File Presentasi ini bisa didownload di
BAPPENAS
http://www.ziddu.com/download/6442569/2009_044_Pinrang.pdf.html
www.dadangsolihin.com
2
Materi
• • • • • • • • Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Perwakilan Rakyat Perencanaan Pembangunan Daerah Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah Kegagalan Perencanaan Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal Monitoring dan E l M it i d Evaluasi P b i Pembangunan D Daerah h Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Sistem P Si t Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
www.dadangsolihin.com
3
www.dadangsolihin.com
4
Apa itu SPPN
SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana rencana rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Tujuan SPPN j
Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. Menjamin terciptanya integrasi sinkronisasi dan sinergi baik integrasi, sinkronisasi, antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Menjamin tercapainya penggunaan sumber d M j i t i b daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
www.dadangsolihin.com
5
www.dadangsolihin.com
6
Tahapan Perencanaan
1. Penyusunan Rencana
Tahapan Perencanaan
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga/ SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
2. 2 Penetapan Rencana
Dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD. SKPD Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai d i i i dengan t tugas d dan kewenangannya.
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana
RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala g p Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan p g periode rencana pembangunan daerah untuk p berikutnya.
7 www.dadangsolihin.com 8
www.dadangsolihin.com
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL
Dokumen Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra K R t Kementerian / t i Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)
9
DAERAH
Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Renstra S t R t Satuan Kerja K j Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Penetapan Perda P d (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
www.dadangsolihin.com
Peraturan P t Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)
Peraturan P t Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
10
www.dadangsolihin.com
Dari RPJP sampai APBD
20 Tahunan 5 Tahunan Renstra KL
Pedoman Pedoman
Tahunan Renja KL
Pedoman
Langkah Penyusunan RPJPD
Visi, misi, dan arah pembangunan Daerah Mengacu pada RPJP Nasional.
RKA-KL
Rincian APBN
Pemerintah P Pusat P
Diacu Dijabar kan Pedoman
RPJP Nasional
Diacu
Pedoman
RPJM
Nasional
RKP
RAPBN
APBN
Diperhatikan Pedoman P d
Diserasikan melalui Musrenbang
Rancangan RPJPD
APBD
Musrenbang RPJPD
Penyusunan Rancangan Akhir
RPJP Daerah
RPJM Daerah
Dijabar kan
RKP Daerah
Pedoman
Penetapan P t Rancangan RPJPD j menjadi Perda
RAPBD
Pemerint tah Daerah
Pedoman
Diacu Pedoman
Renstra SKPD
Renja SKPD
Pedoman
RKA SKPD
Rincian APBD
Proses Teknokratik P T k k tik oleh Bappeda
Bahan Rancangan RPJP R RPJP Melibatkan Masyarakat
Oleh Bappeda
Oleh DPRD
UU SPPN
Dit EKPD-Bappenas
UU KN
11 www.dadangsolihin.com 12
Langkah Penyusunan RPJMD
(1)
(8)
Langkah Penyusunan RKPD
Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.a) (11 a) (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP
Mei April Maret
Indikator
Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah
Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3)
SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD
a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD
(4)
e) Program SKPD
Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD a) b) c) d)
Rancangan Akhir RKPD Prioritas Pembangunan o as e ba gu a Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD 13 www.dadangsolihin.com (14)
Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) b) c) d) e) ) Visi, Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD P
(5)
Penetapan RPJMD (7)
(13) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. a Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP 14
April
(6)
Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD
www.dadangsolihin.com
Langkah Penyusunan APBD
1 2 3 4 5 6
SE-KDH Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
7
8
9
RKP D
KUA
Nota Kesepakatan KUA
PPAS
Nota Kesepakatan PPA
Pembahasan RKA-SKPD
Perbaikan RKA-SKPD
Rancangan APBD
Bappeda
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
10
11
Persetujuan DPRD Raperda APBD
12
Penyusunan P Rancangan Per-KDH Penjabaran APBD
13
Evaluasi E l i Raperda APBD dan Raper KDH Penjabaran APBD
14
SK Mendagri Evaluasi Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD
15
Pembahasan Pimpinan DPRD Hasil Evaluasi Mendagri Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD
16
SK Pimpinan DPRD Penyempurnaan Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD
17
Penetapan Perda dan Per-KDH Penjabaran APBD oleh KDH
Pembahasan Rancangan APBD
TAPD
PPKD
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Penyusunan y Laporan Keterangan Pertanggung jawaban
Penyusunan Rancangan DPA-SKPD
Verifikasi Rancangan DPA-SKPD
Pengesahan DPA-SKPD
Persetujuan DPA-SKPD
Pendistribusian DPA-SKPD
Pelaksanaan DPA-SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Kinerja
SKPD
TAPD
PPKD
Sekda
PPKD
SKPD
PPKD
Bappeda
www.dadangsolihin.com
15
Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan
Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Parpol LSM
Produk-produk Fungsi DPRD Program partai dan janji kampanye Kebijakan dan program khusus LSM
Pemda
Kebijakan dan Program Pembangunan
Ormas
Agenda lobi dan tekanan politik
Wadah Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang b ih k d b j N berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi y g yang menjadi wadah fungsional atas j g perjuangan kepentingan tertentu Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai ti k t nasional d i tingkat i l
17 www.dadangsolihin.com
Sosial
Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga
Arena Pembangunan Ekonomi Lingkungan
Pertumbuhan dan pemerataan Lingkungan yang sehat dan lestari
Kelembagaan
Pembuatan keputusan partisipatif
Mana yang paling dekat dengan rakyat d secara d k t dan nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat? Organisasi mana y g terkait g yang langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?
18
Pemda
KDH, Sekda, SKPD
DPRD
Lembaga Intermediary Parpol p
Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Partai
LSM
Ormas
Berbagai bentuk dan jenis Ormas
Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus
Berbagai bentuk dan jenis LSM
Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
Gender
Laki Perempuan
Ekonomi
Kaya Miskin
Domisili
Tetap www.dadangsolihin.com Tidak Tetap
Keamanan
Mapan Rentan
Organisasi
Kelompok Individual
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
Fungsi DPRD menurut UU 32/2004
1. 1 2. 2 3.
Legislasi Anggaran
Fungsi Legislasi
• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah. Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen p j perlindungan hukum bagi rakyat di daerah. g g y Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.
• • •
g Pengawasan
www.dadangsolihin.com
19
www.dadangsolihin.com
20
Fungsi Anggaran g gg
• Fungsi Anggaran adalah kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD. APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah. APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran. Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”. i t h b ti d k”
www.dadangsolihin.com 21
Fungsi Pengawasan
• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama i t k j internasional di d i l daerah. h Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat. Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah.
www.dadangsolihin.com 22
•
• •
•
•
•
Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998) (1966• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif. Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat. Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas konstituen. Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD yang loyal pada rezim. • •
Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu. Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah. Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat di daerahnya. Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.
www.dadangsolihin.com 24
•
•
•
•
•
www.dadangsolihin.com
23
Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1)
• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di I d k hid h i h i Indonesia. i Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus t k t k b h k t t l k kh dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa. •
Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2)
Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik. Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi. DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya. t j i
•
•
•
www.dadangsolihin.com
25
www.dadangsolihin.com
26
Mengapa Hal Ini Terjadi?
• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat. Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai. Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali. “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang.
www.dadangsolihin.com 27
Kemauan untuk Mereformasi
• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek seharihari. Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi. DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi.
•
•
•
•
•
www.dadangsolihin.com
28
Hubungan antara Pemda dan DPRD g
• • Kedudukannya SETARA dan bersifat y KEMITRAAN. Setara:
– Kedudukan sama dan sejajar artinya sejajar, tidak saling membawahi. – Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan j p Daerah.
Best Practices (1)
Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi • Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya dalam proses pembuatan keputusan. Penggunaan Masa Reses yang Bermakna • Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk melakukan konsultasi dengan para konsituennya. • Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing. masing masing.
•
Kemitraan:
– Hubungan kerja y g saling mendukung. g j yang g g – Bukan merupakan lawan ataupun pesaing dalam melaksanakan fungsi masing-masing.
www.dadangsolihin.com 29
www.dadangsolihin.com
30
Best Practices (2)
Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah • DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil. • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui p g kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan peraturan daerah. • Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam p g p y proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan.
