peraturan kepegawaian yayasan daruttaqwa by onno95

VIEWS: 434 PAGES: 14

									                                    KEPUTUSAN
                KETUA YAYASAN DARUT TAQWA INSAN KAMIL MAJALENGKA
                           Nomor: ____/SK/YDTIK/VII/2011

                                    TENTANG:
                             PERATURAN KEPEGAWAIAN
                   YAYASAN DARUT TAQWA INSAN KAMIL MAJALENGKA

               KETUA YAYASAN DARUT TAQWA INSAN KAMIL MAJALENGKA,

Menimbang      :   1. Bahwa Sumber Daya Manusia memegang peranan yang sangat penting
                      dalam pengelolaan suatu Lembaga.
                   2. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan pegawai, diperlukan
                      pengelolaan kepegawaian untuk meningkatkan kualitas pegawai dan
                      peran sertanya dalam pengelolaan yayasan serta untuk meningkatkan
                      perlindungan pegawai dan keluarganya sesuai dengan harkat dan
                      martabat kemanusiaan;
                   3. bahwa perlindungan terhadap pegawai dimaksudkan untuk menjamin
                      hak hak dasar pegawai dan menjamin kesamaan kesempatan serta
                      perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan
                      kesejahteraan pegawai dan keluarganya dengan tetap memperhatikan
                      perkembangan dan kemajuan yayasan;
                   4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir 1,
                      2, dan 3 perlu membentuk peraturan tentang kepegawaian
Mengingat      :   Anggaran Dasar Yayasan Pasal 19 ayat 1 Tentang Pelaksana Kegiatan

                                     MEMUTUSKAN:

Menetapkan     :   PERATURAN KEPEGAWAIAN YAYASAN DARUT TAQWA INSAN KAMIL
                   MAJALENGKA

                                        BAB I
                                   KETENTUAN UMUM

                                          Pasal 1
                                  Istilah dan Pengertian

Dalam peraturan kepegawaian ini yang dimaksud dengan:
1. Kepegawaian adalah segala hal yang berhubungan dengan pegawai pada waktu sebelum,
    selama, dan sesudah masa kerja
2. Pegawai adalah orang yang diangkat oleh pengurus yayasan untuk bekerja dengan menerima
    upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Yayasan adalah Yayasan Darut Taqwa Insan Kamil Majalengka yang mempekerjakan pegawai
    dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, berkedudukan dan berkantor pusat
    di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa
    Barat.
4. Pengurus Yayasan adalah Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris, Bendahara dan Ketua
    Bidang.
5. Bidang adalah Bidang Pendidikan, Bidang Sosial dan Dakwah, bidang Ekonomi & Usaha,
    Bidang Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan



                                                                                       1
6.    Unit kerja adalah lembaga di bawah bidang yang dikepalai oleh seorang kepala unit
7.    Kepala unit adalah orang yang ditunjuk yayasan untuk memimpin unit kerja dalam jangka
      waktu tertentu yang ditentukan dalam keputusan yayasan
8.    Pegawai tetap adalah pegawai yang dipekerjakan oleh yayasan untuk jangka waktu tidak
      tertentu.
9.    Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang dipekerjakan oleh yayasan untuk jangka waktu
      tertentu
10.   Pegawai Kontrak adalah Pegawai Tidak Tetap yang diberi tugas untuk menjalankan pekerjaan
      tertentu dengan sistem kontrak dalam jangka waktu tertentu.
11.   Pegawai Harian Lepas adalah Pegawai Tidak Tetap yang diberi tugas untuk menjalankan
      pekerjaan tertentu dan diberi upah harian
12.   Pegawai diperbantukan (Pegawai DPK) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di pekerjakan
      oleh pemerintah di lingkungan Yayasan daruttaqwa Insan Kamil.
13.   Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan,
      serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada
      tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau
      pekerjaan.
14.   Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek
      pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan
15.   Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pegawai dengan yayasan yang memuat syarat-syarat
      kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
16.   Peraturan yayasan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh yayasan yang memuat
      syarat syarat kerja dan tata tertib yayasan.
17.   Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu
      yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai dan yayasan
18.   Anak adalah setiap anak kandung yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum
      menikah.
19.   Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan
      dari yayasan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan,
      termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang
      telah atau akan dilakukan.
20.   Hari kerja adalah hari wajib kerja pegawai yang ditentukan oleh Yayasan.
21.   Jam kerja adalah waktu wajib kerja yang ditentukan oleh Yayasan.
22.   Golongan adalah kedudukan pegawai yang dinyatakan dalam angka I, II, III dan IV.
23. Ruang adalah kedudukan pegawai dalam golongan yang dinyatakan dalam huruf A, B, C, D dan E.
24. Pangkat adalah tingkatan dalam jabatan kepegawaian.
25. Keluarga adalah suami/istri dan anak.
26. Suami/Istri adalah Suami/istri yang sah menurut syariat dan undang-undang perkawinan.
27. Penghargaan adalah penghormatan yang diberikan oleh Yayasan kepada pegawai yang
    berprestasi.
28. Pegawai yang berprestasi adalah pegawai yang memiliki dedikasi, loyalitas, inovasi, dan
    kinerja yang baik, dan/atau memperoleh prestasi dalam penulisan karya ilmiah atau
    perlombaan.
29. Sanksi adalah hukuman dari Yayasan kepada pegawai karena kesalahan yang diperbuat secara
    sengaja atau tidak yang mengakibatkan kerugian materi dan immateri baik bagi Yayasan
    maupun bagi pegawai yang bersangkutan.




