LEMBAGA YUDIKATIF

							PENGANTAR ILMU POLITIK
  Aditya.perdana@ui.edu
 Trias politica: eksekutif, legislatif dan yudikatif
 Doktrin separation of power yang sulit diterapkan
    dalam era yang semakin kompleks
   Distribution of powers, dimana fungsi pokok yang
    dipisah, selebihnya satu sama lain terkait
   Kekuasaan cenderung dan dekat dengan
    penyelewengan
   Siapa yang melindungi warga dari pemerintahan?
   Yudikatif sebagai kontrol terhadap legislatif dan
    eksekutif
 Commond Law: di negara-negara Anglo Saxon;
  selain ada bentuk peraturan dari negara (state law)
  namun ada juga sistem hukum berdasar kesepakatn
  para hakim terdahulu (case law, judge law).
  Kumpulan keputusan hakim pada masa lalu yang
  telah dirumuskan.
 Civil Law; berdasar aturan terdahulu, produk
  hukum terdahulu yang diputus oleh para hakim,
  dan kemudian hakim dapat membuat peraturan
  baru berdasar revisi dari peraturan sebelumnya.
 Socialist legality: penyeenggaraan hukum dan
  wewenang badan yudikatif sebagai sarana dana
  perkembangan ke arah komunisme
 Hak-hak asasi manusia dimanfaatkan sejauh tidak
  bertentangn dengan tujuan sosial dan ekonomi dari
  negara
 Kecenderungan hukum digunakan bagi kepentingan
  sgelintir orang
 Penegakan hukum
 Penyelesaian perselisihan
 Judicial review atau (toetsingrcht) yaitu hak
 menguji apakah peraturan hukum yang lebih
 rendah dari UU sesuai atau tidak dengan UU
 yang bersangkutan:
 a. hak menguji formil: mekanisme atau proses
 penyusunan suatu peraturan)
  b. hak menguji material : untuk melihat
 apakah bertentangan atau tidak dengan
 undang-undang di atasnya
 Posisi yudikatif harus bebas dari intervensi lembaga
  lainnya (baik eksekutif atau legislatif)
 Tujuannya: tercipta keadilan dan berfungsinya
  penegakan hukum bagi setiap warga negara
 Ditegaskan dalam pasal 10 Universal Declaration of
  Human Rights:
  “setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya
  didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil
  oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak,
  dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajibannya dan
  dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan
  kepadanya”
 Independent and impartial tribunal (kebebasan dan tidak
  memihak badan-badan peradilan)
 Larangan bagi hakim untuk merangkap jabatan
  politik dan juga aktif secara partisan dalam kegiatan
  politik
 Kekebalan dari proses hukum atas segala hal yang
  dilakukan dan diucapkan selama atau ketika
  memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi
  wewenangnya
 Penerapan pranata contempt of court (kewibawaan
  hakim) dalam memutus perkara
 Jabatan hakum bersifat permanen, seumur hidup
  atau setidak-tidaknya sampai dengan pensiun
  (bukan election)