Sertifikasi Pressure Vessel by 9ow6x0T4

VIEWS: 3,010 PAGES: 14

									                                 Sertifikasi Pressure Vessel


Ashari

Yth. Rekan Rekan Migas

Maaf kalau saya mengulagi lagi permasalah Certifikasi Pressure Vessel, karena saat itu
tidak dapat mengikuti semuanya.
Beberapa hal mohon pencerahannya dari Rekan Migas :

1. Bagaimana proses / aturan mengenai sertifikasi ( Pembuatan dan Pemakaian) untuk
pressure vessel yang merupakan barang import sedangkan kita tidak ikut serta (witness)
saat test berlangsung ( mis. Hydro test). Kita hanya menerima Manufacturer Data Report
dari Vendor . Apakah harus dilakukan test/uji lagi di wilayah hukum di Indonesia
meskipun di "sana" sudah dilakukan test?

2. Ada sumber informasi yang mengatakan bahwa untuk bejana/pressure vessel yang
berusia lebih dari 35 tahun harus dilakukan Hydrotest ulang dan dilakukan uji kekuatan
(uji setengah umur/mid life test). Mungkin ada Rekan Migas yang lebih tahu bagaimana
aturan tsb.

Demikian terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya


Ramzy SA

Saya coba jawab

1.Menurut Peraturan MIGAS, sebelum kita menunjuk PJIT, user harus lapor ke MIGAS
perihal rencana akan adanya sertifikasi peralatan sambil bilang rencana PJITnya, trus nanti
all parties diminta presentasi dan sekalian mengisi ITP (inspection test plan). Nah kalau
udah ya kerja aja berdasaarkan ITP

2. Engga ada peraturan MIGAS yang bilang gitu, adanya di UU tahun 30 untuk Boiler,
namanya pemeriksaaan bahan. Tapi dengan teknologi masa kini bias disubsitusi koq


darmansyah

Pak Ashari,

Sepengetahuan saya memang harus dilakukan re-test tank walaupun tank tersebut telah
memiliki Report Sertificate dari manufacture. Tetapi untuk lebih meyakinkan user sebelum
digunakan sebaiknya dilakukan hydrostatic test dan harus di-witness oleh depnaker, user,
serta kontractor.Juga ada aturan dari Depnaker bahwa setiap bejana tekan harus
dilakukan hydrostatic test sebelum dipakai. Dan harus ada pemeriksaan berkala, kalo gak
salah setiap 5 tahun harus dilakukan re-test tank.
Mungkin ada rekan migas yg lain yg lebih berpengalaman, mohon infonya.
Thanks....


Gathot

Pak Ashari,

Kalau saya boleh menanggapi permasalah sertifikasi bejana tekan ini dan mohon
penjelasan tambahan dari rekan lain yang dirasa perlu atau salah. Kebetulan perusahaan
saya bekerja adalah Jasa Inspeksi Teknis yang melakukan inspeksi dan sertifikasi untuk
Migas.

1. Pelaksanaan teknis pengujian bejana tekan berdasar Keputusan DiJen No.
84.K/38/DJM/1998 disebut bahwa bejana tekan yang tekanan desain melebihi ½ atm
atau kurang 1 atm absolut harus disertifikasi. Jika ada bejana tekan yang difabrikasi di luar
negeri sebenarnya dengan memiliki MDR dari vendor sudah cukup. Tetapi Migas akan
menanyakan tentang proses pengujian dan data pendukungnya. Hal ini bisa dicari jalan
tengahnya dengan melakukan pengujian tekan lagi di lapangan. Kalau bejana tekannya
berukuran kecil hal ini tidak menjadi masalah, tetapi kalau berukuran besar akan mejadi
problem tersendiri selain karena space-nya akan terbatas juga membahayakan peralatan
lain. Sebaiknya sebelum purchase bejana tekan yang costumize atau mass product,
dipersyaratkan vendor terlibat dalam sertifikasi Migas.
2. Untuk bejana tekan diatas 35 tahun apakah perlu diuji tekan lagi.Tidak ada sumber
yang menyatakan hal itu. Menurut API 510 tidak ada data, pindah lokasi, dll bisa diuji
tekan dengan mengacu pada opsi pemilik (spec, prosedur, dll) atau NBIC 23 (kalau gak
salah) bejana tekan yang telah mengalami repair (bukan repair rutin), alterasi atau
modifikasi harus diuji tekan sesuai dengan standard waktu desain dan harus sesaui opsi
pemilik.

Demikian sedikit sharing, mohon maaf kalau ada yang salah atau kurang. Silakan jadi
bahan diskusi.


hasan uddin

Sedikit menambahkan juga, usahakan PV anda di design dengan menurut ASME VIII atau
BS 5500. Diluar code/standard tersebut, sampeyan mungkin akan dipusingkan dengan
keterbatasan knowledge dan authorization.

