isi skripsi by jt99YU80

VIEWS: 350 PAGES: 149

									                                                                      1




                                 BAB I

                            PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

      Zaman kala masyarakat senantiasa tidaklah stagnan pada kondisi

keseharian yang dimiliki, menjadikannya sebuah fenomena pantas untuk

dikaji. Dinamika yang berkembang tersebut seringkali tidak terlepas dari

peranan struktur makro yang mengatur sebuah masyarakat tertentu.

Pemerintah dan aparatur penyokongnya merupakan salah satu faktor

makro tersebut yang wajib ditekankan sebagai salah satu faktor

penyokong bergeraknya arus dinamika tersebut. Sejak terbukanya sejarah

mengenai pemerintahan satu persatu teori mengenai fungsi dan peran

pemerintah berjejal, dinamikanya berlangsung dengan mobilitas yang

cepat. Masalah yang mendera juga satu per satu datang pasca

kedatangan sistem pemerintahan. Sontak sistem tersebut mendapatkan

tekanan sebagai institusi berwenang menyelesaikan setiap persoalan.

      Salah satu wacana mengemuka mengenai kota Makassar ialah

mengenai beberapa peristiwa yang menarik pandangan nasional hingga

internasional adalah kekerasan massa dalam bentuk perkelahian antar

kelompok yang kerap terjadi. Mencoba berasumsi penulis memposisikan

masyarakat Indonesia kini beranggapan        bahwa kekerasan di kota

Makassar telah menjadi hal yang lazim terjadi. Ada anekdot sehari-hari

yang mengatakan bahwa kekerasan massa yang kerap terjadi di kota ini

telah tergambar dari nama kota Makassar itu sendiri.
                                                                                      2




          Menurut      Budi    Hardiman       sebuah      masyarakat        yang   tidak

mempersoalkan kekerasan sudah kehilangan keberadabannya1. Karena

itu, pertanyaan mengenai mengapa perkelahian antar kelompok itu terjadi

sangat penting untuk dilontarkan dan dijawab.

          Kita ingat kembali katalog kekerasan massa di kota ini: kerusuhan

April 1996 di kampus Universitas Muslim Indonesia yang menewaskan

mahasiswa, kerusuhan dengan target etnis China dalam kurun waktu

1997-19982,        Bentrokan      berkali-kali   antara    aparat    keamanan       dan

mahasiswa yang           tak sedikit menimbulkan korban dalam kurun waktu

2007-hingga sekarang. Dalam pertarungan politik                     kecemasan akan

kekerasan massa tak juga dapat terhindarkan. Ingat saja kasus

pengrusakan show room milik mantan wakil Presiden Jusuf Kalla dalam

momentum PILGUB Sulawesi Selatan. Hingga maraknya penghakiman

massa maupun perkelahian antar kelompok warga membuat kota ini

kemudian termasyhur dengan konflik fisik yang melibatkan banyak

individu yang tergabung dalam beberapa kelompok atau yang biasa

disebut dengan kekerasan massa.



1
    Dikutip dari artikel Memahami akar-akar kekerasan massa, 28 Juli 2008
2
    Perseteruan antara pribumi dan etnis tionghoa ditandai dalam peristiwa Toko LA, pada
peristiwa tersebut terjadi pembantaian dan pembakaran terhadap pemukiman etnis
tionghoa di Makassar. Peristiwa yang melibatkan etnis tionghoa berlanjut ketika terjadi
pembunuhan terhadap seorang anak kecil oleh salah satu keturunan tionghoa yang
diindikasikan menderita gangguan jiwa. Lebih lengkap lihat di, Sukriansyah S.Latif dan
Tomi Lebang, Amuk Makassar, Institute studi arus informasi, Makassar, 1998 hal. 35
dan 127.
                                                                       3




      Yang ganjil dalam perilaku massa adalah ciri psikologis yang

ditimbulkan, para pelaku mengalami penumpulan rasa salah atas tindakan

kekerasan mereka. Akal sehat disingkirkan dan digantikan dengan

moralitas lemah yang menjauhi konteks budaya dimana moralitas tersebut

dibangun. Berjarak dari peristiwa itu, beberapa analis yang ahli dalam

bidang ini maupun masyarakat biasa pemerhati persoalan sosial lalu

mengatakan bahwa individu terseret oleh desakan kebersamaan mereka

sehingga tak bisa lain kecuali melakukan seperti yang dilakukan orang

yang lain. Seperti kesadaran in group yang diungkapkan oleh sosiolog

sekelas Soerjono Soekanto maupun Selo Soemardjan Individu yang

terlibat dalam kekerasan massa secara massif dipindahkan dari ruang

kontak sehari-hari ke dalam suatu ruang peleburan kolektif yang mengisap

ciri-ciri personalnya sebagai seorang individu. Penulis menyebutnya

“ruang kolektif’ karena ruang ini diproduksi oleh kebersamaan dan menjadi

tempat bergeraknya tindakan-tindakan kolektif walaupun dalam beberapa

analisis ada juga yang menyebutnya sebagai ruang massa.

      Ada kecenderungan yang kemudian terjadi, bahwa perkelahian

antar kelompok dalam beberapa penelitian ternyata tidak terlepas dari

heterogennya sebuah masyarakat. Masyarakat perkotaan seperti di kota

Makassar pun memiliki kecenderungan tingkat kekerasan massa yang

tinggi ketimbang dengan daerah lain yang belum begitu terjejal arus

modernisasi.
                                                                                    4




          Kehidupan     perkotaan     yang     lebih   dekat      dengan    kebijakan

pemerintah pusat kemudian akan sangat mudah terciptanya arus balik

dari masyarakat di dalamnya. Tanggapan dari masyarakat akan lebih

cepat timbul belum lagi ketika kita meminjam teori Johan Galtung3

mengenai korelasi antara kekerasan itu sendiri dengan kekerasan

struktural, dalam teorinya dikatakan bahwa kekerasan yang selama ini

terjadi di masyarakat khususnya masyarakat kota tak terlepas dari wujud

kekerasan rezim penguasa setempat terhadap rakyatnya, Kemarahan

rakyat pun terlontar dalam bentuk beragam, dimulai dengan aksi protes

hingga bentuk-bentuk destruktif berupa pengrusakan yang dilakukan oleh

massa4.

          Beberapa     pengamat      kekerasan      massa        hingga    budayawan

menganggap bahwa siklus kekerasan yang terjadi di makassar tidak

terlepas dari mental masyarakat Makassar itu sendiri yang dibangun dari

konsep siri’dan pacce5. Budaya ini kemudian oleh sebagian orang

dijadikan sebagai pembenar maraknya tindak kekerasan di kota ini. Pada

tahun 2008 dari semua jenis konflik kekerasan yang melibatkan massa, di

3
    Johan Galtung membagi tiga bentuk kekerasan: kekerasan itu sendiri, kekerasan
struktural dan kekerasan kultural. Lihat di Sunardi, Keselamatan kapitalisme dan
kekerasan, LKIS, Yogyakarta, 1996 hal 165
4
    Lebih lengkap baca di Froom, Akar Kekerasan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008 hal
137. Kemarahan merupakan dorongan psikologis yang berbentuk agresi darip tekanan
yang dialami, lebih lengkap dalam buku tersebut banyak diceritakan mengenai dorongan
psikologis untuk melakukan tindak kekerasan. Buku tersebut diantaranya mengambil
pemikiran Freud dan Lorenz.
5
    Siri’ dan pacce merupakan ikatan budaya masyarakat Sulawesi Selatan yang mengatur
tata pergaulan, lebih lengkapnya akan dijelaskan pada BAB III.
                                                                                        5




Negeri ini terjadi sebanyak 1136 kasus kekerasan yang sempat terdata.

Sulawesi Selatan ternyata berada di peringkat kedua setelah Jawa Barat

yang hanya berselisih satu kasus. 124 jumlah kasus yang terjadi di

Sulawesi Selatan pada tahun 2008 itu, ternyata diramaikan jumlahnya

oleh kasus tawuran yang begitu banyak melebihi konfik kekerasan agama,

politik, pengeroyokan hingga penghakiman massa6.

          Ternyata dari data tersebut, 85% dari semua kasus kekerasan di

Sulawesi Selatan terjadi di kota Makassar sebagai Ibukota provinsi. Dari

semua narasi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

faktor-faktor apa yang menyebabkan maraknya kekerasan itu menghiasi

keseharian masyarakat di kota ini. Benarkah bahwa ritus kekerasan

tersebut merupakan produk kebudayaan masyarakat Makassar ataukah

bentuk agresi sebagaimana yang diutarakan oleh Erich Fromm 7 akibat

kekerasan struktural pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh

Johan Galtung8.

          Pemerintah kota Makassar sebagai institusi kuasa yang berada di

kota ini seharusnya menyadari persoalan krusial ini, tugas pemerintah

yang seharusnya memberikan jaminan keamanan bagi setiap warga

negara        seyogyanya        diperankan       dengan      maksimal.        Sebenarnya

pemerintah         kota     Makassar        sudah      melakukan           banyak   upaya

6
    Data didapat dari hasil penelitian Warta Titian Damai, Februari 2009
7
    Lebih lengkap baca di Froom, Akar Kekerasan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
Banyak bentuk-bentuk agresi yang dijelaskan lengkap dalam buku ini.
8
    Lihat Sunardi, Keselamatan kapitalisme dan kekerasan, LKIS, Yogyakarta, 1996 hal
165
                                                                                 6




penanggulangan maraknya terjadinya kekerasan massa. Dalam program

Makassar Great Expectation9, kasus kekerasan yang kerap terjadi di

jalanan ketika terjadi aksi unjuk rasa menjadi titik perhatian mengingat,

bahwa kejadian tersebut bisa merusak wajah Makassar sebagai pintu

gerbang di Indonesia bagian timur.

         Fokus pada penelitian ini akhirnya mengambil salah satu bentuk

kekerasan massa yang cukup meresahkan. Perkelahian antar kelompok

merupakan penyakit masyarakat yang sering menjadi bahan pembicaraan

di kota ini. Tak jarang dengan menggunakan senjata tajam yang berujung

pada timbulnya korban jiwa. Perkelahian antar kelompok pun mengalir

dengan berbagai motif dari pelakunya. Sebagian besar dari pelakunya

didominasi oleh kaum remaja.

         Berbagai penelitian sosial menganalisa perilaku keterlibatan remaja

dalam perkelahian antar kelompok. Namun perkelahian ini juga tak bisa

dilepas oleh mereka yang telah melewati masa remaja. Maraknya

perkelahian antar kelompok yang melibatkan masyarakat miskin atau

mereka yang berkemampuan ekonomi menengah ke bawah, menjadi

salah satu indikasi bahwa perkelahian antar kelompok sebagai salah satu

bentuk kekerasan massa diakibatkan oleh adanya kesenjangan yang

akibat pembangunan tidak berimbang di sebuah kota besar.

9
    Makassar Great Expectation adalah nama program pemerintah kota untuk menjadikan
kota Makassar menuju kota dunia dalam jargon ini pemerintah kota Makassar
mengikutkan banyak program termasuk pembangunan fisik, nilai dalam masyarakat dan
yang terpenting dalam sektor budaya. Lebih jelas, silahkan kunjungi situs resmi
pemerintah kota Makassar (www.makassarkota.go.id).
                                                                                       7




          Ada pula beberapa contoh kasus yang memberikan bantahan

terhadap “postulat” pelaku perkelahian antar kelompok diatas10. Masuknya

perkelahian tersebut ke ranah institusi pendidikan seperti kampus dan

sekolah memberikan contoh yang setidaknya mendobrak pernyataan

mengenai tingkat pendidikan yang menjadi salah satu pemicu terjadinya

tindak kekerasan.

          Dalam banyak kasus kekerasan yang terjadi, banyak pertanyaan

yang timbul dalam diri penulis mengenai apakah sebenarnya peran

pemerintah yang seharusnya memberikan jaminan keamanan bagi

masyarakatnya. Untuk itu diperlukan korelasi antara apa yang menjadi

faktor antar kelompok yang kerap terjadi dengan peran-peran yang

dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulanginya.

          Ketertarikan penulis membahas persoalan ini, dengan harapan

tidak ada lagi sikap menduga-duga dari masyarakat pada umumnya

mengenai apakah pemerintah kota mengambil sikap dan berperan

menanggulangi kasus yang terjadi. Lemahnya peran institusi pemerintah

dalam       mengambil       langkah     dalam     beberapa      penyelesaian      kasus

perkelahian terus berulang terlontar ketika kecelakaan sosial ini kembali

muncul dipermukaaan. Perkelahian antar kelompok setiap saat bisa saja


10
     Pencantuman tanda kutip pada kata postulat bahwa makna dari kata tersebut tidak lagi
sebagaimana artinya sebagai sebuah kesimpulan teori. Banyak isu berkembang
mengenai perkelahian yang sering terjadi di kampus, mengindikasikan terbentunya
anggapan masyarakat bahwa tingkat pendidikan bukanlah faktor penyebab terjadinya
tindak kekerasan. Lebih jelas baca di, Sukriansyah S.Latif dan Tomi Lebang,        Amuk
Makassar, Institute studi arus informasi, Makassar, 1998 hal. 35 dan 127.
                                                                         8




terjadi dengan berbagai potensi yang diredam untuk beberapa saat saja.

Ketika keran penyebab perkelahian itu terbuka, sontak massa pun kembali

mengambil posisi dalam menyelesaikan persoalan yang sudah tidak bisa

lagi diselesaikan dengan bahasa verbal.

      Adanya disparitas antara penyelesaian kasus kekerasan dengan

faktor penyebabnya cenderung membuat perkelahian tersebut hanya

selesai    pada   permukaan   dan   tidak   menyentuh    akar   persoalan.

Perkelahian antar kelompok dapat ditanggulangi ketika akar penyebab

kekerasan itu terjadi sudah diketahui, banyak referensi yang bisa dijadikan

acuan dalam menelaah akar kekerasan seperti ini yang kerap terjadi

sebagai suatu produk sosial masyarakat kota.

      Pemerintah kota yang melakukan berbagai upaya penanggulangan

akan diteliti perannya oleh penulis sebagai salah satu bentuk upaya

pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini membuka

persoalan yang sudah dibahas sebelumnya dengan memfokuskan

penelitian pada tahun 2010 dalam judul:




                     Analisis Peran Pemerintah Kota

          terhadap Perkelahian antar Kelompok di Kota Makassar




I.II Rumusan Masalah

      Memperhatikan uraian di atas terlihat bahwa perkelahian antar

kelompok merupakan persoalan esensial yang patut bagi pemerintah
                                                                              9




daerah untuk segera memaksimalkan potensi dan peran yang dimiliki

dengan membuat perencanaan strategis untuk menanggulangi sirkulasi

kekerasan yang merebak di masyarakat. Bilamana telah terjadi penurunan

angka perkelahian antar kelompok, maka patut pula untuk mengetahui

upaya apa yang telah dilakukan sebagai bahan evaluasi kebijakan ke

depannya.

       Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang menjadi fokus

perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perkelahian antar

   kelompok di Kota Makassar?

2. Bagaimana peran pemerintah kota Makassar dalam menanggulangi

   persoalan perkelahian antar kelompok yang kerap terjadi?




I.III Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengakarnya pandangan masyarakat yang hanya bisa menerka

   penyebab timbulnya perkelahian, oleh karena itu penelitian ini

   bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang

   menyebabkan       terjadinya   perkelahian   antar     kelompok   di    kota

   Makassar.

2. Untuk    memperoleh      gambaran    dan     penjelasan   tentang      peran

   pemerintah kota Makassar dalam menanggulangi kekerasan massa

   dalam bentuk perkelahian antar kelompok.
                                                                         10




I.IV Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis, memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk

   peran pemerintah kota Makassar dalam menanggulangi kekerasan

   massa dalam bentuk perkelahian antar kelompok. Selain itu juga

   memberikan sedikit gambaran mengenai penyebab kekerasan massa

   yang kerap terjadi di masyarakat. Hasil dari penelitian ini juga

   diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu

   pemerintahan terutama kajian tentang strategi peran pemerintah dalam

   menangani kasus tertentu.

2. Dari segi metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai

   tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-

   penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah peran

   strategis   pemerintah   dan   penanggulangan    kekerasan    massa    di

   masyarakat.

3. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi

    bagi masyarakat tentang peran pemerintah kota Makassar dalam

    menanggulangi kekerasan massa dalam bentuk perkelahian antar

    kelompok yang kerap mengganggu. Terkhusus bagi pemerintah

    khususnya Pemerintah kota Makassar, hasil dari penelitian ini dapat

    dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka

    penanggulangan perkelahian antar kelompok.
                                                                         11




I.V Kerangka Pemikiran

        Dalam penelitian ini, peneliti akan memulai dengan mencari

informasi   dari   para   ahli,   serta   masyarakat   mengenai   penyebab

perkelahian antar kelompok itu terjadi, kemudian mencari informasi dari

pemerintah kota sebagai badan negara di daerah yang bertanggung

jawab    dalam     penanggulangan     kekerasan   massa    terkhusus   pada

perkelahian antar kelompok. Pencarian sebab yang dimulai dengan

masuk pada beberapa wilayah yang pernah dekat dengan konflik tersebut.

Sekaligus mencari tahu apakah pemerintah pernah mengadakan upaya

penanganan langsung dalam kasus perkelahian di wilayahnya.

        Banyaknya institusi yang dekat pada persoalan perkelahian ini,

sehingga penelitian juga menyentuh semua institusi tersebut seperti

kepolisian dalam hal ini POLRESTABES Makassar dan pelaksana tugas

pembuat regulasi dan legislasi DPRD kota Makassar untuk menggali

tentang peran apa saja yang telah dilakukan. Kemudian membandingkan

dan menganalisis apakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh

pemerintah kota di tahun 2010 sudah searah dengan faktor-faktor yang

menyebabkan perkelahian antar kelompok itu terjadi. Selain itu penelitian

ini juga berupaya mencari solusi tepat dari faktor-faktor yang telah

didapatkan.
                                                                           12




      Berikut bagan alur pikir dalam penelitian:




                                 Bagan I.I

     Faktor Penyebab
 *Perubahan sosial yang
 cepat                                  Perkelahian antar kelompok
 *Populasi yang padat
 *Kondisi perkampungan
 yang buruk
 *Perekonomian penduduk        Peran pemerintah kota dalam penanggulangan
 yang sangat rendah            Perkelahian antar kelompok di kota Makassar
                                      (Kesbang, DPRD, Dinas Sosial)


                                                   Analisis




I.VI Metodologi Penelitian

      Penelitian   ini berfokus pada program pemerintah              terhadap

penanggulangan perkelahian antar kelompok pada tahun 2010. Pada

bagian ini dijelaskan gambaran metode penulis yang digunakan sebagai

acuan penelitian selama mengadakan penelitian. Penulis membaginya

menjadi lima bagian. Pertama adalah gambaran lokasi penelitian serta

alasan mengapa lokasi ini menarik untuk diteliti, kemudian yang kedua

ialah tipe penelitian dan dasar penelitian yang digunakan. Ketiga adalah

sumber-sumber data yang akan dikumpulkan dalam penulisan dan teknik

yang digunakan untuk pengumpulan data. Keempat, yakni informan

penelitian, Kelima, teknik analisis data yang digunakan. Keenam, yakni

defenisi operasional. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut:
                                                                       13




I.VI.I. Lokasi Penelitian

      Penelitian dilakukan di wilayah kota Makassar. Kota Makassar yang

dalam banyak pemberitaan media kemudian dikenal sebagai kota dengan

tingkat kejadian kekerasan massa yang tinggi. Penulis juga beranggapan

bahwa penelitian ini sangat berguna untuk dijadikan bahan acuan

penanggulangan kekerasan massa dalam bentuk perkelahian antar

kelompok sebagai perwujudan tanggung jawab sosial setiap warga negara

dalam memutus mata rantai kekerasan.

