2001 04 28 DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI_

							PUSAT INFORMASI KOMPAS
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=============================================

KOMPAS Sabtu, 28-04-2001. Halaman: 8



          DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI,
        HARUSKAH MILITER WARGA NEGARA ISTIMEWA?

  MINGGU ini "pertarungan" antara Marsekal Madya (Purn) Prof Dr
Ginandjar Kartasasmita dengan Kejaksaan Agung akan makin memuncak.
Mantan Menteri Pertambangan dan Energi itu untuk kedua kalinya- ini
pertama kali terjadi- mengajukan praperadilan yang mempersoalkan
penahannya oleh penyidik (Kejaksaan Agung), setelah sebelumnya pada
permohonan praperadilan yang pertama, hakim Rusman Dani Achmad
memenangkannya. Putusan permohonan praperadilan yang kedua
diperkirakan awal Mei akan dijatuhkan hakim.
  Pertarungan" kedua terpaksa dilakukan Ginandjar melalui kuasa
hukumnya, karena kejaksaan tak melaksanakan putusan hakim Pengadilan
Negeri (PN) Jakarta Selatan sepenuhnya. Hakim Dani Achmad memutuskan

penahanan Ginandjar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Technical
Assistance Contract (TAC) Pertamina dengan PT Ustraindo Petro Gas
(UPG) sebelum tanggal 9 April 2001 oleh Kejaksaan Agung tak sah.
  Hal ini menimbulkan penafsiran yang beragam, sesuai kepentingan
masing-masing pihak. Kejaksaan akhirnya memang "mengalah" dengan
mengeluarkan surat penahanan baru atas nama Tim Tetap Koneksitas yang
justru menjadi "sasaran" keberatan Ginandjar, sebab tak
ditandatangani anggota Tim Koneksitas yang lain, kecuali dari
kejaksaan.
  Masyarakat terbelah, karena ada yang menilai langkah kejaksaan
sudah benar, sesuai tuntutan rasa keadilan. Namun, ada yang menilai
kejaksaan tak berhak menahan Ginandjar, karena "dilindungi"
undang-undang (UU). Lebih jauh lagi, yang berkembang dalam masyarakat

kini adalah apakah militer-saat kasus korupsi yang dituduhkan terjadi
Ginandjar masih menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
aktif-merupakan warga negara istimewa dalam penanganan korupsi?
                 ***

  MENTERI merupakan jabatan sipil. Namun, saat menjadi Mentamben,
saat dugaan korupsi TAC Pertamina dan PT UPG terjadi, Ginandjar masih
menjadi anggota TNI aktif. Dalam posisi ini, dia dilindungi UU Nomor
31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. UU itu tak membedakan posisi
seorang anggota TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang
menduduki jabatan sipil atau tidak. Selama masih aktif, artinya belum
pensiun atau mengundurkan diri, mereka tidak tunduk pada hukum sipil
tersebut.
  Pasal 9 UU 31/1997 tegas menyatakan pengadilan dalam lingkungan
peradilan militer berwenang: (1) mengadili tindak pidana yang
dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana,
adalah (a) prajurit. Sebagai anggota TNI yang masih aktif, Ginandjar
adalah prajurit. Sebab itu, pengadilan militerlah yang berhak untuk
mengadilinya. Ini berarti bukan jaksa agung yang harus memeriksanya,
tetapi polisi militer (POM) dan Oditur Jenderal.
  Itu pun apabila atasan yang berhak menghukum (ankum) menyetujui
perkaranya dilimpahkan kepada POM untuk diperiksa dan dilanjutkan ke
pengadilan. Jikalau Ankum menilai perkara itu sesuai dengan wewenang
yang diatur dalam UU 31/1997 untuk diselesaikan secara internal, ya
tak bakalan sampai ke pengadilan. Belum lagi, pasal 123 UU Peradilan
Militer mengatur adanya perwira penyerah perkara (pepera) yang dapat
menutup perkara demi kepentingan hukum atau kepentingan umum/militer
dengan tanpa penjelasan yang lebih rinci.
  Perkara yang mirip dengan perkara Ginandjar sesungguhnya pernah
terjadi di Indonesia. Mantan Wali Kota Jakarta Utara Letnan Kolonel
(Purn) Dwinanto Prodjosupadmo tahun 1983 disidangkan, karena didakwa
melakukan tindak pidana korupsi. Kejahatan itu dilakukan sewaktu dia
menjabat Wali Kota Jakut. Jabatan sipil itu dipangkunya dirinya masih
menjadi prajurit aktif. Tindak pidana itu dilakukan tidak sendirian,
yakni dengan pengusaha Endang Wijaya dan Natalegawa.
  Logikanya, Dwinanto disidangkan secara koneksitas. Tetapi, dia
ternyata diadili di Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) serta berkas
perkaranya terpisah dengan Endang Wijaya dan Natalegawa. Waktu itu,
hampir tidak ada yang mempersoalkan pengadilan Dwinanto yang ketika
disidang sudah berstatus purnawirawan. Mahmilti menghukumnya dengan
pidana dua tahun empat bulan penjara. (Kompas, 3/4/1983)
  Perkara Dwinanto dan Ginandjar mempunyai banyak persamaan. Dua
anggota militer tersebut dituduh melakukan korupsi saat masih aktif
sebagai prajurit, tetapi sedang menduduki jabatan sipil. Keduanya pun
dituduh me-langgar Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Antikorupsi) yang kini diganti
UU Nomor 31 Tahun 1999. Logikanya, Ginandjar pun diadili di Mahmil.
  Bahkan, apabila perkara Ginandjar sepenuhnya ditangani berdasar
UU 31/1997, ada pepera yang harus menyerahkan berkas perkaranya ke
Mahmil, yakni Panglima TNI dan Kepala Staf TNI-Angkatan Udara (KSAU
)
sesuai dengan penugasan. Mereka pun yang menjadi perwira yang berhak
menghukum Ginandjar yang berbintang tiga. Sebaliknya, keduanya dapat
pula menutup perkara tersebut.
  Situasi tahun 1983, saat Dwinanto diadili, memang berbeda dengan
saat ini. Kini ada tuntutan masyarakat atau kepentingan politik yang
bisa mengubah arah penegakan hukum, sehingga perkara Ginandjar
sejak awal ditangani Kejaksaan Agung dan bukan penguasa hukum
militer. Ini yang membuat Ginandjar "melawan". Apalagi,
kejaksaan "melunak" dengan memakai Tim Koneksitas serta meminta izin
kepada Panglima TNI-ini menjadi bukti pengakuan kejaksaan bahwa
Panglima TNI adalah ankum-untuk menangkap dan menahan Wakil Ketua
MPR
tersebut.
  Pakar hukum Dr Adnan Buyung Nasution dan Mantan Direktur Hukum
TNI-Angkatan Darat (AD) Brigjen PLT Sihombing LLM sependapat, dalam

