Docstoc

1994 07 16 DERASNYA URBANISASI JUGA BERARTI

Document Sample
1994 07 16 DERASNYA URBANISASI JUGA BERARTI Powered By Docstoc
					PUSAT INFORMASI KOMPAS
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=============================================

KOMPAS Sabtu, 16-07-1994. Halaman: 1



           Presiden Soeharto Buka MAKSI ke-11:
              DERASNYA URBANISASI JUGA BERARTI
             TAMBAHNYA PENDUDUK MISKIN DI KOTA
Solo, Kompas
   Presiden Soeharto mengakui, perkembangan kota yang pesat, telah
menyebabkan bertambah derasnya arus urbanisasi. Namun, arus
urbanisasi juga berarti penduduk miskin di kota bertambah dalam
jumlah besar, meski selama PJP I jumlah penduduk miskin berkurang
dengan cepat.
   Memberi sambutan pada pembukaan MAKSI (Musyawarah Antar Kota
Seluruh Indonesia) ke-11 di Solo, Jateng, hari Jumat (15/7),
Presiden Soeharto lebih jauh mengatakan, jika pada tahun 1980
penduduk Indonesia yang tinggal di kota baru sekitar 22 persen, maka
10 tahun kemudian meningkat menjadi lebih dari 30 persen. Dan pada
tahun 2000 nanti, penduduk yang tinggal di kota mencapai 40 persen.
   "Pesatnya pertambahan jumlah penduduk di kota-kota, menyebabkan
kota memiliki penduduk miskin dalam jumlah besar," kata Kepala
Negara yang memberi sambutan setelah Gubernur DKI Jakarta Suryadi
Soedirdja selaku Ketua Dewan Pimpinan BKS (Badan Kerjasama)-AKSI
(Antar Kota Seluruh Indonesia), Gubernur Jateng/tuan rumah MAKSI ke-
11 Soewardi serta Mendagri Moh Yogie SM menyampaikan laporan.
   Hadir dalam acara itu Ny Tien Soeharto dan Menteri LH
(Lingkungan Hidup) Sarwono Kusumaatmadja. Sedang siang harinya
Menteri Kependudukan/Kepala BKKBN Haryono Suyono dan Menteri Nega
ra
Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita juga
tampil sebagai penceramah.
   Menurut Ketua BKS-AKSI Suryadi Soedirdja, MAKSI diikuti 450
peserta, utusan dari 97 kotamadya/kota administratif se-Indonesia.
MAKSI ke-1 berlangsung di Solo tahun 1958. Dengan demikian kegiatan
kali ini bisa disebut pengulangan peristiwa 36 tahun lalu. Penutupan
MAKSI ke-11 direncanakan hari Sabtu (16/7) malam ini.
Kecepatan tidak seimbang
  Menurut Kepala Negara, kecepatan peningkatan jumlah penduduk
yang tidak seimbang dengan kecepatan pembangunan kota, akan
menyebabkan tumbuhnya daerah-daerah kumuh, bertambahnya jumlah
pengangguran, meningkatnya angka kejahatan dan masalah-masalah
sosial lain.
  "Hal ini juga menyebabkan sumber daya alam yang tersedia,
khususnya air dan tanah makin langka," tutur Presiden, sambil
menambahkan, "gambaran singkat tadi menyadarkan kita mengenai
pentingnya perencanan kota".
  Karena itu, demikian Kepala Negara, berbagai kebijakan dan
program pembangunan perkotaan perlu diarahkan untuk meningkatkan
kegiatan ekonomi guna, mewujudkan perekonomian perkotaan yang mantap

