Docstoc

rencana pengembangan sekolah

Document Sample
rencana pengembangan sekolah Powered By Docstoc
					MAKALAH PENERAPAN PENDEKATAN SISTEM DALAM
            PENDIDIKAN FISIKA


      RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH




                     Oleh :
              ENOKTA DWI SANTOSA
                  07302244019




            JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
         UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
                       2012
                                        BAB I
                                    PENDAHULUAN


A.   Pentingnya Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)

     Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) merupakan salah satu wujud dari salah satu
fungsi manajemen sekolah yang amat penting yang harus dimiliki sekolah. RPS berfungsi
untuk memberi arah dan bimbingan bagi para pelaku sekolah dalam rangka menuju tujuan
sekolah yang lebih baik (peningkatan, pengembangan) dengan resiko yang kecil dan untuk
mengurangi ketidakpastian masa depan.
     Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya pada
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP),
mulai sekarang setiap sekolah pada semua satuan, jenis dan jenjang pendidikan termasuk
SMP harus memenuhi SNP tersebut. Salah satu upaya untuk mencapai SNP, setiap sekolah
wajib membuat RPS.
     RPS wajib dibuat oleh semua SMP, baik yang termasuk kelompok rintisan, potensial,
nasional maupun internasional. RPS harus dimiliki oleh setiap sekolah sebagai panduan
dalam penyelenggaraan pendidikan, baik untuk jangka panjang (20 tahun), menengah (5
tahun) maupun pendek (satu tahun). Diharapkan, semua jenis kelompok sekolah
menggunakan format RPS yang sama. Perbedaannya terletak pada isi, kedalaman, dan luasan
atau cakupan program sesuai dengan kondisi sekolah dan tuntutan masyarakat sekitarnya.
Perbedaan lainnya adalah lama waktu pencapaian SNP. Bagi sekolah yang memiliki potensi
lebih tinggi dari pada sekolah lain akan dapat mencapai SNP relatip lebih cepat. Demikian
sebaliknya, bagi sekolah yang miskin potensi akan lebih lamban dalam mencapai SNP.
Namun demikian harapannya adalah semua sekolah tersebut dalam kurun waktu tertentu
mencapai SNP yang ditentukan oleh pemerintah.
     Standar Nasional Pendidikan yang harus dicapai oleh tiap sekolah tersebut meliputi
standar kelulusan, kurikulum, proses, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana, pembiayaan, pengelolaan, dan penilaian pendidikan. Sangat dimungkinkan suatu
sekolah telah memenuhi standar kelulusan tetapi fasilitasnya belum standar atau sebaliknya.
Suatu sekolah sekarang kondisinya kurang dalam standar fasilitas seperti ruang kelas,
laboratorium, buku, dan sebagainya dan secara bertahap akan dipenuhi selama kurun waktu
tertentu. Sementara itu kondisi gurunya telah memenuhi SNP. Begitu seterusnya pada aspek-
aspek lainnya. Suatu sekolah dimungkinkan dalam waktu lima tahun mampu mencapai SNP,
sementara itu terdapat sekolah untuk mencapai SNP memerlukan waktu 15 tahun. Semua itu
sangat tergantung kepada unsur-unsur yang ada di sekolah itu sendiri. Dan apabila suatu
sekolah telah memenuhi SNP, maka diharapkan akan mampu menyelenggarakan pendidikan
secara efektif, efisien, berkualitas, relevan, dan mampu mendukung tercapainya pemerataan
pendidikan bagi masyarakat luas.
     Oleh karena itu dipandang sangat penting adanya suatu pedoman pencapaian SNP yang
mampu memberikan arah dan pegangan bagi tiap sekolah dalam rangka pencapaian SNP
tersebut. Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) diharapkan menjadi salah satu cara untuk
mengatasi permasalahan tersebut, baik bagi sekolah rintisan, potensial maupun nasional.
     RPS sangat penting manfaatnya bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk
penyusunan rencana pendidikan di daerahnya. Semua RPS di Kabupaten/Kota dapat dijadikan
dasar bagi penyusunan Rencana Pengembangan Pendidikan Kabupaten/Kota (RPPK). Dengan
cara ini, RPPK akan lebih relevan dengan kebutuhan setiap sekolah di daerahnya. Demikian


                                                                                         1
manfaat bagi Dinas Pendidikan Tingkat Propinsi. Dalam membuat Rencana Pengembangan
Pendidikan Propinsi (RPPP) harus didasarkan atas semua RPPK yang ada di daerahnya.
Demikian juga pada tingkat nasional, RPPP dapat digunakan sebagai informasi bagi
penyusunan Rencana Pengembangan Pendidikan Nasional (RPPN). Secara visual, keterkaitan
antara RPS, RPPK, RPPP, dan RPPN dapat dilihat pada Gambar 1.


                                     Rencana Pengembangan
                                      Pendidikan Nasional




     Rencana            Rencana            Rencana             Rencana        Rencana
  Pengembangan       Pengembangan       Pengembangan        Pengembangan   Pengembangan
    Pendidikan         Pendidikan         Pendidikan          Pendidikan     Pendidikan
     Propinsi           Propinsi           Propinsi            Propinsi       Propinsi




        Rencana         Rencana             Rencana            Rencana        Rencana
     Pengembangan    Pengembangan        Pengembangan       Pengembangan   Pengembangan
       Pendidikan      Pendidikan          Pendidikan         Pendidikan     Pendidikan
       Kab./Kota       Kab./Kota           Kab./Kota          Kab./Kota      Kab./Kota




        Rencana          Rencana            Rencana            Rencana         Rencana
     Pengembangan     Pengembangan       Pengembangan       Pengembangan    Pengembangan
       Pendidikan       Pendidikan         Pendidikan         Pendidikan      Pendidikan
        Sekolah          Sekolah            Sekolah            Sekolah         Sekolah




              Gambar 1. Keterkaitan Antara Jenjang Perencanaan Pendidikan


B.     Tujuan

    Adapun tujuan adanya pedoman penyusuan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) ini
antara lain adalah:
    1. Untuk memberikan pedoman bagi semua jenis kelompok sekolah, yaitu sekolah
        rintisan, potensial, dan nasional dalam membuat Rencana Pengembangan Sekolah
        (RPS).
    2. Untuk memberikan pedoman bagi semua Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam
        membuat Rencana Pengembangan Pendidikan Kabupaten/Kota (RPPK).
    3. Untuk memberikan pedoman bagi semua Dinas Pendidikan Propinsi dalam membuat
        Rencana Pengembangan Pendidikan Propinsi (RPPP).


                                                                                           2
4. Untuk memberikan pedoman bagi Departemen Pendidikan Nasional dalam membuat
   Rencana Pengembangan Pendidikan Nasional (RPPN).
5. Untuk memberikan pedoman bagi semua sekolah dalam mencapai SNP, sesuai dengan
   kondisi sekolah dan daerahnya.
6. Untuk memberikan pedoman bagi semua stakeholder di daerah/pusat dalam
   partisipasinya kepada sekolah untuk mencapai SNP.
7. RPS digunakan sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan
   monitoring, evaluasi, pembinaan dan pembimbingan kepada sekolah.




                                                                                3
                                  BAB II
                    RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH (RPS)


A.    Pengertian Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)

      Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
      sekolah yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang
      tersedia. RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam
      rangka untuk mencapai perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan.

B.    Istilah-istilah Dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)

     1. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
        perencanaan.
     2. Misi adalah rumusan umum mengenai tindakan (upaya-upaya) yang akan
        dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
     3. Tujuan (baku) adalah rumusan mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu
        tertentu (jangka panjang dan menengah).
     4. Sasaran/tujuan situasional (tujuan jangka pendek) adalah rumusan spesifik mengenai
        apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu, yaitu satu tahun, dengan
        memperhitungkan tantangan nyata yang dihadapi (sasaran merupakan jabaran tujuan).
     5. Identifikasi tantangan nyata: adalah mengidentifikasi kondisi nyata sekolah saat ini
        dan yang akan datang. Tantangan nyata merupakan selisih (ketidaksesuaian) antara
        output (hasil pendidikan yang berupa keluaran) sekolah saat ini dan output sekolah
        yang diharapkan di masa yang akan datang (tujuan sekolah). Besar kecilnya
        ketidaksesuaian antara output sekolah saat ini (kenyataan) dengan output sekolah yang
        diharapkan (idealnya) di masa yang akan datang memberitahukan besar kecilnya
        tantangan.
     6. Identifikasi fungsi: adalah mengidentifikasi fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan
        untuk mencapai sasaran dan yang masih perlu diteliti tingkat kesiapannya. Fungsi -
        fungsi yang dimaksud, misalnya, fungsi proses belajar mengajar beserta fungsi-
        fungsi pendukungnya yaitu fungsi pengembangan kurikulum, fungsi perencanaan
        dan evaluasi, fungsi ketenagaan, fungsi keuangan, fungsi pelayanan kesiswaan,
        fungsi pengembangan iklim akademik sekolah, fungsi hubungan sekolah-
        masyarakat, dan fungsi pengembangan fasilitas.
     7. Analisis SWOT:
        Analisis SWOT adalah suatu teknik analisis untuk menentukan tingkat kesiapan
        setiap fungsi dan faktor-faktor sekolah. Melalui analisis SWOT (Strength,
        Weakness, Opportunity, and Threat) akan diketahui sejauhmana kekuatan,
        kelemahan, peluang dan ancaman tiap fungsi dan faktor sekolah.
        Analisis SWOT dilakukan dengan maksud untuk mengenali tingkat kesiapan setiap
        fungsi dari keseluruhan fungsi sekolah yang diperlukan untuk mencapai sasaran
        yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-
        faktornya dicapai melalui membandingkan faktor dalam kondisi nyata dengan
        faktor dalam kriteria kesiapan. Yang dimaksud dengan kriteria kesiapan faktor
        adalah faktor yang memenuhi kriteria/standar untuk mencapai sasaran/tujuan

                                                                                           4
        situasional. Faktor yang memenuhi kriteria/standar ini ditemukan melalui
        perhitungan-perhitungan atau pertimbangan-pertimbangan yang bersumber pada
        pencapaian sasaran.
     8. Langkah-langkah pemecahan persoalan: adalah memilih langkah-langkah
        pemecahan persoalan (peniadaan), yakni tindakan yang diperlukan untuk
        mengubah fungsi yang tidak siap menjadi fungsi yang siap. Selama masih ada
        persoalan, yang sama artinya dengan ada ketidaksiapan fungsi, maka sasaran yang
        telah ditetapkan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, agar sasaran tercapai, perlu
        dilakukan tindakan-tindakan yang mengubah ketidaksiapan menjadi kesiapan
        fungsi. Tindakan yang dimaksud lazimnya disebut langkah-langkah pemecahan
        persoalan, yang hakekatnya merupakan tindakan mengatasi makna kelemahan
        dan/atau ancaman, agar menjadi kekuatan dan/atau peluang, yakni dengan
        memanfaatkan adanya satu/lebih faktor yang bermakna kekuatan dan/atau peluang.
     9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program inovatif untuk
         mewujudkan visi dan misi;
     10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk
         mencapai tujuan;
     11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
         dilaksanakan oleh sekolah untuk mencapai tujuan.
     12. Kegiatan adalah rincian langkah-langkah operasional yang berupa aktivitas/kerja
         untuk mewujudkan program sekolah


C.    Landasan Hukum Rencana Pengembangan Sekolah

      Rencana Pengembangan Sekolah dibuat berdasarkan peraturan-perundangan yang
      berlaku yaitu: Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan
      Pembangunan Nasional, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
      Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
      Nasional Pendidikan dan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-
      2009.




                                                                                         5
                                  BAB III
                            PROSES PENYUSUNAN
                    RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH (RPS)


A.    Tujuan Perencanaan Pendidikan dan Perencanaan Sekolah

1.    Tujuan Perencanaan Pendidikan
      a. Mendukung koordinasi antarpelaku pendidikan.
      b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara sekolah dengan
         dinas pendidikan, dinas pendidikan propinsi, dan pusat
      c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
         pelaksanaan, dan pengawasan.
      d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan
         sumber-daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2. Tujuan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)

      Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) disusun dengan tujuan untuk:
      a. menjamin agar perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan
         tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil.
      b. mendukung koordinasi antar pelaku sekolah.
      c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah,
         antarsekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan antarwaktu.
      d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
         pelaksanaan, dan pengawasan.
      e. mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, dan
      f. menjamin tercapainya penggunaan sumber-daya secara efisien, efektif, berkeadilan
         dan berkelanjutan.
      g. sebagai dasar ketika melaksanakan monitoring dan evaluasi pada akhir program


B.    Sistem Perencanaan Sekolah dan Rentang Waktu RPS

       Sistem Perencanaan Sekolah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan sekolah untuk
       menghasilkan rencana-rencana sekolah (RPS) dalam jangka panjang, jangka menengah,
       dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara sekolah dan masyarakat
       (diwakili oleh komite sekolah). Perbedaan antara satu dengan lainnya adalah:
     1. RPS Jangka Panjang adalah dokumen perencanaan sekolah untuk periode 20 (dua
         puluh) tahun.
     2. RPS Jangka Menengah (Rencana Strategis) adalah dokumen perencanaan sekolah
         untuk periode 5 (lima) tahun.
     3. RPS Tahunan adalah dokumen perencanaan sekolah untuk periode 1 (satu) tahun.




