Docstoc

2001 04 26 PRAPERADILAN GINANDJAR KEMBALI DIGELAR

Document Sample
2001 04 26 PRAPERADILAN GINANDJAR KEMBALI DIGELAR Powered By Docstoc
					PUSAT INFORMASI KOMPAS
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=============================================

KOMPAS Kamis, 26-04-2001. Halaman: 7



             PRAPERADILAN GINANDJAR KEMBALI DIGELAR
Jakarta, Kompas
  Persidangan permohonan praperadilan yang dilancarkan tersangka
kasus korupsi, Ginandjar Kartasasmita melawan Jaksa Agung Marzuki
Darusman kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu
(25/4). Sidang itu akan menentukan sah tidaknya surat perintah
penahanan baru yang diterbitkan Kejaksaan Agung.
  Dalam sidang yang dipimpin hakim Soedarto, mantan Menteri
Pertambangan dan Energi, Ginandjar Kartasasmita, melalui kuasa
hukumnya mengatakan, Jaksa Agung telah merekayasa tanggal penahanan
untuk memberikan legitimasi menahan. Padahal, putusan hakim Rusman
Dani Achmad, tidak menyatakan bahwa penahanan setelah tanggal 9 April
2001 adalah sah.
  Ginandjar mempermasalahkan dasar hukum Surat Perintah Penahanan
yang ditandatangani Jaksa Agung tanggal 17 April yang diserahkan
kepada Ginandjar tanggal 18 April. Dalam surat itu disebutkan,
penahanan berlaku mulai tanggal 9 April 2001 sampai dengan tanggal
28 April 2001.
  "Surat Perintah Penahanan itu berlaku surut sejak tanggal 9 April
2001. Seolah-olah penahanan dilakukan atas perintah putusan
praperadilan (tanggal 16 April 2001). Padahal penahanan pada tanggal
9 April 2001 tidak pernah diminta oleh para pihak (Ginandjar maupun
Jaksa Agung) dan hakim pun tidak pernah memutuskan untuk menahan
(Ginandjar) pada tanggal 9 April 2001. Tanggal tersebut adalah
bikinan dan rekayasa termohon (Jaksa Agung) untuk memberikan
legitimasi penahanan," demikian kuasa hukum Ginandjar menjawab duplik

kuasa hukum Jaksa Agung.
  Untuk kedua kalinya, Ginandjar mempraperadilankan Jaksa Agung.
Pada permohonan pertama yang diputus tanggal 16 April 2001, Ginandjar
mempermasalahkan dasar hukum penyidikan, penahanan, dan pembantaran
yang dilakukan Jaksa Agung. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa

tindakan Jaksa Agung sebelum tanggal 9 April 2001 adalah tidak sah.
Kali ini, Ginandjar mempermasalahkan dasar hukum surat penahanan
tanggal 17 April 2001 yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.

Koordinir penyidikan
  Menjawab permohonan Ginandjar, kuasa hukum Jaksa Agung dalam
dupliknya menyatakan bahwa penahanan tersebut dilakukan
menindaklanjuti putusan praperadilan tanggal 16 April 2001 yang
menyatakan bahwa penahanan sebelum tanggal 9 April 2001 adalah tidak
sah. Berarti, penahanan setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah.
Selain itu, dalam putusan tersebut tidak terdapat amar yang
memerintahkan agar pemohon (Ginandjar) segera dikeluarkan dari
tahanan.
  "Jadi keberadaan atau masih tetap ditahannya pemohon dalam
Rutan Kejaksaan Agung setelah adanya putusan praperadilan tanggal
16 April 2001 adalah sah dan layak menurut hukum. Diterbitkannya
Surat Perintah Penahanan tanggal 17 April 2001 didasarkan pada
kewenangan termohon sebagai yang memimpin dan mengkoordinir
penyidikan dalam tim koneksitas," demikian duplik.
  Dijelaskan dalam duplik, menindaklanjuti surat Panglima TNI
tanggal tanggal 9 April 2001, pada tanggal yang sama Jaksa Agung
membentuk tim koneksitas.
  Menanggapi duplik, dalam repliknya kuasa hukum Ginandjar
mengatakan bahwa Jaksa Agung tidak bisa menyatakan berhak menahan
Ginandjar dengan alasan sebagai koordinator tim koneksitas. Tim
koneksitas yang dibentuk oleh Jaksa Agung tidak sempurna karena
tidak ada unsur Polisi, hanya terdiri dari unsur Polisi Militer,
Oditur Jenderal, dan Jaksa. Selain itu, tim koneksitas hanya
berwenang melakukan penyidikan dan tidak berwenang melakukan
penahanan. (ika)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:2/27/2012
language:Malay
pages:2