Docstoc

Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah

Document Sample
Tugas dan Fungsi DPRD  dalam Pembangunan Daerah Powered By Docstoc
					dadang-solihin.blogspot.com   2
Nama               : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir   : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan          : Direktur Evaluasi Kinerja
                     P b            D
                     Pembangunan Daerah   h
                     Bappenas
Alamat Kantor      : Jl. Taman Suropati No. 2
                     Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor    : (021) 392 6248
HP                 : 0812 932 2202
PIN BB             : 277878F0
Email              : dadangsol@yahoo.com
Website            :
 http://dadang-solihin.blogspot.com

                           dadang-
                           dadang-solihin.blogspot.com   3
                             Materi
•   Tupoksi DPRD
•   Orientasi Dasar Politik DPRD
•   Penajaman Visi-Misi: Perumusan
    Positioning Differentiation Brand
    (PDB)
•   Reformasi Perencanaan dan
    Penganggaran Pembangunan
    Daerah
•   Tujuan dan Permasalahan
    Pembangunan Daerah




                          dadang-solihin.blogspot.com   4
www.dadang-solihin.blogspot.com   5
Wadah P    kil R k t
W d h Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin                   Mana yang paling dekat
oleh Kepala Daerah yang dipilih                    dengan rakyat dan secara
secara langsung oleh rakyat                        nyata sering memperjuangkan
                                                   kepentingan rakyat?
DPRD sebagai organisasi politik                   Organisasi mana yang terkait
Negara yang berpihak dan berjuang                  langsung memperjuangkan
untuk kepentingan rakyat                           kepentingan rakyat?
Berbagai partai politik yang                      Lembaga dan organisasi mana
seharusnya menjadi organisasi politik                              i   b d
                                                   yang mempunyai sumberdaya
sipil tertinggi dari rakyat                        pembangunan yang dapat
                                                   didayagunakan untuk secara
LSM dan berbagai bentuk asosiasi                       t d       t
                                                   nyata dan cepat memenuhihi
yang menjadi wadah fungsional atas                 kebutuhan hidup rakyat?
perjuangan kepentingan tertentu
                                                  Organisasi mana yang
Berbagai organisasi kemasyarakatan                 mempunyai dasar pijakan kuat
yang dibentuk mulai dari tingkat                   dan konkrit di lingkungan
dusun sampai tingkat nasional                      rakyat?

                    www.dadang-solihin.blogspot.com                               6
Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

                        Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
         Pemda              DPRD           Parpol       LSM                              Ormas
      Kebijakan dan      Produk-produk        Program partai       Kebijakan dan     Agenda lobi dan
        Program
            g            Fungsi DPRD
                             g                   dan janji
                                                     j j          p g
                                                                  program khusus      tekanan politik
                                                                                              p
      Pembangunan                               kampanye                LSM

                                      Arena Pembangunan
            Sosial                 Ekonomi        Lingkungan                        Kelembagaan
     Kesejahteraan sosial      Pertumbuhan dan             Lingkungan yang         Pembuatan
      bagi seluruh warga         pemerataan                sehat dan lestari   keputusan partisipatif


                                  Lembaga Intermediary
         Pemda               DPRD       Parpol                          LSM              Ormas
       KDH, Sekda,         Pimpinan,          Pimpinan Partai,    Berbagai bentuk    Berbagai bentuk
         SKPD            Komisi, Fraksi,      Biro-biro dalam      dan jenis LSM     dan jenis Ormas
                            Kaukus                 Partai

             Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur

                          Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
         Gender             Ekonomi              Domisili           Keamanan          Organisasi
           Laki                 y
                              Kaya                 Tetap
                                                       p                 p
                                                                       Mapan                 p
                                                                                        Kelompok

                                       www.dadang-solihin.blogspot.com                                  7
       Perempuan              Miskin           Tidak Tetap           Rentan             Individual
     Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
  Fungsi DPRD
menurut UU 27/2009