                                                                                           6
C.    Aspek-aspek yang Dikembangkan dalam Perencanaan Sekolah

       Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
       Pendidikan (SNP), setiap sekolah harus memenuhi SNP. Oleh karena itu, aspek-aspek
       yang harus disusun dalam perencanaan pengembangan sekolah juga harus sesuai dengan
       tuntutan SNP tersebut yaitu 8 (delapan) standar nasional pendidikan: kompetensi
       lulusan, isi (kurikulum), proses, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan,
       prasarana dan sarana, pembiayaan, dan penilaian.
       Namun demikian, ditinjau dari sisi pemerataan, kualitas, relevansi, efisiensi, dan
       pengembangan kapasitas, dari delapan SNP tersebut dapat dijabarkan menjadi lebih
       rinci dalam RPS, misalnya:
     1. Pemerataan keslimaan: persamaan keslimaan, akses, dan keadilan atau kewajaran.
         Contoh-contoh perencanaan pemerataan keslimaan misalnya: bea siswa untuk siswa
         miskin, peningkatan angka melanjutkan, pengurangan angka putus sekolah, dsb.
     2. Peningkatan kualitas. Kualitas pendidikan sekolah meliputi input, proses, dan
         output, dengan catatan bahwa output sangat ditentukan oleh proses, dan proses sangat
         dipengaruhi oleh tingkat kesiapan input. Contoh-contoh perencanaan kualitas
         misalnya, pengembangan input siswa, pengembangan pendidik dan tenaga
         kependidikan (guru, kepala sekolah, konselor, pustakawan, laboran, dsb.),
         pengembangan sarana dan fasilitas sekolah, seperti : pengembangan Laboratorium
         IPA, Laboratorium Bahasa, Laboratorium IPS, Laboratorium Komputer, dan lab
         lainnya, pengembangan media pembelajaran, pengembangan ruang/kantor, rasio
         (siswa/guru, siswa/kelas, siswa/ sekolah), pengembangan bahan ajar, pengembangan
         model pembelajaran (pembelajaran tuntas, pembelajaran dengan melakukan,
         pembelajaran kontekstual, pembelajaran kooperatif, dsb.), pengembangan lingkungan
         pembelajaran yang kondusif, pengembangan komite sekolah, dsb. Peningkatan
         kualitas siswa (UN, UAS, keterampilan kejuruan, kesenian, olahraga, karya ilmiah,
         keagamaan, ke-disiplinan, karakter, budi-pekerti, dsb.)
     3. Peningkatan efisiensi. Efisiensi merujuk pada hasil yang maksimal dengan biaya
         yang wajar. Efisiensi dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu efisiensi internal dan
         efisiensi eksternal. Efisiensi internal merujuk kepada hubungan antara output sekolah
         (pencapaian prestasi belajar) dan input (sumberdaya) yang digunakan untuk
         memroses/ menghasilkan output sekolah. Efisiensi eksternal merujuk kepada
         hubungan antara biaya yang digunakan untuk menghasilkan tamatan dan keuntungan
         kumulatif (individual, sosial, ekonomik dan non-ekonomik) yang didapat setelah
         kurun waktu yang panjang diluar sekolah. Contoh-contoh perencanaan peningkatan
         efisiensi misalnya: peningkatan angka kelulusan, rasio keluaran/masukan, angka
         kenaikan kelas/transisi, penurunan angka mengulang, angka putus sekolah, dan
         peningkatan angka kehadiran serta peningkatan pembiayaan pendidikan peserta didik.
     4. Peningkatan relevansi. Relevansi merujuk kepada kesesuaian hasil pendidikan
         dengan kebutuhan (needs), baik kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, dan
         kebutuhan pembangunan yang meliputi berbagai sektor dan sub-sektor. Contoh-contoh
         perencanaan       relevansi      misalnya;     program     keterampilan     kejuruan/
         kewirausahaan/usaha kecil bagi siswa-siswa yang tidak melanjutkan, kurikulum
         muatan lokal, pendidikan kecakapan hidup khususnya untuk mencari nafkah, dsb.
     5. Pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas sekolah adalah upaya-upaya
         yang dilakukan secara sistematik untuk menyiapkan kapasitas sumberdaya sekolah
         (sumberdaya manusia dan sumberdaya selebihnya), pengembangan kelembagaan


                                                                                            7
        sekolah, pengembangan manajemen sekolah, dan pengembangan sistem sekolah agar
        mampu dan sanggup menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam kerangka untuk
        meng-hasilkan output yang diharapkan serta menghasilkan pola pengelolaan sekolah
        yang ”good governance” dan akuntabel.

      Secara lebih rinci aspek-aspek yang dapat dikembangkan berdasarkan SNP sehingga
      dalam penyelenggaraannya efisien dan relevan, berkualitas, dan memenuhi pemerataan
      pendidikan, antara lain adalah sebagai berikut:

1.    Pengembangan Standar Isi (Kurikulum)
      Menurut PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP, yang dimaksudkan dengan standar isi
      pendidikan adalah mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai
      kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat
      kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan
      pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.
     a. Kelompok Mata Pelajaran dan Kedalaman Isi
            Standar isi pendidikan mengatur kerangka dasar kurikulum, beban belajar,
        kalender akademik, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Standar isi mencakup
        lingkup dan kedalaman materi pembelajaran untuk memenuhi standar kompetensi
        lulusan. Kurikulum SMP terdiri dari: kelompok mata pelajaran keimanan, ketakwaan,
        dan      akhlak     mulia;kelompok     mata    pelajaran     kewarganegaraan   dan
        kepribadian;kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;kelompok mata
        pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
        Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran
        masing-masing kelompok mata pelajaran ikut mewarnai pemahaman dan/atau
        penghayatan peserta didik. Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam
        menentukan kelulusan peserta didik. Pelaksanaan semua kelompok mata pelajaran
        disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik dan psikologis peserta didik.
            Kelompok mata pelajaran keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia pada SMP
        dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual. Kelompok mata pelajaran
        kewarganegaraan dan kepribadian pada SMP dimaksudkan untuk peningkatan
        kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam
        kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas
        dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan,
        jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia,
        kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi,
        tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap
        serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kelompok mata pelajaran ilmu
        pengetahuan dan teknologi pada SMP dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi
        dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara
        kritis, kreatif dan mandiri. Kelompok mata pelajaran estetika pada SMP dimaksudkan
        untuk meningkatkan sensitifitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan
        mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga,
        dan kesehatan pada SMP dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta
        membudayakan sportifitas dan kesadaran hidup sehat. Budaya hidup sehat termasuk
        kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual maupun yang
        bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas,


                                                                                        8
   kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang
   potensial untuk mewabah.
       Kelompok mata pelajaran keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia serta Kelompok
   mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SMP diamalkan sehari-hari
   oleh peserta didik di dalam dan di luar sekolah, dengan contoh pengamalan diberikan
   oleh setiap pendidik dalam interaksi sosialnya di dalam dan di luar sekolah, serta
   dikembangkan menjadi bagian dari budaya sekolah. Kelompok mata pelajaran
   kewarganegaraan dan kepribadian pada SMP dilaksanakan melalui muatan dan/atau
   kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan
   pendidikan jasmani. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada
   SMP dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu
   pengetahuan alam (sekurang-kurangnya terdiri dari fisika, kimia, dan biologi), ilmu
   pengetahuan sosial (sekurang-kurangnya terdiri dari ketatanegaraan, ekonomika,
   sosiologi, antropologi, sejarah, dan geografi), keterampilan/kejuruan, dan/atau
   teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan. Kelompok mata
   pelajaran estetika pada SMP dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa,
   seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan. Kelompok mata
   pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SMP dilaksanakan melalui muatan
   dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu
   pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.
       Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam
   kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan Standar Nasional
   Pendidikan. Kompetensi terdiri dari standar kompetensi dan kompetensi dasar.
   Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum dikembangkan oleh BSNP dan
   ditetapkan oleh Menteri.
b. Beban Belajar
      Beban belajar untuk SMP diperhitungkan dengan menggunakan jam pembelajaran
   per minggu per semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan
   kegiatan mandiri tidak terstruktur sesuai dengan kebutuhan dan ciri masing-masing.
c. Kurikulum Kecakapan Hidup
       Kurikulum untuk SMP dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup.
   Pendidikan kecakapan hidup mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial,
   kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional. Pendidikan kecakapan hidup dapat
   merupakan bagian dari pendidikan kelompok keimanan dan ketakwaan, pendidikan
   akhlak mulia dan kepribadian, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi,
   pendidikan estetika, atau pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan. Pendidikan
   kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang
   bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh
   akreditasi.
d. Kurikulum Muatan Lokal
       Kurikulum untuk SMP dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
   Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat merupakan bagian dari pendidikan
   kelompok keimanan dan ketakwaan, pendidikan akhlak mulia dan kepribadian,
   pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan estetika, atau pendidikan
   jasmani, olah raga, dan kesehatan. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat
   diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan
   pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

                                                                                    9
   e. Kalender pendidikan
         Waktu pembelajaran yang dituangkan dalam kalender pendidikan atau kalender
      akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu
      pembelajaran efektif, dan hari libur.
   f. Aspek-aspek yang Dikembangkan dalam Program-program Sekolah rintisan,
      potensial dan SSN Bidang Standar Isi (Kurikulum)
          Program-program yang dapat dikembangkan dalam standar isi (kurikulum) ini
      antara lain:
      1) Pengembangan kurikulum satuan pendidikan (dengan berbagai jenis muatan
          kurikulum sesuai dengan ketentuan SNP)
      2) Penyusunan kalender pendidikan
      3) Pengembangan pemetaan KBK untuk semua mata pelajaran
      4) Pengembangan silabus untuk semua mata pelajaran
      5) Pengembangan sistem penilaian untuk semua mata pelajaran
      6) Pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk semua mata pelajaran
      7) Penyusunan beban belajar
          Pengembangan isi tersebut dilakukan baik untuk kelas VII, VIII maupun kelas IX.
      Target yang harus dicapai dalam aspek ini antara lain ditunjukkan oleh indikator-
      indikator:
      1) Terdokumentasikan kurikulum satuan pendidikan yang dijalankan sekolah (KBK)
      2) Tersedianya perangkat pembelajaran secara lengkap (pemetaan, silabus, rencana
          pelaksanaan pembelajaran), baik untuk semua mata pelajaran maupun semua
          jenjang kelas
      3) Terdokumentasikan kurikulum satuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan
      4) Dan terdapat peningkatan lain yang terkait dengan standar isi pendidikan

2. Pengembangan Standar Proses Pendidikan
   a. Standar Proses Pendidikan Dalam SNP
          Dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP bahwa yang dimaksud
      dengan standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan
      dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai
      standar kompetensi lulusan. Dalam proses pembelajaran diselenggarakan secara
      interaktif, inspiratif, memotivasi, menyenangkan, menantang, mendorong peserta
      didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
      kreativitas, dan kemandirian peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan
      perkembangan fisik serta psikologisnya. Dalam proses pembelajaran pendidik
      memberikan keteladanan.
          Untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien setiap satuan
      pendidikan melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian proses pembelajaran, dan
      pengawasan yang baik. Perencanaan harus didukung oleh sekurang-kurangnya
      dokumen kurikulum, silabus untuk setiap mata pelajaran, rencana pelaksanaan
      pembelajaran, buku teks pelajaran, pedoman penilaian, dan alat/media pembelajaran.
      Pelaksanaan harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban
      mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran per peserta
      didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik per pendidik. Penilaian proses
      pembelajaran pada SMP untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan


                                                                                      10
       teknologi harus menggunakan berbagai teknik penilaian, termasuk ulangan, sesuai
       dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai dalam satu tahun. Penilaian proses
       pembelajaran untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi
       harus mencakup observasi dan evaluasi harian secara individual terhadap peserta
       didik, serta observasi dan evaluasi akhir secara individual yang dilaksanakan
       sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester. Penilaian proses pembelajaran
       harus mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pengawasan mencakup
       pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut
       yang diperlukan.
     b. Program Pengembangan Standar Proses Pendidikan pada Sekolah Rintisan,
        Potensial, dan SSN
           Dalam upaya-upaya menuju kepada standar proses pendidikan sebagaimana
       halnya ditentukan oleh SNP, maka bagi setiap sekolah diharapkan mengembangkan
       berbagai program dan kegiatan, diantaranya adalah:
       1) Pengembangan dan inovasi-inovasi metode pengajaran pada semua mata
          pelajaran, khususnya penerapan metode atau strategi pembelajaran kontekstual
          atau CTL (Contextual Teaching and Learning)
       2) Pengembangan dan inovasi-inovasi bahan pembelajaran
       3) Pengembangan dan inovasi-inovasi sumber pembelajaran
       4) Pengembangan dan inovasi-inovasi model-model pengelolaan atau manajemen
          kelas
       5) Dan sebagainya
           Target yang harus dicapai dalam aspek ini antara lain ditunjukkan oleh indikator-
       indikator:
       1) Semua mata pelajaran pada semua jenjang kelas telah dilaksanakan dengan
           menggunakan berbagai strategi pembelajaran, utamanya CTL
       2) Terdapat peningkatan inovasi bahan pembelajaran, baik secara kualitas maupun
           kuantitas
       3) Terdapat peningkatan inovasi sumber pembelajaran, baik secara kualitas maupun
           kuantitas
       4) Terdapat peningkatan inovasi pengelolaan kelas/pengelolaan pembelajaran dan
           sebagainya

3.    Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan
      Sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP, bahwa yang
      dimaksud dengan standar kompetensi lulusan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan
      lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Standar kompetensi
      lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik
      dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh
      mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk kompetensi membaca dan
      menulis. Kompetensi lulusan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai
      dengan Standar Nasional Pendidikan. Standar kompetensi lulusan pada jenjang SMP
      diarahkan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia,
      serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar
      kompetensi lulusan SMP dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Menteri.



                                                                                         11
       Adapun beberapa program dan kegiatan yang dapat dikembangkan yang berkaitan
     dengan standar kompetensi lulusan pendidikan ini antara lain:
     a. Pengembangan standar kelulusan atau GSA pada setiap tahunnya
     b. Pengembangan standar pencapaian ketuntasan kompetensi pada tiap tahun atau
        semester
     c. Pengembangan kejuaraan lomba-lomba bidang akademik
     d. Pengembangan kejuaraan lomba-lomba bidang non akademik
     e. Dan sebagainya
       Target yang harus dicapai dalam aspek ini antara lain ditunjukkan oleh indikator-
     indikator:
     a. Terdapat peningkatan gain score achievement (GSA) pada setiap semester atau tahun,
         terhadap pencapaian keutntasan kompetensi untuk semua mata pelajaran
     b. Terdapat peningkatan rata-rata pencapaian gain score achievement (GSA) pada tahun
         terhadap mata pelajaran yang di-UN-kan berdasarkan kepada standar kelulusan yang
         ditetapkan
     c. Terdapat peningkatan prestasi non akademik tiap tahunnya
     d. Dan sebagainya

4.    Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan
     Pengertian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan menurut PP 19 Tahun 2005
     Tentang SNP adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental
     serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan
     kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki
     kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah
     tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan
     dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangan
     yang berlaku. Kompetensi adalah tingkat kemampuan minimal yang harus dipenuhi
     seorang pendidik untuk dapat berperan sebagai agen pembelajaran. Kompetensi sebagai
     agen pembelajaran pada jenjang SMP meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi
     kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial sesuai Standar Nasional
     Pendidikan, yang dibuktikan dengan sertifikat profesi pendidik, yang diperoleh melalui
     pendidikan profesi guru sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi
     pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi
     pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi
     hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi
     yang dimilikinya.
       Kompetensi kepribadian mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif,
     dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi
     profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang
     memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang
     ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi sosial               merupakan
     kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul
     secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali
     peserta didik, dan masyarakat sekitar. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau
     sertifikat keahlian tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat
     diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi


                                                                                          12
     akademik pendidikan minimum untuk pendidik pada tingkat SMP adalah: diploma lima
     (D-IV) atau sarjana (S1).
       Tenaga kependidikan pada SMP sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga
     administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah.
     Tenaga Kependidikan pada pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan
     profesi harus memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan bidang
     tugasnya. Persyaratan untuk menjadi kepala SMP meliputi: berstatus guru SMP; Memiliki
     kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan
     perundangan yang berlaku; Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima)
     tahun di SMP; dan Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang
     pendidikan.
       Adapun program-program dan kegiatan-kegiatan yang dapat dikembangkan mengenai
     standar pendidik dan tenaga kependidikan ini antara lain:
     a. Pengembangan atau peningkatan kompetensi pendidik aspek profesionalisme
     b. Pengembangan atau peningkatan kompetensi pendidik aspek pedagogik
     c. Pengembangan atau peningkatan kompetensi pendidik aspek sosial
     d. Pengembangan atau peningkatan kompetensi pendidik aspek kepribadian
     e. Pengembangan atau peningkatan kompetensi tenaga TU dan lainnya
     f. Pengembangan atau peningkatan kompetensi kepala sekolah
     g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh kepala sekolah terhadap kinerja pendidik
         dan tenaga TU atau lainnya, dan
     h. Peningkatan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
       Target yang harus dicapai dalam aspek ini antara lain ditunjukkan oleh indikator-
     indikator:
     a. Terdapat peningkatan jumlah tenaga pendidikan dan kependidikan sesuai kebutuhan
         sekolah
     b. Terdapat peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SNP
     c. Terselenggaranya ME tiap tahun khususnya tentang kinerja sekolah
     d. Terselenggaranya ME tiap tahun khususnya tentang kinerja pendidik
     e. Terselenggaranya ME tiap tahun khususnya tentang kinerja kepala sekolah
     f. Terselenggaranya supervisi klinis tiap tahun khususnya kepada pendidik, dan

5.    Pengembangan Standar Prasarana dan Sarana Pendidikan
       Pengertian standar Prasarana dan sarana pendidikan menurut PP Nomor 19 tahun 2005
     Tentang SNP adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan
     minimal tentang lahan, ruang kelas, tlima berolahraga, tlima beribadah, perpustakaan,
     laboratorium, bengkel kerja, tlima bermain, tlima berkreasi, perabot, alat dan media
     pendidikan, buku, dan sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses
     pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
       Standar prasarana pendidikan mencakup persyaratan minimal dan wajib dimiliki oleh
     setiap satuan pendidikan lahan, tentang, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan,
     ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel
     kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tlima berolahraga, tlima
     beribadah, tlima bermain, tlima berkreasi, dan ruang/tlima lain yang diperlukan untuk
     menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Standar sarana
     pendidikan mencakup persyaratan minimal tentang perabot, peralatan pendidikan, media

                                                                                             13
pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain
yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
  Lahan satuan pendidikan meliputi sekurang-kurangnya lahan untuk bangunan satuan
pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk
menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik.
Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan
di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenjang, serta letak lahan satuan
pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpan masukan peserta
didik. Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal
yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut.
Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan
kesehatan lingkungan. Standar rasio luas ruang kelas per peserta didik, rasio luas
bangunan per peserta didik, dan rasio luas lahan per peserta didik dirumuskan oleh BSNP
dan ditetapkan oleh Menteri. Standar kualitas bangunan minimal pada SMP adalah kelas
B. Standar keragaman buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah minimal judul buku di
perpustakaan satuan pendidikan. Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan
dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata
pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan per peserta didik. Standar sumber belajar
lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar
terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan
pendidikan. Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam
(IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada
satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus
tersedia. Standar jumlah peralatan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per
peserta didik. Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga
kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan
prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan. Pemeliharaan
dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.
  Adapun program-program dan kegiatan yang dapat dikembangkan mengenai standar
prasarana dan sarana baik secara kuantitas maupun kualitas antara lain:
a. Peningkatan dan pengembangan serta inovasi-inovasi media pembelajaran untuk
    semua mata pelajaran
b. Peningkatan dan pengembangan serta inovasi-inovasi peralatan pembelajaran untuk
    semua mata pelajaran
c. Pengembangan prasarana (ruang, laboratorium, dll) pendidikan dan atau pembelajaran
d. Penciptaan atau pengembangan lingkungan belajar yang kondusif
e. Peningkatan dan pengembangan peralatan laboratorium komputer, IPA, Bahasa, dan
    laboratorium lainnya
f. Pengembangan jaringan internet, baik bagi peserta didik, pendidik maupun tenaga
    kependidikan
g. Pengembangan atau peningkatan peralatan/bahan perawatan sarana dan prasarana
    pendidikan, dan
h. Pengembangan peralatan dan inovasi-inovasi pusat-pusat sumber belajar.




                                                                                     14
       Target yang harus dicapai dalam aspek ini antara lain ditunjukkan oleh indikator-
     indikator:
     a. Terdapat peningkatan kuantitas dan kualitas media pembelajaran tiap mata pelajaran
         untuk semua jenjang kelas, selaras dengan strategi pembelajaran yang diterapkan
         (khususnya CTL)
     b. Terdapat peningkatan kuantitas dan kualitas peralatan pembelajaran tiap mata
         pelajaran untuk semua jenjang kelas, selaras dengan strategi pembelajaran yang
         diterapkan (khususnya CTL)
     c. Terdapat peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana pendidikan dan atau
         pembelajaran
     d. Terdapat peningkatan kuantitas dan kualitas media dan peralatan pembelajaran praktik
         tiap mata pelajaran untuk semua jenjang kelas, selaras dengan strategi pembelajaran
         yang diterapkan (khususnya CTL)
     e. Terpasangnya jaringan internet, baik dalam lab komputer peserta didik, guru maupun
         kepala sekolah
     f. Terlaksananya perawatan prasarana, peralatan, dan media pembelajaran atau sekolah
         secara berkala, dan
     g. Terdapat prasarana sumber-sumber belajar yang memadai (perpustakaan, pusat media
         pembelajaran audio visual).

6.     Pengembangan Standar Pengelolaan Pendidikan
       Seperti dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP bahwa yang
     dimaksudkan dengan standar pengelolaan pendidikan adalah standar nasional pendidikan
     yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan
     pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai
     efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan
     menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan. Pengelolaan SMP menerapkan
     manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan,
     partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam perencanaan program, penyusunan
     kurikulum tingkat satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran, pendayagunaan tenaga
     kependidikan, pengelolaan sarana dan prasana pendidikan, penilaian kemajuan hasil
     belajar, dan pengawasan.
     Pada satuan pendidikan SMP kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya
     dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan. Keputusan akademik
     pada satuan pendidikan ditetapkan oleh rapat dewan pendidik. Rapat dewan pendidik
     dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada mutu, dan
     apabila keputusan dengan prinsip musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan
     keputusan ditetapkan atas dasar suara terbanyak. Pada jenjang pendidikan SMP
     melibatkan Komite Sekolah. Komite Sekolah sekurang-kurangnya terdiri dari anggota
     masyarakat yang mewakili orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, praktisi
     pendidikan, dan pendidik, yang memiliki wawasan, kepedulian dan komitmen terhadap
     peningkatan mutu pendidikan.
     Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman atau aturan yang sekurang-kurangnya
     mengatur tentang: Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus; Kalender kegiatan
     pendidikan, yang menunjukkan seluruh kategori aktifitas satuan pendidikan selama satu
     tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan; Struktur organisasi satuan
     pendidikan; Pembagian tugas di antara pendidik; Pembagian tugas di antara tenaga

