Docstoc

PENEGAKAN KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

Document Sample
PENEGAKAN KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA Powered By Docstoc
					PENEGAKAN KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA
Oleh : Dr. Irsan Yani, MASc

1. PENDAHULUAN
2. KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA
3. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN TERHADAP AKUNTAN
4. GAMBARAN MENGENAI KETAATAN PADA KODE ETIK
5. KONDISI YANG MEMPENGARUHI
6. LANGKAH-LANGKAH YANG DAPAT DILAKUKAN
7. SIMPULAN


PENDAHULUAN
       Pada dasarnya setiap orang yang menjalankan pekerjaan bebas untuk
melayani kepentingan masyarakat dan mendapatkan kepercayan dari negara
dan masyarakat untuk melaksanakan pekerjaan itu berkewajiban menjaga
kepercayaan yang diberikan. Dengan perkataan lain orang tersebut mempunyai
kewajiban untuk menjaga kepercayaan itu dengan berbuat dan bertingkah laku
sesuai dengan apa keahlian dan melindungi kepentingan masyarakat dari
padanya. Untuk menjaga nama baik profesi menetapkan ketentuan-ketentuan
mengenai perilaku yang harus dipatuhi oleh para anggotanya. Ketentuan-
ketentuan mengenai perilaku tadi yang dibuat secara tertulis oleh organisasi
profesi lazim disebut kode etik. Disamping itu, untuk melindungi kepentingan
masyarakat, negara juga biasa menetapkan berbagai persyaratan yang harus
dipenuhi oleh anggota profesi. Hal ini berlaku untuk berbagai profesi seperti
akuntan, dokter, pengacara, apoteker dan lain-lain.


KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA
       Para akuntan di Indonesia sudah sejak lama memiliki kode etik bagi para
anggotanya. Ketentuan terakhir yang disetujui pada Kongres ke VII IAI di
Bandung tanggal 20 September 1994 berisi butir-butir ketentuan yang berasal
dari ketentuan Kode Etik sebelumnya yaitu yang disusun pada Kongres ke VI IAI
dengan beberapa perubahan. Kode etik terakhir ini terdiri dari 2 bagian besar
yaitu bagian utama yang memuat Bab-Bab mengenai Aturan Perilaku,
Pelaksanaannya, Supplemen, Penyempurnaan, Penutup dan Pengesahan, serta
bagian lainnya yang pada hakekatnya memuat rincian dari bagian utama tadi
dengan nama Pernyataan Etika Profesi.

       Rumusan yang telah disusun pada Kongres VII IAI terdiri dari Pernyataan
Etika Profesi 1 s/d 6.
      Substansi kode etik Indonesia mencakup berbagai aturan yang berkaitan
dengan perilaku yang diharapkan dari para akuntan. Secara garis besar aturan
tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

   -   Kepribadian
   -   Kecakapan profesional
   -   Tanggung jawab
   -   Ketentuan Khusus

Mengenai Pernyataan Etika Profesi, yang sudah disusun adalah :

   -   Integritas, obyektivitas dan independensi
   -   Kecakapan profesional
   -   Pengungkapan informasi rahasia klien
   -   Iklan bagi Kantor Akuntan Publik
   -   Perpindahan staf/partner dari satu kantor akuntan ke kantor akuntan lain

      Perlu kiranya dikemukakan bahwa kode etik akuntan untuk bagian yang
terbesar berlaku baik bagi akuntan publik maupun akuntan yang bekerja di
bidang-bidang lain selama yang bersangkutan adalah anggota Ikatan Akuntan
Indonesia.


