Docstoc

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Document Sample
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Powered By Docstoc
					                                                                    www.bpkp.go.id

                  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                         NOMOR 22 TAHUN 2009
                               TENTANG
                   LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

                 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung
   pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan
   kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara
   Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi
   nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,
   keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam
   rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
c. bahwa perkembangan lingkunga n strategis nasional dan internasional menuntut
   penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan
   ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas
   penyelenggaraan negara;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
   Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan
   kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu
   diganti dengan undang-undang yang baru;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
   huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan
   Angkutan Jalan;

Mengingat :
Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

                      Dengan Persetujuan Bersama
           DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
                                DAN
                   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                                 MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.


                                   BAB I
                              KETENTUAN UMUM

                                       Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu
    Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu
    Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta
    pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain
    dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang
    kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
    Jalan.
5. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda
    yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan
    danau, dan/atau bandar udara.
6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan
    Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,
    alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan
    Jalan, serta fasilitas pendukung.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor
    dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
    mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga
    manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk
    angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah
    Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
    perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada
    permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air,
    serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk
    mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang
    dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan
    dan menurunkan penumpang.
15. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat
    dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak
    ditinggalkan pengemudinya.
17. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf,
    angka, kalimat, dan/atauperpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan,
    perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas
    permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis
    membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk
    mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan
    isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu
    Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
20. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-
    rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga
    tanpa rumah-rumah.
21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan
    orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
22. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa
    Perusahaan Angkutan Umum.
23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang
    telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
24. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalanyang tidak diduga dan tidak
    disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang
    mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
25. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak
    Kendaraan.
26. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
27. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
28. Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan
    pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan secara berkelanjutan sesuai dengan
    standar yang ditetapkan.
29. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang
    meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan
    fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara
    keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
30. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap
    orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum,
    dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
31. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya
    setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh
    manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
32. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang
    berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
33. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan
    penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
34. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah
    sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan,
    pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan
    penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
35. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai
    Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk
    melakukan penyidikan.
36. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
    karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur
    dalam Undang-Undang ini.
37. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
    Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
    sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
    Tahun 1945.
38. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai
    unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
39. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan
    bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan
    Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan
    teknologi, atau bidang pendidikan dan pelatihan.
40. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara
    Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang
    meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
    perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

                                      BAB II
                                 ASAS DAN TUJUAN

                                       Pasal 2
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:
a. asas transparan;
b. asas akuntabel;
c. asas berkelanjutan;
d. asas partisipatif;
e. asas bermanfaat;
f. asas efisien dan efektif;
g.   asas seimbang;
h.   asas terpadu; dan
i.   asas mandiri.

                                         Pasal 3
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:
a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib,
   lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk me ndorong perekonomian
   nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan
   bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

                                BAB III
              RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG

                                        Pasal 4
Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:
a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, danfasilitas pendukung Lalu Lintas
   dan Angkutan Jalan; dan
c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan
   Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta
   penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                                    BAB IV
                                  PEMBINAAN

                                         Pasal 5
(1) Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya
    dilaksanakan oleh Pemerintah.
(2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    meliputi:
    a. perencanaan;
    b. pengaturan;
    c. pengendalian; dan
    d. pengawasan.
(3) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
    dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ya ng
    meliputi:
    a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung
        jawab di bidang Jalan;
    b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan
        Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
        Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan
        Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
    d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan
        Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang
        pengembangan teknologi; dan
    e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
        dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu
        Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik
        Indonesia.
                                        Pasal 6
(1) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh instansi pembina
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
    a. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem Lalu Lintas dan
        Angkutan Jalan nasional;
    b. b. penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan
        Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku secara nasional;
    c. c. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang Lalu Lintas
        dan Angkutan Jalan secara nasional;
    d. d. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis
        kepada
    e. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
    f. e. pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan
        prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
    dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah provinsi dan/atau
    pemerintah kabupaten/kota.
(3) Urusan pemerintah provinsi dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan
    Jalan meliputi:
    a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
        provinsi dan kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas wilayah
        kabupaten/kota;
    b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan
        umum di provinsi; dan
    c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.
(4) Urusan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan
    Angkutan Jalan meliputi:
    a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
        kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota;
    b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan
        umum di kabupaten/kota; dan
    c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
        kabupaten/kota.

                                     BAB V
                               PENYELENGGARAAN

                                        Pasal 7
(1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung
    kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum,
    dan/atau masyarakat.
(2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi
    masing- masing meliputi:
    a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung
       jawab di bidang Jalan;
    b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan
       Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
       Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan
       Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
    d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan
       Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang
       pengembangan teknologi; dan
    e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
       dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu
       Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik
       Indonesia.

                                         Pasal 8
Penyelenggaraan di bidang Jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan,
pembangunan, dan pengawasan prasarana Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf a, yaitu:
a. inventarisasi tingkat pelayanan Jalan dan permasalahannya;
b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan
   Jalan yang diinginkan;
c. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas Jalan;
d. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan;
e. penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan;
f. uji kelaikan fungsi Jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu
   lintas; dan
g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana Jalan.

                                        Pasal 9
Penyelenggaraan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
a. penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
c. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
d. perizinan angkutan umum;
e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana Lalu
   Lintas dan Angkutan Jalan;
f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana Lalu Lintas
   dan Angkutan Jalan; dan
g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan
   kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan
   khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

                                       Pasal 10
Penyelenggaraan di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c
meliputi:
a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan industri Kendaraan
   Bermotor;
b. pengembangan industri perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin
   Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
c. pengembangan industri perlengkapan Jalan yang menjamin Keamanan dan
   Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                                      Pasal 11
Penyelenggaraan di bidang pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2) huruf d meliputi:
a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi Kendaraan
    Bermotor;
b. pengembangan teknologi perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin
    Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
c. pengembangan teknologi perlengkapan Jalan yang menjamin Ketertiban dan
    Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                                         Pasal 12
Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan
Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta
pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:
a. pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;
b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;
c. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan
   Angkutan Jalan;
d. pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan
   Angkutan Jalan;
e. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;
f. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penangana n
   Kecelakaan Lalu Lintas;
g. pendidikan berlalu lintas;
h. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
i. pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.

                                          Pasal 13
(1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    7 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
(2) Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antarinstansi
    penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan
    menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(4) Keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada
    ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan
    peraturan pemerintah.

                               BAB VI
              JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

                                  Bagian Kesatu
               Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

                                       Pasal 14
(1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan
    pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan
    semua wilayah di daratan.
(2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    sesuai dengan kebutuhan.
(3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) terdiri atas:
    a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional;
    b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi; dan
    c. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.

                                       Pasal 15
(1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a disusun secara berkala dengan
    mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan berskala nasional.
(2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
    Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Rencana
    Tata Ruang Wilayah Nasional.
(3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional memuat:
    a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan
        lingkup nasional;
    b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional dalam
        keseluruhan moda transportasi;
    c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul nasional; dan
    d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas nasional.
                                       Pasal 16
(1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b disusun secara berkala dengan
    mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ruang kegiatan
    berskala provinsi.
(2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
    Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
    memperhatikan:
    a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
    b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
    c. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional.
(3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi memuat:
    a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan
        lingkup provinsi;
    b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dalam
        keseluruhan moda transportasi;
    c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul provinsi; dan
    d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas provinsi.

                                       Pasal 17
(1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c disusun secara berkala dengan
    mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan
    berskala kabupaten/kota.
(2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
    Jalan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
    memperhatikan:
    a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
    b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional;
    c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
    d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi; dan
    e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
(3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota memuat:
    a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan
        lingkup kabupaten/kota;
    b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota
        dalam keseluruhan moda transportasi;
    c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul kabupaten/kota; dan
    d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas kabupaten/kota.

                                        Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.

                                   Bagian Kedua
                                  Ruang Lalu Lintas

                                     Paragraf 1
                                     Kelas Jalan

                                        Pasal 19
(1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
    a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan
        dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
    b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan
        Bermotor.
(2) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    terdiri atas:
    a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan
        Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus)
        milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter,
        ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu
        terberat 10 (sepuluh) ton;
    b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui
        Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima
        ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu)
        milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan
        muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
    c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui
        Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus)
        milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran
        paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8
        (delapan) ton; dan
    d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor
        dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran
        panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi
        4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10
        (sepuluh) ton.
(3) Dalam keadaan tertentu daya dukung Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat
    (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
(4) Kelas Jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana Jalan diatur sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Jalan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
    (2) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.

                                          Pasal 20
(1) Penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan dilakukan oleh:
    a. Pemerintah, untuk jalan nasional;
    b. pemerintah provinsi, untuk jalan provinsi;
    c. pemerintah kabupaten, untuk jalan kabupaten; atau
    d. pemerintah kota, untuk jalan kota.
(2) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu
    Lintas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kelas Jalan sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 19 dan tata cara penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

                                       Paragraf 2
                            Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

                                            Pasal 21
(1)   Setiap Jalan me miliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
(2)   Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
      berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan
      bebas hambatan.
(3)   Atas pertimbanga n keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah
      Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus
      dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
(4)   Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas
      absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat
      (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.
                                          Pasal 22
(1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis
    dan administratif.
(2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum
    pengoperasian Jalan.
(3) Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang
    sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun
    dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
(4) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan
    oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan.
(5) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur
    penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana
    Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(6) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh
    penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana
    Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(7) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
    undangan.

                                      Pasal 23
(1) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau peningkatan
    kapasitas Jalan wajib menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran
    Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
    Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kepolisian Negara Republik
    Indonesia.

                                        Pasal 24
(1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak
    yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
(2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang
    rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

                                         Pasal 25
(1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan
    perlengkapan Jalan berupa:
    a. Rambu Lalu Lintas;
    b. Marka Jalan;
    c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
    d. alat penerangan Jalan;
    e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
    f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
    g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
    h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan
        dan di luar badan Jalan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

                                         Pasal 26
(1) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
    diselenggarakan oleh:
    a. Pemerintah untuk jalan nasional;
    b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
    c. pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa; atau
    d. badan usaha jalan tol untuk jalan tol.
(2) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

                                        Pasal 27
(1) Perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas,
    intensitas, dan volume Lalu Lintas.
(2) Ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu
    diatur dengan peraturan daerah.

                                       Pasal 28
(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau
    gangguan fungsi Jalan.
(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada
    fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

                                     Bagian Ketiga
                                  Dana Preservasi Jalan

                                             Pasal 29
(1)   Untuk mendukung pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat,
      tertib, dan lancar, kondisi Jalan harus dipertahankan.
(2)   Untuk mempertahankan kondisi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
      diperlukan Dana Preservasi Jalan.
(3)   Dana Preservasi Jalan digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi,
      dan rekonstruksi Jalan.
(4)   Dana Preservasi Jalan dapat bersumber dari Pengguna Jalan dan pengelolaannya
      sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

                                        Pasal 30
Pengelolaan Dana Preservasi Jalan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan,
akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian.

                                      Pasal 31
Dana Preservasi Jalan dikelola oleh unit pengelola Dana Preservasi Jalan yang
bertanggung jawab kepada Menteri di bidang Jalan.

                                       Pasal 32
Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja unit pengelola Dana Preservasi Jalan diatur
dengan peraturan Presiden.

                                    Bagian Keempat
                                       Terminal

                                        Paragraf 1
                          Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe Terminal

                                     Pasal 33
(1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan
    intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan
    Terminal.
(2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau
    Terminal barang.

                                     Pasal 34
(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menurut
    pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C.
(2) Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas
   berdasarkan intensitas Kendaraan yang dilayani.

                                     Pasal 35
Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan
swasta dapat membangun Terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

                                         Pasal 36
Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah
ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

                                     Paragraf 2
                             Penetapan Lokasi Terminal

                                          Pasal 37
(1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan
    Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan
    Angkutan Jalan.
(2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
    a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;
    b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata
       Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
    c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan,
       jaringan trayek, dan jaringan lintas;
    d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
    e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
    f. permintaan angkutan;
    g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
    h. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
    i. kelestarian lingkungan hidup.

                                      Paragraf 3
                                  Fasilitas Terminal

                                       Pasal 38
(1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi
    persyaratan keselamatan dan keamanan.
(2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan
    fasilitas penunjang.
(3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
    penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.

                                    Paragraf 4
                             Lingkungan Kerja Terminal

                                       Pasal 39
(1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas
    Terminal.
(2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh
    penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan,
    pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
(3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
    peraturan daerah kabupaten/kota, khusus Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
    ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
                                     Paragraf 5
                        Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

                                        Pasal 40
(1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:
    a. rancang bangun;
    b. buku kerja rancang bangun;
    c. rencana induk Terminal;
    d. analisis dampak Lalu Lintas; dan
    e. analisis mengenai dampak lingkungan.
(2) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:
    a. perencanaan;
    b. pelaksanaan; dan
    c. pengawasan operasional Terminal.

                                        Pasal 41
(1) Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai
    dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
(2) Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi
    yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

                                       Paragraf 6
                                 Pengaturan Lebih Lanjut

                                    Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, klasifikasi, tipe, penetapan lokasi, fasilitas,
lingkungan kerja, pembangunan, dan pengoperasian Terminal diatur dengan peraturan
pemerintah.

                                     Bagian Kelima
                                     Fasilitas Parkir

                                           Pasal 43
(1)   Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang
      Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
(2)   Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan
      hukum Indonesia berupa:
      a. usaha khusus perparkiran; atau
      b. penunjang usaha pokok.
(3)   Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat
      tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan
      dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan,
      persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur
      dengan peraturan pemerintah.

                                    Pasal 44
Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:
a. rencana umum tata ruang;
b. analisis dampak lalu lintas; dan
c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.
                                   Bagian Keenam
                                 Fasilitas Pendukung

                                         Pasal 45
(1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
    a. trotoar;
    b. lajur sepeda;
    c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
    d. Halte; dan/atau
    e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
(2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
    oleh:
    a. Pemerintah untuk jalan nasional;
    b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
    c. pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa;
    d. pemerintah kota untuk jalan kota; dan
    e. badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

                                         Pasal 46
(1) Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan
    fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 45 ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak swasta.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, serta
    spesifikasi teknis fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan
    peraturan pemerintah.

                                     BAB VII
                                   KENDARAAN

                                    Bagian Kesatu
                             Jenis dan Fungsi Kendaraan

                                       Pasal 47
(1) Kendaraan terdiri atas:
    a. Kendaraan Bermotor; dan
    b. Kendaraan Tidak Bermotor.
(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan
    berdasarkan jenis:
    a. sepeda motor;
    b. mobil penumpang;
    c. mobil bus;
    d. mobil barang; dan
    e. kendaraan khusus.
(3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf
    d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
    a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
    b. Kendaraan Bermotor Umum.
(4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
    dikelompokkan dalam:
    a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
    b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

                                    Bagian Kedua
                Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

                                     Pasal 48
(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan
    teknis dan laik jalan.
(2) Persyaratan teknis sebaga imana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. susunan;
    b. perlengkapan;
    c. ukuran;
    d. karoseri;
    e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
    f. pemuatan;
    g. penggunaan;
    h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
    i. penempelan Kendaraan Bermotor.
(3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja
    minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
    a. emisi gas buang;
    b. kebisingan suara;
    c. efisiensi sistem rem utama;
    d. efisiensi sistem rem parkir;
    e. kincup roda depan;
    f. suara klakson;
    g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
    h. radius putar;
    i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
    j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
    k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

                                      Bagian Ketiga
                              Pengujian Kendaraan Bermotor

                                       Pasal 49
(1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat
    dan/atau dirakit di dalam negeri ya ng akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan
    pengujian.
(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. uji tipe; dan
    b. uji berkala.