Setahu saya (CMIIW) saat ini di MIGAS hanya familiar dengan ASME VIII dan BS 5500.
Kalo anda mendesign PV menurut AD Merkblatt (misalnya), secara technical skills dan
capability MIGAS/PJIT-nya tentu haruslah sudah fully familiar with the requirements of
AD Merkblatt.

Satu lagi, PJIT hanya boleh terlibat dalam sertifikasi PV yang didesign menurut ASME VIII.
Untuk PV yang di design menurut BS 5500, hanya MIGAS yang boleh terlibat (karena
konon hanya MIGAS yang well trained/sudah pernah di training oleh BSI).
negari karunia

Dear all,
Sebetulnya industri mau pakai code/standard apa saja boleh tidak dilarang oleh peraturan
yang berlaku. Masalh familiarisasi code/standard adalah masalah ketrampilan seorang
inspector. Jadi kalau MIGAS mengklaim bahwa beliau yang well trained dengan BSI saya
rasa kurang tepat. Peraturan MIGAS memang belum mengakomodasi detail teknis seperti
halnya di DEPNAKER, yang mengakomodasi semua standard/code internasional.


qaqcptmeco

Beberapa bulan yang lalu ditempat saya mensertifikasi Amoniak Tank bikinan Korea
(New Build) yang ditempatkan di salah pabrik milik Korea juga di sekitaran daerah
Pasuruan (JATIM). Waktu itu kami terlibat dalam sertifikasi untuk ijin pemakaian dari


Depnaker, dimana vessel tersebut dibuat dengan standard JIS. Ironisnya didalam
mereview dokumen tersebut pihak Depnaker mempercayakan secara penuh kepada kami
untuk melakukan review dokumen tersebut dengan alasan pihak Depnaker kurang
familiar dengan standard tersebut. Yang pada akhirnya untuk mendapatkan sesuatu yang
safe equipment tersebut perlu dilakukan Hydrostatic Test lagi.

Nah dari paparan diatas tersebut dapat kita mengambil suatu kesimpulan CAPABILITY
dari seorang Inspector yang nota bene di bawah Naungan Instansi Pemerintah (Depnaker
/ Migas) perlu dipertanyakan apabila equipment tersebut dibuat di luar standard ASME
atau BS. Rata-rata back ground dasar pemahamannya pada ASME Sect VIII dan BS 5500
apalagi Depnaker ASME Sect VIII Edisi Kuno.

Bagaimana dengan pemahaman standard AD Merkblatter dan standard lainnya (SQLS -
China) maka badan dari instansi tersebut harus berani menunjuk INDEPENDENT
AGENCY untuk melakukan pengecekan equipment tsb (AD Merkb - TUV, Germanicher,
Lloyd).

Demikian wacana yang bisa saya sampaikan Salam Kami : Salam hangat sehangat diskusi
ini.


budiman budiman

petugas pemerintah di negara asal standar standar tersebut memiliki kasus yang sama,
umumnya pekerjaan ini dilakukan oleh assosiasi/ society di negara tersebut yang panitia/
anggota didalamnya diwakili baik oleh pemerintah, industri maupun instansi akademik.

sayangnya di indonesia hal ini tidak pernah terjadi, mungkin karena orang orang dari
instansi pemerintah/industrin/akademik nya terlalu sibuk main di millis ini kali ya hehehe
Dirman Artib


Tanya cepat saja Pak,
* Apakah boleh ITP untuk Sertifikasi MIGAS direfer ke standard selain BS 5500 atau ASME
Sect VIII ?

* Jika YA, apakah nanti Inspector MIGAS atau Inspector PJIT tetap akan memverifikasi
sesuai standard selain BS dan ASME tsb ?
     Ataukah dia harus memverifikasi sesuai standar yg di-"plan"-kan dalam ITP tsb. ?


Farid Las

Dear Pa Dirman


Jawabannya Bisa " YA " atau " TIDAK" dikatakan " YA" kalau si pemakai dalam hal ini End
User mensyaratkan demikian (memakai standard diluar ASME atau BS) Bagaimanapun
juga badan yang terkait dalam hal ini MIGAS/Depnaker harus mengikutinya dengan syarat
tidak adanya intimidasi dari Badan tersebut.


Sering nya kita jumpai di jajaran Depnaker untuk memaksakan rule of law dari Depnaker
untuk dipakai kalau tidak maka IJIN OPERASINYA / IJIN PEMAKAIAN tidak akan
dikeluarkan. Apalagi sekarang dengan adanya OTODA mereka pasang baju sendiri-
sendiri. Alasan yang sering mereka paparkan selalu klasik yaitu Barang ini dipakai dan
dioperasikan di Indonesia dan harus mengikuti aturan yang ada di Indonesia biarpun
standard vessel tersebut berbeda. Jangankan standard lainnya SNI pun mereka pun rata-
rata kurang mengenal. Perlu saya garis bawahi hal ini sering terjadi di jajaran DEPNAKER.


Sedangkan di MIGAS sendiri tidak semoderat yang ada di jajaran Depanaker dia selalu
merujuk pada INTERNATIONAL standard syukur-syukur kalau mereka mau mengerti
dengan standard kita SNI..