      Menekankan lokus penelitian pada pemerintah kota sebagai

perwujudan negara di daerah yang wajib melindungi masyarakatnya.

Penelitian ini banyak dilakukan di kantor PEMKOT Makassar terkhusus di

kantor Kesatuan Bangsa (KESBANG) sebagai institusi yang mengurusi

secara konseptual masalah perlindungan masyarakat termasuk mengenai

isu kekerasan. Kemudian penelitian ini juga menitikberatkan di lingkungan

dinas terkait masalah penanggulangan kekekerasan yakni dinas sosial

kota Makassar. Yang merupakan rekomendasi dari kantor KESBANG

untuk mencari beberapa datang yang bisa melengkapi penelitian ini.

      Perilaku perkelahian antar kelompok di kota ini langsung ditangani

di lapangan oleh aparat kepolisian untuk segera mengamankan masalah

tersebut. Penelitian pun penulis lakukan di unit reserse dan kriminal (Dit

RESKRIM)      POLRESTABES        Makassar.    Disana    peneliti   banyak

mendapatkan data angka tingkat kekerasan di beberapa bagian wilayah
                                                                                        14




kota Makassar. Secara legislasi peneliti juga mencari informasi dari DPRD

kota Makassar untuk mengetahui apakah ada regulasi mengenai

perkelahian antar kelompok ini. Penelitian di DPRD kota Makassar

memfokuskan pengambilan informasi pada komisi A bidang pemerintahan

yang tak lain juga mengurusi masalah perlindungan pemerintah terhadap

masyarakatnya.

           Perkelahian antar kelompok ini menjadi salah satu persoalan yang

pelik untuk dicarikan bentuk solusi yang pas. Berbedanya konteks

masalah dalam setiap konflik yang terjadi serta motif pelaku yang

beragam membuat pemerintah kota perlu berbagai senjata dalam

penyelesaian konflik ini. Sehingga mengetahui pola kerja sama antar

berbagai instansi terkait juga perlu dipahami sebagai bentuk penyelesaian

konflik yang menyeluruh dan tidak partikulir11.




I.VI.II. Dasar dan Tipe Penelitian

           Dasar     penelitian     yang     dilakukan      adalah     observasi    melalui

wawancara           dengan      pertanyaan       terbuka      yaitu    penelitian   dengan

mengumpulkan data dari informan atau menemukan ruang lingkup dan

fokus persoalan tertentu sebagai sampel yang dianggap representatif.

Tipe Penelitian adalah tipe penelitian deskriptif analisis yaitu suatu tipe

penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan

situasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang

11
     Lebih rinci akan dijelaskan di BAB III tentang data lokasi penelitian
                                                                       15




diselidiki di mana hasil eksplorasi merupakan jawaban dari pertanyaan

yang telah dirumuskan dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci dan

mendetail tentang situasi perkelahian antar kelompok dan strategi peran

yang diterapkan.




I.VI.III. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

   Data primer adalah data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah

   penelitian. Peneliti turun langsung ke instansi yang telah disebutkan

   untuk mengumpulkan data dengan cara observasi serta wawancara

   mendalam.

b. Data Sekunder

   Penulis juga melakukan telaah pustaka, yaitu mengumpulkan data

   dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal, koran, dokumentasi,

   foto, internet dan sumber informasi lainnya yang ada kaitannya

   dengan masalah perkelahian antar kelompok ini.

Dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (library research)

  Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur

  yang berhubungan tentang buku/artikel kebijakan pemerintahan,

  problem kekerasan di daerah, buku/artikel tentang ilmu pemerintahan
                                                                     16




  serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan topik yang

  dibahas dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari kepustakaan ini

  merupakan data sekunder.

b. Penelitian Lapangan (field research)

  Studi lapang ini dimaksudkan bahwa penulis langsung melakukan

  penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Studi lapang

  ditempuh dengan cara sebagai berikut;

  Wawancara Mendalam

    Penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara

    mendalam, yaitu menggali informasi sebanyak-banyaknya semua

    informasi yang berkaitan dengan perkelahian antar kelompok dan

    peran pemerintah kota dalam penanggulangannnya dari informan

    yang telah ditentukan. Proses wawancara ini menggunakan pedoman

    wawancara (interview guide) sebagai alat penelitian, agar wawancara

    tetap berada pada fokus penelitian.




I.VI.IV. Informan Penelitian

      Informan yang penulis wawancarai untuk pengumpulan data ini

terdiri dari lima komponen masyarakat, yaitu:

● Pemerintah dalam hal ini pejabat pemerintah Kota Makassar, yang

  difokuskan pada kantor KESBANG kota Makassar terkhusus seksi

  LINMAS serta dinas dibawah PEMKOT yakni Dinas Sosial
                                                                         17




● Kepolisian dalam hal ini POLRESTABES Makassar

● DPRD kota Makassar terkhusus komisi A bidang pemerintahan

● Masyarakat sekitar areal perkelahian antar kelompok yang pernah

  terjadi

● Beberapa pelaku perkelahian antar kelompok yang tidak kami sebutkan

  namanya.

      Pemilihan informan berkembang dan berubah sesuai dengan

kebutuhan penelitian dalam memperoleh data yang akurat. Peneliti juga

menggunakan cara pemilihan informan yang didasarkan atas petunjuk

informan I (pertama) ke informan II (kedua) dan seterusnya dan tidak

terencana sebelumnya akhirnya diperoleh data yang lebih lengkap dan

mendalam berkenaan dengan masalah perkelahian antar kelompok. Jadi

meskipun telah ditetapkan informan sebelumnya, beberapa informan lain

didapatkan dari sejumlah informasi selama berada di lokasi penelitian.




I.VI.V. Analisis Data

      Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hal ini

dimaksudkan    agar tetap    berada dalam fokus penelitian, penulis

menggambarkan masalah yang terjadi menggunakan argumen yang jelas

dan memfokuskan perhatian pada pengumpulan data serta informasi

melalui observasi dan wawancara mendalam. Selanjutnya data dan

informasi tersebut dianalisa secara kualitatif. Proses analisa data dimulai
                                                                        18




dengan menelaah terlebih dahulu seluruh data yang tersedia, kemudian

akan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif.

      Karena analisa penelitian ini bersifat deskriptif, maka penyajian

data disajikan dalam bentuk narasi yaitu berusaha mendeskripsikan atau

menggambarkan kekerasan massa dan salah satu bentuknya yakni

perkelahian antar kelompok kemudian menjelaskan penyebab terjadinya,

namun memfokuskan pembahasan pada peran pemerintah kota dalam

penanggulangannya.

      Proses analisa data dilakukan pada waktu bersamaan dengan

proses pengumpulan data berlangsung. Analisa data dilakukan melalui

tiga alur, yakni: (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan

kesimpulan ataupun verifikasi.

   Reduksi data

      Pada tahap ini dilakukan proses penyeleksian, pemfokusan,

penyederhanaan pengabstraksian data dari catatan lapangan (field note).

Proses ini berlangsung sepanjang penelitian yang dilakukan sekitar

sebulan, dimulai dengan membuat singkatan, kategorisasi, memusatkan

tema, menentukan batas-batas permasalahan dan menulis memo.

      Proses reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir

penelitian ini selesai ditulis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak

penting dan mengatur sedemikian rupa sampai kesimpulan akhir

didapatkan.
                                                                       19




   Sajian data

         Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan

kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data,

penulis mencoba lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan

memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau pun

tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data yang baik

dan jelas sistematikanya tentunya akan banyak membantu.

         Sajian data meliputi deskripsi, matriks, gambar/skema, dan tabel

yang diperoleh dari berbagai instansi dimana penelitian ini berlangsung.

Kesemuanya itu dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya

mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang kompak.

   Penarikan Kesimpulan

         Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah mencoba memahami

apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan mulai melakukan

pencatatan pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur

sebab-akibat dan berbagai proposisi. Hal itu diverifikasi dengan temuan-

temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan

akhir.




I.VI.VI. Defenisi Operasional

         Setelah beberepa defenisi dan maksud persoalan dari tinjauan

pustaka, maka defenisi operasional ini dibuat dengan maksud untuk
                                                                       20




mempermudah tercapainya tujuan penelitian, serta memberikan penjelas

mengenai fokus penelitian. Berikut uraiannya:

1. Peran ialah segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh individu dalam

   masyarakat sebagai organisasi. Selain itu dapat juga diartikan sebagai

   peran individu sesuai dengan tuntutan sosial yang memberikan peran

   tersebut. Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa peran

   pemerintah kota disini ialah segala tindakan baik dalam bentuk

   kebijakan strategis maupun kebijakan teknis ataupun peran dalam

   bentuk kerja sama dengan institusi negara yang lain.

2. Pemerintah kota yang dimaksud ialah pemerintahan daerah yang

   melingkupi wilayah kota Makassar. Dalam makna umum pemerintah

   mencakup tiga unsur dalam trias politica (ekskutif, legislatif dan

   yudikatif). Penelitian ini mengambil konsep pemerintah tadi dalam tiga

   unsur tersebut. Eksekutif diperankan oleh pemerintah kota dan dinas

   terkait yakni dinas sosial, legislatif diperankan oleh DPRD kota

   Makassar namun pada unsur yudikatif penelitian ini tidak mengikutkan

   peran lembaga peradilan melainkan mengikutkan kepolisian sebagai

   pengadil di lapangan..

3. Penulis memasukkan kata penanggulangan. Penanggulangan ialah

   kembali mengulangi maksud penanggulangan pada tinjauan pustaka,

   maka    penanggulangan     yang   dimaksud   ialah     semua   tindakan

   pencegahan untuk memutus mata rantai sebuah masalah. Hal ini

   sangat berbeda dengan istilah penanganan yang cenderung lebih
                                                                  21




   dekat pada pengertian ketika sebuah masalah itu sedang terjadi,

   penanggulangan dapat berupa kebijakan atau upaya tertentu yang

   bisa dilakukan.

4. Perkelahian berasal dari kata kelahi yang berarti pertengkaran adu

   kata-kata dan pertengkaran dengan adu tenaga. Jadi perkelahian

   antar kelompok adalah perihal berkelahi atau pertengkaran yang

   dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan kelompok secara

   langsung yang beradu tenaga.
                                                                            22




                                       BAB II

                               TINJAUAN PUSTAKA

          Pada bagian ini penulis mengutarakan mengenai tinjauan pustaka

dari masalah yang diteliti, didalamnya juga tertera mengenai batasan

masalah yang diteliti serta fokus masalah tersebut. Sebagai penelitian

dalam program studi Ilmu pemerintahan penelitian ini terfokus pada peran

pemerintah itu sendiri dalam menghadapi persoalan sosial berupa

kekerasan. Dimulai dengan memahami konsep Pemerintah dalam teori

kontrak sosial J.J Rosseau. Serta fungsi pemerintahan dalam teori yang

diungkapkan oleh Ryas Rasyid.

          Tinjauan   pustaka    ini   akan   sedikit   mengupas   seluk   beluk

pemerintahan kota yang tentunya sangat berbeda dengan pemerintahan

daerah lainnya dari segi kompleksitas masalah yang ditangani.

          Kemudian maksud dari peran yang diutarakan dengan singkat

untuk memperjelas maksud dari penelitian pada pemerintah kota, lalu

tinjauan pustaka ini akan ditutup dengan penjelas mengenai kekerasan

massa dalam bentuk perkelahian antar kelompok itu sendiri serta

beberapa faktor-faktor penyebab dari para ahli seperti, Dom Helder

Camara, Johan Galtung, Erich Fromm dan para pakar sosiologi, psikologi

sosial.

          Untuk mengkaji masalah faktor-faktor perkelahian antar kelompok

penulis mengerucutkannya pada teori subkultur delinkuen.
                                                                                       23




II.I Peran (Role)

            Setiap individu dalam masyarakat memiliki sumbangsih penting

dalam       sistem     masyarakat       setempat.     Individu     tersebut    kemudian

membentuk sub sistem sebagai fondasi dari sistem yang ada. Individu

dalam masyarakat tentunya memiliki peran yang berbeda-beda antar satu

sama lain tergantung dari tuntutan sistem yang memaksa individu tersebut

bertindak dan menunjukkan peran. Dalam kehidupan manusia dan

hubungannya dalam kelompok tertentu sering kali dibarengi dengan

tindakan interaksi yang berpola, baik resmi maupun yang tidak resmi.

Sistem pola resmi yang dianut warga suatu masyarakat untuk berinteraksi

dalam sosiologi dan antropologi disebut pranata.

            Orang     yang     bertindak     dalam     pranata     tersebut     biasanya

menganggap dirinya menempati suatu kedudukan sosial tertentu, tindakan

tersebut dibentuk oleh norma-norma yang mengatur. Kedudukan (status)

menjadi bagian           penting     dalam     setiap upaya       untuk menganalisa

masyarakat. Tingkah laku seseorang yang memainkan suatu kedudukan

tertentu itulah yang disebut sebagai peranan sosial12.

            Peranan berarti tidak bisa dipisahkan dari kedudukan, eratnya

kaitan bagi keduanya. Status tertentu akan membutuhkan peran tertentu.

Semakin berat peran yang dimainkan maka semakin tinggi pula statusnya

dalam masyarakat. Dan sebaliknya bila semakin minim peran yang

dilakukan maka semakin rendah pula kedudukan atau statusnya dalam


12
     Koentjaraningrat. Pengantar Antropologi I, Rieneka Cipta, Jakarta, 2003 hal:136
                                                                                  24




masyarakat. Menurut Robert M. Z. Lawang, peran diartikan sebagai suatu

pola perilaku yang diharapkan dari sesorang yang memiliki status atau

posisi tertentu dalam organisasi13.

           Peranan terkadang pula diikuti oleh tuntutan masyarakat yang

telah memberikan kepercayaan kepada individu yang menempati status

tertentu. Pengharapan masyarakat pada status tertentu langsung maupun

tidak memberikan beban bagi pelaksana peran yang dimaksud. Mengutip

J.J Rosseau dengan teori kontrak sosialnya. Tugas dari peran yang

diemban oleh individu merupakan hasil kontrak dengan masyarakat yang

telah memberikan wewenang itu dengan kontrak yang telah disepakati

melalui mekanisme yang telah disepakati pula. Oleh karena itu, perlu

dipahami bagaimanakah masyarakat menentukan harapan-harapannya

terhadap para pemegang peran tersebut.

           Peranan sebagai seorang walikota dapat diartikan sebagai

harapan-harapan            dari   seluruh   masyarakat    pada    sebuah    wilayah

kotamadya, para pejabat publik dibawahnya, para aparatur hingga

tingkatan terendah dan kelompok lain yang punya pengaruh yang berarti

sebagai generalised other bagi peranan walikota tersebut. Setiap

kelompok ini merupakan kelompok referensi bagi walikota tersebut dan ia

memperhitungkan             harapan-harapan      dari    tiap    kelompok     dalam

menjalankan peranannya.



13
     Lihat Lawang, Robert M Z. Pengantar Sosiologi, PT. Karunika Universitas terbuka,
Jakarta, 1985    hal:89.
                                                                                    25




            Peranan yang terdapat pada seseorang perlu dibedakan dengan

posisi dalam interaksi kemasyarakatannya. Posisi ini dalam masyarakat

merupakan sebuah unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada

organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi,

penyesuaian diri dan sebagai suatu proses14. Jadi, seseorang menduduki

suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

            Dikutip oleh Sooerjono Soekanto dari buku “Role, Personality and

Social Structure” karya Levinson, peranan dapat mencakup tiga hal

berikut:

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau

      tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan arti ini merupakan

      rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing sesorang dalam

      kehidupan kemasyarakatan.

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh

      individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting

      bagi struktur sosial masyarakat15.

            Melekatnya peran pada individu dalam kondisi sebuah masyarakat

kadang        menimbulkan        ketidaksesuaian       yang     diakibatkan      tidak

dijalankannya peran tersebut oleh individu yang bersangkutan. Inilah oleh



14
     Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2007 hal. 213-214
15
     ibid
                                                                              26




Soekanto disebut dengan role distance16. Keterpisahan antara individu

dengan perannya kadang ditimbulkan dengan ketidakmampuan individu

dalam melaksanakan peran yang diberikan oleh masyarakat. Cenderung

menyembunyikan diri dan akhirnya peran yang dibebankan tidak berjalan

atau berjalan dengan tidak sempurna.

            Setiap individu yang menjalankan peran cenderung tidak sendiri

dalam melaksanakan peran sosialnya. Soekanto menyebut bahwa ada

lingkaran      sosial   (Social   Circle)   yaitu   tempat   dimana   seseorang

mendapatkan dan melaksanakan peran sosialnya17. Peranan tentunya

mengaitkan banyak pihak yang terkait pada peran yang dilaksanakan

tergantung dari besar tidaknya peran yang diberikan. Seorang polisi

tentunya tidak bisa lepas dengan beberapa bagian masyarakat yang lain

dalam menangani kasus perkelahian atau tawuran warga. Pemerintah

setempat serta institusi terkait lainnya tentunya juga memiliki peran

penting       dan   bagian    yang    berbeda-beda      dengan    polisi   dalam

melaksanakan peran.

            Pemerintah kota pun demikian, dalam melaksanakan perannya

untuk menjaga ketertiban dan keamanan penduduk dari perkelahian antar

kelompok tentunya tidak bia dilepaskan dengan peran kepolisian, dinas

sosial, lembaga peradilan maupun lembaga penyalur aspirasi seperti

DPRD.



