Docstoc

Kalteng

Document Sample
Kalteng Powered By Docstoc
					                    DAFTAR PROYEK KORIDOR EKONOMI KALIMANTAN YANG SUDAH DISETUJUI KP3EI PUSAT                                                                                                                                          Lampiran 3b

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH


                                                                        NILAI                                                                                         KENDALA
                                                                                           PELAKSANA                                            LATAR                                       USULAN
NO                  PROYEK                         LOKASI           INVESTASI (Rp                                       TIPE PROYEK                                                                                CAPAIAN             TARGET WAKTU         PIC
                                                                                      (FDI/DDI/PEMERINTAH)                                    BELAKANG                                     KEBIJAKAN
                                                                        Milyar)                                                                                      REGULASI
 1   Pabrik besi baja terintegrasi       Kotawaringin Barat               31,500.00 International Coal Ventures, Ltd. Fasilitas produksi
                                                                                    (DDI dan FDI)
 2   Coal Project 2                      Kalimantan Tengah                 1,532.00 Apindo (DDI)                      Fasilitas produksi
 3   Pengembangan infrastruktur untuk Kabupaten Ampah,                     1,530.20 Padang Karunia Group (DDI)        Fasilitas produksi
     pertambangan batubara berupa     Kalimantan Tengah
     jalan, port, conveyor belt
 4   Pengembangan infrastruktur untuk Kabupaten Kapuas,                      783.00 Padang Karunia Group (DDI)        Fasilitas produksi
     pertambangan batubara berupa     Kalimantan Tengah
     jalan, port, conveyor belt
 5   Coal Project 1                      Kalimantan Tengah                   783.00 Apindo (DDI)                      Fasilitas produksi
 6   Perluasan Pelabuhan Angkut          Kelanis, Kalimantan                 400.00 PT. Adaro Energy (BUMN-           Fasilitas produksi
     Batubara                            Tengah                                     Pemerintah
 7   Pembangunan fasilitas coal         Kalimantan Tengah                    400.00 KESDM, Pem Prov, Pem Kab,         Fasilitas produksi
     upgrading plant di haul road km 68                                             Adaro Energy (BUMN-
                                                                                    Pemerintah)
 8   Pabrik Karet                        Kalteng                           1,000.00 Apindo (DDI)                      Fasilitas produksi
 9   Industri ban                        Palangkaraya,                       720.00 PT. Lamfata Retailindo Perkasa Fasilitas produksi
                                         Kalimantan Tengah                          (DDI)
 10 Estate Kelapa Sawit                  Kalimantan Tengah                   516.00 Apindo (DDI)                      Fasilitas produksi   Materi Permenhut     Permenhut No. 64/2011   Penetapan kembali     Penetapan kembali                       Kementerian
                                                                                                                                           No.62/2011 (dicabut                          Permenhut No.         Permenhut No. 62/2011                   Kehutanan
                                                                                                                                           dengan Permenhut                             62/2011 atau          atau ditetapkan dalam
                                                                                                                                           No. 64/2011), karena                         ditetapkan dalam      bentuk Perpres atau
                                                                                                                                           regulasi ini sangat                          bentuk Perpres atau   PP sehingga lebih kuat
                                                                                                                                           mendorong                                    PP sehingga lebih     kedudukannya
                                                                                                                                           percepatan dan                               kuat kedudukannya
                                                                                                                                           kepastian hukum
                                                                                                                                           pembangunan di
                                                                                                                                           daerah