Best Practices (3)
Dengar Pendapat Publik • Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan masyarakat melalui dengar pendapat publik. • Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme p konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah. • Ruang sidang p p g g paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa g p p p guna meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.
www.dadangsolihin.com
31
www.dadangsolihin.com
32
Best Practices (4)
Transparansi Anggaran • Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya kepada publik dalam bentuk poster. • Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program radio untuk membicarakan anggaran daerah. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran • Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.
Orientasi Dasar Politik DPRD
1. Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
www.dadangsolihin.com
33
www.dadangsolihin.com
34
Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
2. Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. Dengan membawa d k D b dukungan politik nyata d i litik t dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD DPRD. Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik. politik
Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
3. Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan. Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan f t d fungsinya. i Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang d l li ik dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.
www.dadangsolihin.com
35
www.dadangsolihin.com
36
Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
4. Membangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif. Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan update terhadap informasi dan program kerjanya. k j Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi di i apakah l i diri k h mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.
Siklus Representasi Wakil Rakyat
Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.
www.dadangsolihin.com 38
www.dadangsolihin.com
37
Siklus Representasi Wakil Rakyat
RAKYAT PEMILU
Representasi Rakyat (keterwakilan) (k t kil )
Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( ) d ato e a sa aa a dat yang a (1)
Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.
Fungsi Anggaran
Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan p g Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi)
DPRD
Fungsi Legislasi
MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK
Fungsi Pengawasan
DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu i di id i id warga negara.
Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat Sumber: NDI, LGSP
Peningkatan Kesejahteraan Individu j dan Masyarakat 39 www.dadangsolihin.com 40
www.dadangsolihin.com
Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( ) d ato e a sa aa a dat yang a (2)
Secara substansial perlindungan hak peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek Secara prosedural mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnya Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain. Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
www.dadangsolihin.com
41
Definisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan p tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan.
Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan :
1. 1 Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan y g telah ditentukan g j yang
www.dadangsolihin.com 43
Syarat Perencanaan y
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan 1 T j an akhir yang dikehendaki ang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. pelaksanaannya
www.dadangsolihin.com 44
Fungsi/Manfaat Perencanaan g
• • • • Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas
www.dadangsolihin.com
45
Apa Tujuan Pembangunan?
(Todaro: the three objectives of development)
1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. antar daerah antar sub daerah
How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan) keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi g g g generasi sekarang dan g g generasi masa datang (berkelanjutan).
www.dadangsolihin.com
47
www.dadangsolihin.com
48
Pembangunan Daerah (1)
Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah.
Pembangunan Daerah (2)
Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi p peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. g g
www.dadangsolihin.com
49
www.dadangsolihin.com
50
Pembangunan Daerah (3)
• Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. •
Pembangunan Daerah (4)
Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. p
•
• •
www.dadangsolihin.com
51
www.dadangsolihin.com
52
Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja Kontrol Kontrol
Dunia Usaha Swasta
Pemerintah
Masyarakat
Government
Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal hal hal-hal publik, Aktor di luarnya hanya dapat j g disertakan sejauh negara mengijinkannya.
Governance
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
53
Nilai Pertumbuhan Pasar
Redistibusi Melalui Pelayanan Melalui Pelayanan
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan sendi sendi dipenuhi, Good.
www.dadangsolihin.com 54
www.dadangsolihin.com
Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE
Executive Judiciary Legislature Public service Military Police
Troika
CITIZENS
Community-based organizations Non governmental Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media
organized into:
BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange
www.dadangsolihin.com
55
www.dadangsolihin.com
56
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat y
Perumusan Visi Daerah
Stakeholders
Masyarakat, Bangsa, Bangsa dan Negara
Masyarakat Pemerintah
VISI
PEMDA
Good Governance
Dunia Usaha D i U h
www.dadangsolihin.com
57
www.dadangsolihin.com
58
Perumusan Visi Daerah
Stakeholders
Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1. Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil g g Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang p gg y cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayananpelayanan sosial dasar (pendidikan kesehatan dan gizi) (pendidikan, gizi).
