Docstoc

KLINIK USAHA KECIL SEBAGAI WUJUD KEPEDULIAN PROFESI

Document Sample
KLINIK USAHA KECIL SEBAGAI WUJUD KEPEDULIAN PROFESI Powered By Docstoc
					KLINIK USAHA KECIL SEBAGAI WUJUD KEPEDULIAN
PROFESI
Oleh : Edi Subyakto

1. PROFESI DAN KETERPANGGILAN
2. BERDIRINYA KLINIK USAHA KECIL IKATAN ALUMNI INDONESIA
3. YANG TELAH DAN AKAN DIPERBUAT OLEH KLINIK USAHA KECIL
4. ORGANISASI KLINIK USAHA KECIL IKATAN AKUNTAN INDONESIA
5. TINJAUAN TENTANG PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI
6. KEJELASAN KRETERIA MITRA BINAAN
7. PENUTUP


PROFESI DAN KETERPANGGILAN

      Dalam setiap pembahasan mengenai profesi, sering para pembicara dan
pembahas mengolahnya dari segi persyaratan profesi. Lazimnya mereka
mensyaratkan setidaknya mempunyai kode etik profesi, organisasi profesi, dan
body of knowledge, bahkan sering pula dibahas tentang “kekebalan” profesi
bahwa yang bisa menilai benar tidaknya suatu praktek profesi adalah rekan
sejawatnya.

       Agar tidak jenuh dengan pengertian-pengertian di atas, ada baiknya
apabila kita renungkan asal muasal kata profesi kemudian untuk kita renungkan
dimana profesi kita ini berada. Dari Yunani, profesi berasal dari kata profess
yang berarti panggilan. Dengan demikian semua pihak yang menganggap dirinya
sebagai professional atau berada dalam lingkungan profesi tertentu tidak akan
lepas kaitannya dengan adanya keterpanggilan. Contoh yang bisa diungkapkan
adalah adanya rasa keterpanggilan seorang dokter untuk menolong sesamanya
yang sedang menderita sakit, sementara dokter yang bersangkutan merasa
mempunyai kemampuan atau keahlian untuk menolongnya.

        Gilirannya sekarang adalah keterpanggilan apa yang harus dimiliki oleh
seorang akuntan : apakah harus timbul keterpanggilan untuk membantu
perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam manajemennya atau
administrasi keuangannya, atau dalam hal yang lain. Atau keterpanggilan seperti
yang telah saya alami dalam dunia profesi, yaitu karena sangat cintanya pada
profesi akuntansi, orang yang saya cintaipun adalah seorang mahasiswi jurusan
akuntansi yang sekarang menjadi seorang akuntan, anak-anakpun saya beri
nama dengan latar belakang identitas profesi, mulai dari Auditya Pratama,
Akuntina Novriani, Computeranto Tri Handono dan sayangnya, yang terakhir
terlalu riskan untuk saya beri nama Jurnal atau ledger hingga saya beri nama
Atyanta Prasidya. Demikian pula dalam hal organisasi, dalam usia akuntan saya
masih satu minggu sudah menjadi sekertaris IAI cabang Jawa Timur.
       Ada baiknya pertanyaan tentang keterpanggilan atau kepedulian tersebut
untuk direnungkan, sebagaimana telah saya renungkan beberapa saat lalu
setelah Prof. Soentandyo Wignyosoebroto, MPA membahasnya dalam seminar
akuntansi dan budaya bangsa Indonesia yang diselenggarakan oleh Ikatan
Akuntan Indonesia cabang Jawa Timur tahun 1992. Renungan itu membuahkan
pikiran dan gagasan yang pada akhirnya terimplementasikan dalam bentuk klinik
usaha kecil ikatan akuntan Indonesia.


BERDIRINYA KLINIK USAHA KECIL IKATAN ALUMNI
INDONESIA

     Dalam perjalanan renungan tersebut timbul suatu fenomena yang
mendorong terwujudnya Klinik usaha Kecil IAI, antara lain adalah :

      ! Dimasukkannya pembinaan pengusaha kecil dan koperasi dalam
        Garis-Gais Besar Haluan Negara sebagai amanat yang harus
        dilaksanakan tidak hanya oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh
        seluruh lapisan masyarakat.
      ! Diekplisitkannya tugas pembinaan pengusaha kecil dalam nama
        sebuah departemen, yaitu departemen koperasi dan pembinaan
        pengusaha kecil yang dulu hanya departemen koperasi saja dan
        pembinaan pengusaha kecil diurus setingkat derektorat jendral,
      ! Disediakannya dana pembinaan usaha kecil dan koperasi oleh menteri
        keuangan dalam surat keputusannya nomor 316 / KMK. 016 / 1994
        melalui penyisihan bagian laba badan usaha milik negara dengan
        berbagai alternatif penggunaannya,
      ! Dirintisnya lembaga pembiayaan untuk pengusaha kecil dengan
        pendekatan modal ventura yang dikelola oleh perusahaan modal
        ventura daerah,
      ! Dibukanya peluang bagi pengusaha kecil yang tidak mempunyai
        agunan untuk mendapatkan kredit usaha dalam paket kredit kelayakan
        usaha, serta fenomena-fenomena lain yang lebih mendorong untuk
        mewujudkan keterpanggilan para akuntan untuk ikut membantu
        pengembangan usaha kecil.

        Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang baik sekali hingga
dijalinlah kerjasama antara ketua pusat ikatan akuntan Indonesia dengan direktur
jendral pembinaan pengusaha kecil dalam piagam kerjasama antara direktur
jendral pembinaan pengusaha kecil dengan ketua ikatan akuntan Indonesia
pusat pada tanggal 6 april 1995 di Surabaya.

      Dengan pertimbangan bahwa ikatan akuntan Indonesia cabang Jawa
Timur telah siap (setidaknya telah menyerap ide-ide yang dilahirkannya sendiri),
program ini diimplementasikan pertama kali pada klinik usaha kecil ikatan
akuntan Indonesia cabang Jawa Timur. Klinik tersebut dalam operasinya
dikerjakasamakan dengan Jawa Pos Group dalam piagam kerjasama antara
Jawa Pos Group dengan Ikatan Akuntansi Indonesia cabang Jawa Timur
tentanng klinik manajemen dan akuntansi bagi pengusaha kecil / koperasi
tanggal 6 april 1995.

