Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Artikel - Potret Kekayaan Negara Kita by capunx

VIEWS: 67 PAGES: 2

									Potret Kekayaan Negara Kita

Sampai saat ini belum ada yang tahu berapa nilai kekayaan negara kita. Ironis
memang, tapi apa mau dikata. Setiap tahun pemerintah melakukan pengadaan
barang yang dibiayai dari APBN. Setiap tahun pula berarti jumlah aset bertambah.
Namun sayang pencatatan atau inventarisasi barang milik negara belum optimal.
Kalaupun dilakukan inventarisasi biasanya setingkat kantor dan hanya untuk
kepentingan pemeriksaan oleh aparat pemeriksa seperti Itjen, BPKP, dan BPK. Belum
ada kesadaran untuk melakukan inventarisasi secara nasional sebagai bagian dari
penyusunan data base kekayaan negara.

Ketiadaan data base kekayaan negara membuat pengelolaan kekayaan negara
menjadi sulit. Padahal kekayaan negara kita begitu banyak, beragam, dan tersebar
baik secara geografis maupun penguasaanya oleh banyak departemen/lembaga.
Kekayaan negara menurut UU No. 17 tahun 2003 tentang Keungan Negara dapat
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan
negara/daerah.

Setiap jenis kekayaan negara tersebut adalah unik. Sehingga diperlukan cara
penanganan yang berbeda-beda pula. Sebagai contoh pengelolaan surat berharga
tentu berbeda dengan pengelolaan barang seperti tanah dan bangunan. Pengelolaan
surat berharga perlu pegawai yang mempunyai kompetensi dibidang obligasi,
manajemen resiko, dan manajemen portofolio. Kompetensi ini mutlak dibutuhkan
agar mampu memanage surat berharga milik negara sehingga tidak menimbulkan
kerugian. Pengelolaan tanah dan bangunan selain melibatkan disiplin ilmu tehnik sipil
dan apraisal, biasanya dikota-kota besar masalahnya adalah sering berhadapan
dengan aspek hukum berupa bukti-bukti kepemilikan.

Persoalan besar dalam pengelolaan kekayaan negara saat ini, paling tidak ada tiga
yaitu: belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur, kurangnya sumber daya
manusia yang mempunyai kompetensi bidang pengelolaan kekayaan negara, dan
ketiadaan data base kekayaan negara. Seperti mengurai benang kusut, persoalan
pengelolaan kekayaan negara harus dapat diselesaikan satu persatu dan kerja keras.
Penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang pengelolaan kekayaan negara
sudah berlangsung lama namun tidak kunjung selesai. Sampai keluarnya UU
Perbendaharaan Negara yang mensyaratkan perlunya peraturan pemerintah dalam
pengelolaan kekayaan negara. Semoga saja RPP yang sedang disusun dan
melibatkan ahli-ahli pengelolaan kekayaan negara segera rampung.

Pelajaran pahit dari kasus BPPN berupa penyerahan aset-aset konglomerat ternyata
nilainya sangat rendah dibandingkan dangan nilai bukunya. Semoga tidak terulang
lagi. Apapun alasannya sangat disesalkan kerugian negara begitu besar. Padahal kita
sangat butuh uang untuk menutup defisit APBN. Belum lagi sebagaian aset tersebut
berupa tanah dan atau bangunan masih bermasalah. Akibatnya negara rugi lagi
karena tidak dapat menjual aset tersebut. Dari kejadian tersebut, kita dapat
mengambil pelajaran atasnya. Setidaknya kita menjadi punya pengalaman dan
menyadari betapa lemahnya sumber daya manusia kita. Kedepan pengelolaan
kekayaan negara akan semakin kompleks.

Menurut RPP, lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi: perencanaan,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatn, pemeliharaan, penilaian, penghapusan,
pemindahtangan, penatausahaan, dan pengawasan. Berdasarkan lingkup tersebut,
berarti setiap tahap membutuhkan tenaga-tenaga ahli tersendiri. Nah, sekarang
bagaimana caranya mencetak tenaga-tenaga ahli tersebut dalam waktu tidak begitu
lama. Betul, bukan langkah mudah tapi kita berkejaran dengan waktu. Sampai saat
ini, kalau kita perlu penilaian atas aset besar dan kompleks masih menggunakan
konsultan apraisal. Meskipun tidak dilarang menggunakan tim penilai independen.
Tetapi akan lebih baik menggunakan tim penilai sendiri sehingga dapat dihemat
anggarannya.

Persoalan lain seperti telah disinggung diawal adalah ketiadaan data base.
Penyusunan data base ini mungkin salah satunya masih berkaitan dengan masalah
sertifikasi. Diharapkan setelah persoalan sertifikasi sudah menjadi keputusan final,
semoga penyusunan data base barang milik negara dapat segera disusun. Sebagai
dampak dari ketiadaan data base ini adalah ketidakmampuan untuk membuat
keputusan atas barang milik negara. Sehingga pemanfaatannya kurang optimal
dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan, padahal barang
tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Data base juga dapat
dimanfaatkan sebagai bagian dari pengawasan. Mengingat pentingnya data base
tersebut, barang kali langkah yang harus segera dilaksanakan berupa inventarisasi
barang milik negara.

								
To top