Docstoc

1994 11 02 ETIKA BISNIS DAN MASALAH

Document Sample
1994 11 02 ETIKA BISNIS DAN MASALAH Powered By Docstoc
					PUSAT INFORMASI KOMPAS
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=============================================

KOMPAS Rabu, 02-11-1994. Halaman: 4



            ETIKA BISNIS DAN MASALAH
        PELEMBAGAAN HUKUM EKONOMI
         Oleh Didik J Rachbini

   KAMAR Dagang Indonesia merasa perlu mempersoalkan etika bisnis
setelah beberapa tahun terakhir ini dunia usaha dipenuhi coreng
moreng, yang kurang simpatik di hadapan publik. Dari tahun ke tahun
sejak kasus Bank Duta (1990) sampai kasus Tansil-Bapindo (1994),
dunia usaha Indonesia seakan tidak pernah sepi dari persoalan etika
dan penyimpangan bisnis, yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri
tetapi justru merugikan masyarakat.
   Jika kita ingin mengatasi berbagai persoalan penyimpangan
bisnis, yang terungkap dalam kurun tidak kurang dari satu dasawarsa
ini, maka paling tidak kita harus membicarakan tiga hal: etika
bisnis sendiri, masalah hukum ekonomi, dan tanggung jawab sosial
dunia usaha. Ketiga masalah ini tidak berdiri sendiri, tetapi
berkaitan satu sama lain sehingga dipandang sama penting -- dalam
rangka memajukan ekonomi masyarakat.
Etika bisnis
   Masalah etika bisnis memang sangat luas, tetapi rasanya tidak
cukup untuk mengunci persoalan penyimpangan-penyimpangan yang telah
berlangsung selama ini. Apa yang dipikirkan Kadin tentu merupakan
suatu inisiatif yang sangat baik. Tetapi dunia bisnis kita semakin
dan terlalu kompleks sehingga penerapan etika semata bukan pemecahan
yang paling konkret. Jika kita lihat kasus-kasus yang muncul di
hadapan masyarakat dan sangat mengusik rasa keadilan publik, maka
pemecahan yang tepat tidak saja berada dalam lingkup etika saja.
   Ambil saja contoh dan cerita yang datang dari kantor Menteri
Tenaga Kerja dulu. Ketika pemerintah pertama kali menerapkan upah
minimum. Kepada para pengusaha, pemerintah membuka kesempatan untuk

dikecualikan dari kewajiban membayar upah minimum jika usaha yang
tengah dilakukan belum cukup menguntungkan. Ketika itu, banyak
pengusaha datang ke kantor Departemen Tenaga Kerja untuk meminta
pengecualian atau dispensasi. Tetapi naifnya, mereka datang dengan
mobil-mobil yang sangat mewah.
   Pada awalnya masalah ini bisa berada di dalam lingkup etika,
yang memberi anjuran kepada pengusaha untuk menerapkan upah minimum,