 11 Pengolahan minyak goreng             Kotawaringin Barat,                 450.00 PT. Tunas Artha Perkasa (DDI) Fasilitas produksi       SDA
                                         Kalimantan Tengah
 12 Perkebunan kelapa sawit dan          Kapuas, Kalimantan                  239.00 PT. Makmur Bersama Asia           Fasilitas produksi   SDA
    industri minyak kasar dari nabati    Tengah                                     (DDI)
    Kabupaten Kapuas, Provinsi
    Kalimantan Tengah
 13 Perkebunan kelapa sawit dan       Kotawaringin Timur,                    234.22 Agrokarya Primalestari (DDI)      Fasilitas produksi   SDA
    industri minyak kasar dari nabati Seruyan, Kalimantan
    Kabupaten Kotawaringin Timur dan Tengah
    Kabupaten Seruyan, Provinsi
    Kalimantan Tengah

 14 Perkebunan kelapa sawit dan          Barito Timur, Kalimantan            210.00 Sawit Graha Manunggal (DDI)       Fasilitas produksi   SDA
    industri minyak kasar dari nabati di Tengah
    Kabupaten Barito Timur,
    Kalimantan Tengah
                                                                      NILAI                                                                        KENDALA
                                                                                        PELAKSANA                                         LATAR                USULAN
NO               PROYEK                        LOKASI             INVESTASI (Rp                                    TIPE PROYEK                                            CAPAIAN   TARGET WAKTU   PIC
                                                                                   (FDI/DDI/PEMERINTAH)                                 BELAKANG              KEBIJAKAN
                                                                      Milyar)                                                                      REGULASI
15 Downstream 1000 ton CPO/day         Kumai, Kalimantan                  160.00 Apindo (DDI)                    Fasilitas produksi   SDA
                                       Tengah
16 Perkebunan kelapa sawit dan         Gunung Mas, Kalimantan             152.00 PT. Tantahan Panduhup Asi       Fasilitas produksi   SDA
   industri minyak kasar dari nabati   Tengah                                    (DDI)
   Kabupaten Gunung Mas, Provinsi
   Kalimantan Tengah
17 Perkebunan kelapa sawit dan         Kotawaringin Timur,                150.00 PT. Hutan Sawit Lestari (DDI)   Fasilitas produksi   SDA
   industri minyak kasar dari nabati   Kalimantan Tengah
   Kabupaten Kotawaringin Timur,
   Provinsi Kalimantan Tengah
18 Perkebunan kelapa sawit dan         Kapuas, Kalimantan                 137.00 Nusa Raya Jaya Kalimantan       Fasilitas produksi   SDA
   industri minyak kasar dari nabati   Tengah                                    Plantations (DDI)
   Kabupaten Kapuas, Kalimantan
   Tengah
19 Perkebunan kelapa sawit dan         Kapuas, Kalimantan                 137.00 PT. Citra Nusa Pertiwi          Fasilitas produksi   SDA
   industri minyak kasar dari nabati   Tengah                                    Kalimantan Plantations (FDI)
   Kabupaten Kapuas, Kalimantan
   Tengah
20 Perkebunan kelapa sawit dan          Kapuas, Kalimantan                131.76 Susantri Permai (DDI)           Fasilitas produksi   SDA
   industri minyak kasar dari nabati di Tengah
   Kabupaten Kapuas, Provinsi
   Kalimantan Tengah
21 Perkebunan kelapa sawit dan         Kapuas, Kalimantan                 120.00 PT Nusa Damai (DDI)             Fasilitas produksi   SDA
   industri minyak kasar dari nabati   Tengah
   Kabupaten Kapuas, Kalimantan
   Tengah
22 Perkebunan kelapa sawit dan         Kotawaringin Timur,                120.00 PT. Karya Makmur Sejahtera      Fasilitas produksi   SDA
   industri minyak kasar dari nabati   Kalimantan Tengah
   Kotawaringin Timur, Kalteng
23 Perkebunan kelapa sawit dan         Barito Timur, Kalimantan           120.00 PT. Karya Makmur Sejahtera      Fasilitas produksi   SDA
   industri minyak kasar dari nabati   Tengah                                    (DDI)
   Kab. Barito Timur, Kalteng
24 Perkebunan kelapa sawit dan          Lamandau, Kalimantan              119.30 PT. Tanjung Sawit Abadi (DDI) Fasilitas produksi     SDA
   industri minyak kasar dari nabati di Tengah
   Kabupaten Lamandau, Kalimantan
   Tengah
25 Perkebunan kelapa sawit dan         Lamandau, Kalimantan               110.04 PT. Nirmala Agro Lestari (DDI) Fasilitas produksi    SDA
   industri minyak kasar dari nabati   Tengah
   Kabupaten Lamandau (d/h.
   Kotawaringin Barat), Provinsi
   Kalimantan Tengah