Dikatakan "TIDAK" kalau pihak End User menyerahkan sepenuhnya kepada badan terkait
tersebut dalam hal ini MIGAS/Depnaker maka rule of law yang mereka anut. Dan kita
bisa mengucap syukur Alhamdulilah kalau ada seorang inspector yang mempunyai
capability terhadap standard diluar ASME & BS (JIS, AD Merkb, SQL China) pasti ITP
ataupun prosedur lainnya akan merujuk kesana dalam hal ini diluar standard ASME dan
BS.

 Jangankan beda standard yang sama standardnya kalangan Inspector MIGAS dan PJIT
sering terjadi BEDA PERSEPSI dalam hal pemahaman ACCEPTANCE CRITERIA pada
standard tsb kondisi ini sering terlihat dilapangan. Dan yang lebih konyol dirugikan dalam
hal ini adalah pihak Fabricator. Yaaa Nasiiibbbb karena Fabricator adalah pihak yang
paling lemah kalau dalam urusan ini.


Jadi yang terpokok adalah pemahaman SPECIFICATION dari costumerlah adalah
requirement yang paling tinggi yang perlu kita junjung tinggi baru setelah itu merujuk
kepada international standard yang merupakan bagian minimum requirement dari
pembuatan equipment.


Salam kami : Salam Hangat sehangat diskusi ini.

FYI

Akan saya attachment ke administrator salah satu bagian dari standard di luar ASME & BS
mari kita comparasikan dimana perbedaan yang mendasar pada standard ini dengan
ASME.


Dirman Artib

Mas Farid,
Kembali kepada persoalan, Apakah bisa dilakukan inspeksi/verifikasi (baik MIGAS maupun
Depnaker) setelah pressure vessel tsb. jadi/selesai ? Katakanlah kita beli barang jadi di
China. Karena, kalau kita merujuk ke ASME Sect. VIII, inspector harus memverifikasi
mulai dari proses design sampai pada akhirnya dilakukan hydrotest, nah gimana nih ?
Belum tentu Quality Record dari pressure vessel tsb. Tersedia semua sesuai persyaratan
ASME, apalagi jika standard berbeda, tentu tidak tertutup kemungkinan apa yang
dianggap std. X "critical to quality" tidak sesuatu yg essential pada standard Y, ya khan ?

Kayaknya Pak Ramzy harus ikut nih beri pencerahan :-)



qaqcptmeco

Wah kalau ke MIGAS terus terang saya belum pengalaman. Kalau ke Depnaker saya sudah
pernah Pa. Saat ini di tempat saya lagi ada Resertifikasi beberapa Vessel dan HE bekas ke
Depnaker untuk dikirim ke China untuk yang kedua kalinya. Kebetulan sekali waktu kami
sertifikasi dengan SQLS China (kayak sertifikasi ASME Stamp) Manual Prosedure
Fabrikator kami merujuk ke ASME Stamp hal ini diijinkan oleh Auditor dari SQLS China
waktu itu. Sehingga kami dalam melakukan resertifikasi tidak mengalami kesulitan karena
merujuk pada standard yang sama. Dan data yang banyak mengalami perubahan adalah
data-data atau report masalah NDE kita sesuaikan dengan kondisi yang ada pada
equipment tersebut.

Sedangkan kalau terjadi perbedaan standard dan equipment tersebut sudah jadi yang siap
digunakan maka Inspeksi nya cukup melakukan klarifikasi ulang dengan melakukan
pengetesan tidak merusak pada equipment tersebut suatu contoh spektro pada material
yang mana hasilnya kita comparasikan ke mill certificate pada equipment tersebut dan
inspeksi NDE lainnya yang diperlukan. Jadi tidak selalu tahapan proses verifikasi yang ada
pada standard yang kita anut (ASME Sect VIII misal) kita lakukan verifikasi ulang dan ada
tahapan verifikasi yang harus dilewati.

Kalau seandainya pada saat verifikasi NDE tersebut terjadi perbedaan Action antara
standard satu dengan yang lainnya maka kita kembalikan pada standard awal dari
pembuatan equipment tersebut biarpun di situ bukan dianggap critical to quality. So Pasti
Pa. standard tersebut punya alasan atau argument yang cukup mengapa mereka tidak
mengkategorikan sebagai hal yang sifatnya Essential. Karena mereka sudah mengalami
research serta uji kelayakan yang bisa dipertanggungjawabkan.


Ashari

Yth. Bp Farid

Pak Farid mungkin bisa sharing sedikit mengenai prosedur re-sertifikasi alat-alat bekas ke
Depnaker. Kebetulan saya juga sedang prepare untuk re-sertifikasi alat bekas. Adakah
batasan umur alat pada saat re-sertikasi, katakanlah alat tersebut sudah melampaui design
umur atau juga yang belum melampaui. Adakah uji khusus yang perlu dilakukan seperti
tensile strength test, radiography, penetrant, hydrotest, dsb. Bagaimana dengan peraturan
yang berlaku saat ini untuk re-sertifikasi alat bekas?

