Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

perencanaan-pembangunan-ii

VIEWS: 257 PAGES: 55

									      PERENCANAAN PEMBANGUNAN




                     OLEH
            Hardini Ariningrum, S.E




Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi & Manajemen
   Universitas Malahayati Bandarlampung 2009
Konsep Perencanaan
   Pembangunan
Definisi
• D. Conyers dan Hills (1984):
   – Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan
     atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber
     daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu
     di masa mendatang.

• MT Todaro (Economic Development, 7 th ed., 2000):
   – Perencanaan Ekonomi adalah upaya pemerintah secara sengaja
     untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonom dalam
     jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dan dalam
     beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai
     variable ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan
     pembangunan yang tela ditentukan sebelumnya.

• Jhingan:
   – Perencanaan adalah teknik/cara untuk mencapai tujuan, untuk
     mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah
     ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh
     Badan Perencana Pusat. Tujuan tersebut mungkin untuk
     mencapai sasaran social, politik atau lainnya.
Elemen Perencanaan
• Merencanakan berarti memilih:
     – Memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik.
     – Memilih cara/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran dari kegiatan
        tersebut.
•   Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya: SDA, SDM,
    Modal.
     – Sumber daya terbatas sehingga perlu dilakukan pengalokasian sumber
        daya sebaik mungkin.
     – Konsekuensi: pengumpulan dan analisis data dan informasi mengenai
        ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting.
•   Perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan/sasaran
    Beberapa masalah yang dihadapi dalam pembuatan tujuan antara lain:
     – Tujuan tidak terdefinisikan dengan baik.
     – Tujuan tidak realistik.
     – Perencanaan cenderung lebih dari satu tujuan, kadang tidak konsisten
        satu sama lain.
     – Tujuan dipertanyakan atau tidak sesuai dengan tujuan pengambil
        keputusan lain (Mis: DPRD).
•   Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang, yang berkaitan
    dengan: Proyeksi/prediksi.
•                                 Penjadwalan kegiatan.
•                                 Monitoring dan evaluasi.
Ciri-ciri perencanaan:
   –   Bersifat Publik
   –   Berorientasi masa depan
   –   Strategis
   –   Deliberate/sengaja/kesepakatan
   –   Terhubung pada tindakan

Peranan Perencanaan
    • Untuk mengatasi kegagalan pasar.
    • Memobilisasi dan alokasi sumberdaya.
    • Mengatasi dampak psykologies dan
          sikap/pendirian.
        • Mencari solusi untuk mendapatkan sumber dana.
Jenis Perencanaan (Conyers & Hills)
       • Tujuan Perencanaan (The nature of Planning Goals)
       • Lingkup Kegiatan Perencanaan (The Scope of Planning
         Activities)
       • Tingkatan Spatial dari Kegiatan Perencanaan (The Spatial Level
         of Planning Activity)
       • Tingkatan Operational dari Kegiatan Perencanaan (The
         Oprational Level of Planning Activity)

Tujuan Perencanaan (The nature of Planning Goals)
   – War-time Planning: Perencanaan pada saat darurat.
   – Town and Country Planning (Land-use planning, physical planning,
     urban and regional planning): berkaitan dengan alokasi tanah dari
     berbagai fungsi/kegiatan di daerah.
   – Anticyclical Planning: ditujukan untuk menjaga stabilitas
     perekonomian national
   – Development Planning
Lingkup Kegiatan Perencanaan (The Scope of Planning
  Activities)
   – Klassifikasi berdasarkan disiplin/profesi
      • Sosio economic Planning
      • Natural Resourceb Planning
      • Architectural and Engineering Planning
   – Berdasarkan sektor (Pertanian, Industri dsb)
   – Pendekatan antar disiplin (Ekonomi, Sosiologi, Politik,
     SDA, dsb)

Tingkatan Spatial dari Kegiatan Perencanaan
      • (The Spatial Level of Planning Activity)
      • International Planning
      • National Planning
      • Regional Planning/Local Planning
      • Town/Village Planning
      • Individual/Family/Enterprice Planning
Tingkatan Operational dari Kegiatan Perencanaan
(The Oprational Level of Planning Activity)
   – Perencanaan Pembangunan Nasional (Komprehensif)
   – Perencanaan Proyek
   – Perencanaan Sektoral
   – Integrated Area Planning

Mekanisme Perencanaan menurut Undang-Undang
 SPPN
  – Definisi Perencanaan Menurut UU SPPN
      SPPN adalah Satu kesatuan tata cara perencanaan
      pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
      pembangunan dalam jangka panjang, menengah
      dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
      penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat
      pusat dan daerah.
Latar Belakang
   – Amandemen keempat UUD 1945
   – UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden
   – Revisi UU 22/1999
   – Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara.

