Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

31028 10 294315355358 by IMcRjU2

VIEWS: 9 PAGES: 16

									          MODUL 9
MANAJEMEN PENGUPAHAN
   DAN PERBURUHAN


       POKOK BAHASAN :
STRATEGI PENETAPAN TUNJANGAN




        DOSEN PENGAMPU :

       ADIYAS, SE.,MM.




     FAKULTAS EKONOMI
  UNIVERSITAS MERCUBUANA

           JAKARTA
                                                   Strategi Penetapan Tunjangan




Tujuan Instruksional Khusus :
        Setelah mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa mampu
        memahami tentang strategi penetapan tunjangan


Daftar Materi Pembahasan :


   A.   Tunjangan Jabatan
   B.   Tunjangan Hari Raya
   C.   Tunjangan Kesehatan
   D.   Tunjangan Makan dan Transpor
   E.   Tunjangan Perumahan
   F.   Tunjangan Lainnya




Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB          ADIYAS SE, ME
                                             MANAJEMEN PENGUPAHAN & PERBURUHAN
                                                            Strategi Penetapan Tunjangan




                                 PENDAHULUAN




       Topik-topik yang akan dibahas dalam pokok bahasan ini termasuk kelompok
komponen imbalan lansung dan tidak lansung yang merupakan komponen terbesar
kedua setelah gaji/upah pokok. Topik-topik tersebut akan dibahas satu persatu
ditinjau dari aspek teoritis, aspek kebijakan perusahaan, aspek legal dan aspek
kebiasaan yang diberlakukan umum di Indonesia.




TUNJANGAN TUNAI
       Tunjangan     (diperusahaan   asing   disebut   “allowance”)   adalah    segala
pembayaran tambahan oleh pengusaha kepada karyawan berupa tunai dan
diberikan secara rutin atau periodik. Fungsi atau tujuannya sebenarnya adalah
sebagai suplemen (tambahan) dari gaji/upah pokok. Dalam praktek di Indonesia,
ditinjau dari aspek statusnya dikenal dua jenis tunjangan yaitu tunjangan tetap dan
tunjangan tidak tetap.Tunjangan Tetap adalah suplemen gaji/upah yang diberikan
secara tutin dan periodik tanpa dikaitkan dengan persyaratan tertentu, misalnya
kehadiran ditempat kerja.
       Tunjangan Tetap adalah suplemen gaji/upah yang akan diberikan bila
karyawan memenuhi syarat tertentu yang biasanya berhubungan dengan kehadiran
ditempat kerja. Banyak perusahaan yang memperlakukan “Tunjangan Transportasi”
dan “Tunjangan Makan” sebagai tunjangan yang tidak tetap, atau             “Tunjangan
Kehadiran” Masalah tunjangan ini telah menjadi topik diskusi dan pembahasan yang
menarik, karena terdapat dua perbedaan pendapat yang direleksikan dalam
kebijakan dan komposisi tunjangan perusahaan masing-masing. Saat menjadi
Menteri Tenaga Kerja Laksamana (Pur) Sudomo mempopulerkan istilah “Clean
Wages” yang dimaksudkan agar pendapatan pekerja/karyawan berbentuk satu atau
dua komponen saja.
       Pendekatan seperti ini dianut oleh perusahaan internasional dan perusahaan
nasional besar yang sudah modern yang cenderung menghindarkan “pemecahan”
pendapatan karyawan/pekerja dalam gaji/upah pokok ditambah bermacam-macam
tunjangan.
       Di lain pihak, masih banyak pula perusahaan yang tetap menerapkan
kebijakan memberikan tunjangan yang jumlahnya cukup banyak di atas gaji/upah

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                    ADIYAS SE, ME
                                                       MANAJEMEN PENGUPAHAN & PERBURUHAN
                                                            Strategi Penetapan Tunjangan


pokok. Yang biasanya menerapkan pendekatan seperti itu ada dua kelompok.
Kelompok pertama adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kategori
BUMN (Badan Usaha Milik Negara), sedangkan kelompok kedua adalah perushaan
swasta yang masih dikelola secara tradisional, khususnya dalam manajemen sumber
daya manusia.
         Kelompok BUMN mempunyai alasan sendiri yang bersifat historis dalam
menerapkan kebijakan tersebut. Pada masa lalu, Direksi BUMN mendapat kesulitan
untuk menaikkan gaji karyawan karena dilarang oleh Pemerintah. Tetapi, karena
tuntutan dan tekanan dari pasar, mereka mencari beberapa terobosan dan salah
satunya adalah menciptakan tunjangan-tunjangan yang pada dasarnya merupakan
suplemen gaji. Cara lainnya adalah memberikan bermacam-macam fasilitas dan
kemudahan bagi pimpinan dan karyawan (antara lain rumah dinas, kendaraan dinas,
pelayanan, pengemudi, penjaga keamanan, dan tukang kebun untuk Direksi atau
penjabat tinggi lainnya). Pada beberapa BUMN jumlah tunjangan tersebut bervariasi
antara 5 sampai 14 macam dan besarnya secara keseluruhan dapat mencapai 200
sampai 300 persen dari gaji pokok. Duan contoh di bawah ini berasal dari dua buah
BUMN yang dulu ada di bawah lingkungan Departemen Perindustrian dan
Perdagangan.