                                                                                         15
kependidikan; Peraturan akademik; Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi
tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana; Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam
lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan
masyarakat.
Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan
merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang
meliputi masa 5 (lima) tahun. Rencana kerja meliputi sekurang-kurangnya: kalender
pendidikan atau akademik yang meliputi sekurang-kurangnya jadwal pembelajaran,
ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur; jadwal penyusunan kurikulum
tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya; mata pelajaran yang ditawarkan
pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada; penugasan pendidik
pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya; buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-
masing mata pelajaran; jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pembelajaran; pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-
kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program; jadwal rapat Dewan
Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat
satuan pendidikan dengan komite sekolah; rencana anggaran pendapatan dan belanja
satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun; jadwal penyusunan laporan akuntabilitas
dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir. Rencana kerja harus disetujui
rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah.
Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan berpedoman kepada rencana kerja tahunan.
Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif,
dan akuntabel. Untuk jenjang SMP, pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan yang
tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari rapat dewan
pendidik dan komite sekolah. Pelaksanaan kegiatan yang perlu atau mendesak tetapi tidak
diprogramkan di dalam rencana kerja tahunan dilaksanakan secara ad-hoc dan
bertanggung jawab. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah dan kemudian
dipertanggungjawabkan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah.
Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan,
pemeriksaan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pemantauan dilakukan secara teratur
dan berkesinambungan oleh pemimpin satuan pendidikan dan komite sekolah atau bentuk
lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan. Pemantauan dilakukan
untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan. Supervisi
dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan
pendidikan dan kepala satuan pendidikan. Supervisi meliputi supervisi manajerial dan
akademik. Supervisi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Pedoman Program
Penjaminan Mutu yang diterbitkan oleh Departemen. Pelaporan dilakukan oleh pendidik,
tenaga kependidikan, pemimpin satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan
pendidikan. Pada jenjang pendidikan SMP laporan oleh pendidik ditujukan kepada
pemimpin satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan
penilaian dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester. Laporan oleh tenaga
kependidikan ditujukan kepada pemimpin satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknis
dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester. Untuk
pendidikan SMP, laporan oleh pemimpin satuan pendidikan ditujukan kepada komite

                                                                                        16
sekolah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan, dan
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-
kurangnya setiap akhir semester. Setiap pihak yang menerima laporan wajib menindak
lanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu dan kesehatan satuan pendidikan,
termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.
Adapun beberapa program dan kegiatan yang dapat dikembangkan atau ditingkatkan pada
standar pengelolaan pendidikan antara lain:
a. Pengembangan atau pembuatan rencana pengembangan sekolah (RPS) tiap tahun, baik
    untuk jangka pendek, menengah maupun panjang
b. Pengembangan pendayagunaan SDM sekolah dengan cara membuat dan pembagian
    tugas-tugas secara jelas
c. Pengembangan struktur dan keorganisasian sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah
d. Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien
e. Mendukung pengembangan perangkat penilaian
f. Pengembangan dan melengkapi administrasi sekolah
g. Implementasi MBS mengenai kemandirian/otonomi sekolah, transparansi,
    akuntabilitas, partisipasi/kerjasama, fleksibilitas, dan kontinyuitas baik mengenai
    program, keuangan, hasil-hasil program serta lainnya oleh pihak manajemen sekolah
    (lihat pedoman pelaksanaan MBS pada Buku MBS yang diterbitkan oleh
    Dit.Pembinaan SMP)
h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh sekolah tentang kinerja sekolah
i. Pelaksanaan supervisi klinis oleh kepala sekolah
j. Penggalangan partisipasi masyarakat (pemberdayaan komite sekolah)
k. Membuat jaringan informasi akademik di internal maupun eksternal sekolah (SIM)
l. Membuat atau menciptakan jaringan kerja yang efektif dan efisien baik secara vertikal
    dan horisontal
m. Implementasi model-model manajemen: POAC, PDCA, dan model lain yang pada
    dasarnya mengembangkan aspek-aspek manajemen untuk pengembangan standar-
    standar pendidikan
n. Mengembangkan Income Generating Activities atau unit-unit produksi/usaha di
    sekolah maupun kerjasama dengan pihak lain untuk menggalang partisipasi
    masyarakat, dan
o. Melaksanakan dan membuat pelaporan-pelaporan kepada berbagai pihak yang relevan,
    baik menyangkut bidang akademik, non akademik atau manajemen sekolah lainnya.
Target yang harus dicapai dalam aspek ini antara lain ditunjukkan oleh indikator-
indikator:
a. Terdapat dokumen rencana pengembangan sekolah (RPS) tiap tahun, baik untuk
    jangka pendek, menengah maupun panjang
b. Terdapat dokumen pengembangan pendayagunaan SDM sekolah dengan cara
    membuat dan pembagian tugas-tugas secara jelas beserta pelaksanaannya
c. Terdapat struktur dan keorganisasian sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah beserta
    tupoksi dan pedoman-pedoman kerjanya
d. Terlaksananya pembelajaran secara efektif dan efisien dengan dibuktikan oleh prestasi
    yang dicapai dan pemanfaatan input pendidikan yang ada
e. Tersedianya kelengkapan administrasi sekolah sesuai dengan kebutuhan dan
    memenuhi standar e-goverment yang efisien dan efektif



                                                                                     17
   f. Mengimplementasikan MBS dengan indikator pencapaian sekolah/manajemen
      mampu: mandiri/otonom, transparan, akuntabel, melakukan partisipasi/kerjasama
      dengan masyarakat dan lainnya, program-program dan pengelolaan yang fleksibilitas,
      dan terdapat kontinyuitas baik mengenai program, keuangan, hasil-hasil program serta
      lainnya oleh pihak manajemen sekolah
   g. Kepemimpinan kepala sekolah mampu melaksanakan ciri-ciri sebagai leader yang
      tangguh
   h. Terselenggaranya penggalangan partisipasi masyarakat (pemberdayaan komite
      sekolah) secara optimal dalam berbagai bentuk/bidang
   i. Terdapat jaringan informasi akademik di internal maupun eksternal sekolah (SIM)
   j. Terciptanya jaringan kerja yang efektif dan efisien baik secara vertikal dan horisontal
   k. Terdapat berbagai model pengembangan pengelolaan sekolah
   l. Terdapat sistem pengelolaan dalam Income Generating Activities atau unit-unit
      produksi/usaha di sekolah maupun kerjasama dengan pihak lain untuk menggalang
      partisipasi masyarakat secara profesional, dan
   m. Terdapat dokumen laporan kepada berbagai pihak yang relevan, baik menyangkut
      bidang akademik, non akademik atau manajemen sekolah lainnya.

7. Pengembangan Standar Pembiayaan Pendidikan
   Seperti dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP bahwa standar
   pembiayaan mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan.
   Sedangkan yang dimaksudkan dengan biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari
   dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan
   agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan
   secara teratur dan berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya
   operasi, dan biaya personal.
   Biaya investasi termasuk untuk biaya penyediaan sarpras, pengembangan SDM, dan
   modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh
   peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya
   operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala
   tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya
   operasi pendidikan tak langsung seperti daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan
   sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain
   sebagainya.
   Dalam upaya membantu memenuhi dan mencapai standar biaya pendidikan yang
   memadai, maka sekolah dapat mengembangkan program atau kegiatan yang didasarkan
   atas musyawarah dan mufakat serta persetujuan dari stakeholder (termasuk Komite
   Sekolah) serta sesuai dengan koridor peraturan perundangan yang berlaku, seperti
   misalnya:
   a. Pengembangan jalinan kerja dengan penyandang dana, baik donatur tetap maupun
       tidak tetap
   b. Penggalangan dana dari berbagai sumber termasuk dari sponsor
   c. Penciptaan usaha-usaha di sekolah atau di luar sekolah sebagai Income Generating
       Activities
   d. Pendayagunaan potensi sekolah dan lingkungan yang menghasilkan keuntungan
       ekonomik
   e. Menjalin kerjasama dengan alumni, khususnya untuk penggalangan dana pendidikan

                                                                                           18
   f. Dan sebagainya
   Target yang harus dicapai dalam aspek ini antara lain ditunjukkan oleh indikator-
   indikator:
   a. Terjalin kerjasama dengan penyandang dana, baik tetap maupun ridak tetap dan
       terdapat pemasukan dana
   b. Tertdapat usaha nyata sekolah dalam hal IGA atau unit produksi sekolah (koperasi,
       toko, kantin, dll)
   c. Terdapat jalinan kerjasama dengan alumni dalam penggalangan dana

8. Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan
   Dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP bahwa standar penilaian
   pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme,
   prosedur, dan instrumen penilaian prestasi belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar
   peserta didik dilakukan oleh pendidik secara berkesinambungan untuk memantau proses,
   kemampuan, dan kemajuan hasil belajar. Penilaian digunakan untuk: menilai pencapaian
   kompetensi peserta didik; bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; memperbaiki
   proses pembelajaran; dan menentukan kelulusan peserta didik.
   Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia
   dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:
   pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi
   dan kepribadian peserta didik; serta ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur
   aspek kognitif peserta didik. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu
   pengetahuan dan teknologi diukur melalui ujian, ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain
   yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai. Penilaian hasil belajar kelompok
   mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan
   sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.
   Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan
   dilakukan melalui: pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai
   perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan ujian, ulangan, dan/atau
   penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Untuk mengikuti ujian akhir
   satuan pendidikan, peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari
   nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata
   pelajaran keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran
   kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok
   mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan .
   Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan penilaian akhir pada setiap satuan
   pendidikan untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran keimanan,
   ketakwaan, dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
   kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani,
   olah raga, dan kesehatan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelulusan
   peserta didik dari penilaian akhir satuan pendidikan. Penilaian akhir mempertimbangkan
   hasil penilaian peserta didik sejak awal hingga akhir masa studi. Ujian akhir dilakukan
   untuk semua mata pelajaran kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menentukan
   kelulusan peserta didik.
   Ujian nasional merupakan penilaian bersifat nasional atas pencapaian standar kompetensi
   lulusan oleh peserta didik hasilnya dapat dibandingkan baik antar satuan pendidikan,

                                                                                         19
antara daerah, maupun antar waktu. BSNP menyelenggarakan Ujian Nasional yang diikuti
peserta didik untuk mengukur kompetensi peserta didik dalam kelompok mata pelajaran
ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional
Pendidikan oleh peserta didik, satuan pendidikan, dan/atau program pendidikan. Rata-rata
tahunan hasil Ujian Nasional yang diperoleh program pendidikan dan/atau satuan
pendidikan dipertimbangkan dalam akreditasi satuan pendidikan dan/atau program
pendidikan. Hasil Ujian Nasional digunakan sebagai : salah satu instrumen dalam
pemetaan mutu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan; salah satu dasar seleksi
masuk jenjang pendidikan berikutnya; bahan pertimbangan dalam menentukan kelulusan
peserta didik dari program pendidikan dan/atau satuan pendidikan; dan digunakan sebagai
dasar pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan
dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penilaian kompetensi peserta
didik pada Ujian Nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
Setiap peserta didik berhak mengikuti Ujian Nasional dan berhak mengulanginya
sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Setiap peserta didik wajib
mengikuti satu kali Ujian Nasional tanpa dipungut biaya. Ujian Nasional diadakan
sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun
pelajaran. Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BSNP. Dalam teknis pelaksanaan Ujian
Nasional di tingkat provinsi, BSNP bekerja sama dengan LPMP, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan. Pada jenjang SMP, Ujian Nasional
mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA). Soal pada Ujian Nasional mewakili seluruh cakupan materi
yang ada pada standar kompetensi lulusan dari mata pelajaran yang diujikan. Standar
kompetensi pada mata pelajaran yang diujikan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan
oleh Menteri. Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan
oleh Menteri. Peserta ujian nasional memperoleh Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional
yang selanjutnya disebut SKHUN yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara
Ujian Nasional. Jadual pelaksanaan Ujian Nasional ditetapkan oleh Menteri. Peserta didik
dinyatakan lulus setelah: menyelesaikan seluruh program pembelajaran; memperoleh nilai
minimal baik pada evaluasi akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran
keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani,
olah raga, dan kesehatan ; lulus ujian akhir kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan
dan teknologi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan; dan lulus Ujian Nasional.
Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang
bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan dan ditetapkan oleh BSNP.
Oleh karena itu perlu mengembangkan, meningkatkan dan melaksanakan beberapa
program dan kegiatan penilaian seperti misalnya:
a. Pengembangan perangkat model-model penilaian pembelajaran
b. Implementasi model evaluasi pembelajaran: ulangan harian, ulangan tengah semester,
   ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dll
c. Pengembangan instrumen atau perangkat soal-soal untuk berbagai model evaluasi
d. Pengembangan pedoman-pedoman evaluasi sesuai dengan pedoman yang telah
   ditetapkan oleh pemerintah atau BSNP
e. Pengembangan lomba-lomba, uji coba, dan sejenisnya dalam upaya peningkatan
   standar nilai atau ketuntasan kompetensi


                                                                                     20
      f. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan penilaian dalam
         rangka pengembangan perangkat penilaian sampai dengan analisa dan pelaporan hasil
         belajar peserta didik, dan
      g. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan tes atau uji coba
         prestasi peserta didik secara periodik
      Target yang harus dicapai dalam aspek ini antara lain ditunjukkan oleh indikator-
      indikator:
      a. Terdapat perangkat penilaian berbagai ragam untuk semua mapel semua jenjang
          kelas/tingka
      b. Terselenggara berbagai model evaluasi: ulangan harian, ulangan tengah semester,
          ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dll
      c. Terdapat dokumen pengembangan bank soal, dan
      d. Terdapat berbagai macam lomba, uji coba, dan jenis lainnya untuk peningkatan
          prestasi peserta didik.