26 Perkebunan kelapa sawit dan          Lamandau, Kalimantan              101.00 PT Sawit Multi Utama (DDI)      Fasilitas produksi   SDA
   industri minyak kasar dari nabati di Tengah
   Kabupaten Lamandau, Kalimantan
   Tengah
27 Perkebunan kelapa sawit dan         Kotawaringin Barat,                100.00 PT. Sawit Seberang Seberang     Fasilitas produksi   SDA
   industri minyak kasar dari nabati   Kalimantan Tengah                         (DDI)
   Kabupaten Kotawaringin Barat,
   Provinsi Kalimantan Tengah
28 Perkebunan kelapa sawit dan         Kapuas, Kalimantan                  98.00 PT. Eko Lestari (Swasta FDI)    Fasilitas produksi   SDA
   industri minyak kasar dari nabati   Tengah
                                                                   NILAI                                                                                       KENDALA
                                                                                      PELAKSANA                                            LATAR                                    USULAN
NO               PROYEK                           LOKASI       INVESTASI (Rp                                      TIPE PROYEK                                                                             CAPAIAN           TARGET WAKTU              PIC
                                                                                 (FDI/DDI/PEMERINTAH)                                    BELAKANG                                  KEBIJAKAN
                                                                   Milyar)                                                                                     REGULASI
29 Perkebunan kelapa sawit dan          Sukamara, Kalimantan            96.90 PT. Kalimantan Sawit Kusuma Fasilitas produksi           SDA
   industri minyak kasar dari nabati    Tengah                                (DDI)
30 Perkebunan kelapa sawit dan          Kotawaringin Timur,             95.00 PT. Karya Makmur Abadi (FDI) Fasilitas produksi          SDA
   minyak kasar dari nabati             Kalimantan Tengah
31 Mill Project II Kelapa Sawit         Kalimantan Tengah               93.00 Apindo (DDI)                     Fasilitas produksi      SDA
32 Perkebunan kelapa sawit dan          Kotawaringin Barat,             88.00 PT. Bumitama Gunajaya Abadi Fasilitas produksi           SDA
   industri minyak kasar dari nabati    Kalimantan Tengah                     (DDI)
33 Perkebunan kelapa sawit dan          Kotawaringin Timur,             88.00 PT. Windu Nabatindo Abadi        Fasilitas produksi      SDA
   industri minyak kasar dari nabati    Kalimantan Tengah                     (DDI)
34 Perkebunan kelapa sawit dan          Katingan, Kalimantan            85.60 PT. Mitra Jaya Cemerlang         Fasilitas produksi      SDA
   industri minyak kasar dari nabati    Tengah
35 Mill Project I Kelapa Sawit          Kalimantan Tengah               83.00 Apindo (DDI)                     Fasilitas produksi      SDA
36 Perkebunan kelapa sawit terpadu      Seruyan, Kalimantan             57.60 PT. Sarana Titian Permata        Fasilitas produksi      SDA
   dengan industri minyak kasar dari    Tengah                                (FDI)
   nabati
37 Pengembangan HTI di Gunung Mas Gunung Mas, Kalimantan              3,945.00 PT. Taiyoung Engreen (FDI)      Fasilitas produksi
   - Kalteng                      Tengah
38 Pembangunan pabrik pengolahan Kotawaringin, Kalimantan              893.00 PT. Korintiga Hutani (DDI)       Fasilitas produksi
   kayu bulat (IPHHK) di Kotawaringin Tengah
   Barat - Kalteng
39 Pengembangan HTI di Kapuas -         Kapuas, Kalteng                821.24 PT. Industrial Forest Plantation Fasilitas produksi
   Kalteng                                                                    (DDI)
40 Pengembangan HTI di Sukamara - Sukamara, Kalimantan                 349.95 PT. Korintiga Hutani (DDI)       Fasilitas produksi
   Kalteng                        Tengah
41 Pengembangan HTI di                  Kotawaringin Timur,            280.15 PT. Bukit Beringin Makmur        Fasilitas produksi
   Kotawaringin Timur - Kalteng         Kalimantan Tengah
42 Pembangunan HTI karet di Santilik Kotawaringin Timur,                  9.76 PT. Inhutani III (Persero) BUMN Fasilitas produksi
   (Kalimantan Tengah) dan Puruk     Kalimantan Tengah; dan
   Cahu (Kalimantan Barat)           Nanga Pinoh, Kalimantan
                                     Barat
43 Industri pangan (padi, jagung, dan   Kapuas, Kalimantan             900.00 PT. Agromas Perkasa              Fasilitas produksi
   kedelai                              Tengah                                Plantations
44 Pembangunan pembangkit listrik       Kalteng                       4,686.00 PLN (BUMN)                      Infrastruktur Power &
   Kalimantan Tengah - PLN                                                                                     Energi
