SISTEM PENGGAJIAN PNS

Document Sample
SISTEM PENGGAJIAN PNS Powered By Docstoc
					 SISTEM PENGGAJIAN PNS
             Dipersiapkan oleh:
                  Daly Erni
(Sumber: Materi dari Dr. Wukir Ragil, SH dan Tri
                    Hayati )
   DASAR HUKUM, PENGERTIAN
• Ps 7 UU 8/74 jo. Ps 7 43/99 :
  “Setiap PN berhak memperoleh gaji yg layak
  sesuai dengan pekerjaan dan tanggung
  jawabnya.

• Gaji adalah : balas jasa atau pengharagaan
  atas
  prestasi kerja, yg hrs dpt memnuhi kebutuhan
  hdp bersama keluarganya secara layak, shg ia
  dpt memusatkan perhatiannya dan kegiatannya
  utk melaksanakan tugas yg dipercayakan
  kpdnya
                Kondisi Existing
• Sistim penggajian di Indonesia saat ini adalah Pegawai
  yang berpangkat sama diberikan gaji yang sama ditambah
  tunjangan kepada Pegawai yang melaksanakan pekerjaan
  tertentu yang sifatnya terus menerus.
• Komposisi: gaji pokok + tunjangan (-) potongan yang sah.
• UU 8 Tahun 1974 menyatakan bahwa setiap Pegawai
  berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan
  pekerjaan dan tanggung jawabnya.
Kemampuan Negara: Faktor Keuangan negara masih
  mendominasi dalam penentuan penghasilan
  Pegawai Negeri Sipil.
• Bagi PNS Pusat dibebankan pada APBN
• Bagi PNS Daerah dibebankan pada APBD
    Pola Dasar Perhitungan Gaji PNS

• Pemerintah hingga saat ini belum memberikan gaji
  PNS berdasarkan hidup layak walaupun besarnya
  gaji PNS yang diberikan rata-rata sudah di atas
  UMR
• Sistem penggajian saat ini secara implisit menganut
  kriteria produktivitas, karena pada hakekatnya gaji
  adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas
  hasil kerja seseorang.
• Terlepas dari sistem penggajian yang dianut, faktor
  kemampuan anggaran masih sangat dominan
  dalam menentukan sistem penggajian di Indonesia.
            Pola Dasar (continued)
Pola dasar perhitungan gaji yang cukup fleksibel
   hendaknya mencerminkan 5 (lima) hal pokok,
   yaitu:
1.   Upah/gaji harus mencerminkan nilai pekerjaan/tugas
2.   Kenaikan gaji hendaknya sebanding dengan peningkatan
     produktivitas kerja
3.   Peningkatan gaji hendaknya diperhitungkan dengan
     keuntungan negara dan penampilan individu PNS
4.   Peningkatan gaji tidak diberikan dalam basis yang
     permanen
5.   Adanya ukuran yang stabil dari penghasilan kerja.
             Sistem Penggajian
• Skala Tunggal : gaji yg diberikan kpd setiap PN yg
  berpangkat sama doberikan gaji yg sama (jd didsrkan
  pada pangkat );

• Skala Ganda : pemberian gaji kpd setiap PN yg didsrkan
  pd sifat pekerjaan yg dilakukan, presta si kerja yg
  dicapai dan beratnya tg jwb yg dipi kul dlm
  melaksanakan tugas.

• UU 43/99 jo PP 6/2000 : menetapkan penggajian
  berdasarkan gabungan skala tunggal dan skala ganda,
  yaitu: peg yg berpangkat sama diberi gaji pokok yg
  sama, disamping itu diberikan tunjang an kpd peg yg
  melakk pek ttt yg sifatnya memer lukan pemusatan
  perhatian & pengerahan tenaga
                    Tunjangan
                  ( PP 29/1985 )

•   Isteri ---------------- 5 %
•   Anak ---------------- 2 %
•   Jabatan
•   Cacat ( PP 12/ 1981 ).
•   Daerah Terpencil
Jabatan adalah: kedudukan yg menunjukan tugas, tg jwb,
  wewenang dan hak seorang PNS dlm rangka susunan
  suatu organisasi (Jabatan Struktural dan Fungsional)