                                            Pasal 50
(1)   Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi
      setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor,
      dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang
      menyebabkan perubahan tipe.
(2)   Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan
          terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan
          lengkap; dan
      b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan
          terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan
          Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
(3)   Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana uji
      tipe Pemerintah.
(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

                                   Pasal 51
(1) Landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap
    yang telah lulus uji tipe diberi sertifikat lulus uji tipe.
(2) Rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan modifikasi tipe
    Kendaraan Bermotor yang telah lulus uji tipe diterbitkan surat keputusan pengesahan
    rancang bangun dan rekayasa.
(3) Penanggung jawab pembuatan, perakitan, pengimporan landasan Kendaraan
    Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan le ngkap, rumah-rumah, bak
    muatan, kereta gandengan dan kereta tempelan, serta Kendaraan Bermotor yang
    dimodifikasi harus meregistrasikan tipe produksinya.
(4) Sebagai bukti telah dilakukan registrasi tipe produksi sebagaimana dimaksud pada
    ayat (3), diberikan tanda bukti sertifikat registrasi uji tipe.
(5) Sebagai jaminan kesesuaian spesifikasi teknik seri produksinya terhadap sertifikat uji
    tipe, dilakukan uji sampel oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai modifikasi dan uji tipe diatur dengan peraturan
    pemerintah.

                                           Pasal 52
(1) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
    dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
(2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
    membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta
    merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
(3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan
    konstruksi dan material wajib dilakukan uj i tipe ulang.
(4) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada
    ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

                                         Pasal 53
(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk
    mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta
    tempelan yang dioperasikan di Jalan.
(2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
    a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
    b. pengesahan hasil uji.
(3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
    a. unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota;
    b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari
        Pemerintah; atau
    c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.

                                        Pasal 54
(1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang,
    kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan
    laik jalan.
(2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. susunan;
    b. perlengkapan;
    c. ukuran;
    d. karoseri; dan
    e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
(3) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    sekurang-kurangnya meliputi:
    a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
    b. tingkat kebisingan;
    c. kemampuan rem utama;
    d. kemampuan rem parkir;
      e. kincup roda depan;
      f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
      g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
      h. kedalaman alur ban.
(4)   Pengujian terhadap persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan
      meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.
(5)   Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
(6)   Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang
      identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji,
      dan masa berlaku hasil uji.
(7)   Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang
      identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.

                                          Pasal 55
(1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b
    diberikan oleh:
    a. petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang
        bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan
        Jalan atas usul gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana
        pengujian pemerintah kabupaten/kota; dan
    b. petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang
        bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan
        Jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal
        pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta.
(2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan
    sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

                                        Pasal 56
Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal
54, dan Pasal 55 diatur dengan peraturan pemerintah.

                                     Bagian Keempat
                             Perlengkapan Kendaraan Bermotor

                                         Pasal 57
(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan
    perlengkapan Kendaraan Bermotor.
(2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm
    standar nasional Indonesia.
(3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda
    empat atau lebih sekurangkurangnya terdiri atas:
    a. sabuk keselamatan;
    b. ban cadangan;
    c. segitiga pengaman;
    d. dongkrak;
    e. pembuka roda;
    f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda
        empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
    g. peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Kendaraan Bermotor sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

                                     Pasal 58
Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan
yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.
                                        Pasal 59
(1) Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu
    isyarat dan/atau sirene.
(2) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna:
    a. merah;
    b. biru; dan
    c. kuning.
(3) Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
    dan huruf b serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda
    Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.
(4) Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi
    sebagai tanda peringatan kepada Pengguna Jalan lain.
(5) Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
    (2) sebagai berikut:
    a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk mobil petugas Kepolisian
        Negara Republik Indonesia;
    b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk mobil tahanan,
        pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang
        merah, dan jenazah; dan
    c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk mobil patroli jalan tol,
        pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan
        pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur, dan tata cara pemasangan
    lampu isyarat dan sirene sebaga imana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
    peraturan pemerintah.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lampu isyarat dan sirene
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian
    Negara Republik Indonesia.

                                    Bagian Kelima
                           Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

                                         Pasal 60
(1)   Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat
      Kendaraan Bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
(2)   Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan
      pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
(3)   Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
      memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di
      bidang industri.
(4)   Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
      mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari
      Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(5)   Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
(6)   Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel
      umum diatur dengan peraturan pemerintah.

                                   Bagian Keenam
                               Kendaraan Tidak Bermotor

                                       Pasal 61
(1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib memenuhi
    persyaratan keselamatan, meliputi:
    a. persyaratan teknis; dan
    b. persyaratan tata cara memuat barang.
(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya
    meliputi:
    a. konstruksi;
    b. sistem kemudi;
    c. sistem roda;
    d. sistem rem;
    e. lampu dan pemantul cahaya; dan
    f. alat peringatan dengan bunyi.
(3) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
    sekurang-kurangnya meliputi dimensi dan berat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

                                         Pasal 62
(1)   Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda.
(2)   Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
      kelancaran dalam berlalu lintas.
                                         Pasal 63
(1)   Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak
      Bermotor di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor
      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor
      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat lintas kabupaten/kota diatur
      dengan peraturan daerah provinsi.

                                      Bagian Ketujuh
                      Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

                                        Pasal 64
(1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.
(2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. registrasi Kendaraan Bermotor baru;
    b. registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
    c. registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau
    d. registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.
(3) Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
    untuk:
    a. tertib administrasi;
    b. pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasik an di
        Indonesia;
    c. mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan;
    d. perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan
        Jalan; dan
    e. perencanaan pembangunan nasional.
(4) Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik
    Indonesia melalui sistem manajemen registrasi Kendaraan Bermotor.
(5) Data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Sistem
    Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk
    forensik kepolisian.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
    diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

                                         Pasal 65
(1) Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2)
    huruf a meliputi kegiatan:
    a. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pemiliknya;
    b. penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan salinannya; dan
    c. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor
       Kendaraan Bermotor.
                                             e
(2) Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor t lah diregistrasi, pemilik diberi Buku
    Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda
    Nomor Kendaraan Bermotor.

                                            Pasal 66
Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk pertama kali harus memenuhi
persyaratan:
a. memiliki sertifikat registrasi uji tipe;
b. memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah; dan
c. memiliki hasil pemeriksaan cek fisik Kendaraan Bermotor.

                                       Pasal 67
(1) Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak Kendaraan
    Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan
    Angkutan Jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem
    Administrasi Manunggal Satu Atap.
(2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
    dikoordinasikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur serta pelaksanaan Sistem
    Administrasi Manunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
    dengan peraturan Presiden.

                                        Pasal 68
(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat
    Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
(2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan
    Bermotor, dan masa berlaku.
(3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
    kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
(4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan,
    warna, dan cara pemasangan.
(5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
    dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor
    Kendaraan Bermotor rahasia.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda
    Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara
    Republik Indonesia.

                                        Pasal 69
(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang belum diregistrasi dapat dioperasikan di Jalan untuk
    kepentingan tertentu dengan dilengkapi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan
    Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor.
(2) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik
    Indonesia kepada badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, atau impor
    Kendaraan Bermotor.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian dan penggunaan
    Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor
    diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
                                        Pasal 70
(1) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak
    dipindahtangankan.
(2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
    berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.
(3) Sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat
    Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor wajib
    diajukan permohonan perpanjangan.

                                           Pasal 71
(1) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik
    Indonesia jika:
    a. bukti registrasi hilang atau rusak;
    b. spesifikasi teknis dan/atau fungsi Kendaraan Bermotor diubah;
    c. kepemilikan Kendaraan Bermotor beralih; atau
    d. Kendaraan Bermotor digunakan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di
        luar wilayah Kendaraan didaftarkan.
(2) Pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
    dan huruf c disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat
    Kendaraan Bermotor tersebut terakhir didaftarkan.
(3) Pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
    disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat Kendaraan
    Bermotor tersebut dioperasikan.

                                       Pasal 72
(1) Registrasi Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia diatur dengan peraturan
    Panglima Tentara Nasional Indonesia dan dilaporkan untuk pendataan kepada
    Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Registrasi Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan
    peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Registrasi Kendaraan Bermotor perwakilan negara asing dan lembaga internasional
    diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

                                         Pasal 73
(1) Kendaraan Bermotor Umum yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar
    registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Umum atas dasar:
    a. permintaan pemilik Kendaraan Bermotor Umum; atau
    b. usulan pejabat yang berwenang memberi izin angkutan umum.
(2) Setiap Kendaraan Bermotor Umum yang tidak lagi digunakan sebagai angkutan
    umum wajib dihapuskan dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor
    Umum.

                                          Pasal 74
(1) Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
    ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor atas
    dasar:
    a. permintaan pemilik Kendaraan Bermotor; atau
    b. pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan
       Bermotor.
(2) Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika:
    a. Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau
    b. pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-
       kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor
       Kendaraan Bermotor.
(3) Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
    dapat diregistrasi kembali.
                                       Pasal 75
Ketentuan lebih lanjut me ngenai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, penghapusan
registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70,
Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

                                    Bagian Kedelapan
                                   Sanksi Administratif

                                           Pasal 76
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) dan ayat
    (3), atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembayaran denda;
    c. pembekuan izin; dan/atau
    d. pencabutan izin.
(2) Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal
    60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembayaran denda; dan/atau
    c. penutupan bengkel umum.
(3) Setiap petugas pengesah swasta yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat
    (3) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembayaran denda;
    c. pembekuan sertifikat pengesah; dan/atau
    d. pencabutan sertifikat pengesah.
(4) Setiap petugas penguji atau pengesah uji berkala yang melanggar ketentuan Pasal 54
    ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan
    pemerintah.

                                        BAB VIII
                                      PENGEMUDI

                                     Bagian Kesatu
                                  Surat Izin Mengemudi

                                        Paragraf 1
                                  Persyaratan Pengemudi

                                         Pasal 77
(1)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat
      Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
(2)   Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
      a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
      b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
(3)   Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki
      kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau
      belajar sendiri.
(4)   Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon
      Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.
(5)   Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh
      orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor
      perseorangan.
                                       Paragraf 2
                           Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi

                                            Pasal 78
(1)   Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat
      izin dan terakreditasi dari Pemerintah.
(2)   Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh
      Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah
      Daerah.
(3)   Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh
      Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan
      norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi
      sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara
      Republik Indonesia.
(4)   Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai
      dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

                                       Pasal 79
(1) Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik
    mengemudi di Jalan wajib didampingi instruktur atau penguji.
(2) Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas
    pelanggaran dan/atau Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi saat c   alon Pengemudi
    belajar atau menjalani ujian.

                                      Paragraf 3
                     Bentuk dan Penggolongan Surat Izin Mengemudi

                                          Pasal 80
(1) Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:
    a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan
       barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi
       3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
    b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan
       barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500
       (tiga ribu lima ratus) kilogram;
    c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat,
       Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan
       atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta
       tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
    d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
    e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi
       penyandang cacat.

                                        Pasal 81
(1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77,
    setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus
    ujian.
(2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai
    berikut:
    a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi
        C, dan Surat Izin Mengemudi D;
    b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
    c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
(3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
    b. pengisian formulir permohonan; dan
    c. rumusan sidik jari.
(4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
    b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
(5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. ujian teori;
    b. ujian praktik; dan/atau
    c. ujian keterampilan melalui simulator.
(6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat
    (5), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
    a. Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-
        kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan
    b. Surat Izin Mengemud i B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-
        kurangnya 12 (dua belas) bulan.

                                       Pasal 82
Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 ayat (2) huruf b digolongkan menjadi:
a. Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor
   umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga
   ribu lima ratus) kilogram;
b. Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang
   dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu
   lima ratus) kilogram; dan
c. Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk mengemudikan Kendaraan penarik
   atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan
   berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000
   (seribu) kilogram.

                                         Pasal 83
(1) Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk dapat memiliki Surat Izin
    Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum harus memenuhi persyaratan usia dan
    persyaratan khusus.
(2) Syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
    a. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A Umum;
    b. usia 22 (dua puluh dua) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum; dan
    c. usia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II Umum.
(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    a. lulus ujian teori yang meliputi pengetahuan mengenai:
        1. pelayanan angkutan umum;
        2. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
        3. pengujian Kendaraan Bermotor;
        4. tata cara mengangkut orang dan/atau barang;
        5. tempat penting di wilayah domisili;
        6. jenis barang berbahaya; dan
        7. pengoperasian peralatan keamanan.
    b. lulus ujian praktik, yang meliputi:
        1. menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau barang di Terminal dan di
           tempat tertentu lainnya;
        2. tata cara mengangkut orang dan/atau barang;
        3. mengisi surat muatan;
        4. etika Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum; dan
        5. pengoperasian peralatan keamanan.
(4) Dengan memperhatikan syarat usia, setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang
    akan mengajukan permohonan:
    a. Surat Izin Mengemudi A Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi A
        sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan;
    b. untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi B
        I atau Surat Izin Mengemudi A Umum sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan;
        dan
    c. untuk Surat Izin Mengemudi B II Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi B
        II atau Surat Izin Mengemudi B I Umum sekurang-kurangnya 12 (dua belas)
        bulan.
(5) Selain harus memenuhi persyaratan us ia dan persyaratan khusus sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), setiap orang yang mengajukan permohonan
    untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum harus
    memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dan ayat (4).

                                      Pasal 84
Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor dapat digunakan sebagai Surat Izin
Mengemudi Kendaraan Bermotor yang jumlah beratnya sama atau lebih rendah, sebagai
berikut:
a. Surat Izin Mengemudi A Umum dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan
    Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A;
b. Surat Izin Mengemudi B I dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor
    yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A;
c. Surat Izin Mengemudi B I Umum dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan
    Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin
    Mengemudi A Umum, dan Surat Izin Mengemudi B I;
d. Surat Izin Mengemudi B II dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor
    yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A dan Surat Izin Mengemudi
    B I; atau
e. Surat Izin Mengemudi B II Umum dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan
    Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin
    Mengemudi A Umum, Surat Izin Mengemudi B I, Surat Izin Mengemudi B I Umum,
    dan Surat Izin Mengemudi B II.

                                          Pasal 85
(1) Surat Izin Mengemudi berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain.
(2) Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(3) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh
    wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4) Dalam hal terdapat perjanjian bilateral atau multilateral antara Negara Kesatuan
    Republik Indonesia dan negara lain, Surat Izin Mengemudi yang diterbitkan di
    Indonesia dapat pula berlaku di negara lain dan Surat Izin Mengemudi yang
    diterbitkan oleh negara lain berlaku di Indonesia.
(5) Pemegang Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
    memperoleh Surat Izin Mengemudi internasional yang diterbitkan oleh Kepolisian
    Negara Republik Indonesia.