PEMDA
www.dadangsolihin.com
59
www.dadangsolihin.com
60
Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
3. Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. Menurunnya kapasitas p y p pemerintah daerah dalam p g pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. infrastruktur
Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). Berkurangnya ruang p g y g publik dan ruang terbuka hijau ( g j (RTH) di ) wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. g
www.dadangsolihin.com
61
www.dadangsolihin.com
62
Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya p p g y pada Perencanaan. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. g y Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan y g berfungsi lindung. p yang g g
Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
6. Permasalahan Khusus Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha p , y , Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.
www.dadangsolihin.com
63
www.dadangsolihin.com
64
Kegagalan Perencanaan (1) g g ( )
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan pertimbanganpertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
www.dadangsolihin.com
66
Kegagalan Perencanaan (2)
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan t j di k k l terjadi karena tid k b k it tidak berkaitnya perencanaan d dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.
Kegagalan Perencanaan (3) g g ( )
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin y melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
www.dadangsolihin.com
67
www.dadangsolihin.com
68
Kegagalan Perencanaan (4)
4. Karena perencanaan diartikan sebagai p g p g pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya p g y prakarsa individu dan p g pengembangan g kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). • •
Sistem Perencanaan yang Berhasil y g
Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. y
www.dadangsolihin.com
69
www.dadangsolihin.com
70
Perencanaan yang Ideal
• • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan dan terus-menerus kesejahteraan, jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
www.dadangsolihin.com 71
•
• •
Tahapan Perencanaan (1)
1. Penyusunan Rencana
Tahapan Perencanaan (2)
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga/ SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
2. 2 Penetapan Rencana
Dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD. SKPD Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai d i i i dengan t tugas d dan kewenangannya.
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana
RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala g p Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan p g periode rencana pembangunan daerah untuk p berikutnya. Sumber: UU25/2004
73 www.dadangsolihin.com 74
www.dadangsolihin.com
Pengertian
Pengendalian g
Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai g yang p dengan rencana y g ditetapkan.
Tahap Perencanaan (ex-ante) • dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan • untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai i tujuan yang telah dirumuskan y sebelumnya
Evaluasi
Tahap Pelaksanaan (on-going) Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post) • dilakukan pada saat • Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana pelaksanaan berakhir rencana • untuk melihat apakah pembangunan pencapaian (keluaran/ hasil/ • untuk menentukan dampak) program mampu tingkat kemajuan mengatasi masalah pelaksanaan pembangunan yang ingin dipecahkan rencana dibandingkan • untuk menilai efisiensi (keluaran d h il (k l dan hasil dengan rencana d dibandingkan masukan), yang telah ditentukan efektivitas (hasil dan dampak sebelumnya
Pemantauan/Monitoring
Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, pembangunan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
Evaluasi E l i
Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Sumber: PP39/2006
www.dadangsolihin.com 75
www.dadangsolihin.com
terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap f t (d kt h d kebutuhan) dari suatu 76 program.
Evaluasi menurut Waktu Pelaksanaan
1. Evaluasi Formatif:
Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program Temuan utama berupa masalah masalah dalam pelaksanaan masalah-masalah program. • • •
Kegunaan Evaluasi
Memberikan umpan balik terhadap kebijakan program dan kebijakan, kegiatan Menjadikan kebijakan, program dan kegiatan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan kegiatan
2. Evaluasi Summatif:
Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai Bertujuan untuk menilai hasil p j pelaksanaan p g program Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program.
www.dadangsolihin.com
77
www.dadangsolihin.com
78
Evaluasi Memberikan Informasi mengenai: i
Strategi g
Apakah yang dilakukan sudah benar?
Monitoring dan Evaluasi
• Monitoring g
– Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal – Dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, keluaran hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program
Operasi O i
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?
• Evaluasi
– Periodik dan berkala – Dapat bersifat internal, eksternal atau partisipatif – Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama
Pembelajaran
Apakah ada cara yang lebih baik?
www.dadangsolihin.com
79
www.dadangsolihin.com
80
Perbedaan antara Monitoring dan Evaluasi
Aspek
1. Tujuan
Kriteria Evaluasi
1. Relevansi 2. Efektifitas 3. Efisiensi 4. Dampak 5. Keberlanjutan
Monitoring
Menilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan Akuntabilitas penyampaian input program Dasar untuk aksi perbaikan Penilaian keberlanjutan program
Evaluasi
Memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program Akuntabilitas penggunaan sumberdaya Pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang Relevansi Keberhasilan Keefekifan biaya Pembelajaran
2. Fokus
3. Cakupan
Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana? Apakah terdapat penyimpangan? Apakah penyimpangan tersebut dapat dibenarkan?