Contoh 1. Komponen Pendapatan Bulanan Karyawan Sebuah BUMN (1992).
   I.       Pendapatan Tetap
               Gaji Pokok (GP) = Jumlah Points X Nilai = Rp. A
               Tunjangan Pengabdian = 2% X GP X Th, Masa Kerja = Rp.B
               Tunjangan Keluarga = Maksimum Rp. 50.000 = Rp. C
   II.      Pendapatan Variabel :
               Tunjangan Prestasi; Atas Dasar
               Kehadiran + Penilaian Atasan = X
               Tunjangan Represtentasi; Fixed + Variabel = Y
               Tunjangan Produk = Z

Total Pendapatan Variabel = X + Y + Z


            Total Pendapatan Setiap Bulan = Gaji Dasar Pensiun + Pendapatan
            Variabel.




Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                  ADIYAS SE, ME
                                                     MANAJEMEN PENGUPAHAN & PERBURUHAN
                                                       Strategi Penetapan Tunjangan


Contoh 2. Komposisi Pendpatan (Take Home pay) bulanan Karyawan Sebuah
           BUMN Industri (April 1999)



Nama Komponen :                          Diberikan Kepada

1. Gaji Pokok                           Semua Pegawai

2. Tunjangan Jabatan                    Semua Pegawai

3. Tunjangan Fungsional                 Semua Pegawai

4. Tunjangan Lokasi                     Semua Pegawai (dilokasi manapun)

5. Tunjangan Lapangan                   Semua Pegawai “Lapangan”

6. Tunjangan Rumah                       Semua Pegawai yang Tidak Diberi

                                         Rumah Dinas

7. Tunjangan Transportasi               Semua Pegawai

8. Tunjangan Pangan                     Semua Pegawai

9. Tunjangan Kemahalan                   Semua Pegawai

10. Tunjangan Keluarga                  Semua Pegawai yang punya istri/anak

11. Tunjangan Makan                      Semua Pegawai

12. Tunjangan “On Call”                 Hanya bagi mereka yang dalam 24 jam

                                         harus siap sedia mendapat panggilan
                                        bila pabrik dalam keadaan darurat.

13. Tunjangan “Shift”                   Untuk mereka yang harus bekerja shift

14. Tunjangan “Khusus”                  Untuk karyawan yang dipromosi selama
                                        menunggu kenaikan golongan jabatan-
                                        nya




       Sebagian perusahaan masih bertahan dengan kebijakan dan kebiasaan
mereka untuk “memecah” pendapatan bulanan dalam komponen-komponen berupa
tunjangan dengan alasan yang berlainan. Alasan pertama berkaitan dengan usaha
untuk menekan “premi” (upah) lembur bagi pekerja yang bekerja lembur dan harus
dibyar lembur. Dengan anggapan bahwa premi lembur hanya dihitung dari gaji/upah


Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB              ADIYAS SE, ME
                                                 MANAJEMEN PENGUPAHAN & PERBURUHAN
                                                           Strategi Penetapan Tunjangan


pokok, mereka sengaja “mengecilkan” komponen gaji/upah pokok tersebut. Alasan
yang kedua adalah usaha menekan besarnya Tunjangan hari Raya Keagamaan dan
uang pesangon dengan pemikiran atau anggapan yang sama.



       Mengenai tunjangan tunai disarankan agar pimpinan perusahaan mengambil
tindakan-tindakan di bawah ini :