       Kehadiran klinik ini mendapat sambutan yang luar biasa, terutama sekali
dari kalangan pengusaha kecil itu sendiri dan terkesan sebagian besar di antara
mereka menganggap klinik sebagai tumpuan harapan, yaitu suatu status dengan
derajad satu tingkat di bawah dewa pemberi rejeki. Kondisi ini bisa dimaklumi
karena saat itu (bahkan mungkin sampai sekarang) masih terbentuk suatu
kondisi yang mengesankan bahwa para fasilitator (terutama fasilitator dana)
telah siap untuk mengembangkan mereka, sementara mereka sendiri masih
belum banyak menerima perwujudannya.


YANG TELAH DAN AKAN DIPERBUAT OLEH KLINIK USAHA
KECIL IKATAN AKUNTAN INDONESIA

       Pada hakekatnya Klinik Usaha kecil IAI suatu wadah untuk melakukan 3
kegiatan utama, yaitu skill development, accessing dan kegiatan pembinaan
yang relevan.

1. Skill Development

       Kegiatan ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan
pengelolaan usaha kecil. Perlu diingat bahwa rata-rata para pengusaha kecil
telah mempunyai setumpuk sertifikat pelatihan dengan berbagai subjects, tetapi
rata-rata mereka tidak mampu untuk mengimplementasikannya. Oleh sebab itu
kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan kasus per kasus, yaitu kasus mereka
masing-masing yang dimulai dengan mengidentifikasikan permasalahan yang
mereka hadapi untuk bersama-sama pula mencari alternatif solusi yang tepat.

2. Accesing

       Dengan melihat kedudukan dan kemampuan para akuntan anggota IAI
yang menyebar diberbagai daerah dengan berbagai posisi dan kemampuannya,
klinik melakukan accesing pada para fasilitator yang relevan. Bagi pengusaha
yang sulit untuk mendapatkan pasar, mereka dihimpun untuk dipertemukan
dengan pengusaha besar yang bisa menampung produk-produk mereka.
Demikian pula bagi para pengusaha yang mengalami kesulitan dalam
permodalan dipertemukan denngan bank, perusahaan ventura daerah, atau
dengan BUMN melalui paket dana pembinaan pengusaha kecil dan koperasi.
Khusus untuk masalah keuangan ini patut untuk dicatat bahwa hampir seluruh
pengusaha datang ke klinik menyampaikan keluhannya yang klasik, yaitu
kekurangan dana. Namun mereka juga tidak mengetahui bahwa kekurangan
dana tersebut sebagian diantaranya hanya sebagai symptom (gejala) saja dalam
pengertian bahwa ada masalah lain yang lebih subtantive yang menyebabkan
terjadinya gejala tersebut, misalnya masalah pemasaran, produksi, bahan baku
atau permasalahan-permasalahan yang lain.

      Dengan demikian para “dokter” yang pada klinik harus mampu untuk
mendiagnosis apakah keluhan tersebut sebenarnya merupakan suatu substansi
penyakitnya ataukah hanya gejala saja seperti pusing, demam atau muntah-
muntah sebelum diberikan obat atau saran yang lain dalam terapinya.

3. Kegiatan lainnya

      Kegiatan ini tidak bisa diidentifikasikan, namun setidaknya bisa untuk
menampung kegiatan-kegiatan lain yang secara langsung atau tidak langsung
akan berpengaruh pula pengembangan usaha kecil.

a. Pelatihan para pembina pengusahakecil BUMN

     Kegiatan ini merupakan training for the trainers yang dibekalkan pada
mereka sebelum terjun untuk membina para pengusaha kecil.

b. Penulisan untuk pembinaan pengusaha kecil

      Dalam kegiatan ini klinik melakukan pembinaan secara tertulis dalam
sebuah harian dengan cara penyampaian dan bahasa serta kemasan yang
sederhana hingga untuk dicerna oleh orang yang kurang gemar membaca.

c. Penyusunan konsep buku pedoman pembinaan pengusaha kecil binaan
BUMN.

       Kegiatan ini diilhami oleh kenyataan bahwa pembinaan yang dilakukan
oleh BUMN menjadi sangat variatif, terutama sekali pada BUMN yang memang
kurang siap untuk melakukan pembinaan ini. Dengan adanya buku manual ini,
setidaknya mampu memberikan arah pada para pembina BUMN untuk
melakukan pembinaan. Khusus untuk kegiatan ini akan diuraikan dalam bab
tersendiri.

Dari masing-masing kegiatan tersebut telah direalisasikan beberapa hasil
sebagai berikut :

1. Konsultasi

Konsultasi dilakukan di kantor klinik usaha kecil IAI cabang Jawa Timur, Jl.
Ngagel No. 143 ZB, Surabaya setiap hari sabtu atau hari lain sesuai dengan
kebutuhan dan kesepakatan antara “pasien” dengan konsultan. Selain itu juga
dilakukan konsultasi di tempat usaha masing-masing pengusaha pada saat
dilakukan kunjungan ke tempat usaha.
Selama ini telah dilakukan konsultasi terhaddap 326 pengusaha kecil dan dari
konsultasi tersebut telah dilakukan pengelompokan sebagai berikut :

      !   Perlu pelatihan manajemendasar
      !   Perlu pelatihan pemasaran
      !   Perlu akses pemerintah
      !   Perlu pelatihan akuntansi
      !   Perlu akses permodalan
      !   Lain-lain

2. Pelatihan

Pelatihan yang paling utama dilakukan pada setiap pengusaha dengan kasus
yang nyata-nyata terjadi pada pengusaha yang bersangkutan. Namun demikian
juga dilakukan beberapa kali pelatihan masal baik dilakukan sendiri maupun atas
permintaan pihak lain, yaitu :

      !   Pelatihan pemasaran,
      !   Pelatihan pengelolaan keuangan,
      !   Achievement motivation training,
      !   Pelatihan kewirausahaan,
      !   Pelatihan akuntansi.

