K1 kunjungan Propinsi Sumatera Utara by 87ER8m

VIEWS: 205 PAGES: 9

									                                 EXECUTIVE SUMMARY
                      LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI
               DALAM RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2007 – 2008
                             KE PROVINSI SUMATRA UTARA
                              TANGGAL 21 – 24 JULI 2008

Yth. Saudara Pimpinan Komisi I DPR RI
Yth. Saudara Anggota Komisi I DPR RI

Assalammu’alaikum Wr. Wb
Salam sejahtera untuk kita semua,

       Sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 56B/PIMP/IV/2007-2008 tanggal 3 Juli
2008 tentang Penugasan Kepada Anggota Komisi I Sampai Dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Melakukan Kunjungan Kerja Kelompok Dalam Reses Masa
Persidangan IV Tahun Sidang 2007-2008. Komisi I DPR RI telah melaksanakan Kunjungan Kerja ke
Provinsi Sumut pada tanggal 21 s/d 24 Juli 2008 dengan komposisi keanggotaan terdiri dari 9 (sembilan)
orang Anggota Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Drs. Sidarto Danusubroto, SH dan didukung oleh : 2
(dua) orang Staf Sekretariat Komisi I, 1 (satu) orang Tenaga Ahli Komisi I DPR RI , 1 (satu) orang Bagian
Pemberitaan Setjen DPR RI, 1 (satu) orang Penghubung Dephan, 1 (satu) orang Penghubung
Depkominfo, 1 (satu) orang Penghubung Telkom dan 1 (satu) Orang Penghubung PT Pos Indonesia.

        Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sumut dilaksanakan dalam rangka mengetahui
secara langsung permasalahan-permasalahan di Provinsi Sumut yang berkaitan dengan ruang lingkup dan
tugas Komisi I DPR RI yaitu permasalahan di bidang pertahanan, intelijen, luar negeri dan komunikasi &
informasi.

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI.
Adapun hasil pertemuan dan kunjungan lapangan di Provinsi Sumut adalah sebagai berikut:

1. GUBERNUR DAN PIMPINAN MUSPIDA, KEPALA DPRD SUMUT

    Progarm utama Pemerintahan Provinsi Sumut yaitu memantapkan keamanan dan pertahanan dengan
    mengikutsertakan seluruh warga negara, wilayah sumber daya nasional, dan dipersiapkan secara dini
    oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan
    kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dari segala
    ancaman.
    Dalam rangka mewujudkan situasi kondusif di Sumut, Pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan secara
    berkesinambungan antara lain sosialisasi pemantapan wawasan kebangsaan, pendidikan
    pendahuluan bela negara, orientasi ketahanan bangsa bagi seluruh elemen masyarakat.
    Dalam menyelesaikan permasalahan, Pemerintah selalu melakukan koordinasi Muspida plus dan
    Kominda dengan melibatkan masyarakat yang terdiri dari Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB),
    Forum antar Lintas Adat (FORKALA), Forum antar Lintas Pemuda, Forum Kewaspadaan Dini
    Masyarakat (FKDM) dan Forum Lainnya dalam mengambil keputusan.

    Adapun Keadaan Geografik, Demografik dan Potensi Sumut sebagai berikut:

    ▪   Sumut sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di utara Pulau Sumatra dengan luas
        wilayah mencapai 71.680,68 Km2 atau 3,72% dari luas Wilayah Republik Indonesia. Provinsi
        Sumatera Utara memiliki 162 pulau, yaitu 6 pulau di Pantai Timur dan 156 pulau di Pantai Barat.
       Batas wilayah Provinsi Sumut meliputi Provinsi NAD di sebelah Utara, Prov Riau dan Sumbar di
       sebelah Selatan, Samudra Hindia di sebelah Barat, serta Selat Malaka di sebelah Timur. Letak
       geografis pelayaran Internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan
       Thailand.
   ▪   Wilayah Sumut terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan
       Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah dari Utara ke Selatan.
   ▪   Adapun Jumlah Penduduk Sumut sampai dengan hasil sensus tahun 2007 sebanyak 12.834.371
       jiwa yang terdiri dari 6.405.076 jiwa penduduk laki-laki atau 49,91% dan 6.429.925 jiwa penduduk
       perempuan atau 50,09%, dengan kepadatan rata-rata 179 jiwa/Km2.
   ▪   Potensi Unggulan Daerah terdiri atas: tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan
       dan pariwisata. Hasil pertanian diantaranya adalah: sayuran, jeruk dan buah-buahan yang
       sebagian berkualitas ekspor. Luas areal perkebunan adalah 1.634.772 Ha atau 22,7% dari luas
       Sumatera Utara dengan produksi sebesar +/- 3.738.516 Ton untuk 23 Komoditi diataranya sawit,
       karet, kopi, kakao, tembakau dan kelapa.
   ▪   Sumut merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) dan mempunyai 399 objek wisata.
       Saat ini ada 120 okjek wisata yang dipasarkan meliputi potensi alam, seperti Danau Toba, Wisata
       Bahari terutama di Nias, Agro Wisata, Seni dan Budaya. Potensi lainnya yaitu: Agropolitan (jagung,
       kentang, kopi, ikan mas, sapi, bawang merah). Agromarinepolitan, sumber daya ikan, Bahan
       Tambang dan Galian dan Kawasan Jalur Perdagangan Internasional karena dengan Selat Malaka
       (Malaysia) dan Singapura.


