2001 05 10 KEJAKSAAN AGUNG TIDAK PERLU TUNDA PROSES HUKUM G by GKartasasmita

VIEWS: 0 PAGES: 2

									PUSAT INFORMASI KOMPAS
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=============================================

KOMPAS Kamis, 10-05-2001. Halaman: 7



  KEJAKSAAN AGUNG TIDAK PERLU TUNDA PROSES HUKUM G
INANDJAR

Jakarta, Kompas
  Kejaksaan Agung tidak perlu menunggu putusan kasasi untuk
melanjutkan proses hukum terhadap mantan Menteri Energi dan
Pertambangan Ginandjar Kartasasmita. Kejaksaan dapat melanjutkan
penyidikan terhadap Ginandjar. Pelaksanaannya dilakukan oleh tim
koneksitas yang dibentuk Jaksa Agung 9 April 2001.
  "Praperadilan kan hanya memutuskan soal sah tidaknya
penahanan. Proses penyidikannya sah, sepanjang dilakukan tim
koneksitas yang dibentuk Jaksa Agung tanggal 9 April 2001. Jangan
menunggu kasasi, yang dikasasikan masalah penahanan saja. Kasasi
tidak ada pengaruhnya dengan tugas tim penyidik koneksitas," kata
Hakim Soedarto kepada Kompas di Jakarta, Rabu (9/5).
  Soedarto adalah hakim yang menangani sidang praperadilan
Ginandjar terhadap Jaksa Agung. Dalam putusannya tanggal 2 Mei 2001,
Soedarto menyatakan bahwa penahanan Ginandjar oleh Jaksa Agung tidak
sah karena yang berhak menahan adalah Panglima TNI. Ini mengingat
pada saat tindak pidana yang disangkakan terhadap Ginandjar terjadi
(tempus delicti), Ginandjar masih berstatus prajurit aktif.
  "Jaksa Agung jangan goyah dengan pernyataan penasihat hukum
(Ginandjar) yang menyatakan bahwa tim koneksitas harus melibatkan
unsur polisi. Polisi hanya dilibatkan dalam penyidikan kasus pidana
umum. Dalam kasus pidana khusus seperti korupsi, jaksa yang bertugas
sebagai penyidik. Dalam tim koneksitas kasus pidana khusus, maka
ketua tim adalah Jampidsus (Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana
Khusus). Surat Keputusan Jaksa Agung tanggal 9 April 2001 itu sudah
betul," jelas Soedarto.
  Menindaklanjuti surat Panglima TNI tanggal 9 April 2001, pada
tanggal yang sama Jaksa Agung membentuk tim koneksitas untuk kasus
TAC. Tim ini beranggotakan Oditur Jenderal, Polisi Militer, dan
Jaksa.
  Soedarto mengatakan, Kejagung tidak perlu mencabut status
tersangka Ginandjar, Faisal Abda'oe, HR Praptono H Tjitrohupoyo, dan
IB Sudjana. (ika)

								
To top