penegakan kode etik

							PENEGAKAN KODE ETIK AKUNTAN
INDONESIA
Oleh : Drs. Sukrisno Agoes, MM, Ak.

1. PENDAHULUAN
PRINSIP-PRINSIP ETIKA
3. PERKEMBANGAN KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA
4. PENEGAKAN KODE ETIK DAN HAMBATAN
5. PROSEDUR PENGADUAN
6. PENGATURAN IKLAN DALAM KODE ETIK
7. SIMPULAN


PENDAHULUAN
       Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat
harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral dan
mengatur tentang perilaku profesional. Alasan yang mendasari diperlukannya
perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan
kepercayaan terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi terlepas dari yang
dilakukan secara perorangan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa
profesional akan meningkat, jika profesi mewujudkan standar yang tinggi dan
memenuhi semua kebutuhan.

      Bagi akuntan publik penting untuk menyakinkan klien dan pemakai
laporan keuangan atas kualitas audit dan jasa lainnya.

                                 Kode Etik


                                 Perilaku
                                Profesional


                                Mutu Jasa


                               Kepercayaan
                                Masyarakat
PRINSIP-PRINSIP ETIKA
Tanggungjawab

        Mewujudkan kepekaan profesional dan pertimbangan moral dalam semua
aktivitas.

Kepentingan Masyarakat

      ∗   Menghargai kepercayaan masyarakat

      ∗   Menunjukkan komititmen pada profesionalisme

Integritas

       Melaksanakan semua tanggungjawab profesional denngan rasa integritas
yang tinggi.
Obyektivitas & Independensi

      Mempertahankan obyektivitas dan terlepas dari konflik kepentingan dalam
melakukan tanggungjawab profesional. – independen dalam kenyataan dan
penampilan pada waktu melaksanakan aktivitas jasanya.

Lingkup & Sifat Jasa

        Mematuhi kode etik perilaku profesional untuk menentukan lingkup dan
sifat jasa yang akan diberikan.


PERKEMBANGAN KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA
       Draft kode etik akuntan Indonesia sudah disusun jauh sebelum kongres
IAI yang pertama, namun baru disahkan untuk pertama kalinya pada kongres IAI
yang kedua dalam bulan januari 1972 dan mengalami beberapa perubahan dan
penyesuaian dalam setiap kongres.

     Rumusan kode etik saat ini sebagian besar merupakan rumusan kode etik
yang dihasilkan dalam kongres ke-6 IAI dan ditambah dengan masukan-
masukan yang diperoleh dari seminar sehari.

       Pemutakhiran kode etik akuntan Indonesia tanggal 15 juni 1994 di hotel
Daichi Jakarta serta hasil pembahasan sidang komisi kode etik dalam kongres
ke-7 IAI di Bandung.
      Saat ini kode etik akuntan Indodesia terdiri atas : 1. kode etik akuntan
Indonesiayang disahkan dalam kongres VI IAI di Jakarta yang terdiri atas 8 bab
dan 11 pasal ditambah dengan 2. pernyataan etika profesi no. 1 sampai dengan
6 yang disahkan dalam kongres IAI ke-7 di Bandung tahun 1994.

      Dalam kongres, diskusi yang berkepanjangan selalu terjadi dalam sidang
komisi kode etik, ini menandakan bahwa bukanlah suatu hal yang mudah untuk
menyatukan pendapat jika hal tersebut berkaitan dengan kode etik.


PENEGAKAN KODE ETIK DAN HAMBATAN
       Ada dua alasan mengapa orang bertindak tidak etis, yang pertama adalah
standar etika seseorang berbeda dari masyarakat umum, dan alasan yang kedua
seseorang memilih bertindak semaunya. Baik alasan yang pertama maupun
alasan yang kedua tetap saja bahwa tindakan seseorang tersebut tidak etis dan
perlu adanya penanganan atas tindakan tidak etis tersebut. Tetapi jika
pelanggaran serupa banyak dilakukan oleh anggota masyarakat atau anggota
profesi perlu dipertanyakan apakah aturan-aturan yang berlaku masih perlu tetap
dipertahankan atau dipertimbangkan untuk dikembangkan dan disesuaikan
dengan perubahan dan perkembangan lingkungan.