• Jabatan Struktural : kedudukan yang
  menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang,
  dan hal seorang pns dalam rangka memimpin
  suatu satuan organisasi negara.
• Jabatan Fungsional : kedudukan yang
  menunjukkan tugas dan tanggung jawab,
  wewenang, dan hak seorang pns dalam suatu
  satuan organisasi yang dalam pelaksanaan
  tugasnya didasarkan pada keahlian/ketrampilan
  tertentu.
          Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan
              Tunjangan Jabatan Struktural
               ( SE DJA Nomor 32/A/2000 )
• Disamping TPP yg diberikan berdsrkan SE DJA No.34 /1999 Nominal
  Rp.155.250, akan diberikan TPP secara bertahap :
  a. April 2000 : TPP Nominal Rp.64.750;
  b. Okt’2000 : TPP Nominal Rp. 65.000;
 Jadi jumlah seluruh TPP adalah Rp.285.000.

• Tunjangan Jabtn Struktural :
 a. Eselon Ia : Rp.500.000 (lama) - Rp.9 jt (baru)
 b. Eselon Ib : Rp.400.000 (lama) - Rp.7 jt (baru)
 c. Eselon IIa : Rp.250.000 (lama) - Rp.5 jt (baru)
 d. Eselon IIb : Rp.200.000 (lama) - Rp.3 jt (baru)
 e. Eselon IIIa: Rp.150.000 (lama) - Rp.1 jt (baru)
 f. Eselon IIIb : Rp.125 rb (lama) - Rp.750 rb (baru)
 g. Eselon IVa : Rp.100 rb (lama) - Rp.400 rb (baru)
 h. Eselon IVb : Rp.75 rb (lama) - Rp.350 rb (baru)
• i. Eselon Va : Rp.60 rb (lama) – Rp.250.rb (baru)
• J. Eselon Vb : Rp.50 rb (lama) – Rp.200 rb (baru).
       Revisi Tunjab SE DJA No.34/A/2000 dg
                SE DJA No.67/A/2000

•   Eselon Ia ----------------     Rp. 4.500.000
•   Eselon Ib ----------------     Rp. 3.500.000
•   Eselon IIa ----------------    Rp. 2.500.000
•   Eselon IIb ----------------    Rp. 1.500.000
•   Eselon IIIa ----------------   Rp. 600.000
•   Eselon IIIb ----------------   Rp. 450.000
•   Eselon IVa ----------------    Rp.240.000
•   Eselon Va ----------------     Rp. 150.000
•   Eselon Vb ----------------     Rp.120.00
                 Tunjangan Fungsional Dosen
                   SE DJA Nomor 33/A/2000
•   Guru Besar     : Rp.600Rb (lama) - Rp.900rb (baru)
•   GB Madya        : Rp.515rb (lama) – Rp.772rb (baru)
•   Lektor Kepala : Rp.430rb (lama) – Rp.645rb (baru)
•   Lktr Kpl.madya : Rp.400rb (lama) – Rp.600rb (baru)
•   Lektor         : Rp.375rb (lama) – Rp.562rb (baru)
•   Lektor madya : Rp.335rb (lama) – Rp.502rb (baru)
•   Lektor Muda     : Rp.325rb (lama) – Rp.487rb ( baru)
•   Asisten Ahli    : Rp.180rb (lama) – Rp.270rb (baru)
•   Ass. Ahli Madya : Rp.125rb (lama) – Rp.187rb (baru)
•   Asisten       : Rp.100rb (lama) – Rp.150rb (baru)
•   Asisten madya : Rp.80rb (lama ) - Rp.120rb (baru)
• Asisten Muda      : Rp.60rb (lama) - Rp.90rb (baru).