Landasan Filosofis
   – Cita-cita Nasional sebagai mana tercantum dalam
     Pembukaan UUD 1945.
   – Tujuan Nasional; dengan dibentuknya pemerintahan
     adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh
     tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
     umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
     melaksanakan ketertiban dunia.
   – Tugas Pokok; setelah kemerdekaan adalah menjaga
     kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan
     yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan
     secara bertahap dan berkesinambungan.
Kerangka Materi UU SPPN terdiri dari 10 Bab
dan 37 pasal dengan sistematikan Bab:

 I. Ketentuan Umum
 II. Azas dan tujuan
 III. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional
 IV. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional
 V. Penyusunan dan Penetapan Rencana
 VI. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
 VII. Data dan Informasi
 VIII.Kelembagaan
 IX. Ketentuan Peralihan
 X. Ketentuan Penutup.
Azas dan Tujuan (1)
   1. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan
       demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan,
       berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian
       dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
       nasional.
   2. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara
       sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap
       terhadap perubahan.

Azas dan Tujuan (2)
   3. SPPN diselenggarakan berdasarkan azas umum
        penyelenggaraan negara:
       • Azas Kepastian hukum
       • Azas Tertib Penyelenggaraan negara.
       • Azas Kepentingan Umum
       • Azas keterbukaan
       • Azas proporsionalitas
       • Azas Profesionalitas
       • Azas Akuntabilitas
Azas dan Tujuan (3)
4. SPPN bertujuan untuk:
  a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
  b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi
     baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah
     maupun antara pusat dan daerah.
  c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
     perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
     pengawasan.
  d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
  e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
     secara efisien, efektif, berkeadilan dan
     berkelanjutan.
              Ruang Lingkup Perencanaan