                                                                                                  2
                                        BAB II
                    REKRUTMEN, SELEKSI DAN PENGANGKATAN PEGAWAI

                                         Pasal 2
                                   Rekrutmen dan Seleksi

1. Yayasan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pegawai, baik dalam jumlah, kualifikasi
   akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan kegiatan
   yayasan.
2. Pengadaan pegawai didasarkan pada kebutuhan yang diusulkan oleh Kepala Unit melalui Kepala
   Bidang kepada yayasan.
3. Rekrutmen dan seleksi dilaksanakan oleh yayasan
4. Seleksi calon pegawai dilakukan untuk mendapatkan pegawai yang memenuhi persyaratan dan
   kualifikasi tertentu.
5. Seleksi kepegawaian meliputi:
   a. Seleksi administrasi.
   b. Tes tertulis.
   c. Wawancara dan baca Al Qur'an
   d. Tes Kesehatan
   e. Psikotes
   f. Tes Profesi
6. Keputusan hasil seleksi merupakan wewenang pengurus yang bersifat mutlak.

                                           Pasal 3
                                 Syarat-syarat calon Pegawai

1. Mengajukan surat lamaran ditujukan kepada ketua yayasan dengan melampirkan :
   a. Foto copy ijazah dan Transkrip nilai yang dilegalisir.
   b. Pas foto terbaru ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 2 (dua) lembar.
   c. Foto copy KTP yang masih berlaku.
   d. Daftar riwayat hidup.
   e. Lampiran pendukung lainnya yang diperlukan.
2. Usia calon pegawai maksimal 30 tahun kecuali yang bersangkutan mempunyai kompetensi yang
   dibutuhkan oleh yayasan.

                                         Pasal 4
                                   Pengangkatan Pegawai

1. Calon pegawai yang dinyatakan diterima adalah calon pegawai yang telah lulus seleksi
2. Pegawai yang dinyatakan diterima bekerja di yayasan harus melalui masa percobaan selama 3
   (tiga) bulan.
3. Jika selama masa percobaan 3 bulan pegawai dianggap cakap dan dapat melaksanakan tugas
   sebagaimana mestinya maka pegawai yang bersangkutan dapat diusulkan oleh atasan langsung
   melalui ketua bidang untuk diangkat sebagai pegawai kontrak untuk jangka waktu 2 tahun.
4. Pegawai kontrak bisa diangkat sebagai pegawai tetap Yayasan jika:
   a. telah menyelesaikan masa kontrak minimal 2 tahun
   b. diusulkan oleh atasan langsung melalui ketua bidang
   c. lulus penilaian dan disetujui yayasan.




                                                                                           3
                                          BAB III
                                    STATUS KEPEGAWAIAN

                                           Pasal 5

1. Status kepegawaian terdiri dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan pegawai yang
   diperbantukan (DPK)
2. Pegawai tidak tetap terdiri dari pegawai kontrak dan pegawai harian lepas
3. Status Pegawai tetap dapat berubah atau dicabut apabila terbukti melanggar kode etik dan
   larangan pegawai.
4. Status pegawai tetap berlaku hingga masa pensiun jika yang bersangkutan dinilai cukup
   profesional dan/atau produktif.