sesuai kemampuan yang ada. Namun pada awal penerapan upah minimum
saja, sudah terlihat paradoks dan niat tidak baik dari kalangan
pengusaha karena tujuan usaha hanya mengejar target keuntungan yang
sebanyak mungkin. Di dalam dunia usaha kemudian kita melihat
ketimpangan upah, yang sangat mencolok, antara operator dan pimpinan
perusahaan tertinggi.
   Berbagai hasil riset menunjukkan bahwa pengusaha memberi upah
buruh terlalu rendah - terutama di pabrik-pabrik besar -
dibandingkan dengan gaji, yang bisa dinikmati para manajer dan
direkturnya. Prinsip upah minimum hanya diterapkan seadanya sehingga
tidak memberi esensi adanya etika bisnis yang baik. Keuntungan
sebenarnya sudah cukup memadai dan gaji para eksekutifnya sudah
begitu tinggi, tetapi upah buruh tidak bergerak di sekitar Rp.3.800
- padahal upah minimum di Manila atau Bangkok sudah 2-3 kali lebih
besar.
   Kasus lain yang populer akhir-akhir ini dan berkaitan dengan
etika bisnis adalah kebiasaan mark up, yang biasa dilakukan oleh
para pengusaha, untuk memperoleh keuntungan awal dalam suatu proyek
atau mengubah wajah struktur neraca perusahaan untuk menghindari
pajak dan untuk memperoleh keuntungan ketika go public. Banyak lagi
masalah-masalah etika bisnis, yang akhirnya masuk ke lingkup hukum
ekonomi, yang memerlukan law enforcement tersendiri.
Pendapat Bappenas
   Di dalam ceramahnya di depan KADIN, Ketua Bappenas, Ginandjar
Kartasasmita mengupas tiga 'wilayah', yang tabu untuk diterapkan di
dalam sistem ekonomi Indonesia, sekaligus bertentangan dengan etika
bisnis.
  Yang pertama adalah keperluan untuk menghindari tumbuhnya
sistem, yang free fight liberalism - yang cenderung menguntungkan
pihak yang kuat saja. Tidak ada sistem apa pun yang bisa berlangsung
tanpa batas dan tanpa aturan sehingga hampir seluruh negara
kapitalis pun menjinakkannya dengan anti-trust law.
   Kedua adalah menghindari berlakunya sistem etatisme di mana
peran negara sangat dominan di dalam kegiatan bisnis secara
langsung. Sebagai akibat dari pertumbuhan sistem etatisme ini,
struktur pasar yang sehat dan bersaing secara jujur sulit
berkembang. Partisipasi ekonomi rakyat pun akan semakin kecil karena
banyak 'wilayah' ekonomi, yang dikuasai oleh negara. Jika tidak ada
kontrol secara demokratis dan tidak memadai, maka sistem etatisme
ini akan masuk ke dalam praktek ekonomi yang bersifat kolusi
(collusion) dan korporatisme.
   Ketiga adalah perhatian pemerintah terhadap kondisi persaingan
yang tidak sehat. Pendapat ini sangat penting untuk ditindaklanjuti,
sehingga tidak hanya menjadi yargon politik di dalam berbagai
seminar.
   Kasus-kasusnya sudah begitu banyak, antara lain: struktur pasar
semen yang bersifat oligopoli dan kartel. Praktek integrasi vertikal
sangat bisa dan biasa dilakukan di dalam struktur pasar yang
distortif seperti ini. Kasus-kasus lain tidak kalah pentingnya untuk
dicermati, seperti: industri kertas, industri makanan ternak,
perdagangan komoditi pertanian, dan berbagai proteksi terhadap
komoditi lainnya.
Hukum ekonomi
   Dunia usaha di Indonesia - karena sejarah bisnis yang modern
baru bertumbuh - mengalami kesenjangan dalam perkembangan sistem
hukum ekonominya. Absennya sistem hukum ekonomi ini memberi ruang,
yang begitu luas bagi pengusaha untuk memanfaatkan loopholes yang
ada. Bahkan ketiadaan hukum ekonomi memunculkan berbagai kerugian
bagi masyarakat karena konsumen menanggung biaya sosial sebagai
akibat dari penyimpangan perilaku bisnis.
   Berbagai komoditi penting dan strategis dibiarkan lepas dari
rambu-rambu hukum ekonomi sehingga pengusaha bisa dengan leluasa
melakukan praktek kartel, integrasi vertikal, melakukan blokade
terhadap pasar, dan persaingan tidak jujur (unfair competition)
lainnya. Kasus semen, praktek semimonopoli di pasar kertas, kartel
di industri makanan ternak, proteksi dan lisensi impor berbagai
komoditi pertanian, penguasaan hutan tanpa batas yang wajar, dan
sebagainya adalah serangkaian bukti dari absennya pelembagaan hukum
ekonomi, yang baik untuk masyarakat konsumen khususnya.
   Undang-undang perlindungan usaha kecil sudah disiapkan sejak
lima tahun yang lalu, tetapi hingga kini belum muncul juga.
Ketiadaan beberapa undang-undang penting, seperti perlindungan
konsumen, aturan persaingan yang jujur, dan undang-undang
antimonopoli merupakan refleksi bahwa sistem ekonomi kita masih
coreng moreng tidak saja dalam masalah etika, tetapi juga masalah
hukum ekonomi - yang di negara maju menjadi pilar yang memberi
kepastian setiap segmen dan elemen dunia usaha untuk berpartisipasi
secara lebih demokratis.
   Berbagai masalah, yang cukup krusial di dalam dunia usaha kita,
ternyata tidak saja berada di lingkup etika. Berbagai masalah yang
muncul ke permukaan dan menjadi persoalan publik sudah merupakan
bagian dari hukum ekonomi - yang menurut pengamatan banyak ahli
menjadi elemen paling lemah di dalam struktur dan sistem ekonomi
politik yang ada.
   Justru karena masalahnya lebih dari sekadar etika, maka
pemecahan hukum ekonomi oleh negara lebih diperlukan agar kegiatan
ekonomi berlangsung secara lebih wajar dan adil. Masalah etika
biasanya lebih dekat dengan pengendalian diri lewat komitmen moral
untuk berlaku wajar di dalam melaksanakan kegiatan usaha.
   Tetapi di dalam bisnis yang bertumbuh sedemikian kompleks dan
tidak ada lagi kemampuan individu untuk mengontrol individu lainnya,
maka sistem hukum ekonomi, yang dilembagakan ke dalam sistem hukum
sangat diperlukan untuk memecahkan penyimpangan perilaku bisnis.
Dengan demikian, usaha mendorong etika bisnis, sekaligus pelembagaan
nilai-nilai etika ke dalam sistem hukum merupakan jalan keluarnya.
   Untuk itu, dunia usaha di Indonesia memerlukan kehadiran sistem
hukum ekonomi, yang mampu memberi kepastian bagi pelaku-pelaku, yang

kecil dan menengah untuk berpartisipasi lebih jauh di dalam sistem
ekonomi. Pelembagaan dan penegakan hukum ekonomi merupakan
keharusan, yang sama pentingnya dengan upaya pemerintah untuk
mempertahankan dinamika dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Tetapi
sejauh ini sektor hukum ekonomi ini memang tertinggal jauh
dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya.
   Dalam rangka memperkuat dan mempercepat pelembagaan hukum
ekonomi, maka saya mengajukan beberapa hal sangat penting dan amat
mendasar untuk diputuskan pada tingkat pemerintah atau bahkan
diundangkan pada tingkat DPR. Prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi
seperti ini sudah sejak puluhan bahkan ratusan tahun diterapkan di
negara-negara industri (Jerman, AS, Jepang, dan sebagainya). Pikiran
ini sudah saya sampaikan di dalam makalah saya dalam Kongres ISEI
tahun lalu di Surabaya.
   Pertama adalah larangan terhadap praktek-praktek kartel, yang
dilakukan oleh usaha-usaha kuat untuk mengendalikan pasar secara
horisontal, baik melalui perjanjian (tertulis maupun tidak tertulis)
dalam pengendalian harga dan jumlah yang diproduksi maupun
perjanjian pembagian wilayah pemasaran.
   Sebagai contoh, Undang-undang Persaingan (Competition Law) di
Jerman secara tegas melarang bentuk-bentuk praktek kartel dan
perjanjian tentang harga, jumlah dan wilayah pemasaran. Sementara
itu, iklim usaha di Indonesia justru sebaliknya, di mana praktek
kartel tersebut didorong (mungkin karena di masa lalu tidak ada
visi) oleh pemerintah, dengan membiarkan pewilayahan pasar,
pengaturan produksi, dan harga - seperti dalam kasus semen.
   Kedua adalah larangan terhadap praktek pengendalian pasar
secara vertikal melalui perjanjian (tertulis atau pun tidak), serta
kesepakatan lainnya antara perusahaan-perusahaan pada tingkat
hirarkhi proses produksi dan tingkat pemasaran yang berbeda. Suatu
perjanjian yang mengakibatkan terkendalinya pasar dari hulu sampai
hilir akan menyebabkan pasar menjadi distortif dan merusak struktur
pasar.
   Jika ini tidak diatur, maka undang-undang perlindungan usaha
kecil tidak akan banyak berarti. Pembinaan teknis, fasilitas kredit,
pengembangan teknologi, dan berbagai usaha lainnya akan terhapus
oleh praktek-praktek dari pengusaha super kuat yang seperti ini.
Kebiasaan melakukan praktek integrasi vertikal seperti ini sudah
merupakan bagian dari kehidupan ekonomi kita. Pelaku-pelakunya
merasa tidak salah karena ketiadaan hukum ekonomi, yang mengaturnya.
   Ketiga adalah larangan dan pengawasan oleh pemerintah terhadap
praktek atau usaha pengendalian pasar dengan menggunakan kekuatan
ekonomi, politik, atau cara-cara lainnya sehingga pasar didominasi
oleh satu atau beberapa pelaku ekonomi saja. Dengan adanya klausul
seperti ini, maka korporatisme ekonomi, yang mengikuti patronase
kekuasaan politik, secara perlahan bisa dihambat.
   Keempat adalah usaha pemerintah untuk melakukan kontrol secara
substansial dan teknis dari praktek merger dan akuisisi karena
praktek ini bisa dijadikan medium untuk menguasai pasar secara
monopoli atau oligopoli.
   Pelembagaan beberapa hal mendasar dalam hukum ekonomi ini bisa
tergolong ke dalam klausul Undang-undang Persaingan Ekonomi. Tetapi
karena kita tengah merancang Undang-undang Perlindungan Usaha Kecil,
maka pemerintah perlu menjamin lingkungan persaingan usaha, yang
sehat, seperti diusulkan di atas. Tanpa pelembagaan klausul-klausul
tersebut, maka UU Perlindungan Usaha Kecil hanya akan menjadi macan
kertas, yang kurang dampaknya dalam melindungi pengaruh oligopoli,
monopoli, integrasi vertikal dan horisontal, yang sudah berlangsung
cukup lama sampai saat ini. Yang lebih baik, klausul-klausul
tersebut bisa dimasukkan ke dalam bagian dari proses pembinaan
pemerintah di dalam Undang-undang Perlindungan Usaha Kecil tersebut.
   Masalah-masalah pelembagaan hukum ekonomi seperti ini perlu
mendapat perhatian dari pemerintah, DPR, dan pemikir-pemikir di
bidangnya: Charles Himawan, Erman Rajagukguk, Mulya Lubis, atau
Sofyan Jalil. Tanpa keaktifan lembaga dan individu-individu seperti
itu, maka hukum ekonomi akan selalu ketinggalan di jajaran paling
belakang. ***
* Didik J Rachbini, konsultan ekonomi dan peneliti LP3ES.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:2/29/2012
language:Malay
pages:6