2000 07 14 JAKSA AGUNG SURAT PERINTAH PENANGKAPAN ITU PALS by GKartasasmita

VIEWS: 39 PAGES: 2

									PUSAT INFORMASI KOMPAS
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=============================================

KOMPAS Jumat, 14-07-2000. Halaman: 8



     JAKSA AGUNG: SURAT PERINTAH PENANGKAPAN ITU PALS
U
Jakarta, Kompas
  Jaksa Agung Marzuki Darusman tidak pernah mengeluarkan surat
perintah untuk Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (JAM
Pidsus) Ramelan untuk menangkap dan menahan enam orang yang diduga
terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi mantan Presiden Soeharto.
Salinan surat yang telah beredar di lingkungan wartawan yang meliput
di Kejaksaan Agung tersebut adalah surat palsu.
  "Enggak ada (surat perintah) itu, itu palsu," kata Marzuki
kepada pers usai menemui mahasiswa dari Forum Pemuda dan Mahasiswa
Minangkabau di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (13/7). Dikatakan,
dirinya tidak pernah menandatangani surat yang disebut sebagai surat
perintah penangkapan dan penahanan kroni Soeharto itu.
  Dalam salinan surat perintah Jaksa Agung RI No Print-032/
J.A/07/2000 tanggal 6 Juli 2000, disebutkan bahwa Jaksa Agung
memerintahkan JAM Pidsus Ramelan dan Direktur Penyidikan Ris
Pandapotan Sihombing untuk melakukan penyidikan kasus tindak pidana
korupsi keuangan yang dipimpin Soeharto beserta kroninya.
Diperintahkan untuk melakukan penangkapan/penahanan terhadap
Sudharmono (mantan Wakil Presiden), Saadillah Mursjid (mantan
Sekretaris Kabinet), Ginandjar Kartasasmita (mantan Menteri Ekuin),
Moerdiono (mantan Sekretaris Negara), Liem Sioe Liong dan Prayogo
Pangestu (keduanya pengusaha).
  Marzuki juga menandaskan, tidak pernah ada rencana pemeriksaan
dan penangkapan 40 orang anggota MRP/DPR yang selama ini
berseberangan
dengan Presiden Abdurrahman Wahid, sebagaimana diberitakan beberapa
media akhir-akhir ini. "Tidak ada instruksi untuk melakukan
pemeriksaan dan penangkapan terhadap 40 orang yang disebut-sebut di
koran. Dalam pertemuan saya dengan Ketua DPR Akbar Tandjung
sebenarnya
untuk mengkonfirmasikan masalah itu, tetapi Pak Akbar juga tidak tahu
dari mana muncul angka 40 itu," kata Marzuki.
  Ditegaskan, kalaupun ada pihak yang berseberangan dengan
Presiden, kejagung tidak akan ikut campur dalam masalah politik
negara
meski secara lembaga kejagung adalah salah satu lembaga pemerintah.
"Tidak akan ada kebijakan yang bersifat melakukan penahanan atau
tindakan hukum terhadap siapa pun di luar ketentuan hukum. Bahwa
kejaksaan agung merupakan bagian dari pemerintahan, itu sesuai
undang-undang dan dengan sendirinya merupakan faktor pengendali. Jadi
tidak ada suatu kebijakan yang lain, kecuali kebijakan menegakkan
politik hukum yang benar," jelasnya. (ika)

								
To top