PENYELENGGARAAN PENGAWASAN TERHADAP AKUNTAN
       Pengawasan terhadap akuntan di Indonesia dilakukan oleh sekurang-
kurangnya empat unit organisasi, dua diantaranya unit organisasi Pemerintah.
Instansi pertama yang melakukan pengawasan adalah Direktorat Pembinaan
dan Jasa Penilai pada Direktorat Jenderal Lembaga-lembaga Keuangan
Departemen Keuangan. Selain memberikan izin, dengan persyaratan-
persyaratan tertentu, instansi ini juga melakukan pembinaan dan pengawasan
dan mengenakan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Sebagai
pedoman dalam kegiatan akuntan publik, telah dikeluarkan Keputusan Menteri
Keuangan No. 763/KM.011/1986 tentang Akuntan Publik. Instansi kedua yang
melakukan pengawasan terhadap akuntan publik adalah Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tugas itu didasarkan pada pasal 3 huruf
p Keppres Nomor 31 Tahun 1983, dimana BPKP ditugaskan untuk melakukan
pengawasan terhadap Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan Direktorat
pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai yang lebih menekankan tugasnya pada
pembinaan, BPKP mengkonsentrasikan tugasnya dibidang pemeriksaan
terhadap kantor0kantor akuntan publik. Instansi ketiga yang melakukan
pengawasan terhadap akuntan anggota IAI adalah Dewan Pertimbangan Profesi
IAI. Didalam Anggaran dasar IAI pasal 15 disebutkan “sebagai kelengkapan
organisasi dalam menjaga agar Kode Etik Akuntan Indonesia ditaati oleh
pengurus IAI dalam mencapai tujuan IAI, maka dibentuk Dewan Pertimbangan
Profesi IAI”. Selanjutnya didalam pasal 5 Anggaran Dasar Rumah Tangga IAI
disebutkan “Dewan Pertimbangan Profesi bertindak apakah ada pengaduan
tertulis atau apabila ada masalah yang dianggap perlu oleh pengurus IAI
mengenai pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota.

       Instansi keempat yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap
akuntan anggota IAI adalah Badan Pengawas Profesi di Kompartemen. Dewasa
ini barau ada Badan Pengawas Profesi di Kompartemen-kompartemen lainnya,
Badan ini belum terbentuk. Di dalam praktek Badan Pengawasan Profesi
Akuntan Publik bertindak selaku instansi pertama dalam “mengadili” para
akuntan publik yang ditindak melanggar kode etik. Selain keempat unit
organisasi tadi, pengawasan terhadap kode etik diharapkan dilakukan sendiri
oleh para anggota dari pimpinan Kantor Akuntan Publik. Hal lain tercermin
didalam rumusan Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 1 dan 2 yang
berbunyi :

   1) Setiap anggota harus selalu mempertahankan nama baik profesi dan etika
      peofesi serta hukum negara dimana ia melaksanakan pekerjaannya.
   2) Setiap anggota harus mempertahankan integritas dan obyektivitas dalam
      melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan
      bertindak jujur, tegas dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan
      obyektivitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau
      permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya.

      Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 (b) disebutkan : “Jika seorang anggota
mempekerjakan staf dan ahlinya untuk pelaksanaan tugas profesionalnya, ia
harus menjelaskan kepada mereka keterikatan akuntan pada kode etik. Dan ia
tetap bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut secara keseluruhan. Ia juga
berkewajiban untuk bertindak sesuai kode etik, jika ia memiliki ahli lain untuk
memberi saran atau bila merekomendasikan ahli lain itu kepada kliennya.”

Di lingkungan Kompartemen Akuntan Publik, usaha pengewasan ini diwujudkan
pula dalam bentuk “peer review” yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh
Seksi Pengendalian Mutu di lingkungan kepengurusan IAI Kompartemen
tersebut.


GAMBARAN MENGENAI KETAATAN PADA KODE ETIK
       Walaupun idealnya gambaran mengenai ketaatan pada kode etik
diperoleh dari semua unit organisasi yang melakukan pengawasan tersebut,
keterbatasan waktu tidaklah memungkinkan hal itu. Yang akan dikemukakan
berikut ini adalah gambaran dari sumber BPKP dan DPP.
                     Hasil Evaluasi BPKP



                                              Memadai dengan
                                              pengecualian
                                              Memadai

                                              Tidak memadai




       Secara umum evaluasi yang dilakukan oleh BPKP terhadap sistem
pengendalian mutu akuntan publik menunjukkan keadaan yang memerlukan
perhatian kita bersama. Dari jumlah Kantor Akuntan Publik dan Koperasi Jasa
Audit yang dievaluasi pada tahun 1994/1995 sebanyak 51 kantor, hanya 10
kantor atau sekitar 20 % mendapat peringkat “memadai”. Jumlah yang terbanyak
adalah peringkat “memadai dengan pengecualian” yang jumlahnya mencapai 36
kantor atau 71%. Pengertian “memadai dengan pengecualian berarti ada hal-hal
tertentu dalam sistem pengendalian manajemen yang lemah yang memerlukan
penyempurnaan walaupun secara keseluruhan keadaannya dipandang
“memadai”. Jumlah kantor yang “tidak memadai” adalah 5 atau 10% dari jumlah
keseluruhan.

      Pengamatan lebih lanjut terhadap faktor-faktor penyebab diberikannya
peringkat “tidak memadai” atau “memadai dengan pengecualian” menunjukkan
beragam penyebab yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

   1. Ketidakcermatan didalam mengerjakan pekerjaan audit.
   2. Ketidakmampuan dalam penguasaan ilmu akuntansi
   3. Kelalaian untuk menetapkan prosedur audit yang diperlukan
   4. Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku (SK. Menkeu No. 73 KMK.
      011/1986)
   5. Perbuatan-perbuatan yang mencerminkan diabaikan faktor independensi.
   6. Praktek-praktek yang menunjukkan tidak atau kurangnya supervisi
      dilakukan.

       Selain itu, pengaduan-pengaduan yang masuk ke DPP mencerminkan
ketidakpuasan terhadap pekerjaan akuntan publik, bukan sekedar dari segi
kualitasnya, melainkan menyoroti integritas dan obyektivitas akuntan publik
yang diadukan.

      Walaupun pengaduan ini memerlukan proses lebih lanjut untuk diselidiki
oleh Badan Pengawas Profesi (DPP) dan kemudian bila diperlukan oleh DPP,
namun gejala makin bertambahnya pengaduan menunjukkan bahwa masalah
etika ini perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak
yang terkait.

      Selanjutnya perlu pula dikemukakan bahwa berdasarkan hasil-hasil
pemeriksaan BPKP terhadap kantor akuntan publik diperoleh kesan pelanggaran
terhadap kode etik lebih banyak dilakukan oleh KAP-KAP yang kecil daripada
yang besar. Walaupun terhadap hal ini diperlukan penelitian mengenai sebab-
sebabnya, dapat diduga bahwa kondisi tersebut tidak terlepas dari pendapatan
yang minim yang kadang-kadang dapat mendorong beberapa kantor
mengakibatkan segi etik dari pekerjaan mereka.

       Hal lain yang merupakan gejala adalah bahwa pelanggaran terhadap
kode etik tidak terbatas kepada kantor-kantor yang masih baru. Hasil-hasil
pemeriksaan BPKP menunjukkan bahwa beberapa KAP yang dipimpin oleh
akuntan yang seniorpun tidak terlepas dari masalah substandar dalam pekerjaan
pemeriksaannya disamping pelanggaran terhadap kode etik lainnya. Sekali lagi
penyebabnya masih belum diketahui, walaupun ada dugaan bahwa praktik
tersebut bukanlah hal baru bagi kantor yang bersangkutan. Dengan perkataan
lain pelanggaran bisa jadi telah dilakukan bertahun-tahun dan baru diketahui
setelah pemeriksaan dilakukan.

       Dari segi substansi yang dilanggar, pelanggaran yang paling banyak
adalah pekerjaan-pekerjaan yang dinilai sebagai substandar. Namun, hal ini
tidak berarti tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang sengaja dilakukan. Hasil-
hasil pemeriksaan BPKP selama beberapa tahun memberi kesan bahwa setiap
tahun selalu ada beberapa kasus-kasus tentang kesengajaan melanggar kode
etik khususnya yanng berkaitan dengan tidak independensinya KAP yang
bersangkutan dalam menyajikan fakta-fakta.


KONDISI YANG MEMPENGARUHI
       Menurut hemat pembicara, pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik
tidak terlepas dari faktor-faktor esktern dan intern yang dihadapi oleh KAP.
Faktor-faktor ekstern pada umumnya bersifat “uncontrollable” sedangkan faktor-
faktor intern sebenarnya dapat dikendalikan. Hal-hal yang dikemukakan oleh
Pembicara berikut ini adalah sinyalemen yang mampu ditangkap oleh Pembicara
selama berkecimpung di bidang ini.

      Faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi adalah :

   1) Kurangnya kesadaran anggota masyarakat (termasuk anggota KAP) akan
      kepatuhan terhadap hukum
   2) Praktek-praktek yang tidak benar dari sebagian usahawan yang
      menyulitkan indenpendensi akuntan publik.
   3) Honorarium yang relatif rendah untuk pekerjaan audit yang ditawarkan
      klien-klien tingkat menengah dari kecil.
   4) Masih sedikitnya badan usaha yang membutuhkan jasa akuntan publik,
      khususnya dibidang audit.

Faktor-faktor intern yang dapat dikemukan adalah :

   1) Kurangnya kesadaran untuk mengutamakan etik dalam menjalankan
      profesi oleh sebagian anggota IAI KAP
   2) Mutu pekerjaan audit yang ada kalanya tidak dapat dipertanggung
      jawabkan karena tenaga yang berkualitas kurang baik.
   3) Tidak adanya perhatian yang sungguh-sungguh dari sebagian pimpinan
      KAP akan mutu pekerjaan audit mereka.
   4) Orientasi yang lebih mementingkan keuntungan finansial dari pada
      menjaga nama baik KAP yang bersangkutan.
   5) Pendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang melanggar etik ini tidak atau
      kecil kemungkinannya diketahui pihak lain.
      Faktor-faktor yang dikemukakan diatas belumlah seluruh faktor yang
mempengaruhi pekerjaan akuntan publik. Mungkin saja ada faktor-faktor lainnya
yang turut mempengaruhi yang belum dicantumkan diatas. Namun demikian,
kondisi tersebut seharusnya membuat kita tergerak untuk sama-sama
memikirkan penangulangannya. Pembicara berpendapat bahwa kita semuanya
bertanggungjawab untuk membantu kearah terwujudnya suatu profesi yang
dihargai masyarskat karena etika anggotanya yang dapat dijadikan panutan.


LANGKAH-LANGKAH YANG DAPAT DILAKUKAN
      Beberapa langkah menurut pembicara dapat dilakukan untuk
memperbaiki kondisi yang ada sebagian telah dan terus kita lakukan dan
sebagian lagi masih perlu kita lakukan. Marilah kita tinjau langkah-langkah
tersebut.

   1) Pengawasan terhadap akutan publik oleh departemen keuangan, BPKP,
      BPP, DPP, dan Konmpartemen akuntan publik sendiri perlu dilanjutkan,
      ditingkatkan dan dikoordinasikan sebaik-baiknya.
   2) Sanksi-sanksi yang tegas terhadap para pelanggar perlu terus dilanjutkan
      agar dapat mengurungkan niat-niat kurang baik yang dapat timbul.
   3) Perlu kiranya diingatkan kembali kepada seluruh KAP dalam bentuk
      tertulis dan format mengenai pentingnya mereka menjunjung tinggi kode
      etik profesi.
   4) Perlu usaha-usaha penataran yang terus menerus oleh IAI terhadap para
      anggotanya, agar profesionalisme dapat tumbuh dengan baik.
   5) Agar setiap pimpinan KAP mengambil langkah-langkah untuk dengan
      sungguh-sungguh mengawasi stafnya sehingga pelanggaran terhadap
      kepada etik bisa ditekan ke tingkat yang serendah-rendahnya.
SIMPULAN
      Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tadi, dapat disimpulkan bahwa
pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntan, khususnya akuntan publik,
masih terjadi. Berbagai hal disinyalir sebagai sebab dari kondisi tersebut, baik
ekstern maupun intern. Oleh karena itu, dari kita semua diharapkan perhatian
yang sungguh-sungguh untuk menanggulanginya.

      Dewasa ini telah dan terus dilakukan usaha-usaha untuk menegakkan
kode etik profesi akuntan. Usaha-usaha itu perlu terus ditingkatkan dan didukung
oleh semua pihak yang terkait. Selain itu diperlukan pula langkah-langkah baru
untuk lebih mendorong dipatuhinya kode etik akuntan, yang sebagian
dikemukakan oleh pembicara dalam kertas kerja ini. Dari rekan-rekan akuntan
diharapkan masukan-masukan yang konsepsional serta praktis untuk menambah
atau menyempurnakan pemikiran yang kami kemukakan tadi.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:214
posted:2/15/2012
language:
pages:7
Gye Teenagers Gye Teenagers Blog-ID http://www.blog-id.info
About User and Blogger