16
     ibid
17
     ibid
                                                                      27




                                   Bagan II.I



                                   Tokoh
                                  Masyarakat



                                                          DPRD kota
     Pemerintah
       Kota                       Perkelahian
                                     antar
                                  kelompok di
                                   perkotaan



         Pelaku                                       Polisi
         tindak
       Perkelahian


       Pada masyarakat kita terkhusus di kota Makassar terdapat

kecenderungan     untuk   lebih     mementingkan   kedudukan   ketimbang

melaksanakan peran yang dibebankan oleh masyarakat. Kondisi tersebut

kadang ditimbulkan dengan hasutan kebutuhan material, sehingga

prestise dengan tinggi rendahnya kadang ditentukan dengan seberapa

besar jabatan ataupun pangkat yang dimiliki oleh seseorang. Belum lagi

bila kita memasukkan variabel kemewahan dalam posisi yang dimiliki

tersebut. Sehingga tak heran bila peranan mendapat tempat yang lebih

rendah ketimbang kedudukan dan akhirnya para pemilik kedudukan

tersebut lebih banyak meminta kepada masyarakat berupa penghargaan

walaupun dengan peran yang sangat minim.
                                                                         28




         Peran dan defenisinya memberikan pahaman bahwa dalam setiap

kelompok masyarakat setiap individu dituntut untuk menjalankan perannya

masing-masing. Kesinambungan sistem sosial tentunya dipengaruhi oleh

berjalannya peran-peran dari individu. Mandegnya sistem peran akan

sangat berpengaruh pada sistem sosial sebuah masyarakat. Ketika salah

satu sistem peran tidak berjalan maka sistem peran yang lain akan

dipengaruhi oleh sistem peran yang tidak berjalan tersebut. Maka tak

jarang menimbulkan persoalan sosial dalam masyarakat. Lemahnya peran

pemerintah kota dalam menjalankan perannya untuk menjaga ketertiban

dan keamanan warganya akan menimbulkan peran yang tidak seimbang

oleh para pelaku kejahatan.




II.II Pemerintah kota

        Berangkat dari kebutuhan individu dalam sebuah sistem sosial,

baik yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder. Pemenuhan

kebutuhan tersebut menjadikan setiap individu untuk mencari cara dalam

proses pemenuhan kebutuhannya. Terkadang ada beberapa diantara

pemenuhan kebutuhan yang perlu melibatkan individu yang lain. Selain

itu, ada juga dari kebutuhan-kebutuhan tersebut justru bersinggungan

dengan kebutuhan individu yang lain. Muncullah kemudian sebuah solusi

dalam    peradaban      kehidupan   manusia     untuk   membentuk    sebuah

kelompok yang diakui untuk membantu proses pemenuhan kebutuhan.

Persinggungan    dalam      kebutuhan   antar    individu   maupun   proses
                                                                                29




pemenuhannya diharapkan juga mampu menyelesaikan konflik dalam

pemenuhan kebutuhan ini.

           Masyarakat kemudian menyebutnya Pemerintah. Pemerintah

kemudian        menjadi    gejala    yang    berlangsung      dalam    kehidupan

bermasyarakat pada mulanya. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari

sistem      sosial,    senantiasa     menyangkutkan       dengan      unsur-unsur

pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, pakaian dan

makanan kepada kelompok pemerintah ini. Dalam memenuhi kebutuhan

dasar itu, manusia bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan

bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi

menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial baru

tersebut kemudian berlaku untuk menjalankan fungsi kontrol dalam

aktivitas dan mengembangkan masyarakat tadi. Kebutuhan tersebut

adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan

interaksi antar sesama warga masyarakat.

         Pemerintah kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat

dalam menjalankan kegiatan bekerja sama maupun kegiatan pemenuhan

kebutuhan. Lalu bagaimana sebuah kelompok kontrol tersebut dibentuk?.

Mengutip Rosseau,

         “Membentuk institusi-institusi tersebut, masyarakat membuat
         kesepakatan atau perjanjian diantara mereka”18.



18
     Jean Jacques Rousseau, Kontrak Sosial, Terjemahan Sumarjo, Erlangga, Jakarta,.
1986 hal:15
                                                                                  30




          Adanya kesepakatan yang kemudian dikenal dengan sebutan

kontrak sosial (social contract) tersebut kemudian diberikan kekuasaan

legal dengan mekanisme beragam seperti yang kita kenal sekarang

semisal pemilihan umum yang selanjutnya                melahirkan kekuasan dan

institusi pemerintahan.

          Kebutuhan terhadap pemerintahan pada beberapa kondisi selain

untuk membantu pemenuhan kebutuhan juga dijadikan sebagai institusi

yang diharapkan mampu menciptakan ketertiban dalam masyarakat,

sehingga masyarakat tersebut terhindar dari benturan yang melibatkan

antar     individu    di   dalamnya.    Masuknya      zaman     modern     semakin

menguatkan peran pemerintah untuk tidak hanya menciptakan ketertiban

dalam masyarakat. Meningkatnya kebutuhan masyarakat membuat peran

pemerintah perlahan juga untuk menjadi pelayan masyarakat.

          Tetap pada kontrak sosial, pemerintah pada hakekatnya dibentuk

oleh masyarakat oleh karena itu sangatlah tidak pantas bila pemerintah

hanya melayani diri sendiri, melainkan juga harus melayani masyarakat

sebagai pemberi mandat, menciptakan kondisi yang memungkinkan

setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi

mencapai kemajuan bersama19.

          Dengan begitu kelahiran pemerintahan membawa pelajaran bahwa

kehadirannya         merupakan     perwujudan     kehendak      masyarakat     yang


19
     Lihat Rasyid,Ryas. Makna Pemerintahan ditinjau dari Segi Etika dan Kepemimpinan,
PT. Yarsif Watampone, 1997 hal 1
                                                                          31




menyetujui secara bersama tentang kepentingan bersama mereka untuk

diatur oleh pemerintah mandataris rakyat, Dari situ pemerintahan bisa

mencakup mengenai bagaimana sebuah pelayanan masyarakat dikelola

dan karena mencakup kepercayaan masyarakat sebagai manusia, maka

nilai kemanusiaan wajib dimiliki oleh pemerintah.

          Pelayanan oleh pemerintah tentunya memerlukan cara untuk

menyalurkan pelayanan tersebut, karenanya pemerintah juga sepatutnya

memahami cara pendekatan kepada masyarakat dalam proses distribusi

pelayanan. Psikologi masyarakat pada sebuah wilayah tentunya berbeda

dan secara sosiologis pola pergaulan yang dicetak dalam kehidupan

sehari-hari masyarakat tidak lepas pula dari corak psikis tersebut yang

tentunya berangkat dari adat istiadat setempat.

          Penggambaran diatas yang diawali dengan konsepsi pemerintahan

ala Rosseau menjelaskan peran dan posisi masyarakat yang sebetulnya

memegang penuh posisi yang telah dimandatkan kepada institusi

pemerintahan, yang mana bangunan komitmen tersebut hanya dapat

dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang

diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan

rakyat.      Ndraha    mengatakan     bahwa       pemerintah     memegang

pertanggungjawaban       atas    kepentingan   rakyat.   Dalam     bukunya

kybernology 1 Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua

beban      yang   memproduksi,    mendistribusikan,   atau     menjual   alat
                                                                                  32




pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan

civil20.

           Pendahuluan kepentingan umum yang telah ditekankan pada

paragraf sebelumnya tak lain sebagai upaya untuk memberikan kepuasan

kepada publik, melalui kekuasaan yang telah dimandatkan maka tugas

mengatur bagi pemerintah seyogyanya telah dijalankan.

           Ryaas Rasyid21 mengemukakan tugas-tugas pokok pemerintahan:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari

     luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang

     dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara

     kekerasan.

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan

     diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang

     terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga

     masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi

     keberadaan mereka.

4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-

     bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan,

     atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.


20
     Lihat Ndraha,Talidziduhu. Kybernology (ilmu pemerintahan baru). Penerbit Rineka
Cipta. 2000. Hal: 115
21
     Lihat Rasyid,Ryas. Makna Pemerintahan ditinjau dari Segi Etika dan Kepemimpinan,
PT. Yarsif Watampone, 1997 hal 11-12
                                                                                 33




5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial:

      membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak

      terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor

      kegiatan yang produktif, dan semacamnya.

6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas,

      seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan

      kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta

      kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan

      ekonomi negara dan masyarakat.

7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan

      lingkungan hidup hidup, seperti air, tanah dan hutan.

           Singkatnya tugas-tugas pokok tersebut diringkas menjadi 3 (tiga)

fungsi yaitu: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan

pembangunan (development)22. Pelayanan akan membuahkan keadilan

dalam         masyarakat,         pemberdayaan   akan    mendorong      kemandirian

masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam

masyarakat. Pandangan yang berbeda dan memasukkan variabel

birokrasi yang datang pada masa modern era Max Weber, oleh Ndraha

fungsi pemerintahan tersebut kemudian dibagi menjadi 2 (dua) macam

fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi

pelayanan            (service),    sebagai   provider   jasa   publik   yang   baik

diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua,


22
     Ibid lihat 22
                                                                                   34




pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan

(empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan

program pemberdayaan23.

          Pendekatan dalam sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah

karena didasarkan pada pemberian mandat oleh rakyat tadi, maka dalam

prosesnya semua harus dimulai dengan pertanyaan apa yang diinginkan

oleh masyarakat dan pertanyaan tersebut ditujukan kepada masyarakat.

Kemudian bila muncul pertanyaan mengenai apakah sebuah masyarakat

mampu hidup dan mengatur dirinya sendiri tanpa ada sebuah institusi

yang sengaja dibuat untuk mengatur pola interaksi dalam masyarakat.

Tingkat partisipasi dan kemudahan dalam pengambilan keputusan

memang sangat bergantung pada populasi penduduk dalam sebuah

wilayah. Semakin sedikit jumlah penduduk maka semakin cepat pula

proses pengambilan keputusan dan semakin mudah pula regulasi

dijalankan. Namun menurut Inu kencana:

         Tetapi, walaupun demikian dalam kelompok masyarakat itu
         bagaimanapun kecilnya, ada sekelompok yang inti yang
         menjadi elit pemerintahan yang memerintah di satu pihak,
         sedangkan kelompok yang lebih banyak jumlahnya adalah
         masyarakat biasa yang diperintah. Karena walaupun partisipasi
         masih mudah dibangkitkan, karena kesibukan sehari-hari
         manusia yang paling sederhana sekalipun tidak seluruhnya
         berkecimpung dalam bidang pengaturan serta pengurusan
         negara24.


23
     Lihat Ndraha,Talidziduhu. Kybernology (ilmu pemerintahan baru). Penerbit Rineka
Cipta. 2000. Hal: 76
24
     Lihat, Kencana,Inu. Ilmu Politik.Penerbit Rineka Cipta.Jakarta. 1997 hal:79
                                                                                   35




          Apa yang dikatakan oleh Inu Kencana dalam bukunya tersebut

setidaknya memberikan gambaran bahwa dalam sebuah masyarakat

dengan tingkat persoalan yang belum terlalu kompleks setidaknya juga

membutuhkan elit atau minimal akan ada elit dalam masyarakat yang

muncul dengan sendirinya untuk memimpin kelompok mayoritas dengan

elit yang minimal tadi. Pola keseharian masyarakat dengan tingkat

kesibukan terendah sekalipun belum cukup untuk memberikan luang

waktu tersendiri dalam mengatur hubungan antar individu, melainkan

membutuhkan individu ataupun kelompok khusus yang mengatur

hubungan tadi.

          Melawati perdebatan tentang kebutuhan pemerintah dengan tidak,

maka masuk pada defenisi pemerintah dengan meminjam defenisi

pemerintah dari Bayu Suryaningrat bahwa pemerintah bisa diartikan

sebagai badan tertinggi yang memerintah suatu wilayah25.

          Untuk kemudian mencari apa yang dimaksud dengan pemerintah

kota maka beralih menuju pengertian kota itu sendiri, Sebuah kota seperti

yang diketahui bersama adalah relatif besar dan bersifat permanen pada

pemukiman penduduknya. Penentuan kota bisa dilihat dari kompleksitas

mata pencaharian penduduknya selain itu bisa pula dilihat dari tingkat

pembangunan dan bahkan bisa dilihat dari pola interaksi masyarakatnya,

hingga yang paling ekstrim bisa ditinjau dari tingkat kriminalitas sebuah



25
     Lihat Suryaningrat,Bayu. Mengenal Ilmu Pemerintahan. PT.rineka Cipta.Jakarta.1992
hal: 10
                                                                             36




wilayahnya. Semakin tinggi tingkat kriminalitas sebuah wilayah maka itu

bisa dikatakan sebagai wajah lain dari sebuah perkotaan.

             Terkait mengenai asumsi yang terakhir, banyak kemudian faktor

yang mengakibatkan tingginya angka kriminalitas sebuah kota populasi

penduduk yang melimpah sehingga sangat mudah untuk melahirkan

gesekan, tingkat kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi yang tak

jarang bersinggungan dengan antar individu dalam pencapaian kebutuhan

masing-masing dan ada pula yang menganggap bahwa penyebabnya

adalah tingkat kesenjangan antara si kaya dan si miskin dengan interval

yang sangat jauh.

             Dalam buku manajemen kota yang dikarang oleh Hadi Sabari

Yunus di dalamnya ada pengertian kota secara sosio kultural menurut

beberapa ahli diantaranya:

            Menurut Sujarto (1970), kota merupakan kesatuan
            masyarakat yang heterogen dan masyarakat kota memiliki
            tingkat kebutuhan yang lebih banyak apabila dibandingkan
            dengan penduduk pedesaan26.


            Selain itu menurut Bintarto (1977), kota adalah sebuah
            bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan
            non alami dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup
            besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan
            materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya27.


             Jadi bila mengurai dua penjelasan mengenai pemerintah dan kota,

maka bisa disimpulkan bahwa pemerintah kota adalah institusi yang telah

26
     Sabari, Yunus. Manajemen Kota. Pustaka Pelajar.Yogyakarta.2008 hal 39
27
     ibid
                                                                                   37




dipercayakan untuk memerintah pada sebuah wilayah kota yang telah

ditentukan batasan-batasannya dengan corak penduduk yang bersifat

heterogen.

          Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah kota yang masuk dalam

jajaran pemerintahan di daerah tentunya memilki tugas sesuai apa yang

menjadi        embanan       tugas    pemerintah     daerah.   Pembagian       urusan

pemerintahan sesuai dengan yang termaktub dalam UU 32 tahun 2004

tentang pemerintahan daerah28, tentunya pemerintah kota tidak lagi

mengurusi tentang: Politik luar negeri, Pertahanan, Keamanan, Yusitisi ,

Moneter dan Fiskal nasional, serta urusan agama.

          Ada pula hubungan yang menuntut pemerintah pusat dan

pemerintah kota untuk melaksanakan tugas secara bersama-sama baik

dengan pola desentralisasi, maupun dekonsentrasi29.

          Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah provinsi, dan kota atau antara provinsi dan kota, diatur dengan

undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman

daerah.

          Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya

alam       dan    sumber      daya     lainnya    antara   pemerintah   pusat    dan

pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras

berdasarkan undang-undang tersebut.


28
     Lihat Undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 10.
29
     Ibid, lihat pasal 1 tentang ketentuan umum
                                                                                      38




          Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria

eksternalitas,       akuntabilitas,    dan    efisiensi    dengan     memperhatikan

keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan

berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

          Mengingat bahwa dalam penelitian ini, yang menjadi lokusnya yakni

pemerintah        kota    oleh    karena     itu     urusan   wajib    yang    menjadi

kewenangannya            ialah   urusan      wajib    yang    terdapat    dalam      UU

pemerintahan daerah untuk pemerintahan daerah kabupaten atau daerah

kota. Urusan pemerintah kota tersebut meliputi 16 buah urusan30. Selain

itu urusan pemerintah kota yang bersifat pilihan tidak menutup

kemungkinan untuk dilaksanakan ketika secara nyata terdapat dan


30
     Pada pasal 14 aturan perundang-undangan tersebut diantara 16 tugas tersebut ialah:
      1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
      2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
      3. Penyeleggaraan keteriban umum dan ketentraman masyarakat
      4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
      5. Penanganan bidang kesehatan
      6. Penyelenggaraan pendidikan
      7. Penanggulangan masalah sosial
      8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
      9. Fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah
      10. Pengendalian lingkungan hidup
      11. Pelayanan pertanahan
      12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
      13. Pelayanan adminstrasi umum pemerintahan
      14. Pelayanan administrasi penanaman modal
      15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnnya; dan
      16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh perundang-undangan.
                                                                    39




berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan

kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah/kota yang bersangkutan.

      Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pemerintah kota

menjalankan tugasnya berdasarkan asas otonomi daerah dengan hak

untuk mengurusi urusan daerah dengan kewenangan yang seluas-

luasnya. Namun walaupun demikian ada pula urusan yang menjadi

kewenangan pemerintah pusat, juga perlu dilakukan oleh pemerintah

daerah sebagai bagian dari sebuah negara kesatuan.

      Seperti yang telah diutarakan sebelumnya pemerintah perlu

menjamin ketertiban dan keamanan warganya. Sejalan dengan paparan

tersebut, maka pemerintah daerah yang merupakan perpanjangan tangan

pemerintah pusat untuk menjaga keamanan masyarakat layaknya

memiliki program yang mengarah pada pencapaian perwujudan ketertiban

masyarakat.

      Dengan demikian selain telah melaksanakan 16 peran pemerintah

daerah, pemerintah kota juga telah melaksanakan fungsi pemerintah

pusat di wilayahnya untuk menjaga keamanan negara dari potensi

kekerasan dalam negeri.
                                                                                  40




                                      Bagan II.II


                                                      UU 32 Tahun 2004



         Tupoksi Pemerintah
              Service                               Menjaga ketertiban dan
            Development                              kemanan masyarakat
           Empowerment


                                                      Pemerintah Daerah




II.III Perkelahian antar Kelompok

           Penanggulangan dalam bahasa sehari-hari ialah tindakan yang

dilakukan untuk mencegah sebuah kejadian. Biasanya kata ini diikuti oleh

kata yang akan dicegah tersebut. Sedangkan perkelahian adalah kegiatan

adu mulut maupun fisik yang melibatkan dua orang atau lebih yang saling

bertengkar31.        Penanggulangan       perkelahian       antar   kelompok    bisa

menimbulkan dua interpretasi, yang pertama ialah kegiatan pencegahan

sebelum perkelahian antar kelompok itu terjadi dan yang kedua ialah

bagaimana         tindakan    yang    dilakukan     untuk    menghentikan      ketika

perkelahian itu berlangsung. Mengenai perkelahian antar kelompok

penulis memasukkan kata dan mentikberatkan penanggulangan pada

interpretasi yang pertama dengan asumsi, bahwa tugas itu memang

diperankan oleh pemerintah kota. Sedangkan interpretasi yang kedua

merupakan tugas dari satuan pengamanan negara seperti kepolisian.

