demokrasi 2 by mnQS4mt

VIEWS: 138 PAGES: 24

									DEMOKRASI
       Istilah demokrasi berasal
        dari Bahasa Yunani
        demos,      yang    berarti
        rakyat dan kratein berarti
        pemerintahan.      Dengan
        demikian         demokrasi
        berarti sistem kekuasaan
        yang berada di tangan
        rakyat.
       Menurut         Abraham
        Lincoln          demokrasi
        adalah pemerintahan dari
        rakyat, oleh rakyat dan
        untuk rakyat.
MACAM–MACAM DEMOKRASI
1. Atas Dasar Penyaluran Kehendak Rakyat
   Menurut cara penyaluran kehendak rakyat demokrasi dibedakan
   atas:
   a) Demokrasi Langsung
         Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang
         mengikut       sertakan setiap warga negara dalam
         permusyawaratan untuk menentukan    kebijaksanaan
         umum negara.
   b) Demokrasi Tidak Langsung
         Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang
         dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan
         demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu
         negara     yang      jumlah   penduduknya      banyak,
         wilayahnya     luas,     dan    permasalahan     yang
         dihadapinya semakin    rumit dan kompleks.
2. Atas Dasar Prinsip Ideologi
   Berdasarkan paham ini terdapat dua bentuk demokrasi,
   yakni:
   1) Demokrasi Konstitusional
      Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan
      pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi
      konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan
      tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak
      sewenang-      wenang     terhadap   warganya.  Kekuasaan
      pemerintah dibatasi oleh konstitusi.
  2) Demokrasi Rakyat
      Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang
      berhaluan Marxisme-Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-
      citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia
      dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa
      ada penindasan atau paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai
      masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa atau
      kekerasan.
3. Atas dasar yang menjadi titik perhatiannya
   Dilihat dari titik berat “Yang Menjadi Perhatiannya”, demokrasi
   dapat dibedakan:
   a) Demokrasi Formal (negara-negara liberal)
       adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam
       bidang politik    tanpa     disertai     upaya    untuk
       mengurangi/menghilangkan        kesenjangan       dalam
       bidang ekonomi.
  b)   Demokrasi Material (negara-negara komunis)
       adalah demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya
       menghilangkan    perbedaan    dalam   bidang   ekonomi,
       sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan
       dan    bahkan kadang-kadang dihilangkan.
  c)   Demokrasi Gabungan (negara-negara nonblok)
       adalah demokrasi    yang     mengambil  kebaikan  serta
       membuang      keburukan     dari demokrasi formal dan
       demokrasi material.
Menurut Sklar bentuk demokrasi terbagi atas 5 (lima) macam, yaitu:
a)   Demokrasi Liberal
     yaitu pemerintahan dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan
     umum diselenggarakan dalam waktu yang ajeg.
b)   Demokrasi Terpimpin
     para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka dipercayai rakyat,
     tetapi menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk
     menduduki kekuasaan.
c)   Demokrasi Sosial
     menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan egalitarianisme bagi
     persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
d.   Demokrasi Partisipasi
     menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang
     dikuasai.
e.   Demokrasi Konstitusional
     menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya
     dan menekankan kerja sama yang erat diantara elite yang mewakili
     bagian budaya masyarakat utama.
        MASYARAKAT MADANI
   Konsep Masyarakat madani; merupakan terjemahan
    dari konsep civil society yang pertama kali digulirkan
    oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya
    pada Simposium Nasional dalam rangka Forum
    Ilmiah pada acara Festifal Istiqlal, 26 September 1995
    di Jakarta.
   Menurut Anwar Ibrahim yang dimaksud dengan
    masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur
    yang diasaskan pada prinsip moral yang menjamin
    keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan
    kestabilan masyarakat.
   Paradigma masyarakat madani dilatarbelakangi oleh konsep
    kata ilahi, kota peradaban atau masyarakat kota.
   Disisi lain, pemaknaan Masyarakat Madani dilandasi oleh konsep
    Al-Mujtama’ Al-Madani yang diperkenalkan oleh Prof. Naquib al-
    Attas, seorang ahli Sejarah Peradaban Islam dari Malaysia dan
    pendiri dari Institutefor Islamic Though and Civilization (ISTAC),
    yang secara defenitif memandang Masyarakat Madani
    merupakan konsep masyarakat ideal yang mengandung dua
    komponen besar yakni masyarakat kota dan masyarakat yang
    beradab.
   Masyarakat Madani adalah sebuah tatanan komunitas
    masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi dan
    berkeadaban        serta      menghargai   adanya        pluralisme
    (kemajemukkan).
KARAKTERISTIK MASYARAKAT MADANI
a. Free Public Sphere
  adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam
  mengemukakan pendapat.. Menurut Arendt dan Habermas yang dimaksud
  dengan ruang publik adalah wilayah dimana masyarakat sebagai warga
  negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga
  negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan
  pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada
  publik.
b. Demokratis
  Demokratis merupakan satu identitas yang menjadi penegak wacana
  masyarakat madani, dimana dalam menjalani kehidupan, warga negara
  memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya,
  termasuk berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti
  masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan
  masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras dan
  agama.
c. Toleran
  Toleran adalah suatu sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani
  untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas
  yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi memungkinkan adanya
  kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati
  pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain
  yang berbeda.
d. Pluralisme
   Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka
   pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan
   sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima
   kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme
   tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima
   kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan
   sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme sebagai
   bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan.
e. Keadilan Sosial (Social Justice)
   Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan
   pembagian yang proposional terhadap hak dan kewajiban setiap
   warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini
   memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu
   aspek kehidupan pada suatu kelompok masyarakat.
         PRINSIP DEMOKRASI
Pengakuan hak asasi manusia.
Pemisahaan atau pembagian kekuasaan (trias politika).
Pemerintahan menurut hukum.
Jaminan hak individu secara konstitusional, termasuk
prosedurnya.
Badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih.
Pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik.
Kebebasan mengemukakan pendapat
Kebebasan berserikat dan berposisi.
Pendidikan politik/kewarganegaraan (civil education).
 DEMOKRASI PANCASILA