1.   Sedapat mungkin jumlah tunjangan “dirasionalisasi” dalam srti dikurangi
     macamnya. Lebih sedikit jumlah dan macamnya akan lebih sedikit persoalan
     dan pekerjaan administrasi yang harus dikerjakan.
2.   Untuk melakukan tindakan nomor satu di atas lakukan audit terhadap
     tunjangan. Ajukan pertanyaan kritis; Apa latar belakang diadakannya tunjangan
     ini? Apa tujuan yang ingin dicapai? Apa benar-benar berfungsi? Bila tidak
     masukan saja ke dalam gaji pokok.
3.   Sebaliknya, lakukan dulu survei terhadap perusahaan lain terutama yang
     berlokasi sama. Tunjangan apa yang mereka berikan? Jangan terburu-buru
     menghapuskan tunjangan tertentu bila ternyata “tetangga-tetangga” kita masih
     memberikan. Pada suatu hari pekerja akan meminta agar diberi tunjangan yang
     dulu pernah dimasukkan ke dalam gaji/upah.
4.   Apabila ada tunjangan yang dipertahankan harus diusahakan agar bentuknya
     dinyatakan dalam rupiah (uang), bukan merupakan persen (%) dari gaji pokok.
     Bila yang terakhir ini yang dilakukan, setiap kali gaji pokok dinaikkan, artinya
     tunjangan akan ikut naik dan biaya imbalan akan naik semua.




TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN

       Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau lebih terkenal dengan istilah THR
sebenarnya adalah suplemen dari gaji/upah yang juga yang tidak diberikan pada
setiap tanggal gajian, tetapi biasanya menjelang Hari Raya Keagamaan. Dalam
masalah THR ini ada beberapa isu yang sering harus ditangani.



       Pertama, besarnya. menurut ketentuan PERMENAKER yang berlaku,
besarnya THR adalah sekurang-kurangnya satu bulan upah. Ada beberapa
perusahaan besar memberikan lebih dari satu bulan antara dua sampai empat bulan
upah. Dalam hal ini, karena THR adalah suplemen gaji yang sifatnya fixed,


Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                  ADIYAS SE, ME
                                                     MANAJEMEN PENGUPAHAN & PERBURUHAN
                                                           Strategi Penetapan Tunjangan


pengeluaran untuk pembayaran THR tersebut lebih merupakan sebuah “kewajiban
yang bersifat normatif”. Artinya, perusahaan tidak boleh mencoba mengaitkannya
dengan prestasi individu, kelompok ataupun produktivitas dan kinerja perusahaan.
Dengan status dan sifatnya yang seperti itu, perusahaan hampir pasti tidak dapat
mengharapkan apa-apa dari pembayaran THR kecuali barangkali perasaan senang
pada karyawan yang juga dapat menjadi “modal” untuk mendorong motivasi dengan
cara yang lain. Sehubungan dengan itu, disarankan agar besarnya THR dibatasi
sampai maksimum sebesar dua bulan gaji bila perusahaan mampu. Bila perusahaan
akan membayar dua bulanpun sebaiknya yang satu bulan diberikan pada awal tahun
ajaran baru, yaitu pada saat karyawan harus mengeluarkan uang cukup besar untuk
biaya sekolah anak-anak mereka. Sisa anggaran yang tersedia, bila ada, sebaiknya
dimasukkan dalam kelompok bonus yang dikaitkan dengan prestasi indivudi,
kelompok atau peningkatan produktivitas. Dengan demikian kebijakan ini akan
mendorong motivasi untuk berprestasi dan meningkatkan produktivitas. Syaratnya
adalah bonus dalam kategori ini tidak dikaitkan dengan kinerja finansial perusahaan.
Dengan kata lain, walaupun kinerja keseluruhan perusahaan misalnya minus bila
terjadi kenaikan produktivitas pada sektor produksi, maka karyawan mempunyai
andil dalam mengusahakan kenaikan tersebut.



       Kedua adalah kapan dibayarkannya? Kebanyakan perusahaan memberikan
THR tersebut menjelang Hari Raya Idul Fitri, tidak melihat apa agama mereka.
Alasannya lebih banyak untuk          kemudahan administratif. Tetapi beberapa
perusahaan memberikan THR pada waktu yang berbeda-beda. Untuk karyawan
muslim dalam bulan Ramadhan, sedang untuk karyawan lain boleh memilih
mengikuti hari raya keagamaan masing-masing. Yang sering menjadi masalah
adalah pembayaran untuk karyawan muslim dalam bulan Rhamadhan, sedang untuk
karyawan lain boleh memilih mengikuti hari raya keagamaan masing-masing. Yang
sering menjadi masalah adalah pembayaran untuk karyawan muslim yang sering
dilakukan terlalu mendekati saat akhir bulan Ramadan. Karyawan menghendaki dan
ada baiknya agar THR tersebut dibayarkan paling lambat 2 minggu sebelum Hari
Raya Idul Fitri, karena biasanya setelah itu harga-harga barang yang diperlukan
untuk merayakannya sudah merayap naik. Dana untuk membayar THR jauh-jauh
hari sebelum pembayarannya jatuh tempo. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi
perusahaan untuk menunda-nunda pembayaran THR karena walaupun perusahaan
mungkin menghemat biaya bunga sedikit tetapi dampak dari kekecewaan dan rasa
kesal pekerja pada moril dan gairah kerja mereka akan lebih berarti.


Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                  ADIYAS SE, ME
                                                     MANAJEMEN PENGUPAHAN & PERBURUHAN
                                                         Strategi Penetapan Tunjangan


PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN KARYAWAN DAN KELUARGANYA
        Program pemeiliaharaan kesehatan adalah salah satu program kesejahtera-
an dan pemeliharaan sumber daya manusia perusahaan yang juga sangat penting
setelah gaji/upah dan tunjangan, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di
Indonesia. Apabila program ini tidak dirancang dan dikelola dengan baik, dapat
menjadi sumber ketidakpuasan pekerja, sumber kepusingan bagi manajemen dan
akhirnya dapat menjadi sumber perselisihan.

        Masalah ini dapat menjadi sumber kepusingan bagi pimpinan perusahaan di
Indonesia, dan tidak lagi menjadi sumber kepusingan bagi pimpinan perusahaan di
negara-negara industri berkembang khususnya negara Barat, karena di sana sudah
tersedia program asuransi kesehatan komprehensif yang cukup murah yang dapat
diikuti oleh setiap warga negara ataupun pendatang tamu, sehingga urusan
pemeliharaan kesehatan diri dan anggota keluarga pekerja sudah menjadi tanggung
jawab sendiri. Yang penting bagi perusahaan adalah membayar upay yang cukup
agar pekerja bisa membayar premi asuransi kesehatan tersebut setiap waktunya
tiba.


        Sebaliknya di negara seperti Indonesia, program seperti itu masih dalam
tahap embrio dan masih mempunyai banyak kekurangan sehingga beban dan
tanggung   jawab   pemeliharaan   kesehatan   pekerja,   karyawan    dan   anggota
keluarganya menjadi beban perusahaan. Beban perusahaan kadang-kadang
menjadi beban perusahaan. Beban perusahaan kadang-kadang menjadi sangat
meluas sehingga harus mencakup bukan hanya pemeliharaan kesehatan rutin dan
normal, tetapi bisa sampai kepada penyakit yang sebenarnya misalnya bawaan
dan/atau yang tidak bisa sembuh. Bayangkan misalnya seorang karyawan yang
pada waktu masuk kerja sudah mempunyai keluarga besar dan ternyata hampir
semua anaknya mempunyai kelainan mental yang memerlukan perawatan terus-
menerus. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan anak-anaknya
jauh lebih besar daripada gaji karyawan tersebut setiap bulannya, sampai yang
bersangkutan pensiun. Kasus ini dapat terjadi karena keslahan perusahaan sendiri
yang tidak mempunyai kebijakan mengecek keadaan keluarga calon karyawan
sebelum memutuskan untuk menawarkan pekerjaan kepadanya.


        Dalam hal pemeliharaan kesehatan tersebut, perusahaan mempunyai
kebijakan dan cara sendiri dalam melaksanakan pemeliharaan kesehatan karyawan




Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB               ADIYAS SE, ME
                                                  MANAJEMEN PENGUPAHAN & PERBURUHAN
                                                               Strategi Penetapan Tunjangan


dan keluarga mereka. Pemilihan kebijakan dan cara tersebut tergantung pada
beberapa faktor, dan jenis-jenisnya adalah sebagai berikut :



1. Mempunyai Klinik Pengobatan (Pusat pelayanan kesehatan) Sendiri
       Kadang-kadang dilengkapi juga dengan Rumah Sakit sendiri. Cara ini banyak
   dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah dengan satu
   “site” operasi atau pabrik yang besar. Misalnya perusahaan-perusahaan yang
   bergerak dalam sektor pertambangan minyak, gas bumi, atau pertambangan
   lainnya yang mempunyai pusat operasi di daerah di luar jawa. Tetapi cara ini juga
   dilakukan oleh perusahaan industri besar, seperti industri pupuk dan hampir
   semua perusahaan industri semen.


   Selain memberikan perawatan bagi karyawan yang jatuh sakit atau mendapat
   kecelakaan selama bekerja, poliklinik ini juga memberikan pemeriksaan dan
   perawatan pada anggota keluarga karyawan selama jam kerja. Setelah jam kerja
   siang berakhir biasanya klinik hanya memberikan perawatan darurat untuk
   kecelakaan.


   Sejalan dengan perkembangan pemukiman yang mendorong penyebaran tempat
   tinggal pekerja secara geografis, klinik-klinik di pabrik-pabrik sekarang lebih
   banyak difungsikan sebagai Unit Gaat Darurat bagi kasus kecelakaan kerja atau
   karyawan yang jatuh sakit selama bekerja. Pemeliharaan kesehatan keluarga
   karyawan atau pemeliharaan kesehatan karyawan di luar jam kerja diatur dengan
   cara lain.