31 31
        Lihat di Kamus Bahasa Indonesia, DEPDIKBUD, 1996
                                                                                    41




          Kita membicarakan di sini bukan kekerasan individual-yaitu

kekerasan yang dilakukan oleh individu, seperti membunuh karena

dendam pribadi, atau merampok-melainkan kekerasan massa, yakni

kekerasan yang dilakukan oleh massa. Kekerasan jenis ini berbeda dari

kekerasan yang dilakukan individu karena para pelaku melakukan

kekerasan itu tidak semata-mata atas dasar dendam                       atau kebencian

personal, melainkan banyak dipengaruhi dinamika sebuah kelompok.

Perkelahian antar kelompok merupakan salah satu bentuk kekerasan

massa atau kekerasan kolektif. Kekerasan individual terliput oleh hukum

pidana dan situasi sehari-hari, tetapi kekerasan massa sering melampaui

hukum positif itu.

          Sulit menghukum demikian banyaknya pelaku. Semakin kurang

personal motif kekerasan dan semakin merasa benarlah para pelaku

kekerasan itu. Kekerasan massa tidak beroperasi di dalam hukum, tetapi

melawan dan melampaui tatanan hukum itu sendiri. Karena kompleksnya

peristiwa ini, akar-akar penyebabnya juga kompleks.

          Namun, dalam ulasan ini saya akan menarik gagasan Budi

Hardiman         yang    banyak     mengambil       gagasan      dari    para   pemikir

psikoanalisa        pada tiga akar kekerasan yang terkait dengan conditio

humana, yaitu: yang bersifat epistemologis, antropologis, dan sosiologis32.

          Secara epistemologis kekerasan massa atau perkelahian antar

kelompok terjadi karena menganggap orang atau kelompok lain berada


32
     Dikutip dari artikel Memahami akar-akar kekerasan massa, 28 Juli 2008
                                                                                   42




dari luar dirinya33. Jadi kekerasan dilakukan bukan terhadap yang

sesama, melainkan yang lain. Contoh: Mahasiswa Fakultas Teknik

UNHAS yang dari tahun ke tahun dikenal sering berbenturan dengan

mahasiswa FISIP UNHAS tentunya kedua kelompok tersebut akan

melihat kelompok yang lain berbeda dengan dirinya 34. Solidaritas fakultas

kemudian menjadi tembok pemisah kedua kelompok hingga akhirnya

benturan pun terjadi. Kelompok-kelompok pelajar yang melakukan

tawuran juga mengalami kondisi yang sama. Dibumbui dengan semangat

kesadaran-kekamian mereka berkelompok berkelahi dengan kelompok

yang lain untuk mengangkat derajat kelompoknya35. Dalam kondisi

kelompok, manusia-manusia tidak mengenal satu sama lain sebagai

individu-individu, tetapi sebagai elemen massa.

           Dalam perspektif antropologis, individu tidak akan bergabung ke

dalam massa dan melakukan kekerasan kolektif semata-mata spontan

dan naluriah. “Kewajaran” dalam melukai atau melakukan kekerasan

dimungkinkan            karena    individu-individu     memandang           tindakan

kekerasannya sebagai sesuatu yang bernilai36. Karena itu, menemukan

bagaimana sebuah sistem nilai memotivasi manusia untuk melakukan

33
     ibid
34
      Sejarah perkelahian yang paling tersohor yang melibatkan dua fakultas tersebut
bernama Black September, kejadian yang terjadi pada tahun 1992 dan puncaknya pada
tanggal 2 September ini menimbulkan kerugian hingga 1 miliar rupiah akibat perkelahian
yang merusak banyak fasilitas kampus UNHAS. Lebih jelas lihat di Sukriansyah S.Latif
dan Tomi Lebang, Amuk Makassar, Institute studi arus informasi, Makassar, 1998
35
      Lihat, Kartini,Kartono. Kenakalan Remaja (Patologi sosial 2). Rajawali Press.
Jakarta.2010 hal: 106
36
     Ibid 32
                                                                                     43




kekerasan     terhadap      sesamanya       adalah     langkah     penting    untuk

menemukan akar psikologis kekerasan. Manusia akan melakukan

kekerasan tanpa merasa bersalah jika tindakan itu dipandang sebagai

realisasi suatu nilai. Kekerasan adalah bentuk realisasi diri.

       Demonstrasi        yang   berujung     pada     bentrok    dengan     aparat

pengamanan, bagi para demonstran cenderung dianggap sebagai

sesuatu yang tidak keliru. Ini dikarenakan karena demonstrasi dianggap

adalah wujud permintaan masyarakat banyak, maka ketika ada sesuatu

yang dianggap menghalangi maka tindakan kekerasan pun akan

cenderung muncul. Begitupun dengan kaum fundamentalis yang bersedia

mati demi agamanya, mereka membayangkan kematian sebagai suatu

jalan yang bernilai. Belum lagi dalam kasus di Indonesia agama yang

dirawat oleh masyarakat pun berubah menjadi salah satu bagian dalam

pembangunan, hingga tak jarang agama digunakan sebagai salah satu

pembenar kekerasan itu37.

       Kembali melihat bagaimana pertahanan nilai itu bisa menjadi

embrio kekerasan. Jika nilai-nilai moral kehilangan daya gigitnya karena

oportunisme merajalela, suatu disorientasi nilai akan dialami individu.

Inkosistensi dan inkoherensi nilai-nilai menimbulkan rasa ketidakpastian

yang mendorong panik massa. Kerinduan akan kepastian yang muncul

merupakan bahan bakar bagi setiap ideologi massa yang memotivasi

kekerasan     kolektif.   Fanatisme      pendukung      sepakbola,      radikalisme

37
  Lihat Sunardi, Keselamatan kapitalisme dan kekerasan, LKIS, Yogyakarta, 1996 hal
169
                                                                                 44




demonstran, ataupun fundamentalisme beragama adalah gaya berpikir

untuk lari dari rasa ketidakpastian itu. Mereka akan mencari jalan untuk

mendapatkan kepastian itu dengan caranya terlebih bila ada institusi yang

diberi kepercayaan untuk menghilangkan rasa ketidakpastian itu, namun

tidak dapat mengemban amanah.

          Untuk menemukan akar sosiologis kekerasan, kita harus bertolak

dari pengalaman isolasi itu karena isolasi yang menyentuh jiwa itu

bersumber dari kondisi-kondisi struktural masyarakat. Artinya, tatanan

masyarakat itulah yang menjadi sumber kekerasan38. Banyak ahli yang

menyatakan bahwa ketimpangan sosial memicu aksi kekerasan massa

dan perkelahian antar kelompok, karena mereka yang dimarjinalisasikan,

didikriminasikan dan direpresi lalu akan memobilisasi diri sebagai massa.

Tindakan kekerasan dapat dilihat di sini sebagai strategi protes. Johan

Galtung menyatakan bahwa represi, diskriminasi, dan marjinalisasi adalah

hasil kekerasan legitimatif atau yang biasa disebut dengan negara.

        Bahkan Louis Althusser menyatakan bahwa negara senantiasa
        menggunakan kuasa melalui aparatusnya untuk menjaga
        kekuasaan itu39.


          Jadi, bila ada yang menguasai maka spontan hadirlah yang

dikuasai. Pemerintah dalam hal ini yang seharusnya menjadi pengaman

bagi rakyatnya justru menjadi pemicu dimana kekerasan itu bermula.

38
     Ibid 32
39
       Lebih jelasnya baca Althusser,Louis. Tentang Ideologi (Marxisme Strukturalis,
Psikoanalisis,    Cultural   Studies).   Terjemahan   Essay   on    Ideology   1984.
Jalasutra.Yogyakarta
                                                                       45




      Dalam kondisi demikian, kita harus membaca gagasan Johan

Galtung tentang segitiga kekerasan yang mempertautkan kekerasan

langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Mereka yang

tewas, korban-korban yang terluka parah, harta benda yang terbakar,

kaum terbuang, dan apa pun yang menghancurkan peradaban adalah

kekerasan langsung.

      Kekerasan yang bersifat kasat mata itu tidaklah berdiri sendiri.

Kekerasan itu adalah akibat dari kekerasan struktural dan kekerasan

kultural yang tidak terlihat. Jalinan yang terjadi antara kekerasan yang

tidak terlihat dengan kekerasan yang konkret sebegitu akrab. Kekerasan

struktural terbangun dalam sistem sosial dan mengekspresikan dirinya

pada distribusi kekuasaan yang timpang. Kenyataan ini dapat diidentifikasi

dengan merebaknya kesenjangan untuk mendapatkan penghasilan,

ketimpangan di bidang pendidikan, atau eksploitasi yang tidak pernah

berhenti. Kekerasan struktural adalah nama lain dari ketidakadilan sosial.

Sedangkan kekerasan kultural merupakan aspek-aspek budaya yang

dipakai untuk membenarkan dan melegitimasi pemakaian kekerasan

langsung atau kekerasan struktural. Setiap pihak mempunyai nilai-nilai

rujukan untuk mengobarkan kekerasan.

      Konflik, perselesihan, percekcokan, pertentangan dan perkelahian,

merupakan pengalaman hidup yang cukup mendasar, karena meskipun

tidak harus, tetapi mungkin bahkan amat mungkin terjadi. Seperti
                                                                                         46




pengalaman hidup yang lain, konflik tidak dapat dirumuskan secara ketat.

Lebih tepat bila konflik itu diuraikan dan dilukiskan.

          Dahrendorf membahas suatu tendensi yang melekat pada konflik di

dalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang memegang kekuasaan

akan memperjuangkan kepentingan-kepentinganya, dan kelompok yang

tak memiliki kekuasaan akan berjuang, dan kepentingan-kepentingan

mereka sering berbeda, bahkan saling bertentangan. Cepat atau lambat

menurut Dahrendorf di dalam beberapa sistem yang kekuasaannya kuat

mungkin secara cermat membuat kubu-keseimbangan antara kekuasaan

dan perubahan oposisi, dan masyarakat berubah. Jadi, konflik adalah

“kekuasaan yang kreatif dari sejarah manusia”40.

          Dari uraian di atas kesimpulannya, konflik ialah proses atau

keadaan dimana dua atau lebih dari pihak-pihak itu melakukan

persaingan, pertentangan, perselisihan dan perseteruan. Berusaha

menggagalkan tujuan masing-masing pihak dan hal itu merupakan

“kekuasaan yang kreatif dari sejarah manusia”.




II.IV Faktor Penyebab Perkelahian antar Kelompok

          Faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik perkelahian antar

kelompok adalah suatu peristiwa yang merupakan dorongan dimana

dorongan tersebut dapat mempengaruhi dan menyebabkan konflik

perkelahian antar kelompok.

40
     Lihat Ritzer dan Goodman. Teori Sosiologi Modern. Kencana. Jakarta. 2010 hal: 153
                                                                                 47




Dahrendof41 mengemukakan ciri-ciri konflik dalam organisasi sosial

sebagai berikut:

a. Sistem sosial senantiasa berada dalam keadaan konflik

b. Konflik-konflik tersebut disebabkan karena adanya kepentingan-

     kepentingan yang bertentangan yang tidak dapat dicegah dalam

     struktur sosial masyarakat.

c. Kepentingan-kepentingan itu cenderung berpolarisasi dalam dua

     kelompok yang saling bertentangan.

d. Kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan mencerminkan

     deferensial distribusi kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang

     berkuasa dan dikuasai

e. Penjelasan suatu konflik akan menimbulkan perangkat kepentingan

     baru    yang    saling   bertentangan,     yang    dalam    kondisi   tertentu

     menimbulkan konflik

f. Perubahan sosial merupakan akibat-akibat konflik yang tidak dapat

     dicegah pada berbagai tipe pola-pola yang telah melembaga.

          Suatu konflik yang terjadi antar kelompok menjadi tidak sehat

apabila masing-masing pihak di dalam mencari pemecahanya tidak lagi

bersifat rasional tapi lebih bersifat emosional. Akibatnya yang terjadi

adalah seperti tawuran, penjarahan, perusakan rumah warga, perkelahian

antar kelompok di dalam masyarakat. Kekerasan sudah dijadikan sebagai

media penyelesaian masalah.
41
     Dalam Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2007 hal 79
                                                                                      48




          Bagi masyarakat perkotaaan, apa yang dikatakan oleh Dom Helder

Camara secara induktif menjelaskan mengenai faktor pembentuk

kekerasan setidaknya menjadi salah satu faktor penting mengapa

kekerasan kelompok terjadi dalam masyarakat. Untuk itu penulis mencoba

mengurai faktor pembentuk terjadinya perkelahian antar kelompok

sebagai salah satu bentuk kekerasan massa dalam berbagai pandangan

salah satunya ialah pandangan bahwa kekerasan merupakan buah dari

kekerasan struktural.

          Johan Galtung, senada dengan pemikiran Dom Helder Camara

bahwa kekerasan yang terjadi di masyarakat pada dasarnya dibentuk dari

kekerasan struktural yang tidak terlihat. Untuk kasus masyarakat

perkotaan. Sebuah kota cenderung memiliki pemerintah yang lamban

dalam menyelesaikan sebuah persoalan yang terjadi. Oleh karena itu

terkadang sebuah masyarakat mengambil tindakan demi kepastian

penyelesaian persoalan. Lalu menurut Helder Camara sendiri, tidak

seorang pun yang ingin menjadi budak42. Inilah yang kemudian dikatakan

oleh dua pemikir diatas yang menaganggap bahwa embrio kekerasan

berawal dari kekerasan struktural, yakni kekerasan akibat ketidakadilan

penguasa setempat. Perkotaan semakin sering menyajikan hal demikian.

Jauhnya margin sosial antara si kaya yang sedikit dan si miskin yang

berjumlah banyak menjadi faktor yang diawali dengan rasa kecemburuan

ditambah lagi dengan peliknya hidup yang dihadapi.


42
     Lihat Camara, Dom Helder. Spiral Kekerasan.Resist Book. Yogyakarta.2005 hal 31
                                                                             49




          Ada pula alur yang dijelaskan oleh Camara yang menyebabkan

perkelahian antar kelompok terjadi. Diawali dengan bentuk protes

terhadap kekerasan struktural tadi. Masyarakat kemudian berbondong-

bondong untuk mencari penyelesaian masalah yang dihadapi dan

menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap persoalan

tersebut. Namun terkadang pemerintah tidak ingin untuk menjadi biang

persoalan. Maka timbul represi dari pemerintah sebagai bentuk kekerasan

ketiga       dari   tanggapan    masyarakat   tadi.   Berikut   adalah   sebuah

pemberitaan yang menceritakan bagaimana sebuah perkelahian itu

terjadi43.




43
     Bersambung di halaman berikut
                                                                                                         50




 Tawuran Antarpemuda, Satu Kritis
 Selasa, 1 September 2009 | 06:41 WIB
 MAKASSAR, KOMPAS.com — Tawuran yang melibatkan dua kelompok pemuda dari Jalan Rajawali
 depan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali, Makassar, Senin (31/8) malam, mengakibatkan satu orang
 pemuda kritis dan dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Stella Maris Makassar untuk dirawat intensif.

 Informasi yang dihimpun di tempat kejadian menyebutkan, tawuran ini berawal dari penikaman Dedy R
 Umar (19) sebanyak dua kali di punggungnya oleh empat orang pemuda dari Jalan Rajawali Lorong 13,
 Makassar, Senin (31/8) sekitar pukul 23.30 Wita di dalam Pasar Lelong.

 Penikaman warga Jalan Rajawali Lorong 29 menyulut kemarahan warga lainnya sehingga ratusan
 pemuda dari pasar tersebut ke luar dan melawan kelompok pemuda yang sudah bersiap-siap di depan TPI
 Rajawali Makassar yang tidak jauh dari anjungan Pantai Losari ini.

 Saling serang dengan batu dan busur panah yang melibatkan dua kelompok pemuda dari Jalan Rajawali
 Lorong 29 atau Kampung Kokolojia dan Rajawali Lorong 13 atau Mariso di depan TPI Rajawali,
 Kecamatan Mariso, ini pun tak terhindarkan.

 Sekitar satu jam, puluhan petugas dari Polresta Makassar Barat datang melerai mereka dan mengamankan
 empat pemuda yang diduga sebagai tersangka perkelahian kelompok yang sudah berlarut-larut terjadi di
 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Makassar.

 Dua orang warga Kampung Kokolojia, Ulis dan Syarifuddin, mengungkapkan bahwa perkelahian
 kelompok kali ini adalah tawuran pertama selama bulan Ramadhan dan perkelahian yang paling
 mencekam akibat jatuhnya korban kritis dari kelompok di dalam pasar ini. “Dedy tiba-tiba ditikam saat
 dia dan beberapa temannya main domino di depan rumah warga. Pelaku penikaman itu datang dengan
 mengendarai dua sepeda motor. Mereka berasal dari kelompok pemuda Rajawali Lorong 13,” kata
 Syarifuddin.

 Menurutnya, empat pelaku penikaman mengendarai sepeda motor Yamaha RX King dan sepeda motor
 jenis bebek masuk lewat belakang pasar dan langsung menusuk punggung Dedy saat main domino.

 Dedy kini dalam perawatan intensif di Unit Gawat Darurat RS Stella Maris. Tim medis menemukan dua
 luka tikaman di punggung Dedy dengan kedalaman sekitar 10 sentimeter dan lebar satu sentimeter.

 Selain Dedy, Fajar (19), warga Kokolojia, juga mengalami luka di pelipis kanannya akibat hantaman
 batu.

 Sementara pihak kepolisian mengamankan Agus (18), warga Jalan Rajawali Lorong 13; Junaidy (20) dan
 Wariska (19); keduanya warga Lorong 29; dan Bustam (32), warga Asrama Lompobattang.

 Dari keempat pemuda ini, Polresta Makassar Barat menemukan dua buah ketapel busur, dua busur anak
 panah, dan satu buah badik yang dibawa oleh mereka.




        Berita tersebut adalah salah satu peristiwa perkelahian antar

kelompok di kota Makassar yang terjadi pada tahun 2009. Dalam peristiwa

tersebut pada awalnya hanya dimulai dengan persoalan individu dan

kemudian merebak pada persoalan kolektif dimana individu bermukim.
                                                                                51




         Beberapa kasus perkelahian antar kelompok kadang dimulai

masalahnya dengan individu yang mewakili salah satu kelompok.

Informasi akhirnya tersebar sedemikian rupa dan akhirnya membentuk

kesadaran kelompok. Inilah yang disebut Soekanto sebagai bentuk

kesadaran in group dan out group.

        Kesadaran in group adalah kelompok sosial di mana individu
        mengidentifikasi dirinya. Out group adalah kelompok sosial
        yang oleh individu diartikan sebagai lawan in groupnya.
        Perasaan in group dan out group didasari dengan suatu sikap
        yang dinamakan etnosentris, yaitu adanya anggapan bahwa
        kebiasaan dalam kelompoknya merupakan yang terbaik
        dibanding dengan kelompok lainnya44.