3. Kunjungan

       Terhadap “pasien” yang masih belum bisa “disembuhkan” melalui
konsultasi di kantor klinik dan dipandang perlu untuk dilakukan “rawat jalan” akan
dilakukan kunjungan ke tempat usaha, walaupun harus menempuh jarak yang
cukup jauh, sampai pada Sampang, Trenggalek, Pacitan dan sayangnya
“pasien” yang berada di Klaten masih belum bisa dikunjungi karena berbagai
keterbatasan yang ada.

4. Kerjasama

        Telah dilakukan kerjasama dengan berbagai institusi, antara lain Jawa
Pos Group, PT. Sarana Jatim Ventura (telah direalisasikan pembiayaan dengan
pendekatan modal ventura), PT. Rajawali Nusantara Indonesia, PT . Petrosida
Gresik, surabaya Business Incubator Center, KUKMI. Kerjasama tersebut
dilakukan dengan mengutamakan subtansinya, sehingga tidak mesti dilakukan
dengan formal. Untuk menunjang pencapaian tujuan jangka panjang, saat ini
sedang dipikirkan jaringan (network) dengan berbagai pihak yang relevan untuk
dicari sinergynya.
ORGANISASI KLINIK USAHA KECIL IKATAN AKUNTAN
INDONESIA CABANG JAWA TIMUR

        Kegiatan yang telah dan akan diperbuat oleh klinik tersebut merupakan
kegiatan yang sangat memerlukan perhatian dan konsentrasi yang cukup tinggi.
Persyaratan yang demikian ini sebenarnya cukup rumit pemenuhannya,
mengingat para akuntan rata-rata telah mempunyai kesibukan sendiri-sendiri,
disamping masih tipisnya kesamaan kepadulian pada pembinaan pengusaha
kecil. Untuk itu beberapa fasilitas harus terpenuhi dan hingga saat ini digunakan
gedung dengan peralatan yang cukup disertai dengan tenaga asisten konsultan
tetap.

       Untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan tersebut perlu diakomodasikan
beberapa fungsi meliputi aspek pokok klinik, publikasi, kerjasama dan umum /
keuangan, selain diperlukannya penasehat. Selain itu juga telah dipikirkan juga
penempatan fungsionaris kepengurusan tersebut dari sisi latar balakangnya,
hingga diharapkan mampu untuk melakukan pelaksanaan operasi dan keluasan
jaringan kerja dan keluasan hubungan dengan pihak lain sehingga tersusun
kepengurusan sebagai berikut.

Permasalahan pengusaha kecil

       Banyak permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha kecil, yang
keseluruhannya dikelompokkan dalam dua permasalahan, yaitu permasalahan
internal dan permasalahan eksternal. Dalam kesempatan ini cenderung untuk
dipaparkan permasalahan intenal perusahaan kecil dengan pertimbangan :

      ! Permasalahan eksternal sudah banyak dipecahkan oleh berbagai
        pihak (termasuk pemerintah), mulai dari peningkatan ketrampilan,
        dukungan permodalan, sampai pada penciptaan pasar,
      ! Permasalahan-permasalahan internal lebih bersifat controllable hingga
        mestinya lebih mudah untuk diupayakan penyesuainannya,
      ! Permasalahan-permasalahan internal terjadi tanpa disadari oleh
        pengusaha kecil bahwa itu merupakan permasalahan yang mereka
        hadapi.

      Hampir seluruh pengusaha kecil selalu mengeluh kekurangan modal.
Didasarkan pada pengalaman, keluhan tersebut sebagian besar hanya
merupakan symptom atau gejala saja tanpa disadari bahwa gejala tersebut
datang dari penyakit yang lain. Mungkin disebabkan oleh ketidakmampuannya
dalam pengelolaan modal kerja itu sendiri atau disebabkan oleh pemasaran,
produksi, sumber daya manusia, atau “penyakit-penyakit” lainya, misalnya
masalah keluarga dan lain sebagainya.

     Fenomena yang bisa ditampakkan disini adalah kemauan mereka untuk
mendatangi suatu kegiatan (pelatihan misalnya) dengan harapan agar bisa
memperoleh dana dan betapa menyesalnya mereka yang sudah datang dalam
suatu kegiatan dengan pulang tanpa membawa harapan untuk memperoleh
dana.

      Kondisi ini akan lebih menjadi tragis, apabila para fasilitator memberikan
dana bantuannya kepada para pengusaha yang seharusnya tidak perlu ditolong
dengan penambahan dana, karena bantuan ini hakekatnya hanya menentukan
waktu kapan bom waktu akan meletus yang pada akhirnya akan membagi
penderitaan saja.

Kurang Mempunyai Ketetapan Arah Karena Menganggap Serba Bisa

       Keuletan bekerja bagi pengusaha kecil memang sudah tidak diragukan
lagi, namun sering mereka berubah arah begitu melihat “prospek” lain yang
menarik tanpa memperhitungkan kemampuan, potensi dan resiko usaha yang
mereka lirik. Tidak sedikit di antara mereka yang dengan latahnya merubah
bidang usahanya ke bidang yang lain dan tidak sedikit pula hal ini terjadi karena
masing-masing menganggap serba tahu dan serba mampu untuk mengatasinya.

Sulitnya Menerima Pihak Lain Sebagai Mitra Bisnis Hingga Cenderung
Tidak Akan Mendapatkan Sinergy

       Mungkin sudah menjadi budaya mereka dalam berusaha yang rata-rata
enggan menerima pihak lain sebagai mitra usaha dalam pengertian yang benar.
Tanpa disadari, diterimanya seseorang, perusahaan, BUMN, pemerintah atau
apapun lainnya hanya mengharapkan pemanfaatan fasilitas yang mereka miliki
tanpa memikirkan bagaimana fasilitas tersebut harus dioptimalisasikan hingga
diperoleh suatu sinergy yang tinggi.

Sulit Memisahkan Kepemimpinan Usaha Dengan Kepentingan Pribadi

      Yang satu ini merupakan budaya pula, yaitu dicampuradukkannya
kepentingan usaha dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Kondisi ini
berakibat pada sulitnya diketahuinya kinerja usaha, demikian pula posisi
keuangannya karena ketidakjelasan kepemilikan aktiva dan kewajiban usaha
(karena keduanya tidak jelas milik dan tanggungjawabnya).