Terima kasih


qaqcptmeco

Sejauh yang saya lakukan :
1. Corrosion verifikasi pada equipment tersebut.
2. Wall thickness test lebih-lebih pada daerah yang terjadi corrosion.
3. Recalculation design.
4. Proses NDE.
5. Uji kebocoran / Hydrostatic Test.

Untuk prosedure ke Depnaker
1. Penyerahan drawing + Design Calculation Awal.
2. Penyerahan MDB equipment untuk direview.
3. Penyerahan ITP.
4. Pembuatan Berita Acara untuk ditindak lanjuti ke IJIN PEMAKAIAN tersebut.

Masalah umur tidak ada batasan cuma perlu digaris bawahi kalau equipment tersebut
pada aliran service yang HIGH RISK dan mempunyai HIGH PRESSURE perlu
dipertimbangkan pengujian lainnya. Selama ini kami belum pernah mengalaminya
terbatas hanya equipment yang kategori LOW Pressure dan aliran service yang tidak
membahayakan.
Gathot

Pak Farid, Pak Dirman,

Kalau saya boleh tambahi mengenai ITP untuk bejana tekan. Kebetulan saya sering
melakukan inspeksi bejana tekan bersama dengan AI dari Lloyd maupun dari Harford.

ITP yang sering digunakan dalam melaksanakan suatu inspeksi bejana tekan selalu berasal
dari fabrikator yang mengacu pada ITP standard yang disetujui Migas, dalam inspeksi di
lingkungan Migas. ITP ini akan disesuaikan dengan sistem dan prosedur yang dimiliki
fabrikator tetapi tetap mengacu pada ITP standard Migas. Saya rasa ITP yang
distandardkan tidak harus mengacu pada ASME VIII Div. 1 saja tetapi berdasar kegiatan
inspeksi rutin yang dilakukan dalam proses fabrikasi bejana tekan. Bisa saja ITP ini
berdasar standard lain dengan tetap disetujui oleh semua pihak yang akan terlibat dalam
pelaksanaan pekerjaan inspeksi.

Demikian sedikit sharing semoga bisa membantu.


qaqcptmeco


Benar apa yang dikatakan oleh Mas Gathot untuk pressure vessel sudah menerapkan
aturan baku ITP untuk equipment ini dan itu sudah pernah saya pelajari cuma apa MIGAS
sudah pernah mensosialisasikan dikalangan fabricator atau KPS sebagai end user ??? kalau
dikalangan PJIT saya kira sudah pasti dapat sosialisasinya dari MIGAS.


Dirman Artib

Dear friends,
Saya baru tahu tuh, kalau ada ITP standardnya MIGAS.

Mohon pencerahan :
Apanya yang distandardkan ? Template-nya/Form-nya/? Proses-nya ? Method-nya ? Selera
?

Seorang inspector PJIT dan cukup pakar dalam inspeksi Bejana Tekan pernah
menerangkan bahwa pelatihan pembuatan ITP beberapa kurun waktu lalu oleh MIGAS di
puncak bukan berarti mensosialisasikan standard ITP di MIGAS, tetapi mensosialisasikan
cara praktis-nya. Jadi material yg diterima pada pelatihan hanya bisa dijadikan model dan
bukanlah template yg distandar-kan. (Please CMIIW, karena saya juga nggak ikut
pelatihan ha..ha..ha..)


hasan uddin
Sepertinya yang distandardkan (menurut saya) adalah proses-nya. Step by step inspeksi
dijelaskan dalam ITP "standar" MIGAS sebagai minimum requirements yang harus
dipenuhi.

Tapi pengalaman saya mengatakan agak lain dalam aplikasinya. ITP "standar" tersebut
ternyata masih sangat debatable. Kalo dilaksanakan full sesuai minimum requirements
yang ada di ITP tsb, wah...wah...bisa2 biaya sertifikasi menjadi 15% (atau lebih) dari total
budget project di lingkungan oil & gas. Saya pernah menghandle fabrikasi 2 unit PV
dimana biaya sertifikasinya sama dengan 1.5 kali biaya pembuatan 1 unit PV. Rrruar
biasa...mendekati 2 M.

Tetapi, suatu kali yang lain saya juga kebetulan menghandle job yang 95% typical,
ternyata biaya sertifikasinya cuma 1/8 biaya pembuatan 1 unit PV.

Contoh lain, saya pernah mem-prepare sebuah ITP (untuk offshore pipeline) yang
tebelnya sampe 110-an lembar. Saya juga pernah mereview ITP sejenis tetapi tebelnya
nggak nyampe 10 lembar. Inspection surveillance-nya jelas beda...

Kesimpulan sementara saya, semua masih debatable. Belum ada regulasi yang
mengharuskan ITP standar tersebut mandatory untuk dijadikan reference.