         Pada kasus yang diulas koran kompas pada halaman sebelumnya

setidaknya menjadi pembenar faktor perkelahian antar kelompok di kota

ini yang disebabkan karena adanya kesadaran kelompok.

         Lingkungan juga tidak bisa dilepas sebagai distributor kekerasan itu

sendiri. Selain kesadaran kelompok yang terbentuk dalam masyarakat

ada pula faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok

karena lingkungan. Secara sosiologis seorang individu akan cenderung

menyesuakan diri dengan lingkungan dimana individu bermukim.

         Dalam pilot study yang dilakukan penulis dengan menanyakan dan

mencari informasi dimana posisi kekerasan antar kelompok sering terjadi.

Maka penulis menemukan dua tempat di kota Makassar yakni wilayah

Pampang (pemukiman di belakang kampus Universitas Muslim Indonesia)

44
     LihatSoekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2007 hal 109
                                                                                        52




dan wilayah kecamatan Makassar meliputi jalan karuwisi, jalan maccini

dan kampung Bara-baraya. Lingkungan tersebut dari tahun ke tahun

dianggap sebagai tempat dimana kekerasan kelompok sering terjadi.

           Teori Subkultur Delinkuensi memasukkan bahwa kepadatan

penduduk menjadi salah satu variabel terjadinya kriminalitas dalam

masyarakat45. Tingginya persaingan dalam masyarakat yang dikarenakan

padatnya sebuah pemukiman berimbas pada tingginya upaya yang

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan.

           Lain pula bila kekerasan itu dipandang dalam perspektif psikologi.

Menurut Fromm, dalam ceritanya agresi merupakan kegiatan di luar

rencan akibat dorongan-dorongan tertentu46.

           Penulis menekankan faktor-faktor perkelahian pada penelitian ini

dari data motif terjadinya tindak perkelahian antar kelompok tersebut.

Selain itu juga menggunakan teori subkultur delinkuen untuk mengkaji

bagaimana peran institusi sosial membangun pranata yang justru

meningkatkan angka kriminalitas dalam masyarakat.




45
     Ada empat variabel yang menentukan tingkat kekerasan dalam sebuah masyarakat
berikut:
      1. Punya populasi yang padat
      2. Status sosial dan ekonomi penduduk yang rendah
      3. Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk
      4. Banyak disorganisasi familiaal dan sosial bertingkat tinggi
Lebih jelas lihat di Kartini,Kartono. Kenakalan Remaja (Patologi sosial 2). Rajawali Press.
Jakarta.2010 hal 32
46
     Lihat Froom,Erich. Akar Kekerasan.Pustaka Pelajar. Yogyakarta.2008. hal:257
                                                                           53




           Lalu bagaimana dengan solusi perkelahian antar kelompok

tersebut? .Bila merujuk pada penyelesaian yang bersifat pada kejadian

yang berlangsung maka ada beberapa solusi yang bisa diterapkan seperti

mediasi. Menurut Angela Garcia (1991) dalam sebuah perjalanannya di

California dia menyimpulkan bahwa keberadaan lembaga penengah

membuat penyelesaian konflik jauh lebih mudah47.

           Solusi tersebut masih bersifat mikro karena hanya menyelesaikan

masalah dari kejadian yang berlangsung. Mengangkat kembali paradigma

sosial dalam membangun pranata masyarakat maka konflik juga bisa

dibentuk oleh kondisi sosial itu sendiri. Ketimpangan dan diskriminasi

yang diturunkan dalam bentuk yang terlihat seperti dalam teori subkultur

delinkuen, maka untuk menyelesaikannya perlu kemiskinan48 perlu

diretas.




47
     lihat 40 hal 345
48
     Suharto, Edy. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Refika Aditama.
Bandung 2009. Hal 132
Dalam buku tersebut disebutkan pespektif kemiskinan oleh David Cox diantaranya
kemiskinan yang disebabkan ooleh globalisasi, kemiskinan yang berkaitan dengan
pembangunan, kemiskinan sosial dan kemiskinan konsekuensial.
                                                                            54




                                     BAB III

                GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

III.I Keadaan    Geografi,     kependudukan,       Sosial,    Ekonomi     dan

    Pemerintahan Kota Makassar

       Pada bagian ini penulis menaruh gambaran lokasi penelitian dari

berbagai    sudut.   Dimulai     dari   kondisi   geografis   hingga   kondisi

pemerintahan di kota ini. Semua ulasan tersebut bagi penulis sangat

berhubungan     dengan       faktor-faktor   perkelahian   penduduk     seperti

kepadatan, kondisi sosial dan kondisi perekonomian.

III.I.I Keadaan Geografis

        Memiliki posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu

lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah

kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah

utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota

Makassar berada pada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat

lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari

permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar

dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai

yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai

Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar

seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km2 daratan dan termasuk 11

pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100

Km².
                                                                       55




           Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan

memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh

kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate,

Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.

           Kota Makassar sendiri berdekatan dengan sejumlah kabupaten

yakni sebelah utara dengan kabupaten Pangkep, sebelah timur dengan

kabupaten Maros, sebelah selatan dengan kabupaten Gowa dan sebelah

barat dengan Selat Makassar.

           Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis

Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis, kota Makassar

memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun

politik.

           Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang

tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain. Mengembangkan

Makassar, otomatis akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Indonesia dan percepatan

pembangunan.

           Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan kondisi geografis

Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding wilayah lain di

kawasan Timur Indonesia. Saat ini kota Makassar dijadikan inti

pengembangan wilayah terpadu Mamminasata.

           Dari fakta di lapangan terlihat bahwa pada wilayah perkotaan

seperti Kota Makassar sudah jarang terdapat lahan kosong milik negara
                                                                                    56




atau lahan-lahan mentah lainnya. Maka akan lebih mengena jika lahan

yang ada dikategorikan berdasarkan kriteria-kriteria yang mengarah pada

trend dan visualisasi psikologis dari area-area yang ada dan membaginya

dalam bentuk tipologi kawasan, dibanding metode tradisional yang hanya

mengandalkan pengkategorian pada visual lahan yang masih kosong, ada

vegetasi, atau terbangun.

          Sehingga bila dilihat berdasarkan keadaan litologi, topografi, jenis

tanah, iklim dan vegetasi yang ada, Kota Makassar direkomendasikan

sebagian besar untuk kawasan pengembangan budidaya karena tidak ada

syarat yang memenuhi sebagai kawasan lindung. Mencermati pembagian

lahan dalam wilayah Makassar dibagi dengan peruntukan kawasan

sebagai berikut, Kawasan Mantap 38 %, Kawasan Peralihan 11 %, dan

Kawasan Dinamis 51 %49.

          Wilayah daratan Kota Makassar dirinci menurut kecamatan dapat

dilihat pada tabel berikut50 :




49
     Semua data geografis kota Makassar diikuti dari buku Makassar dalam angka 2010 hal
1-9
50
     Tabel pada halaman berikut
                                                                            57




                                   TABEL III.I.

           Luas Wilayah Dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut

                          Kecamatan Di Kota Makassar51

         Kode          Kecamatan              Luas              Persentase
         Wilayah                           area(km )    2   terhadap luas Kota
                                                               Makassar(%)
           (1)             (2)                    (3)              (4)
          010           MARISO                1,82                1,04
          020         MAMAJANG                2,25                1,28
          030          TAMALATE              20,21                11,50
          031         RAPPOCINI               9,23                5,25
          040         MAKASSAR                2,52                1,43
          050      UJUNG PANDANG              2,63                1,50
          060            WAJO                 1,99                1,13
          070         BONTOALA                2,10                1,19
          080        UJUNG TANAH              5,94                3,38
          090            TALLO                5,83                3,32
          100       PANAKKUKANG              17,05                9,70
          110         MANGGALA               24,14                13,73
          101       BIRINGKANAYA             48,22                27,43
          111        TAMALANREA              31,84                18,11
          7371        MAKASSAR               175,77              100,00
     .

III.I.II Kondisi kependudukan Kota Makassar52

             Penduduk Kota Makassar tahun 2009 tercatat sebanyak 1.272.349

jiwa yang terdiri dari 610.270 laki-laki dan 662.079 perempuan. Sementara

itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2008 tercatat sebanyak


51
     Bersumber dari buku Makassar dalam angka tahun 2010
52
      Semua data kependudukan kota Makassar dirangkum dari buku Makassar dalam
Angka 2010 hal: 22-111
                                                                   58




1.253.656 jiwa Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat

ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin Rasio jenis kelamin penduduk

Kota Makassar yaitu sekitar 92,17 persen, yang berarti setiap 100

penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki.

      Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan,

menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi diwilayah kecamatan

Tamalate, yaitu sebanyak 154.464 atau sekitar 12,14 persen dari total

penduduk, disusul kecamatan Rappocini sebanyak 145.090 jiwa (11,40

persen). Kecamatan Panakkukang sebanyak 136.555 jiwa (10,73 persen),

dan yang terendah adalah kecamatan Ujung Pandang sebanyak 29.064

jiwa (2,28 persen).

      Ditinjau dari kepadatan penduduk kecamatan Makassar adalah

terpadat yaitu 33.390 jiwa per km persegi, disusul kecamatan Mariso

(30.457 jiwa per km persegi), kecamatan Bontoala (29.872 jiwa per km

persegi). Sedang kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan dengan

kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 2.709 jiwa per km persegi,

kemudian kecamatan Tamalanrea 2.841 jiwa per km persegi), Manggala

(4.163 jiwa per km persegi), kecamatan Ujung Tanah (8.266 jiwa per km

persegi), kecamatan Panakkukang 8.009 jiwa per km persegi.

      Bagian ini dijadikan catatan bagi penulis untuk menelaah faktor-

faktor perkelahian antara kelompok.
                                                                           59




                                    Tabel III.II

     Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2008-
                                 200953

 Kode           Kecamatan            Laju              Laju          Laju
Wilayah                          Pertumbuhan       Pertumbuhan   Pertumbuhan
                                  Penduduk          Penduduk      Penduduk
                                     2008             2009        2000-2009


      10          Mariso            54.616           55.431         0,93
     020        Mamajang            60.394           61.294         0,45
     030         Tamalate          152.197           154.464        2,08
     031         Rappocini         142.958           145.090        1,62
     040         Makassar           82.907           84.143         0,54
     050      Ujung pandang         28.637           29.064         0,51
     060           Wajo             35.011           35.533         0,45
     070         Bontoala           61.809           62.731         1,09
     080       Ujung tanah          48.382           49.103         1,21
     090           Tallo           135.315           137.333        1,94
     100       Panakkukang         134.548           136.555        1,09
     101         Manggala           99.008           100.484        2,98
     110       Biringkanaya        128.731           130.651        3,57
     111       Tamalanrea           89.143           90.473         1,15
     7371        Makassar         1.253.656         1.272.349       1,63




53
     Sumber: Makassar Dalam angka 2010
                                                                   60




       Untuk lebih jelasnya penulis kemudian mengikutkan diagram dapat

kita lihat pada bagan berikut ini :




                                    Bagan III.I




                                             1.272.349




                            1.253.656



     1.235.239
                                                                                      61




                                       Tabel III.III

     Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin diKota

                           Makassar pada Tahun 200954.



 Kelompok Umur               Laki-Laki            Perempuan             Jumlah


           (1)                  (2)                      (3)              (4)
          0–4                 67.309                   56.306          123.615
          5-9                 63.494                   66.162          129.656
        10 – 14               61.488                   56.040          117.528
        15 – 19               60.285                   72.389          132.674
        20 – 24               66.806                   87.280          154.086
        25 – 29               56.272                   71.356          127.628
        30 – 34               55.521                   56.561          112.082
        35 – 39               45.491                   52.304           97.795
        40 – 44               37.014                   29.526           66.540
        45 – 49               25.729                   29.164           54.893
        50 – 54               18.456                   24.183           42.639
        55 – 59               15.296                   19.563           34.859
        60 – 64               18.558                   17.179           35.737
          65+                 18.551                   24.066           42.617
     Jumlah/Total            610.270                   662.079        1.272.349



III.I.III Kondisi Sosial Kota Makassar55

          Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu




54
     Sumber : Makassar dalam angka tahun 2010
55
     Semua data kondisi sosial dirangkum dari Makassar dalam Angka 2010 hal:112-229
                                                                  62




negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial,

karena manusia pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut.

      Pada tahun 2009/2010 di Kota Makassar, jumlah Sekolah Dasar

sebanyak 459 unit dengan jumlah guru sebanyak 6.542 orang dan jumlah

murid sebanyak 145.749 orang. Jumlah SLTP sebanyak 171 unit dengan

jumlah guru sebanyak 4.630 orang dan jumlah murid sebanyak 59.101

orang. Jumlah SLTA 112 unit dengan jumlah guru sebanyak 4.817 orang

dan jumlah murid sebanyak 65.277 orang.

      Di kota Makassar pada tahun 2009 jumlah anak asuh yang tercatat

yang ditampung di 83 Panti Asuhan ada sebanyak 4.034 anak yang

diasuh. Sedangkan jumlah gelandangan/ pengemis dan anak jalanan di

Kota Makassar tahun 2009 sebanyak 144 orang dan 870 orang.

      Tahun 2009 di Kota Makassar jumlah keluarga pra keluarga

sejahtera 63.964 keluarga dan keluarga sejahtera I sebanyak 52.700

keluarga dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 254.868. Jumlah

narapidana menurut jenis hukuman dilembaga pemasyarakatan ada 464

orang (laki-laki 464 orang dan tidak ada perempuan).

      Jumlah tersebut, terkhusus mengenai anak jalanan dan anak

terlantar selanjutnya akan dikaji dikarenakan berhubungan dengan

pembahasan tulisan ini terkait pelaku konflik.
                                                                               63




III.I.IV Kondisi Perekonomian Masyarakat di kota Makassar56

          Sejalan dengan perkembangan Kota Makassar, kegiatan ekonomi

juga semakin pesat ,ini ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan

perdagangan yang sekarang telah mencapai 14.584 unit usaha yang

terdiri dari 1.460 perdagangan besar, 5.550 perdagangan menengah dan

7.574 perdagangan kecil. Kemudian terdapat 21 industri besar dan 40

industri sedang yang terkonsentrasi di kecamatan Biringkanaya dan

konsentrasi industri besar kedua terdapat di kecamatan Tamalanrea dan

kecamatan Panakkukang masing-masing 5 unit.

          Sementara itu kawasan perdagangan utama Kota Makassar

terdapat di Pasar Sentral (Makassar Mall) sebagai pusat dan wilayah

Panakkukang dan Daya sebagai sub pusat pelayanan selain itu terdapat 4

Mall (Mall Ratu Indah, Mall panakkukang, Makassar town square,

Makassar trade center) dan kawasan perdagangan Somba Opu,

sedangkan JI. Jend. Sudirman, jl. DR. Ratulangi cenderung untuk berubah

menjadi kawasan perdagangan.

          Selain   dari   jumlah    industri   yang   ada    di   kota   Makassar

pembangunan ekonomi yang selama ini mengalami kemajuan yang

signifikan dapat disorot dengan menggunakan indikator ekonomi makro

terutama dari produk domestik regional bruto(PDRB) dan pertumbuhan

ekonomi, kenaikan PDRB menunjukkan bahwa perekonomian Kota

Makassar berjalan dengan produktif.


56
     Semua data perekonomian diambil dari Makassar dalam angka 2010
                                                                                     64




          Kondisi perekonomian bisa dilihat sebagai penjelas kesenjangan

atau posisi pusat modern di wilayah ini di tengah maraknya bangunan

kumuh yang menghiasi kota Makassar. Dalam paparan teori penulis

disparitas tersebut merupakan penopang meningkatnya angka kriminalitas

dalam masyarakat.




III.II.   Visi, Misi Serta Nilai-Nilai Budaya

III.II.I Visi dan Misi Kota Makassar57

          Dalam konteks ini pemerintah kota Makassar tahun 2010, sesuai

rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Makassar

(RPJMD) tahun 2005 - 2010 memiliki visi dengan rumusan: ”Terwujudnya

Makassar         Sebagai       Kota     Maritim,     Niaga,     Pendidikan       Yang

Bermartabat Dan Manusiawi”.

          Berdasarkan visi pemerintah kota Makassar tersebut pada

hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi Kota Makassar

kedepan, maka dirumuskan misi kota Makassar tahun 2010 sebagai

berikut :

1. Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur bagi

     kepentingan lokal, regional, nasional dan internasional;

2. Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui optimalisasi

     potensi lokal;


57
     Lebih jelas lihat (PERDA No. 9 Tahun 2006) kota Makassar. Lihat pula di situs resmi
kota pemerintah kota Makassar
                                                                                      65




3. Mendorong         peningkatan         kualitas    manusia   melalui      pemerataan

     pelayaan       pendidikan,          peningkatan     derajat     kesehatan       dan

     kesejahteraan masyarakat;

4. Mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan nilai-nilai agama

     berbasis kemajemukan masyarakat;

5. Mengembangkan             sistem       Pemerintahan     yang     baik,   bersih   dan

     berwibawa, melalui peningkatan profesionalisme aparatur;

6. Mendorong terciptanya stabilitas, kenyamanan dan tertib lingkungan

7. Peningkatan infrastruktur Kota dan pelayanan publik.



III.II.II Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Kota Makassar

          Orang-orang Makassar mengutamakan sifat-sifat harga diri dan

kesetiakawanan (loyalitas), yang di nilai sebagai unsur Siri’ dan Pacce

atau Passe. Walaupun semua suku di Sulawesi Selatan (Mandar, Toraja,

Bugis dan Makassar) menggunakan tatanan budaya tersebut.

          Siri’ adalah kebanggaan atau keagungan harga diri. Bagi orang-

orang suku Bugis-Makassar diwariskan amanah oleh leluhurnya untuk

menjunjung tinggi adat-istiadatnya yang didalamnya terpatri pula sendi-

sendi siri’ tersebut58.

          Manakala      harga     diri    tersebut     disinggung    yang    karenanya

melahirkan aspek-aspek Siri’,maka diwajibkan bagi yang tertimpa Siri’ itu

untuk Melakukan aksi-aksi tantangan. Dapat berupa aksi (perlawanan)

58
     Lihat di Wahid, Sugira. Yang berjudul Manusia Makassar.
                                                                                        66




seseorang atau aksi (perlawanan) kelompok masing-masing.Terserah

pada mutu nilai Siri’ yang timbul sebagai ekses-ekses kasus yang lahir

karenanya.

            Bagi pihak-pihak yang terkena Siri’ tetapi hanya diam                  dijuluki

sebagai: tau tena Siri’na59.

            Pacce dan pesse adalah suatu perasaan yang menyayat hati, pilu

bagaikan tersayat sembilu apabila sesama warga masyarakat ditimba

kemalangan60.