                                    Paragraf 4
                           Fungsi Surat Izin Mengemudi

                                         Pasal 86
(1) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi.
(2) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor
    yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi.
(3) Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan
    penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.
                                    Bagian Kedua
                   Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi

                                      Paragraf 1
                           Penerbitan Surat Izin Mengemudi

                                       Pasal 87
(1) Surat Izin Mengemudi diberikan kepada setiap calon Pengemudi yang lulus ujian
    mengemudi.
(2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
    Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyelenggarakan sistem informasi
    penerbitan Surat Izin Mengemudi.
(4) Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin
    Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menaati prosedur penerbitan
    Surat Izin Mengemudi.

                                       Pasal 88
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, pengujian, dan penerbitan Surat
Izin Mengemudi diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

                                    Paragraf 2
              Pemberian Tanda Pelanggaran pada Surat Izin Mengemudi

                                        Pasal 89
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan tanda atau data
    pelanggaran terhadap Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi yang melakukan
    pelanggaran tindak pidana Lalu Lintas.
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menahan sementara atau
    mencabut Surat Izin Mengemudi sementara sebelum diputus oleh pengadilan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda atau data pelanggaran sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian
    Negara Republik Indonesia.

                                   Bagian Ketiga
                               Waktu Kerja Pengemudi

                                         Pasal 90
(1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan
    mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan
    Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.
(3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4
    (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.
(4) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam
    sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

                                   Bagian Keempat
                                 Sanksi Administratif

                                       Pasal 91
(1) Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin
    Mengemudi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat
    (4) dikenai sanksi administratif berupa sanksi disiplin dan/atau etika profesi
    kepolisian.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi
   administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala
   Kepolisian Negara Republik Indonesia.

                                         Pasal 92
(1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum yang tidak mematuhi dan memberlakukan
    ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi
    Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dikenai sanksi
    administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pemberian denda administratif;
    c. pembekuan izin; dan/atau
    d. pencabutan izin.
(3) Ketentua n lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif
    sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

                                      BAB IX
                                    LALU LINTAS

                                  Bagian Kesatu
                         Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

                                     Paragraf 1
                   Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

                                           Pasal 93
(1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan
    penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin
    Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan
    Jalan.
(2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dilakukan dengan:
    a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan
        khusus;
    b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
    c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
    d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan
        lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
    e. pemaduan berbagai moda angkutan;
    f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
    g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
    h. perlindungan terhadap lingkungan.
(3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
    a. perencanaan;
    b. pengaturan;
    c. perekayasaan;
    d. pemberdayaan; dan
    e. pengawasan.

                                           Pasal 94
(1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a
    meliputi:
    a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
    b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
    c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
    d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
    e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
      f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
      g. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;
      h. penetapan tingkat pelayanan; dan
      i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan
         Lalu Lintas.
(2)   Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b
      meliputi:
      a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada
         jaringan Jalan tertentu; dan
      b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah
         ditetapkan.
(3)   Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf c
      meliputi:
      a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan
         yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
      b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang
         berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
      c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan
         ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
(4)   Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf d
      meliputi pemberian:
      a. arahan;
      b. bimbingan;
      c. penyuluhan;
      d. pelatihan; dan
      e. bantuan teknis.
(5)   Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf e
      meliputi:
      a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
      b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
      c. tindakan penegakan hukum.

                                         Pasal 95
(1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a yang berupa perintah,
    larangan, peringatan, atau petunjuk diatur dengan:
    a. peraturan Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan
        Angkutan Jalan untuk jalan nasional;
    b. peraturan daerah provinsi untuk jalan provinsi;
    c. peraturan daerah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa; atau
    d. peraturan daerah kota untuk jalan kota.
(2) Perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi
    Isyarat Lalu Lintas.

                                      Paragraf 2
            Tanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

                                           Pasal 96
(1) Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,
    huruf g, huruf h, dan huruf i, Pasal 94 ayat (2), Pasal 94 ayat (3) huruf b, Pasal 94
    ayat (4), serta Pasal 94 ayat (5) huruf a dan huruf b untuk jaringan jalan nasional.
(2) Menteri yang membidangi Jalan bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan
    Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf
    b, huruf d, huruf g, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 94 ayat (3) huruf a untuk jalan
    nasional.
(3) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan
    Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat
    (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, dan huruf i, Pasal 94 ayat (3) huruf c, dan Pasal
    94 ayat (5).
(4) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan provinsi setelah
    mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
(5) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan kabupaten dan/atau
    jalan desa setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
(6) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan kota setelah mendapat
    rekomendasi dari instansi terkait.

                                         Pasal 97
(1) Dalam hal terjadi perubahan arus Lalu Lintas secara tiba-tiba atau situasional,
    Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan Manajemen dan
    Rekayasa Lalu Lintas kepolisian.
(2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) dilakukan dengan menggunakan Rambu Lalu Lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu
    Lintas, serta alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan yang bersifat sementara.
(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan rekomendasi pelaksanaan
    Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas kepada instansi terkait.

                                       Pasal 98
(1) Penanggung jawab pelaksana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas wajib
    berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan
    data dan kinerjanya.
(2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
    forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                                       Bagian Kedua
                               Analisis Dampak Lalu Lintas

                                        Pasal 99
                                                                  an
(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, d infrastruktur yang
    akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran
    Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
(2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
    kurangnya memuat:
    a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
    c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
    d. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan
        dampak; dan
    e. rencana pemantauan dan evaluasi.
(3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
    salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin Pemerintah dan/atau
    Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang- undangan.

                                       Pasal 100
(1) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1)
    dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
(2) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3)
    harus m endapatkan persetujuan dari instansi yang terkait di bidang Lalu Lintas dan
    Angkutan Jalan.
                                      Pasal 101
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 diatur dengan peraturan pemerintah.

                                  Bagian Ketiga
                  Pengutamaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,
            Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan Petugas yang Berwenang

                                     Paragraf 1
           Syarat dan Prosedur Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,
                         Rambu Lalu Lintas, dan Marka Jalan

                                         Pasal 102
(1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan yang
    bersifat perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk pada jaringan atau ruas Jalan
    pemasangannya harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal
    pemberlakuan peraturan Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas
    dan Angkutan Jalan atau peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
    ayat (1).
(2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang berlaku
    mengikat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kekuatan hukum Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,
    Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.

                                     Paragraf 2
         Pengutamaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas

                                         Pasal 103
(1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus
    diutamakan daripada Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
(2) Rambu Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada
    Marka Jalan.
(3) Dalam hal terjadi kondisi kemacetan Lalu Lintas yang tidak memungkinkan gerak
    Kendaraan, fungsi marka kotak kuning harus diutamakan daripada Alat Pemberi
    Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat
    Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
    peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu
    Lintas dan Angkutan Jalan.

                                      Paragraf 3
                                 Pengutamaan Petugas

                                       Pasal 104
(1) Dalam keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan
    Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan:
    a. memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau Pengguna Jalan;
    b. memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus;
    c. mempercepat arus Lalu Lintas;
    d. memperlambat arus Lalu Lintas; dan/atau
    e. mengalihkan arah arus Lalu Lintas.
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diutamakan daripada perintah
    yang diberikan oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau
    Marka Jalan.
(3) Pengguna Jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian
    Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    ditetapkan dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

                                    Bagian Keempat
                                Tata Cara Berlalu Lintas

                                       Paragraf 1
                              Ketertiban dan Keselamatan

                                     Pasal 105
Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:
a. berperilaku tertib; dan/atau
b. mencegah hal- hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan
    Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan
    kerusakan Jalan.

                                           Pasal 106
(1)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib
      mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
(2)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan
      keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
(3)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi
      ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
(4)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi
      ketentuan:
      a. rambu perintah atau rambu larangan;
      b. Marka Jalan;
      c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
      d. gerakan Lalu Lintas;
      e. berhenti dan Parkir;
      f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
      g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
      h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
(5)   Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang
      mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
      a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan
          Bermotor;
      b. Surat Izin Mengemudi;
      c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
      d. tanda bukti lain yang sah.
(6)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di
      Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk
      keselamatan.
(7)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang
      tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di
      sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang
      memenuhi standar nasional Indonesia.
(8)   Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor
      wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
(9)   Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang
      membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

                                     Paragraf 2
                              Penggunaan Lampu Utama

                                Pasal 107
(1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan
    Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
(2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

                                        Paragraf 3
                               Jalur atau Lajur Lalu Lintas

                                         Pasal 108
(1)   Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan jalur Jalan sebelah kiri.
(2)   Penggunaan jalur Jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika:
      a. Pengemudi bermaksud akan melewati Kendaraan di depannya; atau
      b. diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk
         digunakan sementara sebagai jalur kiri.
(3)   Sepeda Motor, Kendaraan Bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang,
      dan Kendaraan Tidak Bermotor berada pada lajur kiri Jalan.
(4)   Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi Kendaraan dengan
      kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului
      Kendaraan lain.

                                        Pasal 109
(1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati Kendaraan lain harus
    menggunakan lajur atau jalur Jalan sebelah kanan dari Kendaraan yang akan dilewati,
    mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup.
(2) Dalam keadaan tertentu, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
    menggunakan lajur Jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan Keamanan dan
    Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(3) Jika Kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur
    atau jalur jalan sebelah kanan, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dilarang melewati Kendaraan tersebut.

                                      Pasal 110
(1) Pengemudi yang berpapasan dengan Kendaraan lain dari arah berlawanan pada jala n
    dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang
    cukup di sebelah kanan Kendaraan.
(2) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terhalang oleh suatu rintangan
    atau Pengguna Jalan lain di depannya wajib mendahulukan Kendaraan yang datang
    dari arah berlawanan.

                                     Pasal 111
Pada jalan yang menanjak atau menurun yang tidak memungkinkan bagi Kendaraan
untuk saling berpapasan, Pengemudi Kendaraan yang arahnya menurun wajib memberi
kesempatan jalan kepada Kendaraan yang mendaki.

                                      Paragraf 4
                                Belokan atau Simpangan

                                       Pasal 112
(1) Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati
    situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta
    memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
(2) Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib
    mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta
    memberikan isyarat.
(3) Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,
    Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh
    Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
                                          Pasal 113
(1) Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat Pemberi Isyarat
    Lalu Lintas, Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada:
    a. Kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan
        yang lain jika hal itu dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan;
    b. Kendaraan dari Jalan utama jika Pengemudi tersebut datang dari cabang
        persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan
        Jalan;
    c. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang
        persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
    d. Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 (tiga)
        yang tidak tegak lurus; atau
    e. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada
        persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.
(2) Jika persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali Lalu Lintas yang berbentuk
    bundaran, Pengemudi harus memberikan hak utama kepada Kendaraan lain yang
    datang dari arah kanan.

                                         Pasal 114
Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan Jalan, Pengemudi Kendaraan wajib:
a. berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup,
   dan/atau ada isyarat lain;
b. mendahulukan kereta api; dan
c. memberikan hak utama kepada Kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

                                      Paragraf 5
                                      Kecepatan

                                    Pasal 115
Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:
a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling                 tinggi   yang
   diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
b. berbalapan dengan Kendaran Bermotor lain.

                                       Pasal 116
(1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan Rambu Lalu Lintas.
(2) Selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika:
    a. akan melewati Kendaraan Bermotor Umum yang sedang menurunkan dan
        menaikkan Penumpang;
    b. akan melewati Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang
        ditunggangi, atau hewan yang digiring;
    c. cuaca hujan dan/atau genangan air;
    d. memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan Rambu Lalu
        Lintas;
    e. mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api; dan/atau
    f. melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyeberang.

                                  Pasal 117
Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya harus mengamati situasi Lalu Lintas
di samping dan di belakang Kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan
Kendaraan lain.
                                     Paragraf 6
                                      Berhenti

                                      Pasal 118
Selain Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, setiap Kendaraan Bermotor dapat
berhenti di setiap Jalan, kecuali:
a. terdapat rambu larangan berhenti dan/atau Marka Jalan yang bergaris utuh;
b. pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta
   mengganggu Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
c. di jalan tol.

                                     Pasal 119
(1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti
    untuk menurunkan dan/atau menaikkan Penumpang wajib memberi isyarat tanda
    berhenti.
(2) Pengemudi Kendaraan yang berada di belakang Kendaraan Bermotor Umum atau
    mobil bus sekolah yang sedang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
    menghentikan kendaraannya sementara.

                                     Paragraf 7
                                       Parkir

                                      Pasal 120
Parkir Kendaraan di Jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah
Lalu Lintas.

                                       Pasal 121
(1) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu
    isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam
    keadaan darurat di Jalan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Pengemudi
    Sepeda Motor tanpa kereta samping.

                                    Paragraf 8
                             Kendaraan Tidak Bermotor

                                      Pasal 122
(1) Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor dilarang:
    a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh Kendaraan Bermotor
        dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
    b. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi atau membahayakan
        Pengguna Jalan lain; dan/atau
    c. menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur jalan
        khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor.
(2) Pesepeda dilarang membawa Penumpang, kecuali jika sepeda tersebut telah
    dilengkapi dengan tempat Penumpang.
(3) Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan
    ruang yang cukup bagi Kendaraan lain untuk mendahului.

                                   Pasal 123
Pesepeda tunarungu harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian
depan dan belakang sepedanya.
                                       Paragraf 9
         Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum

                                          Pasal 124
(1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek wajib:
    a. mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah
         ditetapkan;
    b. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis
         dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok,
         rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;
    c. menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling
         kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
    d. memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang;
    e. menutup pintu selama Kendaraan berjalan; dan
    f. mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum.
(2) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek dengan
    tarif ekonomi wajib mengangkut anak sekolah.

                                        Pasal 125
Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan Jalan
sesuai dengan kelas Jalan yang ditentukan.

                                       Pasal 126
Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dilarang:
a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
b. mengetem selain di tempat yang telah ditentukan;
c. menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan
   tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau
d. melewati jaringan Jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.

                                  Bagian Kelima
                 Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas

                                     Paragraf 1
       Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas yang Diperbolehkan

                                          Pasal 127
(1) Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan
    pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
(2) Penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.
(3) Penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau
    kepentingan pribadi.

                                    Paragraf 2
            Tata Cara Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas

                                       Pasal 128
(1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) yang
    mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.
(2) Pengalihan arus Lalu Lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sementara.
(3) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3)
    diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
                                     Paragraf 3
                                   Tanggung jawab

                                      Pasal 129
(1) Pengguna Jalan di luar fungsi Jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang
    ditimbulkan.
(2) Pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3)
    bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas Jalan untuk menjaga Keamanan,
    Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                                     Pasal 130
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129 diatur dengan
peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

                                 Bagian Keenam
                Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas

                                         Pasal 131
(1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar,
    tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
(2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat
    penyeberangan.
(3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki
    berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan
    dirinya.

                                      Pasal 132
(1) Pejalan Kaki wajib:
    a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang
        paling tepi; atau
    b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
(2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan
    Kelancaran Lalu Lintas.
(3) Pejalan Kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan
    mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

                                 Bagian Ketujuh
                          Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

                                        Pasal 133
(1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan
    mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu
    Lintas berdasarkan kriteria:
    a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
    b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
    c. kualitas lingkungan.
(2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
    dengan cara:
    a. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan
       tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
    b. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu
       pada waktu dan Jalan tertentu;
    c. pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada
       waktu dan Jalan tertentu;
    d. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi
        fungsi Jalan;
    e. pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir
        maksimal; dan/atau
    f. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau
        kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
(3) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
    dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas yang
    diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan
    angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh
    Menteri yang bertanggung jawab pada bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan
    Angkutan Jalan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan
    lingkup kewenangannya dengan melibatkan instansi terkait.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai m  anajemen kebutuhan Lalu Lintas diatur dengan
    peraturan pemerintah.