Rendahnya Kemauan Menyelenggarakan Catatan Usaha

      Merupakan kelemahan yang melekat pada sebagian besar (hampir
seluruhnya) pengusaha kecil, yaitu adanya keengganan yang tinggi sekali untuk
melakukan pencatatan usaha. Keengganan mencatat ini berakibat pada sulitnya
untuk mendapatkan “potret” usaha, setidaknya posisi keuangan dan hasil
usahanya.
Besarnya Harapan Untuk Memperoleh Fasilitas

       Tanpa disadari, tidak sedikit pengusaha kecil yang menikmati
kekecilannya, karena dengan status tersebut bisa menaruh harapan untuk
memperoleh fasilitas. Patut disayangkan, kondisi yang demikian ini sebenarnya
kontradiktif dengan keuletan usaha yang mereka miliki.


TINJAUAN TENTANG PEMBINAAN USAHA KECIL DAN
KOPERASI MELALUI PEMANFAATAN DANA BAGIAN LABA
BUMN

       Pembinaan oleh BUMN dengan pemanfaatan dana pembinaan usaha
kecil dan koperasi.

     Pembinaan ini dilakukan oleh BUMN baik BUMN yang bergerak sesuai
lembaga keuangan atau bukan dengan landasan kerja :

   a. Surat keputusan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 316 / KMK.
      016 / 1994, tanggal 27 juni 1994 tentang pedoman pembinaan usaha kecil
      dan koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha
      Milik Negara.
   b. Surat keputusan bersama direktur pembinaan Badan Usaha Milik Negara
      Departemen Keuangan dan direktur Pembinaan Pengusaha Kecil
      Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha kecil nomor Kep-1515 /
      BU / 1994 dan 02 / SKB / PPK / X / 1994 tanggal 14 oktober 1994 tentang
      pelaksanaan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara.
   c. Surat keputusan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 60 / KMK.
      016 / 1996 tentang perubahan pasal 3 keputusan menteri keuangan
      Republik Indonesia nomor 316 / KMK. 016 / 1994.

      Substansi dari ketiga landasan tersebut adalah disediakannya media
pembinaan usaha kecil dan koperasi dan dalam pembinaan tersebut disediakan
pula dana yang berassal dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara.
Pembinaan tersebut mestinya dijabarkan dalam pengertian yang luas dan salah
satunya adalah pemberian bantuan penambahan dana bagi usaha kecil dan
koperasi. Perlu untuk ditekankan lagi bahwa pemberian bantuan berupa dana
untuk usaha (modal kerja dan investasi) sebanarnya hanya merupakan salah
satu bentuk pembinaan yang ditugaskan oleh menteri keuangan pada Badan
Usaha Milik Negara, di samping bantuan-bantuan pembinaan dalam bentuk yang
lain.

        Substansi ini kelihatannya telah ditangkap lain oleh para pelaku yang
terlibat dalam pembinaan usaha kecil dan koperasi (dalam paket ini). Fenomena
menunjukkan adanya kecenderungan Badan Usaha Milik Negara untuk lebih
memusatkan perhatian dan kegiatan pembinaan pada pemberian bantuan dalam
bentuk dana daripada bentuk-bentuk pembinaan yang lain. Yang lebih penting
lagi adalah hendaknya Badan Usaha Milik Negara jangan terlalu terputuskan
pada pemberian bantuan dalam bentuk pinjaman saja dan hendaknya
memperluas pula kegiatan pembinaan dalam bentuk lainnya. Kondisi ini
diperparah lagi dengan penafsiran yang kurang tepat oleh para pengusaha kecil
yang selalu berteriak kekurangan modal hingga usahanya tidak berkembang.

       Dari pengamatan selama berkecimpung dalam pembinaan usaha kecil ini
(mulai dari sebelum adanya program-program semacam ini), ternyata pengusaha
kecil yang datang dengan keluhan kekurangan modal tidak lebih dari 30 % yang
memang benar-benar memerlukan bantuan modal dalam pengertian bahwa
usaha mereka akan bisa berkembang apabila diberikan bantuan permodalan.
Sedang sisanya, kekurangan modal tersebut tidak lebih dari symtom semacam
rasa pening atau demam yang disebabkan oleh penyakit lain, misalnya masalah
pemasaran, produksi, sumber daya manusia, kewiraswastaan, masalah keluarga
atau masalah lainnya yang mereka sendiri tidak mampu mengidentifikasikannya.
Kodisi yang demikian ini menimbulkan fenomena :

   a. Tidak terserapnya seluruh dana yang tersedia dan
   b. Tidak sedikitnya dana yang sudah tersalurnya menjadi macet, sementara
      para direksi badan usaha milik negara yang bersangkutan harus
      mempertanggungjawabkan tidak terserapnya dana dan kemacetan dana
      tersebut.

       Semua pihak kiranya bisa menyetujui bahwa dalam pembicaraan ini bagi
Badan Usaha Milik Negara merupakan tugas “tiban/dadakan” yang harus
diperbuatnya, sementara tugas-tugas pembinaan dan penyaluran dana bukan
merupakan tugas utama didirikannya Badan Usaha Milik Negara yang diberikan
tugas tersebut mengibaratkan terjun di tengah hutan belantara yang menoleh ke
kiri pun tidak tahu, apakah itu selatan, barat, utara, atau timur, hingga timbul
beberapa kelemahan yang cukup mendasar.

