Rekonsiliasi Fiskal by Hhna5v1

VIEWS: 632 PAGES: 16

									AKUNTANSI PERPAJAKAN
 REKONSILIASI FISKAL




       MODUL 13
          Muti’ah




    FAKULTAS EKONOMI
 UNIVERSITAS MERCU BUANA
         JAKARTA
           2008
                             Rekonsiliasi Fiskal

Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan yang sudah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dinamakan dengan laporan
keuangan komersial.


Dalam rangka penyusunan laporan keuangan fiskal; yaitu laporan keuangan yang
menggunakan dasar undang-undang pajak; dapat dilakukan dengan menggunakan
pendekatan rekonsiliasi fiskal. Secara ideal, seharusnya proses penyusunan laporan
keuangan dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat dimanfaatkan langsung
untuk pelaporan pajak. Dari nilai ideal tersebut, tercetus ide untuk menyamakan prinsip
akuntansi kornersial dengan prinsip akuntansi fiskal. Sehingga data-data dapat terintegrasi
dalam laporan keuangan, tidak terpisah dalam catatan tersendiri yang menyebabkan
penelusuran terhadap data tersebut menemui kesulitan.


Contoh kasus:
Dalam hal terjadi sewa guna usaha dengan hak opsi. Berapa harga perolehan Aktiva sewa
guna usaha secara akuntansi dan fiskal. Secara akuntansi data tersebut dapat tersimpan
dengan rapi dalam bentuk daftar aktiva yang terintegrasi ke dalam jurnal. Sedangkan secara
fiskal catatan tersebut harus disediakan tersendiri tidak terintegrasi ke dalamjurnal.


Dalam kenyataan saat ini gagasan tersebut belum dapat diwujudkan karena belum adanya
kesepakatan antara pihak IAI dengan Otoritas Pajak mengingat adanya perbedaan orientasi
akuntansi dan pembukuan fiskal. Sehingga pendekatan yang dilakukan mcnggunakan
rekonsiliasi fiskal.


Masalah pokok dalam akuntansi sama dengan PPh yaitu menentukan penghasilan
(pendapatan) dan biaya (beban) Beda pada satu periode tertentu (tahun buku). Didalam
Waktu menentukan penghasilan dan biaya tersebut terdapat persamaan dan perbedaan
mengenai prinsip dan metode, perbedaan terdiri dan beda tetap (permanent different) dan
beda waktu (temporary different).


Rekonsiliasi Fiskal dilakukan yang menghilangkan perbedaan antara Laporan Keuangan
Komersial yang berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan peraturan pajak, sehingga
dihasilkan laporan keuangan fiskal. Perbedaan perlakuan dalam Laporan Keuangan



Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                                Muti'ah SE
                                                                   AKUNTANSI PERPAJAKAN
Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua perbedaan,
yaitu BEDA TETAP (Permanent Djfference) dan BEDA WAKTU (Time Difference).


Dinamakan beda tetap, karena akumulasi perbedaan tersebut akan tetap ada sarnpai waktu
yang tidak terhingga.


Contoh :
Pada Tahun 1999 s.d. 2002 terdapat biaya sumbangan sebesar Rp 60.000.000,- setahun.
Berdasarkari Pasal 9 UU No.17 tahun 2002. biaya sumbangan bukan merupakan pengurang
penghasilan bruto, maka pengakuan hiaya pada masing-masing akuntansi adalah:


               Akuntansi         Auntansi
               Komersial             Pajak    Perbedaan
  1999        60.000.000              0       60.000.000
  2000        60.000.000              0       60.000.000
  2001        60.000.000              0       60.000.000
  2002        60.000.000              0       60.000.000
  Total      240.000.000              0       240.000.000


Sedangkan dalam beda waktu, akan terjadi saling eliminasi antar tahun-tahun fiscal,
sehingga tidak ada perbedaan lagi.