                               Bagian Kedelapan
                    Hak Utama Pengguna Jalan untuk Kelancaran

                                     Paragraf 1
                    Pengguna Jalan yang Memperoleh Hak Utama

                                         Pasal 134
Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan
berikut:
a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
b. ambulans yang mengangkut orang sakit;
c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang
    menjadi tamu negara;
f. iring- iringan pengantar jenazah; dan
g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan
    petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

                                     Paragraf 2
                          Tata Cara Pengaturan Kelancaran

                                       Pasal 135
(1) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus
    dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan
    isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.
(2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika
     mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi
     Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

                                Bagian Kesembilan
                                Sanksi Administratif

                                         Pasal 136
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat
    (1), Pasal 100 ayat (1), dan Pasal 128 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penghentian sementara pelayanan umum;
    c. penghentian sementara kegiatan;
    d. denda administratif;
    e. pembatalan izin; dan/atau
    f. pencabutan izin.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan
    pemerintah.

                                       BAB X
                                     ANGKUTAN

                                   Bagian Kesatu
                              Angkutan Orang dan Barang

                                         Pasal 137
(1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan
    Kendaraan Tidak Bermotor.
(2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor,
    Mobil penumpang, atau bus.
(3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.
(4) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
    a. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana
        jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai;
    b. b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau
        Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
    c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik
        Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang
    sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

                                   Bagian Kedua
                       Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum

                                      Pasal 138
(1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang
    selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
(2) Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1).
(3) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan
    Bermotor Umum.

                                        Pasal 139
(1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang
    dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara.
(2) Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa
    angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi.
(3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum
    untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.
(4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan
    usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan.
                                 Bagian Ketiga
                Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

                                    Paragraf 1
                                     Umum

                                    Pasal 140
Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:
a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

                                    Paragraf 2
                        Standar Pelayana n Angkutan Orang

                                       Pasal 141
(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang
    meliputi:
    a. keamanan;
    b. keselamatan;
    c. kenyamanan;
    d. keterjangkauan;
    e. kesetaraan; dan
    f. keteraturan
(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
    berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang
    sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                                  Paragraf 3
         Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

                                      Pasal 142
Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a terdiri atas:
a. angkutan lintas batas negara;
b. angkutan antarkota antarprovinsi;
c. angkutan antarkota dalam provinsi;
d. angkutan perkotaan; atau
e. angkutan perdesaan.

                                      Pasal 143
Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a harus:
a. memiliki rute tetap dan teratur;
b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di
    Terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan
c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk
    angkutan perkotaan dan perdesaan.

                                        Pasal 144
Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:
a. tata ruang wilayah;
b. tingkat permintaan jasa angkutan;
c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
e. kesesuaian dengan kelas jalan;
f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
g. keterpaduan antarmoda angkutan.

                                           Pasal 145
(1)   Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud
      dalam Pasal 144 disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
(2)   Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
(3)   Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      a. jaringan trayek lintas batas negara;
      b. jaringan trayek antarkota antarprovinsi;
      c. jaringan trayek antarkota dalam provinsi;
      d. jaringan trayek perkotaan; dan
      e. jaringan trayek perdesaan.
(4)   Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang
      secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

                                       Pasal 146
(1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf d
    disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
(2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    ditetapkan oleh:
    a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasana Lalu Lintas dan
        Angkutan Jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah provinsi;
    b. gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota
        dalam satu provinsi; atau
    c. bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah
        kabupaten/kota.
www.legalitas.org
                                       Pasal 147
(1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum lintas batas negara
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Menteri
    yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu
(2) Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan perjanjian antar negara.
(3) Perjanjian antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan
    ketentuan peraturan perundangundangan.

                                         Pasal 148
Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 145 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh:
a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan
     Angkutan Jalan untuk jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum
     antarkota antarprovinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) provinsi;
b. gubernur untuk jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum antarkota
     dalam provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1
     (satu) provinsi setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di
     bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; atau
c. bupati/walikota untuk jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum
     perkotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan dari
     Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan
     Angkutan Jalan.

                                      Pasal 149
Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum perdesaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf e ditetapkan oleh:
a. bupati untuk kawasan perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
b. gubernur untuk kawasan perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam
   1 (satu) daerah provinsi; atau
c. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan
   Angkutan Jalan untuk kawasan perdesaan yang melampaui satu daerah provinsi.

                                       Pasal 150
Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
dalam trayek diatur dengan peraturan pemerintah.

                                   Paragraf 4
       Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek

                                       Pasal 151
Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas:
a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
d. angkutan orang di kawasan tertentu.

                                       Pasal 152
(1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151
    huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan
    wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
(2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dapat:
    a. berada dalam wilayah kota;
    b. berada dalam wilayah kabupaten;
    c. melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
       atau
    d. melampaui wilayah provinsi.
(3) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
    jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh:
    a. walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kota;
    b. bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten;
    c. gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah kota atau
       wilayah kabupaten dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
    d. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu lintas dan
       Angkutan Jalan untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi.

                                         Pasal 153
(1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151
    huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang
    perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
(2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil
    penumpang umum atau mobil bus umum.

                                       Pasal 154
(1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151
    huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
(2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum
    dengan tanda khusus.
(3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan
    Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia
    angkutan khusus untuk pariwisata.
                                      Pasal 155
(1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf d harus
    dilaksanakan melalui pelayanaan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
(2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
    menggunakan mobil penumpang umum.

                                      Pasal 156
Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan
sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

                                      Pasal 157
Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
tidak dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang
sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                                    Paragraf 5
                                  Angkutan Massal

                                      Pasal 158
(1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi
    kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan
    perkotaan.
(2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
    a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
    b. lajur khusus;
    c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal;
       dan
    d. angkutan pengumpan.

                                      Pasal 159
Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
158 diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                                 Bagian Keempat
                Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

                                     Paragraf 1
                                      Umum

                                   Pasal 160
Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:
a. angkutan barang umum; dan
b. angkutan barang khusus.

                                    Paragraf 2
                              Angkutan Barang Umum

                                        Pasal 161
Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar
   barang; dan
c. menggunakan mobil barang.
                                    Paragraf 3
                       Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat

                                        Pasal 162
(1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib:
    a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang
       diangkut;
    b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
    c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;
    d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan
       menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
    e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan,
       Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
    f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
(2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang
    melebihi dimensi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus
    mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut
    barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk
    barang khusus yang diangkut.

                                      Pasal 163
(1) Pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau pengirim yang menyerahkan
    barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau
    penyelenggara angkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam Kendaraan
    Bermotor Umum.
(2) Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang
    khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung jawab terhadap
    penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya
    selama barang tersebut belum dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.

                                      Pasal 164
Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum
diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                                  Bagian Kelima
                                Angk utan Multimoda

                                     Pasal 165
(1) Angkutan umum di Jalan yang merupakan bagian angkutan multimoda dilaksanakan
    oleh badan hukum angkutan multimoda.
(2) Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan
    perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum
    angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain.
(3) Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan mendapat izin dari
    Pemerintah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda, persyaratan, dan tata cara
    memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
    pemerintah.

                                 Bagian Keenam
                       Dokumen Angkutan Orang dan Barang
                        dengan Kendaraan Bermotor Umum

                                  Pasal 166
(1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melayani trayek tetap
    lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, dan antarkota dalam provinsi harus
    dilengkapi dengan dokumen.
(2) Dokumen angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. tiket Penumpang umum untuk angkutan dalam trayek;
    b. tanda pengenal bagasi; dan
    c. manifes.
(3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan
    dokumen yang meliputi:
    a. surat perjanjian pengangkutan; dan
    b. surat muatan barang.

                                       Pasal 167
(1) Perusahaan Angkutan Umum orang wajib:
    a. menyerahkan tiket Penumpang;
    b. menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam
       trayek;
    c. menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada Penumpang; dan
    d. menyerahkan manifes kepada Pengemudi.
(2) Tiket Penumpang harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket
    sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.

                                     Pasal 168
(1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan
    barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
(2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat
    perjanjian pengangkutan barang.

                                    Bagian Ketujuh
                               Pengawasan Muatan Barang

                                        Pasal 169
(1)   Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan
      mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas Jalan.
(2)   Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
      (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
(3)   Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat
      penimbangan.
(4)   Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
      a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
      b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

                                          Pasal 170
(1)   Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
      169 ayat (4) huruf a dipasang pada lokasi tertentu.
(2)   Penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat penimbangan yang dipasang
      secara tetap pada Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
      Pemerintah.
(3)   Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan
      oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah.
(4)    Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendata jenis barang
      yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

                                       Pasal 171
(1) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169
    ayat (4) huruf b digunakan dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
    penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
(2) Pengoperasian alat penimbangan untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa Kendaraan
    Bermotor.
(3) Pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
    bersama dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

                                    Pasal 172
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan angkutan barang diatur dengan
peraturan pemerintah.

                                  Bagian Kedelapan
                                Pengusahaan Angk utan

                                      Paragraf 1
                                 Perizinan Angkutan

                                      Pasal 173
(1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau
    barang wajib memiliki:
    a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
    b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
    c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.
(2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
    a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
    b. pengangkutan jenazah.

                                       Pasal 174
(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) berupa dokumen kontrak
    dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan
    kartu pengawasan.
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi
    atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1 (satu) trayek atau
    pada beberapa trayek dalam satu kawasan.

                                       Pasal 175
(1) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu.
(2) Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2).

                                     Paragraf 2
                 Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek

                                         Pasal 176
Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dala m Pasal
173 ayat (1) huruf a diberikan oleh:
a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan
    Angkutan Jalan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:
    1. trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antarnegara;
    2. trayek antarkabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi;
    3. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi; dan
    4. trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi.
b. gubernur untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:
    1. trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu)
       provinsi;
    2. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota
       dalam satu provinsi; dan
    3. trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam satu provinsi.
c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk penyelenggaraan angkutan orang
   yang melayani trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah
   Khusus Ibukota Jakarta.
d. bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:
   1. trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan
   2. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
.
                                      Pasal 177
Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib:
a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan; dan
b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan
   minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1).

                                      Pasal 178
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek
diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                                     Paragraf 3
              Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek

                                         Pasal 179
(1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b diberikan oleh:
    a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan
        Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani:
        1. angkutan taksi yang wilayah operasinya
        2. melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
        3. angkutan dengan tujuan tertentu; atau
        4. angkutan pariwisata.
    b. gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1
        (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
    c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk angkutan taksi dan angkutan
        kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah
        Khusus Ibukota Jakarta; dan
    d. bupati/walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah
        operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang
    bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                                    Paragraf 4
            Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat

                                        Pasal 180
(1) Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    173 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana
    dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan rekomendasi dari instansi
    terkait.
(2) Izin penyelenggaraan angkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173
    ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
    Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin
    penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat diatur dengan peraturan
    Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan
    Angkutan Jalan.
                                 Bagian Kesembilan
                                  Tarif Angkutan

                                          Pasal 181
(1) Tarif angkutan terdiri atas tarif Penumpang dan tarif barang.
(2) Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
    b. tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.

                                       Pasal 182
(1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri atas:
     a. tarif kelas ekonomi; dan
     b. tarif kelas nonekonomi.
(2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
     a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan
        Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota
        antarprovinsi, angkutan perkotaan, dan angkutan perdesaan yang wilayah
        pelayanannya melampaui wilayah provinsi;
     b. gubernur untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam provinsi
        serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas satu
        kabupaten/kota dalam satu provinsi;
     c. bupati untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam kabupaten
        serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam
        kabupaten; dan
     d. walikota untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan yang
        wilayah pelayanannya dalam kota.
(3) Tarif Penumpang angkutan orang dalam trayek kelas nonekonomi ditetapkan oleh
     Perusahaan Angkutan Umum.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat
     (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
     Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                                        Pasal 183
(1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan
    taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a ditetapkan oleh Perusahaan
    Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-
    masing berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
(2) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu,
    pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b,
    huruf c, dan huruf d ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan
    Perusahaan Angkutan Umum.

                                       Pasal 184
Tarif angkutan barang sebaga imana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) huruf b
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan
Umum.

                                 Bagian Kesepuluh
                        Subsidi Angkutan Penumpang Umum

                                        Pasal 185
(1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat
    diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi angkutan Penumpang umum
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
                                   Bagian Kesebelas
            Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum

                                      Paragraf 1
                         Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

                                       Pasal 186
Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati
perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang
dan/atau pengirim barang.

                                     Pasal 187
Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar
oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.

                                       Pasal 188
Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang
atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

                                Pasal 189
Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 188.

                                     Pasal 190
Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang
yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang
diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

                                       Pasal 191
Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh
segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

                                          Pasal 192
(1)   Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh
      Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan,
      kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau
      karena kesalahan Penumpang.
(2)   Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang
      nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.
(3)   Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak Penumpang
      diangkut dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.
(4)   Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan Penumpang,
      kecuali jika Penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan
      oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.
(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian diatur dengan peraturan
      pemerintah.

                                         Pasal 193
(1)   Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh
      pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan
      angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan
      oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
(2)   Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang
      nyata-nyata dialami.
(3)   Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut
      sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
(4)   Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh
    pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian diatur dengan peraturan
    pemerintah.

                                       Pasal 194
(1) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita
    oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian
    tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum.
(2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian pihak ketiga kepada
    Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
    selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

                                     Paragraf 2
                           Hak Perusahaan Angkutan Umum

                                        Pasal 195
(1) Perusahaan Angkutan Umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika
    pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang
    ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.
(2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang
    disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
(3) Perusahaan Angkutan Umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang
    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima
    tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1).

                                      Pasal 196
Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas
waktu yang telah disepakati, Perusahaan Angkutan Umum berhak memusnahkan barang
yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

                                 Bagian Kedua Belas
                            Tanggung Jawab Penyelenggara

                                      Pasal 197
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:
    a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan umum untuk mendapatkan
       pelayanan;
    b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga
       keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan
    c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyelenggara angkutan umum
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang
    bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                                 Bagian Ketiga Belas
                             Industri Jasa Angkutan Umum

                                       Pasal 198
(1) Jasa angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi
    standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.
(2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus:
    a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;
    b. menetapkan standar pelayanan minimal;
    c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat;
    d. mendorong terciptanya pasar; dan
    e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa angkutan umum.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan dan persaingan yang sehat diatur
    dengan peraturan pemerintah.

                                 Bagian Keempat Belas
                                  Sanksi Administratif

                                        Pasal 199
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167,
    Pasal 168, Pasal 173, Pasal 177, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, dan Pasal
    193 dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. denda administratif;
    c. pembekuan izin; dan/atau
    d. pencabutan izin.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang
    bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                        BAB XI
 KEAMANAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

                                   Bagian Kesatu
                       Keamanan La lu Lintas dan Angkutan Jalan

                                        Pasal 200
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya
    kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan
    Jalan.
                                                                 1
(2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) dilakukan melalui
    kerja sama antara pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat.
(3) Untuk mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kegiatan:
    a. penyusunan program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keamanan Lalu Lintas
       dan Angkutan Jalan;
    c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan
       berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat
       dalam berlalu lintas;
    d. pengkajian masalah Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    e. manajemen keamanan Lalu Lintas;
    f. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli;
    g. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi; dan
    h. penegakan hukum Lalu Lintas.