          Nasional                       Daerah

Rencana Pembangunan Jangka   Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional             Panjang Daerah
Rencana Pembangunan Jangka   Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional            Menengah Daerah
Rencana Strategis            Rencana Strategis Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga          Perangkat Daerah
Rencana Kerja Pemerintah     Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja                Rencana Kerja Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga          Perangkat Daerah
          Proses Perencanaan                            Tahap Perencanaan
1.   Proses Politik: Pemilihan langsung       1.   Penyusunan Rencana:
     Presiden dan Kepala Daerah               •    Rancangan rencana pembangunan
     menghasilkan rencana pembangunan              nasional/daerah.
     hasil proses politik (Public Choise      •    Rancangan rencana kerja Dep/lembaga
     Theory of Planning)  Khususnya               SKPD Musyrenbang
     penjabaran visi dan misi dalam RPJM.
                                              •    Rancangan akhir rencana
2.   Proses Teknokratik: Perencanaan yang          pembangunan.
     dilakukan oleh perencana profesional
     atau lembaga/unit organisasi yang        2.   Penetapan Rencana:
     secara fungsional melakukan              •    RPJP Nasional dengan UU dan RPJP
     perencanaan  Khususnya dalam                 Daerah dengan Perda
     pemantapan peran, fungsi dan             •    RPJM dengan peraturan Presiden/
     kompetensi lembaga perencana.                 Kepala Daerah
3.   Proses Partisipatif: perencanaan yang    •    RKP/RKPD dengan peraturan
     melibatkan masyarakat (Stakeholders)          Presiden/Kepala Daerah.
      a.l. pelaksanaan musyrenbang.          3.   Pengendalian Pelaksanaan Rencana
4.   Proses Bottom up dan Top Down:           4.   Evaluasi Kinerja
     Perencanaan yang aliran prosesnya dari
     atas ke bawah atau dari bawah ke atas
     dalam Hirarchi pemerintahan.
    Pengendalian dan Evaluasi (1)             Pengendalian dan Evaluasi (2)
•Pasal 30 UU SPPN                          •Pimpinan kementerian/lembaga/kepala
•Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara SKPD melakukan evaluasi kinerja
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan    pelaksanaan rencana pembangunan
rencana pembangunan diatur dengan        kementerian/lembaga/SKPD periode
peraturan pemerintah dengan melibatkan   sebelumnya.
instansi terkait.                        •Menteri/Kepala Bappeda menyusun
•Pengendalian pelaksanaan rencana        evaluasi rencana pembangunan
pembangunan dilakukan oleh masing-       berdasarkan hasil evaluasi pimpinan
masing pimpinan                          kementerian/lembaga/SKPD.
kementerian/lembaga/satuan kerja         •Hasil evaluasi menjadi bahan bagi
perangkat daerah                         penyusunan rencana pembangunan
•Menteri/Kepala Bappeda menghimpun       nasional/daerah untuk periode berikutnya
dan menganalisis hasil pemantauan
pelaksanaan rencana pembangunan dari
masing-masing pimpinan
kementerian/lembaga/satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan tugas
dan kewenangannya.
PROSES PERENCANAAN
PERENCANAAN RASIONAL
Merupakan konsep yang rasional,harus didasari
  prinsip-prinsip yang rasional bukan berdasakan
  emosi dan tebak–tebakan (kira-kira).
  Berdasarkan Pendekatan Rasional( Rastionality
  Aproach), proses perencanaan:
  – Berhubungan erat dengan Economy Welfare
  – Go public di Pasar Modal ( Prospectus &Rencana )
  – Efesiensi dalam alokasi sumber daya
  – Memaksimumkan out put, dalam jumlah input
    tertentu atau meminimisasi input untuk memperoleh
    out put tertentu.
  – Asumsi informasi sempurna , data tersedia & akurat.
UNTUK MENJADIKAN KEPUTUSAN RENCANA
BERDASARKAN RATIONALITY, ADA SERANGKAIAN
AKTIVITAS YANG HARUS DILAKUKAN:

1. Identifikasi dan tentukan masalahnya.
2. Klasifikasi dan pengorganisasian dari beberapa tujuan, nilai
     dan sasaran yang berhubungan dengan masalah.
3.   Identifikasi alternatif dari serangkaian kegiatan untuk memecahkan
     masalah dalam rangkaian pemecahan dalam rangka mencapai
     sasaran.
4.   Pekiraan akibat dari setiap alternatif dari serangkaian kegiatan yang
     mungkin terjadi.
5.   Bandingkan setiap perkiraan akibat alternatif dari serangkaian
     kegiatan dalam hubungan dengan tujuan – tujuan dan sasaran yang
     sfesifik.
6.   Pilih dari serangkaian alternatif kegiatan tersebut yang akibatnya
     paling dekat dengan tujuan dengan sasaran atau yang paling bisa
     menyelesaikan masalah atau yang paling mengumntungkan atau
     tidak merugikan.
Mengacu kepada kendala perencanaan, maka sulit
dalam menerapkan pendekatan ini di NSB/NB:


• Data untuk identifikasi masalah
• Kelemahan dalam modeling VS banyak sasaran (
    tenaga ahli ).
•   Menterjemahkan keinginan masayarakat VS
    political will.
•   Meskipun demikian NSB / NB setidaknya mampu
    menangkap pesan dari Pendekatan Rasional.
PROSES UMUM
1.   Membentuk Organisasi.
2.   Menentukan Tujuan Perencanaan.
3.   Rumuskan Sasaran.
4.   Mengumpulkan dan Menganalisa Data
5.   Identifikasi Serangkaian alternatif kegiatan
6.   Nilai Serangkaian alternatif kegiatan
7.   Pilih alternatif yang paling memungkinkan
8.   Laksanakan
9.   Monitoring dan evaluasi.
Perencanaan Uniter vs Plural
• Perencanaan uniter: perencanaan
  menyeluruh (komprehensif) yang disusun
  oleh satu lembaga tertentu, umumnya
  oleh pemerintah.
• Perencanaan plural mencoba melihat dari
  berbagai pihak, misalnya perencanaan
  yang didasarkan atas ”Polical bargaining
  process”. Dalam hal ini pemerintah harus
  dapat memfasilitasi peraturan dan
  kebijakan yang dapat menangkap seluruh
  aspirasi masyarakat.
Masalah
• Apakah perencanaan yang diusulkan kaum
 pluralis ini dapat berjalan ? Apalagi jika
 dikaitkan dengan issu dominasi orang
 kaya terhadap orang miskin, kelompok elit
 terhadap orang ”biasa”, militer terhadap
 non militer atau peran media masa.

