2001 07 22 PRESIDEN TIDAK AKAN MUNDUR

Document Sample
2001 07 22 PRESIDEN TIDAK AKAN MUNDUR Powered By Docstoc
					PUSAT INFORMASI KOMPAS
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=============================================

KOMPAS Minggu, 22-07-2001. Halaman: 1



            PRESIDEN TIDAK AKAN MUNDUR
           * PKB Ancam Presiden Kembar

Jakarta, Kompas
  Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan, tidak akan datang dalam
Sidang Istimewa (SI) MPR yang dipercepat karena sidang itu melanggar
tata tertib MPR sehingga tidak sah dan ilegal. Presiden juga
menegaskan dirinya tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya
karena ia harus mempertahankan Undang-Undang Dasar. Meski demikian,

Presiden tetap mengharapkan terjadinya kompromi politik secara damai.
  Presiden mengatakan hal itu kepada wartawan di credential room
Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (21/7) pagi. "Sebagaimana kita
ketahui, Mas Amien Rais selaku Ketua MPR, sudah mengatakan Jumat
malam akan memanggil anggota MPR untuk hadir dalam sidang paripurna

untuk memutuskan SI pada hari ini (kemarin-Red). Terus terang, ini
semua melanggar Tatib MPR dan UUD 1945," kata Presiden.
   Dimulainya Sidang Istimewa MPR kemarin, juga menimbulkan reaksi
keras dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tidak ada seorang pun
anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa yang menghadiri sidang, kecuali
Wakil Ketua MPR Matori Abdul Djalil yang juga Ketua Umum DPP PKB. H
al
ini harus dibayar mahal karena sore harinya PKB memberhentikan Matori
sebagai Ketua Umum DPP PKB dan digantikan oleh Alwi Shihab. DPP P
KB
juga mengingatkan kemungkinan adanya dualisme kepemimpinan nasional

bila MPR memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid.
  Menanggapi percepatan SI MPR, anggota Komisi Pemilihan Umum
Mulyana W Kusumah di Surabaya kemarin menilai, percepatan SI MPR
sebagai inkonstitusional, tidak etis dan tidak sesuai dengan semangat
MPR sebagai alat kontrol pemerintah. Menurut dia, secara hukum
tidaklah sah jika rapat paripurna dipergunakan untuk mempercepat SI.
  Jika MPR benar-benar ingin melakukan fungsi kontrolnya, lanjut
Mulyana, seharusnya Presiden dimintai pertanggungjawaban tentang 20
butir keputusan yang dihasilkan dalam Sidang Tahunan lalu. Setelah
itu, MPR seharusnya bersama-sama presiden menentukan, langkah-langkah

apa yang diperlukan untuk mencapai hal itu.
  Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR
Taufikurrahman Saleh yang menilai proses-proses politik yang ada saat
ini sudah tidak sesuai dengan aturannya, yaitu undang-undang dan tata
tertib. Ia mempertanyakan, apakah secara hukum benar, yang mengundang
untuk Sidang Istimewa itu cukup pimpinan MPR.
  Namun Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar Akbar
Tandjung, menegaskan bahwa keputusan hasil Rapat Paripurna MPR
kemarin yang mayoritas peserta rapatnya telah menyetujui ide
percepatan SI MPR itu sah. Menurut Tandjung, Rapat Paripurna MPR itu
legal karena telah memenuhi aturan tata tertib.
  "Jadi, tidak ada masalah bukan? Tinggal dilanjutkan saja nanti,"
ungkapnya kepada pers di Senayan, Sabtu, usai mengikuti Rapat
Raripurna MPR kemarin.
  Sehubungan itu, Prof Dr Soewoto Mulyosudarmo, Guru Besar Hukum
Tata Negara dari Universitas Airlangga, Surabaya, mengatakan,
Presiden Abdurrahman Wahid wajib hadir untuk memberikan
pertanggungjawabannya di depan Rapat Paripurna MPR jika sidang
istimewa kali ini diadakan atas permintaan DPR.
  Jika Presiden tidak hadir dengan alasan SI MPR tidak legal maka
tindakan Presiden ini merupakan pelanggaran konstitusional.
Sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR (Tap MPR) No III/MPR/1978,
MPR
bisa mengadakan SI-untuk minta pertanggungjawaban Presiden-atas
permintaan DPR.