                                          BAB IV
                                     KODE ETIK PEGAWAI

                                            Pasal 6
                                         Etika Pegawai

Setiap Pegawai Yayasan senantiasa:
1. Bermanhaj dan berakidah lurus (Ahlussunnah Waljamaah)
2. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah swt melalui peningkatan amalan ibadah mahdhah
    dan muamalah.
3. Berakhlak islami dan menjadi qudrah hasanah bagi peserta didik dan masyarakat.
4. Membangun amal shalih dalam bekerja dengan melakukan kerja secara profesional:
    a. Al shidiq (kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap serta berjuang
        melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya).
    b. Al amanah (memelihara kepercayaan dan memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan
        kepadanya, baik dari Allah swt maupun dari orang yang memimpinnya, sehingga tercipta
        rasa aman bagi semua pihak).
    c. Al fathonah (kecerdasan yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi
        persoalan yang muncul seketika sekalipun).
    d. Al tabligh (penyampaian yang jujur dan bertanggung jawab/transparansi).
5. Mengutamakan kepentingan Yayasan di atas kepentingan lainnya.
6. Menjunjung tinggi kehormatan dan mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan Yayasan.
7. Memelihara ukhuwah islamiyah di lingkungan keluarga besar Yayasan.
8. Meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan (stakeholde)
9. Berpakaian islami.

                                        BAB V
                         HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI

                                           Pasal 7
      Setiap pegawai memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi dari yayasan




                                                                                              4
                                            Pasal 8
                                          Hak Pegawai

1. Hak Pendapatan :
   a. Setiap pegawai yayasan berhak mendapatkan gaji, insentif, tunjangan dan maslahat lainnya
      sesuai dengan ketentuan Yayasan.
   b. Pegawai DPK berhak mendapat bantuan tunjangan sesuai dengan Ketentuan Yayasan
   c. Setiap pegawai dan keluarganya yang tertimpa musibah berhak mendapatkan bantuan sosial
      sesuai dengan ketentuan Yayasan.
   d. Pegawai tetap yang menikah dan/atau melahirkan berhak mendapatkan bantuan sosial
      sesuai dengan ketentuan Yayasan.
   e. Setiap pegawai berhak mendapatkan tunjangan hari raya sesuai dengan ketentuan Yayasan.
   f. Pegawai yang melaksanakan tugas luar berhak mendapatkan tunjangan perjalanan dinas
      sesuai dengan ketentuan Yayasan.
2. Hak Pembinaan :
   a. Setiap pegawai berhak mendapatkan pembinaan dalam meningkatkan kualifikasi akademik,
      kompetensi, karir dan ruhiyah.
   b. Bentuk dan jenis pembinaan diatur tersendiri oleh Yayasan.
3. Hak mengajukan usul, saran dan pendapat :
   a. Setiap pegawai berhak mengajukan saran, usul atau pendapat baik secara lisan atau tulisan
      untuk kemajuan Yayasan.
   b. Usul, saran dan pendapat tersebut tidak bersifat memaksakan kehendak.
4. Hak mendapat izin dan cuti tertentu untuk meninggalkan pekerjaan karena alasan syar’i.

                                          Pasal 9
                                      Kewajiban Pegawai

1. Menegakkan risalah Ilahiyah dengan mengaplikasikan ayat-ayat Al Qur’an serta sunnah
    Rasulullah saw dalam amal shalih secara komprehensif.
2. Setiap pegawai wajib datang dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Setiap pegawai wajib mengisi absensi saat datang maupun pulang.
4. Bagi pegawai yang akan meninggalkan pekerjaan harus meminta izin.
5. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya.
6. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Yayasan.
7. Menjunjung tinggi kode etik pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab.
8. Membina kerja sama yang baik dengan pimpinan, rekan kerja dan relasi.
9. Menyimpan dan menjaga semua rahasia jabatan.
10. Melaporkan kepada pihak terkait hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi
    Yayasan.
11. Menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan kerapihan di lingkungan Yayasan.
12. Memeriksa semua peralatan kerja sebelum dan sesudah digunakan untuk meyakinkan tidak
    menimbulkan bahaya, kerusakan dan kerugian bagi Yayasan.
13. Menggunakan peralatan dan sarana sesuai keperluan dengan memperhatikan efisiensi serta
    efektifitas.
14. Memenuhi kewajiban 6 hari kerja dalam sepekan dan 8 jam kerja dalam sehari.
15. Mengganti kekurangan hari kerja dan/atau jam kerja dengan pekerjaan lain atau hari lain yang
    seimbang jumlah waktunya.