• Memunculkan perencanaan partisipatif,
 advokasi dan komunikatif.
Perencanaan Advokasi
• Konsep advokasi/pembelaan muncul dari praktek hukum
    yang berimplikasi pada sanggahan/perlawanan yang
    muncul dari masing-masing pihak yang memiliki dua
    pandangan yang saling bersaing.
•   Umumnya perencanaan advokasi dilaksanakan bukan
    oleh perencana (formal), melainkan oleh pekerja sosial
    dan organisator kemasyarakatan terlatih dan mahasiswa.
•   Perencanaan advokasi muncul karena pada umumnya
    ada suatu kelompok masyarakat yang membutuhkan
    bantuan perencana pada saat proses pembangunan
    berlangsung, yang pada umumnya berada dalam
    kelompok berpenghasilan rendah.
Perencanaan Komunikatif
• Berangkat dari pengamatan pada prilaku perencana dan
    karakteristik proses perencanaan rasional.
•   Pada umumnya perencana mengenali dan menjelaskan
    segala hal (persoalan pembangunan) dalam wilayah
    publik berdasarkan kekuatan dan kekuasaan ekonomi
    dan birokrasi. Padahal, manusia bukan subyek yang
    berdiri sendiri secara kompetitif berusaha untuk
    mengejar keinginan individual, tapi manusia adalah
    makluk yang mamiliki kesadaran akan diri sendiri dan
    akan keinginan yang muncul melalui hubungan antar
    sesama, melalui komunikasi dan kerjasama kolektif yang
    diakibatkannya.
•   Dalam perencanaan komunikatif, perencanaan dilakukan
    secara dialogis, sehingga praktek-praktek kmunikatif,
    seperti mendengar, belajar dan memahami satu sama
    lain menjadi diperlukan.
Perencanaan Participatif
• Perencanaan yang menjadikan masyarakat
    sebagai salah satu sumber daya terbesar yang
    dianggap sangat memahami potensi dan
    masalah yang ada, lebih dari pemerintah
    sekalipun.
•   Dalam perencanaan partisipatif masyarakat
    diberi kesempatan untuk menyertakan masalah
    yang dihadapi dan gagasan-gagasan sebagai
    masukan untuk berlangsungnya proses
    perencanaan berdasarkan kemampuan
    masyarakat itu sendiri.
             Konsep Perencanaan Sektoral
Latar Belakang (1)                        Latar Belakang (2)
1. Kondisi Saat ini:                      3. Sasaran yang ingin dicapai:
•     Adanya perubahan yang               •     Reliability
      berlangsung begitu cepat.           •     Sense of Ownership
•     Amandemen UUD 1945                  •     Enabling Environment
•     Terbitnya UU No.22 dan 25 tahun     •     Transparansi
      1999.                               •     Program Evaluation
•     Dana pemerintah yang Sangay         4. Terbitnya PP 20/2004 tentang RKP
      terbatas.                                 (Rencana Kerja Pemerintah) dan PP
•     Terbitnya UU No.17 2003                   21/2004.
•     Kebijakan fiskal yang baik dan      5. Proses Perencanaan
      penerapan sistem perencanaan dan    •     Proses Politik
      penganggaran dengan perspektif.
                                          •     Proses Teknokratik
•     Pelaku anggaran harus menentukan
      kebijakan dan prioritas anggaran,   •     Proses Partisipatif
      termasuk keputusan mengenai         •     Proses Top-down dan Bottom up.
      trade-off.
Mekanisme Perencanaan Menurut SPPN

