Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

SISTEM KETATANEGARAAN BERDASAR AMANDEMEN UUD 45 by 2vt3T6

VIEWS: 115 PAGES: 9

									          BAHAN – 6
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA R.I.
         SEMESTER V
   Perubahan batang tubuh UUD 1945
   Perubahan Penyelenggaraan
    Pemerintahan/Reformasi
   Perubahan sistem kontrol & keseimbangan
    (checks & balances)




                 sistem ketatanegaraan berdasar
                          amandemen               2
   Perubahan / amandemen pertama (1999)
   Perubahan / amandemen kedua (2000)
   Perubahan / amandemen ketiga (2001)
   Perubahan / amandemen keempat (2002)




               sistem ketatanegaraan berdasar
                        amandemen               3
   TIDAK MENGUBAH pembukaan UUD 1945
   Tetap mempertahankan NKRI
   Mempertegas sistem pemerintahan
    PRESIDENSIAL
   PENJELASAN UUD 1945 DITIADAKAN, serta
    hal-hal normatif dalam penjelasan
    dimaksukkan ke dalam pasal-pasal.
   Perubahan secara ADENDUM :perubahan
    dilakukan dgn tetap mempertahankan naskah
    asli UUD 1945.
                 sistem ketatanegaraan berdasar
                          amandemen               4
   Menyempurnakan sistem ketatanegaraan
    Indonesia agar sesuai perkembangan
    gagasan hukum, ketatanegaraan, dan
    demokrasi.
   Memperkuat & memperteguh sistem
    saling mengawasi dan mengimbangi
    (checks & balances) antar cabang
    kekuasaan negara.

               sistem ketatanegaraan berdasar
                        amandemen               5
   Cenderung menganut supremasi MPR (sbg
    lembaga tertinggi negara)
   Tidak dimungkinkan checks & balances antar
    cabang kekuasaan negara.
   Eksekutif memiliki kekuasaan sangat besar
    dalam penyelenggaraan negara (jika
    dibandingkan dgn lembaga legislatif &
    yudikatif)
   Lembaga perwakilan terdiri MPR & DPR, dmn
    DPR merupakan political representative
                 sistem ketatanegaraan berdasar
                          amandemen               6
   Supremasi Konstitusi (konstitusi berada
    pd kedudukan tertinggi dlm negara)
   Adanya sistem checks & balances antar
    cabang kekuasaan negara
   Tak ada lagi kedudukan Lembaga
    Tertinggi Negara (semua berkedudukan
    sama sbg Lembaga Negara)


                sistem ketatanegaraan berdasar
                         amandemen               7
   Presiden & wakilnya dipilih secara
    Langsung
   Kekuasaan Presiden diatur & dibatasi
   Kekuasaan DPR diperkuat menjadi
    Lembaga Negara Pemegang Kekuasaan
    yang membentuk Undang-undang.



                sistem ketatanegaraan berdasar
                         amandemen               8
   Dibentuk lembaga negara baru dlm
    rumpun Legislatif : DPD, dan rumpun
    Yudikatif : MK & KY
    Penyelesaian kasus politik &
    ketatanegaraan secara hukum
    diselesaikan melalui Lembaga Negara
    baru : MK


                sistem ketatanegaraan berdasar
                         amandemen               9

								
To top