       Pertama adalah nyaris tidak ketatnya proses seleksi terhadap calon mitra
binaannya. Seperti telah diuraikan di muka, hampir seluruh pengusaha kecil
selalu mengajukan keluhan berupa kekurangan modal tanpa menyadari bahwa
kekurangan modal tersebut sebenarnya hanya symptom saja. Kalaupun Badan
Usaha Milik Negara akan menyalurkan dananya, seharusnya hanya terpilih bagi
para pengusaha kecil yang memang betul-betul “sakit kekurangan modal”, bukan
hanyagejala kekurangan modal, sementara pasarnya masih belum jelas,
demikian pula kemampuan produksi, sumber daya manusia serta faktor-faktor
yang lain. Walau bisa dimaklumi bahwa kegiatan seleksi ini merupakan kegiatan
yang cukup rumit, apalagi dilakukan terhadap calon binaan yang demikian
banyaknya (bisa ribuan pengusaha), namun kiranya kegiatan ini adalah mutlak
untuk dilakukan dengan cukup ketat hingga tidak salah pilih yang menimbulkan
dukungan adanya opini bahwa bantuan tersebut tidak lebih merupakan “hibah
terselubung”.
       Kedua adalah diperlukannya kegiatan pemantauan (monitoring) untuk
mengetahui perkembangan usahanya dan sedikitnya untuk menimbulkan kesan
bahwa pijaman tersebut memang benar-benar harus dikembalikan, bukan untuk
diterima dalam bentuk hibah.

        Ketiga adalah kegiatan pembinaan, mulai dari pengidentifikasian kembali
permasalahan pengusaha kecil pasca penerimaan bantuan sampai pada solusi
pemecahannya. Diakui bahwa kegiatan ini cukup rumit karena harus dilakukan
kasus-perkasus untuk setiap pengusaha, namun patut untuk diingat bahwa
substansi keberhasilan pemberian dana bantuan adalah adanya “nilai tambah”
bagi usaha kecil setelah mereka selesai melunasi kewajibannya berikut
bunganya. Dengan demikian kemampuan mereka untuk mengembalikan
pinjaman berikut bunganya bukan merupakan jaminan keberhasilan pembinaan.
Kembali lagi bahwa ketiga kelemahan tersebut walau mendasar dan cukup fatal,
namun dimaklumi bahwa hal tersebut terjadi karena Badan Usaha Milik Negara
didirikan bukan sebagai lemaga keuangan (kecuali yang bergerak di bidang itu),
bukan sebagai lembaga pendidikan atau pembinaan bisnis dan bukan pula
sebagai lembaga konsultasi.

       Melihat kondisi-kondisi di muka, dalam kesempatan ini diajukan beberapa
hal yang kiranya patut untuk mendapatkan pengkajian lebih lanjut.

       Secara umum hendaknya diperhatikan lagi bahwa substansi pembinaan
adalah tidak hanya memberikan pembinaan dalam bentuk pemberian pinjaman
lunak (dengan persyaratan dan bunga yang ringan), karena di samping sering
program tersebut “tidak mendidik” juga masih banyak bentuk pembinaan lainnya,
misalnya melalui akses pasar, bahan baku, teknologi atau hal yang lain yang
mestinya dimiliki, dikuasai dan dimampuinya hal-hal tersebut oleh Badan Usaha
Milik Negara.

Beberapa usul kebijakan penyempurnaannya

       Dalam forum terhormat yang dihadiri oleh direktur jendral pembinaan
pengusaha kecil, departemen koperasi dan pembinaan pengusaha kecil, kiranya
perlu untuk diajukan beberapa usul kebijakan agar substansi tujuan pembinaan
pengusaha kecil dan koperasi seperti yang diharapkan oleh pemerintah dan
berbagai pihak bisa lebih optimal hasilnya.

Perlu dikembangkan pula model pembinaan selain bantuan modal

      Bantuan permodalan hanyalah salah satu terapi untuk mengembangkan
usaha kecil dan koperasi. Masih ada terapi lain yang tidak kalah pentingnya,
antara lain bantuan teknologi, pemasaran, pengembangan sumber daya
manusia atau hal-hal lain yang diperlukan. Disadari sepenuhnya bahwa
penyelenggaraan macam-macam terapi tersebut memerlukan dana yang tidak
sedikit, namun apabila kegiatan tersebut merupakan obat yang mujarab untuk
mengembangkan usaha kecil dan koperasi, mengapa kegiatan tersebut tidak
diselewnggarakan dan dibiayai (sekedar mengingatkan saja, bahwa dari
pengalaman, hanya 14 % dari seluruh pasien klinik usaha kecil IAI cabang Jawa
Timur yang benar-benar memerlukan dana sedang sisanya hanya merupakan
symtom saja). Untuk keperluan tersebut perlu pula dialokasikan pemenuhannya
dari dana bagian laba BUMN.

Model wilayah binaan dan relokasi dana dari BUMN yang tidak mempunyai
kantor di daerah-daerah

       Untuk mengoptimalkan “penyaluran” perlu diperjelas wilayah binaan
masing-masing-masing BUMN, hingga wilayah yang bukan merupakan wilayah
operasional BUMN juga mempunyai kesempatan yang sama dengan wilayah lain
yang bukan merupakan wilayah operasional BUMN. Di samping itu juga perlu
adanya kebijakan penunjangnya, yaitu relokasi dana BUMN yang tidak memiliki
kantor atau wilayah kerja di daerah-daerah (mungkin hanya berkantor di Jakarta
atau kota-kota besar saja). Dana tersebut sebaiknya dialokasikan pada BUMN
lain.

Penyaluran dana didahului dengan pembekalan dan diikuti dengan
kunjungan pembinaan periodik oleh pembina

       Penyerahan dana bantuan permodalan bukan merupakan kegiatan akhir,
tetapi merupakan salah satu langkah dalam keseluruhan program pembinaan :
agarpengusaha kecil mampu mengoptimasikan dana yang akan diterimanya,
sebaiknya dilakukan pembekalan terlebih dahulu hingga :

      ! mampu mengukur potensi usaha.
      ! Mampu melihat peluang dan hambatan usahanya,
      ! Mampu melakukan perencanaan usaha walau dalam bentuk yang
        sesederhana mungkin.