            Perasaan yang demikian ini merupakan suatu pendorong kearah

solidaritas dalam berbagai bentuk terhadap mereka yang dulunya ditimpa

kemalangan           itu   seperti    diperkosa      dan      sebagainya,   maka    dapat

disimpulkan bahwa siri’ atau pacce atau pesse tersebut adalah sama

tetapi yang terakhir ini lebih rendah tingkatannya61.




III.II.II.i SIRI’

Siri’ adalah ethos kultur, berisi pandangan hidup dan pandangan dunia

yang melekat pada sistim nilai yang terjelma dalam sistem budaya, sistim

sosial, dan sistim kepribadian (Personality) masyarakat62.

            Siri’ secara harfiah adalah suatu perasan malu. Jawaban menurut

arti kata mungkin tepat secara harfiah tetapi tidak cukup mewakili makna

59
     tau kurang Siri’ berarti orang yang tak ada harga diri
60
     Ibid 55
61
     ibid
62
     ibid
                                                                           67




sebenarnya. Sedangkan jiwanya dirumuskan dalam suatu batasan,inipun

akan terbatas pada aspek tertentu saja yang mewakili sesuai pendekatan

objek tersebut63.




III.II.II.ii PACCE/PESSE

            Pacce/Pesse secara harfiah bermakna perasaan pedih dan perih

yang dirasakan meresap dalam kalbu seseorang karena melihat

penderitaan orang lain. Pacce ini berfungsi sebagai alat penggalang

persatuan, solidaritas, kebersamaan, rasa kemanusiaan, dan memberi

motivasi pula untuk berusaha, sekalipun dalam keadaan yang sangat

pelik dan berbahaya64.

            Pacce sebagai aspek yang hakiki dari pada sirik itu, bukan berarti

kesetiaan        kawanan    dalam   membelah     kehormatan,   melainkan    ia

mengandung makna: kepedihan yang tiada taranya, karena martabat

harkat diri tersinggungan. Ia tersayat-sayat menjangkau jauh kedalam

lubuk hati. Itulah hakekat dasar yang disebut pacce. Sebagai perwujudan

lanjut (inti sari) dari pada siri’ tersebut65.

            Dari pengertian tersebut, maka jelasnya bahwa pacce itu dapat

memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa, membina solidaritas

antara manusia agar mau membantu seseorang yang mengalami

kesulitan.       Sebagai contoh,     seseorang   mengalami musibah,      jelas
63
     ibid
64
     ibid
65
     ibid
                                                                      68




masyarakat lainnya turut merasakan penderitaan yang dialami rekannya

itu. Segera pada saat itu pula mengambil tindakan untuk membantunya,

pakah berupa materi atau nonmateri.




III.II.II.iii SIPAKATAU

            Sesungguhnya budaya Makassar mengandung esensi nilai luhur

yang universal, namun kurang teraktualisasi secara sadar dan dihayati

dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita menelusuri secara mendalam,

dapat ditemukan bahwa hakikat inti kebudayaan Makassar itu sebenarnya

adalah bertitik sentral pada konsepsi mengenai “tau”(manusia), yang

manusia dalam konteks ini, dalam pergaulan sosial, amat dijunjung tinggi

keberadaannya66.

            Dari konsep “tau” inilah sebagai esensi pokok yang mendasari

pandangan hidup orang Makassar, yang melahirkan penghargaan atas

sesama manusia. Bentuk penghargaan itu dimanifestasikan melalui sikap

budaya “sipakatau”. Artinya, saling memahami dan menghargai secara

manusiawi67.

            Dengan pendekatan sipakatau, maka kehidupan orang Makassar

dapat mencapaui keharmonisan, dan memungkinkan segala kegiatan

kemasyarakatan berjalan dengan sewajarnya sesuai hakikat martabat

manusia. Seluruh perbedaan derajat sosial tercairkan, turunan bangsawan


66
     ibid
67
     ibid
                                                                      69




dan rakyat biasa, dan sebagainya. Yang dinilai atas diri seseorang adalah

kepribadiannya yang dilandasi sifat budaya manusiawinya.

            Sikap Budaya Sipakatau dalam kehidupan orang Makassar

dijabarkan ke dalam konsepsi Siri’ na Pacce. Dengan menegakkan prinsip

Siri’ na Pacce secara positif, berarti seseorang telah meneapkan sikap

Sipakatau dalam kehidupan pergaulan kemasyarakatan. Hanya dalam

lingkunagn orang-orang yang menghayati dan mampu mengamalkan

sikap hidup Sipakatau yang dapat secara terbuka saling menerima

hubungan kekerabatan dan kekeluargaan.

            Sipakatau dalam kegiatan ekonomi, sangat mencela adanya

kegiatan yang selalu hendak “annunggalengi” (egois), atau memonopoli

lapangan hidup yang terbuka secara kodrati bagi setiap manusia. Azas

Sipakatau akan menciptakan iklim yang terbuka untuk saling “sikatallassa”

(saling menghidupi), tolong-menolong, dan bekerjasama membangun

kehidupan ekonomi masyarakat secara adil dan merata68.

            Demikianlah Sipakatau menjadi nilai etika pergaualan orang

Makassar yang patut diaktualisasikan di segala sektor kehidupan. Di

tengah        pengaruh    budaya   asing   cenderung   menenggelamkan

penghargaan atas sesama manusia, maka sikap Sipakatau merupakan

suatu kendali moral yang harus senantiasa menjadi landasan.




68
     ibid
                                                                                70




III.III Institusi-institusi Pemerintahan Terkait yang Menangani Masalah

       Perkelahian antar Kelompok.

III.III.I Pemerintah Kota Makassar dalam Hal ini Ditangani Kantor

       Kesbang

          Kedudukan kantor Kesatuan Bangsa merupakan unsur pendukung

dalam melaksanakan tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah. Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa mempunyai

tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan pengendalian

di bidang kesatuan bangsa.

          Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana yang

tercantum dalam perda kota Makassar kantor kesbang, Kantor Kesatuan

Bangsa menyelenggarakan fungsi69:

a. penyiapan        bahan     perumusan       kebijaksanaan      teknis   strategis

     pembangunan kesatuan bangsa;

b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelaksanaan

     fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem

     politik;

c. penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan fasilitasi kegiatan kesatuan

     bangsa;

d. penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan kajian strategis di bidang

     kesatuan bangsa;


69
     Lihat perda no. 3 tahun 2009 kota Makassar tentang kantor KESBANG
                                                             71




e. penyiapan bahan bimbingan pengkoordinasian kegiatan kesatuan

  bangsa dengan instansi dan atau lembaga terkait;

f. penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

  kegiatan kesatuan bangsa;

g. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa terdiri dari:

a. Kepala Kantor;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;

d. Seksi Wawasan Nusantara;

e. Seksi Penanganan Masalah Aktual;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.
                                                                           72




Berikut adalah bagan struktur Kantor KESBANG kota Makassar

berdasarkan perda no. 3 tahun 200970:

                                     Bagan III.II


                                    Kepala Kantor
                                Drs.H.A.Rompegading
                                       Patiroy


            Kelompok                                      Tata Usaha
        Jabatan Fungsional                            Drs.Hasan Sulaiman




 Seksi Ideologi dan              Seksi Ketahanan               Seksi
   Kewaspadaan                  Sosial dan Ekonomi         Perlindungan
     nasional                    Ibrahim Chaidar,           Masyarakat
  Andi Suliana, SP                   S,IP M.Si             Muchlis S.Sos




III.III.II Dinas Sosial Kota Makassar

          Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris              Daerah. Dinas Sosial

mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan

kebijakan di bidang sosial meliputi usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi

sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial dan bimbingan

organisasi sosial.

70
     Bagan di halaman berikut
                                                                                    73




Dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi71 :

a. penyusunan         rumusan     kebijaksanaan       teknis     di   bidang    usaha

      kesejahteraan    sosial,   rehabilitasi   sosial,    bantuan     dan     jaminan

      kesejahteraan sosial dan bimbingan organisasi sosial.

b. penyusunan rencana dan program di bidang usaha kesejahteraan

      sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial

      dan bimbingan organisasi sosial.

c. pelaksanaan pengendalian dan pengamanan teknis operasional di

      bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan

      jaminan kesejahteraan sosial dan bimbingan organisasi sosial;

      pengelolaan     urusan     ketatausahaan,      pelaksanaan       kepegawaian,

      keuangan, perlengkapan, urusan umum dan rumah tangga serta

      mengkoordinasikan perumusan program kerja;

d. pembinaan unit pelaksana teknis.

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari72 :

a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

c. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

e. Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :


71
     Lihat Peraturan daerah kota Makassar nomor 22 tahun 2005 tentang pembentukan
,susunan organisasi dan tata kerja dinas sosial kota Makassar.
72
     ibid
                                                                                 74




f. Bidang Bimbingan Organisasi terdiri dari :

g. UPTD.




III.III.III Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (POLRESTABES) Unit

       Reserse dan Kriminal73

Unit Reserse dan Kriminal atau disingkat Reskrim bertugas membina

fungsi      dan    menyelenggarakan          kegiatan-kegiatan   penyelidikan   dan

penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dan fungsi

Laboratorium Forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum ,

koordinasi dan pengawasan operasional.

Dalam          menyelenggaraka             tugas    dimaksud      Unit    Reskrim

menyelenggarakan fungsi sbb :

         Pembinaan fungsi / penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi

          identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan serta

          kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas unit Reskrim , dalam

          lingkungan Polrestabes

         Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan / penyidikan

          tindak pidana umum dan tertentu , dengan memberikan pelayanan /

          perlindungan khusus kepada korban / pelaku remaja , anak dan

          wanita, dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum

          yang berlaku.



73
     Data diambil dari situs resmi POLRI
                                                                                      75




         Penyelenggaraan       fungsi    Identifikasi    baik      untuk   kepentingan

          penyidikan maupun pelayan umum.

         Penyelenggaraan       pembinaan        teknis       dan     koordinasi    dan

          pengawasan operasional dan administrasi penyidak PPNS.

         Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta

          penanganannya        dan       mempelajari      /      mengkaji     efektifitas

          pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi Reskrim.

Unit Reskrim dipimpin oleh kepala unit Reskrim , disingkat Kanit Reskrim ,

yang bertanggung jawab kepada Kapolrestabes dan dalam pelaksanaan

tugas sehari-hari berada dibawah kendali Wakapolrestabes.




III.III.IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar

          Jumlah anggota DPRD Kota Makassar tahun 2009 sebanyak 50

orang merupakan wakil dari 7 fraksi, 7 orang adalah perempuan, hal ini

menunjukkan bahwa kaum perempuan telah diperhitungkan untuk

menduduki jabatan legislatif sekalipun porsinya masih relatif kecil sebesar

14 %.

          Dalam menjalankan tugasnya DPRD Kota Makassar pada tahun

2009 telah menghasilkan 17 peraturan daerah, 33 keputusan dewan dan

29 keputusan pimpinan dewan74.

          Penelitian ini dilakukan di komisi A DPRD kota Makassar. Berikut

nama-nama anggota komisi A bidang pemerintahan:
74
     Data diambil dari buku Makassar Dalam Angka 2010 halaman 10
                                                                       76




                               Tabel III.IV

No.                 Nama              Asal Parpol         Jabatan

1.    Rahman Pina, S.IP                GOLKAR       Ketua Komisi A

2.    Busranuddin BT, SE                  PPP       Wakil Ketua Komisi A

3.    Mustagfir Sabry, S.Ag, M.Si         PDK       Sekretaris Komisi A

4.    Yusuf Gunco, SH, MH              GOLKAR       Anggota Komisi A

5.    Drs. H.A.Hasir, HS               GOLKAR       Anggota Komisi A

6.    A.Fadly F.Dharwis, SE           P.Demokrat    Anggota Komisi A

7.    Imran Mangkona, SH              P.Demokrat    Anggota Komisi A

8.    Drs.Abd.Rauf Rachman,SH             PAN       Anggota Komisi A

9.    Asriady Samad, A.Md                 PKS       Anggota Komisi A

10.   H.Muh.Arfan Fajar, SE               PBR       Anggota Komisi A

11.   Kartini E Galung, SS            GERINDRA      Anggota Komisi A

12.   Nurmiati,SE                      HANURA       Anggota Komisi A
                                                                      77




                                BAB IV

                  HASIL-HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.I Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar

kelompok

       Perkelahian antar kelompok kerap hanya dijadikan persoalan

sepele ketika persoalan tersebut bisa dikatakan belum berdampak besar

pada kondisi masyarakat perkotaan. Timbulnya korban jiwa dari

perkelahian tersebut. Justru baru akan mengundang tindakan pemerintah

kota untuk segera menyelesaikan persoalan. Penelitian yang ditempatkan

di empat instansi ini membuka beberapa pandangan dari informan baik

dari kantor Kesatuan Bangsa (KESBANG) kota Makassar, Dinas Sosial

kota Makassar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar

maupun dari pihak kepolisian dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Besar

(POLRESTABES) Makassar.

      Seperti apa yang dipahami dalam kajian teoritis pada bab

sebelumnya. Perkelahian yang terjadi dalam masyarakat maupun tindak

kekerasan lainnya semuanya tidak pernah berdiri sendiri atau dalam artian

terdapat penyebab yang menimbulkan terjadinya tindak kekerasan.

      Kota Makassar dengan segala kondisi urban yang dimiliki terus

mengemban beban sosial yang sangat besar. Pembangunan yang bisa

disaksikan begitu tidak berimbang dengan jumlah pemukiman kumuh

yang semrawut dalam tata kelolanya. Belum lagi ketika para penduduk

miskin harus dihadapkan pada kebutuhan yang sangat pelik.
                                                                                      78




          Kekerasan kolektif menggores luka besar dalam pemerintahan di

kota ini, hingga akhirnya berbagai data mengenai kasus kekerasan yang

dilakukan oleh kelompok tertentu baik warga, mahasiswa hingga aparat

keamanan itu sendiri memberi bukti bahwa kekerasan antar kelompok

dalam bentuk perkelahian bisa saja dialami dan dilakukan oleh berbagai

pihak. Perkelahian antar kelompok tersebut kini di kota Makassar sudah

menyentuh berbagai kalangan seperti yang disebutkan sebelumnya. Coba

kita ingat dengan kasus yang menimpa Universitas Hasanuddin dengan

perkelahian antara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (FISIP) dengan

fakultas Teknik yang tidak sedikit menimbulkan korban jiwa dan kerugian

akibat rusaknya fasilitas kampus karena lemparan batu dan benda keras

          Belum cukup sampai di situ selain perkelahian antar kelompok

warga yang memang kerap terjadi di wilayah pemukiman padat seperti

kecamatan Makassar tekhusus wilayah Jalan Maccini dan Abu Bakar

Lambogo serta wilayah sekitar areal belakang kampus Universitas Muslim

Indonesia (UMI). Perkelahian antar aparat yang melibatkan pihak

kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pernah terjadi pada

tahun 201075. Sebuah sajian miris dan menurut peneliti itu adalah hal

wajar ketika faktor-faktor yang menimbulkan perkelahian kolektif itu telah


75
     Peristiwa April Makassar berdarah (Amarah) diperingati tiap tahunnya pada tanggal 24
april sebagai peristiwa kekerasan aparat pertama di kampus di kota Makassar yang
menimbulkan korban jiwa. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1996 ini empat orang
mahasiswa ditemukan tewas mengapung di sungai pampang. Lihat, Sukriansyah S.Latif
dan Tomi Lebang, Amuk Makassar, Institute studi arus informasi, Makassar, 1998 hal
109
                                                                                          79




terpenuhi. Berikut adalah data yang didapatkan mengenai perkelahian

antar kelompok yang terjadi di kota Makassar pada tahun 201076:

                                       Tabel IV.I

     Pihak Yang
                          Warga           Mahasiswa             Aparat         Jumlah
      Berkonflik
        Warga                10                  2                 -              12
     Mahasiswa                -                  9                 3              12
        Aparat                -                  -                 1                  1



         Dari data tersebut, ditemukan bahwa jumlah kasus perkelahian

antar kelompok yang terjadi sepanjang tahun 2010 berjumlah 25 kasus.

Dari data tersebut bisa didapatkan bahwa mahasiswa dan warga yang

paling sering menjadi pelaku perkelahian antar kelompok, keduanya pun

pernah mengalami bentrok sebanyak 2 kali perkelahian tersebut keduanya

melibatkan mahasiswa Universitas Negeri Makassar dengan warga sekitar

kampus tersebut utamanya penduduk yang bermukim di jalan Alauddin77.

         Namun perkelahian antar warga yang kemudian menjadi jumlah

perkelahian terbanyak pada kurun waktu tersebut sebanyak 10 kasus.

Beberapa tempat perkelahian penulis temukan dari penelusuran data
76
     Data ini merupakan hasil olahan dari Intelijen POLRESTABES dan Inteldim Kodam
Makassar. Penulis hanya diperkenankan untuk menghitung jumlah kasus dan penyebab
perkelahian. Nama dan identitas pelaku tidak dapat dilampirkan pada penelitian ini.
77
     Walaupun terhitung sebagai perkelahian antara mahasiswa dengan warga namun
hingga kini masih ada perdebatan tentang siapa sebenarnya warga yang terlibat. Dari
pernyataan salah seorang     warga di Jalan Manuruki bahwa mereka tidak mengenali
mereka yang mengaku warga dan terlibat dalam perkelahian. Disinyalir ada beberapa
orang yang tidak dikenal dengan sengaja memancing bentrok dan memulai perkelahian
dengan mahasiswa.
                                                                                 80




yang diperoleh. Diantaranya perkelahian antara mahasiswa semuanya

terjadi beberapa diantaranya terjadi di dalam kampus dan beberapa terjadi

di luar kampus78.

           Selanjutnya mengenai perkelahian antar mahasiswa dan aparat

keamanan semuanya berawal dari unjuk rasa yang kemudian berujung

pada bentrok kedua belah pihak. Perkelahian tersebut terjadi sebanyak 3

kali dan selalu menghasilkan penangkapan oleh pihak kepolisian yang

biasa ditugaskan untuk mengamankan unjuk rasa terhadap beberapa

mahasiswa yang dianggap sebagai biang kerok kerusuhan.

           Perkelahian antar aparat keamanan yang terjadi sekali melibatkan

antara aparat TNI dengan kepolisian. Kejadiannya bertempat di stadion A.

Mattalatta Mattoanging.

                                    Bagan IV.I

     Aparat vs   Persentase Pelaku Perkelahian di Kota
      aparat
       8%                Makassar Tahun 2010
            Warga vs
            mahasiswa
              10%
                                                 Warga vs warga
           Mahasiswa
                                                     40%
           vs aparat
              13%



         Mahasiswa vs
          mahasiswa
            36%


78
      Untuk lokasi perkelahian di kampus, terjadi setidaknya di empat Universitas:
Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas 45 dan Universitas
Negeri Makassar
                                                                           81




           Bagan diatas adalah persentase dari dua pihak yang melakukan

perkelahian di kota ini pada tahun 2010. Bagan tersebut menunjukkan

bahwa perkelahian antar warga mendominasi daftar pelaku perkelahian di

kota metropolitan ini. 40% dari seluruh kasus yang merupakan

perkelahian antar warga, selanjutnya diikuti dengan perkelahian antar

mahasiswa yang mencapai 36% dari seluruh kasus. Kemudian yang

terkecil dalam persentase perkelahian tersebut ialah perkelahian antar

aparat keamanan dengan 8%.