1.
1    Legislasi


2
2.   Anggaran
     A


3.   Pengawasan




     www.dadang-solihin.blogspot.com   8
                F ngsi
                Fungsi Legislasi
•   Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
    Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
    Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
    Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
•   Perda k     j    keberlanjutan b h kebijakan daerah.
    P d akan menjaga k b l j t sebuah k bij k di d    h
•   Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
                                                        daerah.
    menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah
•   Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.




                       www.dadang-solihin.blogspot.com                9
                Fungsi Anggaran
•   Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
    dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
    pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
    APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
    tentang APBD.
•   APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
    melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
    DPRD dan pemerintah daerah.
               p
•   APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
    nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam
    satu tahun anggaran.
•   Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
              daerah                                   kepada
    anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
    kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
    pemerintah bertindak”.
                        www.dadang-solihin.blogspot.com               10
            F ngsi Pengawasan
            Fungsi Penga asan
•   Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
    pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
    pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
    pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
                                daerah.
    kerjasama internasional di daerah
•   Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
    adanya kebijakan daerah y g p g
          y      j                                       y
                               yang progresif memihak masyarakat.
•   Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
    daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
    kualitas pelayanan publik.
•   Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
    responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
    penyediaan pelayanan publik di daerah.

                       www.dadang-solihin.blogspot.com            11
P     d F      i      (1966-
Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)
•   DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan
    kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang
    diprakarsai eksekutif.
•   Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk
    melakukan analisa secara independen atau untuk meminta
    masukan dari masyarakat.
•   Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan
    kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,
    pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan
      i it konstituen.
    prioritas k  tit
•   Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih
                                   rezim.
    anggota DPRD yang loyal pada rezim



                        www.dadang-solihin.blogspot.com             12
    Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
    P     d F      i      (S t I i)
•   DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa
    lalu.
•   Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan
    daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh
    pemerintah dan memainkan peran penting dalam proses
    pemerintah,
    penganggaran daerah.
•   Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai
    keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara
    aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan
      k      i dan          k t daerahnya.
    ekonomi d masyarakat di d         h
•   Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
                                             lalu,
    lebih representatif dibandingkan di masa lalu di mana masyarakat
    memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


                        www.dadang-solihin.blogspot.com                13
                                                                  1/2
                                                                  1/2
      T t       b i            Ef ktif
      Tantangan bagi DPRD yang Efektif

•   Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali
    terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri
    sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita
    kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai
                sehari hari Indonesia
    kehidupan sehari-hari di Indonesia.
•   Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan
    merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak
    atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus
    dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.




                       www.dadang-solihin.blogspot.com             14
                                                                 2/2
      Tantangan bagi DPRD yang Efektif
      T t       b i            Ef ktif

•   Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang
    terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis
    kepercayaan publik.
•   Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih
         1 000
    dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam
    penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
•   DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya
    menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun
    merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.
•   Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD
    untuk menyetujuinya.




                       www.dadang-solihin.blogspot.com            15
         M       H l I i T j di?
         Mengapa Hal Ini Terjadi?
•   Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi
    lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada
    berpihak pada pemilih dan masyarakat.
•   Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan
                                  berikut,
    dana untuk pemilihan umum berikut sehingga kebanyakan anggota
    DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji
    mereka kepada partai.
•   Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai
    pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye
         ilih kembali.
    pemilihan k b li
•   “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
                                                        dipilih
    tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
    seringkali melibatkan uang.


                       www.dadang-solihin.blogspot.com            16
     K         t k Mereformasi
     Kemauan untuk M   f     i
•   Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
    sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
    hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
    hari.
•   Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
    permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
    para politisi.
•   DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
    memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
    transparansi.
    t             i




                       www.dadang-solihin.blogspot.com                17
www.dadang-solihin.blogspot.com   18
Agenda Politik Nyata
A   d P litik N t

         Agenda politik yang sangat nyata dan
         langsung memenuhi kebutuhan warga.
             Penanggulangan kemiskinan;
             Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
              pendidikan dan kesehatan;
             Pemberantasan k
              P b        t        i dan f     i
                            korupsi d reformasi
              birokrasi.




