Docstoc

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Document Sample
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Powered By Docstoc
					A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

       Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan

  akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan

  kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya

  disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berbeda di dalamnya, akan tetapi juga

  karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.

  Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan

  (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN,

  dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya

  Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variabel

  lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya faktor ekonomi

  semata, akan tetapi faktor politik, sosial, budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang

  signifikan. Sektor publik tidak seragam dan sangat heterogen.

       Istilah ”sektor publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal

  tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu

  (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda.

  Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang

  aktifitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik

  dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

       Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor

  swasta, misalnya tugasnya untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti

  layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Akan

  tetapi, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor
  swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor

  publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta.

         Meskipun terdapat pebedaan di antara kedua sektor tersebut, yang perlu ditekankan

  bukan pada mencari perbadaan dan mempertentangkan antara sektor publik dengan sektor

  swasta. Fokus perhatian hendaknya lebih ditekankan pada upaya untuk memajukan sektor

  publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan

  sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien.

B. SIFAT DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

         Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (purpose activity). Tujuan

  akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki

  manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor

  swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya

  perbedaan lingkungan yang mempengaruhi.

         Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks. Komponen

  lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik,

  kultur dan demografi.



  a. Faktor Ekonomi

     Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :

         Pertumbuhan ekonomi

         Tingkat inflasi

         Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP / GDP)

         Struktur produksi
      Tenaga kerja

      Arus modal dalam negeri

      Cadangan devisa

      Nilai tukar mata uang

      Utang dan bantuan luar negeri

      Infrastruktur

      Teknologi

      Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi

      Sektor informal



b. Faktor Politik

   Faktor politik yang mempengaruhi sektor publik antara lain :

      Hubungan negara dan masyarakat

      Tipe rezim yang berkuasa

      Ideologi negara

      Elit politik dan masa

      Jaringan internasional

      Kelembagaan



c. Faktor Kultural

   Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :

      Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya

      Sistem nilai di masyarakat
           Historis

           Sosiologi masyarakat

           Karakteristik masyarakat



    d. Faktor Demografi

       Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:

           Pertumbuhan penduduk

           Struktur usia penduduk

           Migrasi

           Tingkat kesehatan



C. VALUE FOR MONEY

           Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran

    dana dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik

    memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money

    merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen

    utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.



   Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang

    terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan

    dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat

    meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang

    boros dan tidak produktif.
   Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input

    yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output /

    input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

   Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara

    sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan input.



         Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input

    paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

    Implementasi konsep value for money diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor

    publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Manfaat implementasi konsep value for

    money pada organisasi sektor publik antara lain :



    1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat

       sasaran;

    2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;

    3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya

       penghematan dalam penggunaan input;

    4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan

    5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.
D. TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK



  1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan

     ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada

     organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).

  2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan

     tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber

     daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk

     melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

     Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).



       Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi,

  pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat

  informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi

  pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai

  dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan

  pelaporan kinerja.

       Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk

  membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat

  digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya

  baik secara ekonomis maupun teknis. Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat

  menentukan biaya pelayanan (cost of services) yang diberikan kepada publik, menetapkan
biaya standar, dan harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan (charging

for services).

      Selain itu, informasi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang

efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi. Pemilihan program yang tepat sasaran,

efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses penganggaran. Pada sektor

publik, penganggaran merupakan tahap yang membutuhkan keahlian khusus karena

penganggaran pada sektor publik merupakan proses politik, sehingga manajer sektor publik

dituntut untuk memiliki political skill disamping pemahaman teknis akuntansi.

      Untuk melakukan pengukuran kinerja, pemerintah memerlukan informasi akuntansi

terutama untuk menentukan indikator kinerja (performance indikator) sebagai dasar

penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila

tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial

maupun nonfinansial. Informasi akuntansi memiliki peran utama dalam menentukan

indikator kinerja sektor publik.