           Dari data yang didapatkan dan telah dihitung persentasenya,

ditemukan bahwa terdapat 7 motif terjadinya sebuah perkelahian. Data

hasil olahan tersebut merupakan hasil dari pengintaian intelijen baik dari

kodam Makassar maupun POLRESTABES79.

           Berikut adalah faktor perkelahian antar kelompok yang ditinjau dari

motif kejadian:

1. Ketersinggungan kelompok

           Sejarah yang membekas dalam sistem sosial masyarakat tertentu

menjadi salah satu penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok

dalam masyarakat kita. Solidaritas kelompok terbangun dalam pola

kehidupan sehari-hari. Interaksi antar warga mulai membangun kedekatan

dengan saling membantu dalam mengerjakan urusan bersama. Sebuah

pemukiman dengan corak masyarakat yang cenderung homogen seperti




79
     Ibid lihat 75
                                                                                 82




pemukiman padat penduduk dengan tingkat ekonomi yang hampir setara.

Pola interaksi yang terbangun cenderung sangat intim.

          Peneliti yang menemukan kondisi ini di areal pemukiman padat

Bara-baraya tepatnya kecamatan Makassar80. Penduduk kecamatan

Makassar yang terbilang padat ketimbang wilayah kecamatan lainnnya di

kota Makassar, walaupun penduduknya memiliki mata pencaharian yang

berbeda-beda namun ikatan sosial dan kekerabatan tetap terbangun.

Ikatan sosial tersebut nampak terlihat dari pola pergaulan mereka yang

berumur di atas 18 hingga 25 tahun. Seringkali bila selepas maghrib

beberapa pemuda sudah terlihat duduk di pinggiran jalan. Hal yang lain

pula nampak ketika mereka mengerjakan beberapa pembangunan sarana

penduduk untuk kepentingan bersama seperti pembangunan polisi tidur81,

bahkan bila salah satu penduduk meminta bantuan dari warga sekitar

untuk membantu mengerjakan pembangunan pagar rumah maka dengan

upah seadanya mereka rela untuk membantu penduduk yang meminta

bantuan tersebut.

          Kehidupan sehari-sehari penduduk di pemukiman padat dengan

tingkat kemampuan ekonomi menengah ke bawah seperti yang

diceritakan bila mengutip kembali apa yang diutarakan oleh Soerjono




80
     Lihat tabel kependudukan pada BAB III
81
     Ini sebutan untuk gundukan kecil diatas aspal yang dibuat secara sengaja dengan
maksud kendaraan yang melaluinya akan berjalan lamban.
                                                                                  83




Soekanto tentang kesadaran in group82. Maka kesadaran kesamaan

kondisi dengan masyarakat lain dalam areal maupun komunitas tertentu

seperti contoh kasus kampung Bara-baraya tadi terbangun dengan

sendirinya dan itu akan semakin kuat bila terdapat tekanan maupun

gangguan dari kelompok eksternal. Gangguan yang datang dari kelompok

luar tentunya juga memiliki kondisi yang sama yakni kepemilikan akan

solidaritas kelompok untuk mempertahankan kelompoknya.

          Persinggungan antar kelompok bagi masyarakat kota merupakan

hal lazim bagi masyarakat kecamatan Makassar. Bahkan hanya dengan

dengungan suara motor yang keras dihadapan beberapa pemuda yang

sedang berkumpul maka perkelahian bisa langsung terjadi.

        “Biasa gara-gara gas motorji, atau pakai kata-kata kotor atau
        kalau tidak saling kenal biasanya berkelahi mi” Ungkap SF83.


          Apa yang diungkapkan oleh SF sebagai salah salah satu warga RK

3 Perkelahian di Kelurahan Bara-baraya merupakan sebuah kejadian

yang berulang-ulang. Masyarakat kecamatan Makassar dengan ragam

komunitas yang dimiliki sangat mudah terpicu konflik dengan maslah

sepele tersebut84. Bila salah seorang dari luar kelompoknya memicu

amarah, maka kelompok tersebut biasanya menghardik orang tersebut


82
      Lihat BAB II tentang perkelahian antar kelompok dan faktor-faktor penyebab
perkelahian antar kelompok.
83
     (wawancara SF, 11 juni 2011)
84
     Pemuda di kecamatan Makassar biasa menyebut komunitas tersebut dengan kampung
karena pembatasan wilayah komunitas berdasarkan batasan teritorial seperti jalan atau
rukun kampung.
                                                                     84




dan bila komunikasi tidak berjalan baik yang bersangkutan kemudian juga

memanggil kelompoknya hingga akhirnya perkelahian antar kelompok pun

terjadi.




2. Faktor dendam

       Salah satu faktor yang menjadi pemicu timbulnya perkelahian antar

kelompok ialah dendam yang kemudian mengalir secara turun temurun

diantara dua kelompok. Kita ingat saja apa yang kemudian menjadikan

fakultas FISIP dan Teknik di Universitas Hasanuddin begitu gampang

tersulut walau hanya diawali dengan persoalan yang sangat sepele.

Dendam lama yang sudah terawat sejak puluhan tahun hingga ditandai

dengan beberapa peristiwa besar seperti black september membuat

stimulus yang mampu menjadikan pertikaian dua kelompok terus bergulir

hingga saat ini.

       Hal yang serupa juga terjadi di kecamatan Makassar maupun di

Jalan Pampang yang sejak tahun 1990-an telah menanam embrio

dendam kepada kelompok lain untuk saling memusuhi. Kembali

mengambil contoh pada beberapa kelompok di kecamatan Makassar, ada

beberapa kelompok yang karena telah menanam dendam lama pada

kelompok lain bisa saja membantu kelompok yang menjadi lawan dari

musuhnya walaupun kelompok tersebut sama sekali tidak memiliki

hubungan dengan persoalan yang menjadi pemicu terjadinya perkelahian.
                                                                            85




          “Kalau berkelahi biasanya ada bantuan dari luar seperti anak
          Balaburu (Kelapa tiga) dibantu anak RK 4, anak RK 3 Jalan
          M.Yamin dibantu sama anak Maccini”85.


           Faktor dendam lama pada kondisi di kampus UNHAS, kecamatan

Makassar serta dendam yang terawat kecamatan Panakukang terkhusus

di jalan Pampang menunjukkan bukti bahwa belum ada upaya maksimal

untuk menghalangi ritual perkelahian yang terus terjadi. Kejadian terakhir

yang penulis temukan di tempat-tempat texas86 tersebut adalah

menghangatnya kembali dendam lama antara pemuda Maccini dan

pemuda Karuwisi yang dimulai dengan perselisihan kecil pada awal Juni

2011.




3. Minuman keras

           Perbincangan dengan beberapa pemuda pemukim sepanjang

kanal di jalan M.Yamin yang diikuti oleh penulis tentang perkelahian antar

kelompok ditemukan sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa minuman

keras menjadi salah satu motif yang nampak untuk menimbulkan

perkelahian antar kelompok. Untuk kota besar seperti Makassar, minuman

keras merupakan hal yang lazim. Walaupun oleh beberapa teoritikus

delinquen (kenakalan), minuman keras pada awalnya hanya sebagai



85
     (wawancara dengan SL, 11 Juni 2011)
86
     Nama Texaz lazim dalam bahasa pergaulan anak muda di Makassar sebagai
penyebutan untuk wilayah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan kriminal yang
tinggi.
                                                                                 86




bahan pengisi waktu senggang untuk melepas penat dalam kelaziman

aktivitas sehari-hari.

          Beberapa tempat penjualan minuman keras yang begitu tersohor di

kota ini membuka gerainya selama 24 jam yang kapanpun bisa diakses

oleh para konsumen. Ditambah lagi dengan beberapa distributor minuman

keras yang belum memperoleh izin sangat mudah untuk didapatkan

melalui informasi mulut ke mulut. Jalan batu putih bagi para pemuda yang

biasa menenggak minuman keras tentunya sudah sangat terkenal. Disana

berbagai jenis minuman keras bisa diperoleh juga dengan beragam harga

sesuai kemampuan. Beberapa pemuda yang bermukim jauh dari jalan

batu putih tersebut biasanya hanya mendatangi gerai kecil di sekitar

pemukiman mereka. Cara menemukan gerai tersebut pun sangatlah

gampang, cukup dengan menanyakan gerai kecil yang masih buka hingga

dini hari kepada orang yang berlalu lalang di luar rumah juga pada waktu

tersebut. Penulis menemukan jumlah kios penjualan minuman keras pada

tahun 2009 yang mendapat izin dari pemerintah kota mencapai angka 150

kios87.

         “Kalau disini ada penjual di jalan Kerung-kerung, tapi kalau
        mau banyak biasanya beli di Batu Putih. Kalau di pampang itu
        ballo’88 banyak”89.



87
     Sumber data pernyataan KASI LINMAS KESBANG Kota Makassar
88
     Ballo’ merupakan jenis minuman lokal yang terbuat dari pohon aren ada pula yang
terbuat dari buah tala. Minuman tersebut difermentasikan dan disimpan pada suatu
tempat dengan suhu tertentu sehingga sifatnya menjadi memabukkan.
89
     (wawancara dengan SL, 11 Juni 2011)
                                                                                87




             SF yang sejak tahun 90-an sudah mulai menenggak minuman

keras begitu cakap ketika menceritakan berbagai tempat dimana minuman

keras sangat mudah untuk didapatkan. Harga minuman yang sangat

murah menjadi salah satu variabel para pemuda semakin sering

menjadikan minuman keras sebagai alat solidaritas mempertemukan

cerita-cerita mereka. Mengumpulkan uang dari kantong masing-masing

menjadi awal cerita minum, bila uang yang terkumpul tidak mencapai

harga untuk membeli harga beberapa botol minuman yang memang

harganya telah melonjak sekitar tahun 2008, maka ballo’ bisa menjadi

pilihan. Cukup dengan Rp. 5000,- maka sekitar 2 liter ballo’ sudah bisa

diperoleh.

             Berikut adalah cerita SL bagaimana minuman keras menjadi faktor

penyebab perkelahian kelompok terjadi:

            “Waktu habis minum di Monginsidi, ada cewek lewat sama
            pacarnya. Diganggumi toh, memang mabuk itu waktu.
            Langsung marah cowoknya. Anak RK 7 cowoknya itu. Keluar
            mi kata-kata kotor toh. Itu cowoknya pergimi panggil temannya
            anak RK 7. Berkelahi mi orang, adami badiq, kayu dipakai. Tapi
            tidak adaji yang kena badiq. Pasa datang polisi lari semua miki.
            Tapi kebetulan ditangkap ka’ saya sendiri sama polisi waktu itu.
            Menginap ka’ itu malam di Polsek Kerung-kerung.
            Waktu itu saya sama anak monginsidi sekitar 10 orang terus
            anak RK 7 ada mungkin diatas 10 orang. Warga yang kasih
            tahu polisi itu. Waktu diperiksa, dipaksaka’ sebut teman-teman
            ku tapi tidak kubilang. Dipukuli ka’ sama polisi, disuruhka’ juga
            bersihkan WC”90.




90
     ibid
                                                                        88




          Minuman keras dari unsur yang terdapat dalam ragam cairan

didalamnya memang menghilangkan kesadaran. Sehingga kadang

tindakan di luar kontrol tersebut keluar dengan sendirinya. Kadang pula

bila sedang ingin melakukan sesuatu yang membutuhkan nyali ekstra

maka biasanya minuman keras digunakan untuk memperbesar nyali

tersebut. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh anggota komisi A

DPRD kota Makassar Mustagfyr Sabri:

        “Minuman keras dan obat-obatan menjadi salah satu pemicu
        terjadinya perkelahian”91.


4. Perselisihan

          Ketika masalah kecil yang bersifat personal dimulai maka seketika

itu pula bantuan datang dalam proses penyelesaiannya. Tetap pada

kesadarn kelompok tadi perselisihan kecil seperti pembangunan parit di

pemukiman penduduk yang harus menyenggol sedikit lahan pekarangan

bisa menjadi embrio konflik. Ataupun persoalan anak kecil yang kemudian

berkelahi. Bagaimana tidak seorang anak berumur sekitar 8 tahun mampu

membuat perkelahian antar kelompok menjadi besar.

        “Perselisihan kecil merupakan sumber perkelahian terbesar”
        ungkap Kasi LINMAS KESBANG92.
          Ego yang terbangun untuk saling mempertahankan pendapat

maupun harga diri ataupun siri’ yang disalahgunakan menjadi akar dari

perselisihan personal. Dan kelompoknya pun secara spontan terbangun


91
     (wawancara, 24 Mei 2011).
92
     (wawancara, 18 mei 2011)
                                                                      89




kesadarannya. Hampis serupa dengan bagaimana ketersinggungan

kelompok itu terjadi pada faktor yang pertama, namun yang membedakan

persoalan perselisihan lebih mendekati persoalan personal pada awal

kejadiannya.




5. Penganiayaan

      Ada      beberapa   alasan   mengapa    tindak penganiayaan   atau

pengeroyokan oleh massa terjadi dalam masyarakat di kota Makassar.

Beberapa petinggi kantor KESBANG mencoba menanggapi akan

beberapa tudingan yang dilayangkan kepada pemerintah kota tentang

keterlambatannya untuk menangani beberapa kasus tertentu. Adapula

tudingan kepolisian setempat yang cenderung memandang remeh laporan

warga bila ditemukan indikasi tindakan kriminal. Kembali pada sumber

penganiayaan atau pengeroyokan. Sebuah tindakan kriminal seperti

pencurian maupun tindak kriminal personal lainnya tentunya akan sangat

meresahkan masyarakat. Biasanya masyarakat akan menghubungi pihak

kepolisian atau mengadakan upaya pengamanan sendiri seperti membuat

pos keamanan lingkungan (pos KAMLING) dan mengadakan ronda setiap

hari dengan jadwal ronda yang sudah diatur.

      Ketika ada kondisi yang dianggap mengganggu keamanan

kampung maka tindak main hakim sendiri pada pelaku kejahatan yang

tertangkap akan terlahir dengan sendirinya. Pelaku kejahatan tersebut

akan mendapat “pidana” versi kampung setempat. Pelaku kejahatan akan
                                                                              90




pulang dan melapor pada kelompoknya ketika apa yang dilakukan oleh

kelompok yang telah memberikan sanksi tersebut tidak diterima. Maka

perkelahian antar kelompok pun kadang terjadi.

       Berbeda lagi dengan kondisi pengeroyokan seorang pemuda yang

masuk pada wilayah kelompok tertentu, dari situ pula seorang pemuda

yang   bersangkutan       akan   memanggil      kawanya      sebagai      bentuk

pembalasan dari tindakan kelompok lawan.

       Di   kota   Makassar      sudah    banyak    data    mengenai      tindak

penganiayaan itu sendiri, baik yang berupa pengeroyokan massa maupun

yang berujung pada perkelahian antar kelompok dari penganiayaan yang

berlanjut pada penghadiran massa.




6. Perebutan Lahan

       Dari beberapa data yang ditemukan oleh intelijen baik dari KODAM

maupun      kepolisian.   Perebutan    lahan   menjadi     salah   satu   faktor

perkelahian antar kelompok dari dari segi awal terjadinya sebuah kasus

perkelahian.    Serupa    dengan      perkelahian   yang    disebabkan      oleh

perselisihan. Perebutan lahan merupakan wujud dari perselisihan

tersebut. Namun yang membedakan, perselisihan menyentuh sumber

persoalan yang lain di luar dari sengketa tanah yang biasa terjadi pada

masyarakat Makassar. Maraknya pembangunan menurut penulis disinyalir

menjadi faktor utama terjadinya sengketa lahan di masyarakat. Seiring

pembangunan harga tanah kemudian melonjak tinggi terlebih lagi bila
                                                                                   91




tanah tersebut mendekati areal pembangunan sarana umum ataupun

sarana umum yang telah ada sebelumnya. Di jalan pandang raya

kecamatan Panakukang misalnya, wilayah yang kemudian menjadi areal

pusat perbelanjaan tersohor di kota Makassar. Selama 2010 sudah tiga

kali terjadi perkelahian besar antara pihak tergugat yakni warga yang

bermukim di areal pemukiman kumuh Jalan pandang raya dengan pihak

penggugat yang biasanya datang bersama aparat kepolisian.

          Hal    yang     sangat      masuk     akal,     ketika   berkaitan   dengan

keberlangsungan hidup maka serta merta segala upaya pun dilakukan

untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan akan tempat tinggal menjadi

sangat urgen. Kejadian di pandang raya begitu gampang tersulut sebab

yang terlibat hampir semua penduduk yang bermukim di wilayah kumuh

tersebut. Persatuan untuk bersama-sama mempertahankan hidup terjalin

dengan membangun berbagai upaya perlawanan. Ketika jalur litigasi yang

diupayakan tidak berhasil maka. Upaya fisik melalui jalur kekerasan pun

dilakukan demi mempertahankan tempat tinggal yang telah didiami sejak

puluhan tahun.

          Tindak kekerasan tersebut sebenarnya justru diawali dengan

tindakan represi aparat keamanan yang akan melakukan eksekusi setelah

penggugat lahan dinyatakan menang. Maka sejalan dengan teori spiral

kekerasan Dom Helder Camara93, kekerasan kedua pun timbul dari

kekerasan         strutural    yang     pertama.        Masyarakat    pandang    raya


93
     Lihat kembali BAB II tentang perkelahian antar kelompok
                                                                        92




menganggap bahwa sistem peradilan cenderung menguntungkan para

pemilik modal atau mereka pemilik kemampuan perekonomian mapan

untuk mengambil lahan mereka. Protes pun berlangsung hingga

munculnya represi aparat demi meredam gejolak protes yang dibawa oleh

warga setempat.

      Perebutan lahan memang tidak memiliki persentase yang tinggi

untuk menjadi potensi terjadinya konflik ketimbang beberapa motif

perkelahian yang sudah disebutkan sebelumnya. Namun dalam kajian

analisis penulis yang diperhadapkan pada kondisi pembangunan kota

yang massif, perkelahian antar kelompok bisa didukung dengan rencana

pembangunan tersebut. Mengapa demikian, pembangunan tentunya

membutuhkan lahan dan bila pola pembagian lahan untuk pembangunan

infrastuktur dan pemukiman penduduk tidak adil dan merata bagi seluruh

warga dengan status ekonomi manapun maka kelak perkelahian atau

potensi bencana sosial yang lain tidak dapat dipungkiri akan terjadi.