       Secara umum kode etik berlaku untuk profesi akuntan secara keselurahan
kalau melihat kode etik akuntan Indonesia isinya sebagian besar menyangkut
profesi akuntan publik. Padahal IAI mempunyai kompartemen akuntan pendidik,
kompartemen akuntan manajemen disamping kompartemen akuntan publik.
Perlu dipikir kode etik yang menyangkut akuntan manajemen, akuntan pendidik,
akuntan negara (BPKP, BPK, pajak).

      Kasus yang sering terjadi dan menjadi berita biasannya yang menyangkut
akuntan publik. Kasus tersebut bagi masyarakat sering diangap sebagai
pelanggaran kode etik, padahal seringkali kasus tersebut sebenarnya
merupakan pelanggaran standar audit atau pelanggaran terhadap SAK.

        Terlepas dari hal tersebut diatas untuk dapat melakukan penegakan
terhadap kode etik ada beberapa hal yang harus dilakukan dan sepertinya masih
sejalan dengan salah satu kebijakan umum pengurus IAI periode 1990 s/d 1994
yaitu :
    1. Penyempurnaan kode etik yang ada penerbitan interprestasi atas kode
        etik yang ada baik sebagai tanggapan atas kasus pengaduan maupun
        keluhandari rekan akuntan atau masyarakat umum. Hal ini sudah
        dilakukan mulai dari seminar pemutakhiran kode etik IAI, hotel Daichi 15
        juni 1994 di Jakarta dan kongres ke-7 di Bandung dan masih terus dan
        sedang dilakukan oleh pengurus komite kode etik saat ini.
   2. Proses peradilan baik oleh badan pengawas profesi maupun dewan
      pertimbangan profesi dan tindak lanjutnya (peringatan tertulis,
      pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagai anggota IAI).
   3. Harus ada suatu bagian dalam IAI yang mengambil inisiatif untuk
      mengajukan pengaduan baik kepada badan pengawasan profesi atas
      pelanggaran kode etik meskipun tidak ada pengaduan dari pihak lain
      tetapi menjadi perhatian dari masyarakat luas.

Hambatan Penegakan Kode Etik

      Beberapa hambatan dalam penegakan kode etik antara lain :

      Sikap anggota profesi yang mendua, pada satu sisi menolak setiap
      pelanggaran terhadap kode etik tetapi pada sisi lain memberikan
      pembenaran atas pelanggaran tersebut.
      Adanya sifat sungkan dari sesama anggota profesi untuk saling
      mengadukan pelanggaran kode etik.
      Belum jelasnya aturan tentang mekanisme pemberian sanksi dan proses
      peradilan atas kasus-kasus pelanggaran baik dalam anggaran dasar
      maupun dalam anggaran rumah tangga.
      Belum dapat berfungsinya secara efektif BPP dan DPP sebagai akibat
      dari belum jelasnya pengaturan dalam AD / ART.


PROSEDUR PENGADUAN TERHADAP PELANGGARAN
KODE ETIK
      Pelanggaran terhadap kode etik dapat dimungkinkan oleh siapa saja baik
terdapat unsur kesengajaan maupun tidak. Pelanggaran dengan tanpa unsur
kesengajaan biasa dilakukan terhadap aturan-aturan yang bersifat Grey Area.