• Diperbaiki lagi dg Keppres 29/thn.2000 tentang
  “Tunjangan Dosen”
                      Gaji Pokok Pejabat Negara
                       ( SE DJA No.34/A/2000 )
•   Presiden ------------- 15 jt (lama ) --- 30,24 jt ( baru )
•   WaPres      ------------- 10 jt (lama) --- 20,24 jt (baru)
•   Ketua MPR -------------                --- 5 jt (baru)
•   Ketua DPR ------------- 2,5 jt          --- 5 jt (baru)
•   Ketua DPA,MA,BPK ---- 2,5 jt (lama) --- 5 jt (baru)
•   Wkl Ketua MPR -------- 2,29 jt (lama) --- 4,62 jt (baru)
•   Wkl Ketua DPR -------- 2,29 jt (lama) --- 4,62 jt (baru)
•   Wkl ketua MA,DPA,BPK—2,29jt (lama) --- 4,62 jt (baru)
•   Menteri,Panglima TNI --- 2,5 jt (lama) --- 5 jt (baru )
•   Duber Luar Biasa -------- 2,25 jt (lama) --- 4,5 jt (baru)
•   Ketua Muda MA --------- 2,19 jt (lama) --- 4,41 jt (baru)
•   Anggota DPR ------------ 2,1 jt (lama) ---- 4,2 jt (baru)
•   Ang DPA,MA,BPK -------- 2,1 jt (lama) --- 4,2 jt (baru)
•   Gubernur/KDH I -------- 1 jt (lama) ----- 3 jt (baru)
•   Wagub KDH I ----------- 0,8 jt (lama) ---- 2,4 jt (baru)
•   Bupati/wlkt KDH II ------ 700rb (lama) --- 2,1 jt (baru)
•   Wkl Buapti/Wlkt -------- 600rb (lama) --- 1,8 jt (baru)
                  Gaji Pokok PNS
• PP No.7/ Tahun 1977 :
  Gaji Pokok antara Rp.12rb – Rp.120rb (1:10)

• PP No.15/ Tahun 1985 :
  Gaji Pokok antara Rp.33.200-Rp.265.600 (1:8)

• PP PP No.15/ Tahun 1993 :
  Gaji Pokok antara Rp.78rb – Rp.537.600 (1:7)

• PP No.6/ Tahun 1997 : ( Perbandingan gaji pokok
  terendah dan tertinggi adalah 1 : 6 )

• PP No.6/ Tahun 2000 : ( Perbandingan Gaji pokok
  terendah dan tertinggi adalah 1 : 4 )
                        Tunjangan Cacat
                    ( PP No.12/ Tahun 1981 )
•   Setiap PN yg menderita cacat jasmani atau rohani dalam dan krn menjlnkan
    tugas kewajibannya yg mengakibatkan tdk dapt bekerja lagi dlm jabatan
    apapun, berhak memper oleh tunjangan cacat ( Pasal 9 UU No.8/74 jo. UU
    43/99 ).

•    Besarnya Tunjangan Cacat ( PP 12/1981 : boleh kumulatif ):
    a. 70% x GP : kehilangan fungsi penglihatan keduanya,
                 atau pendengaran kedua telinga atau kedua
                 kaki mulai pangkal paha.
    b. 50% x GP : Kehilangan fungsi lengan dr sendi bahu atau
                 kedua kaki dari mata kaki.
    c. 40% x GP : kehilangan fungsi penglihatan sebelah atau
                pendengaran sebelah, atau tangan dari per
                gelangan atau sebelah kaki dr mata kaki.

Bantuan kematian : 3 x GP ( minimum Rp.100.000 )
Uang Duka        : 6 x GP ( minimum Rp.500.000 ) ditambah
                 biaya pemakaman.
                      Penetapan Gaji Pokok
• Bagi Capeg diberikan gaji pokok sebesar 80 % dari GP;
• Bagi PNS penuh diberikan 100 % dari GP, berda sarkan golongan
  ruang yang ditetapkan untuk pangkat tertentu sesuai dengan masa
  kerja yang dimiliki PNS.

• Kenaikan Gaji pokok:
  Berkala : diberikan kepada PNS yg memenuhi syarat tertentu, yaitu
  memenuhi masa kerja golongan yg ditentukan utk kenaikan gaji
  berkala dan penilaian DP3 rata-rata cukup.

   Istimewa : diberikan kepada PNS yg DP3 nya ber nilai “amat baik”,
    sehingga ia perlu dijadikan tela dan, dengan memajukan saat
    kenaikan gaji berkala.