Panggil menteri
  Sebelum menggelar jumpa pers, Presiden Abdurrahman Wahid
memanggil Menko Polsoskam merangkap Menhan Agum Gumelar, Menke
h dan
HAM Mahfud MD, Jaksa Agung Marsillam Simanjuntak, Mendagri dan

Otonomi Daerah Surjadi Soedirdja, Sekretaris Kabinet Marzuki
Darusman, dan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Arie J Kumaat.
  Menurut Presiden, Rapat Paripurna MPR yang diselenggarakan Sabtu,
tidak dikenal dalam Tatib MPR. Dalam putusan MPR tentang Tatib MPR,

disebutkan hanya ada tiga jenis sidang, yaitu Sidang Umum (SU),
Sidang Tahunan (ST) dan Sidang Istimewa (SI).
  "Sementara rapat paripurna ini tidak diketahui menjadi bagian
dari sidang jenis yang mana? Sehingga karena itu dianggap tidak sah.
Saya tidak akan datang dalam sebuah sidang yang tidak sah (ilegal),"
ujar Presiden Abdurrahman Wahid dalam nada tenang.
  Juru Bicara Kepresidenan Yahya Staquf menambahkan, alasan MPR
mengundang rapat paripurna, disebut-sebut karena adanya perkembangan
situasi dan kondisi yang semakin memburuk yang dapat mengancam
keselamatan dan integritas bangsa dan negara akibat kebijakan dan
tindakan Presiden Abdurrahman Wahid. "Ini tidak berdasar karena tidak
satu pun kebijakan presiden yang dapat dikategorikan seperti itu,"
katanya.
  Jika sidang tersebut dikaitkan dengan pengangkatan Jenderal (Pol)
Chaeruddin Ismail sebagai Pemangku Sementara Jabatan Kepala Polri,
hal itu merupakan wewenang Presiden dan tidak melanggar aturan mana
pun. "Kalaupun keputusan tersebut hendak dipertanyakan, maka hal-hal
seperti itu harus ditempuh melalui peringatan dari DPR dan tidak
dengan cara melanggar aturan serta Tatib MPR," tambahnya.
  Dalam acara tanya jawab, wartawan menanyakan langkah yang akan
dilakukan Presiden berkaitan dengan adanya percepatan SI MPR. Menurut
Presiden, banyak sekali opsi-opsi yang dapat dilakukan, tetapi hal
itu tidak dapat dikemukakannya.
  Apakah ada keraguan untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya,
tanya wartawan. "O... saya tidak mempunyai keraguan sama sekali. Ini
hanya sekadar memberi jalan kepada penyelesaian secara damai yang
saya yakin akan bisa dicapai," kata Presiden.
  Presiden mengharapkan, kompromi dapat dicapai sebelum tanggal 31
Juli 2001. "Kalau tidak, maka ya apa boleh buat, kita tidak senang,
tapi kita terpaksa. Terpaksa untuk menyelamatkan konstitusi itu
sendiri. UUD kita adalah sesuatu yang sangat mulia dan kita tidak
ingin diinjak-injak oleh siapa pun," katanya.
  Dalam jumpa pers sore harinya, menjawab pertanyaan, Presiden
menjelaskan, dalam politik, realitas itu dibentuk oleh kekuatan.
Kekuatan berarti pengikut. "Saya memiliki dukungan hampir semua LSM,
mahasiswa, banyak organisasi sosial di luar Nahdlatul Ulama (NU).
Bila mereka tidak percaya, maka jangan salahkan kalau massa
menyelesaikan segalanya sendiri," ujarnya.
  Namun, lanjut Presiden, dirinya telah meminta pendukungnya untuk
tidak datang ke Jakarta. "Saya telah berkata kepada massa di mana-
mana, di Purwokerto, di Lirboyo. Di Purwokerto, di Jati Lawang, di
hadapan 600 kiai, di Lirboyo di hadapan 2.000 kiai, di Manado dengan
begitu banyak pendeta, juga di Gorontalo, bahwa tolong jangan datang
ke Jakarta. Saya antikekerasan dan saya pengikut Mahatma Gandhi,"
tambahnya.