      Pada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi dibutuhkan dalam

pembuatan laporan keuangan sektor publik berupa laporan surplus/defisit pada pemerintah,

laporan rugi/laba dan aliran kas pada BUMN/BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan

alokasi sumber dana, dan neraca. Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting

dari proses akuntabilitas publik.
E. PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK



       Berbagai kritik mengenai peran organisasi sektor publik dalam pembangunan telah

  mengalami perubahan yang dramatis. Pada tahun 1950-an dan 1960-an sektor publik

  memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan. Istilah

  ”sektor publik” mulai dipakai pertama kali pada tahun 1952. Pada waktu itu, sektor publik

  sering dikaitkan sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro yang terkait dengan

  pembangunan dan lembaga pelaksana pembangunan.

       Pada tahun 1970-an, adanya kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan

  radikal menunjukkan kesan ingin mempertanyakan kembali peran sektor publik dalam

  pembangunan. Benarkah sektor publik dapat menggerakkan dan mempertahankan

  pembangunan? Berbagai kritik muncul terhadap sektor publik yang keberadaannya dianggap

  tidak efisien dan jauh tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor

  swasta. Sektor publik dianggap lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan sektor

  swasta dan bahkan dianggap mengganggu pembangunan ekonomi dan sosial itu sendiri

  dengan alasan sektor publik sering dijadikan sebagai sarang pemborosan dan inefisiensi

  ekonomi. Kedudukan sektor publik bertambah lemah karena orientasi pembangunan lebih

  diarahkan pada pembangunan sektor swasta dan cenderung mengabaikan pembangunan

  sektor publik.

       Baru pada tahun 1980-an reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri

  maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan yang ada. Berbagai perubahan dilakukan

  misalnya dengan mengadopsi pendekatan New Public Management (NPM) dan reinventing

  government di banyak negara.
       Untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik

  manajemen yang diterapkan sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian

  mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik.

       Lembaga sektor publik masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki

  kinerjanya dan memanfaatkan sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif.

  Memperbaiki kinerja sektor publik memang bukan sekedar masalah teknis belaka, akan tetapi

  akuntansi sektor publik sebagai alat untuk menciptakan good public and corporate

  governance memiliki peran yang sangat vital dan signifikan. Akuntansi sektor publik akan

  terus berkembang seiring dengan meningkatnya tuntutan dilakukannya transparansi dan

  akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

F. AKUNTABILITAS PUBLIK

  Pengertian Akuntabilitas Publik

       Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk

  memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala

  aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah

  (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban

  tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: (1) akuntabilitas vertikal

  (vertical accountability), dan (2) akuntabilitas horisontal (horizontal accountability).

       Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas

  pengelola dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit kerja

  (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada

  pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horizontal

  (horizontal accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
     Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi

dan disclosure atas aktifitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang

berkepentingan dengan laporan tersebut.

     Akuntabilitas (accountability) merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship.

Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktifitas secara ekonomis dan efisien

tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan accountability mengacu pada

pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggungjawab.

     Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya

daripada memberantas korupsi (turner and humle, 1997). Terwujudnya akuntabilitas

merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik

mengharuskan     lembaga-lembaga       sektor   publik   untuk   lebih     menekankan    pada

pertanggungjawaban        horizontal      (horizontal    accountability)     bukan      hanya

pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability). Tuntutan yang kemudian muncul

adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja

lembaga sektor publik.

     Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas

beberapa dimensi. Ellwod (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang

harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality)

2. Akuntabilitas proses (process accountability)

3. Akuntabilitas program (program accountability)

4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)
Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for

Probity and legality)

     Akuntanbilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan,

sedangkan akuntanbilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum

dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana public.



Akuntabilitas proses (process accountability)

     Akuntanbilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam

melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi,

sistem   informasi      manajemen   dan   prosedur   administrasi.   Akuntanbilitas   proses

termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive dan murah

biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat

dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di

luar yang telah ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang

menyebabkan mahalnya biaya pelayanan public dan kelambanan dalam pelayanan.



Akuntabilitas program (program accountability)

     Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan

dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang

memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
  Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)

        Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat

  maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan

  masyarakt luas.