2. Penunjang Dokter Perusahaan Khusus, Apotik, dan Rumah Sakit
       Dalam hal ini perusahaan menunjuk sejumlah Doktor Umum (dan Doktor
   Gigi) pada setiap wilayah yang berbeda di mana jumlah karyawan yang
   bertempat tinggal diperkirakan cukup banyak. Karyawan dan/atau anggota
   keluarganya tidak perlu membayar tunai kepada dokter tersebut asalkan
   menunjukkan kartu identitas perusahaan yang masih berlaku. Pada setiap akhir
   bulan setiap dokter yang ditunjuk akan mengirimkan tagihan kepada perusahaan
   atas dasar tarif yang telah diperjanjikan antara dokter dan perusahaan. Demikian
   pula yang dilakukan oleh Apotik.



Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                  ADIYAS SE, ME
                                                     MANAJEMEN PENGUPAHAN & PERBURUHAN
                                                           Strategi Penetapan Tunjangan


   Pemeriksaan oleh dokter spesialis biasanya hanya boleh dilakukan atas
   rekomendasi dokter umum yang ditunjuk. Demikian pula hanya dengan
   perawatan di Rumah Sakit. Karyawan atau anggota keluarganya yang akan
   dirawat di sebuah Rumah Sakit yang ditunjuk harus membawa surat keterangan
   atau semacam surat jaminan dari perusahaan dan surat perintah perawatan dari
   dokter umum/spesialis. Setelah perawtan selesai Rumah Sakit akan mengirimkan
   tagihannya langsung ke perusahaan. Dalam hal peraatan di Rumah Sakit
   biasanya perusahaan mempunyai aturan tentang kelas rumah sakit di mana
   karyawan atau keluarganya boleh dirawat yang biasanya ditatapkan dalam
   bentuk tarif kamar tertinggi per hari yang menjadi hak karyawan tersebut.


   Kelemahan utama dari cara ini bagi perusahaan adalah kadang-kadang total
   biaya tidak terkendali karena tidak ada pembatasan. Bila merasa sakit yang
   mungkin sangat ringanpun karyawan atau keluarganya akan berkonsultasi
   kepada dokter, termasuk mendapatkan resep untuk susu bayi dan vitamin, dan
   biaya penembalan gigi dan pembuatan gigi palsu. Demikian pula dengan biaya
   perawatan di rumah sakit.




3. Sistem Pengembalian Biaya (Reimbursement)
      Dibawah kebijakan ini perusahaan         membebaskan karyawan dan/atau
   keluarganya untuk pergi ke dokter mana saja, apotik mana saja dan Rumah Sakit
   mana saja, tetapi karyawan harus membayar sendiri lebih dulu biaya konsultasi
   dan obat yang dibelinya; demikian pula dengan biaya perawatan di rumah sakit
   yang dijalaninya.


   Di bawah kebijakan ini kebanyakan perusahaan menetapkan pembatasan dalam
   dua kemungkinan; Pertama, hanya pengembalian biayanya yang dibatasi yaitu
   tidak 100% tetapi hanya 80% atau 90%. Kecurangan yang dapat terjadi dalam
   cara ini adalah melalui kerjasama antara karyawan dan pegawai apotik dengan
   cara menaikkan dulu harga obat dengan besarnya potongan yang akan dilakukan
   perusahaan. Cara pembatasan yang kedua adalah dengan cara menetapkan
   jumlah maksimum biaya pengobatan/perawatan jalan tahunan yang biasanya
   mengacu pada gaji bulanan, yaitu satu bulan gaji atau dua bulan gaji.




Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                 ADIYAS SE, ME
                                                    MANAJEMEN PENGUPAHAN & PERBURUHAN
                                                          Strategi Penetapan Tunjangan


4. Memanfaatkan Program Asuransi
      Sekarang ini, di Indonesia terdapat dua macam program asuransi kesehatan
   yang sudah berjalan. Yang pertama dan yang tertua adalah mengasuransikan
   “pengeluaran” biaya kesehatan karyawan untuk premi tertentu. Perusahaan
   asuransi ini tidak menyediakan dokter ataupun rumah sakit yang menangani
   perawatan. Yang mereka lakukan hanyalah mengambil-alih tanggung jawab
   pembayaran dan administrasi biaya pemeliharaan kesehatan tersebut. Mereka
   menetapkan pembatasan seperti yang dilakukan oleh perusahaan.