Presiden kembar
  Ketika ditanya tentang sikap Fraksi TNI/Polri yang menyetujui
percepatan SI MPR, Presiden mengatakan, mereka tidak mengambil sikap.
"Mereka menyerahkan kepada pimpinan MPR. Itu saja," katanya.
  Ketua Departemen Pembelaan Hukum PKB, Rodjil Ghufron mengingatkan

TNI dan Polri untuk kembali pada tekad semula menjaga keutuhan dan
keamanan bangsa, dan tidak larut dalam perebutan kekuasaan.
  "Sebab, ke depan ada kemungkinan Presiden kembar jika MPR
memaksakan kehendak meminta pertanggungjawaban Presiden. Sementara

Presiden menganggap permintaan pertanggungjawaban itu bertentangan
dengan UUD karena jika ada pertanggungjawaban berarti ada pelanggaran
terhadap UUD," tegasnya.
  "Kalau TNI dan Polri berpihak, tidak netral, apakah TNI dan Polri
akan kembali menembaki rakyat seperti terjadi di Pasuruan beberapa
waktu lalu," tegas Rodjil, yang juga anggota Komisi II DPR.

Presiden-Rachmawati
  Presiden kemarin selama dua jam, dari pukul 13.00 hingga 15.00
WIB, bertemu dengan Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno di Jalan
Cilandak, Jakarta Selatan.
  Presiden dan Rachmawati sependapat, percepatan SI MPR tidak legal
dan bertentangan dengan konstitusi. Menurut Rachma kepada wartawan,
percepatan SI MPR dengan alasan pelantikan Jenderal Polisi Chaeruddin
Ismail menjadi Pemangku Sementara Jabatan Kepala Polri adalah sesuatu
yang dibuat-buat.
  Rachmawati juga mengatakan, apa yang dilakukan MPR ini juga di
luar batas untuk ditolerir oleh Kepala Negara. Oleh karena itu,
katanya, dalam waktu yang tidak lama Presiden akan mengeluarkan
dekrit untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ia tidak
menyebutkan waktu tepatnya tentang dikeluarkan dekrit tersebut.
  Di hari yang sama di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Jl
Haji Agus Salim, Jakarta, sebanyak 25 kiai NU mengadakan pertemuan.
Pertemuan yang dipimpin Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi tersebut
menyepakati minta penjelasan langsung kepada Presiden Abdurrahman
Wahid mengenai SI MPR.
  Menurut aktivis DPW Pagar Nusa Jatim, HM Luthfillah Masduqi, ke
25 kiai tersebut antara lain Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Pagar Nusa, Gus Maksum Djauhari, Kiai Idris Marzuki dari Pondok
Pesantren Lirboyo, Kediri, Kiai Abdullah Faqih dari Pesantren
Langitan, Tuban, Kiai Mutawakil dari Pesantren Genggong, Probolinggo,
Kiai Fawaid As'ad dari Pesantren Asembagus, Situbondo, dan Kiai Noer
Muhammad Iskandar. (gun/edn/ryi/ika/mba/osd/win)
Foto: 1
Kompas/agus susanto
DIBERHENTIKAN -- Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (
PKB)
sekaligus Wakil Ketua MPR Matori Abdul Djalil (ketiga dari kiri)
diberhentikan dari PKB karena tetap menghadiri Rapat Paripurna MPR
dalam rangka Sidang Istimewa MPR di Jakarta, Sabtu (21/7). Hadir
dalam rapat paripurna yang membahas percepatan SI tersebut (dari kiri
ke kanan) Ketua MPR Amien Rais, Wakil Ketua MPR Ginandjar
Kartasasmita dan Hari Sabarno (paling kanan).

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:2/27/2012
language:
pages:5