2. PANGDAM I BUKIT BARISAN

   Pangdam I/BB memiliki wilayah tanggungjawab meliputi 4 (empat) Provinsi (Sumut, Sumbar, Riau dan
   Kepri) yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga (Malaysia, Singapura, Thailand dan India),
   kondisi sosial masyarakat wilayah Kodam I/BB sangat majemuk dan multikultural.
   Permasalahan Utama yang dihadapi saat ini yaitu:
   1. Bidang Ideologi: ada indikasi berkembangnya manuver-manuver politik yang mengarah pada
      upaya menyebarkan ideologi negara selain Pancasila. Ada indikasi berkembangnya kegiatan
      kelompok PKI baik generasi tua maupun mudanya antara lain LPRKROB (Lembaga Perjuangan
      Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru), Pakorba (Paguyuban Korban Orde Baru) yang
      memperjuangkan hak dan rehabilitasi nama korban Rezim Orde Baru dan G 30 S/PKI hal ini ada
      hubungannya dengan UU No. 27 th 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rehabilitasi korban G 30
      S/PKI dan Orde Baru yang menuntut perlakuan disamakan dengan warga lainnya. Adanya
      kegiatan radikal kiri yang mempunyai keinginan untuk kembali menyebarkan alirannya yang
      dilaksanakan dengan berbagai modus seperti rapat-rapat, seminar dan menggalang masyarakat
      kelas bawah. Adanya kegiatan Komite Aksi Korban Pelanggaran HAM Peristiwa Th 1965 (KKP-
      HAM 65). Kegiatan Ustadz Abu Bakar Ba,asyir (Ketua Umum MMI Pusat) yang masih tetap
      memperjuangkan penerapan Syariah Islam sebagai solusi dalam penyelesaian masalah yang
      terjadi di NKRI ini.
   2. Bidang Politik: masih adanya konflik internal di berbagai Partai Politik yang mengganggu
      ketahanan daerah. Kasus Ijasah Palsu Gubernur Drs Rudolf M Pardede
   3. Bidang Agama: masih adanya aliran sesat yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang
      mendompleng pada Agama Islam, seperti Ahmadiyah, Al Mu’min Mubalig (Jemaah Al Qidayah Al-
      Islamiah), Amal-illahi, Saktarian Sahid, Kitabul Amin-II, LDII, Perkumpulan Islam Murni yang
      mengganggu keamanan dan lingkungan hidup bermasyarakat.
   4. Bidang Ekonomi: dampak kenaikan harga BBM; pendistribusian kartu kompensasi BBM kepada
      keluarga miskin belum dapat dilaksanakan sesuai kenyataan dan belum tetap sasaran.
      Penyelundupan barang-barang elektronik, kendaraan mewah, gula, pupuk dan pakaian bekas.
      Penyelundupan dan pengoplosan CPO dan BBM ke negara tetangga seperti Malaysia dan
      Singapura dengan menggunakan kapal Tongkang. Perambahan hutan TNGL (Illegal Logging),
      illegal fishing dan illegal Mining.
   5. Bidang Sosial Budaya: permasalahan perburuhan/karyawan karena mereka menolak revisi RUU
      No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permasalahan tanah di wilayah Kodam I/BB sangat
      kompleks sehingga menimbulkan berbagai aksi unjuk raksa dan bentrok masa.
   6. Bidang Hankam: terdapatnya pelanggaran wilayah perbatasan, perampokan bersenjata,
      terorisme, perkelahian antar OKP dan Bencana Alam.

                                                                                                       2
   7. Kondisi Alutsisata banyak yang sudah kadaluarsa dan tidak memenuhi standar operasi,
      sehubungan dengan itu diharapkan Komisi I DPR RI dapatlah mengajukan usulan perbaikan
      alutsista Kodam I/BB kepada Departemen Pertahanan dan Panglima TNI. Kondisi perumahan
      prajurit banyak yang telah rusak, sehingga dibutuhkan perbaikan sesegera mungkin agar dapat
      menunjang produktivitas kerja. Sarana dan prasarana pelatihan di Yonif 121/MK tidak memadai,
      khususnya penyediaan kolam renang.