                                    Pasal 201
(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan
    sistem keamanan dengan berpedoman pada program nasional Keamanan Lalu Lintas
    dan Angkutan Jalan.
(2) Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi untuk
    memudahkan pendeteksian kejadian kejahatan di Kendaraan Bermotor.

                                      Pasal 202
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan program nasional Keamanan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 dan Pasal 201 diatur dengan
peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
                                    Bagian Kedua
                       Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

                                       Pasal 203
(1) Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan
    Angkutan Jalan.
(2) Untuk menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas
    dan Angkutan Jalan, meliputi:
    a. penyusunan program nasional kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
       Jalan;
    b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas
       dan Angkutan Jalan;
    c. pengkajian masalah Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
    d. manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                                       Pasal 204
(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan
    sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional
    Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi
    terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas ke Pusat Kendali Sistem Keselamatan Lalu Lintas
    dan Angkutan Jalan.

                                     Pasal 205
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana umum nasional Keselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (2) dan
kewajiban Perusaha an Angkutan Umum membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan
sistem manajemen keselamatan serta persyaratan alat memberi informasi Kecelakaan
Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 diatur dengan peraturan pemerintah.

                                   Bagian Ketiga
         Pengawasan Keama nan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

                                         Pasal 206
(1)   Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas
      dan Angkutan Jalan meliputi:
      a. audit;
      b. inspeksi; dan
      c. pengamatan dan pemantauan.
(2)   Audit bidang Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh
      Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3)   Audit bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh
      pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(4)   Inspeksi bidang Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh
      Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(5)   Inspeksi bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh
      setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(6)   Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib
      dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan
      Jalan.
(7)   Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan
      tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.
                                     Pasal 207
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) diatur dengan
peraturan pemerintah.

                               Bagian Keempat
         Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

                                       Pasal 208
(1) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab membangun dan
    mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu
    Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
    b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program
        Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan Lalu
        Lintas dan Angkutan Jalan;
    d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan
        berperilaku tertib; dan
    e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
(3) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan kebijakan dan program untuk
    mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan berlalu lintas.

                                  BAB XII
                             DAMPAK LINGKUNGAN

                                   Bagian Kesatu
Perlindungan Kelestarian Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

                                         Pasal 209
(1) Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang Lalu Lintas
     dan Angkutan Jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran
     lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan
     ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran
     lingkungan hidup di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud
     pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

                                 Bagian Kedua
                         Pencegahan dan Penanggulangan
                 Dampak Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

                                      Pasal 210
(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan
    ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan
    ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh
    Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
    pemerintah.

                                   Pasal 211
Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan
Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.
                                     Pasal 212
Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan
Umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang
dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

                                   Bagian Ketiga
                                 Hak dan Kewajiban

                                    Paragraf 1
                               Kewajiban Pemerintah

                                      Pasal 213
(1) Pemerintah wajib mengawasi kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga kelestarian
    lingkungan hidup dala m penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
    wajib:
    a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan
       Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
    b. membangun dan mengembangkan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan
       Jalan yang ramah lingkungan;
    c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum,
       pemilik, dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan; dan
    d. menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di
       bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                                   Paragraf 2
                  Hak dan Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

                                       Pasal 214
(1) Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh kemudahan dalam
    penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan.
(2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh informasi mengenai kelestarian
    lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                                     Pasal 215
Perusahaan Angkutan Umum wajib:
a. melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah
   lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
b. menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
c. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan
   umum;
d. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana
   angkutan umum; dan
e. mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

                                    Paragraf 3
                           Hak dan Kewajiban Masyarakat

                                    Pasal 216
(1) Masyarakat berhak mendapatkan Ruang Lalu Lintas yang ramah lingkungan.
(2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang
    Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                                    Pasal 217
Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.
                                    Bagian Keempat
                                  Sanksi Administratif

                                        Pasal 218
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai dampak lingkungan Lalu Lintas dan
    Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 dikenai sanksi administratif
    berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. denda administratif;
    c. pembekuan izin; dan/atau
    d. pencabutan izin.
(2) Ketentuan lebih la njut mengenai tata cara dan kriteria pengenaan sanksi administratif
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

                              BAB XIII
            PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN TEKNOLOGI SARANA
           DAN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

                                     Bagian Kesatu
                                        Umum

                                          Pasal 219
(1) Pengembangan industri dan teknologi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan
    Angkutan Jalan meliputi:
    a. rancang bangun dan pemeliharaan Kendaraan Bermotor;
    b. peralatan penegakan hukum;
    c. peralatan uji laik kendaraan;
    d. fasilitas Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan
       Angkutan Jalan;
    e. peralatan registrasi dan identifikasi Kendaraan dan Pengemudi;
    f. teknologi serta informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    g. fasilitas pendidikan dan pelatihan personel Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
    h. komponen pendukung Kendaraan Bermotor.
(2) Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. pengembangan riset dan rancang bangun Kendaraan Bermotor;
    b. pengembangan standardisasi Kendaraan dan/atau komponen Kendaraan
       Bermotor;
    c. pengalihan teknologi;
    d. penggunaan sebanyak-banyaknya muatan lokal;
    e. pengembangan industri bahan baku dan komponen;
    f. pemberian kemudahan fasilitas pembiayaan dan perpajakan;
    g. pemberian fasilitas kerja sama dengan industri sejenis; dan/atau
    h. pemberian fasilitas kerja sama pasar pengguna di dalam dan di luar negeri.

                                  Bagian Kedua
                  Pengembangan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

                                       Pasal 220
(1) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 219 ayat (1) huruf a dan pengembangan riset rancang bangun sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
    a. Pemerintah;
    b. Pemerintah Daerah;
    c. badan hukum;
    d. lembaga penelitian; dan/atau
    e. perguruan tinggi.
(2) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) wajib memperhatikan:
    a. dimensi utama dan konstruksi Kendaraan Bermotor;
    b. kesesuaian material;
    c. kesesuaian motor penggerak;
    d. kesesuaian daya dukung jalan;
    e. bentuk fisik Kendaraan Bermotor;
    f. dimensi, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk;
    g. posisi lampu;
    h. jumlah tempat duduk;
    i. dimensi dan konstruksi bak muatan/volume tangki;
    j. peruntukan Kendaraan Bermotor; dan
    k. fasilitas keluar darurat.
(3) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan
    pengesahan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana
    Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                                      Pasal 221
Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2) dilaksanakan dengan memanfaatkan
sumber daya nasional, menerapkan standar keamanan dan keselamatan, serta
memperhatikan kelestarian lingkungan.

                                 Bagian Ketiga
   Pengembangan Industri dan Teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

                                         Pasal 222
(1) Pemerintah wajib mengembangkan industri dan teknologi prasarana yang menjamin
    Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan
    Jalan.
(2) Pengembangan industri dan teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    dilakukan secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait.
(3) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
    modernisasi fasilitas:
    a. pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    b. penegakan hukum;
    c. uji kelaikan Kendaraan;
    d. Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, serta Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan
       Jalan;
    e. pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    f. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi;
    g. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
    h. keselamatan Pengemudi dan/atau Penumpang.
(4) Metode pengembangan industri dan teknologi meliputi:
    a. pemahaman teknologi;
    b. pengalihan teknologi; dan
    c. fasilitasi riset teknologi.
(5) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
    mendapatkan pengesahan dari instansi terkait.

                                  Bagian Keempat
           Pemberdayaan Industri Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

                                      Pasal 223
(1) Untuk mengembangkan industri Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (2), Pemerintah mendorong
    pemberdayaan industri dalam negeri.
(2) Untuk mendorong pengembanga n industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1), dilakukan melalui pemberian fasilitas, insentif bidang tertentu, dan
    menerapkan standar produk peralatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                                      Pasal 224
(1) Pengembangan industri Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas:
    a. rekayasa;
    b. produksi;
    c. perakitan; dan/atau
    d. pemeliharaan dan perbaikan.
(2) Pengembangan industri Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mencakup alih
    teknologi yang disesuaikan dengan kearifan lokal.

                                  Bagian Kelima
                              Pengaturan Lebih Lanjut

                                      Pasal 225
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan industri dan teknologi Prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.

                                BAB XIV
                         KECELAKAAN LALU LINTAS

                                 Bagian Kesatu
                        Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

                                      Pasal 226
(1) Untuk mencegah Kecelakaan Lalu Lintas dilaksanakan melalui:
    a. partisipasi para pemangku kepentingan;
    b. pemberdayaan masyarakat;
    c. penegakan hukum; dan
    d. kemitraan global.
(2) Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
    dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan
    jangka panjang.
(3) Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu
    Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik
    Indonesia.

                                 Bagian Kedua
                        Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

                                    Paragraf 1
                   Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

                                     Pasal 227
Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara:
a. mendatangi tempat kejadian dengan segera;
b. menolong korban;
c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
d. mengolah tempat kejadian perkara;
e. mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;
f. mengamankan barang bukti; dan
g. melakukan penyidikan perkara.
                                     Pasal 228
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Kecelakaan Lalu Lintas diatur
dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

                                     Paragraf 2
              Penggolongan dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

                                        Pasal 229
(1)   Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
      a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
      b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
      c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
(2)   Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
      merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
(3)   Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
      merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan
      dan/atau barang.
(4)   Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
      merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat
(5)   Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh
      kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan
      dan/atau lingkungan.

                                     Pasal 230
Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

                                       Paragraf 3
                           Pertolongan dan Perawatan Korban

                                     Pasal 231
(1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib:
    a. menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;
    b. memberikan pertolongan kepada korban;
    c. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat;
       dan
    d. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.
(2) Pengemudi Kendaraan Bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat
    melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,
    segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

                                      Pasal 232
Setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya Kecelakaan Lalu
Lintas wajib:
a. memberikan pertolongan kepada korban Kecelakaan Lalu Lintas;
b. melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    dan/atau
c. memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

                                      Paragraf 4
                           Pendataan Kecelakaan Lalu Lintas

                                        Pasal 233
(1) Setiap kecelakaan wajib dicatat dalam formulir data Kecelakaan Lalu Lintas.
(2) Data Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian
    dari data forensik.
(3) Data Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi
    dengan data yang berasal dari rumah sakit.
(4) Data Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh
    Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat dimanfaatkan oleh pembina Lalu
    Lintas dan Angkutan Jalan.

                                    Bagian Ketiga
                            Kewajiban dan Tanggung Jawab

                                     Paragraf 1
                      Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengemudi,
              Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan

                                       Pasal 234
(1) Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum
    bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik
    barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.
(2) Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan
    Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena
    kelalaian atau kesalahan Pengemudi.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
    a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan
       Pengemudi;
    b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
    c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan
       pencegahan.

                                      Pasal 235
(1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan
    Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya
    pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara
    pidana.
(2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu
    Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c,
    pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan
    bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan
    tuntutan perkara pidana.

                                         Pasal 236
(1) Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan
    putusan pengadilan.
(2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
    Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat
    dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang
    terlibat.

                                     Pasal 237
(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai
    wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan.
(2) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan
    sebagai awak kendaraan.
                                    Paragraf 2
                     Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah

                                     Pasal 238
(1) Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan Prasarana
    Lalu Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.
(2) Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan
    Kecelakaan Lalu Lintas.

                                       Pasal 239
(1) Pemerintah mengembangkan program asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan
    Angkutan Jalan.
(2) Pemerintah membentuk perusahaan asuransi kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan
    Jalan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

                                   Bagian Keempat
                                    Hak Korban

                                     Pasal 240
Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:
a. pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya
   Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
b. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu
   Lintas; dan
c. santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

                                      Pasal 241
Setiap korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan
pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentua n peraturan
perundang-undangan.

                           BAB XV
         PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG CACAT,
MANUSIA USIA LANJUT, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL, DAN ORANG SAKIT

                                  Bagian Kesatu
                          Ruang Lingkup Perlakuan Khusus

                                        Pasal 242
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib
    memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada
    penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. aksesibilitas;
    b. prioritas pelayanan; dan
    c. fasilitas pelayanan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas
    dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak,
    wanita hamil, dan orang sakit diatur dengan peraturan pemerintah.

                                      Pasal 243
Masyarakat secara kelompok dapat mengajukan gugatan kepada Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah mengenai pemenuhan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 242 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
                                     Bagian Kedua
                                  Sanksi Administratif

                                         Pasal 244
(1) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhi kewajiban menyediakan sarana
    dan prasarana pelayanan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak,
    wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dapat
    dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. denda administratif;
    c. pembekuan izin; dan/atau
    d. pencabutan izin.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

                                  BAB XVI
                     SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
                     LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

                                   Bagian Kesatu
                  Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi

                                       Pasal 245
(1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas
    dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
(2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
    berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan,
    pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angk utan Jalan
    yang meliputi:
    a. bidang prasarana Jalan;
    b. bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
    c. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi,
        penegakan hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta
        pendidikan berlalu lintas.

                                       Pasal 246
(1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi
    dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang
    mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.
(3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat
    diakses oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                                     Bagian Kedua
                     Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi

                                       Pasal 247
(1) Dalam mewujudkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan
    Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) setiap pembina Lalu Lintas
    dan Angkutan Jalan wajib mengelola subsistem informasi dan komunikasi Lalu
    Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
(2) Subsistem informasi dan komunikasi yang dibangun oleh setiap pembina Lalu Lintas
    dan Angkutan Jalan terintegrasi dalam pusat kendali Sistem Informasi dan
    Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(3) Pusat kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Kepolisian Negara
    Republik Indonesia.

                                  Bagian Ketiga
                   Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi

                                        Pasal 248
(1) Untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi berbagai pemangku kepentingan,
    dikembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    yang meliputi sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat
    data.
(2) Sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data meliputi:
    a. perencanaan;
    b. perumusan kebijakan;
    c. pemantauan;
    d. pengawasan;
    e. pengendalian;
    f. informasi geografi;
    g. pelacakan;
    h. informasi Pengguna Jalan;
    i. pendeteksian arus Lalu Lintas;
    j. pengenalan tanda nomor Kendaraan Bermotor; dan/atau
    k. pengidentifikasian Kendaraan Bermotor di Ruang

                                   Bagian Keempat
                    Pusat Kendali Sistem Informasi dan Komunikasi

                                         Pasal 249
(1) Pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    berfungsi sebagai pusat:
    a. kendali;
    b. koordinasi;
    c. komunikasi;
    d. data dan informasi terpadu;
    e. pelayanan masyarakat; dan
    f. rekam jejak elektronis untuk penegakan hukum.
(2) Pengelolaan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan
    Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan
    pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan
    terpadu.
(3) Kegiatan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan
    Jalan sekurang-kurangnya meliputi:
    a. pelayanan kebutuhan data, informasi, dan komunikasi tentang Lalu Lintas dan
       Angkutan Jalan;
    b. dukungan tindakan cepat terhadap pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan serta
       kejadian lain yang berdampak terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    c. analisis, evaluasi terhadap pelanggaran, kemacetan, dan Kecelakaan Lalu Lintas;
    d. dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung;
    e. dukungan pelayanan Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan
       Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
    f. pemberian informasi hilang temu Kendaraan Bermotor;
    g. pemberian informasi kualitas baku mutu udara;
    h. dukungan pengendalian Lalu Lintas dengan pengaturan, penjagaan, pengawalan,
       dan patroli;
    i. dukungan pengendalian pergerakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
    j. pemberian informasi tentang kondisi Jalan dan pelayanan publik.