Notonegoro Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan
Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil
dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan
yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dardji Darmidihardjo Demokrasi Pancasila adalah
paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian
dan falsafah hidup Bangsa Indonesia, yang
perwujudannya dalam Pembukaan UUD 1945.
PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA

 Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
 Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab
 secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri
 sendiri dan orang lain.
 Mewujudkan rasa keadilan sosial.
 Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
 Mengutamakan       persatuan     dan    nasional dan
 kekeluargaan.
 Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
      ASPEK DEMOKRASI PANCASILA
Aspek formal
mempersoalkan proses dan caranya rakyat menunjuk wakil-wakilnya
dalam badan-badan perwakilan dan pemerintahan dan bagaimana
mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka,
dan jujur untuk mencapai konsensus bersama.
Aspek material
mengemukakan gambaran manusia, dan mengakui harkat dan
martabat manusia dan menjamin terwujudnya masyarakat manusia
Indonesia sesuai dengan gambaran, harkat dan martabat tersebut
Aspek normatif (kaidah)
mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing
dan menjadi kriteria pencapaian tujuan.
Aspek optatif
mengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai.
Aspek organisasi
mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan Demokrasi
Pancasila dimana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang
hendak dicapai.
Aspek kejiwaan
menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangat para
pemimpin pemerintahan.
PORTOPOLIO
     Buatlah Analisi
     Pelaksanaan Demokrasi di
     Indonesia sejak
     Proklamasi Kemerdekaan
     hingga sekarang !
     Analisis didasarkan pada :
       Deskripsi Pelaksanaan
       Demokrasi
       Kelebihan dan Kekurangan
       demokrasi tersebut
            PEMILIHAN UMUM
• Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-
  wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan
  rakyat serta salah satu pelayanan hak asasi warga
  negara bidang politik.
• Pada dasarnyap pemilihan umum dapat dilakukan
  dengan dua cara yaitu:
  1. Cara Langsung berarti rakyat secara langsung
      memilih     wakil-wakilnya yang akan duduk
      dibadan perwakilan         rakyat,      contonya:
      pemilu      di     Indonesia,     untuk    memilih
      anggota DPRD        II, DPRD I, DPD dan DPR.
  2. Cara Bertingkat berarti rakyat memilih dulu
      wakilnya    (senat), kemudian wakilnya itulah
      yang akan memilih wakil          rakyat yang akan
      duduk       dibadan perwakilan rakyat.
SISTEM PEMILIHAN UMUM
SISTEM DISTRIK
 Sistem Distrik merupakan sistem pemilu yang paling
 tua dan didasarkan kepada kesatuan goegrafis,
 dimana satu kesatuan geografis mempunyai satu
 wakil di parlemen.
 Sistem distrk sering dipakai dalam negara yang
 mempunyai sistem dwi partai, seperti Inggris serta
 bekas jajahannya (India dan Malaysia) dan Amerika.
 Namun, sistem distrik juga dapat dilaksanakan pada
 satu negara yang menganut sistem multi partai
         KELEBIHAN SISTEM DISTRIK
Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh
penduduk distrik itu, hubungannya dengan penduduk distrik lebih
erat. wakil tersebut lebih condong untuk memperjuangkan
kepentingan distrik.
Sistem ini lebih cenderung kearah koalisi partai-partai, karena kursi
yang diperebutkan dalam satu daerah (distrik) hanya satu
sehingga mendorong partai menonjolkan kerjasama dari pada
perbedaan, setidak-tidaknya menjelang pemilu, melalui stembus
record.
Fragmentasi partai atau kecendrungan untuk membentuk partai
baru dapat terbendung, malah dapat melakukan penyederhanaan
partai secara alamiah tanpa paksa. Di Inggris dan Amerika Serikat
sistem ini menunjang bertahannya sistem dwi partai.
Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan
mayoritas dalam parlemen, tidak perlu diadakan koalisi partai lain,
sehingga mendukung stabilitas nasional.
Sistem ini sederhana serta mudah untuk dillaksanakannya.
       KEKURANGAN SISTEM DISTRIK
Kurang memperhatikan adanya partai kecil dan golongan
minoritas, apabila golongan tersebut terpencar dalam beberapa
distrik.
Kurang representatif, dimana partai yang kalah dalam suatu
distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Dengan
demikian, suara tersebut tidak diperhitungkan lagi. Kalau
sejumlah partai ikut dalam setiap distrik akan banyak jumlah
suara yang hilang, sehingga dianggap kurang adil oleh partai
atau golongan yang dirugikan.
Ada kecendrungan si wakil lebih mementingkan kepentingan
daerah pemilihannya dari pada kepentingan nasional.
Umumnya kurang efektif bagi suatu masyarakat heterogen.