        Dari berbagai program pengembangan tersebut selanjutnya dapat dibuat kerangka
      kerja/program dan target yang diinginkan dengan berbagai strategi pelaksanaannya
      sebagai berikut:

                                                               Program Dan Hasil Yang Diharapkan
           Strategi




                                                                       Kependidikan

                                                                                      Prasarana dan
                        (Kurikulum)




                                                                                                      Pengelolaan



                                                                                                                        Pembiayaan
                                                                        Pendidik &




N
                                                   Kelulusan




                                                                                                                                     Penilaian



                                                                                                                                                     Lainnya
                                                                                         Sarana
                                      Proses




                                                                          Tnaga




o
                            Isi




1   Mengimplementa
                             •                 •               •            •                •                      •            •               •
    sikan MBS
2   Mengembangkan
    Inovasi                                    •               •            •                •                      •                            •
    Pembelajaran
3   Menciptakan
    Komunitas                •                 •               •            •                •                                   •
    Belajar
5   Mengembangkan
    Profesionalitas
    Pendidik      dan        •                                              •                •                      •            •               •
    Tenaga
    Kependidikan
5   Menggalang
    Partisipasi              •                 •                            •                •                      •            •               •
    Masyarakat




    KETERANGAN:


                                                                                                                                                         21
   Dengan strategi implementasi MBS di sekolah dapat dilaksanakan program-program
    yang relevan dengan pengembangan kurikulum atau kurikulum satuan pendidikan yang
    akan dilaksanakan, inovasi proses pembelajaran, pencapaian kompetensi lulusan yang
    makin meningkat, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan
    prasarana dan sarana, pengembangan pengelolaan pendidikan di sekolah, pencapaian
    pembiayaan pendidikan di sekolah yang proporsional, pengembangan sistem penilaian,
    dan program lain yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan
    sekolah/masyarakat.

   Dengan strategi pengembangan inovasi pembelajaran di sekolah dapat dilaksanakan
    program-program yang relevan dengan pengembangan dan penerapan berbagai model
    proses pembelajaran terutama penerapan CTL di sekolah, pengembangan pendidik dan
    tenaga kependidikan yang mampu menerapkan CTL, pengembangan prasarana dan sarana
    pendukung pelaksanaan CTL, pengembangan pengelolaan pendidikan di sekolah yang
    mengakomodasi pelaksanaan pembelajaran CTL, pengembangan sistem penilaian yang
    didasarkan atas penerapan pembelajaran CTL, dan program lain yang sesuai dengan
    kebutuhan serta kondisi lingkungan sekolah.

   Dengan strategi penciptaan komunitas belajar yang kondusif di sekolah dapat
    dilaksanakan program-program yang mengarah kepada budaya pengembangan kurikulum
    yang kontekstual oleh pendidik, budaya inovatif pendidik dalam pengembangan
    pendekatan proses pembelajaran yang kontekstual, pengembangan dan pengkondisian
    peserta didik yang mengarah kepada kompetisi untuk mencapai kompetensi yang tinggi,
    penciptaan budaya dan pengembangan kompetensi (profesionalitas, pedagogik,
    kepribadian, sosiologis) pendidik dan tenaga kependidikan, penciptaan peluang atau
    keslimaan dan pendayagunaan secara optimal prasarana dan sarana serta potensi sumber
    daya sekolah lainnya, penciptaan dan pengembangan pengelolaan sekolah yang
    kontekstual dengan kebutuhan sekolah serta penciptaan budaya entrepreneurship di
    lingkungan sekolah.

   Dengan strategi pengembangan perofesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan,
    dapat dilaksanakan program-program yang relevan seperti: peningkatan kemampuan
    pendidik dan tenaga kependidikan agar mampu mengembangkan kurikulum atau
    kurikulum satuan pendidikan, melakukan inovasi proses pembelajaran, mengembangkan
    prasarana dan sarana pendidikan, mengembangkan model/sistem pengelolaan pendidikan
    di sekolah,     mengembangkan usaha dan income generating di sekolah, dan
    mengembangkan sistem penilaian sesuai dengan tuntutan KBK.

   Dengan strategi penggalangan partisipasi masyarakat, dapat dilaksanakan program-
    program yang relevan seperti: peningkatan kerjasama, kemitraan, dan pengoptimasian
    potensi sumber daya masyarakat (stakeholder) dan atau komite sekolah untuk membantu
    mengembangkan kurikulum, proses pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan,
    sarpras, pengelolaan sekolah, pembiayaan pendidikan, dan bahkan dalam pelaksanaan
    pengembangan penilaian peserta didik.




                                                                                     22
D. Proses Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)

     Dalam penyusunan RPS harus menerapkan prinsip-prinsip: memperbaiki prestasi belajar
     siswa, membawa perubahan yang lebih baik (peningkatan/ pengembangan), sistematis,
     terarah, terpadu (saling terkait & sepadan), menyeluruh, tanggap terhadap perubahan,
     demand driven (berdasarkan kebutuhan), partisipasi, keterwakilan, transparansi, data
     driven, realistik sesuai dengan hasil analisis SWOT, dan mendasarkan pada hasil review
     dan evaluasi.

1.    Penyusunan dan Pelaksanaan RPS

     Faktor penting yang harus diperhatikan oleh setiap sekolah adalah konsistensi anatara
     perencanaan dengan pelaksanaan pengembangan sekolah. Perencanaan sekolah yang baik
     akan memberikan kontribusi keberhasilan yang besar dalam implementasinya.



      Desain                       Implementasi                                                  Evaluasi
       RPS                                  RPS                                                    RPS


                                                                                                Kesesuaian Hasil
      Cakupan Isi RPS               Kepatuhan Implementasi
                                                                                                dengan Desain RPS
      Kualitas RPS                  dengan Desain RPS




     Sedangkan perencanaan yang kurang baik akan memberikan dampak yang kurang baik
     pula terhadap impelemntasinya. Oleh karena itu dalam setiap membuat RPS, sekolah
     harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi seperti kondisi lingkungan
     strategis, kondisi sekolah saat ini, dan harapan masa datang.
     Alur berfikir dan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sekolah dapat
     dilihat pada gambar 2.
                                                       Gambar 2.
                                    Penyusunan dan Pelaksanaan Perencanaan Sekolah


                                                     Analisis Lingkungan
                                                          Strategis




                                Situasi Pendidikan      Kesenjangan        Situasi Pendidikan
                                     saat ini                               yang diharapkan



                                                     Rencana Strategis
                                                        (5 tahun)




                                                 Rencana Operasional
                                                      (1 tahun)



                                                        Pelaksanaan
                                                          Program


                                                        Monitoring &
                                                         Evaluasi




                                                                                                                    23
2.    Langkah-langkah Penyusunan RPS: Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana
      Operasional (Renop)

      Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa RPS berisi dua rencana pengembangan
      pendidikan ditinjau dari jangka waktunya, yaitu Rencana Strategis (Renstra) Sekolah
      dalam jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Operasional (Renop) Sekolah
      dalam jangka pendek (satu tahunan). Renstra menggambarkan suatu perencanaan
      pengembangan sekolah yang menggambarkan tentang program-program sekolah yang
      akan dilaksanakan dan dicapai selama kurun waktu lima tahun. Program-program
      tersebut lebih bersifat garis besar, baik menyangkut fisik maupun non fisik, yang
      semuanya mengacu kepada SNP. Sedangkan Renop merupakan bagian tak terpisahkan
      dari Renstra, dan lebih merupakan penjabaran operasional dari Renstra. Program-
      program dalam Renop lebih detail yang akan dilaksankan dan dicapai dalam satu tahun.
      Dengan demikian Renstra dibuat pada awal tahun untuk lima tahun mendatang,
      sedangkan Renop dibuat pada tahun pertama dari lima tahun yang akan dilaksanakan.
      Baik dalam Renstra maupun Renop semua sumber dana dan alokasi biaya sudah dapat
      diprediksi sebelumnya. Dalam hal program, baik Renstra maupun Renop harus
      memperhatikan kebutuhan sekolah, masyarakat serta sesuai dengan RPPP dan RPPN.

      Secara lebih rinci dalam pentahapan proses penyusunan RPS adalah sebagai berikut:

a. Langkah-langkah penyusunan Renstra dalam RPS:

     1) Melakukan analisis lingkungan strategis sekolah
        Dalam analisis ini pihak sekolah melakukan kajian tentang faktor-faktor eksternal
        sekolah, yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Berbagai faktor
        tersebut diantaranya adalah kondisi sosial masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat
        dan nasional, kondisi geografis lingkungan sekolah, kondisi demografis masyarakat
        sekitar, kondisi perpolitikan, kondisi keamanan lingkungan, perkembangan
        globaliasasi, perkembangan IPTEK, regulasi/kebijakan pemerintah pusat dan daerah,
        dan sebaginya. Hasil kajian ini dapat dipergunakan untuk menentukan visi sekolah.
     2) Melakukan analisis situasi pendidikan sekolah saat ini
        Adalah suatu analisis atau kajian yang dilakukan oleh sekolah untuk mengetahui
        semua unsur sekolah yang akan dan telah mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan
        dan hasil-hasilnya. Analisis ini lebih menitikberatkan kepada analisis situasi
        pendidikan jenjang SMP pada umumnya di sekitar sekolah yang bersangkutan. Aspek
        atau unsur-unsur sekolah yang secara internal dapat dikaji antara lain mengenai
        kondisi saat ini tentang: PBM, guru, kepala sekolah, tenaga TU, laboran, tenaga
        perpustakaan, fasilitas atau sarpras, media pengajaran, buku, peserta didik, kurikulum,
        manajemen sekolah, pembiayaan dan sumber dana sekolah, kelulusan, sistem
        penilaian/evaluasi, peran komite sekolah, dan sebaginya. Hasil kajian ini dapat
        dirumuskan dalam ”education profile” pada suatu daerah yang dapat dipergunakan
        untuk menentukan ”status” atau potret pendidikan di SMP saat ini. Hasil ini
        selanjutnya akan dibvandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan di masa lima
        tahun mendatang, sehingga dapat diketahui sejauhmana kesenjangan yang terjadi.
     3) Melakukan analisis situasi pendidikan sekolah yang diharapkan 5 tahun
        kedepan



                                                                                            24
   Sekolah melakukan suatu kajian atau penelaahan tentang cita-cita potret pendidikan di
   SMP yang ideal di masa datang (khususnya dalam lima tahun mendatang). Dalam
   analisis ini melibatkan semua stakeholder sekolah, khususnya mereka yang memiliki
   cara pandang yang visioner, sehingga dapat menentukan kondisi sekolah yang benar-
   benar ideal tetapi terukur, feasible, dan rasional. Diharapkan apa yang menjadi
   idealisme dalam lima tahun mendatang merupakan ”education profile yang ideal”,
   yaitu mampu mencapai SNP, yaitu tercapainya standar kurikulum sekolah, standar
   PBM, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar kelulusan, standar fasilitas,
   standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Hasil analisis ini
   selanjutnya akan dipergunakan untuk membandingkan dengan kondisi sekolah saat ini
   (poin 2).
4) Menentukan kesenjangan antara situasi pendidikan sekolah saat ini dan yang
   diharapkan 5 tahun kedepan
   Berdasarkan pada hasil analisis sekolah saat ini dan analisis kondisi sekolah yang
   idieal lima tahun mendatang (langkah 2 dan 3), maka selanjutnya sekolah dapat
   menentukan kesenjangan yang terjadi antara keduanya. Kesenjangan itulah merupakan
   sasaran yang harus dicapai atau diatasi, sehingga apa yang diharapkan sekolah secara
   ideal dapat dicapai. Dengan kata lain, kesenjangan tersebut merupakan selisih antara
   kondisi nyata sekarang dengan kondisi idealnya.
5) Merumuskan visi
   Visi adalah imajinasi moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan
   di masa datang. Imajinasi ke depan seperti itu akan selalu diwarnai oleh peluang
   dan tantangan yang diyakini akan terjadi di masa datang. Dalam menentukan visi
   tersebut, sekolah harus memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan.
   Berikut itu beberapa contoh perkembangan ke depan yang perlu diperhatikan,
   antara lain: (1) perkembangan iptek begitu cepat akan berpengaruh pada semua
   aspek kehidupan termasuk teknologi pendidikan, (2) era global akan menyebabkan
   lalu lintas tenaga kerja sangat mudah, sehingga akan banyak tenaga kerja asing di
   Indonesia, sebaliknya banyak tenaga kerja Indonesia di luar negeri (3) era
   informasi yang menyebabkan siswa dapat memperoleh informasi dari berbagai
   sumber sehingga guru dan sekolah bukan lagi satu-satunya sumber informasi, (5)
   era global tampaknya juga berpengaruh terhadap perilaku dan moral manusia,
   sehingga sekolah diharapkan berperan menanamkan akhlaq kepada siswa, (5)
   kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan yang baik bagi anaknya ternyata
   paralel dengan persaingan antar sekolah untuk menggaet anak yang pandai dengan
   orangtua yang penuh perhatian, sehingga sekolah yang mutunya jelek akan
   ditinggalkan mereka, (6) di era AFTA yang sebentar lagi dimulai bahasa Inggris
   akan sangat penting untuk sarana komunikasi di dunia kerja, (7) di era AFTA juga
   sangat mungkin terjadi pembukaan “cabang” sekolah luar negeri di kota besar di
   Indonesia, serta (8) masyarakat semakin faham bahwa pendidikan bukan hanya
   untuk hal-hal yang bersifat kognitif, sehingga prinsip multiple intelegence menjadi
   salah satu harapan, dan sebagainya.
   Namun demikian visi sekolah harus tetap berada dalam koridor kebijakan
   pendidikan nasional. Artinya visi suatu sekolah harus mengacu kepada kebijakan
   umum pendidian yang tekah ditetapkan secara nasional. Hal itu penting difahami
   untuk menghindari terjadinya kekeliruan bahwa sekolah “bebas” menentukan
   visinya dan tidak terkait dengan kebijakan pihak lain. Di samping itu visi sekolah
   juga harus mempertimbangkan potensi yang dimiliki sekolah dan harapan