4. Waktu pelaksanaan
Dilaksanakan terus-menerus Dilaksanakan secara berkala selama program berjalan
www.dadangsolihin.com
Umumnya dilaksanakan pada pertengahan dan akhir program
81
www.dadangsolihin.com
82
Kriteria Evaluasi dan Logic Model g
Policy P li Overall Goal (Impact) Program Relevance Project P P j t Purpose (Outcome) Impact
Relevansi
Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan
Levels Policy Logframe Overall Goal (Impacts)
Program Overall Purpose (Outcome) p Ouputs
Relevance
Effectiveness
Project P j t Output Efficiency Input
www.dadangsolihin.com
Sustainability
Project j
Inputs
83 www.dadangsolihin.com 84
Efektivitas
Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan
Levels Policy Logframe Overall Goal (Impacts) IRR Project Purpose (Outcome)
Use of Outputs
Efisiensi
Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan.
Levels Policy Logframe L f Overall Goal (Impacts)
Program
Program
Effectiveness
Project Purpose (Outcome) p Ouputs
Project j
p Ouputs
Project
Efficiency
Inputs
Project Period Project Cost
Inputs
85 www.dadangsolihin.com 86
www.dadangsolihin.com
Dampak
Perubahan P b h positif d negatif yang dih ilk oleh sebuah i t itif dan tif dihasilkan l h b h intervensi i pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak
Levels Policy L f Logframe Overall Goal (Impacts) Levels Policy
Keberlanjutan
Mengukur apakah manfaat suatu k i t d M k k h f t t kegiatan dapat t t terus dinikmati di ik ti setelah anggaran tidak diberikan lagi (dalam jangka menengah dan jangka panjang)
Logframe L f Overall Goal (Impacts)
Impacts
Changes in Economic, Social, and Environmental Conditions
Program Project Purpose (Outcome) p Ouputs
Program Project Purpose (Outcome) p Ouputs
Operation & Maintenance
Sustainability
Project
Project
Inputs
www.dadangsolihin.com 87
Inputs
www.dadangsolihin.com 88
Penilaian Evaluasi
a
(4) Sustainability
Apa Output Sistem M&E?
A
Highly Satisfactory
b c a
a a a
(1) Relevance b (2) Effectiveness (3) Efficiency b
• Informasi unik tentang kinerja kebijakan, p g g j j , program serta kegiatan pemerintah.
– Informasi ttg hasil-hasil idenfitikasi: apa yang berfungsi, apa yang tidak berjalan & mengapa demikian; berjalan, – Informasi ttg kinerja ”aktor”, seperti: pemerintah, kementerian, badan pemerintah, manajer dan staf, serta lembaga donor.
c a
(3) Efficiency b
b c
(4) Sustainability
b c a
B
Satisfactory
c a
(2) Effectiveness
c
(4) Sustainability b
C
Moderately Satisfactory
b c
(4) Sustainability
c a b c
D
Unsatisfactory
www.dadangsolihin.com
89
www.dadangsolihin.com
90
Apa implikasi jika tidak ada M&E?
• Berbahaya, karena: Berbaha a karena – penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan terbatas pada ketersedian informasi parsial, – mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak optimal • Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E.
Kenapa M&E diperlukan?