                      Renstra Pedoman Renja         Pedoman                     Rincian
                                                              RKW-KL




                                                                                           Pusat
                                                                                           Pemerintah
                        KL             KL                                       APBN

                 Pedoman             Diacu


   RPJP Pedoman RPJM            Dijabarkan          Pedoman
                                             RKP              RAPBN              APBN
  Nasional     Nasional


Diacu       Diperhatikan                                  Diserasikan melalui Musrenbang


   RPJP     Pedoman   RPJM      DijabarkanRKP       Pedoman




                                                                                           Daerah
                                                                                           Pemerintah
                                                              RAPBN             APBD
   Daerah             Daerah             Daerah

                 Pedoman             Diacu


                      Renstra    Pedoman Renja Pedoman        RKA-             Rincian
                       SKPD                  SKPD             SKPD             APBD


                   UU SPPN                                    UU KN
• Perencanaan Sektor Riil
  – Adalah perencanaan pada sector riil, seperti:
    pertanian, industri dll, dimana supplynya
    adalah produksi dan demandnya adalah
    pasar.
  – Perencanaan pada sektor pertanian ataupun
    sektor industri yang perlu diperhatikan adalah
    upaya dalam meningkatkan produktivitas.
• Perencanaan Sektor Penunjang
  – Adalah perencanaan sektor yang menunjang
    sektor riil, seperti: sektor transpotasi, dimana
    supplynya adalah kapasitas dan demandnya
    adalah pasar.
Modelling dan Forecasting
• Tujuan utama pembangunan adalah untuk
 mencapai alokasi penggunaan sumberdaya
 ekonomi secara optimal. Untuk mencapai tujuan
 tersebut, maka diperlukan perencanaan di
 berbagai sektor ekonomi. Sebelum
 pembangunan suatu proyek atau kegiatan
 dilaksanakan biasanya diperlukan suatu evaluasi,
 untuk menilai kelayakan (feasibility) proyek
 tersebut. Berdasarkan analisis tersebut
 diharapkan alokasi penggunaan sumberdaya
 yang ada dapat dioptimalkan, sehingga
 kesejahteraan masyarakat akan meningkat.
 Untuk itu dalam suatu perencanaan diperlukan
 model-model perencanaan dan forecasting.
Model Cost Benefit Analysis (CBA)

• Adalah suatu metode penilaian sumbangan suatu program atau
  proyek agar tercapai alokasi sumber daya secara efisien.
• Tujuan:
   – Untuk mengukur efisiensi ekonomi dalam menggunakan sumber
     daya yang tersedia.
   – Untuk menyamaratakan distribusi kesejahteraan.
• Dasar CBA:
       • Pareto Optimallity
       • Perfect Competition
• Scope CBA:
           – Analisa financial
           – Analisa ekonomi
           – Analisa sosial
Cost Benefit Analysis dapat dirumuskan:
          n Mi - Bi
O=I+∑                               ,   i = 1, 2, ........., n
        i=1 (1+r)i
Keterangan:
I = Investasi awal
M = Manfaat waktu
B = Biaya
r = Bunga diskonto
Kriteria Investasi:
1. Payback Period: adalah lama waktu yang diperlukan suatu usaha
   untuk memperoleh kembali investasi awalnya
            Investasi awal
   PP =
            Aliran kas/th
2. Average Rate of Return on Investment
   untuk mengukur keuntungan proyek investasi yang diusulkan,
   dengan rumus:
                 rata-rata aliran kas
   AROROI =
                 rata-rata investasi
Net Pressent Value:
Menunjukkan nilai waktu uang sekarang (Time value of
   Money):
          n    aliran kas      nilai akhir
NPV = ∑                    +               - Investasi awal
         t=1      (I+1)n       (n+1)n
Internal Rate of Return:
Menunjukkan discount rate yang dapat membuat besarnya
   NPV proyek sama dengan 0
                     NPV’
IRR = i’ +                       (i” - i’)
               NPV’ – NPV”
Keterangan:
i’     = discount rate tertinggi
i”     = discount rate terendah
NPV’ = NPV yang masih positif
NPV” = NPV negatif
Input-Output
Definisi (Boumol, 1972)
• Analisis input-output merupakan usaha untuk
  memasukkan fenomena keseimbangan umum
  dalam analisis empiris sisi produksi.
• Asumsi yang digunakan dalam model I-O a.l:
  –   Tanpa perubahan harga
  –   Tanpa kemajuan teknologi
  –   Tanpa ada batasan kapasitas produksi
  –   Homogenitas
  –   Proporsionalitas
  –   Aditivitas
Pengantar Aplikasi Matrik