Contoh:
HP Aktiva tctap tahun 1999 = Rp 240.000.000. Disusutkan menurut akuntansi 3 tahun dan
menurut Pajak 4 tahun (metode garis lurus). Berdasarkan data tersebut maka penyusutan
akutansi komersial
Rp 60.000.000/tahun sedangkan akutansi pajak Rp 60.000.000/tahun


               Akuntansi         Auntansi
               Komersial             Pajak    Perbedaan
  1999        80.000.000       60.000.000     20.000.000
  2000        80.000.000       60.000.000     20.000.000
  2001        80.000.000       60.000.000     20.000.000
  2002               0         60.000.000     (60.000.000)
  Total      240.000.000       240.000.000         0



Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                             Muti'ah SE
                                                                AKUNTANSI PERPAJAKAN
Untuk menghilangkan perbedaan tersebut dilakukan koreksi fiskal, baik positif maupun
negatif. Yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal positif adalal penyesuaian terhadap
penghasilan neto komersial yang bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi
biaya, misalnya: Penyesuaian atas pemupukan cadangan.
Sedangkan penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto yang
bersifat mengurangi penghasilan atau menarnbah biaya kemersial, misalnya pembayaran
sewa guna usaha.


Laporan Keuangan Fiskal yang dihasilkan dan proses rekonsiliasi fiskal tesebut akan
digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan Terutang menurut ketentuan pasal
17 UU No.7 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.17 tahun 2000.


PENGHASILAN KENA PAJAK


       Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU.No.10 Tahun 1994 tidak berubah pada UU.No.17
Tahun 2000,Penghasilan Kena Pajak (PhKP) bagi WP Badan DN yang penghasilannya
merupakan objek PPh Yang tidak dikenakan Pph Final, adalah penghasilan Bruto
sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Dikurangi:
      Biaya yang diperkenankan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat
       (1) huruf c, d, e.
      Kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2)
       Berdasarkan SPt Tahunan Pph WP Badan ( Formulir 1771), PhKP adalah
Penghasilan Neto Fiskal dikurangi kompensasi kerugian.
       Apabila tidak ada kompensasi kerugian, PhKP = Ph. Neto Fiskal


PENGHASILAN NETO FISKAL
Formulir 1771-I (lampiran-I)
Contoh:
Penghasilan Neto Komersial                                Rp.43.481.400.000
Dikurangi,Penghasilan yang dikenakan PPh-Final
       dan yang tidak termasuk objek pajak               (Rp. 1.500.000.000)
Ditambah, penyesuaian fiskal positif                      Rp. 1.765.397.000
Dikurangi, penyesuaian fiskal negative                   (Rp.     50.000.000)
Dikurangi, Fasilitas Penanaman Modal berupa
       Pengurangan penghasilan neto                                     0
Penghasilan Neto Fiskal                                   Rp.43.696.797.000


Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                             Muti'ah SE
                                                                AKUNTANSI PERPAJAKAN
       Apabila bersaldo negatif merupakan Rugi Fiskal, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU.
No. 17 Tahun 2000 dapat dikompensasi dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutanya
sampai dengan 5 (lima) tahun.


REKONSILIASI RUGI LABA FISKAL
       Rekonsiliasi Rugi Laba Fiskal adalah cara melakukan penyesuaian fiskal atas Rugi
Laba Komersial menjadi Rugi Laba Fiskal.
       Penghasilan yang dkenakan PPh-Final dan yang bukan merupakan objek
PPh.dimasukan ke Lampiran IV SPT PPH. Penyesuaian Fiskal Positif dan negatif
dimasukan ke Lampiran I SPT PPh.