   Bentuk asuransi kesehatan yang kedua adalah yang pernah ditawarkan oleh
   sebuah perusahaan asuransi BUMN dan satu atau dua perusahaan asuransi
   swasta. Kemudian PT. JAMSOSTEK menawarkan program JPK (Jaminan
   Pemeliharaan Kesehatan) program kesehatan pegawai negeri. Perusahaan
   asuransi BUMN dan swasta yang disebut pertama beroperasi dengan cara
   menunjuk sejumlah dokter umum dan dokter spesialis di berbagai wilayah yang
   disebut “Dokter Provider”, juga “Apotik Provider” dan akhirnya juga “Rumah Sakit
   Provider”.


   PT. JAMSOSTEK menawarkan program JPK dan membangun poliklinik sendiri
   lengkap dengan dokternya. Salah satu perusahaan tempat penulis bekerja
   pernah memanfaatkan jenis asuransi yang ditawarkan oleh BUMN yang
   disebutkan diatas, tetapi terpaksa dibatalkan lagi hanya setelah setahun dicoba
   karena berbagai masalah. Keberatan utama datang dari pekerja/karyawan yang
   mengeluh bahwa kualitas perawatan yang mereka terima sangat buruk. Mereka
   juga mengeluh bahwa “Rumah Sakit Provider” sering memperlakukan mereka
   sebagai “warga negara (pasien) kelas dua” apabila tahu bahwa karyawan ini
   ditanggung oleh Asuransi. Sebaliknya dokter dan Provider mengeluh bahwa
   pembayaran tagihan-tagihan mereka sangat lamban dan dihambat oleh birokrasi
   sehingga mempengaruhi pelayanan mereka terhadap pasien. Program JPK
   Jamsostek tidak diterapkan oleh perusahaan “Papan Atas” karena karyawan
   mereka yang biasanya sudah menikmati jaminan pemeliharaan kesehatan yang
   cukup baik menolak keras untuk “diturunkan” ke kelas JPK.


5. Sistem Pembagian Sisa Dana Pemeliharaan Kesehatan Tahunan
   Melalui kebijakan ini perusahaan menetapkan jatah biaya rawat/berobat jalan (di
   luar rawat inap di RS) bagi karyawan untuk satu tahun yang besarnya dibedakan


Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                ADIYAS SE, ME
                                                   MANAJEMEN PENGUPAHAN & PERBURUHAN
                                                        Strategi Penetapan Tunjangan


   bagi yang lajang (single), menikah tanpa anak, dan menikah dan punya anak
   (paling banyak tiga anak). Kemudian karyawan dibebaskan untuk pergi ke dokter
   mana saja (termasuk dokter spesialis) dan apotik mana saja bila mereka sakit,
   asalkan bayar sendiri dulu. Sebulan sekali mereka meminta penggantian
   (reimbursement) dari perusahaan dan diganti 100%. Setelah satu tahun berlalu,
   seluruh pengeluaran masing-masing dihitung dan mereka yang dalam satu tahun
   tersebut menggunakan paling banyak 80% dari jatah (anggaran) yang menjadi
   haknya boleh mendapat pengembalian sepauh (50%) dari biaya yang tidak
   terpakai tersebut.


   Untuk perawatan di Rumah Sakit biasanya perusahaan menanggung sendiri
   seluruh biayanya tetapi banyak juga perusahaan yang mengasuransikannya,
   karena biaya perawatan dan khususnya biaya operasi dan perawatan intensif
   cenderung semakin meningkat. Penulis telah menetapkan cara ini pada dua
   perusahaan dan mendapat sambutan antusias dari karyawan. Biaya rawat jalan
   cenderung menurun drastis, kecuali bagi karyawan yang menurut catatan diarsip
   masing-masing mempunyai kasus medis yang cukup serius. Untuk kasus-kasus
   tertentu perusahaan memang harus memberi pengecualian sampai batas waktu
   tertentu.




TRANSPORTASI KARYAWAN
       Masalah transportasi karyawan juga dapat menjadi sumber kepusingan dan
perselisihan. Dalam hal ini perusahaan harus membuat analisis secara berhati-hati
dan teliti agar jangan sampai membuat kebujakan yang tidak dapat lagi diubah
kecuali dengan melalui perselisihan yang sangat serius yang dapat merusak
suasana dan iklim organisasi. Masalah ini terutama dihadapi oleh perusahaan yang
beroperasi di luar kota dan/ataudi kawasan industri yang jauh dari daerah
pemukiman.