                                       Pasal 250
Data dan informasi pada pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan harus dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

                                        Pasal 251
Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan
untuk penegakan hukum yang meliputi:
a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau
    kejahatan lain;
b. tindakan penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan kemacetan Lalu Lintas oleh
    Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
c. pengejaran, penghadangan, penangkapan, dan penindakan terhadap pelaku dan/atau
    kendaraan yang terlibat kejahatan atau pelanggaran Lalu Lintas.

                                   Bagian Kelima
                               Pengaturan Lebih Lanjut

                                       Pasal 252
Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.

                                  BAB XVII
                            SUMBER DAYA MANUSIA

                                       Pasal 253
(1) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib mengembangkan sumber daya
    manusia untuk menghasilkan petugas yang profesional dan memiliki kompetensi di
    bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan
    pelatihanoleh:
    a. Pemerintah;
    b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
    c. lembaga swasta yang terakreditasi.

                                    Pasal 254
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta
    menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenagamekanik dan
    Pengemudi.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap
    manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan,
    Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan
    Jalan.

                                      Pasal 255
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia di bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.

                                  BAB XVIII
                          PERAN SERTA MASYARAKAT

                                     Pasal 256
(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan
    Angkutan Jalan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran
        Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan
        Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan
        standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu
        Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan
        penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak
        lingkungan; dan
    d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti
    masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan olehmasyarakat
    sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

                                        Pasal 257
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dapat dilakukan secara
perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan
lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

                                       Pasal 258
Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan,
pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan
Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas danAngkutan Jalan.

                                BAB XIX
               PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN
                   LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

                                     Bagian Kesatu
                                      Penyidikan

                                       Pasal 259
(1) Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:
    a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut
       Undang-Undang ini.
(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan
    Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. Penyidik; dan
    b. Penyidik Pembantu.

                                   Paragraf 1
             Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

                                       Pasal 260
(1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik
    Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-
    Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara
    Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:
    a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara
       Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau
       merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
    b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan
       tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau
       Perusahaan Angkutan Umum;
    d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor,
       muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan
       Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
    e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu
       Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
    f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
    g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
    h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas;
       dan/atau
    i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
(2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
    undangan.

                                       Pasal 261
Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b mempunyai
wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali mengenai
penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h yang wajib diberikan
dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di
bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                                   Paragraf 2
                     Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

                                       Pasal 262
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1)
    huruf b berwenang untuk:
    a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan
        Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan
        khusus;
    b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau
        barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
    c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan
        Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
    d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak
        memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
    e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau
        Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan,
        pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
    f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan
        angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,
        dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
(2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara
    tetap.
(3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan,
    Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi
    oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

                                    Paragraf 3
              Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

                                      Pasal 263
(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku koordinator dan pengawas,
    melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil
    di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib
    berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
    menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
    Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara
    Republik Indonesia.
(4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

                                    Bagian Kedua
                 Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

                                      Paragraf 1
                        Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

                                      Pasal 264
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:
a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                                        Pasal 265
(1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264
    meliputi pemeriksaan:
    a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda
        Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda
        Coba Kendaraan Bermotor;
    b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
    c. fisik Kendaraan Bermotor;
    d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
    e. izin trayek atau izin operasi.
(2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.
(3) Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
    a. menghentikan Kendaraan Bermotor;
    b. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
    c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

                                          Pasal 266
(1)   Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265
      ayat (1) dapat dilakukan secara insidental oleh petugas Kepolisian Negara Republik
      Indonesia.
(2)   Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265
      ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dilakukan secara insidental oleh
      Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(3)   Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud
      dalam Pasal 265 ayat (2) dalam keadaan tertentu dilakukan secara gabungan oleh
      petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(4)   Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan
      Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didampingi oleh
      petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

                                      Paragraf 2
            Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

                                     Pasal 267
(1) Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa
    menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan
    pengadilan.
(2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
    tanpa kehadiran pelanggar.
(3) Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
    menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
(4) Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
    sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan
    Angkutan Jalan.
(5) Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

                                       Pasal 268
(1) Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang
    denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggaruntuk
    diambil.
(2) Sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diambil dalam
    waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.

                                        Pasal 269
(1) Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat
    (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
(2) Sebagian penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
    Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang
    pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

                                     Bagian Ketiga
                                Penanganan Benda Sitaan

                                        Pasal 270
(1)   Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan,
      penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak
      pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2)   Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara.
(3)   Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang
      bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian
      Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri,
      dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat
      semula benda itu disita.
(4)   Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum
      Acara Pidana.

                                        Pasal 271
(1)   Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan benda sitaan Kendaraan
      Bermotor yang belum diketahui pemiliknya melalui media massa.
(2)   Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan ciri-ciri Kendaraan
      Bermotor, tempat penyimpanan, dan tanggal penyitaan.
(3)   Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling sedikit 1
      (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
(4)   Benda sitaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah lewat
      waktu 1 (satu) tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelang untuk negara
      berdasarkan penetapan pengadilan.

                                        Pasal 272
(1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan
    Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
(2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
    digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
                                      BAB XX
                                 KETENTUAN PIDANA

                                          Pasal 273
(1)   Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan
      yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
      dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau
      kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam)
      bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
(2)   Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat mengakibatkan luka berat,
      pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
      banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
(3)   Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat mengakibatkan orang lain
      meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
      atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
(4)   Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan
      belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan
      pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00
      (satu juta lima ratus ribu rupiah).

                                     Pasal 274
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau
    gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana
    dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
    Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
(2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi
    setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi
    perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

                                         Pasal 275
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi
    Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan
    Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
    (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling
    banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat
    Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak
    berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana
    penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima
    puluh juta rupiah).

                                      Pasal 276
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak
singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus
lima puluh ribu rupiah).

                                      Pasal 277
Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta
tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi
Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta
tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi
kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00
(dua puluh empat juta rupiah).
                                       Pasal 278
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan
yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman,
dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) bulan atau denda paling paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh
ribu rupiah).

                                      Pasal 279
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasangi
perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda
paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

                                      Pasal 280
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah).

                                     Pasal 281
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki
Surat Izin Menge mudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah).

                                       Pasal 282
Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

                                      Pasal 283
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan
melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan
gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

                                       Pasal 284
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan
keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

                                        Pasal 285
(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi
    persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama,
    lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan,
    knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3)
    juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
    (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
    rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di
    Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson,
    lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu
      gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur
      kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan,
      penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3)
      juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan
      atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

                                        Pasal 286
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan
yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat
(3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan
atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

                                          Pasal 287
(1)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar
      aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana
      kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima
      ratus ribu rupiah).
(2)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar
      aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu
      Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan
      pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00
      (lima ratus ribu rupiah).
(3)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar
      aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d
      atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4)
      huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda
      paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(4)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar
      ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan yang menggunakan
      alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal
      106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
      (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
      rupiah).
(5)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar
      aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam
      Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan
      paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu
      rupiah).
(6)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar
      aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana
      dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling
      lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh
      ribu rupiah).

                                     Pasal 288
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak
    dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau surat tanda coba
    Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana
    kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima
    ratus ribu rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat
    menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah Kendaraan Bermotor yang
    dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana
    dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak
    Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil
    barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat
    keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau
    denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

                                     Pasal 289
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di
samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan
atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

                                       Pasal 290
Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda
Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk
keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

                                        Pasal 291
(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar
    nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan
    pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00
    (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya
    tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana
    dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak
    Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

                                       Pasal 292
Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut
Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

                                        Pasal 293
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan
    lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau
    denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu
    utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana
    dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak
    Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

                                       Pasal 294
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau
berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah).

                                    Pasal 295
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau
bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112
ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling
banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

                                        Pasal 296
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api
dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah
mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak
Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

                                      Pasal 297
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

                                       Pasal 298
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga
pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau
Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

                                    Pasal 299
Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja
berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat
membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

                                        Pasal 300
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap pengemudi Kendaraan Bermotor
Umum yang:
a. tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling
    kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 124 ayat (1) huruf c;
b. tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan
    Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d; atau
c. tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 124 huruf e

                                     Pasal 301
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak
menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan
atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

                                      Pasal 302
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang
tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan
penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang
ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua
ratus lima puluh ribu rupiah).
                                       Pasal 303
Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan
alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat 4 huruf a, huruf b, dan huruf c
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

                                      Pasal 304
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu
yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau
menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah).

                                       Pasal 305
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus
yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda
barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau
huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling
banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

                                       Pasal 306
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat
muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

                                       Pasal 307
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang
tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

                                      Pasal 308
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor Umum yang:
a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau
d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

                                      Pasal 309
Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian
kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

                                     Pasal 310
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya
    mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau
    barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana
    penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00
    (satu juta rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya
    mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan
    Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3),
    dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling
    banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rup iah).
(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya
    mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
    (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
    rupiah).
(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan
    orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
    tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

                                       Pasal 311
(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara
    atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana
    penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga
    juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
    Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
    lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
    Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan
    dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana
    dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak
    Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
    Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
    tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain
    meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)
    tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

                                        Pasal 312
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Be rmotor yang terlibat Kecelakaan Lalu
Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan
pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara
Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a,
huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

                                      Pasal 313
Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

                                        Pasal 314
Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat
dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian
yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

                                         Pasal 315
(1) Dalam    hal   tindak   pidana   dilakukan oleh    Perusahaan   Angkutan     Umum,
    pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum
    dan/atau pengurusnya.
(2) Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain
    pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
    dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang
    ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.
(3) Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana tambahan
    berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin trayek atau izin operasi bagi
    kendaraan yang digunakan.

                                        Pasal 316
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1),       Pasal 276,
    Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal   284, Pasal
    285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291,    Pasal 292,
    Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal   299, Pasal
    300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306,    Pasal 307,
    Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2),       Pasal 277,
    Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.

                                   Pasal 317
Dalam hal nilai tukar mata uang rupiah mengalami penurunan, besaran nilai denda
sebagaimana dimaksud dalam Bab XX dapat ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

                                   BAB XXI
                             KETENTUAN PERALIHAN

                                      Pasal 318
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, pendidikan dan pelatihan Pengemudi yang
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan Pengemudi tetap berlangsung
sesuai dengan izin yang diberikan dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) tahun wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

                                       Pasal 319
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, audit yang sedang dilaksanakan oleh auditor
Pemerintah tetap dijalankan samp ai dengan selesainya audit.

                                   BAB XXII
                              KETENTUAN PENUTUP

                                     Pasal 320
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun
sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

                                    Pasal 321
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak
Undang-Undang ini mulai berlaku.


                                       Pasal 322
Pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus
dibentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

                                     Pasal 323
Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan harus berfungsi paling lama 1 (satu) tahun sejak
Undang-Undang ini mulai berlaku.
                                      Pasal 324
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan J        alan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

