2001 07 10 SIDANG ISTIMEWA MPR TETAP 1 AGUSTUS 2001

Document Sample
2001 07 10 SIDANG ISTIMEWA MPR TETAP 1 AGUSTUS 2001 Powered By Docstoc
					PUSAT INFORMASI KOMPAS
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=============================================

KOMPAS Selasa, 10-07-2001. Halaman: 6



         SIDANG ISTIMEWA MPR TETAP 1 AGUSTUS 2001
Jakarta, Kompas
  Meski ada usulan tujuh fraksi DPR untuk mempercepat pelaksanaan
Sidang Istimewa (SI) MPR, namun rapat pleno Badan Pekerja (BP) MPR,
Senin (9/7), memutuskan SI MPR tetap dilaksanakan 1 Agustus 2001.
Tetapi apabila terjadi perkembangan yang membahayakan dan mengancam

integritas bangsa yang diakibatkan langsung atau tidak langsung
kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid, pimpinan MPR diminta untuk
mengundang seluruh anggota MPR melakukan rapat paripurna untuk
membahas dan menentukan percepatan SI MPR tersebut.
  Keputusan diambil setelah pimpinan BP MPR melakukan lobi saat
rapat dilanjutkan dan dibuka kembali pukul 20.00. Dengan demikian,
pandangan yang beragam dari 11 fraksi MPR tidak ditentukan lewat
voting, tetapi lewat lobi. Ketua MPR Amien Rais selaku pimpinan
sidang membacakan hasil lobi tersebut, setelah Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) lewat Yusuf Muhammad berpandangan bahwa

keputusan tidak harus diambil lewat voting.
  Hadir lengkap dalam rapat pleno BP MPR itu Ketua MPR Amien Rais
didampingi wakil-wakilnya, yakni Nazri Adlani, Jusuf Amir Faisal,
Hoesni Thamrin, Ginandjar Kartasasmita, Hari Sabarno, Sutjipto, dan
Matori Abdul Djalil. Amien menyampaikan pidato pengantar sebelum 11
fraksi MPR menyampaikan pandangannya.
  Amien dalam pidato pengantarnya mengatakan, PDI Perjuangan,
Partai Golkar, PPP, PBB, Reformasi, KKI, dan PDU, menilai kebijakan
Presiden Abdurrahman Wahid yang menonaktifkan Kepala Polri Jenderal
(Pol) Surojo Bimantoro tidak sesuai Pasal 7 Ayat 3 Tap No VII/ MPR/
2000 yang mengharuskan adanya persetujuan dari DPR. Tujuh fraksi,
sebagaimana dijelaskan Amien, juga menilai Presiden melanggar haluan
negara dan melakukan kesalahan ketiga dalam hal pengangkatan dan
pemberhentian Kepala Polri.
  Amien sempat menyampaikan informasi dari Istana bahwa pada 20
Juli 2001 Presiden Abdurrahman Wahid akan mengeluarkan dekrit berupa
keadaan bahaya, membekukan DPR/MPR, dan melaksanakan percepatan
pemilu. "Ini tambahan informasi otentik, tidak mengada-ada," katanya.
Sebelum dilanjutkan pandangan fraksi-fraksi, sidang yang dimulai
pukul 14.20 itu diskors selama 30 menit.

Tak berdaulat
  PDI Perjuangan yang mendapat giliran pertama lewat juru bicara
Erwin Muslimin Singaruju berpendapat, usul yang disampaikan tujuh
fraksi DPR yang meminta percepatan SI MPR tidak dapat dijadikan dasar
karena Badan Musyawarah DPR bukan suatu institusi yang berdaulat
untuk mengambil keputusan yang mengikat, terutama untuk mempercepat
SI MPR dari tanggal yang sudah ditentukan 1 Agustus. Selain itu F-
PDIP juga menganggap Keppres No 49/2001 tentang pemberhentian Kepala

Polri tanpa persetujuan DPR belum dapat dikategorikan
sebagai "mengancam keselamatan bangsa dan negara". Usulan percepatan
SI MPR yang diusulkan tujuh fraksi melalui Bamus pun dipandang belum
memenuhi syarat Tap No III/MPR/1978, kecuali terjadi hal-hal yang
membahayakan keselamatan bangsa dan negara.
  Namun, PDI Perjuangan memandang, tidak tertutup kemungkinan untuk
mengadakan penyegeraan SI MPR bila Presiden melakukan langkah yang
mengancam keselamatan bangsa dan negara dan untuk itu pimpinan MPR
tetap memantau situasi yang terjadi. Menurut PDI Perjuangan, Keppres
tersebut dijadikan bahan untuk menilai pertanggungjawaban Presiden
dalam SI MPR nanti.
  Fraksi TNI/Polri, Partai Golkar, dan Utusan Golongan juga menilai
usulan tujuh fraksi DPR untuk mempercepat SI MPR belum memenuhi
syarat. Fraksi PPP menyerahkan kepada pimpinan MPR untuk memutuskan

apakah SI MPR perlu dipercepat atau tidak. Sementara Fraksi PKB tegas
menolak rencana percepatan SI MPR.
  Fraksi Reformasi lewat juru bicara Patrialis Akbar menyatakan, SI
MPR sebelum 1 Agustus 2001 bisa saja dilaksanakan. Bahkan Fraksi
Reformasi berpendapat, SI harus dilaksanakan sebelum 20 Juli 2001.
"Kami meminta SI MPR diselenggarakan sesegera mungkin sebelum 20 Juli

dan meminta BP MPR memberikan mandat kepada pimpinan Majelis untuk

memberikan tanggal dan harinya," katanya. Sementara Fraksi PBB,
Fraksi KKI, dan Fraksi PDU mendukung percepatan SI MPR.
Sedangkan Fraksi PKB dan Fraksi PDKB menolak dengan tegas percepatan

SI MPR.
  Fraksi TNI/Polri lewat juru bicara Mardiono menyatakan dapat
memahami usulan tujuh fraksi DPR sebagai bahan pertimbangan Majelis
untuk mempercepat SI MPR. Meski demikian, belum ada ketentuan yang
mengaturnya, kecuali SI MPR untuk mengisi jabatan Presiden dan Wapres
yang berhalangan tetap.
  Fraksi TNI/Polri juga menilai, percepatan SI MPR dapat
menimbulkan perdebatan tentang dasar yuridis, selain tidak efisien,
tidak akan efektif, dan malah akan mengganggu persiapan SI MPR
tanggal 1 Agustus itu. "Belum cukup alasan mempercepat SI MPR karena
belum ada hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai mengancam
keselamatan bangsa dan negara," katanya. Namun, bila dalam
perkembangannya situasi dan kondisi bangsa terancam, tambahnya, maka
keputusan untuk merespons percepatan SI MPR diserahkan kepada
pimpinan Majelis. (pep)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:56
posted:2/27/2012
language:Malay
pages:3