45 Pembangunan pembangkit listrik       Kalteng                       4,432.00 IPP (Swasta DDI)                Infrastruktur Power & Swasta mendapat     UU No. 30 Tahun 2009   Draft PP pelaksana   DJK sedang                Desember 2011   Ditjen
   Kalimantan Tengah - IPP                                                                                     Energi                kesempatan untuk    dan peraturan                               menyiapkan draft PP                       Ketenagalistrikan
                                                                                                                                     membantu            pelaksananya                                mengenai jual beli listik
                                                                                                                                     kemandirian dalam                                               negara dan sudah
                                                                                                                                     penyediaan tenaga                                               dikirim ke Presiden dan
                                                                                                                                     listrik                                                         draft PP ttg usaha
                                                                                                                                                                                                     penunjang dan status
                                                                                                                                                                                                     sedang harmonisasi
                                                                                                                                                                                                     lintas sektor
                                                                       NILAI                                                                                     KENDALA
                                                                                          PELAKSANA                                        LATAR                                      USULAN
NO              PROYEK                         LOKASI              INVESTASI (Rp                                   TIPE PROYEK                                                                              CAPAIAN           TARGET WAKTU              PIC
                                                                                     (FDI/DDI/PEMERINTAH)                                BELAKANG                                    KEBIJAKAN
                                                                       Milyar)                                                                                   REGULASI
46 Pembangunan PLTU PT. IDMU 2 x Kab. Gunung Mas dan                      2,000.00 PT IDMU (BUMN-Swasta)         Infrastruktur Power & Swasta mendapat     UU No. 30 Tahun 2009   Draft PP pelaksana   DJK sedang                Desember 2011   Ditjen
   100 MW                        Katingan                                                                        Energi                kesempatan untuk    dan peraturan                               menyiapkan draft PP                       Ketenagalistrikan
                                                                                                                                       membantu            pelaksananya                                mengenai jual beli listik
                                                                                                                                       kemandirian dalam                                               negara dan sudah
                                                                                                                                       penyediaan tenaga                                               dikirim ke Presiden dan
                                                                                                                                       listrik                                                         draft PP ttg usaha
                                                                                                                                                                                                       penunjang dan status
                                                                                                                                                                                                       sedang harmonisasi
                                                                                                                                                                                                       lintas sektor