    www.dadang-solihin.blogspot.com                19
Argumentasi Politik Mendasar
        Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
        mendasar dan tidak klise.
           Dengan membawa dukungan politik nyata dari
                         t          k dapat memperkuat
            warga, anggota DPRD akan d      t        k t
            pijakan mereka dalam proses politik yang
            berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
                  g   g              g        g
           Dengan informasi dan pengetahuan yang
            langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
            anggota DPRD akan mampu membawakan
            semua kepentingan warga ke dalam proses
                                 Daerah,
            pembuatan Peraturan Daerah penentuan APBD
            dan pengawasan politik.




        www.dadang-solihin.blogspot.com             20
          Positif dan Konstruktif
           y g                 p y
Pemikiran yang selalu mencari upaya
perbaikan.
    Anggota DPRD akan selalu dituntut
     untuk berpikir positif dan
     konstruktif dalam melaksanakan
                fungsinya
     tugas dan fungsinya.
    Sering tanpa disadari kebiasaan ini
     j             g         p
     justru meningkatkan kapasitas
     modal politik yang memang
     dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
       t kt     litik    d k
     struktur politik pendukungnya.




                      www.dadang-solihin.blogspot.com   21
Membangun Sistem Umpan Balik
                       g             p
                 Membangun dan memperkokoh sistem
                 umpanbalik yang cepat dan efektif.
                    Para anggota DPRD dan partai
                     politiknya dapat selalu melakukan up-
                     date terhadap informasi dan program
                     kerjanya.
                     kerjanya
                    Partai politik yang diwakili oleh anggota
                     DPRD tersebut juga secara terus
                                      j g
                     menerus mengevaluasi diri apakah
                     mereka mempunyai akar yang kuat di
                     tingkat k           t t j t
                     ti k t akar rumput atau justru
                     berkembang menjadi partai politik yang
                     mengambang.
                          g        g



        www.dadang-solihin.blogspot.com                  22
    Siklus R     t i W kil R k t
    Sikl Representasi Wakil Rakyat
   Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
    rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
    anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
   Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
                                    keputusan.
    mempengaruhi proses pengambilan keputusan
   Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
                  memilihnya,
    mereka yang memilihnya maka kekuasaan perwakilan itu dapat
    dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
    yang akan datang.
   Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
    wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
    maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
    delegitimasi di mata publik.

                       www.dadang-solihin.blogspot.com               23
Siklus Representasi Wakil Rakyat
                                  RAKYAT

                                     PEMILU

                              Representasi Rakyat
                                (keterwakilan)



     Hubungan dengan                  DPRD
                                                           Fungsi Legislasi
         Pemilih

     Hubungan dengan              MEMBUAT
    media dan kelompok           KEPUTUSAN                  u gs    gga a
                                                           Fungsi Anggaran
       kepentingan                 POLITIK

       Sumber daya
    (anggaran, staf, riset                                 Fungsi Pengawasan
       dan informasi)



                   Perlindungan                 Peningkatan
                 hak-hak Individu         Kesejahteraan Individu
                  dan masyarakat              dan Masyarakat
Sumber: NDI, LGSP        www.dadang-solihin.blogspot.com                       24
                                                                        1/2
                                                                        1/2
      Indikator P l k     M d t       B ik
      I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik

   Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
    menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
    positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
    anggaran dan pengawasan.
 Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
  perwakilan.
 DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
  keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
  dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
  melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
  individu-invidu warga negara.




                         www.dadang-solihin.blogspot.com                    25
                                                                2/2
        Indikator P l k     M d t       B ik
        I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik

   Secara substansial
       p        g
        perlindungan hak
       peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
          p
    Secara prosedural
      mengikuti prosedur hukum yang benar
                     y                p      y
        melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
   Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
    Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
   Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
    mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.