           a11      a12       a13   X1      Y1
A = aij = a21       a22       a23   X2   =  Y2
           a31      a32       a33   X3      Y3
AX = Y
A ádalah matriks bujur sangkar yang mengandung
  sebanyak n2 elemen (aij)
X ádalah vektor kolom dengan n eleven
Y ádalah vektor kolom lain dengan n elemen
x = y/A
• Multiplier I – O

  Kategori Pengganda
  Dampak awal/initial impact
  Dampak imbasan kegiatan
   produksi/production indoceed impact:
    Pengaruh langsung/direct effect
    Pengaruh tidak langsung/indirect effect.
Bentuk Umum tabel transaksi I-O

                         Sektor              Permintaan Akhir            Total
                        Produksi                                        Output

                        1        2       C         I       G        E     X
Sektor        1   a11       a12      C1       I1       G1      E1         X1
Produksi
              2   a21       a22      C2       I2       G2      E2         X2




Nilai         L   L1        L2       LC       LI       LG      LE         L
Tambah
              N   N1        N2       NC       NI       NG      NE         N

Impor         M   M1        M2       MC       MI       MG      ME         M
Total Input   X   X1        X2       C        I        G       E          X
Rumus:

  Tipe Dampak         Output               Pendapatan           Tenagakerja
Dampak awal       I                   Pj                   tj

Pengaruh          ∑ aij               ∑ aij Pi             ∑ aij ti
langsung

Pengaruh tidak    ∑ bij - 1 - ∑ aij   ∑ bijPi - Pi - ∑     ∑ bijti - ti - ∑ aijti
langsung                              aijPi

Dampak Imbasan ∑ (b*ij – bij)         ∑ (b*ijPi - bijPi)   ∑ (b*ijti - bijti)
Kons

Dampak Total      ∑ b*ij              ∑ b*ijPi             ∑ b*ijti

Dampak Luberan    ∑ b*ij - 1          ∑ b*ijPi - Pi        ∑ b*ijti - ti
Beberapa Type Multiplier

1. Angka Pengganda Out-Put: merupakan nilai total dari out put
    yang dihasilkan oleh perekonomian untuk memenuhi ( atau akibat )
    adanya perubahan satu unit uang permintaan akhir suatu sektor (
    sektor j ).
                  n
         Omj = ∑ α ij
                i=1

2. Angka Pengganda Pendapatan Rumah (Household Income
   Multiplier): atau effek pendapatan merupakan angka pengganda
   pendapatan rumah tangga sektor j yang tercipta akibat adanya
   tambahan satu unit uang permintaan akhir di sektor j tersebut.
        Hj = ∑ vj (I – A)-1
   Jika : vj = Vj / Xj
3. Angka Pengganda Tenaga Kerja (Labor Multiplier):
   merupakan efek total dari perubahan lapangan pekerjaan di
   perekonomian akibat adanya satu unit uang perubahan permintaan
   akhir di suatu sektor tertentu.
   Ij = ∑ wj . (I – A)-1           Jika: wj = Lj / Xj
Model I-O Terbuka dan Tertutup
Model I-O Terbuka (Opened I – O Analysis): yaitu
 model I – O yang hanya mencakup sektor-sektor
 produksi atau sektor antara.
     A = aij
Model I-O Tertutup (Closed I – O Analysis): yaitu
 model I – O yang memasukkan unsur
 permintaan akhir baik semua atau sebahagian.
     AX = Y
Kerangka Umum SNSE
• Definisi:
   – SNSE adalah sebuah neraca ekonomi masukkan ganda
     tradisional berbentuk matrik partisi yang mencatat segala
     transaksi ekonomi antara agen, terutama sekali antar sektor-
     sektor di dalam blok produksi, sektor-sektor dalam blok institusi
     (termasuk didalamnya rumah tangga), dan sektor-sektor dalam
     blok faktor produksi, dalam suatu perekonomian.
• SNSE merupakan suatu pendataan yang baik
  karena:
   – Merangkum seluruh kegiatan transaksi ekonomi di suatu
     perekonomian
   – Memotret struktur sosial-ekonomi di suatu perekonomian
   – Dapat menunjukkan dampak dari suatu kebijakan ekonomi
     terhadap pendapatan masyarakat
   – Relatif sederhana
                                      PENGELUARAN