                                    Pasal 325
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

                                     Pasal 326
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

                                       Disahkan di Jakarta
                                       pada tanggal 22 Juni 2009
                                          PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
                                                             ttd
                                       DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 96
                             PENJELASAN
                                 ATAS
                   UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                          NOMOR 22 TAHUN 2009
                                TENTANG
                    LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM
   Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah
   dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri atas beribu pulau, terletak
   memanjang di garis khatulistiwa, serta di antara dua benua dan dua samudera,
   mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk mendukung
   pembangunan ekonomi, pemantapan integrasi nasional guna memperkukuh ketahanan
   nasional, serta menciptakan ketertiban dunia dan kehidupan berbangsa dan bernegara
   dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh
   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung
   pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan
   kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara
   Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasiona l,
   Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk
   mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan
   dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu
   pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan
   negara.
   Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
   dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai
   berikut:
   1) urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang
       bertanggung jawab di bidang Jalan;
   2) urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan
       Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana
       Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   3) urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan
       Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
   4) urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan
       Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi;
       dan
   5) urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor
       dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Manajemen Operasional dan Rekayasa Lalu
       Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik
       Indonesia.
   Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung
   jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan
   transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat
   terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat
   dipertanggungjawabkan.
   Terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional, yang semula dalam Undang-
   Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam
   peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, dalam Undang-Undang ini telah
   diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian hukum dalam
   pengaturannya sehingga tidak memerlukan lagi banyak peraturan pemerintah dan
   peraturan pelaksanaannya.
   Penajaman formulasi mengenai asas dan tujuan dalam Undang-Undang ini, selain
   untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib,
   lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk
mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan
kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan
juga mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Selain itu, di dalam Undang-Undang ini juga ditekankan
                                                            j
terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa ( ust culture) melalui upaya
pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta
dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.
Dalam Undang-Undang ini juga disempurnakan terminologi mengenai Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan menjadi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan
sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna
Jalan, serta pengelolaannya.
Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global yang
membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalam persaingan global serta
untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang mendambakan pelayanan Pemerintah
yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, di dalam Undang-Undang ini dirumuskan
berbagai terobosan yang visioner dan perubahan yang cukup signifikan jika
dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang ini berdasar pada semangat bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi
oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Guna
mengatasi permasalahan yang sangat kompleks, Undang-Undang ini mengamanatkan
dibentuknya forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan badan ad hoc yang
berfungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap
instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis
permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas
pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum.
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mempunyai tugas melakukan
koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam
merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, penyelenggara,
akademisi, dan masyarakat.
Untuk mempertahankan kelaikan kondisi jalan dan untuk menekan angka kecelakaan,
dalam Undang-Undang ini telah dicantumkan pula dasar hukum mengenai Dana
Preservasi Jalan. Dana Preservasi Jalan hanya digunakan khusus untuk kegiatan
pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan, yang pengelolaannya dilaksanakan
berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan
kesesuaian. Dana Preservasi Jalan dikelola oleh Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan
yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi jalan,
yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan industri di bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Pemerintah
berkewajiban mendorong industri dalam negeri, antara lain dengan cara memberikan
fasilitas, insentif, dan menerapkan standar produk peralatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Pengembangan industri mencakup pengembangan Prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan,
dan pemeliharaan serta perbaikan.
Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke
depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya
pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan
tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan
penyuluhan hukum serta pembina an sumber daya manusia.
Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana
dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan Prasarana Lalu
Lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan
ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.
Dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, Undang-Undang ini mengatur pula perlakuan khusus bagi
penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian
kemudahan sarana dan prasarana fisik atau nonfisik yang meliputi aksesibilitas,
prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan.
Untuk meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas, Undang-Undang ini mengatur dan mengamanatkan adanya
Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didukung
oleh subsistem yang dibangun oleh setiap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
terpadu. Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan mengenai operasionalisasi
Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan
secara terintegrasi melalui pusat kendali dan data.
Undang-Undang ini juga menegaskan keberadaan serta prosedur pelaksanaan Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk menjamin kelancaran
pelayanan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi registrasi dan
identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi serta Pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL).
Dalam rangka memajukan usaha di bidang angkutan umum, Undang-Undang ini juga
mengatur secara terperinci ketentuan teknis operasional mengenai persyaratan badan
usaha angkutan Jalan agar mampu tumbuh sehat, berkembang, dan kompetitif secara
nasional dan internasional. Selanjutnya, untuk membuka daerah terpencil di seluruh
wilayah Indonesia, Undang-Undang ini tetap menjamin pelayanan angkutan Jalan
perintis dalam upaya peningkatan kegiatan ekonomi.
Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
memenuhi standar keselamatan dan keamanan, Undang-Undang ini mengatur
persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis Kendaraan
Bermotor yang berpotensi menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dan menimbulkan
pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala.
Untuk memenuhi kebutuhan angkutan publik, dalam norma Undang-Undang ini juga
ditegaskan bahwa tanggung jawab untuk menjamin tersedianya angkutan umum yang
selamat, aman, nyaman, dan terjangkau menjadi tanggung jawab Pemerintah dan
dalam pelaksanaanya Pemerintah dapat melibatkan swasta.
Dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan
Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan
kelancaran lalu lintas. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas tersebut meliputi
kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan.
Untuk menangani masalah Kecelakaan Lalu Lintas, pencegahan kecelakaan
dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat,
penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas
dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka
menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan
kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini diatur bahwa dalam
rangka melaksanakan tugas dan fungsinya PPNS agar selalu berkoordinasi denga n
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas Penyidik
Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih
kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan
perundangundangan, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).
   Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih
   tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau
   denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat
   unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini
   dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan
   tidak terlalu membebani masyarakat.
   Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi
   administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan,
   pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi
   pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara Jalan.
   Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan
   sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment) berupa pemberian
   insentif bagi petugas yang berprestasi.
   Undang-Undang ini pada dasarnya diatur secara komprehensif dan terperinci. Namun,
   untuk melengkapi secara operasional, diatur ketentuan secara teknis ke dalam
   peraturan pemerintah, peraturan Menteri, dan peraturan Kepala Kepolisian Negara
   Republik Indonesia.
   Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
   tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk
   menghindari kekosongan hukum, semua peraturan pelaksanaan dinyatakan tetap
   berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
   berdasarkan Undang-Undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL
     Pasal 1
     Cukup jelas.
     Pasal 2
     Huruf a
     Yang dimaksud dengan ”asas transparan” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan
     Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh
     informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan
     berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
     Huruf b
     Yang dimaksud dengan ”asas akuntabel” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan
     Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.
     Huruf c
     Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi
     lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum
     pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
     Huruf d
     Yang dimaksud dengan ”asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat
     dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan,
     penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas
     dan Angkutan Jalan.
     Huruf e
     Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan
     Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-
     besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
     Huruf f
     Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam
     penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina
     pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
     Huruf g
     Yang dimaksud dengan ”asas seimbang” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan
     Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan
     prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.
     Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan
kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.
Huruf i
Yang dimaksud dengan ”asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” adalah badan ad hoc
yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap
instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka:
a. menganalisis permasalahan;
b. menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan
c. bukan sebagai aparat penegak hukum.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ”keadaan tertentu” adalah dalam hal berikut:
a. Lalu Lintas yang membutuhkan Prasarana Jalan adalah Lalu Lintas dengan
   muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton; dan/atau
b. Penyelenggara Jalan belum mampu membiayai penyediaan Prasarana Jalan untuk
   Lalu Lintas dengan muatan sumbu terberat paling berat 8 (delapan) ton.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “fasilitas utama” adalah jalur keberangkatan, jalur
kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir
kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket.
Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain adalah fasilitas untuk
penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos
kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja Terminal” adalah lingkungan yang
berkaitan langsung dengan fasiltas Terminal dan dibatasi dengan pagar.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ”penyelenggara Terminal” adalah unit pelaksana teknis dari
Pemerintah Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Parkir untuk umum” adalah tempat untuk memarkir
kendaraan dengan dipungut biaya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Tempat penyeberangan dapat berupa zebra cross dan penyeberangan yang berupa
jembatan atau terowongan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “mobil penumpang” adalah Kendaraan Bermotor angkutan
orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk
Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang
yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi
atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan
untuk angkutan barang.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah Kendaraan Bermotor yang
dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader,
    excavator, dan crane; serta
d. Kendaraan khusus penyandang cacat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Susunan terdiri atas:
a. rangka landasan;
b. motor penggerak;
c. sistem pembuangan;
d. sistem penerus daya;
e. sistem roda-roda;
f. sistem suspensi;
g. sistem alat kemudi;
h. sistem rem;
i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas:
    1. lampu utama dekat, warna putih, atau kuning muda;
    2. lampu utama jauh, warna putih, atau kuning muda;
    3. lampu penunjuk arah, warna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
    4. lampu rem, warna merah;
    5. lampu posisi depan, warna put ih atau kuning muda;
    6. lampu posisi belakang, warna merah; dan
    7. lampu mundur, warna putih atau kuning muda;
j. komponen pendukung, yang terdiri atas:
    1. pengukur kecepatan (speedometer);
    2. kaca spion;
    3. penghapus kaca kecuali sepeda motor;
    4. klakson;
    5. spakbor; dan
    6. bumper kecuali sepeda motor.
Huruf b
Perlengkapan terdiri atas:
a. sabuk keselamatan;
b. ban cadangan;
c. segitiga pengaman;
d. dongkrak;
e. pembuka roda;
f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor; beroda
    empat atau lebih, yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “ukuran” adalah dimensi utama kendaraan bermotor, antara
lain panjang, lebar, tinggi, julur depan (front over hang), julur belakang (rear over
hang), dan sudut pergi (departure angle).
Huruf d
Yang dimaksud dengan “karoseri” adalah badan kendaraan, antara lain kaca-kaca,
pintu, engsel, tempat duduk, tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor,
tempat keluar darurat (khusus bus), tangga (khusus bus), dan perisai kolong (khusus
mobil barang).
Huruf e
Yang dimaksud dengan “rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya”
adalah rancangan yang sesuai dengan fungsi:
a. kendaraan bermotor untuk mengangkut orang; atau
b. kendaraan bermotor untuk mengangkut barang.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “pemuatan” adalah tata cara untuk memuat orang dan/atau
barang.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “penggunaan” adalah cara menggunakan kendaraan bermotor
sesuai dengan peruntukannya.
Huruf h
Yang dimaksud dengan ”penggandengan Kendaraan Bermotor” adalah cara
menggandengkan Kendaraan Bermotor dengan menggunakan alat perangkai.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “penempelan Kendaraan Bermotor” adalah cara
menempelkan Kendaraan Bermotor dengan:
a. menggunakan alat perangkai;
b. menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci; dan
c. dilengkapi kaki-kaki penopang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “izin dari Pemerintah” adalah izin dari kementerian negara
yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan
rekomendasi dari kementerian yang membidangi industri dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Yang dimaksud dengan “perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu
lintas” adalah pemasangan peralatan, perlengkapan, atau benda lain pada Kendaraan
yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas, antara lain pemasangan bumper
tanduk dan lampu menyilaukan.
Pasal 59
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah kendaraan yang karena sifat
dan fungsinya diberi lampu isyarat berwarna merah atau biru sebagai tanda memiliki
hak utama untuk kelancaran dan lampu isyarat berwarna kuning sebagai tanda yang
memerlukan perhatian khusus dari Pengguna Jalan untuk keselamatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama” adalah
Kendaraan Bermotor yang mendapat prioritas dan wajib didahulukan dari Pengguna
Jalan lain.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ”mempunyai kualitas tertentu” adalah bengkel umum yang
mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan
besar, serta perbaikan sasis dan bodi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “dimensi” adalah ukuran muatan yang didasarkan pada
panjang, lebar, dan tinggi bak kendaraan yang memenuhi persyaratan keselamatan
Kendaraan, Pengemudi, dan Pengguna Jalan lain.
Yang dimaksud dengan “berat” adalah beban yang sesuai dengan kemampuan penarik
atau pendorong, kemampuan rem, dan daya dukung sumbu roda sesuai dengan daya
dukung Jalan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Fasilitas pendukung antara lain berupa lajur khusus sepeda, fasilitas menyeberang
khusus dan/atau bersamaan dengan Pejalan Kaki.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “cek fisik Kendaraan Bermotor” adalah cek fisik yang
disesuaikan dengan dokumen hasil uji tipe dan dokumen pendukung lain.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Ayat (1)
Kepentingan tertentu meliputi:
a. memindahkan kendaraan dari tempat penjual, distributor, atau pabrikan ke tempat
    tertentu untuk mengganti atau melengkapi komponen penting dari Kendaraan
    yang bersangkutan atau ke tempat pendaftaran Kendaraan Bermotor;
b. memindahkan dari satu tempat penyimpanan di suatu pabrik ke tempat
    penyimpanan di pabrik lain;
c. mencoba Kendaraan baru sebelum kendaraan tersebut dijual;
d. mencoba Kendaraan Bermotor yang sedang dalam taraf penelitian; atau
e. memindahkan Kendaraan Bermotor dari tempat penjual ke tempat pembeli.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengesahan setiap tahun” adalah sebagai pengawasan
tahunan terhadap registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor serta menumbuhkan
kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 71
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bukti registrasi hilang atau rusak” adalah kehilangan atau
kerusakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor, dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor diubah” adalah
perubahan yang terjadi pada spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor, antara lain
perubahan mesin penggerak, perubahan karoseri, dan modifikasi.
Yang dimaksud dengan “fungsi Kendaraan bermotor diubah” adalah terjadinya
perubahan fungsi Kendaraan Bermotor Umum menjadi Kendaraan Bermotor
perseorangan atau sebaliknya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “beralih” adalah Kendaraan Bermotor yang telah dijual atau
dihibahkan.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Akreditasi mencakup kelembagaan, instruktur, kurikulum, kendaraan, pelatihan, dan
sarana lain.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Kendaraan alat berat antara lain traktor, stoomwaltz, forklift, loader, excavator,
buldozer, dan crane.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Tempat tertentu lainnya antara lain Halte, pusat distribusi barang, pusat
pemerintahan, pusat pendidikan, dan pusat perekonomian.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Surat Izin Mengemudi bentuk lain” adalah Surat Izin
Mengemudi yang bentuknya disesuaikan dengan perkembangan teknologi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan ”tingkat pelayanan” adalah ukuran kuantitatif (rasio volume