                         www.dadang-solihin.blogspot.com        26
dadang-solihin.blogspot.com   27
          g                       (   )
Positioning Differentiation Brand (PDB)


          POSITIONING              DIFFERENTIATION




                          BRAND




                 dadang-solihin.blogspot.com         28
PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
         g
                          Brand Integrity
   POSITIONING                              DIFFERENTIATION

                                                  Agro Bisnis
  Provinsi Jagung
                                                   Jagung




                           BRAND

                         Visi Provinsi
                          Gorontalo



                    dadang-solihin.blogspot.com                 29
dadang-solihin.blogspot.com   30
PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
         g        p          g
                              Brand Integrity
    POSITIONING                                 DIFFERENTIATION

         p        g
    Kabupaten dengan                                   j
                                                   Pelajaran Bahasa
      pemerintahan                                Mandarin di Sekolah
     entrepreneurship                               dan Pesantren




                               BRAND

                           Visi Kabupaten
                             Lamongan



                        dadang-solihin.blogspot.com                     31
dadang-solihin.blogspot.com   32
PDB Triangle: Kota Sawahlunto
         g
                          Brand Integrity
  POSITIONING                               DIFFERENTIATION

  Kota Pariwisata                                                ,
                                             Lokasi Historis Kuno,
     Budaya                                  DaerahPertambangan
  Pertambangan                                 Batu Bara, Lahan
                                                    Alami




                           BRAND

                          Visi Kota
                         Sawahlunto



                    dadang-solihin.blogspot.com                      33
dadang-solihin.blogspot.com   34
dadang-solihin.blogspot.com   35
 Status Hukum Dokumen Perencanaan
                NASIONAL                                       DAERAH
        Dokumen               Penetapan                 Dokumen             Penetapan
Rencana Pembangunan               UU           Rencana Pembangunan             Perda
Jangka Panjang Nasional      ( 13 Ayat 1)
                             (Ps.    y )       Jangka Panjang Daerah      (Ps.     y )
                                                                          ( 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional)                                (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan             Per Pres       Rencana Pembangunan        Peraturan KDH
Jangka Menengah N i l
J k M           h Nasional   (Ps. 19 Ayat 1)   J k M
                                               Jangka Menengah D
                                                             h Daerah
                                                                    h     (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional)                                (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian /          Peraturan       Renstra Satuan Kerja          Peraturan
Lembaga (Renstra KL)          Pimpinan KL      Perangkat Daerah           Pimpinan SKPD
                             (Ps. 19 Ayat 2)   (Renstra SKPD)              (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah        Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah   Peraturan KDH
(RKP)                        (Ps. 26 Ayat 1)   Daerah (RKPD)              (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja                  Peraturan       Rencana Kerja Satuan          Peraturan
Kementerian / Lembaga         Pimpinan KL      Kerja Perangkat Daerah     Pimpinan SKPD
(Renja KL)
(   j    )                   (Ps 21 Ayat 1)
                             (Ps.              (
                                               (Renja SKPD)
                                                   j       )                Ps
                                                                          ( Ps. 21 Ayat 3)
                                 dadang-solihin.blogspot.com                          36
Proses Perencanaan
 Pendekatan Politik:
 Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
 pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
 planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
 planning),
 RPJM/D.
 Proses Teknokratik:
 Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
 lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
       itu
 untuk itu.

 Partisipatif:
                                        stakeholders,
 Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara
 lain melalui Musrenbang.

 Proses top-down dan bottom-up:
 Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

           dadang-solihin.blogspot.com                       37
                    Perencanaan:
Persyaratan Dokumen Perencanaan:
             SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
  g        g )
  gets managed”)
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
  appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
  use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
  time to influence many manage decision)

                    dadang-solihin.blogspot.com         38
           Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H        iliki       t h i d          hit   k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
   mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
   pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
   pelaksanaannya.
                        dadang-solihin.blogspot.com          39
                 Perencanaan yang Ideal
•   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
    dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
•   Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
    pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
                       terus menerus           kesejahteraan,
    adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan
    jangan sampai terjadi kemunduran.
•   Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
          p                             p
    pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
    sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
                               keseluruhan.
    keutuhan konsep secara keseluruhan
•   Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
             system)
    adaptive system).
•   Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