47 PLTU 1 KALTENG (IPP) – Pulang        Pulang Pisau, Kalimantan          1,502.00 PT. Bagus Karya dan Fujian    Infrastruktur Power & Swasta mendapat     UU No. 30 Tahun 2009   Draft PP pelaksana   DJK sedang                Desember 2011   Ditjen
   Pisau (2x60 MW) Kalimantan           Tengah                                     Longking,CoLtd,Jo ( China dan Energi                kesempatan untuk    dan peraturan                               menyiapkan draft PP                       Ketenagalistrikan
   Tengah                                                                          Indonesia) (DDI dan FDI)                            membantu            pelaksananya                                mengenai jual beli listik
                                                                                                                                       kemandirian dalam                                               negara dan sudah
                                                                                                                                       penyediaan tenaga                                               dikirim ke Presiden dan
                                                                                                                                       listrik                                                         draft PP ttg usaha
                                                                                                                                                                                                       penunjang dan status
                                                                                                                                                                                                       sedang harmonisasi
                                                                                                                                                                                                       lintas sektor



48 Pembangunan PLTGU Bangkanai Barito Utara, Kalimantan                   1,200.00 Listrik Swasta Independent    Infrastruktur Power & Swasta mendapat     UU No. 30 Tahun 2009   Draft PP pelaksana   DJK sedang                Desember 2011   Ditjen
   120 MW di Kabupaten Barito Utara, Tengah                                        Power Producer                Energi                kesempatan untuk    dan peraturan                               menyiapkan draft PP                       Ketenagalistrikan
   Kalimantan Tengah.                                                                                                                  membantu            pelaksananya                                mengenai jual beli listik
                                                                                                                                       kemandirian dalam                                               negara dan sudah
                                                                                                                                       penyediaan tenaga                                               dikirim ke Presiden dan
                                                                                                                                       listrik                                                         draft PP ttg usaha
                                                                                                                                                                                                       penunjang dan status
                                                                                                                                                                                                       sedang harmonisasi
                                                                                                                                                                                                       lintas sektor



49 Pembangunan fasilitas transmisi      Kalimantan Tengah                  947.10 PLN - BUMN                     Infrastruktur Power &
   kelistrikan di Kalimantan Tengah -                                                                            Energi
   PLN
50 Pembangunan Jaringan Transmisi Kab Kotawaringin Timur,                  750.00 PLN -BUMN                      Infrastruktur Power &
   PLN Sampit-P. Bun              Seruyan, Kotawaringin                                                          Energi
                                  Barat
51 Pembangunan Transmisi Tegangan Palangkaraya                             600.00 PT PLN-BUMN                    Infrastruktur Power &
   Tinggi 150 KV Palangka raya-                                                                                  Energi
   Kuala Kurun
52 Pembangunan Jaringan Transmisi Barito Utara, Barito                     350.00 PT PLN-BUMN                    Infrastruktur Power &
   Tegangan Tinggi 150 KV Muara   Selatan Kalimantan                                                             Energi
   Teweh-Buntok                   Tengah
                                                                     NILAI                                                                                        KENDALA
                                                                                       PELAKSANA                                            LATAR                                        USULAN
NO              PROYEK                         LOKASI            INVESTASI (Rp                                   TIPE PROYEK                                                                                    CAPAIAN             TARGET WAKTU            PIC
                                                                                  (FDI/DDI/PEMERINTAH)                                    BELAKANG                                      KEBIJAKAN
                                                                     Milyar)                                                                                     REGULASI
53 PLTU Sampit (2x25 MW)              Sampit, Kalimantan                1,110.00 PT.PLN(Persero)Proyek Induk Infrastruktur Power &
                                      Tengah                                     Pembangkitan dan Jaringan      Energi
                                                                                 Kalimantan di Balikpapan (FDI)


