2002 07 30 KETUA MPR YAKIN PASAL 29 TIDAK DIUBAH by GKartasasmita

VIEWS: 6 PAGES: 3

									PUSAT INFORMASI KOMPAS
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=============================================

KOMPAS Selasa, 30-07-2002. Halaman: 1



          KETUA MPR YAKIN PASAL 29 TIDAK DIUBAH
Jakarta, Kompas
  Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais meyakini
bahwa Pasal 29 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak akan mengalami

perubahan. Pasal yang mengatur tentang agama itu akan dikembalikan
sesuai dengan naskah asli UUD 1945, yaitu berbunyi Negara berdasarkan
atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
  Hal itu disampaikan Amien Rais usai menerima Pengurus Pusat Forum
Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri ABRI (FKPPI) di
Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/7). Hadir mendampingi
Amien Rais adalah Wakil Ketua MPR Ginandjar Kartasasmita (Fraksi
Partai Golkar) dan Agus Widjojo (Fraksi TNI/Polri).
  "Saya tidak mendahului Sidang Tahunan MPR. Tapi, saya kira, MPR
juga akan mengarah ke sana, yaitu Pasal 29, Negara berdasarkan atas
Ketuhanan Yang Maha Esa. Titik,ö ujar Amien tegas.
  Ia yakin bahwa Pasal 29 akan kembali ke naskah asli karena dua
arus besar Islam di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan
Muhammadiyah, tidak menghendaki adanya perubahan Pasal 29 UUD 1945.

Hal serupa juga dikehendaki seluruh tokoh lintas agama maupun
mayoritas fraksi-fraksi di MPR.
  Di tempat lain, Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
KH Abdurrahman Wahid menegaskan hal serupa. Dewan Pengurus Pusat P
KB
menghendaki Pasal 29 UUD 1945 tetap sesuai dengan naskah asli UUD
1945.
  Kepada pers usai Rapat Pleno DPP PKB di Kantor DPP PKB Kuningan,
Senin, ia mengatakan, (perubahan) Pasal 29 ditentang habis-habisan.
Kalau sampai itu jadi keputusan MPR, dalam pemilihan umum, ia minta
kepada rakyat untuk memberikan suara kepada PKB, (sehingga diperoleh
suara) 2/3 untuk mengubah UUD 1945 lagi.
  Pada Pasal 37 Ayat (3) UUD 1945 Rancangan Perubahan Keempat UUD
1945 yang dibuat Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR
disebutkan, Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang
Majelis Permusyawaratan Rakyat harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya
2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB Alwi Shihab juga menegaskan,
posisi PKB soal Pasal 29 itu sesuai dengan keinginan Nahdlatul Ulama
(NU). öKita ini anaknya NU kok. Artinya NU-PKB itu satu, kembali ke
naskah lama,ö ujarnya.
  Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar NU
yang berakhir hari Minggu lalu di Asrama Haji Pondok Gede antara lain
merekomendasikan empat hal yang tidak boleh diubah dalam UUD 1945,
yakni nilai-nilai dan semangat Proklamasi, bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Pasal 29 UUD 1945, serta sistem presidensial.
  Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) MPR KH Yusuf Muhammad
mengatakan, dalam pendapat akhir fraksi di rapat pleno Panitia Ad Hoc
(PAH) I Badan Pekerja MPR, F-KB sudah menyatakan bahwa melihat
perkembangan yang ada, melihat kebutuhan yang diperlukan dan memang
itu komitmen dari komunitas PKB yaitu Nahdliyin, maka F-KB
menyepakati biarkanlah Pasal 29 UUD 1945 itu seperti apa adanya yang
selama ini ada di dalam naskah asli UUD 1945.
  Dalam pembahasan di PAH I sebelumnya, F-KB sempat mengusulkan
rumusan alternatif untuk menjembatani keinginan memasukkan tujuh kata
dari Piagam Jakartaùyang diinginkan Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB)ùdan keinginan tidak mengubah
naskah asli Pasal 29 UUD 1945.
  Berdasarkan catatan posisi dan pendapat akhir fraksi terhadap
Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 di Rapat Pleno Panitia Ad Hoc I,

Fraksi PPP dan Fraksi PBB tetap menghendaki dicantumkannya tujuh kata
Piagam Jakarta pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Yaitu, Negara
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  Sementara itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-
PDIP), Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB), Fraksi Partai Golkar (F-PG),
Fraksi Utusan Daerah (F-UD), Fraksi TNI/Polri, Fraksi Partai
Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB), Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia

(F-KKI), Fraksi Utusan Golongan (F-UG), dan Fraksi Reformasi
menghendaki rumusan asli.
Disintegrasi
  Saat bertemu dengan pimpinan MPR, Ketua Harian FKPPI Pontjo
Sutowo juga menyampaikan seruan kepada Pimpinan MPR agar ST MPR 20
02
tidak mengambil keputusan untuk hal-hal yang dapat mengakibatkan
terjadinya disintegrasi bangsa dan dapat menimbulkan keraguan dalam
mengukuhkan posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  Karena itu, FKPPI juga mengharapkan kepada MPR agar tidak
mengubah Pembukaan UUD 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Pasal 29 UUD 1945.
  Ditegaskan, FKPPI berpandangan bahwa Perubahan UUD 1945 merupaka
n
kebutuhan sejarah dalam rangka menjawab tantangan bangsa. Namun,
perubahan yang dilakukan adalah perubahan yang ditujukan untuk
memperkokoh persatuan bangsa, bukan sebaliknya.
  öYang diharapkan rakyat majemuk adalah semangat rekonsiliasi.
Yaitu, membangun persamaan dan menimbun perbedaan,ö tegas Pontjo.
  FKPPI juga menyerukan agar seluruh komponen bangsa lebih
mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan
kelompok, golongan, atau partai. (sut/bur)

								
To top