                                                                                              5
                                             Pasal 10
                                      Larangan bagi Pegawai

Pegawai Yayasan dilarang:
1. Memanipulasi data atau informasi dalam laporan kerja yang terindikasi sebagai penipuan.
2. Menyalahgunakan fasilitas dan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
3. Menyebar fitnah, memberikan informasi yang belum jelas kebenarannya kepada siapapun yang
    mengakibatkan keresahan.
4. Melakukan mogok kerja, demo/unjuk rasa dalam bentuk apapun dan kepada siapapun.
5. Menyebarkan ideologi yang dinilai sesat secara umum atas fatwa Majelis Ulama Indonesia.
6. Bekerja di tempat lain tanpa seizin pengurus yayasan.
7. Mendaftarkan diri menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tanpa persetujuan tertulis dari pengurus
    yayasan.
8. Meminta imbalan dari pihak lain yang ada hubungan kerja dengan Yayasan.
9. Menerima suap atau sogokan dalam bentuk apapun.
10. Berambut gondrong bagi pegawai laki-laki.
11. Memutuskan secara sepihak akad perjanjian kerja yang telah disepakati di masa perjanjian kerja
    belum habis.
12. Mengkonsumsi, mengedarkan dan menyimpan rokok, minuman keras, narkotika, obat terlarang
    dan sejenisnya.
13. Membuka aurat / memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam
14. Berjualan secara langsung kepada siswa tanpa persetujuan tertulis dari pengurus yayasan.

                                            Pasal 11
                                         Sanksi Pegawai

1. Pegawai yang melakukan pelanggaran atas ketentuan pada pasal 10 (sepuluh) akan dikenakan
   sanksi oleh yayasan.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berupa :
   a. Teguran
   b. Peringatan tertulis
   c. Penundaan pemberian hak pegawai
   d. Penurunan pangkat (demosi)
   e. Pemberhentian kerja
3. Penetapan pemberian sanksi pegawai diatur dalam ketentuan Yayasan.

                                           BAB VI
                                    HARI DAN WAKTU KERJA

                                             Pasal 12
                                            Hari Kerja

1. Hari kerja resmi di Yayasan 6 (enam) hari selama sepekan dan minimal 7 (tujuh) jam kerja dalam
   sehari
2. Hari libur Yayasan adalah setiap hari Minggu, perayaan hari besar Islam dan hari lain yang
   ditetapkan oleh Yayasan.




                                                                                                6
                                           Pasal 13
                                          Waktu Kerja

Waktu kerja pegawai dimulai jam 06.45–15.00 WIB (waktu kerja di luar ketentuan waktu tersebut
diatur sesuai dengan kebutuhan).

                                         BAB VII
                           SISTEM PENGGAJIAN DAN KEPANGKATAN

                                           Pasal 14
                              Dasar Penetapan Gaji Pokok Pertama

1. Dasar penetapan gaji pokok pertama adalah tingkat pendidikan formal.
2. Tingkat pendidikan yang diakui sebagai dasar penetapan gaji pokok adalah SD, SLTP, SLTA, D1,
   D2, D3, S1, S2 dan S3.
3. Besarnya gaji pokok ditetapkan dengan keputusan yayasan

                                           Pasal 15
                             Jenjang Pangkat, Golongan dan Ruang

1. Penentuan golongan dan ruang kepegawaian untuk pertama kalinya didasarkan atas tingkat
   pendidikan formal
2. Perubahan pangkat dan golongan selanjutnya didasarkan atas masa kerja dan prestasi.
3. Penentuan Pangkat, golongan dan ruang bagi pegawai tetap di lingkungan kerja Yayasan diatur
   sebagai berikut:

          No.            Pangkat            Gol.   Ruang           Pendidikan
           1.   Juru Muda                     I      A      SD
           2.   Juru Muda Tingkat I           I      B      SD
           3.   Juru                          I      C      SLTP
           4.   Juru Tingkat I                I      D      SLTP
           5.   Pengatur Muda                II      A      SLTA/Diploma I
           6.   Pengatur Muda Tingkat I      II      B      Diploma II
           7.   Pengatur                     II      C      Doploma III/Sarjana Muda
           8.   Pengatur Tingkat I           II      D
           9.   Penata Muda                  III     A      Diploma IV/S1
          10.   Penata Muda Tingkat I        III     B      Dokter/Sesialis I, S2
          11.   Penata                       III     C      Spesialis II, S3
          12.   Penata Tingkat I             III     D

                                            Pasal 16
                                  Struktur Gaji Pegawai Tetap

1. Setiap pegawai tetap mendapatkan gaji yang terstruktur dalam gaji pokok dan tunjangan.
2. Gaji pokok pegawai tetap diberikan sesuai dengan golongan/ruang dan masa kerja.
3. Tunjangan Pegawai Tetap terdiri dari:
   a. Tunjangan jabatan
   b. Tunjangan keluarga : Istri dan anak
   c. Tunjangan hari raya.




                                                                                             7
   d. Tunjangan Pensiun
   e. Tunjangan transportasi
   f. Tunjangan kesehatan
4. Bantuan sosial terdiri dari:
   a. Bantuan konsumsi
   b. Bantuan pernikahan
   c. Bantuan kelahiran
   d. Bantuan musibah kematian
   e. Bantuan perumahan
   f. Pendidikan anak pegawai (bagi anak pegawai yang bersekolah di Yayasan).
   g. Bantuan lain sesuai dengan kebijakan Yayasan.
5. Besarnya tunjangan dan bantuan sosial disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan
   Yayasan.

                                          Pasal 17
                         Kenaikan Golongan dan Ruang Pegawai Tetap

1. Kenaikan golongan dan ruang bagi pegawai tetap dilakukan setelah melalui proses evaluasi
2. Kenaikan golongan dan ruang bagi pegawai tetap paling cepat dua tahun.
3. Pegawai tetap yang memiliki prestasi luar biasa, dapat diberikan kenaikan golongan dan ruang
   secara khusus sebagai penghargaan atas prestasi yang bersangkutan.
4. Untuk pegawai yang tidak mencapai kriteria kenaikan golongan dan ruang karena kinerja yang
   kurang memadai, dapat ditangguhkan kenaikannya.
5. Kenaikan golongan dan ruang, akan diikuti dengan kenaikan gaji pokok sesuai ketentuan yang
   berlaku.
6. Penetapan golongan ditentukan oleh pengurus yayasan.
7. Kenaikan gaji pokok berkala dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.
8. Perpindahan ruang dan golongan dilakukan setiap 4 (empat) tahun sekali dan bisa lebih cepat
   karena faktor prestasi yang ditetapkan oleh pengurus yayasan.

                                           Pasal 18
                              Struktur Upah Pegawai Tidak Tetap

1. Pegawai kontrak berhak mendapat :
   a. Gaji pokok
   b. Tunjangan Transport
2. Pegawai harian lepas berhak mendapatkan upah harian sesuai dengan jumlah hari pegawai
   yang bersangkutan bekerja
3. Upah pegawai harian lepas ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja
4. Setiap pegawai tidak tetap mendapatkan bantuan :
   a. Bantuan musibah kematian
   b. Bantuan pernikahan dan
   c. Bantuan konsumsi
   d. Bantuan kelahiran

                                           Pasal 19
                                Gaji Pegawai Tetap Selama Sakit

1. Yayasan membayar gaji pegawai tetap yang sakit dengan menunjukkan Surat Keterangan Dokter.




                                                                                                8
2. Apabila pegawai tersebut sakit dalam jangka waktu yang lama dan disertai dengan Surat
   Keterangan Dokter, maka gaji akan dibayarkan selama 12 bulan.

                                              Pasal 20
                                          Insentif Lembur

Yayasan berhak menunjuk pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan di luar jam kerja apabila
diperlukan, dengan memberikan insentif lembur yang ditentukan oleh Yayasan.