3. DANLANTAMAL I
   Permasalahan yang dihadapi antara lain :
   a. Membutuhkan anggaran pemeliharaan & perwatan material, karena keterbatasan.
   b. Dukungan BBM & minyak lincir, karena persediaan terbatas.
   c. Lanal LSE, TBA & Dumai tidak memiliki dermaga.
   d. Kondisi Patkamla dari kayu dimana keadaanya sudah lapuk.
   e. Memiliki Pulau Terluar yaitu Pulau Rondo, terletak didebelah barat P. We, luas ± 2,8 KM2, tidak
      berpenduduk, tidak terdapat sarana insfrastruktur, air tawar dari tadah hujan, pulau/kota terdekat
      adalah Sabang, 17 mil jarak tempuh dari Pulau Rondo menuju Sabang, terdapat gelar marinir
      berjumlah 34 orang.
      Pulau Berhala: Terletak di Selat Malaka, tepatnya di utara daratan pulau Sumatra. Jarak 30 Mil
      dari Belawan, Luas Wilayah 2 Km², tidak berpenduduk, tidak terdapat sarana Insfrastruktur,
      terdapat Pos TNI AL sebagai Pos jaga menara suar, terdapat air tawar. Gelar marinir: sebanyak 34
      Orang

   Harapan dan saran dari Danlantamal 1, antara lain :
   a. Mohon dapat disetujui penambahan dukungan anggaran yang memadai untuk pengadaan alutsista
      yang baru, fasilitas pangkalan dan Harwat.
   b. Penyelesaian perbatasan wilayah perairan RI - Malaysia agar dapat segera direalisasikan. Mohon
      diusulkan PP tentang pembayaran premi untuk aparat penegak hukum.


4. DAN YONIF 121/MACAN KUMBANG KODAM I/BB

   Hambatan yang dialami antara lain :
   a) Sarana dan Prasarana Latihan: tidak ada kolam renang, kondisi tower serba guna, pada besi tiang
      dan tangga untuk naik sudah karatan dan pada papan pijakan/luncuran sudah lapuk.
   b) Alutsista: Senjata: Masih ada sebagian senjata dengan kondisi rusak ringan; Alat Perlengkapan
      Senjata: Masih Ada sebagai alat perlengkapan senajata dengan kondisi rusak ringan dan berat.
      Munisi: 2 butir munisi geranat mortir 60 MM latihan dalam kondisi rusak ringan. Kendaraan truk
      sudah sesuai TOP 1995 dan hanya bisa mengangkut personel 1 Kompi saja sedangkan Satuan
      memiliki 5 kompi yang terdiri dari 3 Kompi Senapan, 1 kompi bantuan dan 1 kompi markas.
      Perumahan: Masih ada sebagian perumahan dengan kondisi rsak ringan dan rusak.

   Harapan dan saran Danyonif 121/Macan Kumbang, antara lain :
   a. Mohon dukungan pembuatan kolam renang di satuan.
   b. Mohon Perbaikan dan pergantian alutsista yang rusak serta dukungan munisi latihan sesuai
      dengan program dari komando atas,
   c. Mohon penambahan dan perehaban rumah dinas.


5. DANLANUD MEDAN

   Kosek Hanudnas III Medan merupakan Komando pelaksana operasi pertahanan udara dibawah
   Kohanudnas yang mempunyai tanggung jawa wilayah udara di Sumatera bagian utara dan tengah.
   Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kosek Hanudnas III dilengkapi dengan Alutsista Hanud baik
   yang berada langsung dibawah jajaran Kohanudnas maupun yang merupakan perkuatan dari unsur
   lain. Adapun alutsista dimaksud adalah dari unsur radar, unsur tempur sergap, unsur KRI, unsur
   Lanud, unsur Dahanud dan unsur Hanud pasif.