Ramzy SA

Urun rembuk aaah,
Menurut saya perihal standar pembuatan PV itu memang jadi masalah, karena baik PJIT
maupun regulator tidak mungkin harus familiar dengan seluruh standar yang ada didunia.
Kebetulan anda bicara standar dari negara Jerman atau Jepang, bagaimana kalau
Investornya itu dari Rusia atau Iran (kan mungkin saja)         apa    PJIT, Regulator
(MIGAS/DEPNAKER) juga manusia yang punya keterbatasan. Jadi masalahnya menurut
saya adalah Negara kita belum punya nasional standar (SNI) yang di implementasikan.
Saya pernah melakukan inspeksi di Malaysia pertanyaan mereka apakah standar yang saya
gunakan sudah harmonize dengan standar yang Malaysia gunakan, dan buktikan. Kalau
yes ya silahkan kalau engga maka dicari gapnya dimana kalau negatif yang ditolak tapi
kalau positif accepted. So, seharusnya Regulator kita membuat standar nasional PV, dan
barang siapa yang membuat PV menggunakan standar lain harus harmonize dengan
standar nasional. Jadi PJIT kerjanya engga seperti sekarang, hampir tiap bulan hanya
kirim orang untuk training guna memenuhi permintaan standar client


Bandung Winardijanto

ITP MIGAS ..... ?

Adakah yang bisa menymbungkan antara 3 "besaran" berikut ???
ITP MIGAS - Sertifikasi Presssure Vesel – SKPP Apakah memang sama SKPP dengan
Sertifikasi ?


Fahmi Hamim
Urun rembug sekalian belajar...
 Kalau dibaca emailnya pak Ramzy tgl 6 oktober mungkin bisa lebih paham, ITP
(Inspection Test Plan) yang telah diisi di Migas dan disetujui bersama (user/owner-PJIT-
Migas)akan menjadi pedoman dalam proses sertifikasi/resertifikasi. Untuk proses
resertifikasi langkahnya sbb:
PJIT akan bekerja memverifikasi dokumen-dokumen NDT, melakukan inspeksi visual, lalu
menghitung ulang kelayakan serta remaining life PV yang ada lalu menyusun suatu
laporan yang menyatakan kelayakan PV tersebut, kemudian diserahkan kepada
user/owner.
Atas dasar laporan ini user/owner akan mengajukan kepada Migas untuk dikeluarkan
sertifikat PV tersebut. Proses sertifikasi/resertifikasi hasilnya ya berupa SKPP (sertifikat
kelayakan penggunaan peralatan) yang dikeluarkan oleh Ditjen Migas dan berlaku selama
3 tahun. 3 tahun kemudian prosesnya berulang lagi dan begitu seterusnya (resertifikasi).
Bayangkan suatu plant yang punya ribuan PV...
 Yang ingin saya tanyakan apakah bisa user/owner yang memiliki qualified personel (PV
Inspector) melakukan proses resertifikasi tanpa melibatkan PJIT?


edfarman

Dears,

Repot banget kalau Depnaker memaksakan "rule of law" misal harus mengikuti aturan
yang ada diindonesia karena adanya di indonesia. Masa sih Pak?

Terlepas dari Standard Design dan Fabrikasi yang digunakan, kami ada pengalaman
project dengan Depnaker sertifikat requirement, berikut:

For Shop Fabrication Equipment:
Pada phase fabrikasi kami serahkan ke Vendor untuk sertifikasi di shop oleh
Disnaker pada area kerja dimana shop berada. Sepertinya tidak semua examination
diwitness, kebanyakan review/verify report. Final Hydrotest dihadiri oleh semua pihak.
Untuk fabrikator yang berada diluar negeri, tidak diberlakukan sertifikasi oleh Disnaker.
Selanjutnya di Site ada lagi Sertifikasi layak pakai (Ijin
Operasi/Pemakaian) oleh Disnaker dengan area kerja dimana equipment akan
dipasang.
Pada saat ini dilakukan VERIFIKASI fabrikasi report dan kelengkapannya (as MDR).
Berlaku untuk semua equipment dari luar atau local. Khusus local dilihat apakah sudah
ada sertifikat depnaker sewaktu fabrikasi. Ini kita keluarkan dari tanggung jawab
fabrikator, diurus oleh owner/contractor karena banyaknya equipment. Oh ya, tidak ada
re-test seperti hydrotest di site - karena ini sudah dilakukan di shop.

For Site Fabrication Equipment:
Semua sertifikasi dilakukan di Site oleh Disnaker dimana equipment itu akan digunakan.
Tidak semua examination harus diwitness, biasanya cuma review/verify report.
Witness terhadap final test (misal hydrotest) bisa dilakukan langsung dilapangan.
Yang terpenting pada masalah sertifikasi ini adalah "Kekuatan dari Certificate" itu sendiri.
Sekedar contoh, sebagai operator mungkin saya bisa lebih tenang ketika mengetahui
equipmentnya U-Stamped (ASME Certif'd)
lebih dari pada Depnaker Certificate. Kenapa? Kembali lagi ke tingkat capability dari
"Inspector" dari setiap instansi tsb dong. Sudah seharusnya khan, jika BISA sertifikasi
artinya certifier-nya memang punya keahlian
lebih dari lainnya.