penanganan kasus korupsi memang Kejaksaan Agung menjadi koordinator
penyidikan. Ini sesuai dengan UU 31/1999. Fakta inilah yang membuat
Kejaksaan Agung bertahan merasa berhak menahan Ginandjar, selain
(mungkin) ada kepentingan politik yang harus dikukuhi Jaksa Agung.
  Selain itu, Pasal 26 UU 3/ 1971-walaupun sudah dicabut, namun
masih berlaku untuk pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan
perbuatannya sebelum UU 31/1999 berlaku-mengutarakan, Jaksa Agung
selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi memimpin/
mengkoordineer tugas kepolisian represif/justisiel dalam penyidikan
perkara-perkara korupsi yang diduga atau mengandung petunjuk telah
dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer maupun oleh seseorang yang harus diadili
oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum. Ini memang
menimbulkan beragam interpretasi, apakah memimpin berarti pula
satu-satunya yang bisa menandatangani surat penahanan seseorang atau
cuma mengkoordinasikan. Dalam tarik-menarik kepentingan, memang hanya

hakim yang bisa memutuskan penafsiran.
                 ***
  JUDGE made law. Idiom itu mengingatkan bahwa seorang hakim tak
sekadar memutuskan perkara, tetapi sekaligus juga berfungsi membikin
hukum. Ini penting, untuk mengisi bila ada kekosongan hukum atau ada
UU yang tumpang tindih. Untuk dapat membuat hukum, seorang hakum tak

hanya harus mumpuni, tetapi berpikir ke depan mengikuti perkembangan
masyarakat pula. Dengan begitu, hukum tidak pernah ketinggalan dari
masyarakatnya.
  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebenarnya sudah berupaya
mengikuti perkembangan masyarakat dengan melahirkan ketetapan (Tap)
Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Tap itu tidak
sekadar merespons keinginan masyarakat agar TNI/Polri tidak berperan
dalam kegiatan politik lagi, tetapi juga berusaha menepis kesan TNI
dan Polri adalah warganegara istimewa di negeri ini dalam penegakan
hukum. TNI/Polri berkedudukan sama dengan warganegara lain di depan
hukum.
  Pasal 3 Ayat (4a) Tap VII /MPR/2000 tersebut menyatakan prajurit
Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer
dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan
peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Khusus untuk

Polri dikatakan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk
pada kekuasaan peradilan umum (pasal 7 ayat (4)). Dengan begitu, ada
kehendak yang kuat dari rakyat-yang diartikulasikan MPR dalam Tap-
agar peradilan militer hanya mengadili pelanggaran yang bersifat
militer, seperti disersi.
  Ginandjar dan kuasa hukumnya sampai kini memang masih bertahan,
karena UU 31/1997 masih berlaku. Sesuai prinsip hukum, sebuah aturan
berlaku kalau memenuhi tiga syarat, yakni secara sosiologi, yuridis,
dan filosofis. Dengan lahirnya Tap VII/MPR/2000, sesungguhnya secara
filosofis dan sosiologis masyarakat sudah tak menghendaki UU 31/1997
berlaku lagi. Artinya, tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI
tetap harus diadili di pengadilan umum. Masyarakat tidak menghendaki
lagi militer dan Polri diperlakukan istimewa dalam penegakkan hukum.
Sayangnya, DPR belum bisa lekas mengganti UU 31/1997 sesuai semangat

Tap MPR tersebut.
  Seorang praktisi hukum menambahkan, keyakinan bahwa masyarakat
tidak lagi menghendaki militer maupun polisi menjadi warga istimewa
dalam penegakan hukum, adalah kebijakan pemerintah mulai tahun 1999
yang mengharuskan seorang anggota TNI/Polri yang menduduki jabatan
sipil harus memilih. "Sekarang mereka (anggota TNI/ Polri) yang jadi
pejabat sipil kan harus memilih, apakah mau menjadi pejabat sipil
dengan dipensiun dini atau melepaskan jabatan sipil itu, kembali ke
kesatuan TNI/Polri. Kondisi sosiologis ini harus diperhatikan hakim
dalam memutuskan praperadilan kedua Ginandjar," jelas praktisi yang
tidak ingin disebut namanya tersebut.
  Ginandjar sesungguhnya bukan hanya menghadapi kejaksaan maupun
perkara korupsi yang dituduhkan, namun juga berbenturan dengan arus
perubahan yang tengah terjadi dalam masyarakat ini. Kini di tangan
hakim Soedarto tengah diuji apakah perubahan dalam masyarakat punya
makna atau bunyi UU yang lebih berarti.
  (Subur Tjahjono/Tri Agung Kristanto)