                                                                                     25
   masyarakat di sekitar sekolah. Artinya jenis dan mutu layanan pendidikan seperti
   apa yang diharapkan oleh orangtua dan masyarakat sekitar sekolah. Juga harus
   dipertimbangkan apa potensi yang dimiliki sekolah untuk mewujudkan harapan
   tersebut. Visi pada umumnya dirumuskan dengan kalimat yang filosofis, bahkan
   seringkali mirip sebuah slogan. Sering pula dirumuskan dalam bentuk kalimat
   yang khas, mudah diingat dan terkait dengan istilah tertentu. Rumusan visi yang
   baik seharusnya memberikan isyarat:
   a.  Berorientasi ke masa depan, untuk jangka waktu yang lama.
   b.  Menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik, sesuai dengan
       norma dan harapan masyarakat.
   c. Mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai.
   d. Mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat dan
       komitmen warga.
   e. Mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan
       pengembangan sekolah ke arah yang lebih baik.
   f. Menjadi dasar perumusan misi dan tujuan sekolah.
   Sebagaimana disebut terdahulu, visi yang dirumuskan dengan kalimat filosofis
   perlu diberikan indikatornya. Misalnya, apa indikator sekolah yang “unggul dalam
   prestasi berdasarkan iman dan taqwa” tersebut. Indikator sebaiknya mencakup
   segala aspek pokok yang diimajinasikan. Visi dan disertai indikator tersebut
   hanyalah bahan banding dan hanya cocok dengan sekolah yang bersangkutan.
   Oleh karena itu sekolah lain dianjurkan merumuskan visinya sendiri, yang sesuai
   dengan kondisi sekolah masing-masing.
6) Merumuskan misi sekolah
   Misi adalah tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan
   penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan
   yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah
   bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan
   berbagai indikatornya. Rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang
   menunjukkan “tindakan” dan bukan kalimat yang menunjukkan “keadaan”
   sebagaimana pada rumusan visi. Dalam hal ini, satu indikator misi dapat
   dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Antara indikator visi dengan sumusan
   misi harus ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya secara jelas.
7) Merumuskan tujuan sekolah selama lima (5) tahun ke depan
   Bertolak dari visi dan misi yang telah dikembangkan oleh sekolah, dan
   berdasarkan tujuan baku SMP yang tertera dalam Undang-Undang tentang Sistem
   Pendidikan Nasional maupun Peraturan Pemerintah sebagai pedoman
   pelaksanaannya, selanjutnya sekolah merumuskan tujuan jangka menengah (5
   tahun). Jika visi, misi dan tujuan baku terkait dengan jangka panjang, maka tujuan
   5 tahun dikaitkan dengan jangka menengah. Dengan demikian tujuan jangka
   menengah (5 tahun) pada dasarnya merupakan tahapan atau langkah untuk
   mewujudkan visi, misi dan tujuan baku SMP yang telah ditetapkan. Isi tujuan
   jangka menengah ini masih bersifat global dan komprehensif, baik isi yang
   mengarah pada pencapaian standar isi, proses, sarana, kelulusan, pengelolaan,
   pembiayaan, pendidik, maupun penilaian karena untuk kepentingan jangka
   menengah (5 tahun). Masing-masing aspek yang dikembangkan dalam tujuan



                                                                                  26
   jangka menengah (5           tahun)   masih    dirumuskan     secara    umum,     belum
   spesifik/operasional.
8) Merumuskan program-program strategis untuk mencapai tujuan jangka
    menengah (5 tahun)
    Rumusan yang dibuat oleh sekolah tentang program-program 5 tahunan ini bersifat
    strategis. Artinya, masih bersifat yang utama, pokok, urgen, dan komprehensif.
    Program strategis ini harus sesuai dengan rumusan tujuan 5 tahunan yang telah
    ditetapkan. Dengan kata lain, program yang dirumuskan merupakan penjabaran isi
    dari tujuan yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun. Program di sini belum
    operasional, hanya garis besarnya saja. Untuk selanjutnya program ini akan dijabarkan
    lebih kongkret dan terukur secara operasional nanti ke program dalam Rencana
    Operasional (Renop).
9) Menentukan strategi pelaksanaan
    Setelah program dirumuskan, selanjutnya adalah menetukan strategi apa yang harus
    dijalankan untuk melaksanakan program tersebut secara efisien, efektif, jitu, dan tepat.
    Karakteristik strategi adalah yang sesuai dengan tuntutan program. Strategi yang salah
    akan menyebabkan tidak tercapainya program, demikian pula sebaliknya. Misalnya
    untuk pencapaian program pengembangan standar kurikulum dimungkinkan berbeda
    strateginya dengan strategi untuk mencapai standar prasarana atau fasilitas pendidikan.
    Oleh karena itu dalam perumusan strategi ini harus mempertimbangkan keterlibatan
    pihak lain terkait dan kemampuan sekolah itu sendiri.
10) Menentukan milestone (output apa dan kapan dicapainya)
    Berdasarkan pada tujuan, program dan strategi pencapaiannya di atas, maka
    selanjutnya dapat dirumuskan tentang apa-apa saja yang akan dihasilkan (sebagai
    output), baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif dan dalam waktu kapan akan
    dicapai (satu tahun, dua tahun atau 10 tahun, dst). Misalnya dari program pencapaian
    SNP tentang standar sarana dan prasarana pendidikan, bentuk hasil yang akan
    dicapai sarana pendidikan apa saja dalam jangka lima tahun bisa terwujud. Demikian
    pula untuk hasil-hasil yang akan dicapai dari SNP lainnya.
11) Menentukan rencana biaya (alokasi dana)
    Selanjutnya sekolah merencanakan alokasi anggaran biaya untuk kepentingan lima
    tahun. Rencana biaya tersebut dapat dirumuskan per tahunnya, sehingga dalam waktu
    lima tahun akan diketahui jumlah biaya yang diperlukan dan dari sumber biaya mana
    saja. Untuk membantu keakuratan dalam rancangan biaya pertahunnya, maka rencana
    biaya untuk tahun pertama dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan biaya
    di tahun kedua, ketiga, dan kelima. Ada kemungkinan suatu program biayanya makin
    lama makin berkurang karena telah terpenuhi sebelumnya, atau sebaliknya, suatu
    program makin lama makin banyak biayanya. Dan dalam batas waktu atau tahun
    tertentu baru menyusut besarnya biaya. Semua ini sangat tergantung dari kemampuan
    sekolah dan daerah masing-masing.
    Dalam membuat rencana anggaran ini dari setiap besarnya alokasi dana harus
    dimasukkan asal semua sumber dana, misalnya dana dari rutin atau daerah, dari pusat,
    dari komite sekolah, atau dari seumber dana lainnya. Tidak menutup kemungkinan
    dari sumber dana lain yang saat menyusun belum tahu asal muasalnya. Oleh karena itu
    penting bagi setiap sekolah untuk mengetahui RPPK, RPPP, dan RPPN, sehingga
    perkiraan sumber dana dapat diprediksi dengan tepat. Karena Renstra sifatnya global,
    maka seandainya terjadi perubahan besarnya biaya dan asal sumber dana juga tidak
    masalah. Perubahan tersebut akan nampak ketika sekolah menyusun Renop pada tahun

                                                                                         27
        kedua, ketiga, dan kelima. Sebab Renstra hanya dibuat sekali saat awal tahun pertama
        saja atau dengan kata lain Renstra tidak boleh tiap tahun berubah, yang baru adalah
        Renopnya.
        Dengan penyusunan rencana anggaran yang baik dalam Renstra ini, akan sangat
        membantu sekolah dalam merumuskan strategi ke depan khususnya dalam pencapaian
        anggaran pendidikan (RAPBS).
    12) Membuat rencana pemantauan dan evaluasi
        Sekolah merumuskan tentang rencana supervisi, monitoring internal, dan evaluasi
        internal sekolahnya oleh kepala sekolah dan tim yang dibentuk sekolah. Harus
        dirumuskan rencana supervisi yang akan dilakukan sekolah ke semua unsur sekolah,
        dirumuskan monitoring tiap kegiatan sekolah oleh tim, dan harus dirumuskan evaluasi
        kinerja sekolah oleh tim. Oleh siapa dan kapan dilaksanakan harus dirumuskan secara
        jelas selama kurun waktu lima tahun. Dengan demikian, sekolah dapat memperbaiki
        kelemahan proses dan dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan tujuan. Pada
        akhirnya sekolah akan mengetahui kapan suatu target SNP akan dicapai dengan pasti.
        Tanpa adanya langkah ini sekolah akan cenderung berjalan tanpa ada kejelasan dan
        kepastian. Pemantauan pihak luar dilakukan kepada sekolah bukan ditentukan oleh
        sekolah. Yang paling utama justru sekolah juga harus melakukan pemantauan dan
        supervisi sendiri untuk mengetahui posisi sekolahnya.
    Demikian langkah-langkah dalam proses penyusunan Renstra, untuk selanjutnya
berdasarkan Renstra tersebut kemudian disusun Rencana Operasional Tahunan. Contoh
format Renstra dapat dilihat pada lampiran. Secara skematis, penyusunan Renstra dapat
dilihat pada gambar 3.


   Lingkungan
    Strategis



   Kondisi saat
      ini

                             Misi 1     Tujuan 1      Program 1         Strategi Pelaksanaan
   Kesenjangan
     kondisi

                             Misi 2     Tujuan 2      Program 2
   Harapan 5 th    VISI                                                    Rencana Biaya
       yad
                             Misi n     Tujuan n      Program n
   Lingkungan                                                         Tonggak-tonggak Kunci
    Strategis                                                         Keberhasilan (milestone)


                                                                       Monitoring & Evaluasi




                                  Gambar 3
      Langkah-langkah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Lima (5) Tahun
                  Dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)


                                                                                               28
b. Langkah-langkah Penyusunan Renop dalam RPS:

  Renop disusun berdasarkan Renstra, dan tidak boleh menyimpang dari Renstra. Sehingga
  antara Renstra dan Renop harus terkait dan ada benang merahnya. Renstra dan Renop
  inilah yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan
  evaluasi, pembinaan, dan pembimbingan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan
  sekolah. Adapun langkah-langkah penyusunan Renop adalah sebagai berikut:
  1) Melakukan analisis lingkungan operasional sekolah
  2) Melakukan analisis pendidikan sekolah saat ini
  3) Melakukan analisis pendidikan sekolah 1 tahun kedepan (yang diharapkan)
  4) Merumuskan kesenjangan antara pendidikan sekolah saat ini dan satu (1) tahun
      kedepan
  5) Merumuskan tujuan tahunan/tujuan jangka pendek (sasaran)
  6) Mengidentifikasi urusan-urusan sekolah yang perlu dilibatkan untuk mencapai setiap
      sasaran dan yang masih perlu diteliti tingkat kesiapannya
  7) Melakukan analisis SWOT (mengenali tingkat kesiapan masing-masing urusan
      sekolah melalui analisis SWOT)
  8) Menyusun langkah-langkah pemecahan persoalan, yaitu mengubah ketidaksiapan
      menjadi kesiapan urusan sekolah.
  9) Menyusun rencana program sekolah
  10) Menentukan milestone (output apa & kapan dicapai)
  11) Menyusun rencana biaya (besar dana, alokasi, sumber dana)
  12) Menyusun rencana pelaksanaan program
  13) Menyusun rencana pemantauan dan evaluasi
  14) Membuat jadwal pelaksanaan program
  15) Menentukan penanggungjawab program/kegiatan

  Adapun yang menjadi ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan ketika menyusun
  Renop sekolah adalah:
  1) Menggunakan strategi analisis swot
  2) Analisis swot dilakukan setiap tahun
  3) Renop merupakan pemjabaran dari renstra
  4) Program yang direncanakan lebih operasional
  5) Ada benang merah antara tujuan lima tahunan dan sasaran (tujuan) satu tahunan
  6) Rencana dan program sekolah harus memperhatikan hasil analisis SWOT
  7) Penulisan Renop juga mengacu pada buku MBS-2

  Secara skematis dalam menyusun Renop sekolah dapat dilihat pada gambar 5.