54 Pembangunan PLTU Buntok 2 x        Buntok                             245.00 PT PLN-BUMN                    Infrastruktur Power &
   7MW                                                                                                         Energi
55 Pembangunan PLTU 2 x 3 Kuala       Kuala Kurun                        150.00 PT IDMU (DDI)                  Infrastruktur Power & Swasta mendapat       UU No. 30 Tahun 2009     Draft PP pelaksana     DJK sedang                Desember 2011   Ditjen
   Kurun                                                                                                       Energi                kesempatan untuk      dan peraturan                                   menyiapkan draft PP                       Ketenagalistrikan
                                                                                                                                     membantu              pelaksananya                                    mengenai jual beli listik
                                                                                                                                     kemandirian dalam                                                     negara dan sudah
                                                                                                                                     penyediaan tenaga                                                     dikirim ke Presiden dan
                                                                                                                                     listrik                                                               draft PP ttg usaha
                                                                                                                                                                                                           penunjang dan status
                                                                                                                                                                                                           sedang harmonisasi
                                                                                                                                                                                                           lintas sektor



56 Pembangunan PLTU 2 x 3 Kuala       Kuala Pembuang                     108.00 PT PLN-BUMN                    Infrastruktur Power &
   Pembuang                                                                                                    Energi
57 Pengembangan pelabuhan             Sampit. Kalimantan                  40.80 PT Pelabuhan Indonesia III -   Infrastruktur           Percepatan           UUNo. 17 Tahun 2008 ttg Penerbitan peraturan                            Desember 2011    Ditjen
   Bagendang                          Tengah                                    BUMN                           Pelabuhan               pemisahan antara     Pelayaran               pelaksana                                                        Perhubungan Laut
                                                                                                                                       fungsi regulator
                                                                                                                                       (otoritas Pelabuhan)
                                                                                                                                       dan operator (Badan
                                                                                                                                       Usaha)

58 Pembangunan Jalur Kereta Api       Puruk Cahu-Tanjung Isuy          20,300.00 Swasta-Pemerintah             Infrastruktur Rel       Diamanatkan         UU No. 23 Tahun 2007 ttg Penerbitan Peraturan                            Desember 2011    Ditjen
   Puruk Cahu - Tanjung Isuy                                                                                   Kereta                  pemisahan Badan     Perkeretaapian           Pelaksan                                                         Perkeretaapian
   sepanjang 1203 km.                                                                                                                  Penyelenggaraan
                                                                                                                                       Prasarana dan
                                                                                                                                       Badan
                                                                                                                                       Penyelenggara
                                                                                                                                       Sarana
                                                                                                                                       Perkeretaapian

59 Pembangunan Jalur Kereta Api       Puruk Cahu-Bengkuang             15,000.00 Swasta-BUMN-Pemerintah        Infrastruktur Rel       Diamanatkan         UU No. 23 Tahun 2007 ttg Penerbitan Peraturan                            Desember 2011    Ditjen
   Puruk Cahu - Bangkuang                                                                                      Kereta                  pemisahan Badan     Perkeretaapian           Pelaksan                                                         Perkeretaapian
   sepanjang 185 km.                                                                                                                   Penyelenggaraan
                                                                                                                                       Prasarana dan
                                                                                                                                       Badan
                                                                                                                                       Penyelenggara
                                                                                                                                       Sarana
                                                                                                                                       Perkeretaapian