                                  Neraca Endogen          Neraca    TOTAL
                           Faktor    Institusi   Kegiatan eksogen
                          Produksi               produksi


P    Neraca   F.Prod.        0          0          T13      T14      y1
E   Endogen
N             Institusi     T21        T22          0       T24      y2
E
R             Kegiatan       0         T32         T33      T34      y3
I              Prod
M
A    Neraca Eksogen         T41        T42         T43      T44      y4
A
N
         TOTAL              y’1         y’2        y’3      y’4
Matrik Pengganda Dalam SNSE
• Dapat menunjukkan seluruh dampak dari
  perubahan suatu sektor terhadap sektor
  lainnya di dalam ekonomi
• Dapat menjelaskan dampak pada neraca
  endogen akibat perubahan neraca
  eksogen Dari tabel di atas dapat di tulis
  tabel partisi yang berbentuk 4 x 3 berikut:
          0          0         T13
          T21        T22       0
 C=       0          T32       T33
          T41        T42        T43
• Berdasarkan tabel di atas dapat ditulis kembali matrik
  partisi lain, yang juga berbentuk 4 x 3 berikut:
               0        0      A13
               A21      A22    0
        E= 0           A32    A33
               A41     A42    A43
  Aij diperoleh dengan menghitung nilai kecederungan
  pengeluaran rata-rata yang dinyatakan dalam proporsi:
  Keterangan:
          Aij = Tij Ŷj -1
  Aij = submatriks dari E
  Tij = submatriks dari C
  Ŷj -1 = matriks diagonal yang elemennya merupakan nilai
  total kolom yang terdapat pada vektor kolom y’j
Melalui beberapa teknik perhitungan di dapat
 matrik:
 y1      0     0       A13      y1     x1

  y2 = A21     A22      0       y2 + x2

  y3    0     A32       A33     y3     x3

dan y4 = A41y1 + A42y2 + A43y3 + x4
y4 dapat diperoleh apabila y1, y2 dan y3 diketahui. Neraca
  xi untuk i=1,2,3,4 merupakan neraca eksogen dalam
  kerangka SNSE
Y = Ay + x

      y1       0     0       A13              x1

y=    y2 A= A21      A22      0       X=      x2

      y3       0    A32       A33             x3


Y = Ay + x           y = (I – A) -1 x    y = Ma x
Ma = (I – A)   -1   Matriks Pengganda (Multiplier Matrix)
Dekomposisi Matriks Pengganda

• Matriks Pengganda Neraca (Ma) ada 3
 jenis:
  – Pengganda Transfer (Ma1)
  – Pengganda Open Loop (Ma2)
  – Pengganda Closed Loop (Ma3)
• Pyatt dan Round (1979) melakukan
 Dekomposisi terhadap Pengganda Neraca:
  – Ma = Ma3 Ma2 Ma1
Pengganda Transfer Ma1)
Menunjukkan pengaruh dari satu blok pada
 dirinya sendiri
Ma1 = (I – A0)-1

     0    0   0           1    0     0

A0= 0    A22 0      Ma1 = 0 (I-A22)-1 0

     0    0   A33         0    0    (I-A33)-1
Pengganda Open Loop/Cross Effect (Ma2)
Merupakan pengaruh dari satu blok ke blok yang lain.
Ma2 = (I + A* + A*2 )

     0      0      A*13         I      A*13 A*32      A*13

A* = A*21 0        0      Ma2 = A*21     I         A*21A*13

     0      A*32   0           A*31A*21 A*32          I

Ma1(A-A0)
• Pengganda Closed Loop (Ma3)