1. Mendukung pembuatan kebijakan (khususnya keputusan anggaran) yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja & perencanaan nasional. 2. Membantu pemerintah dalam: pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan program; mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor program & sektor, kegiatan; 3. Meningkatkan transparansi & akuntabilitas mencapai sasaran. sasaran apakah telah
www.dadangsolihin.com
91
www.dadangsolihin.com
92
Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi P b Si t E l i
Sederhana dan mudah dikontrol Kapasitas evaluasi yang kuat Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi Adanya penghargaan terhadap kinerja Kejelasan status hasil evaluasi
www.dadangsolihin.com
94
Gambaran Sistem M$E (Sekarang dan Akan Datang)
Sekarang Akan Datang
Adanya berbagai macam peraturan yang Satu laporan dapat diakses oleh seluruh mengamanatkan agar sektor (K/L) dan institusi (K/L) dan daerah daerah menyusun laporan evaluasi kinerja Evaluasi dapat dilakukan secara pembangunan komprehensif Depdagri Sistem evaluasi yang baru diharapkan LAN mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan Menpan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang Departemen Keuangan satu dengan yang lainnya Bappenas Lebih efisien dan biaya rendah Setneg Memperkenalkan evaluasi yang K/L terkait terintegrasi, sistem top-down dan bottomTidak adanya implikasi/dampak dari up pelaksanaan kegiatan evaluasi Evaluasi yang kontinu untuk proses Sangat Mahal (Biaya dan Waktu) pembelajaran institusi Evaluasi top-down Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal) Evaluasi fragmentasi 1 waktu Menciptakan s s e insentif-disinsentif da e c p a a sistem se d s se dari Evaluasi pasif hasil evaluasi Kurangnya penghargaan terhadap www.dadangsolihin.com komunitas evaluator hasil Adanya 95 evaluasi
Who does what?
+ 30 Laws and Regulations regarding M&E
www.dadangsolihin.com Picture from John Mancini, ECM in State and Local Government 96
Pengertian Indikator Kinerja
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran
www.dadangsolihin.com 97
Pengertian Kinerja g j
Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3) Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson 1995) Johnson, Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat b di i l hi k t bervariasi i i tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).
www.dadangsolihin.com
98
Fungsi Indikator Kinerja g j
• Memperjelas tentang; what how who and when suatu what, how, who, kegiatan dilaksanakan • Menciptakan konsensus y g dibangun oleh p yang g stakeholders • Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan
Kedudukan Indikator Kinerja
Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
Indikator Kinerja Kualitatif Kuantitatif
Sasaran dan Tujuan
www.dadangsolihin.com 99 www.dadangsolihin.com 100
Logic Model Theory
DAMPAK
Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output
Indikator Kinerja INPUT j
• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan material, SDM peralatan, material dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan
Apa yang ingin diubah
Metode Penyusunan
OUTCOME
Apa yang ingin dicapai
Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa)
•
OUTPUT
Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang g g diinginkan Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output
Contoh: • • • • Jumlah dana yang dibutuhkan Tenaga y g terlibat g yang Peralatan yang digunakan Jumlah bahan yang digunakan
KEGIATAN
Metode Pelaksanaan
Apa yang dikerjakan
Apa yang digunakan dalam bekerja
101
INPUT
www.dadangsolihin.com Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
www.dadangsolihin.com
102
Indikator Kinerja OUTPUT
Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan b ik d t k t d fi i i d baik dan terukur. • Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Contoh: • Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi – Jumlah permohonan y g diselesaikan p yang – Jumlah pelatihan / peserta pelatihan – Jumlah jam latihan dalam sebulan • Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan – J l pupuk/obat/bibit yang dibeli Jml k/ b t/bibit dib li – Jumlah komputer yang dibeli – Jumlah gedung /jembatan yg dibangun – meter panjang jalanyang dibangun/rehab
www.dadangsolihin.com 103
Indikator Kinerja OUTCOME
• Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan g g g pengukuran indikator Keluaran. • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah h il yang t l h di k h hasil telah diperoleh d l l h dalam b t k output bentuk t t memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.
www.dadangsolihin.com 104
•
Contoh: Ukuran Ki Uk Kinerja I dik t Outcome j Indikator O t
• • Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan Peningkatan langsung hal-hal yg positif – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan daya tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa Penurunan langsung hal-hal yang negatif – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas
www.dadangsolihin.com 105
Indikator Kinerja IMPACT
Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak j f t i dik t d k juga b baru d dapat dik t h i d l t diketahui dalam j jangka k waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan p pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara g , j g aspek makro p sektoral, regional dan nasional. Contoh: g positif dlm j p j g jk panjang • Peningkatan hal yg p – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat – Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian
www.dadangsolihin.com 106
•
•
Persyaratan Indikator Kinerja: SMART • SPESIFIC jelas tidak mengundang multi interpretasi PESIFIC-jelas, • MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed ) managed”)
• ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
Terima Kasih
• RELEVANT (information needs of the people who will
use the data) )
• TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
www.dadangsolihin.com 107 www.dadangsolihin.com 108
Tentang Narasumber
www.dadangsolihin.com
109