                                                                                                      3
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan operasi Hanud di Wilayah Kosek Hanudnas
III yaitu:
a. Unsur Tempur Sergap: Permasalahan mendasar yang berkaitan dengan alutsista adalah
     Kohanudnas tidak memiliki sendiri unsur penindak terutama pesawat tempur sergap. Pesawat
     tempur yang digunakan selama ini berada di bawah Koopsau dengan tingkat kesiapan yang
     rendah.
b. Unsur Radar: Dari 4 satuan Radar yang ada di jajaran Kosek Hanudnas III, baru 2 satuan radar
     yang sudah terintegrasi dengan Posek Hanudnas III, yaitu Satrad 231 Lhoksemawe dan Sastrad
     232 Dumai. Adapun permaslahan yang timbul adalah data sasaran dari Satrad 233 belum. Adapun
     permasalahan yang timbul adalah data sasaran dari Satrad yang belum terintegrasi sampai di
     Posekhanudnas III didak Real Time, disamping itu karena peralatan radar yang sudah relatif tua,
     maka sering mengalami kerusakan, sedangkan dukungan suku cadang relatif kurang.
c. Unsur Rudal: 2 Detasemen Rudal Rapier yang berada di jajaran Kosek Hanudnas III sama sekali
     tidak memiliki kesiapan operasi, hal ini desibabkan sejak tahun 2003 Rudal tersebut expired.
d. Arhanudse: Persenjataan yang digunakan yaitu Meriam 57 MM S-60 hanya dapat ditembakkan
     dengan cara manual karena tidak memiliki Alat Kendali Tembak. Sedangkan Meriam yang sudah
     do Retrofit dalam kondisi U/S karena suku cadang tidak ada.
e. Unsur Rudal Jarak Sedang: Sampai saat ini Rudal Jarak Sedang belum memiliki, sehingga
     alutsista untuk Hanud terminal belum optimal.
f. Terdapat tuntutan masyarakat Sarirejo atas tanah seluas 260 Ha di kelurahan Sarirejo Kec. Medan
     Polonia Kota Medan Provinsi Sumut.
     Status tahan seluas 260 Ha tersebut pada saat ini merupakan Lanud Medan yang penguasaan
     tanah tersebut oleh TNI AU didasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang RI Nomor
     023/P/KSAP/1950. Kemudian dikukuhkan berdasarkan surat keterangan pendaftaran tanah
     (SKPT) Nomor: 630.2.2518/PKM/1993 tanggal 26 Februari 1993 dan peta situasi Nomor 12 Tahun
     1991 tanggal 13 Mei 1991 tercatat tanah Dephan c.q. TNI AU di Lanud Medan seluas 591,3 Ha
     dengan status Tanah Negara dikuasai TNI AU dan tanah seluas 591,3 tersebut telah tercatat
     sebagai aset Negara dengan Registrasi IKN Nomor 50506001. Sebagian besar dari tanah Lanud
     Medan telah bersetifikat dengan status Hak Pakai, diantaranya Hal Pakai Nomor 1/Sukadamai
     seluas 35,25 Ha, Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai seluas 267,53 Ha, Hak pakai Nomor
     10/Sukadamai seluas 88,290 M2. Hak Pakai Nomor 8/Sukadamai seluas 7.151 M2 sedangkan
     sisanya seluas +/- 260 Ha belum bersertifikat. Belum bersertikatnya tanah seluas 260 Ha tersebut
     karena pada waktu lalu dana untuk melaksanakan sertifikasi belum tersedia sampai saat ini.
     Konidisi saat ini masyarakat Sarirejo sejumlah +/- 4.274 KK menguasai tanah Lanud Medan
     seluas +/- 260 Ha didasarkan pendudukan secara illegal yang kemudian dilindungi dengan Surat
     Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Lurah dan Camat setempat. Telah terbit Putusan
     Mahkamah Agung RI Nomor 229 K/Pdt/1991 tanggal 18 Mei 1995 berkaitan dengan putusan atas
     gugatan yang dilakukan oleh Sdr Salimun dkk sejumlah 87 orang kepada Pemerintah RI c.q.
     Menteri Pertahanan c.q. Panglima ABRI s.q. KASAU c.q. Danlanud Medan. Dalam putusan
     tersebut tanah yang menjadi objek sengketa tidak jelas lokasinya sehingga putusan tidak dapat
     dieksekusi, Tanah objek sengketa adalah tanah garapan penggugat-penggugat, jadi bukan milik
     penggugat. Dalam hal ini tidak benar bahwa bukti-bukti kepemilikan tanah yang dimiliki TNI AU
     telah ditolak didalam perkara perdata melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 229
     K/Pdt/1991 karena gugatan yang dilakukan oleh sejumlah 87 anggota masyarakat didalam didalam
     pokok perkaranya hanya berkaitan dengan kewenangan pembongkaran bangunan dan tidak
     berkaitan dengan kepemilikian tanah. Oleh sebab itu didalam putusan pengadilan dan Mahkamah
     Agung disebutkan bahwa tanah sengketa adalah tanah garapan penggugat. Status tanah yang
     disengketakan seluar 260 Ha di kelurahan Sarirejo Kec Medan Polonia Kota Medan SUMUT saat
     ini berada dalam keadaan adanya pengerahan massa yang lebih besar untuk menduduki landasan
     pacu Bandar Udara Polonia dan Kantor Pertanahan Kota Medan. Sehubungan dengan itu
     diharapkan Komsii I DPR RI dapat menjembatani penyeselesain sengketa tanah tersebut
     berdasarkan hukum yang berlaku.

Harapan dan saran dari Danlanud, antara lain :
a. Perlunya keberadaan 1 Flight pesawat Sergap di setiap Kosek Hanudnas meskipun saat ini telah
   disiagakan Flight Hawk 109/200 di Lanud Pekanbaru.
b. Perlunya penggelaran Rudal jarak sedang, sebagai Alutsista Hanud Terminal.
c. Sengketa tanah seluas 260 Ha dapatlah dijembatani oleh Komisi I DPR RI agar dapat diselesaikan
   secara hukum yang berlaku sehingga mempunya kekuatan hukum yang tetap.
                                                                                                   4
6. KEPALA POSWIL BIN SUMUT

   ▪   Tugas Utama Poswil BIN Sumut yaitu membangun network dengan Lembaga-lembaga
       Pemerintah dan Swasta serta Masyarakat terkait, untuk mengumpulkan, mengidentifikasi dan
       mengklarifikasi data dan informasi sebagai masukan bagi Pimpinan BIN Pusat yang selanjutnya
       menjadi bahan acuan untuk pengambilan keputusan Presiden RI.
   ▪   Pada saat ini kondisi dan posisi keamanan SUMUT dan sekitarnya relatif dapat terkendali dan
       aman, hal ini tidak terlepas dari peranan Pemerintahan dalam mengayomi kerukunan beragaman
       dan suku yang telah terbina dan terkoordinasi dengan baik.
   ▪   Permasalahan utama yang dihadapi Poswil BIN Sumut saat ini yaitu ketersediaan alat
       telekomunikasi dan komunikasi yang tidak memadai sehingga menyulitkan dalam menjalankan
       operasional kerja BIN dan mempengaruhi kinerja POSWIL BIN. Sehubungan dengan itu dapatlah
       kira Pimpinan Komisi I DPR RI memberikan usulan anggaran untuk alat kuminikasi dan informasi
       tersebut.