60 Pembangunan jalan dari             Kotawaringin, Kalimantan          1,160.00 Pemerintah                    Infrastruktur jalan     Perlu Pengkajian     UU No. 5 Tahun 1960     Revisi UU              Pembahasan di Pansus                      BPN
   Kotawaringin ke fasilitas          Tengah                                                                                           mengenai                                                            DPR ditolak untuk
   penggilingan (mills) sepanjang 116                                                                                                  pembebasan lahan,                                                   direvisi karena harus
   km.                                                                                                                                 status tanah ulayat                                                 melibatkan sektor lain
                                                                                                                                       sebagai komponen                                                    terkait UU Kehutanan
                                                                                                                                       investasi, status                                                   dan Tata Ruang
                                                                                                                                       lahan kawasan hutan,
                                                                                                                                       dll
                                                                NILAI                                                                                      KENDALA
                                                                                  PELAKSANA                                          LATAR                                         USULAN
NO              PROYEK                        LOKASI        INVESTASI (Rp                                   TIPE PROYEK                                                                                   CAPAIAN             TARGET WAKTU          PIC
                                                                             (FDI/DDI/PEMERINTAH)                                  BELAKANG                                       KEBIJAKAN
                                                                Milyar)                                                                                   REGULASI
                                                                                                                                Masalah Tata Ruang UU No. 26 Tahun 2007 ttg    Penerbitan Perda                                               Kementerian PU,
                                                                                                                                dan Kawasan Hutan Tata Ruang, UU No.           Tata Ruang RTRW                                                Kementerian
                                                                                                                                                   41/1999 ttg Kehutanan dan   Provinsi/Kabupaten/                                            Kehutanan, dan
                                                                                                                                                   Penerbitan Perda tentang    Kota                                                           Gubernur
                                                                                                                                                   Tata Ruang

61 Peningkatan Jalan Strategis        Kalimantan Tengah             246.00 Pemda Kalteng dan Bina Marga Infrastruktur Jalan     Perlu Pengkajian     UU No. 5 Tahun 1960       Revisi UU             Pembahasan di Pansus                     BPN
   Nasional dari Sampit - Bagendang -                                                                                           mengenai                                                             DPR ditolak untuk
   Ujung Pandaran - 82 km (35 km                                                                                                pembebasan lahan,                                                    direvisi karena harus
   masih tanah)                                                                                                                 status tanah ulayat                                                  melibatkan sektor lain
                                                                                                                                sebagai komponen                                                     terkait UU Kehutanan
                                                                                                                                investasi, status                                                    dan Tata Ruang
                                                                                                                                lahan kawasan hutan,
                                                                                                                                dll

                                                                                                                                Masalah Tata Ruang UU No. 26 Tahun 2007 ttg    Penerbitan Perda                                               Kementerian PU,
                                                                                                                                dan Kawasan Hutan Tata Ruang, UU No.           Tata Ruang RTRW                                                Kementerian
                                                                                                                                                   41/1999 ttg Kehutanan dan   Provinsi/Kabupaten/                                            Kehutanan, dan
                                                                                                                                                   Penerbitan Perda tentang    Kota                                                           Gubernur
                                                                                                                                                   Tata Ruang

62 Peningkatan jalan dari Sampit - Sp. Sampit, Kalimantan           186.35 Bina Marga (Pemerintah)        Infrastruktur Jalan   Perlu Pengkajian     UU No. 5 Tahun 1960       Revisi UU             Pembahasan di Pansus                     BPN
   Runtu - Pangkalan Bun - Kumai - Tengah                                                                                       mengenai                                                             DPR ditolak untuk
   Sp. Runtu -runtu - 399 km                                                                                                    pembebasan lahan,                                                    direvisi karena harus
                                                                                                                                status tanah ulayat                                                  melibatkan sektor lain
                                                                                                                                sebagai komponen                                                     terkait UU Kehutanan
                                                                                                                                investasi, status                                                    dan Tata Ruang
                                                                                                                                lahan kawasan hutan,
                                                                                                                                dll

                                                                                                                                Masalah Tata Ruang UU No. 26 Tahun 2007 ttg    Penerbitan Perda                                               Kementerian PU,
                                                                                                                                dan Kawasan Hutan Tata Ruang, UU No.           Tata Ruang RTRW                                                Kementerian
                                                                                                                                                   41/1999 ttg Kehutanan dan   Provinsi/Kabupaten/                                            Kehutanan, dan
                                                                                                                                                   Penerbitan Perda tentang    Kota                                                           Gubernur
                                                                                                                                                   Tata Ruang