                                             Pasal 21
                                         Kenaikan Pangkat

1. Kenaikan Pangkat berlaku untuk pegawai tetap dengan perubahan golongan, ruang dan nilai gaji
   pokoknya.
2. Syarat-syarat kenaikan, pindah ruang dan golongan:
   a. Pegawai tersebut telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir
   b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/ DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 4 (empat)
       tahun terakhir.
   c. Jika ayat 2 huruf b tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak bisa naik jabatan yang lebih
       tinggi, hanya pangkatnya tetap dalam ruang dan golongannya semula bahkan dapat turun jika
       melanggar kewajiban/kode etik pegawai.
   d. Memenuhi kewajiban hari dan waktu kerja tanpa alpa.


                                            BAB VIII
                                       CUTI DAN PERIZINAN

                                              Pasal 22
                                      Jenis dan Prosedur Cuti

1. Jenis cuti terdiri dari :
    a. Cuti hamil atau bersalin
    b. Cuti tugas belajar
    c. Cuti karena alasan syar’i
    d. Cuti diluar tanggungan
2. Pegawai dapat memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan berikut :
    a. Permohonan cuti diajukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelumnya dan
       mendapat persetujuan dari yayasan.
    b. Pengurus yayasan berhak menunda masa cuti pegawai karena kepentingan dinas dengan
       waktu paling lama 1 (satu) minggu sejak tanggal diajukannya masa cuti.

                                             Pasal 23
                                      Cuti Hamil atau Bersalin

1. Pegawai wanita yang akan melahirkan berhak atas cuti hamil atau bersalin selama 3 (tiga) bulan
   dengan tetap memperoleh gaji.
2. Pegawai yang akan menggunakan hak cuti hamil atau bersalin harus mengajukan surat
   permohonan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelumnya kepada pengurus yayasan.




                                                                                                  9
                                            Pasal 24
                                       Cuti Tugas Belajar

1. Pegawai Tetap yang mendapat tugas belajar dari yayasan berhak menerima gaji berupa gaji
   pokok dan maslahat lain yang ditetapkan Yayasan jika keuangan yayasan memungkinkan.

                                            Pasal 25
                                    Cuti karena alasan syar’i

1. Yayasan memberikan cuti kepada pegawai untuk meninggalkan pekerjaan dengan tetap
   mendapatkan gaji apabila :
   a. Pegawai menikah mendapatkan cuti         7 hari kerja
   b. Menikahkan anak                          5 hari kerja
   c. Mengkhitankan anak                       4 hari kerja
   d. Istri melahirkan/keguguran               3 hari kerja
   e. Istri/suami/orang tua/anak meninggal     3 hari kerja
   f. Anggota keluarga sakit                   3 hari kerja
   g. Menunaikan ibadah haji/umroh sesuai dengan kebutuhan
2. Dalam kondisi darurat yarg memaksa pegawai untuk menambah waktu cuti maka harus segera
   meminta izin kepada pengurus Yayasan.

                                            Pasal 26
                                    Cuti tanpa tanggungan

1. Pegawai berhak mengajukan cuti tanpa tanggungan untuk kepentingan :
   a. Melanjutkan belajar atas keinginan sendiri.
   b. Kepentingan lain yang disepakati oleh yayasan.
2. Penentuan batas waktu pada ayat 1 (satu) berdasarkan kesepakatan antara pegawai dan
   yayasan.

                                            Pasal 27
                                       Perizinan Pegawai

1. Pegawai yang akan meninggalkan pekerjaan kurang dari 1 (satu) hari harus meminta izin kepada
   kepala Unit.
2. Pegawai yang meminta izin untuk meninggalkan pekerjaan 1 (satu) hari atau lebih harus
   menempuh prosedur perizinan yang ditetapkan pengurus yayasan.
3. Pegawai yang meninggalkan pekerjaan tanpa menempuh prosedur dan/atau di luar kepentingan
   pada pasal 25 dan 26 maka akan dikenakan sanksi administrasi.
4. Pegawai yang akan melanjutkan study harus mendapat izin tertulis dari yayasan.

                                        BAB IX
                                 PENGHARGAAN DAN SANKSI

                                           Pasal 28
                                     Penghargaan Pegawai

1. Pegawai tetap yang memiliki prestasi berhak menerima penghargaan dari Yayasan.
2. Jenis-jenis penghargaan berupa:
   a. Kesempatan meneruskan studi;



                                                                                            10
   b. Kesempatan mengikuti pendidikan singkat/kursus tertentu;
   c. Kenaikan gaji istimewa;
   d. Finansial;
   e. Piagam penghargaan.
3. Penetapan pemberian penghargaan pegawai diatur dalam ketentuan Yayasan.