       video
SISTEM PROPORSIONAL

 Sistem Proporsional adalah prosentasi kursi di DPR
 dibagi kepada tiap-tiap partai politik, sesuai dengan
 jumlah suara yang diperolehnya dalam pemilihan
 umum.
 Untuk keperluan itu ditentukan satu pertimbangan,
 misalnya 1 (satu) orang wakil: 400.000 penduduk.
 Sistem proporsional pada prakteknya sering
 dikombinasikan dengan beberapa prosedur lain,
 seperti sistem daftar (list system), dimana partai
 mengajukan daftar calon dan sipemilih memilih satu
 partai dengan semua calon yang diajukan oleh
 partai untuk bermacam-macam kursi yang sedang
 diperebutkan.
     KELEBIHAN SISTEM PROPORSIONAL

 Sistem Proporsional dianggap lebih demokratis,
  dalam arti lebih egalitarian, karena asas one
  man one vote dilaksanakan secara penuh tanpa
  ada suara yang hilang.
 Sistem ini dianggap representatif, karena jumlah
  kursi partai dalam parlemen sesuai dengan
  jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat
  dalam pemilu.
     KEKURANGAN SISTEM PROPORSIONAL
   Mempermudah fragmentasi (pembentukan partai baru). Jika terjadi
    konflik intern partai, anggota yang kecewa cendrung membentuk
    partai baru, sehingga peluang untuk bersatu kurang.
   Sistem ini lebih memperbesar perbedaan yang ada dibandingkan
    dengan      kerjasama    sehingga    ada    kecendrungan      untuk
    memperbanyak jumlah partai, seperti di Indonesia setelah reformasi
    1998.
   Sistem ini memberikan peranan atau kekkuasaan yang sangat kuat
    kepada pemimpin partai, karena kepemimpinan menentukan orang
    yang akan dicalonkan menjadi wakil rakyat. Bahkan ada
    kecendrungan wakil rakyat lebih menjaga kepentingan dewan
    pimpinan partainya dari padakepentingan rakyat.
   Wakil yang dipilih renggang ikatannya dengan warga yang telah
    memilihnya, karena saat pemilihan umum yang lebih menonjol
    adalah partainya. Peranan partai lebih menonjol dari pada
    kepribadian sang wakil. Di Indonesia sistem ini dianalogikan dengan
    sebutan memilih “kucing dalam karung”,
   Karena banyaknya partai bersaing, sulit bagi suatu partai untuk
    meraih mayoritas (50% +1) di parlemen.
    SISTEM GABUNGAN
   Sistem     gabungan   merupakan       sistem   yang
    menggabungkan sistem distrik dengan proporsional.
   Sistem ini membagi wilayah negara dalam beberapa
    daerah pemilihan.
   Sisa suara pemilih tidak hilang, melainkan
    diperhitungkan dengan jumlah kursi yang belum
    dibagi.
   Sistem gabungan diterapkan di Indonesia sejak
    pemilu tahun 1977 dalam memilih anggota DPR,
    DPRD I, dan DPRD II. Sistem ini disebut juga Sistem
    Proporsional berdasarkan stelsel daftar.
           PORTOPOLIO
Buatlah Deskripsi Analisis
Pelaksanaan Pemilihan
Umum Tahun 2009
Analisis didasarkan pada :
   Landasan Hukum &Tujuan
   Pemilu
   Asas Pemilihan umum
   Penyelenggara Pemilihan
   Umum
   Kampanye Pemilu
   Kelebihan dan kekurangan
      PERILAKU BUDAYA DEMOKRASI
            WARGA NEGARA
Melaksanakan hak pilih aktif dalam proses pemilu.
Berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan Kepala Desa,
Ketua RW, RT dan sebagainya.
Tidak melakukan tindakan anarki apabila calon yang dipilih
tidak memperoleh kemenangan.
Musyawarah mufakat dalam menyelesaiukan setiap
permasalahan yang terjadi di masyarakat.
Penyampaian aspirasi melalui saluran politik resmi, seperti
melalui partai politik, ormas atau pemerintah.
Dalam menyalurkan aspirasi melalui demonstrasi dilakukan
dengan santun, tidak mengganggu ketertiban umum.
Melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan
yang dibuat pemerintah atau DPR.
Melakukan komunikasi politik dengan para pemimpin politik
atau politikus
Tidak melakukan konfrontasi, mogok dalam menyalurkan
aspirasi politiknya.

								
To top