  Merupakan pengaruh dari satu blok ke blok yang lain,
  kemudian kembali pada blok semula.
Ma3 = (I - A*3)-1

       (I-A*13 A*32 A*21)-1       0                     0

Ma3 = 0                       (I - A*21A*13 A*32)-1     0

      0                          0                (I - A*32A*21 A*13)-1
Analytical Hierarchy Process (AHP)

• AHP dikembangkan oleh Thomas Saaty, seorang
    ahli matematika pada awal tahun 1970an
•   Prof. Herbert Simon, peraih hadiah Nobel bidang
    ekonomi tahun 1978 menyebutkan juga AHP
    sebagai salah satu metode yang digunakan
    dalam pengambilan keputusan
•   Selama lebih dua dasawarsa lalu metode ini
    sudah banyak digunakan oleh pengambil
    keputusan seperti untuk perencanaan
    transportasi, pemilihan disain teknologi
    persenjataan, manajemen industri besar dan
    banyak lainnya.
Pengambilan Keputusan
• Pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh siapa saja
    dengan berbagai cara: melalui akal sehat (common
    sense), konsensus, atau keputusan yang ditetapkan oleh
    pimpinan dalam suatu organisasi.
•   Para manager menghadapi persoalan memilih berbagai
    alternatif dalam upaya mengoptimasikan alokasi
    sumberdaya
•   Aparat perencanaan pembangunan mencari cara
    menentukan prioritas anggaran sektoral untuk sekian
    banyak departemen.
•   Tidak jarang keputusan yang diambil tidak konsisten 
    keputusan yang diambil ternyata telah mengorbankan
    alternatif lain yang sebenarnya justru harus mendapat
    prioritas.
Penentuan Ranking Prioritas:



                       Artinya
   Bobot

   1                   Sama pentingnya

   3                   Sedikit lebih penting

   5                   Agak lebih penting

   7                   Jauh lebih penting

   9                   Mutlak lebih penting

   2,4,6,8             Nilai antara angka ganjil di atas
Ranking Prioritas dengan Vektor Eigen




          VE i  n (Ni1 X N i2 X N i3 .......XN in )
                   i  1, .......... n
                                  ..,


           VE i  N i1 X N i2 X N i3 .......XN in 
                                                   1/n


                    i  1, .......... n
                                   ..,
Contoh Pairwise Matrix

Memilih barang            A      B            C     Vektor eigen   Vektor prioritas

          A               1       5           4        2.174             0.674
          B              1/5      1          1/3       0.405             0.101
          C               ¼       3           1        0.908             0.226
       Jumlah            1.45     9          5.33      4.028            1.000



               baris1 (1 X 5 X 4)]  0,2174
                                      1/3
          VE
               baris 2  1/5 X 1 X 1/3  0,405
                                       1/3
          VE
               baris 3  1/4 X 3 X 1  0,226
                                   1/3
          VE


                    VP baris 1 = 0,174 / 3,487 = 0,674
                    VP baris 2 = 0,405 / 3,487 = 0,101
                    VP baris 3 = 0,908 / 3,487 = 0,226
Indeks Inkonsistensi


                  IK = ( I maks - n)/(n-1)

                   1,45 X 0,674 = 0,977
                   9,00 X 0,101 = 0,906
                   5,33 X 0,226 = 1,203
                   Maks      = 3,086
                   IK = (3,086 - 3)/(3-1) = 0,043
Membuat Hierarchy


  Tujuan                                 Pertumbuhan
  (level 1)                            Ekonomi Nasional




                Ekspor             Ekspor             Kerjasama
  Skenario                                                                Status Quo
               Pertanian           Industri            Regional
  (level 2)                                                                  (SQ)
                 (EP)                (EI)                (KR)




  Lokasi       Sumatera             Jaw a             Kelimantan           Lainnya
  (level 3)     (SUM)               (JW)                  (KL)              (LAIN)




  Proyek              Kereta Api              Jalan Raya           Pelabuhan
  (level 4)             (KA)                      (JR)               (PEL)

								
To top