Docstoc

1994 09 21 DANA IDT JANGAN DIBAGI MERATA

Document Sample
1994 09 21 DANA IDT JANGAN DIBAGI MERATA Powered By Docstoc
					PUSAT INFORMASI KOMPAS
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=============================================

KOMPAS Rabu, 21-09-1994. Halaman: 2



            Menneg/Ketua Bappenas Ginandjar:
             DANA IDT JANGAN DIBAGI MERATA
Palu, Kompas
    Dana IDT (Inpres Desa Tertinggal) tidak boleh dibagi merata di
kalangan anggota kelompok masyarakat (Pokmas). Begitu juga
pembagiannya jangan sampai kurang dari kebutuhan anggota Pokmas.
"Karena itu bupati dan camat diminta aktif melakukan kontrol terhadap
bawahannya, utamanya Pokmas. Sebab kedudukan Pokmas sebagai ujung
tombak IDT," tandas Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita, ketika menyampaikan
pengarahan pada konsultasi regional pembangunan wilayah Sulawesi,
Selasa (20/9) di Palu (Sulteng).
   Seusai memberi pengarahan, Ginandjar langsung mengadakan
peninjauan ke Desa Kalora, 7 km barat kota Palu, salah satu dari 29
desa tertinggal di Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala (Sulteng).
   Kepada wartawan di Bandara Mutiara, Palu, ia mengatakan, dari
pengamatan di lapangan, khususnya setelah mengamati dua desa
tertinggal di Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala, tampaknya masih

perlu dilakukan penyempurnaan dan bimbingan terhadap Pokmas. Masih
ada salah pengertian untuk memanfaatkan dana IDT, sehingga pembagian
dana IDT kelihatan dibagi secara merata. Begitu pula tenaga
pendamping tidak boleh menjadi anggota Pokmas, sebab kalau menjadi
anggota berarti berhak menerima dana IDT.
   Ginandjar menandaskan, pembagian dana IDT kepada Pokmas dalam
satu desa dan antaranggota, sepenuhnya menjadi kewenangan dari
masyarakat penerima dana IDT itu sendiri. Dana itu diharapkan tumbuh
berkembang dengan keuntungan yang dihasilkan dalam kegiatan
produktif. Sedang tata cara peminjaman, penggunaan, pengembalian,
biaya dan sanksi serta aturan main lainnya, menjadi tanggung jawab
dan kesepakatan bersama dalam musyawarah kelompok.
   "Karena itu dana Rp 20 juta itu dibagi menurut kondisi dan
kebutuhan anggota kelompok, Yang paling pokok, dana dibagi sesuai
kemampuan kelompok dan anggota kelompok masing-masing dalam
menggulirkan dana," jelas Ginandjar.
   Ginandjar menambahkan, di antara 20.633 desa tertinggal di
seluruh Indonesia, terdapat 3.968 desa yang tergolong sangat parah.
Sulawesi Tengah justru paling tinggi persentase desa tertinggal yang
tergolong parah, yakni sebanyak 36,8 persen, Sulut 16,6 persen,
Sultra 9,8 persen serta Sulsel 8,2 persen.
   Terhadap desa-desa tertinggal yang parah itu, kata menteri,
disisipkan tenaga pendamping khusus yang dilatih di Jakarta, serta
disediakan biaya pembinaan khusus.

Cairkan dana pakai agunan
  Sementara itu, ternyata masih banyak persoalan yang menyangkut
mekanisme pencairan dana IDT. Warga miskin di 10 desa tertinggal di
Kecamatan Mandastana Dati II Baritokuala (Kalimantan Selatan)
mengeluh karena aparat kecamatan dan desa tak bersedia menandatangani
program kerja untuk pencairan dana itu ke BRI setempat, dengan alasan
masyarakatnya belum siap. Karenanya, pencairan dananya ditunda 4
bulan kemudian, setelah masyarakat dinilai betul-betul siap.
  Lain lagi yang dialami sejumlah warga "tidak berdaya" di Desa
Srikandi Kecamatan Kurau Dati II Tanahlaut. Program kerja juga sudah
siap, namun aparat desanya mengharuskan ketua kelompok menyediakan
sertifikat rumah atau tanah sebagai agunannya.
   Demikian keterangan beberapa warga dari daerah itu kepada
wartawan secara terpisah hari Selasa (20/9), yang kebetulan berada di
Banjarmasin.
  Ditemui wartawan di kantornya hari Selasa, Kasubdit Pengembangan
Desa Ditbangdes Kalsel, HA Zaini Razak MSc membenarkan telah menerim
a
laporan dari warga di dua kabupaten itu. (hel/bal)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:2/29/2012
language:
pages:2