63 Pengembangan kapasitas             Kumai, Kalimantan             400.00 Pelindo III - BUMN             Infrastruktur         Percepatan           UUNo. 17 Tahun 2008 ttg Penerbitan peraturan                             Desember 2011   Ditjen
   pelabuhan Kumai di Kabupaten       Tengah                                                              pelabuhan             pemisahan antara     Pelayaran               pelaksana                                                        Perhubungan Laut
   Kumai, Kalimantan Tengah                                                                                                     fungsi regulator
                                                                                                                                (otoritas Pelabuhan)
                                                                                                                                dan operator (Badan
                                                                                                                                Usaha)

64 Adpel Pulau Pisau                  Kalimantan Tengah             345.00 Kementrian Perhubungan,        Infrastruktur         Percepatan           UUNo. 17 Tahun 2008 ttg Penerbitan peraturan                             Desember 2011   Ditjen
                                                                           Dirjen Perhubungan Laut        Pelabuhan             pemisahan antara     Pelayaran               pelaksana                                                        Perhubungan Laut
                                                                           (Pemerintah)                                         fungsi regulator
                                                                                                                                (otoritas Pelabuhan)
                                                                                                                                dan operator (Badan
                                                                                                                                Usaha)

65 Pengembangan Pangkalan Bun         Kalimantan Tengah             178.00 Pemerintah                     Infrastruktur         Percepatan           UUNo. 17 Tahun 2008 ttg Penerbitan peraturan                             Desember 2011   Ditjen
   (58,5 Km)                                                                                              Pelabuhan             pemisahan antara     Pelayaran               pelaksana                                                        Perhubungan Laut
                                                                                                                                fungsi regulator
                                                                                                                                (otoritas Pelabuhan)
                                                                                                                                dan operator (Badan
                                                                                                                                Usaha)
                                                               NILAI                                                                                      KENDALA
                                                                                 PELAKSANA                                          LATAR                                        USULAN
 NO              PROYEK                      LOKASI        INVESTASI (Rp                                   TIPE PROYEK                                                                             CAPAIAN   TARGET WAKTU          PIC
                                                                            (FDI/DDI/PEMERINTAH)                                  BELAKANG                                      KEBIJAKAN
                                                               Milyar)                                                                                   REGULASI
 66 Pelabuhan Tongkang Bangkuang     Kotawaringin Barat,           178.00 Pemerintah                     Infrastruktur         Percepatan           UUNo. 17 Tahun 2008 ttg Penerbitan peraturan             Desember 2011   Ditjen
    (17 Km)                          Kalimantan Tengah                                                   Pelabuhan             pemisahan antara     Pelayaran               pelaksana                                        Perhubungan Laut
                                                                                                                               fungsi regulator
                                                                                                                               (otoritas Pelabuhan)
                                                                                                                               dan operator (Badan
                                                                                                                               Usaha)

 67 Pengembangan pelabuhan           Kumai, Kalimantan             104.62 PT Pelabuhan Indonesia III -   Infrastruktur         Percepatan           UUNo. 17 Tahun 2008 ttg Penerbitan peraturan             Desember 2011   Ditjen
    Bumiharjo                        Tengah                               BUMN                           Pelabuhan             pemisahan antara     Pelayaran               pelaksana                                        Perhubungan Laut
                                                                                                                               fungsi regulator
                                                                                                                               (otoritas Pelabuhan)
                                                                                                                               dan operator (Badan
                                                                                                                               Usaha)

 68 Pembangunan Intake dan saluran   Kalimantan Tengah             126.60 Pemerintah                     Infrastruktur jalan
    transmisi air
 69 Industri deterjen                Kotawaringin Timur,           540.00 PT. Gaya Citra Mulia Pratama   Fasilitas produksi
                                     Kalimantan Tengah                    (DDI)


KET: Lintas Provinsi


SDA Sama dengan yang diatas

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:809
posted:2/13/2012
language:
pages:7