per kapasitas) dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional, seperti
kecepatan, waktu perjalanan, kebebasan bergerak, keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran dalam arus Lalu Lintas serta penilaian Pengemudi terhadap
kondisi arus Lalu Lintas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ”perbaikan geometrik ruas jalan” adalah perbaikan terhadap
bentuk dan dimensi jalan, antara lain radius, kemiringan, alinyemen (alignment),
lebar, dan kanalisasi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “jalan kota” adalah seluruh Jaringan Jalan yang berada dalam
wilayah administratif kota, kecuali jalan nasional dan jalan provinsi.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan
infrastruktur” adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan
intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan
intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan
tertentu, antara lain Terminal, Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan, tempat
pengisian bahan bakar minyak, dan fasilitas umum lain.
Analisis dampak lalu lintas dalam implementasinya dapat diintegrasikan dengan
analisis mengenai dampak lingkungan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “instansi terkait di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”
adalah instansi yang membidangi Jalan, instansi yang membidangi sarana dan
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan” adalah
waktu yang disediakan untuk memberikan informasi kepada Pengguna Jalan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “marka kotak kuning” adalah Marka Jalan berbentuk segi
empat berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang Kendaraan berhenti di suatu
area.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 104
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”keadaan tertentu” adalah keadaan sistem Lalu Lintas tidak
berfungsi untuk Kelancaran Lalu Lintas yang disebabkan, antara lain, oleh:
a. perubahan Lalu Lintas secara tiba-tiba atau situasional;
b. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas tidak berfungsi;
c. adanya Pengguna Jalan yang diprioritaskan;
d. adanya pekerjaan jalan;
e. adanya bencana alam; dan/atau
f. adanya Kecelakaan Lalu Lintas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan
Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya
karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau
video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung
alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan
Kendaraan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “tanda bukti lain yang sah” adalah surat tanda bukti penyitaan
sebagai pengganti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Surat Tanda Coba
Kendaraan Bermotor, Surat Izin Mengemudi, dan kartu uji berkala.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 107
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi jarak pandang terbatas
karena gelap, hujan lebat, terowongan, dan kabut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah jika lajur sebelah kanan atau paling
kanan dalam keadaan macet, antara lain akibat Kecelakaan Lalu Lintas, pohon
tumbang, jalan berlubang, genangan air, Kendaraan mogok, antrean mengubah arah,
atau Kendaraan bermaksud berbelok kiri.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Tempat tertentu yang dapat membahayakan adalah:
a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah
    ditentukan;
b. jalur khusus Pejalan Kaki;
c. tikungan;
d. di atas jembatan;
e. tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
f. di muka pintu keluar masuk pekarangan;
g. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu
    Lintas; atau
h. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam
    kebakaran.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 119
Ayat (1)
Isyarat tanda berhenti dapat berupa peralatan elektronik atau mekanik yang
menunjukkan isyarat dengan tulisan berhenti.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Ayat (1)
Yang dimaksud dengaan ”isyarat lain” antara lain lampu darurat dan senter.
Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah Kendaraan dalam keadaan mogok,
Kecelakaan Lalu Lintas, dan mengganti ban.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Yang dimaksud dengan “jaringan Jalan” adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri
atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam
hubungan hierarkis.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Ayat (1)
Penggunaan Jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya antara lain:
a. kegiatan keagamaan;
b. kegiatan kenegaraan;
c. kegiatan olahraga; dan/atau
d. kegiatan budaya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kepentingan pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lain.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Ayat (1)
Fasilitas lain antara lain lampu yang ada tandanya bagi Pejalan Kaki.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “retribusi pengendalian Lalu Lintas” adalah dana yang
dipungut dari Pengguna Jalan yang akan memasuki ruas jalan atau kawasan yang
telah ditetapkan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 134
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah kepentingan yang memerlukan
penanganan segera, antara lain Kendaraan untuk penanganan ancaman bom,
Kendaraan pengangkut pasukan, Kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan
Kendaraan untuk penanganan bencana alam.
   Pasal 135
   Cukup jelas.
   Pasal 136
   Cukup jelas.
   Pasal 137
   Ayat (1)
   Cukup jelas.
   Ayat (2)
   Cukup jelas.
   Ayat (3)
   Cukup jelas.
   Ayat (4)
   Huruf a
   Cukup jelas.
   Huruf b
   Cukup jelas.
   Huruf c
   Yang dimaksud dengan “kepentingan lain” adalah kepentingan yang dilakukan untuk
   mengatasi permasalahan keamanan, sosial, dan keadaan darurat yang disebabkan
   tidak dapat menggunakan mobil penumpang atau bus.
   Ayat (5)
   Cukup jelas.
   Pasal 138
   Cukup jelas.
   Pasal 139
   Cukup jelas.
   Pasal 140
   Yang dimaksud dengan “trayek” adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk
   pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta
   lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
   Pasal 141
   Cukup jelas.
   Pasal 142
   Huruf a
   Yang dimaksud dengan ”angkutan lintas batas negara” adalah angkutan dari satu kota
   ke kota lain yang melewati lintas batas negara dengan menggunakan mobil bus umum
   yang terikat dalam trayek.
   Huruf b
   Yang dimaksud dengan ”angkutan antarkota antarprovinsi” adalah angkutan dari satu
   kota ke kota lain yang melalui daerah kabupaten/kota yang melewati satu daerah
   provinsi yang terkait dalam trayek.
   Huruf c
   Yang dimaksud dengan ”angkutan antarkota dalam provinsi” adalah angkutan dari
   satu kota ke kota lain antardaerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi yang
   terikat dalam trayek.
   Huruf d
   Yang dimaksud dengan ”angkutan perkotaan” adalah angkutan dari satu tempat ke
   tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
   Kawasan perkotaan yang dimaksud berupa:
a. kota sebagai daerah otonom;
b. bagian daerah Kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; atau
c. kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan
   langsung dan memiliki ciri perkotaan.
   Huruf e
   Yang dimaksud dengan “angkutan perdesaan” adalah angkutan dari satu tempat ke
   tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek
   angkutan perkotaan.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi pembina Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dari pintu ke pintu” adalah pelayanan taksi dari tempat asal
ke tempat tujuan (door to door).
Yang dimaksud dengan “wilayah operasi” adalah kawasan tempat angkutan taksi
beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 153
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “keperluan lain” adalah angkutan yang digunakan untuk
karyawan dan keperluan sosial, antara lain melayat, olahraga, dan hajatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 154
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Tanda khusus antara lain adalah tulisan pariwisata dan nama perusahaan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “angkutan massal berbasis Jalan” adalah suatu sistem
angkutan yang menggunakan bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga
memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.
Yang dimaksud dengan “kawasan perkotaan” adalah kawasan perkotaan megapolitan,
kawasan metropolitan, dan kawasan perkotaan besar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “lajur khusus” adalah lajur yang disediakan untuk angkutan
massal berbasis jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “tidak berimpitan” adalah trayek angkutan umum memiliki
kesamaan dengan trayek angkutan massal sehingga memungkinkan timbulnya
persaingan yang tidak sehat.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “angkutan pengumpan (feeder)” adalah angkutan umum
dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Huruf a
Yang dimaksud dengan “angkutan barang umum” adalah angkutan barang pada
umumnya, yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “angkutan barang khusus” adalah angkutan yang
membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang
berbentuk curah, cair, dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan alat berat
serta membawa barang berbahaya, antara lain:
a. barang yang mudah meledak;
b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
c. cairan mudah menya la;
d. padatan mudah menyala;
e. bahan penghasil oksidan;
f. racun dan bahan yang mudah menular;
g. barang yang bersifat radioaktif; dan
h. barang yang bersifat korosif.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “angkutan multimoda” adalah angkutan barang dengan
menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu)
kontrak yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari 1 (satu) tempat
penerimaan barang oleh operator angkutan multimoda ke suatu tempat yang
ditentukan untuk penyerahan barang tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 166
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tiket Penumpang” adalah dokumen yang memuat informasi
paling sedikit:
a. nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan;
b. nama Penumpang dan nama pengangkut;
c. tempat, tanggal, dan waktu pemberangkatan serta tujuan perjalanan;
d. nomor pemberangkatan; dan
e. pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tanda pengenal bagasi” adalah tanda yang paling sedikit
memuat informasi tentang:
a. nomor tanda pengenal bagasi;
b. kode tempat keberangkatan dan tempat tujuan; dan
c. berat bagasi.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “surat perjanjian pengangkutan barang” adalah bukti
pembayaran sah antara pengangkut barang dan pengirim barang.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “surat muatan barang” adalah surat yang menerangkan jenis
dan jumlah barang serta asal dan tujuan pengiriman. Pengangkutan barang dengan
surat muatan barang tidak termasuk angkutan untuk barang pribadi.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” adalah tempat pengawasan angkutan barang
yang dilakukan secara efektif dan efisien.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”jangka waktu tertentu” adalah masa berlaku izin
penyelenggaraan angkutan umum.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “trayek tertentu” adalah trayek angkutan penumpang umum
orang yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk trayek angkutan
perintis.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.
Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
Cukup jelas.
Pasal 193
Cukup jelas.
Pasal 194
Cukup jelas.
Pasal 195
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “memungut biaya tambahan” adalah pengenaan biaya
tambahan di luar biaya yang telah disepakati oleh pengirim atau penerima barang
kepada Perusahaan Angkutan Umum karena adanya biaya penyimpanan barang
sebagai akibat keterlambatan pengambilan barang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 196
Cukup jelas.
Pasal 197
Cukup jelas.
Pasal 198
Cukup jelas.
Pasal 199
Cukup jelas.
Pasal 200
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain:
a. Polisi Sahabat Anak;
b. Cara Aman ke Sekolah;
c. Patroli Keamanan Sekolah;
d. Pramuka Saka Bhayangkara Krida Lalu Lintas;
e. Kemitraan Lalu Lintas; dan
f. Pedoman Sistem Keamanan bagi Perusahaan Angkutan Umum.
Huruf b
Fasilitas dan perlengkapan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain:
a. pusat manajeman Lalu Lintas (traffic management centre);
b. pusat komunikasi dan sambungan langsung (call centre and hotline);
c. sirkuit televisi terbatas (closed circuit television);
d. alat pemberi isyarat terjadinya bahaya;
e. Pos Polisi;
f. sarana peraga; dan
g. tombol untuk pemberitahuan keadaan panik (panic button);
Huruf c
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan antara lain:
a. cara aman dan selamat ke sekolah; dan
b. cara aman dan selamat berkendara.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 201
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “alat pemberi informasi” adalah perangkat elektronik yang
berisi informasi dan komunikasi dengan menggunakan isyarat, gelombang radio,
dan/atau gelombang satelit untuk memberikan informasi dan komunikasi terjadinya
tindak pidana, antara lain lampu isyarat, alat pelacakan, dan alat petunjuk posisi
geografis (global positioning system).
Pasal 202
Cukup jelas.
Pasal 203
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Program nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain:
a. Polisi Mitra Kampus (Police Goes to Campus);
b. Cara Berkendara dengan Selamat (Safety Riding);
c. Forum Lalu Lintas (Traffic Board);
d. Kampanye Keselamatan Lalu Lintas;
e. Taman Lalu Lintas;
f. Sekolah Mengemudi; dan
g. Kemitraan Global Keselamatan Lalu Lintas (Global Road Safety Partnership).
Huruf b
Fasilitas dan perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas antara lain alat pemantau
kecepatan dan alat pemantau kemacetan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 204
Cukup jelas.
Pasal 205
Cukup jelas.
Pasal 206
Cukup jelas.
Pasal 207
Cukup jelas.
Pasal 208
Cukup jelas.
Pasal 209
Cukup jelas.
Pasal 210
Cukup jelas.
Pasal 211
Cukup jelas.
Pasal 212
Cukup jelas.
Pasal 213
Cukup jelas.
Pasal 214
Cukup jelas.
Pasal 215
Cukup jelas.
Pasal 216
Cukup jelas.
Pasal 217
Cukup jelas.
Pasal 218
Cukup jelas.
Pasal 219
Cukup jelas.
Pasal 220
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “badan hukum” adalah badan (perkumpulan dan sebagainya)
yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan
kewajiban hukum, seperti perseroan, yayasan, dan lembaga.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 221
Cukup jelas.
Pasal 222
Cukup jelas.
Pasal 223
Cukup jelas.
Pasal 224
Cukup jelas.
Pasal 225
Cukup jelas.
Pasal 226
Cukup jelas.
Pasal 227
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “menolong korban” adalah upaya yang dilakukan untuk
membantu meringankan beban penderitaan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas,
antara lain memberikan pertolongan pertama di tempat kejadian dan membawa
korban ke rumah sakit.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 228
Cukup jelas.
Pasal 229
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban
menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain
yang di klasifikasikan dalam luka berat.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:
a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya
    maut;
b. tidak mampu terus- menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
c. kehilangan salah satu pancaindra;
d. menderita cacat berat atau lumpuh;
e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 230
Cukup jelas.
Pasal 231
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah situasi di lingkungan lokasi
kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri Pengemudi, terutama dari
amukan massa dan kondisi Pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan
pertolongan.
Pasal 232
Cukup jelas.
Pasal 233
Cukup jelas.
Pasal 234
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah pertanggungjawaban
disesuaikan dengan tingkat kesalahan akibat kelalaian.
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah :
a. orang yang berada di luar Kendaraan Bermotor; atau
b. instansi yang bertanggung jawab di bidang Jalan serta sarana dan Prasarana Lalu
    Lintas dan Angkutan Jalan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Keadaan memaksa termasuk keadaan yang secara teknis tidak mungkin dielakkan
oleh Pengemudi, seperti gerakan orang dan/atau hewan secara tiba-tiba.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 235
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “membantu berupa biaya pengobatan” adalah bantuan biaya
yang diberikan kepada korban, termasuk pengobatan dan perawatan atas dasar
kemanusiaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 236
Cukup jelas.
Pasal 237
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “awak kendaraan” adalah Pengemudi, Pengemudi cadangan,
kondektur, dan pembantu Pengemudi.
Pasal 238
Cukup jelas.
Pasal 239
Cukup jelas.
Pasal 240
Cukup jelas.
Pasal 241
Cukup jelas.
Pasal 242
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah pemberian kemudahan berupa
sarana dan prasarana fisik dan nonfisik yang bersifat umum serta informasi yang
diperlukan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan
orang sakit untuk memperoleh kesetaraan kesempatan.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “prioritas pelayanan” adalah pengutamaan pemberian
pelayanan khusus.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 243
Cukup jelas.
Pasal 244
Cukup jelas.
Pasal 245
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Bidang prasarana Jalan antara lain informasi tentang:
1. jaringan Jalan;
2. kondisi Jalan dan jembatan;
3. tingkat pelayanan Jalan dan jembatan;
4. bangunan pelengkap;
5. pemeliharaan Jalan; dan
6. pembangunan Jalan;
Huruf b
Bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain informasi
tentang:
1. jaringan angkutan;
2. Terminal;
3. izin trayek;
4. perlengkapan jalan;
5. aturan perintah dan larangan;
6. pengujian Kendaraan Bermotor;
7. alat penimbang Kendaraan Bermotor; dan
8. fasilitas pendukung.
Huruf c
Bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan
Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu
lintas antara lain informasi tentang:
1. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;
2. Kecelakaan Lalu Lintas;
3. pelanggaran Lalu Lintas;
4. situasi dan kondisi Lalu Lintas;
5. administrasi manunggal satu atap;
6. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas kepolisian;
7. manajemen operasional lalu lintas kepolisian;
8. pendidikan berlalu lintas; dan
9. pelayanan, pelaporan, dan pengaduan masyarakat.
Yang dimaksud dengan “manajemen operasional” adalah pengelolaan pergerakan
dalam sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain pengaturan, penjagaan,
pengawalan, patroli, kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi di bidang Lalu
Lintas dan Angk utan Jalan.
Pasal 246
Cukup jelas.
Pasal 247
Cukup jelas.
Pasal 248
Cukup jelas.
Pasal 249
Ayat(1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan masyarakat” adalah wadah ya ng berfungsi
sebagai penyedia informasi dan sarana berkomunikasi masyarakat di bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 250
Cukup jelas.
Pasal 251
Cukup jelas.
Pasal 252
Cukup jelas.
Pasal 253
Cukup jelas.
Pasal 254
Cukup jelas.
Pasal 255
Cukup jelas.
Pasal 256
Cukup jelas.
Pasal 257
Cukup jelas.
Pasal 258
Cukup jelas.
Pasal 259
Cukup jelas.
Pasal 260
Cukup jelas.
Pasal 261
Cukup jelas.
Pasal 262
Cukup jelas.
Pasal 263
Cukup jelas.
Pasal 264
Cukup jelas.
Pasal 265
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “berkala” adalah pemeriksaan yang dilakukan secara
bersama-sama demi efisiensi dan efektivitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang
berulang-ulang dan merugikan masyarakat.
Yang dimaksud dengan “insidental” adalah termasuk tindakan petugas terhadap
pelanggaran yang tertangkap tangan, pelaksanaan operasi kepolisian dengan sasaran
Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, serta penanggulangan kejahatan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 266
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah adanya peningkatan antara lain:
a. angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan;
b. angka kejahatan yang menyangkut Kendaraan Bermotor;
c. jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan
    persyaratan laik jalan;
d. tingkat ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha angkutan untuk melakukan
    pengujian Kendaraan Bermotor pada waktunya;
e. tingkat pelanggaran perizinan angkutan umum; dan/atau
f. tingkat pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 267
Cukup jelas.
Pasal 268
Cukup jelas.
Pasal 269
Cukup jelas.
Pasal 270
Cukup jelas.
Pasal 271
Cukup jelas.
Pasal 272
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk
menyimpan informasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 273
Cukup jelas.
Pasal 274
Cukup jelas.
Pasal 275
Cukup jelas.
Pasal 276
Cukup jelas.
Pasal 277
Cukup jelas.
Pasal 278
Cukup jelas.
Pasal 279
Cukup jelas.
Pasal 280
Cukup jelas.
Pasal 281
Cukup jelas.
Pasal 282
Cukup jelas.
Pasal 283
Cukup jelas.
Pasal 284
Cukup jelas.
Pasal 285
Cukup jelas.
Pasal 286
Cukup jelas.
Pasal 287
Cukup jelas.
Pasal 288
Cukup jelas.
Pasal 289
Cukup jelas.
Pasal 290
Cukup jelas.
Pasal 291
Cukup jelas.
Pasal 292
Cukup jelas.
Pasal 293
Cukup jelas.
Pasal 294
Cukup jelas.
Pasal 295
Cukup jelas.
Pasal 296
Cukup jelas.
Pasal 297
Cukup jelas.
Pasal 298
Cukup jelas.
Pasal 299
Cukup jelas.
Pasal 300
Cukup jelas.
Pasal 301
Cukup jelas.
Pasal 302
Cukup jelas.
Pasal 303
Cukup jelas.
Pasal 304
Cukup jelas.
Pasal 305
Cukup jelas.
Pasal 306
Cukup jelas.
Pasal 307
Cukup jelas.
Pasal 308
Cukup jelas.
Pasal 309
Cukup jelas.
Pasal 310
Cukup jelas.
Pasal 311
Cukup jelas.
Pasal 312
Cukup jelas.
Pasal 313
Cukup jelas.
Pasal 314
Cukup jelas.
Pasal 315
Cukup jelas.
Pasal 316
Cukup jelas.
Pasal 317
Cukup jelas.
Pasal 318
Cukup jelas.
Pasal 319
Cukup jelas.
Pasal 320
Cukup jelas.
Pasal 321
Cukup jelas.
Pasal 322
Cukup jelas.
Pasal 323
Cukup jelas.
Pasal 324
Cukup jelas.
Pasal 325
Cukup jelas.
Pasal 326
Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5025

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:84
posted:2/15/2012
language:
pages:107
Gye Teenagers Gye Teenagers Blog-ID http://www.blog-id.info
About User and Blogger