G. PRIVATISASI



        Perusahaan publik juga tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi,

  nepotisme, inefisiensi, dan sumber pemborosan negara. Keluhan ”birokrat tidak mampu

  berbisnis” ditujukan untuk mengkritik buruknya kinerja perusahaan publik. Rendahnya

  kinerja perusahaan publik diperkuat dengan bukti ambruknya sektor bisnis pemerintah

  dibanyak negara sehinga menimbulkan pertanyaan publik mengenai kemampuan pemerintah

  dalam menjalankan perusahaan publik secara ekonomis dan efisien (Nicholls, 1991). Di

  Indonesia sendiri, masih banyak perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD) yang

  dijalankan secara tidak efisien. Inefisiensi yang dialami oleh BUMN dan BUMD tersebut

  antara lain disebabkan adanya intervensi politik, sentralisasi, rent seeking behaviour,dan

  manajemen yang buruk.

        BUMN dan BUMD dalam era globalisasi akan menghadapi beberapa tekanan dan

  tuntutan, yaitu :

     Regulation & political pressure. BUMN/BUMD dituntut untuk memberikan bagian laba

      perusahaan kepada pemerintah. Tuntutan tersebut diperkuat misalnya dengan adanya

      perda yang mewajibkan BUMD untuk menyetorkan bagian laba perusahaan kepada

      pemerintah daerah untuk menambah pendapatan asli daerah.
   Social pressure. BUMN dan BUMD akan menghadapi tekanan yang semakin besar dari

    masyarakat (konsumen) untuk menghasilkan produk yang murah dan berkualitas tinggi.

    Untuk itu, mekanisme penetapan harga dan subsidi sangat penting.

   Rent seeking behaviour. BUMN dan BUMD akan berhadapan dengan orang-orang

    (oknum) yang mencoba melakukan rent seeking, korupsi, kolusi dan nepotisme.

   Economic & effeciency. BUMN dan BUMD di sisi lain dituntut untuk ekonomis dan

    efisien agar menjadi entitas bisnis yang profesional. Fokus yang harus diperhatikan

    manajemen BUMN dan BUMD adalah ”economy, efficiency, effectiveness, equity,

    quality and performance”.



     Di sisi internal BUMN dan BUMD harus melakukan strategi efisiensi agar bisa menjadi

entitas bisnis yang tangguh dan profisional sehingga memiliki daya saing. Harus dilakukan

upaya-upaya efisiensi biaya, misalnya dengan strategic cost manajement, dilakukan

restrukturisasi organisasi, privatisasi, dan rightsizing (downsizing), serta rekrutmen sumber

daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi.

     Privatisasi merupakan salah satu upaya mereformasi perusaan publik untuk

meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi berarti

pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik sehingga kinerja finansial

dapat dipengaruhi waktu secara langsung oleh infestor melalui mekanisme pasar uang.

Privatisasi perusahaan publik memilki fungsi ganda, yaitu mengurangi beban belanja publik,

menaikkan pendapatan negara, dan mendorong perkembangan sektor swasta.
H. OTONOMI DAERAH

       Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke

  pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke

  pihak swasta dalam bentuk privatisasi.

       Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata,

  yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreatifitas masyarakat

  dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan)

  diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi dan bersedia di masing-

  masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran

  pengambilan keputusan publik ketingkat pemerintah yang paling rendah yang memilki

  informasi yang paling meningkat. Hasil penelitian Huther dan Shah (1998) di 80 negara

  menunjukkan bahwa desentralisasi memilki korelasi positif dengan kualitas pemerintahan.

       Implikasi otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik adalah bahwa dalam rangka

  pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah di tuntut untuk mampu memberikan

  informasi keuangan sektor publik, DPRD dan pihak-pihak yang menjadi stakeholder

  pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi dan

  standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang memadai. Selain itu, pemerintah daerah

  juga perlu melakukan perbaikan mekanisme audit terhadap instansi pemerintah daerah.

  Pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan suatu tantangan karena

  lingkungan sektor publik yang sangat kompleks membutuhkan kompetensi tersendiri untuk

  mendesain sistem akuntansi yang akan diterapkan.
  TUGAS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK




        SHERLY BETARI HAMITA

              0834030089

           VII C AKUNTANSI




     PROGRAM STUDI AKUNTANSI

        FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

                2011

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2869
posted:2/8/2012
language:Indonesian
pages:15
Description: PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK