TANYA JAWAB PNBP by 9oaJ0il

VIEWS: 1,264 PAGES: 13

									                       TANYA JAWAB PNBP
T :   Apakah yang disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) itu?
J :   Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Berdasarkan Pasal 1
      angka 1 Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
      Negara Bukan Pajak, bahwa yang dimaksud dengan Penerimaan
      Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang
      tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

T :   Bagaimana pengelompokkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
      sesuai UU No. 20 Tahun 1997 ?
J :   Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan Pasal 2 UU No.
      20 Tahun 1997 dapat dikelompokkan sebagai berikut :
      a)    penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
      b)    penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
      c)    penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang
            dipisahkan;
      d)    penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan
            Pemerintah;
      e)    penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari
            pengenaan denda administrasi;
      f)    penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah; dan
      g)    penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

T :   Apakah semua Kementerian dan Lembaga Pemerintah memiliki
      Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ?
J :   Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 Kementerian
      dan Lembaga Pemerintah yang memiliki Penerimaan Negara Bukan
      Pajak (PNBP) antara lain : xxxxxxxxxxxx bahan masih di kantor

T :   Apakah semua Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat dibagi
      hasilkan ke Pemerintah Daerah?
J :   Tidak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat dibagi
      hasilkan ke Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 2 UU No. 20 Tahun
      1997 adalah PNBP yang terkait dengan penerimaan dari pemanfaatan
      sumber daya alam sesuai Pasal 11 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004
      tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
      Pemerintahan Daerah, meliputi penerimaan dari pemanfaatan sumber
      daya alam yang berasal dari :

      a.   kehutanan;
      b.   pertambangan umum (logam mineral dan batubara);
      c.   perikanan;
      d.   pertambangan minyak bumi;
      e.   pertambangan gas bumi; dan
      f.   pertambangan panas bumi.

      Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
      Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang
       pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005
       tentang Dana Perimbangan, pengaturan Dana Bagi Hasil yang berasal
       dari pemanfaatan sumber daya alam pertambangan umum sebagai
       berikut:

No.               Penerimaan                     Pusat Propinsi Kab/Kota Kab/Kota Sekitar   Total
                                                                Penghasil Dlm Provinsi
 I. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
     1) Kab/Kota Penghasil
        - Iuran Tetap                            20%     16%      64%           -           100%
        - Iuran Produksi                         20%     16%      32%          32%          100%
     2) Provinsi Sbg Daerah Penghasil
        - Iuran Tetap                            20%     80%        -           -           100%
        - Iuran Produksi                         20%     26%        -          54%          100%
 II. Kontrak Karya
        - Iuran Tetap                            20%     16%      64%           -           100%
        - Iuran Produksi                         20%     16%      32%          32%          100%
III. PKP2B
        - Iuran Tetap                            20%     16%      64%            -          100%
        - Dana Hasil Produksi Batubara (13,5%)
          1) Royalti (3-7%)                       20%    16%      32%          32%          100%
          2) Penjualan Hasil Tambang             100%     -        -            -           100%
       13,5%-(3 sd 7%)




T :    Apakah pemegang Kuasa Pertambangan wajib membayar Penjualan
       Hasil Tambang dan apakah Penjualan Hasil Tambang juga dapat
       dibagihasilkan ?
J :    Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2003 tentang Tarif dan
       Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Dep Energi dan
       Sumber Daya Mineral, kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan
       hanya membayar Iuran Tetap setiap tahun sesuai masa berlakunya izin
       KP yang bersangkutan dan Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi (royalti)
       setiap akhir pengapalan pada periode tertentu. Jangka waktu
       pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengapalan. Untuk
       Penjualan Hasil Tambang merupakan kewajiban pemegang PKP2B yang
       diatur dalam kontrak tersendiri. Penjualan Hasil Tambang berdasarkan
       Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 tentang PKP2B merupakan
       penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak dibagihasilkan.

T :    Kami selaku pemegang Kuasa Pertambangan selain membayar Iuran
       Tetap dan Royalti juga diwajibkan membayar Sumbangan Pihak Ketiga
       oleh Pemerintah Daerah secara sepihak yang ditetapkan berdasarkan
       Peraturan Daerah, apakah pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga ke
       Kas Daerah dapat dibenarkan ?
J :    Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004
       tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
       Pemerintahan Daerah, melarang Pemerintah Daerah menetapkan
       peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan
       ekonomi biaya tinggi. Walaupun landasan pungutan daerah itu berupa
      Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah serta
      Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan
      Pemegang KP.
      Berdasarkan temuan BPK-RI atas pengelolaan batubara nasional pada
      Pemegang Kuasa Pertambangan dan PKP2B TA 2006-2007 di Provinsi
      Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Provinsi
      Sumatera Selatan ditemukan Enam Pemerintah Kabupaten dan satu
      Pemerintah Provinsi dalam hal ini Provinsi Sumatera Selatan, melakukan
      pungutan kepada para Pemegang KP berupa dana percepatan
      pembangunan, sumbangan pihak ketiga dan/atau dana pembangunan
      daerah. BPK-RI merekomendasikan agar pemerintah daerah tersebut di
      atas untuk menghentikan pungutan sumbangan pihak ketiga


T :   Kami selaku pemegang Kuasa Pertambangan telah membayar Iuran
      Tetap dan Royalti ke Kas Negara sesuai peraturan perundangan-
      undangan yang berlaku, Bagaimana caranya mengetahui kalau setoran
      dimaksud telah diterima di Kas Negara ?
J :   Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan
      Panas Bumi No. 32.E/35/DJB/2009 tanggal 13 Oktober 2009, kepada
      pemegang Kuasa Pertambangan/IUP, Kontrak Karya maupun PKP2B
      wajib menyampaikan bukti setor pembayaran iuran tetap maupun royalti
      dengan bukti-bukti pendukung lainnya kepada Dirjen Mineral, Batubara
      dan Panas Bumi dengan tembusan masing-masing disampaikan kepada
      Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi dan
      kepada:
      a) Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
      b) Kepala Biro Keuangan DESDM
      c) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi terkait
      d) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab/Kota terkait
      e) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi terkait
      f)    Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab/Kota terkait
      Untuk memverifikasi dan menglarifikasi atas setoran dimaksud diterima
      di Kas Negara, Saudara dapat berkonsultasi dengan Direktorat
      Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi cq. Sub
      Direktorat Penerimaan Negara Minerbapabum



T :   Pak, bagaimana penerapan pemungutan royalti batubara setelah
      terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas
      Bumi No. 32.E/35/DJP/2009 tanggal 13 Oktober 2009 yang mencabut
      Surat Edaran Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral No.
      08/84/DJG/2004 tanggal 8 April 2004, apakah masih dimungkinkan
      adanya faktor pengurang royalti tersebut?
J :   Pengenaan royalti terhadap komoditi batubara maupun mineral logam
      didasarkan kepada Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2003 tentang
      Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Dep
      Energi dan Sumber Daya Mineral, di dalam PP tersebut tidak ada salah
      satu pasalpun yang mengatur pengurangan royalti.
      Surat Edaran Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral No.
      08/84/DJG/2004 bertentangan dengan PP No. 45 Tahun 2003, sehingga
      perlu dicabut karena mengurangi pendapatan Pemerintah yang berakibat
      berkurangnya Dana Bagi Hasil untuk Pemerintah Daerah.
      Pengurangan royalti hanya untuk pemegang PKP2B yang memberikan
      13,5% Batubara Bagian Pemerintah. Selain itu pengurangan royalti bagi
      pemegang PKP2B sudah diatur dalam kontrak perjanjian PKP2B dan
      Kontrak Penjualan Batubara.

T :   Pak, kami selaku kontraktor pemegang KP untuk bahan galian mineral,
      apakah diwajibkan untuk membayar royalti ditanggung renteng dengan
      pemilik KP, karena selain membayar fee atas bahan galian yang kami
      produksi juga pendapatan kami berkurang akibat membayar royalti
      tersebut.
J :   Berdasarkan UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
      Pajak, pembayaran royalti merupakan kewajiban pemegang KP yang
      menerima manfaat langsung atas penjualan mineral tersebut. Kontraktor
      pun akan menanggung pembayaran royalti karena juga menerima
      manfaat dari penjualan mineralnya. Guna menghindari masalah
      dikemudian hari, terhadap kewajiban pembayaran royalti antara
      pemegang KP dan kontraktor hendaknya perjanjian pengelolaan KP
      tersebut dilaporkan ke bupati/walikota selaku penerbit izin, sehingga
      menjadi jelas hak dan kewajiban kontraktor maupun pengelola

T :   Pak, di di daerah kami yang jauh dari kantor bank pemerintah maupun
      bank swasta, kami menemui kesulitan dalam melakukan pembayaran
      iuran tetap maupun royalti, bagaimana solusinya untuk mengatasi
      masalah pembayaran iuran tetap maupun royalti?
J :   Berdasarkan Peraturan      Menteri Keuangan     No. 99/PMK.06/2006
      tanggal 1 Januari 2007 tentang Modul Penerimaan Negara, dinyatakan
      bahwa :
      a) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dalam
         pelaksanaan operasional penerimaan, membuka Rckening
         Penerimaan pada bank umum/kantor pos. Rekening Penerimaan
         digunakan untuk menampung penerimaan negara setiap hari pada
         Bank Persepsi/Devisa Persepsi/ Pos Persepsi.
      b) Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi selama jam buka kas
         wajib menerima setiap setoran penerimaan negara dari Wajib
         Pajak/Wajib Setor tanpa melihat jumlah pembayaran.
      c) Dalam hal Wajib Pajak/Wajib Setor membavar melalui “teller”, Bank
         Persepsi/DevisaPersepsi/Pos       Persepsi    tidak  dibenarkan
         mengenakan biaya atas transaksi pembayaran.
      Berdasarkan uraian di atas, pembayaran iuran tetap maupun royalti
      dapat dilakukan di Kantor Pos Persepsi terdekat dan tidak dikenakan
      pembayaran (ongkos kirim)
I
T :   Bagaimana cara menghitung rencana APBN dari sektor pertambangan
      umum, tunggu bahannya ada di Kantor

T :   Pak Admin… Saya mau setor Royalti dan Penjualan Hasil Tambang tapi
      di Bank persepsi tidak menyediakan form SSBP. Dimana saya bisa
      mendapatkan form SSBP tersebut..
J :   Berdasarkan UU No. 20 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Keuangan
      No. 99/PMK.06/2006 tanggal 1 Januari 2007 tentang Modul Penerimaan
      Negara pada dasarnya semua wajib bayar PNBP diberi kemudahan
      untuk melaksanakan kewajibannya secara “self assessment”, Formulir
      Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dapat dibeli di toko-toko buku
      terkemuka atau dicetak sendiri oleh wajib bayar sesuai format yang
      baku atau dapat mendownload formulir tersebut melalui situs
      www.depkeu.perbendaharaan.go.id atau www.djmbp.esdm.go.id



T :   Ass Wr Wb.. Apakah daerah Kami (Kabupaten Pesisir Selatan) masuk
      dalam wilayah daerah penghasil.. ? Atas Infonya saya Ucapkan terima
      kasih. Waalaikum salam.
J :   Penetapan Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Pertambangan
      didasarkan kepada Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005
      tentang Dana Perimbangan yang menetapkan antara lain :
      (1)   Menteri teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar
            penghitungan DBH Sumber Daya Alam paling lambat 60 (enam
            puluh) hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan
            setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
      (2)   Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang
            berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Menteri Dalam
            Negeri menetapkan daerah penghasil sumber daya alam
            berdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait paling lambat 60
            (enam puluh) hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari
            menteri teknis.
      (3)   Ketetapan Menteri Dalam Negeri di atas menjadi dasar
            penghitungan DBH sumber daya alam oleh menteri teknis.
      (4)   Ketetapan menteri teknis selanjutnya disampaikan kepada Menteri
            Keuangan.
      (5)   Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH Sumber
            Daya Alam untuk masing-masing daerah paling lambat 30 (tiga
            puluh) hari setelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis.
      Selanjutnya dalam penetapan daerah penghasil untuk Iuran Tetap
      adalah Provinsi/Kabupaten/Kota dimana pada wilayah tersebut terdapat
      usaha pertambangan yang menghasilkan penerimaan negara,
      sedangkan Daerah Penghasil Royalti adalah dimana di wilayah tersebut
      terdapat lokasi pertambanganyang telah berproduksi dan menghasilkan
      penerimaan negara.
      Berdasarkan database kami di wilayah Saudara terdapat pertambangan
      batubara yang telah memiliki izin eksploitasi, tetapi belum berproduksi.
      Untuk itu Kabupaten Saudara dimasukkan sebagai Daerah Penghasil
      Iuran Tetap.
T :   Kapan Iuran Tetap KP harus di bayar, SK perusahaan kami terbit tanggal
      25 Mei 2009 dan dibayar sekaligus atau per semester
J :   Kewajiban pembayaran Iuran Tetap untuk pemegang Kuasa
      Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45
      Tahun 2003 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
      yang berlaku di Dep Energi dan Sumber Daya Mineral dibayar satu
      tahun sekali paling lambat satu bulan periode masa berlaku Kuasa
      Pertambangan tersebut.
      Untuk izin KP Saudara yang terbit tanggal 25 Mei 2009 dan masa
      berlakunya sama dengan tanggal diterbitkan (tidak berlaku surut), maka
      kewajiban Saudara dibayarkan paling lambat tanggal 24 Juni 2009.
      Apabila Saudara membayar melampaui masa jatuh tempo, maka
      Saudara dikenakan denda administrasi sesuai UU No. 20 Tahun 1997
      dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara
      Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara
      Bukan Pajak Yang Terutang

T :   Dengan keluarnya PP 29/2009.. apakah perhitungan denda majemuk
      tersebut berlaku juga untuk PKP2B ?
J :   Pemegang PKP2B yang tidak dikenakan denda majemuk sesuai PP No.
      29 Tahun 2009 adalah pemegang PKP2B Generasi I. Sedangkan untuk
      Pemegang PKP2B Generasi II dan Generasi III tetap dikenakan denda
      atas Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang.



T :   Perusahaan Kami akan menyetorkan DHPB hasil audit periode 2008,
      apakah penyetorannya jg harus dipisahkan antara Royalti dan Penjualan
      Hasil Tambang, atau tetap utuh tidak di pisah..
J :   Menindaklanjut Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang
      Standar Akuntansi Pemerintah jo . Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
      91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar dan surat Dirjen
      Perbendaharaan-Departemen Keuangan No. S-4967/PB/2008 tanggal
      18 Juli 2008 perihal pelaksanaan pemisahan setoran PNBP terpusat dari
      PKP2B di lingkungan DESDM, pengaturan pembayaran DHPB terhitung
      mulai tanggal 1 April 2009 penyetoran Dana Hasil Produksi Batubara
      (DHPB) netto dipisahkan terdiri dari :
      a) Pendapatan Royalti dengan Nomor Akun 421312
         - Royalti    dihitung    berdasarkan  tonase   batubara     yang
           diproduksi/dijual dikalikan dengan harga dikalikan tarif royalti
           sesuai Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2003.
      b) Pendapatan Penjualan Hasil Tambang dengan Nomor Akun 423113
         - Penjualan Hasil Tambang dihitung berdasarkan setoran DHPB
           dikurangi dengan royalti
      -

T :   Apakah pembayaran DHPB, Iuran Tetap maupun dendanya dapat
      diangsur..
J :   Berdasarkan Pasal 12 UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
      Negara Bukan Pajak dan Pasal 9 PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata
      Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan
      Negara Bukan Pajak Yang Terutang, bhwa pembayaran PNBP baik
      DHPB, Royalti maupun Iuran Tetap dapat diangsur oleh wajib bayar,
      tetapi dengan pengaturan sebagai berikut:
      (1) Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan kepada Pimpinan
           Instansi Pemerintah untuk mengangsur dan/atau menunda
           pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
      (2) Permohonan sebagaimana di atas diajukan secara tertulis kepada
           Pimpinan Instansi Pemerintah (MESDM) paling lambat 20 (dua
           puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Penerimaan
           Negara Bukan Pajak yang Terutang disertai alasan, data
           pendukung, dan dokumen lainnya secara lengkap.
           Yang dimaksud dengan “data pendukung” antara lain adalah
           laporan keuangan perusahaan yang meliputi neraca, laporan laba-
           rugi, dan laporan arus kas (cash flow) yang telah diaudit sekurang-
           kurangnya 3 (tiga) tahun buku berturut-turut serta data penunjang
           keuangan lainnya.
           Yang dimaksud dengan “dokumen lainnya” antara lain adalah surat
           keterangan dari instansi yang berwenang
      (3) MESDM menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada
           ayat (2) dilampiri rekomendasi tertulis kepada Menteri Keuangan
           mbat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan Wajib Bayar diterima
           secara lengkap.
      (4) Menteri      Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat
           menyetujui atau menolak permohonan mengangsur dan/atau
           menunda pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
           Terutang yang disampaikan oleh MESDM atau menentukan lain
           pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
           Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” pada ketentuan ini
           antara lain adalah kondisi keuangan perusahaan atau bencana
           alam (force majeur)
      (5) Menteri Keuangan menerbitkan surat persetujuan atau penolakan
           atas permohonan mengangsur dan/atau menunda pembayaran
           Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan
           menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah paling
           lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan Pimpinan
           Instansi Pemerintah diterima secara lengkap.
      (6) MESDM memberikan persetujuan atau penolakan atas
           permohonan Wajib Bayar paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
           mendapat persetujuan atau penolakan Menteri Keuangan..
      (7) Dalam hal permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran
           Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang disetujui, jumlah
           dan jangka waktu angsuran atau penundaan pembayaran
          Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditetapkan dalam
          surat persetujuan Menteri Keuangan.
      (8) Pengangsuran dan/atau penundaan pembayaran Penerimaan
          Negara Bukan Pajak yang Terutang di atas dikenakan bunga
          sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan
          bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
      (9) Dalam hal permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran
          Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditolak, MESDM
          wajib menagih seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
          Terutang kepada Wajib Bayar paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
          Surat Penolakan diterima oleh Wajib Bayar.


T :   Kapan Dana Bagi Hasil dapat diterima di daerah penghasil..
J :   Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005
      tentang Dana Perimbangan dinyatakan Penghitungan realisasi DBH
      sumber daya alam dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme
      rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali
      untuk DBH sumber daya alam Perikanan. Sedangkan Berdasarkan
      Pasal 29 dari PP No. 55 Tahun 2005 dinyatakan sebagai berikut :
      (1) Penyaluran DBH dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan
          sumber daya alam tahun anggaran berjalan.
      (2) Penyaluran DBH SDA Pertambangan Umum dilaksanakan secara
          triwulanan
      (3) Penyaluran DBH Sumber Daya Alam dilaksanakan dengan cara
          pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas
          Umum Daerah.
      Sejak Tahun 2008, Penyaluran Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan
      Umum diterima di Kas Daerah diatur berdasarkan Peraturan Menteri
      Keuangan xxxxxxxxx data ada di kantor




T :   Apa yang dapat dilakukan oleh pihak daerah agar dana bagi hasil dapat
      cepat diterima di daerah
J :   Pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum
      berpedoman kepada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang
      Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
      Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana
      Perimbangan yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
      (1)   Penyaluran DBH dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan
            sumber daya alam tahun anggaran berjalan.
      (2)   Penyaluran DBH SDA Pertambangan Umum dilaksanakan secara
            triwulanan
      (3)   Penyaluran DBH Sumber Daya Alam dilaksanakan dengan cara
            pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening
            Kas Umum Daerah.
      Yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Dana Bagi Hasil dari SDA
      Pertambangan Umum dapat cepat diterima di Kas Daerah lebih cepat
      dan lebih tertib sesuai Surat Sekjen KESDM kepada Ditjen
      Minerbapabum No. 2082/84/SJN.K/2009 tanggal 27 April 2009 tentang
      Kelengkapan dokumen PNBP, bahwa Sekjen KESDM hanya akan
      melakukan pencatatan dan menyampaikan usulan penyaluran PNBP
      SDA Pertambangan Umum kepada Departemen Keuangan yang
      dilengkapi dokumen pendukung berupa bukti setor perusahaan (bukti
      transfer atau SSBP) atau dokumen lain yang dipersamakan dan rincian
      daerah penghasil, serta mentaati batas akhir waktu usulan penyaluran
      DBH SDA PU yang telah ditetapkan. Jadi Pemerintah Daerah diminta
      menyampaikan seluruh bukti setor PNBP Iuran Tetap dan Royalti
      kepada Dirjen Minerbapabum secara tepat waktu.
      Selain itu untuk mempercepat pengusulan DBH SDA Pertambangan
      Umum berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batubara
      dan Panas Bumi No. 31.E/35/DJB/2009 tanggal 12 Oktober 2009 yang
      ditujukan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota Penghasil SDA
      Pertambangan Umum diminta untuk :

      1. Melaporkan informasi hasil produksi/penjualan dalam negeri dan
         ekspor untuk batubara dan mineral logam dari pemegang Izin Usaha
         Pertambangan setiap bulan kepada Direktur Jenderal Mineral,
         Batubara dan Panas Bumi.

      2. Melaporkan data setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
         berupa bukti setor Iuran Tetap dan Iuran Produksi batubara dan
         mineral logam dari pemegang Izin Usaha Pertambangan setiap
         bulan, kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

      3. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap kewajiban
         Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Iuran Tetap dan
         Iuran Produksi kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan
         Batubara dan Mineral Logam sesuai dengan kewenangannya.

      4. Mengadakan rekonsiliasi penerimaan Iuran Tetap dan Iuran Produksi
         dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara dan Mineral
         Logam secara triwulan yang hasilnya untuk disampaikan kepada
         Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

T :   Bagaimana daerah dapat mengetahui bahwa Dana Bagi Hasil tersebut
      telah disalurkan ?
J :   Proses penyaluran Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum
      berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 terdapat 2 instansi terkait yang
      mengelola dana perimbangan SDA Pertambangan Umum masing-
      masing Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Proses
      verifikasi atas data teknis PNBP yang diusulkan penyalurannya
      dilaksanakan oleh Ditjen Minerbapabum dan Biro Keuangan KESDM,
      sedangkan proses penyalurannya ke Kas Daerah merupakan
      kewenangan Ditjen Perimbangan Keuangan (dalam hal ini Direktorat
      Dana Perimbangan cq. Subdit Dana Bagi Hasil). Untuk mengetahui
      apakah Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum sudah disalurkan,
      kami minta Saudara dapat berkonsultasi dengan Ditjen Minerbapabum
      dan Biro Keuangan KESDM serta Ditjen Perimbangan Keuangan
      (Direktorat Dana Perimbangan cq. Subdit Dana Bagi Hasil), tetapi
      sebelumnya Saudara dapat berkonsultasi dulu para pemegang Kas
      Daerah yang mengelola dana perimbangan (pendapatan lain-lain)
      setempat.


T :   Ass.wr. wb… Apabila Kami dari Pemda ingin mengetahui nilai bagi hasil
      untuk daerah kami dimana dan bagaimana caranya..
J :   Proses penyaluran Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum
      berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 terdapat 2 instansi terkait yang
      mengelola dana perimbangan SDA Pertambangan Umum masing-
      masing Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Proses
      verifikasi atas data teknis PNBP yang diusulkan penyalurannya
      dilaksanakan oleh Ditjen Minerbapabum dan Biro Keuangan KESDM,
      sedangkan proses penyalurannya ke Kas Daerah merupakan
      kewenangan Ditjen Perimbangan Keuangan (dalam hal ini Direktorat
      Dana Perimbangan cq. Subdit Dana Bagi Hasil). Untuk mengetahui nilai
      Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum tersebut Saudara dapat
      dapat berkonsultasi dengan Ditjen Minerbapabum dan Biro Keuangan
      KESDM

T :   Data apa yang harus Kami Siapkan (Pemda) untuk rekonsiliasi…
J :   Yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Dana Bagi Hasil dari SDA
      Pertambangan Umum dapat cepat diterima di Kas Daerah lebih cepat
      dan lebih tertib sesuai Surat Sekjen KESDM kepada Ditjen
      Minerbapabum No. 2082/84/SJN.K/2009 tanggal 27 April 2009 tentang
      Kelengkapan dokumen PNBP, bahwa Sekjen KESDM hanya akan
      melakukan pencatatan dan menyampaikan usulan penyaluran PNBP
      SDA Pertambangan Umum kepada Departemen Keuangan yang
      dilengkapi dokumen pendukung berupa bukti setor perusahaan (bukti
      transfer atau SSBP) atau dokumen lain yang dipersamakan dan rincian
      daerah penghasil, serta mentaati batas akhir waktu usulan penyaluran
      DBH SDA PU yang telah ditetapkan. Jadi Pemerintah Daerah diminta
      menyampaikan seluruh bukti setor PNBP Iuran Tetap dan Royalti
      kepada Dirjen Minerbapabum secara tepat waktu.
      Selain itu untuk mempercepat pengusulan DBH SDA Pertambangan
      Umum berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batubara
      dan Panas Bumi No. 31.E/35/DJB/2009 tanggal 12 Oktober 2009 yang
      ditujukan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota Penghasil SDA
      Pertambangan Umum diminta untuk :

      1) Melaporkan informasi hasil produksi/penjualan dalam negeri dan
         ekspor untuk batubara dan mineral logam dari pemegang Izin Usaha
         Pertambangan setiap bulan kepada Direktur Jenderal Mineral,
         Batubara dan Panas Bumi.
      2) Melaporkan data setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
         berupa bukti setor Iuran Tetap dan Iuran Produksi batubara dan
         mineral logam dari pemegang Izin Usaha Pertambangan setiap
         bulan, kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

      3) Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap kewajiban
         Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Iuran Tetap dan
         Iuran Produksi kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan
         Batubara dan Mineral Logam sesuai dengan kewenangannya.
      4) Mengadakan rekonsiliasi penerimaan Iuran Tetap dan Iuran Produksi
         dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara dan Mineral
         Logam secara triwulan yang hasilnya untuk disampaikan kepada
         Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

T :   Kami memiliki sejumlah data berupa copy bukti setor dari perusahaan,
      apakah kami bisa melakukan rekonsiliasi dengan pihak bapak…
J :   Rekonsiliasi penerimaan Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan
      merupakan salah satu upaya untuk percepatan penyaluran DBH SDA
      Pertambangan Umum seperti yang diatur dalam Pasal 28 PP No. 55
      Tahun 2005 bahwa penghitungan realisasi DBH sumber daya alam
      dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara
      pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk DBH sumber daya
      alam Perikanan. Selain itu dengan rekonsiliasi data DBH SDA
      Pertambangan, dapat diketahui kurang bayar atau lebih bayar atas
      setoran PNBP dari para wajib bayar.
Yang harus di ketahui
   1. Seluk beluk mineral.. dari bahan galian, tarif royalty, cara pembyrannya…
      Peraturannya terkait
   2. Seluk beluk batubara dst….
   3. Kronologis peraturan tarif royalty, dhpb dan deadrent….
   4. Rencana dan realisasi DHPB pertriwulan coba dibuat …????
   5. …….


Koreksi Data base PNBP
   1. Tampilan home/beranda perlu di update lg supaya lebih menarik
   2. SOP dibagi sesuai konsumsi Eksekutif, Pelaksana (Verifikator, User, Entri data
      ), Perusahaan
   3. ……

								
To top