                                           BAB X
                                      PENILAIAN PEGAWAI

                                             Pasal 29
                                         Penilaian Kinerja

1. Setiap pegawai akan dinilai kinerjanya
2. Penilaian kinerja dilakukan minimal satu kali dalam enam bulan
3. Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung dan / atau oleh beberapa pegawai lain yang
   ditunjuk oleh yayasan
4. Hasil penilaian dilaporkan kepada yayasan melalui Ketua Bidang


                                             Pasal 30
                                        Penilaian Prestasi

1. Keteraturan kenaikan golongan dan ruang menggambarkan produktifitas dan prestasi kerja.
2. Penilaian prestasi pegawai bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga kualitas kerja di
   lingkungan Yayasan sekaligus sebagai bagian dari proses pembinaan profesionalisme.

                                            Pasal 31
                                       Prosedur Penilaian

1. Penilaian untuk kenaikan golongan dan ruang bagi pegawai dilakukan jika telah memenuhi
   persyaratan penilaian kepegawaian.
2. Jika sampai dengan 4 tahun seorang pegawai tidak mampu memenuhi syarat untuk naik
   golongan dan ruang ke tingkat yang lebih tinggi, dianggap kurang mampu atau kurang cakap
   dalam bidangnya, maka diberikan pilihan-pilihan, antara lain pindah bidang dan atau tugas lain.

                                             Pasal 32
                                     Penilaian Kepegawaian

1. Penilaian, penentuan golongan dan ruang kepegawaian dilakukan Tim Penilai yang dibentuk oleh
   pengurus yayasan.
2. Jika dipandang perlu, pengurus yayasan dapat menambah anggota tim penilai dengan
   mengangkat orang-orang yang dipandang memiliki kompetensi keahlian tertentu dari luar
   Yayasan.
                                           Pasal 33
                                    Unsur Penilaian Umum

Unsur-unsur yang dinilai pada seorang pegawai dalam penilaian, untuk peningkatan golongan dan
ruang adalah:
1. Moralitas.
2. Kompetensi.



                                                                                               11
3.   Loyalitas/Kesetiaan.
4.   Kejujuran.
5.   Tanggung jawab.
6.   Kepemimpinan.
7.   Kreatifitas dan Inisiatif.
8.   Kerjasama.
9.   Prestasi kerja.

                                            Pasal 34
                                  Metode Penilaian Prestasi Kerja

1. Penilaian Prestasi Kerja dibuat dengan menentukan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
   (DP3). Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai merupakan daftar yang memuat
   penilaian pelaksanaan pekerjaan dari seorang pegawai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun (mulai
   Januari sampai Desember) dibuat oleh pengurus yayasan dan tim penilai.
2. Nilai yang tercantum dalam DP3 oleh pengurus digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
   penetapan mutasi pegawai tahun berikutnya, penerbitan gaji berkala, bahan pertimbangan
   kenaikan pangkat dan penempatan.
3. Penilaian dapat dilakukan apabila pegawai yang bersangkutan telah bekerja minimal 6 (enam)
   bulan.
4. Nilai dari pelaksanaan pekerjaan sebagaimana di bawah ini:

                                  Nomor     Angka       Predikat
                                    1      91 – 100    Sangat Baik
                                    2       76 – 91       Baik
                                    3       61 – 75      Cukup
                                    4       51 – 60      Sedang
                                    5        < 50        Kurang

5. Penilaian prestasi kerja pegawai dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis oleh tim penilai.
6. Penilaian prestasi kerja pegawai secara tertulis didasarkan atas penilaian dokumen administrasi
   kegiatan pegawai yang bersangkutan.
7. Penilaian prestasi kerja pegawai secara tidak tertulis didasarkan atas pengamatan, dialog dan
   wawancara.

                                          BAB XI
                        PEMBINAAN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PEGAWAI

                                             Pasal 35
                                          Pembinaan Karir

1. Pembinaan karir memiliki tujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua
   pegawai untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembinaan karir bagi pegawai di lingkungari kerja Yayasan
   dilakukan melalui promosi, mutasi dan pelatihan
3. Rotasi pegawai dapat dilakukan berdasarkan usulan Ketua Bidang dan mendapat persetujuan
   dari Yayasan.




