/1971.
   "Karena itu orang tidak perlu meragukan dalam memimpin jalannya
persidangan, khususnya sidang-sidang di Komisi B MPR," kata Prof Dr
Awaloedin Djamin MPA mengomentari terplihnya Oetojo Oesman SH
sebagai Ketua Komisi B pada Sidang Umum MPR 1993, hari Sabtu (06/3).
   Mantan Kapolri itu yakin, Oetojo Oesman akan bertindak cukup
arif, tanpa meninggalkan ketegasan dan aturan permainan yang telah
disepakati kelima fraksi MPR. Hal itu dibuktikan antara lain pada
sidang pleno pertama Komisi B hari Sabtu (06/3) untuk mendengarkan
tambahan penjelasan atas pemandangan umum fraksi-fraksi.
   Menghadapi memanasnya sidang Komisi B MPR, sikap Oetojo tidak
berubah. Dia tetap tenang, penuh percaya diri. "Sidang kali ini
memang tergolong besar. Sidang tergolong besar lainnya saat saya
bersama-sama dengan Pak Yusuf (kini Ketua Bepeka - Red) pada tahun
1973 duduk sebagai pimpinan komisi membahas GBHN," kata Oetojo
Oesman mengenang.
   Mengenai interupsi F-PDI, Oetojo Oesman yang juga Ketua Depinas
SOKSI (Sentral Organisasi Kekaryaan Swadiri) itu yakin akan
terselesaikan dengan baik. "Tanpa merendahkan peran para wakil ketua
Komisi B, saya yakin dari sejak mula masalah itu akan terselesaikan
melalui musyawarah untuk mufakat, tanpa ada yang kalah maupun
menang," ia menegaskan.
   Kawan-kawan dekatnya - juga para kader SOKSI - menilai Oetojo
pada saat memimpin sidang, cukup bijaksana. Sebelum mengambil
kesimpulan dia selalu mendengar masukan-masukan, khususnya masukan
dari bawah dan kanan-kirinya.
   Di mata mereka, putera Betawi itu lebih mengutamakan persatuan
dan kesatuan dari pada kepentingan pribadi maupun golongan. "Karena
itu tidak heran dia mendapat kepercayaan sebagai Kepala BP-7," kata
Drs Bomer Pasaribu SH - anggota DPR/MPR dari F-KP.
                    ***

  SANTAI, luwes, cerdas, impresif dan humoris. Itulah kesan
selintas yang menonjol dari diri Prof Dr H. Ibrahim Hasan (57)
ketika memimpin sidang-sidang di Komisi C, yang khusus membahas
masalah pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR.
   "Pembangunan adalah suatu pendakian yang besar dan tinggi.
Jadi, ya, ndak bisa selesai dalam satu jangka panjang 25 tahun
pertama," katanya tentang bagaimana mendudukkan permasalahan
pembangunan bangsa dalam kaca mata penilaian yang obyektif.
   Bagi Ibrahim Hasan, SU MPR kali ini betul-betul menumbuhkan
rasa bangga dan bahagia. Dan itu bukan semata-mata karena untuk
pertama kali ia dipercaya menjadi ketua komisi, tetapi lebih dari
itu karena persidangan yang semula diduga alot justru berjalan
lancar. Saking lancarnya sidang Komisi C yang ia pimpin, di kalangan
anggota komisi lain muncul rumor politik bahwa Komisi C adalah
komisi cepat.
   Tapi Ibrahim Hasan menanggapi rumor itu dengan santai.
"Sekarang justru berkembang jadi 5-C, yaitu cepat, cermat, canggih,
cocok dan cinta ...," selorohnya kepada sejumlah wartawan.
   Kecepatan pelaksanaan sidang di komisi yang ia pimpin sudah
terbukti. Pada sidang pertama, Jumat (5/3) malam, Komisi C berhasil
merampungkan pemilihan ketua dan lima wakil ketua jauh lebih cepat
dibandingkan Komisi A dan B. Ketika Ibrahim Hasan menutup sidang
tepat pukul 21.07, Komisi A dan B malah menskors sidang. Begitu pula
pada sidang lanjutan hari Sabtu (6/3). Materi pokok yang dibahas di
komisi yang dipimpin Ibrahim Hasan rampung sebelum tengah hari.
"Cuma tinggal merumuskannya saja," ucap sang ketua komisi yang juga
adalah Gubernur DI Aceh.
   "Jadi Pak Ibrahim bisa tidur nyenyak dong," ledek wartawan dan
segera disambutnya dengan tawa lebar.
   Sebagai orang-orang yang disebutnya canggih, maka strategi yang
telah disiapkan sebelumnya ada berpegang teguh pada suara fraksi
yang telah diucapkan di pemandangan umum. Seorang negarawan memang
seharusnya demikian: suaranya yang telah diucapkan bisa dipegang.
"Di pemandangan umum sudah jelas, jadi itu yang kita pegang.
Seandainya apa yang disampaikan di komisi jauh dari situ, tentu bisa
kita pertanyakan: kok pada pemandangan umum sudah okey tapi di sini
lain. (Tim Kompas)
Foto: 3 buah.