                                                                                     29
                                                      Identifikasi fungsi-
            situasi
                                                         fungsi untuk
         operasional                                  mencapai sasaran
         lingkungan
           sekolah
                                      Sasaran 1
                                      Sasaran 2                                      Analisis
                                      Sasaran 3                                  SWOT setiap
      Kondisi yang ideal              ………..                                        fungsi dan
       diharapkan satu                ………..                                     faktor-faktornya
        thn ke depan


  Kesenjangan atau                                 Alternatif langkah-langkah
  gap antara kondisi                                 pemecahan persoalan
  sekolah sekarang
 dengan idealnya satu
     thn kedepan


                                                    Rencana, program dan
                                                       anggaran untuk
       Kondisi sekolah                                 masing-masing
        saat ini (saat                                    sasaran
         sekarang)




                                                     Merencanakan supervisi
           situasi                                        dan monev
        operasional
        lingkungan
          sekolah
                                                       Menentukan jadwal
                                                           kegiatan



                                                          Menentukan
                                                        penanggungjawab




                                Gambar 5
Langkah-langkah Penyusunan Rencana Operasional (Renop) Sekolah Satu Tahunan
                Dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)

 Secara lebih rinci penyusunan Renop tersebut adalah sebagai berikut:

 1) Melakukan analisis lingkungan operasional sekolah
 Langkah ini pada prinsipnya adalah sama dengan analisis lingkungan strategis di atas.
 Perbedaannya adalah untuk analisis ini lebih menitikberatkan kepada lingkungan
 sekolah saja yang cakupannya lebih sempit dan berpengaruh langsung kepada
 operasional sekolah. Yaitu menganalisis terhadap kebutuhan masyarakat/daerah
 setlima, potensi daerah, potensi sekolah, potensi masyarakat sekitar, potensi geografis
 sekitar sekolah, potensi ekonomi masyarakat sekitar sekolah, dan potensi lainnya.
 Termasuk di dalamnya juga tentang regulasi atau kebijakan daerah dan peta
 perpolitikan daerah setlima. Hasil kajian ini (baik yang bersifat kuantitas maupun
 kualitas) dapat dipergunakan untuk membantu melakukan analisis pendidikan yang
 ada di sekolah saat sekarang ini.




                                                                                                   30
2) Melakukan analisis pendidikan sekolah saat ini
Adalah suatu analisis atau kajian yang dilakukan oleh sekolah untuk mengetahui semua
unsur internal sekolah yang akan dan telah mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan
dan hasil-hasilnya. Analisis ini lebih menitikberatkan kepada analisis situasi pendidikan di
sekolah yang bersangkutan. Aspek atau unsur-unsur sekolah yang secara internal dapat
dikaji antara lain mengenai kondisi saat ini tentang: PBM, guru, kepala sekolah, tenaga
TU, laboran, tenaga perpustakaan, fasilitas atau sarpras, media pengajaran, buku, peserta
didik, kurikulum, manajemen sekolah, pembiayaan dan sumber dana sekolah, kelulusan,
sistem penilaian/evaluasi, peran komite sekolah, dan sebaginya. Hasil kajian ini dapat
dirumuskan dalam ”school profile” sekolahnya yang dapat dipergunakan untuk
menentukan ”status” atau potret sekolah saat ini. Hasil ini selanjutnya akan
dibandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan di masa satu tahun mendatang,
sehingga dapat diketahui sejauhmana kesenjangan yang terjadi.
3) Melakukan analisis pendidikan sekolah satu (1) tahun kedepan (yang
    diharapkan)
Pada dasarnya analisis ini sama dengan yang dilakukan untuk analisis sebelumnya di
renstra, bedanya disini untuk jangka waktu satu tahun. Sekolah melakukan suatu kajian
atau penelaahan tentang cita-cita potret sekolah yang ideal di masa datang (khususnya
dalam satu tahun mendatang). Dalam analisis ini melibatkan semua stakeholder sekolah,
khususnya mereka yang memiliki cara pandang yang visioner, sehingga dapat menentukan
kondisi sekolah yang benar-benar ideal tetapi terukur, feasible, dan rasional. Diharapkan
apa yang menjadi idealisme dalam satu tahun mendatang merupakan ”school profile yang
ideal”, yaitu mampu mencapai SNP, yaitu tercapainya standar kurikulum sekolah, standar
PBM, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar kelulusan, standar fasilitas,
standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Hasil analisis ini
selanjutnya akan dipergunakan untuk membandingkan dengan kondisi sekolah saat ini
(poin 2).
4) Menentukan kesenjangan antara situasi sekolah saat ini dan yang diharapkan
    satu (1) tahun kedepan
Dalam menentukan kesenjangan ini pada dasarnya sama ketika menyusun renstra.
Berdasarkan pada hasil analisis sekolah saat ini dan analisis kondisi sekolah yang idieal
satu tahun mendatang (langkah 2 dan 3), maka selanjutnya sekolah dapat menentukan
kesenjangan yang terjadi antara keduanya. Kesenjangan itulah merupakan sasaran yang
harus dicapai atau diatasi dalam waktu satu tahun, sehingga apa yang diharapkan sekolah
secara ideal dapat dicapai. Dengan kata lain, kesenjangan tersebut merupakan selisih
antara kondisi nyata sekarang dengan kondisi idealnya satu tahun ke depan. Khususnya
kesenjangan tentang aspek-aspek dalam SNP, yaitu standar kurikulum sekolah, standar
PBM, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar kelulusan, standar fasilitas,
standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
5) Merumuskan tujuan sekolah selaman satu (1) tahun ke depan (disebut juga
    dengan sasaran atau tujuan situasional satu tahun)
Sekolah menentukan atau merumuskan sasaran atau tujuan jangka pendek satu
tahunan. Rumusan tujuan satu tahunan ini merupakan penjabaran lebih rinci,
operasional, dan terukur dari tujuan lima tahunan dalam renstra. Oleh karena itu,
tujuan disini tidak boleh berbeda atau menyimpang dari tujuan lima tahunan. Dalam
perumusannya harus mengandung aspek ABCD (audience, behaviour, condition, dan
degree). Secara substansi tujuan tersebut lebih mentitikberakan kepada tujuan
pencapaian SNP, yaitu pada pencapaian standar isi, proses, sarana, kelulusan atau


                                                                                         31
   prestasi sekolah (akademik dan non akademik), pengelolaan, pembiayaan, pendidik,
   dan penilaian. Masing-masing aspek yang dikembangkan dalam tiap tujuan
   dirumuskan harus operasional.
   Tujuan satu tahun merupakan penjabaran dari tujuan sekolah yang telah dirumuskan
   berdasarkan pada kesenjangan/selisih/gap yang terjadi antara kondisi sekolah saat ini
   dengan tujuan sekolah untuk satu tahun ke depan. Berdasarkan pada tantangan nyata
   tersebut, selanjutnya dirumuskan sasaran mutu yang akan dicapai oleh sekolah.
   Sasaran harus menggambarkan mutu dan kuantitas yang ingin dicapai dan terukur
   agar mudah melakukan evaluasi keberhasilannya. Meskipun sasaran dirumuskan
   berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi oleh sekolah, namun perumusan sasaran
   tersebut harus tetap mengacu pada visi, misi, dan tujuan sekolah. Untuk itu setiap
   sekolah harus memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah sebelum merumuskan
   sasarannya.
6) Mengidentifikasi Fungsi-fungsi atau urusan-urusan sekolah untuk dikaji tingkat
   kesiapannya
   Setelah sasaran atau tujuan tahunan ditentukan, selanjutnya dilakukan identifikasi
   fungsi-fungsi atau urusan-urusan sekolah yang diperlukan untuk mencapai sasaran
   tersebut. Langkah ini harus dilakukan sebagai persiapan dalam melakukan analisis
   SWOT. Fungsi-fungsi yang dimaksud, misalnya untuk meningkatkan pencapaian
   ketuntasan kompetensi lulusan adalah fungsi proses belajar mengajar (PBM) dan
   pendukung PBM, seperti: ketenagaan, kesiswaan, kurikulum, perencanaan
   instruksional, sarana dan prasarana, serta hubungan sekolah dan masyarakat. Selain
   itu terdapat pula fungsi-fungsi yang tidak terkait langsung dengan proses belajar
   mengajar, diantaranya pengelolaan keuangan dan pengembangan iklim akademik
   sekolah.
   Apabila sekolah keliru dalam menetapkan fungsi-fungsi tersebut atau fungsi tidak
   sesuai dengan sasarannya, maka dapat dipastikan hasil analisis akan menyimpang dan
   tidak berguna untuk memecahkan persoalan. Untuk itu, diperlukan kecermatan dan
   kehati-hatian dalam menentukan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai
   sasaran yang ditentukan. Agar lebih mudah, dalam identifikasi fungsi dibedakan
   fungsi-fungsi pokok yang berbentuk proses, misalnya KBM, latihan, pertandingan,
   dan sebagainya serta fungsi-fungsi yang berbentuk pendukung, yang berbentuk input
   misalnya ketenagaan, sarana-prasarana, anggaran, dan sebagainya. Pada setiap fungsi
   ditentukan pula faktor-faktornya, baik faktor yang tergolong internal maupun
   eksternal agar setiap fungsi memiliki batasan yang jelas dan memudahkan saat
   melakukan analisis.
   Setelah fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran telah diidentifikasi,
   maka langkah berikutnya adalah menentukan tingkat kesiapan masing-masing fungsi
   beserta faktor-faktornya melalui analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity,
   and Threat).
7) Melakukan Analisis SWOT
   Analisis SWOT dilakukan dengan maksud untuk mengenali tingkat kesiapan setiap
   fungsi dari keseluruhan fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah
   ditetapkan. Oleh karena tingkat kesiapan fungsi ditentukan oleh tingkat kesiapan
   masing-masing faktor yang terlibat pada setiap fungsi, maka analisis SWOT


                                                                                     32
dilakukan terhadap keseluruhan faktor dalam setiap fungsi tersebut, baik faktor
internal maupun eksternal.

       Dalam melakukan analisis terhadap fungsi dan faktor-faktornya, maka berlaku
       ketentuan berikut: Untuk tingkat kesiapan yang memadai, artinya, minimal
       memenuhi kriteria kesiapan yang diperlukan untuk mencapai sasaran,
       dinyatakan sebagai kekuatan bagi faktor internal atau peluang bagi faktor
       eksternal. Sedangkan tingkat kesiapan yang kurang memadai, artinya, tidak
       memenuhi kriteria kesiapan minimal, dinyatakan sebagai kelemahan bagi
       faktor internal atau ancaman bagi faktor eksternal.
       Untuk menentukan kriteria kesiapan, diperlukan kecermatan, kehati-hatian,
       pengetehuan, dan pengalaman yang cukup agar dapat diperoleh ukuran
       kesiapan yang tepat.

Kelemahan atau ancaman yang dinyatakan pada faktor internal dan faktor eksternal
yang memiliki tingkat kesiapan kurang memadai, disebut persoalan. Selama masih
adanya fungsi yang tidak siap atau masih ada persoalan, maka sasaran yang telah
ditetapkan diduga tidak akan dapat tercapai. Oleh karena itu, agar sasaran dapat
tercapai, perlu dilakukan tindakan-tindakan untuk mengubah fungsi tidak siap
menjadi siap. Tindakan yang dimaksud disebut langkah-langkah pemecahan
persoalan, yang pada hakekatnya merupakan tindakan mengatasi kelemahan atau
ancaman agar menjadi kekuatan atau peluang.