      Terlepas dari adanya unsur kesengajaan maupun tidak, prosedur yang
seharusnya dilakukan untuk melakukan pengaduan adalah sebagai berikut :

      Setiap pengaduan tentang pelanggaran kode etik akuntan Indonesia baik
      pengaduan tersebut dilakukan oleh anggota IAI maupun bukan anggota
      IaI atau masyarakat umum dialamatkan kepada dewan pertimbangan
      profesi ikatan akuntan indonesia.
      Setiap pengaduan yang masuk kepada pengurus pusat, pengurus
      cabang, pengurus kompartemen, atau unit-unit organisasi yang berada
      dibawah pengurus pusat harus diteruskan kepada dewan pertimbangan
      pertimbangan profesi.
      Dewan pertimbangan profesi akan menentukan badan pengawas pada
      kompartemen mana yang akan menangani kasus pengaduan tersebut
      pada tingkat pertama.
      Komite kode etik berfungsi untuk memberikan pendapat atau masukkan
      tentang kasus pengaduan yang masuk sedangkan sanksi / usulan sanksi
      pada tahap pertama dilakukan oleh badan pengawas profesi di
      kompartemen.
      Sampai saat ini sesungguhnya AD / ART belum mengatur secara tegas
      tentang pemberian sanksi. Jika seorang anggota ternyata terbukti
      melakukan pelanggaran, tidak saja pelanggaran terhadap kode etik tetapi
      juga pelanggaran terhadap standar profesi lainnya, siapa yang berwenang
      memberikan sanksi, pengurus pusat, badan pengawas profesi di
      kompartemen atau dewan pertimbangan profesi ? jika sanksi tersebut
      sangat berat dan menyangkut ijin praktek bagaimana kaitannya dengan
      instansi pemerintah yang memiliki otoritas atas pemberian ijin praktek dan
      bagaimana pula kaitannya dengan panitia banding yang sewaktu-waktu
      dapat dibentuk oleh dewan penasehat ?
      Hal ini mungkin merupakan salah satu penyebab mengapa KLB saat ini
      perlu dilakukan.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik

       Pasal 11 AD Iai menyatakan bahwa setiap anggota dapat dikenai sanksi
peringatan tertulis, pembertian sementara atau pemberhentian. Pengenaan
sanksi dilakukan dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan anggota
dan tidak harus diterapkan secara berurutan.

      Dikaitkan dengan pasal 12 huruf C ialah bahwa seorang anggota dapat
berakhir keanggotaannya apabila anggota yang bersangkutan diberhentikan oleh
dewan pertimbangan profesi karena pelanggaran kode etik.

       Dari dua pasal tersebut diatas dapat disimpulkan jika seorang anggota
melanggar kode etik dengan suatu tingkat kesalahan yang berat maka ia akan
terkena sanksi diberhentikan oleh dewan pertimbanngan profesi. Yang patut
dipertanyakan adalah siapa yang berhak menjatuhkan sanksi jika anggota
tersebut melanggar standar profesi (misal standar audit, bukan kode etik) dan
bagaimana kreteria tingkatan kesalahan tersebut. Baik anggaran dasar maupun
anggaran rumah tangga belum mengatur jelas tentang hal tersebut.

Sanksi-Sanksi

      Dalam dua tahun terakhir tidak banyak kasus pengaduan tentang
pelanggaran kode etik yang disampaikan kepada komite kode etik maupun yang
ditangani oleh dewan pertimbanngan profesi, bahkan belum ada satupun
anggota yang mendapatkan sanksi atas pelanggaran kode etik.

Beberapa kemungkinan atas kondisi tersebut adalah :
a. Semakin meningkatnya kesadaran dan kepedulian anggota IAI terhadap
   kode etik.
   Hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang masuk kepada komite
   baik melalui surat maupun per telepon meminta kejelasan tentang
   pernyataan etika profesi. Pertanyaan yang masuk terutama menanyakan
   tentang pernyataan etika profesi nomor 4 “Iklan bagi kantor akuntan
   publik”. Hal ini berkaitan penjabaran lebih lanjut atas pernyataan etika
   profesi no. 4 tersebut dan draft interprestasinya yang baru-baru ini
   dipublikasikan oleh komite 2.

b. Semakin longgarnya aturan, semakin longgarnya ketentuan / aturan
   dalam pernyataan etika profesi, sehingga pelanggaran etika profesi saat
   ini bukan lagi merupakan pelanggaran.