dengan produktivitas tinggi dan dapat meningkatkan kualitas sumber
daya manusia. "Sasaran ini juga harus dibarengi dengan pemanfaatan
sumber daya alam yang makin efektif dan efisien serta dengan rencana
tata ruang yang makin baik," tuturnya.
   Namun, semua itu hanya bisa terlaksana jika semua kota-kota
memiliki pemerintahan mantap dan didukung masyarakatnya. "Karena itu
penyempurnaan fungsi dan struktur kelembagaan pemerintahan kota
perlu terus dimantapkan. Di samping memusatkan perhatian pada
pemberian pelayanan kepada warganya, pemerintah kota harus mampu
menjadi penggerak pembangunan, sekaligus memeratakannya."
Tingkatkan efisiensi
   Diakui Presiden, untuk menyelenggarakan pemerintahan kota yang
baik diperlukan dana memadai. Karena itu disamping upaya peningkatan
pendapatan, pemerintah kota juga harus meningkatkan efisiensi
penggunaan dana yang diterima. Untuk meningkatkan pelayanan, peranan
teknologi termasuk penggunaan sistem informasi makin penting. Dalam
menunjang kemandirian kota, pemanfaatan teknologi juga perlu
ditingkatkan.
   "Jika kota-kota kita dapat ditata dengan baik, maka akan terasa
tenteram. Perekonomian juga akan tumbuh dan berkembang. Sebaliknya,
jika penataan kehidupan perkotaan tidak terselenggara baik, maka
kota-kota kita akan menjadi tempat yang tidak layak dihuni, dan
membuat penduduk kota selalu was-was," tandas Kepala Negara. Untuk
mencapai tujuan tadi, perlu dikembangkan kerjasama antarkota dan
antardaerah penyangga.
   Dalam jaman globalisasi sekarang, demikian Presiden, perlu juga
dikembangkan kerjasama internasional dalam bentuk kerjasama antar
kota. Tujuannya adalah tukar pengalaman dalam meningkatkan
keterampilan, mengembangkan ekonomi perkotaan, mengembangkan
perdagangan dan pariwisata dan sebagainya. Tentu saja kerjasama
antarkota di antara negara-negara itu ikut memberi sumbangan penting
bagi saling pengertian dan persahabatan antarbangsa.
   "Tentu saja dalam membangun kota, pikiran kita juga harus
menjangkau jauh ke depan. Kita perlu menyesuaikan perkembangan kota
dengan perkembangan yang akan terjadi di masa depan dan di dunia.
Kota-kota kita hendaknya juga dapat mengambil manfaat dari proses
globalisasi. Semuanya memerlukan kemampuan tinggi dari para Walikota
dan seluruh jajarannya. Di samping harus berwawasan nasional,
Walikota juga harus dapat dengan baik membaca kecenderungan-
kecenderungan perkembangan internasional," kata Presiden.
Tak bersikap penduduk kota
   Sementara dalam pengarahannya, Mendagri Moh Yogie SM
menyebut, masalah yang sering terjadi dan perlu lebih sungguh-
sungguh dihadapi adalah, bisa jadi sebagian besar penduduk kota itu
tidak memiliki sikap sebagai penduduk kota, yaitu yang menghargai
aturan-aturan pengikat satu sosietas.
   Mereka mungkin masih tetap memiliki sikap mental kehidupan yang
bersifat rural, sebagai ekses kehidupan kota. Dengan demikian, jelas
beratlah tugas pemerintah kota, karena untuk melayani masyarakat
kota yang bermental kota saja, sudah sangat sukar sebagai akibat
keragaman sifat dan peran penduduk tersebut.
   "Pelayanan kepada penduduk yang pertumbuhannya cepat dengan
perkembangan peranan yang tidak selalu dapat tepat diprakirakan,
pada umumnya atau pada bagian hilirnya akan menjadi beban
pemerintah. Itu berarti bahwa beban terakhir akan jatuh pada seluruh
rakyat, tidak mudah untuk dibeda-bedakan, setiap orang akan
menerimanya dan yang lemah tentu akan merasakannya sangat berat.
   "Ini adalah masalah intrakota yang tidak mudah dipecahkan
karena ukuran dan kriterianya tidak hanya dengan ukuran-ukuran
ekonomis. Masalahnya telah merambat ke sektor-sektor lain, yang
secara teoritis masuk akal, namun pemecahan praktisnya akan benar-
benar rumit," tegas Mendagri. (pom)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:2/29/2012
language:
pages:3