       Setelah diketahui tingkat kesiapan faktor melalui analisis SWOT, langkah
       selanjutnya adalah memilih alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan,
       yakni tindakan yang diperlukan untuk mengubah fungsi yang tidak siap
       menjadi fungsi yang siap dan mengoptimalkan fungsi yang dinyatakan siap.

Oleh karena kondisi dan potensi sekolah berbeda-beda antara satu dengan lainnya,
maka alternatif langkah-langkah pemecahan persoalannya pun dapat berbeda,
disesuaikan dengan kesiapan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya di sekolah
tersebut. Dengan kata lain, sangat dimungkinkan suatu sekolah mempunyai langkah
pemecahan yang berbeda dengan sekolah lain untuk mengatasi persoalan yang
sama. Oleh karena itu dalam analisis SWOT harus dilakukan pada SETIAP
SASARAN. Format analisis SWOT dapat dilihat pada Tabel 1.

8) Merumuskan dan Mengidentifikasi Alternatif Langkah-langkah Pemecahan
    Persoalan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan untuk sasaran pertama, maka dapat
diidentifikasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi oleh sekolah pada hampir
semua fungsi yang diberikan. Pada fungsi PBM yang menjadi kelemahan adalah
siswa kurang disiplin, guru kurang mampu memberdayakan siswa dan umumnya tidak
banyak variasi dalam memberikan bahan pelajaran di kelas serta waktu yang
digunakan kurang efektif. Sedangkan yang menjadi ancaman adalah kurang siapnya
siswa dalam menerima pelajaran, terutama pada pagi dan siang hari menjelang
pulang. Disamping itu, suasana lingkungan sekolah yang kurang kondusif dan ramai
karena berdekatan dengan pusat keramaian kota.



                                                                               33
Selanjutnya untuk mengatasi kelemahan atau ancaman tersebut, sekolah mencari
alternatif alternatif langkah-langkah memecahkan persoalan. Dengan kata lain,
alternative pemecahan masalah pada dasarnya merupakan cara mengatasi fungsi yang
belum memenuhi kesiapan.




                                                                             34
                        Tabel 1. Contoh Format Analisis SWOT


                            ANALISIS ‘ SWOT ’
      Urusan &             Kriteria    Kondisi      Tingkat Kesiapan Faktor
      Faktornya            Kesiapan     Nyata         Siap         Tidak Siap
A. Kurikulum
  1. Faktor Internal
     a. ………….             a. ………….    a. ……….       Kekuatan       Kelemahan
     b. ………….             b. ………….    b. ……….       (Strength)     (Weakness)
     c. ………….             c. ………….    c. ……….
  2. Faktor Eksternal
     a. ………….
                          a. ………….     a. ……….       Peluang        Ancaman
     b. ………….
                          b. ………….     b. ……….     (Opportunity)    (Threat)
     c. ………….
                          c. ………….     c. ……….

B. Ketenagaan
  1. Faktor Internal
     a. ………….             a. ………….    a. ……….       Kekuatan       Kelemahan
     b. ………….             b. ………….    b. ……….       (Strength)     (Weakness)
     c. ………….             c. ………….    c. ……….
  2. Faktor Eksternal
     a. ………….             a. ………….     a. ……….       Peluang        Ancaman
     b. ………….             b. ………….     b. ……….     (Opportunity)    (Threat)
     c. ………….             c. ………….     c. ……….

C. Dan seterusnya




 9) Menyusun Rencana Program
 Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa untuk memecahkan persoalan yang
 sama, masing-masing sekolah dapat menentukan alternatif pemecahan persoalan yang
 berbeda-beda sesuai potensi yang dimiliki sekolah dan memilih alternatif yang paling
 menguntungkan serta efisien bagi sekolah. Berdasarkan pada beberapa alternatif
 pemecahan persoalan yang dihasilkan dari analisis SWOT tersebut, sekolah ‘X’
 selanjutnya menyusun program sesuai dengan kemampuan sekolah. Sekolah yang
 sukses adalah sekolah yang mampu melaksanakan alternative pemecahan masalah
 dengan inovatif maksimal dan biaya minimal.
 Dari alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan yang ada, Kepala sekolah
 sekolah bersama-sama dengan unsur Komite Sekolah, menyusun dan merealisasikan
 rencana dan program-programnya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
 Rencana yang dibuat harus menjelaskan secara detail dan lugas tentang aspek-aspek
 yang ingin dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, siapa yang harus melaksanakan,
 kapan dan dimana dilaksanakan, dan berapa biaya yang diperlukan. Hal itu juga
 diperlukan untuk memudahkan sekolah dalam menjelaskan dan memperoleh
 dukungan dari pemerintah maupun orangtua peserta didik, baik secara moral maupun
 finansial.



                                                                                  35
10) Menentukan tonggak-tonggak kunci keberhasilan (milestone)
Berdasarkan pada tujuan atau sasaran satu tahunan dan program di atas, maka selanjutnya
dapat dirumuskan tentang apa-apa saja yang akan dihasilkan (sebagai output), baik yang
bersifat kuantitatif maupun kualitatif dan dalam waktu kapan akan dicapai dalam waktu
satu tahun. Misalnya dari program pencapaian SNP tentang standar sarana dan
prasarana pendidikan, bentuk hasil yang akan dicapai sarana pendidikan apa saja dalam
jangka satu tahun bisa terwujud. Misalnya dalam lima tahun akan mencapai standar sarana
pendidikan 100%, maka pada tahun pertama ini akan dicapai 25%-nya. Demikian pula
untuk hasil-hasil yang akan dicapai dari program-program lainnya.
11) Menyusun rencana biaya (besar dana, alokasi, sumber dana)
Selanjutnya sekolah merencanakan alokasi anggaran biaya untuk kepentingan satu tahun.
Dalam membuat rencana anggaran ini dari setiap besarnya alokasi dana harus dimasukkan
asal semua sumber dana, misalnya dana dari rutin atau daerah, dari pusat, dari komite
sekolah, atau dari seumber dana lainnya. Untuk memastikan bahwa dana yang diperlukan
benar-benar keluar (terpenuhi), maka setiap sekolah perlu memahami dan mengetahui
tentang RPPK, RPPP, dan RPPN, sehingga perkiraan sumber dana dapat diprediksi
dengan tepat.
Penyusunan rencana anggaran ini dituangkan ke dalam Rencana Anggaran dan Belanja
Sekolah (RAPBS). Dalam penyusunannya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari
masing-masing penyandang dana. Sangat dimungkinkan suatu program dibiayai dengan
subsidi silang dari berbagai pos atau sumber dana. Program-program yang memerlukan
bantuan dari pusat harus dialokasikan sumber dana dari pusat dengan sharing dari sekolah
dan komite sekolah atau bahkan daerah. Misalnya untuk pembangunan ruang kelas baru,
laboratorium baru, gedung perpustakaan, dan sebagainya. Sedangkan yang berupa
program rehab besar dana lebih diprioritaskan dari propinsi. Sedangkan untuk program
yang lebih operasional bisa dari dana blockgrant atau lainnya yang bersifat lebih luwes.
Pada era otonomi daerah ini, maka sekolah dan daerah memiliki kewajiban yang lebih
besar dalam hal pemenuhan unit cost pendidikan anak/siswa. Dalam penyusunan anggaran
di RAPBS, maka setiap program atau kegiatan harus nampak jelas, terukur, dan rinci
untuk memudahkan dalam menentukan besarnya dana yang diperlukan.
12) Menyusun rencana pelaksanaan program
Perumusan atau penyusunan rencana pelaksanaan program ini lebih mengarah kepada
kiat, cara, teknik, dan atau strategi yang jitu, efisien, efektif, dan feasibel untuk
dilaksanakan. Cara di sini harus disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai pada
program tersebut. Beberapa cara yang bisa ditempuh misalnya dengan pelatihan atau
workshop, seminar, lokakarya, temu alumni, kunjungan, in house training, matrikulasi,
remedial, pengayaan, pendampingan, bimbingan teknis rutin, dan sebagainya. Dalam
perencanaan pelaksanaan harus mempertimbangkan alokasi waktu, ketersediaan dana,
SDM, fasilitas, dan sebagainya.
13) Menyusun rencana pemantauan dan evaluasi
Perumusan di sini pada dasarnya sama dan mengacu kepada renstra khususnya tentang
rencana supervisi klinis, monitoring, dan evaluasi di sekolah. Sekolah merumuskan
tentang rencana supervisi, monitoring internal, dan evaluasi internal sekolahnya oleh
kepala sekolah dan tim yang dibentuk sekolah. Harus dirumuskan rencana supervisi yang
akan dilakukan sekolah ke semua unsur sekolah, dirumuskan monitoring tiap kegiatan
sekolah oleh tim, dan harus dirumuskan evaluasi kinerja sekolah oleh tim. Oleh siapa dan
kapan dilaksanakan harus dirumuskan secara jelas selama kurun waktu satu tahun.
Dengan demikian, sekolah dapat memperbaiki kelemahan proses dan dapat mengetahui


                                                                                     36
keberhasilan atau kegagalan tujuan dalam kurun waktu satu tahun tersebut. Pada akhirnya
sekolah akan mengetahui program apa yang dapat dicapai dan kapan suatu target SNP
akan dicapai dengan pasti. Tanpa adanya langkah ini sekolah akan cenderung berjalan
tanpa ada kejelasan dan kepastian. Pemantauan pihak luar dilakukan kepada sekolah
bukan ditentukan oleh sekolah. Yang paling utama justru sekolah juga harus melakukan
pemantauan dan supervisi sendiri untuk mengetahui posisi sekolahnya. Lebih daripada itu,
sekolah akan memiliki daya tawar dengan pihak lain ketika berkepentingan untuk
meningkatkan kemajuan sekolah.
14) Membuat jadwal pelaksanaan program
Apabila program-program telah disusun dengan baik dan pasti, selanjutnya sekolah
merencanakan alokasi waktu per mingguan atau bulanan atau triwulanan dan seterusnya
sesuai dengan karakteristik program yang bersangkutan. Fungsi utama dengan adanya
penjadwalan ini adalah untuk pegangan bagi para pelaksana program dan sekaligus
mengontrol pelaksanaan tersebut.
15) Menentukan penanggungjawab program/kegiatan
Sekolah akhirnya harus menentukan siapa penanggungjawab suatu kegiatan/program,
kelompok program dan atau keseluruhan program. Dengan SK Kepala Sekolah, maka bagi
tiap orang atau kelompok orang dapat menjadi penanggung jawab atau anggota pelaksana
program/kegiatan. Pertimbangan utamanya adalah profesionalitas, kesesuaian,
kewenangan, kemampuan, kesediaan, dan keslimaan yang ada. Azas proporsionalitas bisa
dipertimbangkan kemudian. Keterlibatan pihak luar, seperti komite sekolah, tokoh
masyarakat, dan sebagainya dapat dilibatkan sesuai dengan kepentingannya. Pada
prinsipnya Renop ini harus diketahui, disetujui, dan disyahkan oleh berbagai pihak terkait
(Sekolah, Komite Sekolah, Dinas Pendidikan Daerah).




                                                                                       37
                                         BAB IV
                                        PENUTUP


     Pedoman penyusunan RPS ini dikembangkan sebagai model minimal untuk bisa
dikembangkan lebih jauh tanpa mengurangi aspek-aspek yang ada. Pedoman penyusunan ini
dipergunakan oleh semua sekolah (SMP) dalam rangka menyelenggarakan pendidikan, baik
sekolah dalam kelompok rintisan, potensial maupun nasional. Pedoman ini juga dapat
dipergunakan oleh sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Propinsi dalam upaya
pencapaian pendidikan yang efisien, efektif, relevan, dan merata.

      Isi utama yang harus dikembangkan dalam RPS tiap sekolah adalah semua aspek yang
mengarah kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana diamanatkan dalam
UUSPN maupun PP Nomor 19 Tahun 2005. Diharapkan ke depan semua sekolah tidak ada
lagi yang masuk kelompok rintisan dan potensial, tetapi menjadi sekolah berstandar nasional.
Bahkan diharapkan semua sekolah menjadi sekolah yang memenuhi SNP.

     Untuk itu diharapkan adanya masukan yang konstruktif terhadap pedoman ini demi
perbaikan dan penyempurnaan sehingga dapat dipakai oleh semua pihak yang terkait seperti
Komite Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Propinsi.




                                                                                         38

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:650
posted:2/19/2012
language:
pages:39
Description: rencana pengembangan sekolah
About visit our website and click on the image on the web is to assist the cost of children in our area to continue their education. Your help would be greatly appreciated and may God richly by. sharing of knowledge is something noble and blessed God.