   Misalnya :
      ∗ Pemberitahuan pindah alamat, perubahan / penambahan telepon /
         fax dan telex dalam surat kabar, mingguan atau majalah.
      ∗ Memberikan ucapan selamat (dalam surat kabar, majalah) atas
         dibukanya, atau perpindahan alamat kantor, akuntan publik lain.
      ∗ Menerima dan memberikan ucapan selamat dalam surat kabar
         atau majalah secara langsung dalam bentuk karangan bunga atau
         cinderamata atas pembukaan kantor, kantor cabang, perpindahan
         alamat baik dari sesama kantor akuntan maupun dari dan kepada
         klien atau kolega lainnya dalam hal memperoleh suatu
         keberhasilan dan prestasi tertentu.
      ∗ Dalam hal pemberian karangan bunga / cinderamata bukan saja
         terbatas pada ucapan turut bersuka cita tetapi termasuk
         didalamnya ucapan ikut berduka cita baik ditujukan untuk
         perorangan, kelompok, badan, yayasan atau organisasi.

c. Tidak jelasnya aturan dalam AD / ART. Alasan ketiga tentang belum
   adanya sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran kode etik adalah belum
   jelasnya aturan AD / ART tentang pemberian sanksi, serta belum
   sinkronnya tata kerja antara badan pengawasan profesi di kompartemen
   dan dewan pertimbangan profesi. Hal ini menyebabkan pihak-pihak yang
   terkait menjadi berusaha menahan diri baik untuk mengatasi kasus yang
   masuk, terlebih lagi untuk memberikan dan menjatuhkan sanksi.

   Misalnya suatu kasus pengaduan baik pelanggaran terhadap kode etik
   maupun terhadap standar yang ditangani oleh badan pengawas profesi di
   kompartemen dan ternyata akuntan yang bersangkutan terbukti bersalah.
   Sanksi apa yang dapat dijatuhkan oleh BPP. Apakah BPP berhak
   menjatuhkan sanksi “memberhentikan akuntan yang bersangkutan
   sebagai anggota IAI”. Baik AD maupun ART tidak memberikan
   kewenangan atas hal tersebut, BPP berada dan bertanggungjawab
   terhadap rapat anggota kompartemen, tidak bertanggungjawab terhadap
      kongres. Dengan demikian hak paling tinggi dari BPP adalah
      memberhentikan anggota tersebut sebagai anggota kompartemen tidak
      sebagai anggota IAI.

       Terlepas dari masalah tersebut, yang pasti bahwa jika seorang akuntan
publik terkena sanksi pemberhentian sebagai anggota IAI maka menurut SK
menteri keuanganno. 763 tahun 1986 anggota tersebut tidak memenuhi syarat
untuk memiliki izin praktek. Karena menurut surat keputusan tersebut (pasal 4
huruf h) salah satu syarat untuk memperoleh izin praktek sebagai akuntan publlik
adalah akuntan yang bersangkutan harus berstatus anggota ikatan akuntan
Indonesia.

      Dengan demikian sangat dimungkinkan keputusan sanksi pemberhentian
sebagai anggota profesi akan menyebabkan dicabutnya izin praktek akuntan
yang bersangkutan oleh instansi pemegang otoritas dan untuk seterusnya
akuntan yang bersangkutan tidak dapat lagi berpraktek sebagai akuntan publik.

   Yang perlu dipikirkan adalah :

         ∗   Apakah sanksi tersebut cukup manusiawi, karena dapat “ menutup
             jalan hidup si akutan publik”.
         ∗   Apakah tidak lebih baik jika akuntan publik yang diangap bersalah
             dibawa ke pengadilan dan jika terbukti bersalah, dijatuhkan sanksi
             untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Walaupun
             harus membayar ganti rugi, namun akuntan publik tersebut tetap
             dapat menjalankan praktek sebagai akuntan publik.


PENGATURAN IKLAN DALAM KODE ETIK
       Pengaturan iklan dalam kode etik paling banyak mendapatkan sorotan
dan perhatian dari anggota profesi terutama mereka yang berpraktek sebagai
akuntan publik. Diskusi yang berkepanjangan atas aturan ini sudah berlangsung
sejak kongres ke-6 IAI tahun 1990, bahkan mungkin jauh sebelumnya. Sebagian
anggota menganggap bahwa iklan bagi kantor akuntan publik sebaiknya
diperbolehkan seperti halnya dalam kode etik AICPA. Dalam kongres IAI ke-7 di
Bandung masalah ini sudah menjadi perdebatan yang sengit. Sidang komisi
kode etik itu memakan waktu hampir 9 jam dimulai sejak jam 17.00 sampai
dengan jam 02.00 dini hari keesokan harinya dan sebagian besar waktu sidang
digunakan untuk membahas pengaturan iklan.

      Dalam kode etik Ikatan Akuntan Indonesia, akuntan publik dilarang untuk
mengiklankan diri kecuali yang bersifat pemberitahuan atau membiarkan orang
lain mengiklankan dirinya karena diangap dapat menyesatkan dan menipu
masyarakat. Sementara dalam kode etik AICPA iklan diijinkan sepanjang tidak
menyajikan hal yang palsu, menyesatkan dan memperdaya masyarakat. Akan
tetapi iklan yang diangap melampai batas dan bersifat mengodatetap dilarang.
Para peserta sidang komisi kode etik dalam kongres IAI ke-7 di Bandung
mengangap lebih mudah melakukan pengendalian atas hal-hal yang
diperbolehkan yang bersifat pemberitahuan, dibanding dengan memberikan
kebebasan kepada akuntan publik untuk beriklan dan memberikan batasan atas
hal-hal yang dilarang. Peserta sidang komisi berangapan bahwa untuk
mengantisipasi perkembangan, adalah tugas komite kode etik untuk secara terus
menerus mengembangkan dan memperluas hal-hal yang diperbolehkan untuk
diiklankan.

       Berkaitan dengan era globalisasi dan untuk mengantisipasi atas
pemberian ijin oleh pemerintah bagi akuntan asing untuk berpraktek di Indonesia
mungkin sudah saatnya untuk dipertanyakan apakah pengaturan iklan dalam
kode etik masih perlu tetap dipertahankan atau dipertimbangkan untuk
dikembangkan dan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan
lingkungan. Jika hal ini tidak dilakukan akan menimbulkan masalah baru, aturan
kode etik mana yang harus dipenuhi oleh akuntan publik yang berpraktek di
Indonesia, kode etik akuntan Indonesia atau kode etik yang berlaku dinegaranya.



SIMPULAN

      ∗   Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional akan
          meningkat jika profesi mewujudkan standar yang tinggi dan memenuhi
          semua kebutuhan. Bagi akuntan publik penting untuk menyakinkan
          klien dan pemakai laporan keuangan atas kualitas audit dan jasa
          lainnya. Untuk alasan itulah kode etik akuntan perlu ditegakkan.
      ∗   Aturan tentang penanganan terhadap pelanggaran kode etik haruslah
          diperjelas dan dipertegas, namun jika terlalu banyak kasus
          pelanggaran yang masuk, perlu dipertanyakan apakah aturan-aturan
          yang berlaku masih perlu tetap dipertahankan atau dipertimbangkan
          untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan perubahan dan
          perkembangan lingkungan ?. beberapa hambatan terhadap
          penegakan kode etik antara lain adalah sikap anggota profesi mendua,
          adanya sikap sungkan sesama anggota profesi untuk mengadukan
          pelanggaran kode etik, dan belum jelas aturan tentang pemberian
          sanksi serta belum effektifnya fungsi BPP dan DPP.
      ∗   Perlu dipertimbangkan lagi apakah akuntan publik yang diangap
          bersalah, karena melanggar kode etik atau standar profesi, perlu
          dicabut keanggotaannya sehingga ijin prakteknya bisa dicabut oleh
          menteri keuangan, atau sebaiknya dibawa ke pengadilan.