TH/kepeg/fhui/sept/2007
   Masa kerja yang Diperhitungkan untuk
          Penetapan gaji Pokok

• Masa selama menjadi PN baik sipil maupun
  ABRI;
• Masa selama menjadi Pejabat Negara;
• Masa selama menjalankan tugas Pemerintahan;
• Masa slm menjlnkan kewajiban membela
  negara
• Masa selama menjalankan wajib kerja;
• Masa selama menjadi Pegawai Perusahaan
  milik negara;
• Masa selama menjadi pegawai diluar Badan-2
  pemerintah ( 2/3 dari masa kerja ).
    SISTIM PENGGAJIAN
Sistim skala tunggal: Sistim penggajian
   dimana Pegawai yang berpangkat sama
   diberikan gaji yang sama. dengan tidak
   memperhatikan sifat dan tanggung
   jawabpekerjaan itu
Sistim skala ganda: Sistim penggajian
   dimana gaji diberikan berdasarkan pada
   sifat pekerjaan, prestasi yang dicapai,
   berat dan tanggung jawab pekerjaan
   yang dipikul.
    No.          Keuntungan                Kerugian
1. Tunggal   - Sederhana          - Dirasa tidak adil karena
              - Cukup dengan      faktor resiko bahaya,
             satu                 kesibukan dan lain-lain
                peraturan         tidak menjadikan
                                  pertimbangan
2. Ganda     - Memberikan         - Menimbulkan
             motivasi bagi        ketidakadilan pada saat
             Pegawai Negeri       pensiun bagi pegawai
             Sipil yang memikul   yang memiliki pangkat
             tanggung jawab       pendidikan yang sama
             yang berat, resiko   tetapi berbeda dengan
             dan lain-lain        sifat pekerjaan.
  Solusinya: skala gabungan
• Pegawai yang memiliki pangkat
  sama mendapatkan gaji yang
  sama.
• Perbedaanya adalah tunjangan
  yang diberikan.
                Kenaikan Gaji
           (PP Nomor 7 Tahun 1977)
A. Kenaikan gaji berkala (setiap 2 (dua) tahun sekali
  dengan syarat):
  – Telah mencapai masa kerja yang ditentukan untuk
    kenaikan gaji.
  – Menunjukkan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan
    nilai rata-rata minimal “cukup”
B. Kenaikan gaji Istimewa
  Diberikan kepada PNS yang sesuai penilaian
  prestasi kerjanya “amat baik” sehingga ia patut
  dijadikan teladan, sehingga perlu ditetapkan
  dengan keputusan Menteri dan sangat selektif.
   Gaji Meliputi (PP 7/77 disempurnakan
terakhir dengan PP 26/2001), PP 11/2003
     PP 66/20058 Per Pres 1/2006.
1. Gaji Pokok
2. Tunjangan Keluarga
3. Tunjangan Pangan
4. Tunjangan Jabatan (struktural dan
   fungsional)
5. Tunjangan khusus Irian Jaya/Papua
6. Tunjangan pengabdian daerah terpencil
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 Standar minimal penghasilah yang
        harus diterima PNS

• Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan
  tunjangan pangan.
• Tunjangan jabatan diberikan bagi PNS yang
  memangku jabatan
• Tunjangan jabatan struktural merupakan
  jabatan berdasarkan “span of control”
  terhadap lingkungan tugas pekerjaan,
  sedangkan jabatan fungsional merupakan
  jabatan atas keahlian seorang PNS.
      Tabel Perbandingan Gaji Pokok
                                           Gaji Pokok
No     Peraturan      TMT       Terendah   Tertinggi    Ratio
1.     PGP 1948     1-5-1948      45          750       1:16
2.     PGPN 1955    1-10-1955     135        2700       1:20
3.     PGPN 1961    1-1-1961      200        4000       1:20
4      PGPS 1968    1-1-1968      400       10000       1:25
5.     PGPS 1977    1-4-1977     12.000     120.000     1:10
6.     PP 15/1985   1-4-1985     33.200     265.600      1:8
7.     PP 51/1992   1-4-1992     51.000     399.200     1:7,8
8.     PP 15/1993   1-4-1993     78.000     537.600     1:6,9
9.     PP 6/1997    1-4-1997    135.000     722.000     1:5,3
10.    PP 26/2001   1-1-2001    500.000    1.500.000     1.3
             TUNJANGAN
•   Tunjangan Keluarga
•   Tunjangan Jabatan
•   Tunjangan Kemahalan
•   Tunjangan Cacat
•   Bantuan Kematian
•   Uang duka dan biaya kematian
        Tunjangan Keluarga
• PNS yang telah beristeri/suami dierikan
  tunjangan suami/isteri 5% dari gaji pokok
• PNS yang mempunyai anak sampai usia
  18 tahu diberikan tunjangan anak 2% dari
  gaji pokok.
• Diberikan haknya untuk 2 anak
         Tunjangan Jabatan
Diberikan kepada PNS yang menduduki
   jabatan
1) Tunjangan Jabatan Struktural: PNS yang
   menduduki jabatan struktural diberikan
   tunjangan jabatan struktural
2) Tunjangan Jabatan Fungsional: Diberikan
   kepada PNS yang menduduki jabatan
   fungsional
3) Tunjangan Kependidikan diberikan kepada
   Guru, Pengawas Sekolah
      Tunjangan Kemahalan
PNS yang bertugas di Irian Jaya/Papua
 diberikan tunjangan kemahalan
  Perawatan, Tunjangan Cacad, Uang Duka
             PNS (PP 12/1981)
• PNS yang sakit karena Dinas mengalami
  kecelakaan sehingga sakit dan cacad ybs
  mendapatkan pengobatan, perawatan, dan atau
  rehabilitasi dengan biaya negara
• PNS yang cacad karena dinas dan tidak bisa
  bekerja lagi pada semua jabatan diberikan
  tunjangan cacad sehingga ia dapat hidup layak.
• Kecelakaan karena Dinas (suatu peristiwa
  mendadak yang tidak dikehendaki yang
  mengakibatkan PNS sakit, cacad
  – Dalam dan karena menjalankan tugas
  – Dalam keadaan lain yang ada hubungan dengan dinas
  – Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab.
               Tunjangan Cacat
 kepada PNS yang menderita cacat karena menjalankan tugas
yang menyebabkan tidak menjalankan tugas kewajibannya (PP
      12/1981) – dibuktikan oleh Tim Penguji Kesehatan
  • 70% gaji pokok jika kehilangan fungsi
    penglihatan pada kedua mata, atau
    pendengaran pada kedua telinga, atau kedua
    kaki dari pangkal paha/lutut ke bawah
  • 50% jika kehilangan fungsi lengan dari sendi
    bahu ke bawah, kedua mata kaki ke bawah
  • 30% jika kehilangan fungsi penglihatan dari
    sebelah mata, atau pendengaran dari sebelah
    telinga atau tanda dari atas pergelangan tangan
    ke bawah atau sebelah mata kaki ke bawah
  • 100% jika cacat seluruh badan atau ingatan
         Bantuan Kematian
PNS yang meninggal dunia keluarganya
  berhak atas bantuan keuangan sebesar 3x
  penghasilan perbulan. Jika tidak memiliki
  suami/isteri maka diberikan kepada
  anaknya.
Jika tidak ada orang tua diberikan kepada
  ahli warisnya.
Uang Duka dan Biaya Kematian
PNS yang tewas keluarganya berhak atas uang
   duka.
Tewas:
1. Meninggal dalam dan karena menjalankan
   tugas
2. Meninggal dalam keadaan lain yang ada
   hubungannya dengan dinas
3. Meninggal yang langsung diaikbatkan oleh
   luka/cacat rohani karena menjalankan tugas
4. Meninggal karena perbuatan anasir
Kepada suami/isteri diberikan uang duka
   sebanyak 6x penghasilan perbulan.
Biaya Pemakaman (bagi yang tewas)
Diberikan biaya pemakaman
a. Peti jenazah dan perlengkapannya
b. Tanah pemakaman dan biayanya
c. Biaya ambulans dari-ke tempat
   tinggal/pemakaman
d. Angkutan, penginapan bagi isteri/suami
   sah, anak 10 hari
Uang Duka: Kepada suami/isteri PNS yang
   wafat diberikan uang duka sebesar 3x
   penghasilan sebulan.
            Uang Duka

• PNS yang tewas diberikan uang duka
  sebesar 6 (enam) kali penghasilan yang
  terdiri dari:
  – Gaji pokok
  – Tunjangan keluarga
  – Tunjangan jabatan (kalau ada)
  – Tunjangan perbaikan penghasilan
  – Tunjangan lain yang diterima
  – Serendah-rendahnya Rp. 500.000<-
• Apabila meninggalkan leibh dari 1 isteri
  yang sah, maka uang anak tersebut
  diberikan kepada isteri pertama
• Jika tidak meninggalkan isteri maka
  diberikan kepada anaknya
• Jika tidak meninggalkan isteri dan anak
  maka diberikan kepada orang
  tuanya/oleh walinya.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:493
posted:2/25/2012
language:Malay
pages:34