7. KAPOLDA SUMUT
   ▪ Kondisi Wilayah Kerja Mapolda Sumut melliputi 1 Provinsi, 26 Kabupaten, 7 Kota, 388 Kecamatan,
      5.657 Desa & 603 Kelurahan. Adapun Satuan POLRI terdiri atas: 1 Polda, 1 Poltabes, 16 Polres
      (8 Polres persiapan, 8 Polres sudah Satker), 1 KPPP Belawan, 1 SPN, 1 Dit Pol Air (6 Makosat),
      1 Sat Brimob (3 Detasemen) dan 207 Polsek Definitif. Personel Mapolda Sumut berjumlah: 18.780
      (Polri, idealnya 24.000) dan PNS: 1.035.

   ▪   Mapolda Sumut menghadapi 4 (empat) penggolongan kejahatan yaitu:
       1) Kejahatan Konvensional (Curas, Curat, Curanmor, Perjudian, Perkosaan, dsb);
       2) Kejahatan Transnasional (Narkoba, Lundup, Trafficking in Person, Money Laundring,
          Terorism, Perbankan, dsb);
       3) Kejahatan berimplikasi kontingensi (Rusus Massa, Konflik etnis, separatis, perkelahian antar
          warga/pelajar dsb);
       4) Kejahatan Yang Merugikan Negara (Illegal Logging, Illegal Fishing, Korupsi, Illegal Mining,
          dsb).
       5) Sampai dengan Semester I Tahun 2008 trend kejahatan mengalami penurunan bila
          dibandingkan dengan Tahun 2007, yaitu sebesar 16.362 untuk TP/CT dan 9.795 untuk SAI
          TP/CC. Terdapat 11 Kategori jenis kejahatan dan yang belum terselesaikan secara tuntas
          yaitu: Perjudian (93,1%) , Premanisme (83,1%), Illegal Logging (78,3%), BBM (50,9%),
          Penyelundupan (56%) dan Korupsi (44,4%).

   ▪   Masalah terorisme
       Permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu: angkatan tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan
       lapangan pekerjaan yang tersedia berdampak pada meningkatnya angka pengangguran yang
       berpotensi terjadinya gangguan kamtibnas. Situasi Kamtibnas wilayah SUMUT dalam kurun waktu
       5 tahun terakhir masih dalam keadaan kondusif walaupun di beberapa tempat terjadi gangguan
       kemtibnas namum masih dalam batas belum meresahkan masyarakat. Sedangkan untuk
       gangguan teror/bom wilayah Sumut sejak tahunh 2006 sd sekarang relatif aman namum sejak
       tahun 2000 sd 2005 kasus teror bom di wilayah Sumut telah terjadi sebanyak 40 kasus dan
       sebagian para pelaku telah diajukan ke PN dan telah dijatuhi hukuman penjara. Para pelaku
       Teror/bom dilatar belakangi salah menafsirkan ajaran agama yang tidak sesuai antara pengertian
       jihad yang dipahami dengan penafsiran jihad dalam Al-Qur’an.

   ▪   Potensi kerawanan dari aspek astagatra
       1). TRIGATRA:
           - Geografik: Kerawanan meliputi lintasan dengan Aceh, Sumbar & Riau, perbatasan dengan
              Malaysia dan bencana alam, gangguan timbul dalam bentuk: Kejahatan Transnasional
              (Teror, Bom, dll) dan Kejahatan Konvensional.
           - Demografik: penambahan Jumlah penduduk pesat, penyebaran & kepadatan tidak merata,
              multi etnis dan gangguan yang timbul: Kejahatan Konvensional dan Kejahatan
              transnasional Sumberdaya Alam: Kerawanan Kebijakan Pemerintah oleh SDA yang akan
              menimbulkan gangguan Unjuk Rasa, Kerusuhan Massal dan Anarkisme.