       Untuk perusahaan yang berkantor di pusat kota, misalnya di kawasan bisnis
dan perkantoran, sudah tidak menjadi mode lagi untuk menyediakan antar jemput
karyawan dengan kendaraan perusahaan. Penyebab utama adalah begitu
tersebarnya tempat tinggal karyawan sehingga apabila harus dijemput akan
memerlukan kendaraan dalam jumlah besar yang mungkin hanya diisi 2 atau 3 orang
dan akhirnya berdampak besar pada biaya operasional atau sewa dan parkir. Karena


Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB               ADIYAS SE, ME
                                                  MANAJEMEN PENGUPAHAN & PERBURUHAN
                                                           Strategi Penetapan Tunjangan


itu akan lebih mengoperasional atau sewa dan parkir. Karena itu, akan lebih
menguntungkan dari segala sudut bagi perusahaan untuk memberikan tunjangan
transportasi berupa uang atau sama sekali memasukkannya ke dalam gaji.




FASILITAS KENDARAAN UNTUK MANAGER
       Fasilitas kendaraan untuk manajer bagi perusahaan yang beroperasi di
Indonesia dan di negara-negara yang tahap perkembangan ekonominya sama masih
menjadi salah satu cara atau taktik bagi perusahaan untuk enarik dan
mepertahankan tenaga manajerial dan eksekutif. Pertama, karena tenaga seperti ini
yang benar-benar profesional masih cukup langka, sehingga “harga pasaran” dan
bargaining power mereka masih kuat. Kedua karena harga mobil yang masih sangat
tinggi dan yang yang setelah krisis moneter menjadi lebih tinggi lagi dibandingkan
penghasilan rata-rata rakyat Indonesia membuat mobil masih menjadi simbul status
dan sumber kebanggaan. Kebutuhan akan status dan kebanggaan inilah yang
dicoba dipenuhi, sehingga para manajer akan mau bergabung dan tetap bekerja
untuk perusahaan.


       Ini tentunya berbeda dengan kebiasaan di negara-negara manu seperti
Amerika Serikat dan Eropa, di mana harga mobil terjangkau oleh penghasilan dan
tidak lagi menjadi simbol status. Karena itu biasanya hanya tenaga penjual lapangan
(salesman) yang disediakan mobil dinas.
       Bagaimana perusahaan menyediakan kebutuhan mobil/kendraan dinas ini?
Ada beberapa cara yang dapat mereka pilih :


1. Perusahaan Menyediakan Kendaraan Dinas
       Dalam   hal    ini,   perusahaanlah   yang   membeli   kendaraan     termasuk
   memutuskan kendaraan jenis apa yang akan dibeli/disediakan. Perusahaan pula
   yang memelihara kendaraan tersebut, menanggung biaya operasional biaya
   operasional, dan kadang-kadang juga menyediakan pengemudi. Kadang-kadang
   perusahaan membeli mobil tertentu karena mendapatkan “deal” tertentu,
   midalnya potongan harga yang besar. Tetapi, kebijakan seperti ini sudah hampir
   ditinggalkan oleh mayoritas perusahaan karena biaya investasi dan operasional
   kagiatan pemeliharaan yang kadang-kadang menimbulkan kecurigaan adanya
   praktek   KKN     dan     bertambahnya    masalah   ketenagakerjaan    bila   harus
   mengangkat pengemudi, tenaga montir, dan lain-lain.

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                    ADIYAS SE, ME
                                                       MANAJEMEN PENGUPAHAN & PERBURUHAN
                                                                  Strategi Penetapan Tunjangan




   Tetapi kebijakan seperti itu masih tetap dilaksanakan oleh perusahaan kecuali
   oleh mereka yang beroperasi di daerah-daerah terpencil miealnya perusahaan
   pertambangan.         Kendaraan    yang   disediakan    juga    biasanya     benar-benar
   kendaraan jenis lapangan seperti Jeep dan sejenisnya.


   Kadang-kadang perusahaan tidak membeli kendaraan tersebut tetapi menyewa
   dari pihak ketiga dan pihak itulah yang juga           memelihara dan menyediakan
   pengemudi bula perlu.


2. Perusahaan Menyediakan Pinjaman Lunak untuk Membeli Kendaraan
       Banyak perusahaan yang menyediakan pinjaman untuk emmbeli kendaraan
   yang besarnya mencapai 10 sampai 15 bulan gaji tanpa bunga atau dengan
   bunga separoh dari bunga perusahaan leasing. Pinjaman harus dibayar kembali
   oleh manajer dengan mencicil dalam 48 sampai 60 bulan melalui pemotongan
   gaji. Para manajer boleh membeli mobil apa saja yang mereka mau, tetapi
   perusahaan biasanya menetapkan bahwa bila yang dibeli itu mobil bekas,
   usianya tidak boleh lebih dari 2 tahun. Perusahaan kemudian memberikan
   “tunjangan operasional danpemeliharaan kendaraan” yang besarnya tetap setiap
   bulannya.