                          dadang-solihin.blogspot.com               40
    Fungsi/Manfaat Perencanaan
•   Sebagai alat koordinasi
    seluruh stakeholders
•   Sebagai penuntun arah
•   Minimalisasi ketidakpastian
•   Minimalisasi inefisiensi
    sumberdaya
•   Penetapan standar dan
    P    t       t d d
    pengawasan kualitas




                          dadang-solihin.blogspot.com   41
        Reformasi Sistem Penganggaran
                            g gg                                     1/2

        PARADIGMA LAMA                            PARADIGMA BARU
Visi:                                 Visi:
 Melaksanakan rencana                 Melaksanakan program kerja
  pembangunan lima tahunan              Presiden/KDH terpilih
  berdasarkan GBHN
Misi:                                 Misi:
 Penyelenggaraan p
       y    gg      pemerintahan  Pelaksanaan kerangka regulasi,
                                                      g     g   ,
  umum dan pembangunan             kerangka investasi, dan
 Penganggaran berdasarkan         pelayanan publik yang di
  pendekatan menurut pengeluaran   tuangkan dalam RKP/D
  rutin dan pengeluaran           Anggaran disusun berdasarkan
  pembangunan                                     mempertimbang-
                                   RKP/D dengan mempertimbang
                                   kan kemampuan keuangan
                                   negara
                        dadang-solihin.blogspot.com                  42
                                                                   2/2
   Reformasi Si t
   R f              P
           i Sistem Penganggaran


  Paradigma Lama                            Paradigma Baru

                                        Penganggaran dengan
                                        Pendekatan:
Penganggaran Berbasis:
                                        1. Penganggaran Berbasis
1.
1 Pengeluaran Rutin                        Kinerja
2. Pengeluaran                          2. Kerangka Penganggaran
   Pembangunan                             Jangka Menengah
                                        3. Anggaran Terpadu




                  dadang-solihin.blogspot.com                      43
 Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Tujuan       1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
                prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
                between performance and budget);
             2.
             2 Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
  Tujuan
                penganggaran (operational efficiency);
             3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
                dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
                (more flexibility and accountability).
Landasan     1 Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
             1.
Konseptual      and outcome oriented);
             2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
                              p g           gg          g      p
 Landasan       menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
Konseptual      manages);
             3 Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
             3.
                tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
                organisasi (Money follow function).

                     dadang-solihin.blogspot.com                        44
    Syarat Penerapan PBK
              • Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai
                sasaran program (outcome);
Indikator
              • Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-
 Kinerja        tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;
              • Sebagai instrumen evaluasi kinerja.


              • Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan
                sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;
Standar       • Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;
              • Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,
 Biaya          menggunakan harga y g p
                   gg                          g                  p
                                 g yang paling ekonomis namun tetap
                memperhatikan kualitas produk.


              • Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya
                berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
Evaluasi      • Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan
Kinerja
     j          merumuskan alternatif solusinya;
              • Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap
                selanjutnya;
              • Rekomendasi kelangsungan kebijakan.

            dadang-solihin.blogspot.com                                 45
     g      g           g        g (      )
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

 Tujuan        1.
               1 Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
                  efisien (allocative efficiency)
               2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
                  improve quality of planning)
   Tujuan      3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
                  p     y p
                  policy option))
               4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
               5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
                      t i bilit )
                  sustainability)
  Landasan     1.   Penerapan sistem rolling budget
  Konseptual   2.
               2    Mempunyai baseline (angka dasar)
  Landasan     3.   Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
 Konseptual    4.   Penetapan Parameter
               5.   Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
                    kebijakan baru (additional budget for new initiatives)

                         dadang-solihin.blogspot.com                         46
              KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja                                    Rolling
                                                                                 Budget
                                                      Implikasi anggaran

                            2011
                                         2012                2013               2014
            Kebijakan ditetapkan
               sbg baseline                                 Prakiraan
                                                            P ki              Prakiraan
                                                                              P ki
                                         (R)APBN
                                                              Maju              Maju



                                                            KPJM

                            Prakiraan     Prakiraan
 APBN           RAPBN
                              Maju          Maju
 2011            2012                                                        TA 2011 dan
                              2013          2014
                                                                           KPJM 2012 - 2014
   T0            T+1          T+2           T+3


                                          P ki
                                          Prakiraan      P ki
                                                         Prakiraan
REALISASI      APBN          RAPBN                                           TA 2012 dan
                                            Maju           Maju
  2011         2012           2013                                         KPJM 2013 - 2015
                                            2014           2015
   T1
   T-1          T0            T 1
                              T+1           T 2
                                            T+2             T+3
                                                            T 3


                              dadang-solihin.blogspot.com                                 47
 Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM

                                                                            tahun
                                                Angka Prakiraan Maju untuk tahun-
                                              tahun berikutnya dihitung berdasarkan:
                                             • alokasi anggaran pada tahun berjalan
                           Kegiatan
                                             • disesuaikan dengan tingkat inflasi
                           On-going             yang digunakan dalam APBN


   Prakiraan
     Maju                                                         Angka Prakiraan Maju
                                                     Multi-                tahun-tahun
                                                                    untuk tahun tahun
                                                     years          berikutnya dihitung
                                                    Project       berdasarkan formula/
                           Kegiatan
                                                                     model yang telah
                            Ad h
                            Ad-hoc                                   ditetapkan sesuai
                                                                   dengan karakteristik
Catatan :                                          Target
                                                                             g
                                                                      masing-masing  g
Hasil penghitungan prakiraan maju akan            Tahunan
                                                                          kegiatan
menjadi baseline pada tahun ybs.                 yg berbeda


                                dadang-solihin.blogspot.com                            48
    Penganggaran Secara Terpadu
    P            S      T    d
•   Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
    termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran
    belanja pembangunan.
•   Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang
      t k      b                      j di l bih transparan, d
    untuk membawa penganggaran menjadi lebih t               dan
    memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
    berorientasi kinerja.
                      j
•   Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja
    program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan
    biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun
    biaya yang bersifat operasional.




                         dadang-solihin.blogspot.com                49
dadang-solihin.blogspot.com   50
       Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah:                             Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke                1.
                                     1    Peningkatan standar hidup (levels
  arah kondisi yang lebih                 of living) setiap orang, baik
  baik                                    pendapatannya, tingkat konsumsi
                                          pangan sandang papan pelayanan
                                          pangan, sandang, papan,
 melalui upaya yang                      kesehatan, pendidikan, dll.
  dilakukan secara                   2.        p            g
                                          Penciptaan berbagai kondisi y g
                                                                      yang
  terencana.
  t                                       memungkinkan tumbuhnya rasa
                                          percaya diri (self-esteem) setiap
                                          orang.
                                          orang
                                     3.   Peningkatan kebebasan
                                          (freedom/democracy) setiap orang.
                                                                  Todaro, 2000


                            dadang-solihin.blogspot.com                       51
                           Ho ?
                           How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
     antar daerah
     antar sub daerah
     antar warga masyarakat (p
               g     y                               )
                             (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
        p                      p g       j
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
        p                    j g                       y
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
   agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
   datang (berkelanjutan).




                       dadang-solihin.blogspot.com            52
           g               g
     Tantangan dalam Pembangunan Daerah
                                                                  • Mengurangi
                              Sarana dan
                            Prasarana yang
                            P                                       ketimpangan
                             memadai dan                          • Memberdayakan
                              berkualitas                           masyarakat
                                                                  • Mengentaskan
                                                                    kemiskinan.
                                                                  • Menambah lapangan
                                                                    kerja.
                                                Dunia usaha yg    • Menjaga kelestarian
                                                   kondusif         SDA
                             Pemanfaatan
                          sumber daya secara
                              berkualitas

                Koordinasi yang
               semakin baik antar
                 stakeholders



Peningkatan kapasitas
        SDM
                                    dadang-solihin.blogspot.com                    53
 PEMBANGUNAN DAERAH                        PEMBANGUNAN DI DAERAH




   Upaya terencana untuk
                                           Upaya untuk memberdayakan
   meningkatkan kapasitas
                                           masyarakat di seluruh daerah
    Pemerintahan Daerah

    Sehingga tercipta suatu                    Sehingga tercipta suatu
                                               S hi     t i t       t
  kemampuan yang andal dan                lingkungan yang memungkinkan
     profesional dalam:
     p                                           masyarakat untuk:
                                                     y



 Memberikan pelayanan kepada             M ik ti k lit k hid
                                           Menikmati kualitas kehidupan
  masyarakat,                              yang lebih baik, maju, dan
                                           tenteram,,
 M    l l     b daya
  Mengelola sumber d                      Peningkatan harkat, martabat,
  ekonomi daerah.                          dan harga diri.