                                                                                                    5
      2). PANCA GATRA:
          - Ideologi: mempermasalahkan Ideologi Pancasila & UUD 1945 yang ditandai dengan
             Unjuk Rasa, SARA dan Seperatis dengan tujuan mendirikan Negara Islam Indonesia dan
             merubah jadi asa syariat Islam.
          - Politik: banyaknya partai peserta Pemilu kemungkinan curi start, pemanfaatan fasilitas
             Pemerintah terhadap calon, timbulnya militansi parpol dalam bentuk unjuk rasa, kerusuhan
             masalah, anarkisme, ancaman, penculikan, anirat, pembunuhan, teror dan bom dengan
             tujuan gagalkan agenda Politik.
          - Ekonomi: mempermasalahkan Kenaikan harga BBM, kenaikan harga sembako,
             kurangnya pasokan listrik, UMR buruh            yang akan meninbulkan curas, curat,
             penyelundupan, unjuk rasa, kerusuhan massal yang menimbulkan income per kapita
             penduduk rendah sehingga mudah dipengaruhi dan direkrut sebagai pelaku teroris dengan
             imbalan tertentu, adanya donatur untuk biaya jaringan teroris.
          - Sosbud: indikator dalam bidang toleransi beragama, pendidikan, primordialisme,
             kesadaran hukum,lapangan kerja dan pengangguran, yang menimbulkan unjuk rasa,
             kerusuhan massal, anarkisme dan SARA yang kemungkinan terjadi penafsiran jihad yang
             disalahartikan.
          - Hankam: terdapatnya kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang
             rugikan kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontinjensi yang menimbulkan aksi
             perampokan untuk cari dana (FAI) danai perjuangan teror/bom. Masuknya pelarian eks
             TNA GAM dari NAD dan pelaku teror Bom dari negara tetangga.

      3). Solusi internal
          Pada saat ini Mapolda Sumut melaksanakan arahan/atensi Kapolda/Waka Poldasu pada saat
          jam pimpinan secara rutin mengenai penanggulangan terorisme. Berikan arahan kepada PR
          Kasatwil/Reskrim/Intelkam     Polda    Sumut   untuk    melaksanakan        pemberdayaan
          Polmas/Babinkamtibmas untuk monitor daerah-daerah rawan basis kejahatan terorisme dan
          kejahatan curas Gun Senpi. Meningkatkan kemampuan personel di JCLEC dan DS-ATA untuk
          menyelidiki/menyiidik Teror. Meningkatkan kemampuan material & logistik untuk penyelidikan
          dan penyidikan teror, melaksanakan kegiatan latihan fungsi Gun dan meningkatkan
          kemampuan personel Den 88 AT. Melakukan koordinator FS KEPOL.

      4). Solusi eksternal
          - Pre-emtif: melaksanakan bimbingan penyluhan masyarakat tentang aspek juridis
             terhadap teroris. Melakukan koordinasi dengan Para Aparat PEMDA (Camat, Lurah,
             Kepdes, Kepling, Keplor) untuk budayakan wajib lapor selama 2x24 jam bagi para
             pendatang baru maupun OA, penertiban KTP. Memberi himbauan kepada
             pengusaha/pemilik rumah kos agar menginformasikan kepada petugas APBL menemukan
             hal-hal yang mencurigakan terkait teror/bom. Menggalang para tersangka teroris an
             Indrawarman alias Toni Togar cs yang sedang menjalani hukuman di LP TJ GUSTA.
          - Preventif: Mencegah/menangkal potensi terjadinya TP teroris dengan mengkedepankan
             polmas. Monitor eks napi teroris yang sudah jalani hukuman/bebas kembali ke
             masyarakat. Membentuk jaringan guna monitor kemungkinan terjadinya teror. Adakan
             razia di daerah rawan dan perbatasan keluar masuk OA/pelaku teroris. Memberikan
             latihan kepada JPU yang tangani kasus teroris wilayah SUMUT, NAD, RIAU & PADANG
             dan kerjasama dengan Kejati SUMUT. Koordinasi dengan JPU GUN untuk kelancaran
             proses sidik kasus teroris dan koordinasi dengan satuan samping Gun untuk memperoleh
             info tentang jaringan terorisme.
          - Represif: Melaksanakan cari dan kejar terhadap tersangka/DPO yang belum tertangkap
             penyelesaian perkara/proses sidik kasus sampai ke JPU dan Koordinasi dengan JPU
             untuk kelancaran proses selrah.

8. TVRI

   Permasalahan yang dihadapi, antara lain :
   a. Dalam menjangkau perluasan siaranTVRI Sumut, maka dibutuhkan peralatan pemancar di satuan
      transmisi yang nilai ekonomis dan teknisnya sudah habis. Daerah yang masih blank spot untuk
      dapat didirikan atau dibangun transmisi baru, karena sejak tahun 1995 TVRI tidak menambah
      Satuan Transmisi.
                                                                                                   6
   b. Peralatan produksi, pasca produksi dan penyiaran yang sudah usang perlu ditambah, yaitu
      Camera, Peralatan Editing, Peralatan Siaran Langsung, Peralatan di Satuan Transmisi dan Dana
      produksi dan penyiaran perlu ditingkatkan.
   c. Pegawai honorer agar dapat ditingkatkan menjadi calon PNS, karena telah bekerja puluhan tahun
   d. Eselonisasi di TVRI sudah disetarakan, namum khusus eselon II, belum sepenuhnya diakui.
   e. Kendaraan dinas operasional sangat terbatas sehingga perlu pengadaan baru.
   f. Biaya Perawatan gedung, kendaraan operasional dan peralatan teknik biayanya perlu ditingkatkan.
   g. Status Tanah TVRI SUMUT seluas 17,400 M2 belum ada kejelasan karena kepemilikan masih
      dimiliki perorangan.


9. RRI

   Kendala yang dihadapi RRI:
   a. Rendahnya kualitas SDM yang belum optimal. Dalam hal ini diupayakan mengikutsertakan
      karyawan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan baik di tingkat pusat dan daerah
      maupun in-house trainig.
   b. Kendala keterbatasan dana, dalam mengatasi ini meningkatkan perolehan pendapatan dari sektor
      jasa siaran serta kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Instansi tertkait baik Pemerintah dan
      Swasta.
   c. Sejak Tahun 1997 RRI tidak lagi menerima karyawan PNS atau zero growth, saat ini karyawan
      RRI berjumlah 220, 203 PNS dan tenaga kontrak 17 orang. Dalam hal ini terdapat kesenjangan
      dalam re-generasi pegawai RRI.
   d. Menghadapi kendala keterbatasan sumberdaya manusia untuk menghasilkan program-program,
      adanya keterbatasan anggaran tersedia untuk menghambat mobilitas.
   e. Dalam mengatasi kendala keterbatasan anggaran operasional dari pusat tersebut, sejumlah
      langkah yang dilakukan RRI Medan dengan melakukan kerjasama penyiaran dengan berbagai
      instansi baik pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan penerimaan dari sektor jasa non
      siaran seperti penyewaan auditorium RRI

   Harapan dan masukan dari RRI, antara lain :
   a. Status RRI yang belum jelas sampai saat ini apakah merupakan BLU atau dibawah Departemen
      Komunikasi dan Informasi, dibutuhkan kejelasan karena berhubungan dengan pengalokasiaan
      anggaran RRI.
   b. Siaran Programa 4 yang masih mengudara melalui frekuensi MW akibat tidak tersedianya
      frekuensi FM akibat pengaturan kanalisasi frekuensi, diharapkan agar Pro 4 RRI dapat mengudara
      di jalur FM.
   c. Ijin operasional Programa 3 RRI Medan di frekuensi FM 88,8 MHz yang sampai dengan saat ini
      masih dalam proses di tingkat pusat selain pemancar yang ada juga tidak memiliki back up
      sehingga bila ada gangguan di pemancar tersebut prkatis Pro 3 tidak dapat mengudara.
   d. Dibutuhkan penambahan kendaraan operasional siaran yang memadai untuk keperluan mobilitas
      operasional mengingat wilayah cakupan kerja RRI Medan yang begitu luas.
   e. Gangguan aliran listrik yang mengganggu operasional peralatan siaran dan terjadinya
      penambahan biaya untuk bahan bakar solar bagi keperluan genset, karena yang eksisting tidak
      maksimal.



10. KPID

   KPID Sumut dibentuk pada tanggal 31 Mei 2004 dalam operasionalnya KPID mengalami berbagai
   kendala, antara lain :
   a. Belum memiliki format isi siaran, standar pemantauan dan format penanganan aduan publik untuk
      melakukan monitoring dan evaluasi siaran.
   b. Anggaran KPID-Sumut sebagai Lembaga Negara Independen masih bersifat bantuan, hingga saat
      ini masih berada di bawah Sekretariat Daerah Provinsi SU, bahkan Honorarium Anggota KPID-SU
      sering terlambat.



                                                                                                    7
   c. Saat ini KPID-Sumut mengalami keterbatasan penggunaan jaringan/peralatan telekomunikasi
      seperti Telepon dan Fax, serta Internet, bahkan Laboratorium mediasi dan pemantauan media
      penyiaran yang sampai saat ini belum ada.
   d. Perda yang menjadi regulasi tentang jasa penyiaran dan penyelenggaraan penyiaran belum
      terpikirkan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga pemanfaatan ranah publik melalui kanal penyiaran
      dan izin penyelenggaraan penyaiaran belum dapat dioptimalkan.

11. Kepala Badan Infokom dan Masyarakat Telekomunikasi (Telkom, Telkomsel, Indosat dan XL)
    dan POS

   ▪   Kondisi umum: Terjadinya kesimpangsiuran informasi disebabkan oleh banyaknya sumber
       informasi (dalam dan luar negeri), tingginya kecepatan lalu lintas informasi di tengah-tengah
       masyarakat Sumut. Sehubungan dengan posisi Sumut sebagai miniatur Indonesia & saat iini
       sedang dalam penggagasan untuk melahirkan branding: the region of multi ethnic and religions.
   ▪   Permasalahan yang dihadapi, antara lain :
       a. Bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi atas berbagai informasi dimana dari
            5.747 desa/kelurahan, 3500 diantaranya belum terjangkau fasilitas telekomunikasi.
       b. Kondisi di era otonomi daerah dimana nomenklatur institusi infokom/kehumasan berbeda-beda
            di tiap-tiap Kabupaten/Kota termasuk perbedaan esselonering. Institusi Infokom hanya
            terdapat di Provinsi dan di 12 Kab/Kota, di 16 Kab/Kota pelayanan dan diseminasi informasi
            dilaksanakan oleh Institusi setingkat bagian kehumasan.
       c. Desiminasi informasi tidak dapat dilaksanakan penuh secara berjenjang.
       d. Jarak daerah yang semakin jauh dari Medan mengakibatkan penyebaran informasi semakin
            melemah.
       e. Belum ada ijin TV dan Radio lokal dari Pemerintah Pusat, operasional TV dan Radio Lokal
            dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi dengar pendapat dan Forum rapat bersama sesuai
            dengan UU Penyiaran.
       f. Jumlah operator yang saat ini beroperasi di Sumut adalah 14 Operator, yang hampir secara
            keseluruhan berkonsentrasi di wilayah pantai timur, yang jumlah penduduknya besar, yang
            menguntungkan berdasarkan orientasi bisnis, tetapi merugikan dari sisi pemerataan informasi.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati,

       Dari hasil laporan delegasi Komisi I DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara dapat disampaikan
beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. BIDANG PERTAHANAN

   1. Minimnya dukungan dana dan dukungan alat peralatan khusus (alutsista, transportasi, dan komunikasi)
       menjadi kendala serius bagi Kodam I/Bukit Barisan dalam melakukan tugas dan fungsi intelijen, operasi
       satuan, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, keberhasilan tugas di bidang OMSP (Operasi Militer
       Selain Perang) mengingat kondisi geografis di wilayah Kodam I/Bukit Barisan dalam mendukung
       penanggulangan bencana alam dan pengamanan wilayah.

   2. Kenyataan yang dihadapi Yonif 121/Macan Kumbang antara lain sarana dan prasarana latihan
      yaitu tidak ada kolam renang, kondisi tower serba guna, pada besi tiang dan tangga untuk naik
      sudah karatan dan pada papan pijakan/luncuran sudah lapuk. Alutsista senjata masih ada
      sebagian senjata dengan kondisi rusak ringan; alat perlengkapan senjata masih ada sebagai alat
      perlengkapan senjata dengan kondisi rusak ringan dan berat. Munisi 2 butir munisi geranat mortir
      60 MM latihan dalam kondisi rusak ringan. Kendaraan truk sudah sesuai TOP 1995 dan hanya
      bisa mengangkut personel 1 Kompi saja sedangkan Satuan memiliki 5 kompi yang terdiri dari 3
      Kompi Senapan, 1 kompi bantuan dan 1 kompi markas. Perumahan: Masih ada sebagian
      perumahan dengan kondisi Rusak Ringan dan Rusak.

   3. Adanya pengkavlingan tanah dan dijual pada masyarakat umum untuk perumahan mewah,
      padahal status tanah tersebut (diarea Danlanud) tersebut belum berkekuatan hukum tetap.
      Sehubungan dengan itu dapatlah hal ini diselesaikan secara hukum agar tidak menimbulkan
      permasalahan di kemudian hari.


                                                                                                           8
B. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

   1. Lemahnya daya pancar, kurangnya SDM yang kurang memadai dari segi jumlah dan mutu, studio yang
      tidak memadai, jauhnya letak kantor administratif dengan lokasi operasional produksi dan penyiaran, serta
      kurangnya peranan pemerintah dalam hal pendanaan adalah merupakan permasalahan krusial TVRI Sumut
      saat ini dan lima tahun ke depan.

   2. RRI Sumut dihadapkan oleh kendala kondisi gedung kantor dan studio yang rusak, terdapatnya blank spot
      area, peralatan teknik yang sebagian besar sudah lewat masa aktif, kendaraan dinas yang kurang
      mendukung operasional dan SDM yang muda dan profesional.

   3. Persaingan yang cukup ketat, munculnya produk substitusi dan keterbatasan investasi menjadi
      permasalahan utama yang dihadapi PT. Pos Sumut oleh karena itu PT.Pos berharap dimungkinkan
      pendirian kantor Pos di daerah-daerah pengembangan dengan investasi dari APBN dan membangun
      sinergi antara PT. Pos dan BUMN.

   4. Dalam melaksanakan tugas pokok monitoring dan pengawasan, Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi
      Radio dan Orbit Satelit SUMUT memiliki kendala-kendala antara lain sarana monitoring yang belum
      memadai dan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap penggunaan frekuensi radio.

   5. Vandalisme dan pencurian kabel tembaga yang sangat marak akhir-akhir ini memberikan dampak kerugian
      baik bagi Telkom maupun pelanggan Telkom, belum termasuk kehilangan pulsa karena masyarakat tidak
      bisa memanfaatkan telepon.


      Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara dalam Reses
Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2007 – 2008. Kami harapkan hasil kunjungan kerja tersebut dapat
memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menetapkan arah kebijakan
pembangunan di wilayah Indonesia.

       Wassalammu’alaikum Wr. Wb.

                                           Jakarta, 3 September 2008


                       K E T U A,                                            JURU BICARA,



       DRS. SIDARTO DANUSUBROTO, SH                                           PERMADI, SH
                    A.328                                                         A.379




                                                                                                             9

								
To top