Ramzy SA

Itu semua karena kita tidak mempunyai standar inspeksi yang baku pa. For your info
inspection procedure untuk jenis equipment yang sama metoda inspeksinya belum tentu
sama oleh setiap PJIT.
Misalkan kalau anda melakukan sertifikasi ulang 1 buah atau 100 buah PV., pernahkah
user mensyaratkan berapa jumlah PV inspectornya. Artinya PJIT boleh punya 1 atau 2 PV
inspector dan mereka bisa mengerjakan sertifikasi/resertifikasi 2 ataupun100 atau lebih
dalam saat bersamaan. Artinya si PV inspector itu hanya dicantumkan sebagai nama yang
lain helper. Makanya jangan kaget kalau spreading harganya bisa yang sangat significant.
So jadinya user atau all parties yang terlibat harusnya saling kontrol demi menjaga kualitas
barang yang diperiksa. Sebab kalau type of inspectionya sudah standar saya rasa harga
juga variasinya engga terlalu jauh dan yang penting level of convident dari user
meningkat, engga asal keluar sertifikat
Jadi mari kita mengkoreksi diri kita sendiri mumpung bulan puasa
Wassalam


Dirman Artib

Pak Ramzy,
Diskusi semakin menarik, apalagi kalau sudah menyentuh area metode dan standard dan
consensus yang dipakai.

Standar Operation Procedure inspeksi tidak harus sama, karena akan tergantung dari
Sistem Manajemen masing-masing organisasi. Tetapi, standard/metode/code yang diacu
seyogyanya harus sama.

Apakah PJIT Migas punya semacam asosiasi atau katakanlah komunitas/organisasi ?
Kalau YA, berarti standard bisa dibuat dong, dan consensus harus dicapai. Level standard
yang dimaksud bisa berupa Recommended Practice (RP) bila suka style API-nya Amerika
atau Guideline bila menyukai gaya ISO atau namakan JUKLAK bila seleranya gaya
pemerintah Indonesia .

Tinggal sponsor, dorongan dan arahan dari MIGAS tuh .....



Ramzy SA
Disitulah masalahnya, asosiasinya ada dan sudah sering dibicarakan tapi dalam voting
kalah suara, dengan alasan klasik "perusahaan kecil/nasional" to be protected.(anggotanya
lebih dari 125 lho). Kemudian rujukan untuk PV itu kalau resertifikasi ITP dibuat dengan
referensi API 510 (ini mandatory lho kalau di sono bukan RP document), dan kalau baru
ITP nya dibuat dengan referensi NBIC/ASME. cuma itu tadi mas pelaksanaannya yang not
control, kalau paper work sih udah pada jago.Oleh karenanya saya juga menghimbau
user dan pihak2 yang terlibat untuk sama2 melakukan control dan koreksi atas kinerja
PJIT untuk kita bersama


Bandung Winardijanto

Rekan,
Masukan - masukan yang ada semakin memperkaya wawasan kita dari berbagai sudut
industri.

Tapi boleh nggak aku bertanya satu hal.
Kalau kita di luar negeri (bahkan tetangga deket singapur & malaysia), semua masalah
sertifikasi di atur melalui ndang - undang dan peraturan pemerintah. Jadi jelas apa aja
kriteria yang berlaku. Tiap Dept pemerintahan tidak isa membuat kriteria sendiri2. Jadi
nggak akan ada stilah Dept A yang memaksakan Rule of Law nya sendiri2.

Nah kita di Indoensia ini, adakah sebuah Undang - undang tau Peraturan Pemerintah
yang khas mengatur masalah ertifikasi ini ????

Yang saya tahu ada hanyalah Keputusan dari Level seorang ir Jen, yang seharusnya secara
Undang - undang hal itu idak bisa mengikat kita utk melakukan nya. Misal : SKPP an
SKPI di lingkungan industri MIGAS juga keluar dengan urat Dir Jen dan bukan keputusan
Menteri. (note : bahwa ekjen atau Dirjen tidak mengeluarkan sebuah surat etingkat
Undang - undang. Mereka hanya mengeluarkan surat daran) (CMIIW).

Bisa dibayangkan kalau tiap dir jen mengeluarkan sebuah urat edaran yang harus
dipenuhi oleh industri umum, maka onflict kepentingan antar Dept pemerintahan jelas
akan erjadi.

Contoh : Sertifikasi PSV dimana baik Depnaker Maupun Dit en MIGAS berhak
mengeluarkan sertifikasi. Akibatnya saya lami & tahu persis bahwa ada beberapa Oil &
Gas Company ang mengacu pada Depnaker dan bukan ke Dit Jen MIGAS utk ertifikasi
PSV nya ... karena ... jauh lebih murah dan raktis. cuan ke Depnaker ini terjadi pada
lokasi industri yang auh di area remote dimana perpanjangan tangan Dit jen igas tidak
ada sementara perpanjangan tangan Depnaker udah mencapai pelosok jauh di desa.
Akibatnya industri sb harus memobilisasi personnel MIGAS dari Jakarta ... ang pasti
ongkosnya akan berlipat ganda.

Btw, kembali ke pertanyaan semula ....... mungkin ada ekan2 yang tahu persis undang -
undang apa di negara kita ercinta ini yang mengatur tentang sertifikasi (termasuk KPP
dan SKPI MIGAS) ???
Gathot


Untuk menjawab pertanyaan pak Bandung tentang payung hukum untuk ertifikasi,

Undang-undangnya adalah UU No. 1 Th. 1970 tentang keselamatan kerja.
Sebenarnya UU ini harusnya dibawah Depnaker yang mengawasi pelaksanaannya. etapi
diarea Migas, dikeluarkan UU No. 8 Th. 1971 tentang Keselamatan Kerja Tambang. Dari
UU ini dikeluarkan Perpu RI No. 19 Th. 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan
Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan. Trus disusul dengan Perpu RI No. 17 Th.
1974 khusus utk pengawasan eksplorasi dan eksploitasi di lepas pantai.

Ketentuan yang berlaku sekarang tentang diwajibkannya sertifikasi SKPP dan SKPI
berdasar Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 06.P/0746/M.PE/1991 yang
melatarbelakangi dikeluarkan Juklak DitJen Migas No. 84.K sebagai acuan teknis dalam
pelaksanaan sertifikasi peralatan dan fasilitas.

Semoga membantu.


AYENDE

Dear folks,

Sistem pengaturan ( Regulasi ) KESELAMATAN KERJA di setiap negara pada dasarnya
hampir sama.....artinya tata cara pengaturan aspek Keselamatan Kerja dibagi menjadi 2 (
DUA ), artinya negara/pemerintahan di dunia melakukan fungsi PENGATURAN (
REGULASI ) melalui :

1. REGULASI TEKNIS
2. SPESIFIKASI TEKNIS

di Indonesia point 1 memiliki kerangka hukum sbb : UU, PerPu, PP, PerMEN, SK DIRJEN.
sedangkan point 2 lebih dikenal sebagai STANDARD NASIONAL INDONESIA ( SNI ).

tentu saja setiap negara memiliki kerangka hukum yang berbeda-beda, hal ini disebabkan
sistem ketatanegaraan yang berbeda pula, di Amerika bahkan tiap state memiliki regulasi
keselamatan kerja yang ( kadang jauh ) berbeda antar negara bagian - bahkan kadang
punya sistem sendiri ( biasanya lebih ketat ) dibanding regulasi dari OSHA, di China ( yg
katanya otoriter/komunist ) juga memiliki regulator authority yang berbeda/terpisah u/
migas offshore dan onshore, sedangkan di Inggris berlaku regulasi HSE dan Directorate Oil
DTI....yang penting jangan lah kita terjebak perbedaan dan ada pandangan bahwa diluar
negeri pasti lebih bagus dari kita. Akan tetapi kita juga tetap melihat apa
kelebihan/kekurangan dari sistem mereka....kasus BP Texas, Piper ALpha, dll menunjukan
bahwa setiap negara pun selalu berusaha mencari SISTEM PENGATURAN yang lebih baik
agar jumlah kecelakaan kerja seminim mungkin.

Kita patut bersyukur bahwa sektor MIGAS di Indonesia memiliki record catastrophic
accident semacam BP Texas, Piper Alpha, Bhopal ( merugikan asset secara signifikan,
mengganggu public safety, dan merusak enviroment dlm skala besar ) yang relatif
kecil...sekali lagi relatif.......dan kita tidak pernah mengharapkan itu benar" terjadi di
negara kita...

kalau sektor common INDUSTRI ( include PetroChemical ) mungkin ada rekan" lain yang
bisa menanggapinya...

kembali ke topik awal ya....mengenai pengaturan Keselamatan Kerja....
REGULASI TEKNIS di Indonesia dianut melalui tata hukum mulai dari UU, PerPU, PP,
PerMEN, SK DIRJEN....bahkan produk hukum dari zaman BELANDA pun masih ada yang
berlaku !!?? Mijn Politie Reglement StaatBlaachd 234 tahun 1930 ( Keselamatan Kerja
Tambang umum/MIGAS), Sttoomwijchen 1928 ( Keselamatan Ketel Uap/Boiler ).

REGULASI TEKNIS memiliki ciri bahwa sifat pengaturannya yang bermula UMUM ( pada
tingkat UU/Act/LAW ) sampai dengan sifat SEMI TEKNIS ( Goverment Regulation - PP,
PerMEN, SK DIRJEN ), artinya ketentuan -ketentuan detail tentang standard/teknik (
prosedur, material, testing, etc.. ) yang dipergunakan tidak secara eksplisit dicantumkan
dalam batang tubuhnya...lihat produk regulasi DOE, PSA - Norway, Directorate Oil - UK


lalu dimana kita bisa mendapatkan PENGATURAN SECARA TEKNIS ?????