                        dadang-solihin.blogspot.com                   54
               PEMBANGUNAN DAERAH
                         Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi              Pengelolaan
                                                         Good Governance
     Daerah                    Sumberdaya

               Keseimbangan Peran Tiga Pilar
               K   i b      P     Ti Pil

   Pemerintahan
   P    i t h                   D i Usaha
                                Dunia U h                   Masyarakat
                                                            M      k t

   Menjalankan dan
menciptakan lingkungan     Mewujudkan penciptaan         Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang       lapangan kerja dan          sosial, ekonomi dan
 kondusif bagi unsur-           pendapatan.                     politik.
       unsur lain.

                           dadang-solihin.blogspot.com                          55
           Pergeseran Paradigma:
        From Government to Governance




          Government                                  Governance
 M b ik h k ekslusif b i
  Memberikan hak k l if bagi           P      l           l     blik
                                        Persoalan-persoalan publik
  negara untuk mengatur hal-hal         adalah urusan bersama
  publik,                               pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat          dunia usaha sebagai tiga aktor
  disertakan sejauh negara              utama.
  mengijinkannya
  mengijinkannya.
                        dadang-solihin.blogspot.com                      56
                             g
               Pelaku Pembangunan:
               Paradigma Governance
   Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
    yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
                                     Tenaga Kerja
                      Kontrol                          Kontrol



        Dunia Usaha
                                    Pemerintah                       y
                                                                  Masyarakat
          S    t
          Swasta


                        Nilai                       Redistibusi
                 Pertumbuhan                    Melalui Pelayanan
                                        Pasar

   Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
    Good.
    Good
                                dadang-solihin.blogspot.com                    57
               Governance
         Model Go ernance
                Sektor Swasta      Sektor Publik        Sektor Ketiga


   Tingkat        Perusahaan        Organisasi               LSM
Supranasional    transnasional   Antar Pemerintah       Internasional




  Tingkat        P
                 Perusahaan
                        h                                 Ormas/LSM
  Nasional         Nasional        GOVERNANCE              Nasional



   Tingkat        Perusahaan         Pemerintah           LSM Lokal
 Subnasional         Lokal             Lokal

                                            (Kamarack and Nye Jr., 2002)

                        dadang-solihin.blogspot.com                        58
             g
Pelaku Pembangunan: Stakeholders

           STATE                       CITIZENS
           Executive
                  i                         i di t
                                       organized into:
           Judiciary         Community-based organizations
            g
          Legislature        Non-governmental organizations
                                Professional Associations
         Public service
                                    Religious groups
            Military                Women’s groups
             Police                       Media

                       BUSINESS
              Small / medium / large enterprises
                 Multinational Corporations
                     Fi     i l i tit ti
                     Financial institutions
                        Stock exchange


              dadang-solihin.blogspot.com                     59
   Troika




dadang-solihin.blogspot.com   60
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
               Swasta
  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



  Masyarakat,
  Bangsa, dan
    Negara                                      Masyarakat

                                                             VISI
                                       Pemerintah

Good Governance            Dunia Usaha




                  dadang-solihin.blogspot.com                       61
Sinergitas Stakeholders




       dadang-solihin.blogspot.com   62
Sinergitas Stakeholders




       dadang-solihin.blogspot.com   63
dadang-solihin.blogspot.com   64

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: dprd
Stats:
views:89
posted:2/26/2012
language:Malay
pages:64
Description: Capacity Building DPRD Kabupaten Sumba Barat di Grand Cempaka Hotel-Jakarta, 25 Februari 2012