   Kesulitan yang dihadapi dalam cara ini adalah pertama perusahaan harus
   menyediakan dana cukup besar untuk dipinjam oleh manajer. Bisa saja dana
   tersebut dipinjami oleh sebuah Bank atau perusahaan leasing, tetapi dalam hal
   ini perusahaan yang harus membayar bunganya kepada Bank atau perusahaan
   leasing itu.


   Kesulitan kedua adalah bahwa “tunjangan operasional” kendaraan yang
   diberikan setiap bulan dalam jumlah yang tetap dapat dianggap sebagai
   tunjangan tetap dan bila manajer dikenakan pemutusan hubungan kerja karena
   alasan    tertentu,    tunjangan    tersebut   harus   diiutkan     dalam    perhitungan
   pesangonnya.


3. Manajer Harus Membeli Melalui Perusahaan Leasing
       Dalam cara ini perusahaan mungkin hanya membantu dengan menyediakan
   pinjaman lunak tanpa bunga untuk mebayar Down Payment sebesar 10% sampai
   20% dari harga mobil dengan diberi batas maksimum. Pinjaman tersebut

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                       ADIYAS SE, ME
                                                          MANAJEMEN PENGUPAHAN & PERBURUHAN
                                                         Strategi Penetapan Tunjangan


   mungkin tidak perlu dibayar tatapi dianggap sebagai grant (hadiah) bila manajer
   tetap bekerja bagi perusahaan selama masa cicilan mobil tersebut. Bila ia
   mengundurkan diri, pinjaman tersebut harus dikembalikan. Manajer juga
   menerima “tunjangan operasional dan pemeliharaan mobil” setiap bulan dan
   harus membayar cicilan mobil kepada perusahaan leasing. Masalah yang dapat
   timbul berkaitan dengan status “tunjangan operasional kendaraan “ dalam kasus
   PHK dapat juga terjadi.


4. Patungan
   Dalam cara ini perusahaan dan manajer berbagi beban dana untuk membeli
   mobil , mengikuti standar harga yang ditetapkan perusahaan biasanya
   menyediakan dana 70% dari harga mobil             sedangkan manajer harus
   menyediakan dana 30% siasanya. Pada saat mobil dijual kembali setelah
   waktunya tiba, yaitu antara 3 sampai 4 tahun, hasil penjualannya dibagi kembali
   antara perusahaan dan manajer dalam porsi yang sama. Selama masa
   penggunaan kendaraan itu manajer juga mendapat tunjangan operasional
   kendaraan dari perusanaan.


5. Perusahaan Menyewa Kendaraan Manajer yang Digunakan Kembali oleh
   Manager

      Menurut cara ini manajer membeli kendaraan (di mana perusahaan
   menyediakan pinjaman lunak untuk membeli kendaraan tersebut, atau manajer
   menyewanya dari perusahaan leasing) kemudian perusahaan menyewa secara
   bulanan kendaraan tersebut       dengan terif tertentu kepada manajer/pemilik
   kendaraan tersebut, dan manajer itu kemudian menggunakan mobil tersebut
   untuk keperluan dinas atau pribadi.


   Dengan cara ini perusahaan membantu manajer melalui perjanjian sewa-
   menyewa (tertulis) sehingga secara hukum uang sewa yang diberikan setiap
   bulan tidak dapat dianggap sebagai tunjangan yang harus masuk dalam
   perhitungan pensiun atau pesangon. Selain itu, sewa yang dibayar tergolong ke
   dalam biaya operasional, sehingga dapat diikutkan dalam perhitungan hasil
   operasi perusahaan.


   Cara mana yang paling tepat tergantung pada perusahaan sendiri, walaupun ada
   yang mengkombinasikan dua atau beberapa sekaligus. Ada sejumlah faktor yang


Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                ADIYAS SE, ME
                                                   MANAJEMEN PENGUPAHAN & PERBURUHAN
                                                       Strategi Penetapan Tunjangan


   mempengaruhi keputusan manajemen, misalnya besarnya perusahaan, jenis
   industri, dan sebagainya. Cara apa pun yang diguanakan yang menjadi
   pertimbangan utama tentunya adalah efektivitas kebijakan tersebut dalam
   mencapai tujuan perusahaan dan besarnya biaya yang harus di keluarkan.




                              DAFTAR BACAAN




   1. AS Ruky, bab.9




Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB              ADIYAS SE, ME
                                                 MANAJEMEN PENGUPAHAN & PERBURUHAN

								
To top