       Upaya ini harus diteruskan dengan pembinaan rutin sambil
mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan lanjutan serta mengambil
alternatif solusinya, masing-masing untuk setiap mitra binaannya. Oleh sebab itu
pembinaan ini dilakukan dengan berkunjung secara periodik pada setiap mitra
binaannya.
KEJELASAN KRETERIA MITRA BINAAN

    Dalam surat keputusan menteri keuangan nomor 316 / KMK. 016 / 1994
memang telah disebutkan bahwa usaha kecil adalah :

   a. Perorangan atau badan usaha,
   b. Yang telah melakukan kegiatan / usaha,
   c. Yang mempunyai penjualan / omzet pertahun setinggi-tingginya rp. 600
      juta atau aset / aktiva setinggi-tingginya rp. 600 juta (diluar tanah dan
      bangunan yang ditempati), terdiri dari badan usaha (firma, cv, pt dan
      koperasi) dan
   d. Perorangan (pengrajin / industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan,
      perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa dan
      sebagainya).

       Secara ekplisit, pengusaha yang dibantu adalah pengusaha yang telah
melakukan kegiatan / usaha. Permasalahannya adalah apakah sudah tertutup
jalan keluar bagi para “profesiona” yang memiliki ketrampilan dan pengalaman
usaha tetapi tidak mempunyai modal.

       Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya beberapa prioritas yang
layak untuk diperhitungkan, antara lain :

   a. Usaha yang telah ditekuni tersebut mempunyai prospek yang baik dan
      mempunyai kejelasan pasar,
   b. Telah mempunyai bukti bahwa masalah utama yang sedang dihadapi
      adalah kurangnya dana / modal dan kalaupun mempunyai masalah selain
      dana, masalah-masalah tersebut akan terselesaikan dengan ketersediaan
      modal / dana,
   c. Mempunyai modal sendiri sebagai self financing karena program ini
      dimaksudkan untuk “mendidik berbisnis dengan baik”,
   d. Diprioritaskan pada usaha kecil dan koperasi yang belum memiliki akses
      perbankan (belum bankable).

Fungsi bantuan permodalan

      Dana bantuan permodalan harus difungsikan sebagai sarana pelengkap
usaha (walau dalam porsi yang lebih rendah). Persyaratan ini hendaknya
dipandang dari sisi kelayakan usaha dan bersifat edukatif.
Model pembinaan

      Ada beberapa model pembinaan yang bisa diterapkan seperti berikut ini :

1. BUMN langsung berhubungan dengan satu mitra binaan.

      Model ini sudah banyak dilakukan, terutama apabila dalam satu wilayah
binaan hanya terdapat satu usaha kecil yang dibina. Bagi BUMN, model
pembinaan ini cukup memakan energi karena harus berhadapan dengan banyak
pengusaha dengan konsekuensi harus adanya pembina yang cukup untuk itu.

2. Model desa binaan.

      Model ini bisa diterapkan bila dalam satu wilayah desa kecamatan
terdapat banyak usaha kecil yang menjadi mitra binaan dan pembinanya bisa
disesuaikan dengan kondisi yang ada misalnya :

      a. Memadukan beberapa usaha kecil yang mempunyai kaitan usaha
         secara vertikal hingga diperoleh kemanfaatan:
            ! Kebutuhan bahan baku / penolong serta pemasaran lebih
               terjamin,
            ! Harga produk dapat disepakati untuk saling menguntungkan,
            ! Pembinaannya akan lebih efektif,

      b. Memadukan beberapa usaha kecil yang mempunyai kegiatan secara
         vertikal, bila dalam satu wilayah binaan terdapat beberapa usaha kecil
         yang jenis produknya sama, hingga diperoleh manfaat :
            ! Kebutuhan bahan baku dalam jumlah yang besar akan dapat
                diperoleh dengan harga yang lebih murah,
            ! Dapat memasok hasil produk dalam jumlah besar dengan jenis
                produk dan kualitas standar,
            ! Menghindari persaingan yang tidak sehat antara usaha kecil,
            ! Pembinaan akan lebih efisien,

      c. Memadukan beberapa usaha kecil yang kegiatan usahanya beragam,
         bila dalam satu desa binaan terdapat banyak usaha kecil walaupun
         jenis kesgiatan usahanya berlainan dan model ini menjadi efektif
         karena dengan sekali kunjungan dapat dicakup semua mitra
         binaannya, di samping tidak diperlukannya pembina dalam jumlah
         yang lebih besar.

3. Bantuan bagi usaha profesional

      Jenis bantuan ini memang masih belum diatur dalam ketiga surat
keputusan di muka, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata banyak
perorangan / kelompok yang memiliki keahlian dan prospek usaha yang baik
tetapi tidak mempunyai modal. Bila kekurangan mereka ini terpenuhi diharapkan
akan bisa tumbuh sebagai usaha yang mandiri dan berkembang dengan
tangguh.

Mereka antara lain adalah perorangan / kelompok berikut ini :

      a. Perorangan yang mempunyai keahlian tertentu dan dapat memperoleh
         penghasilan dari keahliannya bila ditunjanng dengan sarana atau
         peralatan, misalnya :
         ! Penjahit setelah dibina akan menjadi pengusaha garmen,
         ! Montir setelah dibantu akan menjadi pengsaha bengkel,
         ! Sopir taksi setelah dibantu akan berkembang menjadi pengusaha
            angkutan.
      b. Perorangan / kelompok yang telah menguasai teknologi proses
         produksi, jaringan pemasaran atau bahan baku produksi yang
         mempunyai prospek yang jelas.
      c. Perorangan / kelompok profesional tersebut telah melakukan
         pekerjaan yang bersangkutan secara tergabung dengan pihak lain.

4. Dilakukan beberapa pembinaan sebelum diberikan dana bantuan
pinjaman.

       Upaya pembinaan ini dilakukan pada para calon mitra binaan yang akan
memperoleh dana pinjaman dari BUMN melalui serangkaian kegiatan
pembekalan, paling tidak mereka mampu melakukan rencana usaha di mana
mendatang dengan didasari pada kesadaran akan pengetahuan potensi dirinya,
peluang usaha, ancaman usahanya serta kemampuan untuk melakukan
pencatatan usaha. Pembekalan ini perlu dilakukan di awal kegiatan (sebelum
diberikan dana bantuan) agar mereka sudah dalam keadaan siap untuk
menerima dana dan mengalokasikannya. Oleh sebab itu penilaian terhadap
kemampuan ini merupakan salah satu persyaratan untuk ditetapkannya calon
mitra binaan tersebut bisa menerima dana atau tidak.

Catatan usaha dan pemisahan kepentingan pribadi dengan kepentingan
usaha

      Sebagai suatu unit usaha, walaupun dilakukan dengan perorangan,
adalah tidak berlebihan bila diharuskan adanya pencatatan usaha. Dengan
sengaja untuk tidak menyebutkan akuntansi atau pembukaan (karena
pengusaha kecil rata-rata alergi dengan istilah akuntansi dan pembukuan),
pencatatan usaha bisa dilakukan dengan sesederhana mungkin dengan
mengasumsikan para pengusahanya akan bisa melakukan pencatatan hanya
dengan diberikan pengarahan saja. Oleh sebab itu perlu dilakukan klasifikasi
sesuai dengan tingkat kesulitan pencatatannya (yang identik pula dengan tingkat
kerumitan transaksinya).
       Sebagai alternatif, Klinik Usaha Kecil IAI Cabang Jawa Timur telah
menyusun model akuntansi yang sangat sederhana bagi pengusaha kecil dan
telah diterapkan dalam kerjasamanya dengan PT Petrosida Gresik dan KUKMI
Cabang Gresik. Dari ujicoba tersebut ternyata tidak hambatan kesulitan teknis
pencatatan, kecuali semangat untuk mencatatnya yang harus dipupuk dan
dipelihara. Semangat untuk mencatat ini menjadi momok bagi para pembina
yang kadang-kadang diperlukan teknik pendekatan lain, misalnya apabila
pengusaha tersebut muslim perlu untuk diingatkan surat Al Baqarah ayat 282
yang kenyataanya pendekatan semacam ini lebih mejarab dari pada upaya-
upaya lainnya.

      Hal lain yang juga masih ada relevansinya dengan pencatatan ini adalah
diupayakn pemisahan kepentingan usaha dengan kepentingan pribadi dan
keluarga, bahkan kalau perlu tentukan berapa gaji untuk pribadinya sebagai
pengelola, bukan sebagai pemilik usaha. Pemisahan ini mudah untuk mereka
disanggupkan tetapi sulit untuk mereka jalankan dan hal ini merupakan momok
pula bagi para pembina. Namun hal ini perlu untuk mereka lakukan agr mampu
untuk mengukur kinerja usahanya.

Penyiapan Kader Pembina

      Memang sulit untuk dibayangkan berapa banyak jumlah pembicara yang
harus dilibatkan dalam pembinaan usaha kecil, itupun harus dilakukan dalam
waktu yang sesingkat mungkin dan sifatnya harus tersedia. Untuk itu ditawarkan
beberapa hal berikut ini.

   1. Pada prinsipnya pembina berasal dari karyawan BUMN.
   2. Dalam hal ini diperlukan adanya penambahan tenaga di luar pembina bisa
      dilakukan kerja sama dengan pihak lain dengan status sebagai asisten
      pembina. Dipertimbangkan adanya kegiatan pemagangan dengan
      melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengerahkan
      mahasiswanya sebagai asisten pembina. Para mahasiswa ini diberikan
      pembekalan pembinaan sebelum diterjunkan dalam pembinaan (misalnya
      selama satu minggu) dan kegiatannya sebagai asisten pembina ini bisa
      dikonversikan sebagai pengganti Kuliah Kerja Nyata. Kuliah Kerja Nyata
      dengan pola semacam ini setidaknya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomji
      mestinya lebih mengena, karena substansi bidang studinya memang di
      bidang perekonomian dan bisnis dan kegiatan tersebut merupakan
      sumbangsih yang nyata.
      Selain itu dalam jangka panjang secara tidak langsung juga telah ikut
      melakukan investasi manusia mahasiswa hingga :

         a) apabila mereka menjadi pengusaha besar yang sukses atau
            menjadi pejabat setidaknya kebijakan yang akan diputuskan akan
            mempunyai sentuhan usaha kecil dan setidaknya masih ada
            “sense keusaha-kecilan”
         b) apabila mereka menjadi pengusaha kecilpun, mereka adalah
            pengusaha yang telah mempersiapkan diri sebelum terjun menjadi
            pengusaha dan mereka adalah pengusaha kecil yang
            dilatarbelakangi pengetahuan yang handal.

Perlu adanya kerjasama dengan pihak lain

      Seperti telah disinggung di muka, tugas mulia yang harus diemban oleh
BUMN merupakan tugas yang cukup berat, karena BUMN yang
bersangkutanbukan sebagai lembaga keuangan, bukan sebagai lembaga
konsultasi dan bukan pula sebagai lembaga pendidikan. Oleh sebab itu
sebaiknya dilakukan kerjasama dengan pihak lain seperti diharapkan oleh klinik
usaha kecil IAI cabang Jawa Timur dalam hal :

   a) Kerjasama dalam melakukan seleksi calon mitra binaan, karena
      keberhasilan pembinaan melalui pemberian dana pinjaman, proses
      seleksi merupakan ujung tombak dari keberhasilan program tersebut,
   b) Kerjasama dalam monitoring mitra binaan,
   c) Kerjasama pembinaan dalam bentuk pengidentasian masalah usaha,
      pemecahan masalahnya baik kasus mereka masing-masing atau sebagai
      kelompok, melakukan temu usaha, temu pasar, temu modal,
   d) Kerjasama dalam bentuk konsultasi,
   e) Kerjasama penyiapan dan pelatihan kader pembina dan asisten pembina,
      atau kerjasama dalam bentuk lanya yang relevan dengan pembinaan
      usaha kecil dan koperasi.

       Yang perlu untuk mendapatkan perhatian bagi BUMN yang melakukan
kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan pembinaan langsung pada mitra
binaan adalah harus ditegakannya keinginan pemerintah untuk mendudukan
BUMN sebagai pembina pengembangan pengusaha kecil dan koperasi. Dengan
demikian pihak lain yang diajak untuk bekerjasama mempunyai kedudukan
sebagai pembantu pembina. Selain itu juga dimungkinkan pula melakukan
kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan pengembangan para pembina
seperti yang dilakukan oleh klinik usaha kecil IAI cabang Jawa Timuur dalam
kerjasamanya dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia dalam memberikan
pembekalan pada para pembina.

Kerjasama dengan perusahaan modal ventura daerah merupakan salah
satu upaya untuk mengakomodasikan keterbatasan BUMN

      Pada prinsipnya gagasan “membebani” BUMN untuk membina
pengusaha kecil adalah gagasan yang sangat terpuji dan seharusnya
perusahaan-perusahaan besar non-BUMN-pun juga harus menyentuh pula pada
kepentingan-kepentingan pengembangan usaha kecil. Namun tidak menutup
mata pula bahwa tugas tambahan ini akan tidak hanya melahirkan kendala-
kendala (constraints) saja, tetapi juga hanya melahirkan adanya keterbatasa-
keterbatasan (limitations) yang akan lahir. Oleh sebab itu perlu untuk dipikirkan
pula beberapa hal berikut ini.
Pertama, berawal dari fenomena yang menggambarkan tidak sedikitnya dana
yang masih belum sempat tersalurkan menjadi diragukan pengembaliannya.
Fenomena ini menunjukan adanya kesulitan dalam tingkat tertentu untuk
menyalurkan dana pada pengusaha kecil yang disebabkan oleh sulitnya untuk
melakukan seleksi pengusaha yang lain dan tepat untuk dibiayai.

Kedua, adalah ditawarkannya bantuan permodalan dalam bentuk yang lain,
yaitu melalui model kerjasama pembiayaan modal ventura. Pemerintah telah
menggalakkan berdirinya perusahaan modal ventura daerah dan sampai saat ini
telah berdiri 20 perusahaan dengan dan pada akhir tahun ini diharapkan telah
berdiri paling tidak di setiap provinsi.

       Model pembiayaan ventura ini sebenarnya merupakan pola yang
appropriate dalam mengembangkan usaha kecil karena selain memberikan
bantuan permodalan juga dituntut adanya pembinaan manajemen. Dalam
pengalaman kami memimpin PT SARANA JATIM VENTURA menunjukan
adanya gejala bahwa kerjasama dalam bentuk modal ventura ini telah
memberikan rasa (sense) tersendiri bagi pengusaha kecil karena berbeda
dengan kerjasama dalam bentuk hutang (apalagi hutang dengan konsep sweet
money), mereka selalu dipacu pengembangan potensinya melalui pembinaan-
pembinaan yang intensif dilakukan untuk setiap kasus pada masing-masing
pengusaha (walaupun perusahaan modal ventura daerah tidak ikut serta dalam
pengelolaan usaha). Bagi perusahaan modal ventura daerah sendiri, upaya
memacu pengusaha kecil menjadi kebutuhan agar tidak hanya sekedar
investasinya bisa kembali, tetapi juga laba yang diperoleh perusahaan pasangan
usaha bisa lebih hingga pada akhirnya bagi hasil yang diperoleh perusahaan
modal ventura daerah bisa lebih tinggi.

       Dilihat dari substansi tujuan didirikannya perusahaan modal ventura
daerah (yaitu melakukan pengembangan usaha kecil melalui kerjasama
pembiayaan modal ventura disertai dengan pembinaan manajemen), tujuan ini
hampir sama dengan substansi manajemen BUMN untuk disalurkan pada
pengusaha kecil. Namun untuk mengakomodasikan tujuan tersebut karena
perusahaan tersebut didirikan dengan tujuan yang jelas untuk itu, hingga bisa
dikelola dengan lebih profesional.

      Di sisi lain perusahaan modal ventura dengan mengalami beberapa
keterbatasan pula, terutama sekali dalam penyediaan dana.

      Keterbatasan di antara kedua institusi tersebut yang saat ini “wajib” untuk
mengembangkan usaha kecil melalui kerjasama bantuan permodalan dan
pembinaan – mestinya bisa dielementasikan melalui kerjasama di antara kedua
lembaga tersebut dengan mengalokasikan sebagian dana yang dititipkan
tersebut pada perusahaan modal ventura daerah. Kerjasama tersebut sangat
mungkin dilakukan karena telah dinyatakan pula dalam keputusan menteri
keuangan Republik Indonesia nomor : 316 / KMK. 016 / 1994 yang
memungkinkan dana tersebut diwujudkan sebagai penyertaan pada perusahaan
modal ventura daerah dengan ijin menteri keuangan.

        Disadari sepenuhnya bahwa pertanyaan tersebut telah membawa
konsekuensi yang tidak sederhana, namun substansi ketersediaan dana untuk
tersampaikan pada pengusaha kecil sebagai upaya untuk mengembangkan
usahanya harus tetap dijaga. Dengan demikian apabila model bagian dana
BUMN tersebut pada perusahaan modal ventura daerah sulit dilakukan perlu
dipikirkan untuk melakukan kerjasama dalam bentuk lain, yaitu kerjasama dalam
bentuk pinjaman lunak perusahaan ventura daerah.

Melalui model ini manfaat yang diperoleh antara lain adalah :

      ! Pengusaha kecil tetap mendapatkan bantuan permodalan bahkan
        dipastikan untuk mendapatkan pembinaan (sama atau lebih
        appropriate dibanding dengan penyaluran melalui BUMN)<
      ! BUMN lebih mendapatkan kepastian tentang “keselamatan”
        pengembalian beserta bunganya.
      ! Perusahaan modal ventura daerah bisa lebih berkembang hingga
        tujuan didirikannya perusahaan tersebut lebih bisa segera terwujud.



PENUTUP

       Segala sesuatu yang terpaparkan dalam uraian di muka sebanarnya
hanya sebagian saja dari keseluruhan ide dan gagasan yang masih terpendam
di kalangan para profesional akuntan akan pengembangan usaha kecil di
Indonesia. Oleh sebab itu sangat diharapkan agar ide dan gagasan yang masih
belum sempat digali segera bisa diwujudkan dalam bentuk konsep yang
integrated dan segera bisa dioperasinalkan. Semoga.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:142
posted:2/15/2012
language:
pages:18
Gye Teenagers Gye Teenagers Blog-ID http://www.blog-id.info
About User and Blogger