                                                                                               12
                                       BAB XII
                                PEMBERHENTIAN PEGAWAI

                                        Pasal 36
                                  Pemberhentian Pegawai

1. Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat dan dengan tidak hormat.
2. Yayasan dapat memberhentikan pegawai dengan cara yang adil dan bijaksana.

                                         Pasal 37
                           Pemberhentian Pegawai dengan Hormat

1. Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat karena :
   a. meninggal dunia;
   b. telah mencapai batas usia pensiun;
   c. atas permintaan sendiri;
   d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena
      sakit jasmani dan/atau rohani; atau
   e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
2. Pegawai yang meninggal dunia maka keluarganya berhak menerima santunan dan hak-hak lain
   yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan.

                                        Pasal 38
                        Pemberhentian Pegawai dengan Tidak Hormat

1. Pegawai dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaannya karena:
   a. melanggar kode etik pegawai; atau
   b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
   c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara
      terus-menerus
2. Keputusan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat dilakukan setelah melalui prosedur
   sebagai berikut:
   a. Pemanggilan kepada yang bersangkutan.
   b. Pemanggilan kedua disertai dengan surat peringatan.
   c. Pemanggilan ketiga disertai dengan penandatanganan kesepakatan.
   d. Pengeluaran surat keputusan tentang pemberhentian dengan tidak hormat
3. Pegawai yang diberhentikan secara tidak hormat tidak berhak mendapatkan penghargaan.


                                         Pasal 39
                                     Pengunduran Diri

1. Pegawai yang akan mengundurkan diri mengajukan surat tertulis yang ditujukan kepada Ketua
   Yayasan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 30 (tiga
   puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
2. Pegawai yang akan mengundurkan diri tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
   sampai tanggal pengunduran diri atau sampai dikeluarkannya surat keputusan.
3. Pegawai yang akan mengundurkan diri menyelesaikan semua kewajiban yang terkait dengan
   kepegawaian dan Yayasan.




                                                                                         13
                                          Pasal 40
                                   Penghargaan Masa Kerja

1.   Penghargaan masa kerja hanya diberikan kepada pegawai tetap yang diberhentikan bekerja
     sebelum masa pensiun dengan status diberhentikan dengan hormat.
2.   Penghargaan masa kerja diberikan dalam bentuk tunai setelah diperhitungkan dengan segala
     tugas, tanggungjawab dan beban lain yang melekat pada pegawai bersangkutan sebelum
     diberhentikan dengan hormat.
3.   Nominal penghargaan masa kerja ditentukan sebagai berikut:
     a. Masa kerja 3 sampai dengan < 6 tahun            = 1 bulan gaji.
     b. Masa kerja 6 sampai dengan < 9 tahun            = 1,5 bulan gaji
     c. Masa kerja 9 sampai dengan < 12 tahun           = 2 bulan gaji
     d. Masa kerja 12 sampai dengan < 15 tahun          = 2,5 bulan gaji
     e. Masa kerja 15 sampai dengan < 18 tahun          = 3 bulan gaji
     f. Masa kerja 18 sampai dengan < 20 tahun          = 3,5 bulan gaji
     g. Masa kerja 20 tahun atau lebih                  = 4 bulan gaji

                                           Pasal 41
                                           Pensiun

1. Batas usia pensiun pegawai tetap 60 tahun.
2. Pegawai yang telah memasuki usia pensiun berhak menunda masa pensiunnya maksimai 2 tahun
   sesuai dengan kebutuhan yayasan.
3. Pegawai yang berhenti karena pensiun dapat mengabdi kembali sebagai pegawai tidak tetap
4. Pegawai yang berhenti karena pensiun berhak mendapatkan tunjangan pensiun.
5. Pensiun dapat diberikan kepada pegawai dengan syarat:
   a. Pegawai tetap
   b. Telah memasuki usia 60 tahun.
   c. Memiliki masa kerja minimal 20 tahun.

                                         BAB XIII
                                      KETENTUAN LAIN

                                           Pasal 42
                                   Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan secara
kekeluargaan.


                                                        Ditetapkan di     : Majalengka
                                                        Pada Tanggal      : 01 Juli 2011
                                                        Ketua Yayasan




                                                        RIKA JATNIKA, S.Pt.




                                                                                           14

								
To top