STUDI KASUS SPT.PPH.BADAN TAHUN 2006


II. REKONSILIASI FISKAL HP PENJUALAN (DALAM RIBUAN Rp)


                                                KOREKSI
                                                                 PPH
                                KOMERSIAL      FISKAL POS
NO                                                             FISKAL       KETERANGAN
                                   (1)         (Neg) 1771.1
                                                                 (1-2)
                                                   (2)
1. BAHAN BAKU
     a. Persediaan Awal           5.000.000         -          5.000.000
     b. Pembelian                24.860.000         -         24.860.000
     c. Retur Pembelian           (160.000)         -          (160.000)
     d. Siap dipakai             29.700.000         -         29.700.000
     e. Persediaan Akhir         (5.200.000)        -         (5.200.000)
     f. Digunakan                24.500.000         -         24.500.000
2. UPAH LANGSUNG
     a. Upah Pokok                  900.000         -            900.000 Ps. 21
     b. JKK & JKM                    11.000         -             11.000 Ps. 21
     c. JHT                          33.000         -             33.000
     d. THR                          76.000         -             76.000 Ps. 21
     e. Lembur                      300.000         -            300.000 Ps. 21
     f. Pengganti
                                    100.000         -            100.000 Ps. 21
     Pengobatan
                                  1.420.000         -          1.420.000
3. BIAYA         PRODUKSI

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                             Muti'ah SE
                                                                AKUNTANSI PERPAJAKAN
      TAK LANGSUNG
      a. Gaji Teknisi                    500.000             -              500.000 Ps. 21
      b. Tunj. PPh 21                     50.000             -                  50.000 Ps. 21
      SUBTOTAL          BIAYA
                                         550.000             -              550.000
      GAJI
      c. Bahan Pembantu                  690.000             -              690.000
      d. PBB-Pabrik                       50.000             -                  50.000
                                       1.290.000             -            1.290.000
 4. PENYUSUTAN
      a. Bangunan                        100.000 4a          (50.000)       150.000

      b. Mesin Pabrik                  1.200.000        3i                  676.480
                                                             523.520

                                       1.300.000                            826.480
                                                             473.520
      BIAYA PRODUKSI (1
 5.                                   28.510.000                         28.036.480
      s.d. 4)                                                473.520
 6. BRG DLM PROSES
      a. Persediaan Awal               2.900.000             -            2.900.000
      b. Persediaan Akhir             (2.100.000)            -           (2.100.000)
 7. HP PRODUKSI                       29.310.000             473.520     28.836.480
 8. BARANG JADI
      a. Persediaaan Awal              1.500.000             -            1.500.000
      b. Persediaan Akhir             (1.200.000)            -           (1.200.000)
 9. HP PENJUALAN                      29.610.000             473.520     29.136.480


IV. REKONSILIASI BIAYA USAHA (DALAM RIBUAN Rp)


NO     JENIS BIAYA              KOMERSIAL           KOREKSI             FISKAL           KETERANGAN
                                (1)                 FISKAL              (1-2)
                                                    POS (Neg)
                                                    1771.1 (2)
1.     Gaji Pokok                                   -                                    Objek Ps. 21
                                       4.500.000
                                                                        4.500.000
2.     JKK & JKM                                    -                                    Objek Ps. 21
                                          50.000
                                                                        50.000


Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                                        Muti'ah SE
                                                                           AKUNTANSI PERPAJAKAN
3.    JHT                             -                          Bukan PPh 21
                            150.000
                                                    150.000
4.    Iuran Pensiun-MK                -                          Bukan PPh 21
                            250.000
                                                    250.000
5.    Tunj. Aktivitas                 -                          Ps. 21
                            550.000
                                                    550.000
6.    Pengobatan
      a. Tunjangan                    -                          Ps. 21
                            300.000
                                                    300.000
      b. Penggantian                  -                          Ps. 21
                            120.000
                                                    120.000
      c. Cuma-cuma                    3c            -            Ps. 9 (1) e
                             50.000
                                           50.000
7.    THR                   350.000 -                   50.000   Ps. 21
8.    Bonus
      a. Prestasi Kerja               -                          Ps. 21
                            250.000
                                                    250.000
      b. Pembagian Laba               3l   100.00   -            Ps. 21-SE-
                            100.000
                                           0                     16/PL.44/92
9.    PPH-Ps. 21
      a. Tunjangan                    -                          Ps. 21
                            300.000
                                                    300.000
      b. Ditanggung                   3c            -            Ps. 9 (1) e
                             20.000
      Perush.                              20.000
10.   Pembagian Beras                 3c                         Ps. 9 (1) e
                             60.000
                                           60.000
11.   Sumbangan
      b. Keagamaan                    3             -            Ps. 9 (1) g
                             20.000
                                      e    20.000
12.   Promosi                         -                          Ps. 6 (1) a
                          6.000.000
                                                    6.000.000
13.   Pulsa HP Pegawai                3c                         KEP.220/PJ/02
                             30.000
                                           15.000   15.000
14.   Kerugian Piutang
      a. Penyisihan                   3    300.00   -            Ps. 9 (1) c
                            300.000
                                      b    0


Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                     Muti'ah SE
                                                        AKUNTANSI PERPAJAKAN
      b. Nyata Tdk Dpt                       -                         Ps. 6 (1) h
      Ditagih (Sesuai             180.000                  180.000
      KEP.238/PJ/201)
      c. Tdk Sesuai                          3l            -           Ps. 6 (1) h
                                   50.000
                                                  50.000
15.   PM-TDDK Dgn PK:
      a. FPSdh-BKP Ps.                       -                         Ps. 3 (1)
                                   20.000
      6                                                    20.000      PP.138/00
      b. FPSdh-BKP Ps.                       3l            -           s.d.a
                                   10.000
      9                                           10.000
      c. FP. Std-Catat                       3l            -           s.d.a
                                     5.000
                                                  5.000
16.   Sanksi Adm.Pjk-
      KUP
      a. Denda Ps. 7                         3             -           Ps. 9 (1) k
                                     2.000
                                             h    2.000
      b. Bunga Ps. 13 (2)       30.000       3             -           Ps. 9 (1) k
                                             h    30.000
17.   PPH Final                 61.600       3f            -           Ps. 9 (1) h
                                                  61.600
18.   Beban Bunga
      a. Investasi Saham        100.000      3l   100.00   -           Penj. Ps. 6 (1) a
                                                  0
19.   Rugi Kurs                 200.000      -                         Ps. 6 (1) e
                                                           200.000
      SUBTOTAL               14.358.600           823.60   13.535.00
                                                  0        0
20.   Penyusutan
      a. Sedan                  150.000      3i   118.27               3i-1771,I
                                                  7        31.723
TOTAL BIAYA USAHA            14.208.600           941.87   13.266.72
                                                  7        3




                               PT. CIPTA KARSA UTAMA
                            REKONSILIASI RUGI LABA FISKAL

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                            Muti'ah SE
                                                               AKUNTANSI PERPAJAKAN
                                           TAHUN 2006


                           KOMERSIAL          KOREKSI            PPH TIDAK      KETERANGAN
                                             FISKAL POS            FINAL
                                             (Neg) 1771.1)
Penjualan Bruto              90.000.000            -              90.000.000
Potongan Penjualan           (3.000.000) 3b        300.000        (2.700.000)
Retur Penjualan              (1.000.000)                     -    (1.000.000)
Penjualan Neto (I)           86.000.000            300.000        86.300.000
Harga             Pokok
                            (29.610.000)           473.520       (29.136.480)
Penjualan (II)
Laba Bruto Usaha (III)       56.390.000            773.520        57.163.520
Biaya Usaha (IV)            (14.208.600)           941.877       (13.266.723)
Penghasilan         Neto
                             42.181.400          1.715.397        43.896.797
Usaha (V)
Penghasilan       Bruto
Diluar           Usaha
                                                   1771.IV
(sebelum         potong
PPh)
a.Jasa Giro                     200.000           (200.000)                 - Final 20%
e. Sewa Ruangan                 200.000           (200.000)                 - Final 10%
f. Dividen PT. KLM              500.000           (500.000)                 - Bukan Obyek
i. Laba Penjualan                                                               Final 0,1%
                                600.000           (600.000)                 -
Saham
j. Laba Kurs                    100.000                      -       100.000
Total      Penghasilan
                              1.600.000         (1.500.000)          100.000
Diluar Usaha (VI)
Laba bersih sebelum
                             43.781.400            215.397        43.996.797
PPh




Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                                  Muti'ah SE
                                                                     AKUNTANSI PERPAJAKAN
PT CIPTA KARSA UTAMA – TAHUN 2006


  1. Tahun Buku dari 1 Januari 2006 s.d. 31 Desember 2006 sama dengan tahun takwim.
     Tahun pajak 2006 dan SPT PPh Badan Tahun 2006.
  2. Biaya Pegawai. Ps. 6 (1) a No. 17 tahun 2000
     Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium,
     bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; dapat
     dikurangkan (deductible).
     Bagi perusahaan yang ikut program JAMSOSTEK:
         a. Pembayaran iuran premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
            Kematian (JKM) dapat dikurangkan dan merupakan objek PPh ps. 21;
            apabila pegawai menerima santunan atau penggantian bukan objek PPh ps.
            21.
         b. Pembayaran premi Jaminan Hari Tua (JHT) dapat dikurangkan dan bukan
            objek PPh ps. 21; apabila pegawai PHK menerima dikenakan PPh ps. 21.
  3. Bangunan Pabrik (Permanen).
     Harga perolehan pada awal tahun 1997 Rp 3.000.000.000.
     Akuntansi, taksiran umur 30 tahun, tidak ada nilai residu, metode penyusutan garis
     lurus. Penyusutan komersial per tahun Rp 100.000.000
     Penyusutan fiskal dengan metode garis lurus pertahun (umur 20 tahun) = 5%= Rp
     150.000.000
  4. Mesin Pabrik (Kelompok 3)
     Harga perolehan pada awal tahun 1997 Rp 18.000.000.000
     Akuntansi, taksiran umur 15 tahun, tidak ada nilai residu, metode penyusutan garis
     lurus. Penyusutan komersial per tahun Rp 1.200.000.000.
     Penyusutan fiskal, umur 16 tahun, Metode saldo menurun, tarif 12,5%.
     Untuk aktiva tetap yang diperoleh sebelum tahun 2001, penyusutan fiskal dilakukan
     setahun penuh, NSBF pada akhir tahun ke-9 dapat digunakan rumus = HP (1-0,125)9
            = 18.000.000.000 X 0,30065780132
                                 = 5.411.840.424
     Penyusutan fiskal tahun ke-10 (2006)      = 12,5% 5.411.840.424
                                               = 676.480.053
  5. Biaya pengobatan pegawai yang dibayar langsung ke rumah sakit, dokter dan apotik,
     merupakan pemberian kenikmatan kepada pegawai, tidak dapat dikurangkan dari
     penghasilan bruto dan bukan merupakan objek PPh ps. 21.



Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                         Muti'ah SE
                                                            AKUNTANSI PERPAJAKAN
     Penggantian pengobatan, pemberian uang pengobatan atau pemberian tunjangan
     pengobatan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pengahasilan bruto dan
     merupakan objek PPh ps. 21.
  6. SE-16/PJ.44/1992.
     Pembayaran bonus, gratifikasi, jasa produksi, tantiem dan sebagainya kepada
     karyawan yang merupakan bagian keuntungan (pembagian laba) atau dibebankan
     ke laba yang ditahan (Retained Earning), tidak dapat dikurangkan (non
     deductible), tapi bagi pegawai merupakan objek PPh ps. 21.
     Pasal 9 (1) e UU No.17 tahun 2000
     Penggantian atau imbalan sehibngan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan
     dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak dapat dikurangkan (non deductible);
     kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian
     atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang
     berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan
     Menteri Keuangan (No. 466/ KMK.04/ 2000, KEP. 213/ PJ/ 2001, KEP-220/ PJ/
     2002) dapat dikurangkan (deductible)
  7. Sumbangan yang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, penguasaan atau
     kepemilikan, bagi yang menerima bukan objek PPh dan bagi yang memberi bukan
     biaya.
  8. Pasal 6 (1) h UU No. 17 tahun 2000.
     KEP-238/PJ/2001:
     Kerugian piutang tak tertagih dapat dikurangkan, dengan syarat kumulatif:
        a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial,
        b. Telah diserahkan perkara pengaihannya ke Pengadilan Negeri bagi
              perusahaan swasta, atau ke BUPLN bagi BUMD/ BUMN, atau ada perjanjian
              tertulis ( Akta Notaris) mengenai penghapusan piutang atau pembebasan
              utan (perjanjian restrukturisasi utang usaha) antara kreditur dan debitur yang
              bersangkutan.
        c. Telah diumumkan dalam penerbitan umum: (koran, majalah, media massa
              cetak, yang lazim lainnya berskala nasional), atau penerbitan khusus
              (PERBANAS, HIMBARA) dan penerbitan atau pengumuman khusus oleh
              Bank Indonesia.
        d. WP harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
              ke DJP (KPP), dengan cara dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh.
     Penyisihan Kerugian Piutang Tak Tertagih yang dibentuk pada akhir tahun buku,
     menurut akuntansi diakui sebagai kerugian sedangkan menurut PPh tidak dapat



Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                             Muti'ah SE
                                                                AKUNTANSI PERPAJAKAN
     dibiayakan; kecuali untuk Bank dan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi bagi
     Lessor.
  9. Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan dengan Pajak Keluaran.
     Ps. 3 PP.138/2000
     Bagi perusahaan yang bukan pengusaha kena pajak, misalnya: Hotel, Bank,
     Asuransi, Rumah Sakit dan sebagainya, PPN yang dibayar pada waktu perolehan
     atau pembelian BKP/JKP, tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran,
     perlakuaannya:
             Dapat dikurangkan dari penghasilan sesuai pasal 6 UU PPh-1984, dan
              apabila masa manfaatnya lebih dari satu tahun pembebanannya melalui
              penyusutan atau amortisasi, atau dikapitalisasi pada harga perolehan aktiva
              yang diperoleh atau dibeli.
             Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, apabila pengeluaran
              tersebut termasuk Ps 9 UU PPh-1984, misalnya PPN atas pembelian bahan-
              bahan yang disumbangkan.
     Bagi perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, PPN atas perolehan atau
     pembelian BKP/ JKP dibedakan antara PM yang dapat dikreditkan dengan PK dan
     PM yang tidak dapat dikreditkan dengan PK, perlakuannya seperti pada pengusaha
     yang bukan PKP, ditambah untuk Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat atau
     kurang lengkap dalam pengisiannya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
  10. Sanksi Administrasi Perpajakan
     Pasal 9 (1) k UU No. 17 tahun 2000
     Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa
     denda yang berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang perpajakan di bidang
     perpajakan, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
  11. Biaya Bunga
     Pasal 6 (1) a UU No.17 tahun 2000, biaya bunga merupakan biaya yang dapat
     dikurangkan (deductible). Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli
     saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang deviden yang diterima
     bukan merupakan objek pajak, biaya bunga tersebut dapat dikapitalisasikan pada
     harga perolehan saham.
  12. Rugi Kurs
     Pasal 4 (1) e UU No. 17 tahun 2000.
     Kerugian dari selisih kurs mata uang asing dapat dikurangkan dari penghasilan
     bruto.
  13. Penyusutan Sedan


Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                           Muti'ah SE
                                                              AKUNTANSI PERPAJAKAN
     Pada tanggal 1 Juli 2001 dibeli 4 buah sedan untuk Komisaris, Direktur, dan
     Manager seharga Rp 900.000.000.
     Akuntansi, disusutkan selama 6 tahun dengan metode garis lurus tanpa taksiran nilai
     residu. Penyusutan Komersial per tahun Rp 150.000.000.
     Penyusutan Fiskal, Saldo Menurun, tarif 25%:
     KEP-220/PJ/2002 m.b. 18 April 2002, SE-09/ PJ.42/ 2002.
     Kendaraan termasuk sedan yang digunakan pegawai (dibawa pulang) karena
     jabatannya, 50% dari harga perolehan dapat disusutkan termasuk harta Kelompok II
     dan 50% dari biaya rutin/ pemeliharaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
     Yang dimiliki sebelum 18 April 2002, dihitung NSBF per 30 April 2002 dan 50% dapat
     disusutkan (S-174/PJ.42/2003, 27 Maret 2003)
     1 Juli 2001 HP 4 unit sedan ………………………               Rp 900.000.000
     Penyusutan Fiskal-Nondeductible:
     2001 = 6/12 X 25% X 900.000.000 = 112.500.000
     2002 = 4/12 X 25% X 787.500.000 = 65.625.000          (178.125.000)
              NSBF per 30 April 2002                        721.875.000




     NSBF dapat disusutkan = 50%         = 360.937.500
     2002 = 8/12 X 25% X 360.937.500     = 60.156.250
     2003 =         25% X 300.781.250    = 75.195.313
     2004 =         25% X 225.585.937    = 56.394.484
     2005 =         25% X 169.184.453    = 42.297.363
     2006 =         25% X 126.842.090    = 31.723.023
  14. Potongan Penjualan
     Pada akhir tahun 2006 dibentuk penyisihan potongan penjualan sebesar Rp
     300.000.000. Akuntansi menggunakan prinsip konservatis yaitu mengakui rugi yang
     dapat diperkirakan dengan membentuk Penyisihan Potongan Penjualan, sedangkan
     PPh berdasarkan Pasal 9 (1) c UU No. 17 tahun 2000, tidak boleh membentuk dana
     cadangan.
  15. Jasa Giro
     PP No. 131 tahun 2000
     Penghasilan Jasa Giro termasuk pengertian bunga tabungan dipotong PPh pasal 4
     (2) Final sebesar 20% oleh Bank yang bersangkutan.

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                           Muti'ah SE
                                                              AKUNTANSI PERPAJAKAN
       PPh pasal 4 (2) Final = 20% X Rp 200.000.000 = Rp 40.000.000.
    16. Sewa Ruangan
       PP No. 29/1996 junto PP No. 5 /2002.
       Atas penghasilan sewa ruangan yang diterima oleh WPOP, WP Badan atau BUT
       dipotong PPh Pasal 4 (2) Final sebesar 10%
       = 10% X Rp 200.000.000 = Rp 20.000.000.
    17. Penyertaan pada PT KLM sebesar 30% dari modal yang disetor PT KLM.
       Pada tahun 2006 menerima deviden kas dari PT KLM sebesar Rp 500.000.000
       bukan objek PPh berdasarkan Pasal 4 (3) f UU No. 17 tahun 2000.
    18. Pada bulan Maret 2006 membeli saham PT IDF.Tbk seharga Rp 1.000.000.000 dan
       pada bulan Agustus 2006 dijual tunai seharga Rp 1.600.000.000.
             PP No. 41/1994 junto PP No.14/ 1997.
             Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPDN maupun WPLN dari
              transaksi penjualan saham di bursa efek di Indonesia dipungut PPh yang
              bersifat final oleh penyelenggara bursa efek.
             Atas semua transaksi penjualan saham baik saham pendiri maupun bukan
              saham pendiri dikenakan PPh. Pasal 4 (2) Final sebesar 0,1% dari jumlah
              bruto transaksi penjualan.
             PPh pasal 4 (2) Final = 0,1% X Rp 1.600.000.000 = Rp 1.600.000.
    19. Laba Kurs
       Pasal 4 (1) UU No. 17 tahun 2000.
       Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing merupakan objek PPh-Tidak Final.




:




Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                           Muti'ah SE
                                                              AKUNTANSI PERPAJAKAN
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB   Muti'ah SE
                                      AKUNTANSI PERPAJAKAN
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB   Muti'ah SE
                                      AKUNTANSI PERPAJAKAN

								
To top