UNTUK MENDAPATKAN " DETAIL " SPESIFIKASI INSPEKSI STANDAR MUTU DAN
SAFETY....... BIASANYA SETIAP NEGARA MENGELUARKAN " NATIONAL STANDARD "
YANG BERLAKU DISETIAP NEGARA MASING - MASING.

nah..di Indonesia kita mengenalnya sebagai SNI yang dirilis oleh BSN.
untuk BEJANA TEKAN...sekali lagi BEJANA TEKAN.........Indonesia sudah mengadop
ASME Sect. VIII Div. 1 sebagai SNI kita. Jadi apabila ada hal" teknis yang tidak diatur
dalam REGULASI TEKNIS maka perlu diklarifikasi pada STANDARD NATIONAL maka
disarankan untuk mereview pada ASME Sct. VIII ( karena itu SNI kita juga......)

setahu saya tim ISO/TC SC 3 MIGAS bisa menjawabnya mengenai SNI BEJANA TEKAN,
karena dalam tim tersebut terdiri dari para stake holder di Indonesia ( KPS, Fabrikator,
Akademisi, Inspection Agency dan Goverment )...mungkin Pak Wayan / Pak Elwin
Rachmat bisa menjelaskan mengenai STANDARISASI NASIONAL SEKTOR MIGAS. SNI ini
menjadi pegangan bagi MIGAS maupun depnaker apabila menyangkut ketentuan teknis.

jadi kalau ada BEJANA TEKAN yang didesain dengan standard selain SNI/ASME Sect
VIII.........maka timbul ketentuan" yang diatur dalam SNI/ASME VIII ( unidentified ) dan
local authority ( dalam hal ini MIGAS/depnaker ) apabila BEJANA TEKAN tersebut di
disain, fabrikasi. konstruksi tidak berdasarkan SNI/ASME VIII.

Mengenai KUALIFIKASI INSPEKTUR BEJANA TEKAN di sektor MIGAS sudah ada
kualifikasi/re-kualifikasi INSPEKTUR yang dikeluarkan oleh DitJen MIGAS. Bagi yang
berminat untuk mengikuti KUALIFIKASI INSPEKTUR BEJANA TEKAN silahkan hubungi
Pak Freedom ( Koordinator qualified Inspektur Bejana Tekan Sektor MIGAS ) di 5268910
ext 214 atau tanya pada rekan" di PJIT yang sudah berkualifikasi INSPEKTUR....
Jadi, kalau anda mencari pasal" yang secara eksplisit menjelaskan mengenai kewajiban
memiliki sertifikat SKKP, SKPP dan SKPI dalam UU MIGAS No. 22 tahun 2001 anda tidak
akan menjumpainya.

Akan tetapi secara implisit anda akan menemukannya pada pasal 40 UU MIGAS yang
memuat " KEWAJIBAN " OPERATOR/Pelaku Usaha untuk memberikan JAMINAN aspek
1. MUTU,
2. KESELAMATAN ( kerja/publik),
3. KESEHATAN kerja dan,
4. PENGELOLAAN LINGKUNGAN
pada seluruh aspek kegiatan usaha migas ( upstream - downstream )

dan pasal 41 mengenai kewenangan dan tanggung jawab pengawasan atas ditaatinya
peraturan perundang undangan berada pada DitJen MIGAS......( bukan pada BP Migas
lho....)

nah bentuk jaminan atas ketaatan terhadap peraturan itulah OPERATOR/pelaku usaha
dengan memiliki SKKP, SKPP, dan SKPI....yang secara " eksplisit " tercantum dalam
peraturan pelaksana UU MIGAS ( PerMen 05P dan 06P dan SK DIRJEN MIGAS 21K, 84K,
43P, etc )

jadi kalau ada kasus kecelakaan kerja, maka salah satu runutan bagi penyidik MIGAS
dalam melakukan investigasi adalah dari tata urutan Peraturan Pemerintah yang paling
rendah dulu ( SK DIRJEN ) baru ketingkat yang lebih tinggi...yang ujung"nya ke Undang
Undang juga.....

sayangnya kita belum pernah mendengar kasus kecelakaan kerja di Indonesia yang dapat
menyeret tingkat manajemen ( yang terbukti melanggar ) tampil di meja hijau.....kasihan
karyawan kecil yang menjadi korban......Kasus Buyat merupakan aplaus buat rekan"
enviromentalist lho...lalu kapan K3 berani ?

ok intinya kira" demikian mengenai pola pengaturan di sektor MIGAS, sekali lagi bahwa
semua pola pengaturan ( regulasi ) K3 di dunia ujung"nya adalah mengelola resiko dari
unsafe action dan unsafe condition....sedangkan sistemnya mungkin saja setiap
negara.....berbeda.....

								
To top