7. Unjuk rasa

      Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk gerakan sosial yang

melibatkan massa, dalam hal ini peserta unjuk rasa lebih dari satu orang.

Kota Makassar begitu tersohor dengan predikat sebagai kota demonstrasi.

Bagaimana tidak, perhatian nasional kemudian mengarah kepada kota ini

ketika sebuah isu nasional terangkat maka seantero kampus hingga

ormas kemasyarakatan kemudian meramaikan jalan. Sangat berbeda
                                                                          93




dengan apa yang terjadi di belahan Indonesia yang lain. Bayangkan saja,

untuk tahun 2010 dari data yang didapatkan unjuk rasa di kota Makassar

mencapai angka 450 unjuk rasa dengan rata-rata perbulannya sebanyak

40 unjuk rasa.

        “Angka unjuk rasa tertinggi itu bulan maret, mencapai angka 80
        dengan isu dominan mengenai penuntasan kasus bank
        Century” Ungkap Muhlis, KASI LINMAS KESBANG.94


          Bila dimulai dengan beberapa teori dan disesuaikan dengan apa

yang terjadi di kota Makassar. Kita bisa mengutip teori stimulus dan

respon. Adanya unjuk rasa di kota Makassar disebabkan oleh adanya

rangsangan berupa kebijakan yang diterima oleh sekelompok orang dan

kemudian        rangsangan      tersebut   ditanggapi   dengan   penyampaian

pendapat.

          Tindakan di luar batas seperti apa yang biasa diutarakan oleh

beberapa media lokal mengenai perilaku unjuk rasa anarkis di kota ini bila

dilihat dalam kaca mata psikologi massa, maka itu semata-mata

diakibatkan oleh tidak ditanggapinya pernyataan pendapat yang bersifat

verbal.

          Sejalan dengan apa yang diutarakan oleh beberapa petinggi kantor

KESBANG kota Makassar dalam diskusi dengan penulis disitu dinyatakan

bahwa unjuk rasa dengan batu sebenarnya adalah bentuk komunikasi




94
     (wawancara, 28 mei 2011)
                                                                         94




ketika bahasa verbal tidak lagi didengar atau dengan kata lain bahasa

tersebut adalah bahasa batu diluar dari bahasa verbal.

          Perkelahian yang biasa terjadi dalam unjuk rasa biasanya

melibatkan antara mahasiswa dan aparat keamanan yang mengamankan

unjuk rasa. Lebih tepat lagi seperti apa yang diungkapkan oleh FL salah

satu petinggi lembaga kemahasiswaan di salah satu fakultas di

Universitas Hasanuddin menyatakan bahwa tindakan mahasiswa untuk

kemudian menggunakan batu seperti yang pernah terjadi biasanya

disebabkan oleh adanya provokasi dari aparat keamanan itu sendiri

ataupun tuntutan yang berkali-kali disampaikan namun tidak mendapat

tanggapan sedikit pun95

          Menarik dari apa yang diutarakan oleh dua informan pada bagian

ini menunjukkan bahwa perilaku amuk massa di kota ini sama sekali tidak

berdiri sendiri melainkan disebabkan oleh faktor pemicu yang terjadi di

lapangan. Berikut ke-7 faktor perkelahian antar kelompok di kota ini dilihat

dari segi motif terjadinya kejadian. Untuk lebih jelasnya penulis

melengkapi informasi ini dengan persentase terjadinya perkelahian antar

kelompok dari faktor faktor tersebut.




95
     (Wawancara, 23 Juli 2010).
                                                                       95




                                   Bagan IV.II


               Persentase Motif Perkelahian antar
                           kelompok
                                Unjuk rasa
                                                 Ketersinggungan
    Penganiayaan Perebutan lahan anarkis
                                                    Kelompok
        12%            4%          4%
                                                       16%




                                                           Dendam
                                                            20%
           Perselisihan
               28%




                                                          Pengaruh
                                                          Minuman
                                                         Keras/Obat-
                                                           obatan
                                                             16%




      Penulis kemudian mengolah dari data yang ditemukan dan

akhirnya mengambil kesimpulan mengenai faktor-faktor apa yang dimiliki

oleh sebuah masyarakat untuk kemudian menanam embrio perkelahian di

dalamnya. Angka perkelahian antar kelompok berbanding lurus dengan

angka kriminal di sebuah wilayah dan berikut empat faktor besar yang

menjadi sumber perkelahian antar kelompok:




1. Perubahan sosial yang sangat cepat

      Faktor ini didapatkan atas pemikiran induktif penulis setelah

mengawinkan banyak data yang didapatkan, mulai dari jumlah penduduk
                                                                     96




di sebuah wilayah kecamatan hingga tingkat pendidikan. Mobilitas

pembangunan kota kembali penulis gunakan untuk menjelaskan faktor ini.

Bisa dilihat dengan keinginan pemerintah kota untuk menjadikan

Makassar sebagai salah satu kota dunia di wilayah bagian timur Indonesia

maka pembangunan infrastruktur modern menjadi salah satu kunci untuk

mendapatkan predikat tersebut. Dalam beberapa penelitian membuktikan

bahwa beberapa perubahan sosial yang cepat di sebuah wilayah akan

menimbulkan shock dalam diri masyarakat ketika percepatan tersebut

tidak dapat diimbangi.

      Tingginya persaingan menuntut setiap orang untuk bekerja keras

agar dapat bertahan hidup. Fasilitas publik yang dikomersialisasikan

seperti pembangunan lapangan karebosi hingga berjejalnya pusat

perbelanjaan modern di kota ini tentunya tidak menggunakan biaya yang

rendah untuk dapat menyentuh tempat-tempat tersebut. Beberapa tempat

yang penulis anggap begitu jelas menjabarkan tentang kepemilikan

potensi penyakit sosial tersebut ialah wilayah dengan tingkat kepadatan

penduduk yang sangat tinggi, selain itu kawasan pusat perdagangan

seperti pasar juga wilayah kawasan transportasi seperti terminal dan

pelabuhan laut. Biasanya tempat-tempat tersebut dijadikan sebagai

kawasan penting mengingat banyaknya aktivitas penduduk yang bergulir

setiap harinya pada kawasan-kawasan tersebut.

      Kecamatan      Panakukang    yang    disulap   menjadi   kawasan

perbelanjaan modern di kota ini membuktikan betapa tingkat kesenjangan
                                                                               97




itu terbentuk antara si kaya dan si miskin. Mall yang berjejal hingga tempat

karaoke terbangun megah di tengah kawasan pemukiman kumuh yang

masih bisa didapatkan seperti di jalan pandang raya dan beberapa tempat

lainnya. interval kemampuan ekonomi yang sangat jauh antara penduduk

pemukiman elit dan pemukiman kumuh memicu meningkatnya angka

kriminal. Seperti pada apa yang telah dipaparkan sebelumnya keiniginan

untuk memenuhi kebutuhan akan sangat dipangaruhi oleh kondisi sekitar.

Gaya hidup kawasan modern seperti Panakukang tentunya juga akan

mempengaruhi anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri. Namun bila

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak mencukupi maka

cara mudah untuk mendapatkannya adalah dengan tindakan kriminal.

          Bila si miskin bertemu dengan kebutuhan si miskin yang lain maka

tak pelak perkelahian pun bisa terjadi dikarenakan solusi penyelesaian

kebutuhan yang sangat minim kecuali dengan cara berebutan. Inilah apa

yang dikatakan oleh Fromm96 sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan.

Ketika pemenuhan kebutuhan tersebut dihalangi dengan mahalnya biaya

pemenuhan atau kelompok lain yang juga memerlukan kebutuhan yang

sama maka agresi pun muncul dengan sendirinya dengan cara yang

bermacam-macam bahkan menjurus pada pertumpahan darah.

          Belum lagi bila itu dikaitkan dengan pertahanan hidup. Kawasan

Panakukang serta kecamatan lain di kota Makassar yang dipandang perlu

oleh pemerintah untuk mendapatkan pembangunan ekstra cepat akan


96
     Lihat kembali BAB II tentang faktor penyebab perkelahian antar kelompok
                                                                      98




memanggil para pemilik modal untuk berinvestasi atau membuka ruang

usaha pada kawasan tersebut. Lagi-lagi pemilik modal atau para

pengusaha ini akan berhadapan dengan mereka para pemukim kumuh

yang pemukimannya akan disulap menjadi kawasan komersil. Apabila

paradigma pembangunan pemerintah kota disokong dengan cara berfikir

yang mengedepankan keuntungan demi menambah pendapatan daerah

maka tentunya pemukiman kumuh tersebut akan dikesampingkan demi

kepentingan pembangunan.

      Selanjutnya kita bisa menebak apa yang akan terjadi dari ilustrasi

nyata pada paragraf sebelumnya. Gejolak sosial akan bermunculan

seiring dengan tekanan yang didera akibat tidak semua kelompok

masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama.




2. Populasi yang padat

      Wilayah kecamatan di kota Makassar yang memiliki angka jumlah

penduduk yang tinggi ditunjukkan oleh kecamatan seperti Tamalate

dengan 154.454 jiwa penduduk, diikuti Rappocini, Makassar, Tallo,

Biringkanaya dan Panakukang. Namun jumlah penduduk bukan berarti

serta merta memicu angka kriminalitas. Luas wilayah sebuah kecamatan

menjadi variabel untung menghitung kepadatan sebuah wilayah. Wilayah

kecamatan Makassar yang hanya memiliki luas wilayah 2,52 km 2 bisa

dilihat bagaimana tingkat kepadatan penduduk pada wilayah tersebut.
                                                                        99




          Sebagai kota metropolitan angka urbanisasi meningkat seiring daya

pikat yang dipoles tiap harinya melalui pembangunan. Memang benar

bahwa perputaran uang akan terjadi sangat banyak di kota namun belum

tentu sebuah kota kemudian memberikan kesempatan pada setiap orang

untuk menyentuh uang tersebut.

          Memang kota besar memiliki tingkat kemajemukan penduduk yang

sangat tinggi97. Wajar bila hal itu terjadi, daya pikat membuat segala

penduduk segala penjuru di sekitar wilayah perkotaan akan mengarahkan

perhatiannya pada kota ini.

          Bayangkan saja kota Makassar merupakan kota ikon bagian timur

Indonesia, maka jangan heran bila puluhan etnis berkumpul dalam satu

kota dengan kelompoknya masing-masing. Kecamatan Tamalanrea

misalnya, setiap tahunnya sebagai kawasan pendidikan kawasan ini akan

menerima puluhan ribu pendatang untuk menempuh pendidikan pada

beberapa kapus yang tersebar. Belum lagi dengan beberapa wilayah lain

yang juga demikian, mereka menerima para pencari kerja yang kemudian

berpotensi menjadi embrio penyakit sosial baru di kota.

         “Contohnya itu asrama-asrama daerah itu potensi konflik.
         Kenapa begitu mereka itu membawa ego kedaerahan dan bila
         ketemu dengan daerah lain biasa berkelahi mi”98.


          Sebuah pandangan pejabat teras pemerintah kota tentang deraan

primordialisme yang tumbuh subur hingga menjadi pertarungan fisik antar

97
     Lihat kembali BAB II tentang Pemerintah kota
98
     (Wawancara kepala kantor KESBANG kota Makassar 20 mei 2011)
                                                                                  100




kelompok. Dari data menunjukkan bahwa sebagian besar pertarungan

fisik antar mahasiswa dilandasi karena pertarungan etnis. Kadang

diantara mereka melabeli tindakan mereka dengan tindakan penghargaan

terhadap siri’ 99 atau jargon kebudayaan daerah yang lain.

          Anggota komisi A dari fraksi partai demokrasi kebangsaan (PDK)

kemudian         berujar     tentang     fenomena     siri’   yang    disalahgunakan.

Menurutnya dalam kitab lontara’100 dan kisah kepahlawanan daerah yang

lain sama sekali tidak pernah ada ajaran yang menganjurkan kita untuk

saling berseteru. Melainkan siri’ itu bermakna untuk malu berbuat untuk

saling menyakiti satu sama lain, singkatnya siri’ menurutnya telah

disalahkaprahkan.

          Terlepas dari peran para pendatang yang membawa ego

kedaerahan kota juga menciptakan kemajemukan dalam berbagai

kategori seperti kelompok hobby maupun ikatan persatuan dengan tujuan

beragam.

          Pada awalnya kemajemukan tersebut sangatlah berguna untuk

memperkaya khasanah kebudayaan dan pencapaian tujuan yang tidak

bisa diperoleh secara personal. Namun lambat laun perselisihan terjadi

akibat       adanya        kepentingan     yang     sama      dan     sangat   sedikit

ketersediaannya. Intinya kepadatan penduduk pada suatu wilayah


99
     Lihat Kembali BAB III tentang nilai budaya masyarakat Makassar
100
      Lontara adalah hikayat cerita bugis makassar yang mengisahkan tokoh La Galigo
yang dipercayai oeh masyarakat suku bugis dan makassar. Di dalamnya jug bercerita
tentang pesan untuk menjaga kedamaian antar sesama makhluk.
                                                                     101




memberikan jaminan persinggungan antara satu sama lain dengan

beragam cara dan alasan.




3. Status sosial ekonomi penduduk yang rendah

      Semua individu menginginkan kehidupan yang sejahtera dan salah

satunya mencakupi kebutuhan ekonomi yang terpenuhi. Sama dengan

apa yang disebutkan pada faktor yakni perubahan sosial yang begitu

cepat, untuk kota besar kesenjangan pasti selalu ada. Beberapa pakar

ekonomi politik menyatakan bahwa konsep ekonomi terbuka yang hampir

seluruh negara telah menganutnya ternyata membuat kesenjangan antara

si kaya dan si miskin. Ketidakadilan untuk berpartisipasi dalam kompetisi

hidup dimulai sejak lahir. Seorang bayi kaya akan dipertontonkan

ketercukupan hidup dan seorang bayi miskin mungkin saja akan

dipertontonkan dengan ayah yang keluar masuk penjara untuk sekedar

memenuhi kebutuhan susunya.

      Dalam ketidakberdayaan untuk memenuhi kebutuhan setiap orang

akan berfikir untuk menggunakan cara apapun. Bila kesempatan dengan

jalur yang telah disediakan telah tertutup maka seseorang tidak akan

segan untuk membuka jalur pemenuhan kebutuhan yang lain. Kemiskinan

merupakan faktor yang memicu tingkat kekerasan dalam masyarakat dan

bila kondisi itu dialami bersama maka tingkat kekerasan kelompok akan

terbentuk dengan sendirinya.
                                                                     102




          Tingkat kekerabatan kaum terpinggirkan akan sangat gampang

terbentuk dan menjadi sebuah ikatan solidaritas bila dibandingkan dengan

mereka pemilik ekonomi mapan karena dengan cukup mengandalkan

kemampuan pribadi dari kekayaannya, seorang kaya sudah bisa membeli

apapun. Ketimbang kau terpinggir yakni mereka para miskin kota akan

sangat gampang baik memobilisasi diri sendiri maupun dimobilisasi oleh

kelompok tertentu.

         Beberapa wadah pemanusiaan diri tidak dapat diraih karena

keterbatasan ekonomi seperti sekolah, bahkan untuk beribadah karena

waktu telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada

tahun 2010 dari data dinas sosial kota Makassar menunjukkan bahwa

angka kemiskinan di kecamatan Panakukang sebagai kawasan pusat

perbelanjaan modern ternyata menjadi wilayah dengan angka kemiskinan

yang sangat tinggi, 8233 KK di kecamatan ini tercatat sebagai keluarga

fakir miskin. Alhasil anak terlantar yang biasa menjadi biang kerok

perkelahian melebihi angka 1000 anak. Untuk melengkapi argumen

penulis beriku kami cukupkan dengan pernyataan Kasi LINMAS

KESBANG kota Makassar:

         “Ketika kondisi sosial sangat labil maka potensi konflik
         gampang terbentuk, Ketidakadilan atau kemiskinan juga itu
         menjadi potensi besar konflik”101.


          Beberapa ilustrasi dan kejadian nyata bagaimana tingkat ekonomi

yang rendah begitu berperan untuk mengintroduksi seseorang melakukan

101
      (wawancara, 18 mei 2011).
                                                                      103




tindak kriminal baik secara psikologi maupun pengaruh sosiologis

setidaknya telah cukup menjadi salah satu faktor pendukung maraknya

perkelahian antar kelompok di masyarakat.




4. Kondisi perkampungan yang sangat buruk

      Banyak pembeda antara pemukiman kumuh dan pemukiman elit di

kota Makassar. Kesibukan sehari-hari penduduk di pemukiman elit

membuat interkasi dengan tetangga sangat jarang terjadi, walhasil

solidaritas di dalamnya tidak begitu erat. Berbeda dengan apa yang terjadi

pada pemukiman kumuh dengan pola interaksi terbuka satu sama lain.

Rumah yang kadang tidak memiliki pagar halaman menjadi penjelas

bahwa tidak ada sekat antara rumah yang satu dengan yang lainnya.

Berarti interkasi antara satu sama lain menjadi erat. Kesamaan

penderitaan yang dialami mewujudkan solidaritas tersebut

      Pengamatan penulis membawanya untuk melihat kondisi sekitar

kanal besar yang memotong jalan M.Yamin, Pelita Raya, Landak baru,

Maccini dan beberapa jalan lainnya yang dilalui. Dari situ terlihat jelas

pemukiman sekitar areal kanal yang sangat buruk bahkan bisa dikatakan

sebagian besar rumah masih bersifat semi permanen dengan konstruksi

seadanya.

      Kecamatan Panakukang, Makassar dan Tallo secara berurutan tiga

kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan angka rumah tidak

layak huni di kota Makassar. Bisa dibuktikan bahwa kondisi pemukiman
                                                                        104




yang buruk juga menjadi faktor timbulnya tindak kriminal dengan melihat

jumlah anak terlantar yang juga lumayan tinggi dari ketiga kecamatan

tersebut.

          Seperti dengan kota besar yang lain, wilayah pemukiman yang

berjejer dipinggiran sungai atau kanal besar cenderung kurang mendapat

perhatian. Di kota Makassar pemukiman pinggiran kanal adalah pilihan

terakhir ketika kemampuan ekonomi tidak mencukupi untuk mendapatkan

hunian yang layak. Kondisi pemukiman rentan penyakit serta rentan

bencana bila sewaktu-waktu air kanal meluap begitu lekat dirasakan oleh

mereka para penghuni pinggiran kanal.

         “Daerah konflik tertinggi sepanjang kanal itu, memang paling
         sering terjadi konflik” ungkap KASI LINMAS KESBANG102.


          Ungkapan diatas merupakan hasil observasi yang telah dilakukan

setelah mencocokkan data dari bagian intelijen baik dari KODAM

Makassar maupun dari POLRESTABES tentang posisi perkelahian antar

kelompok.

          Berikut keempat faktor yang menjadi pendukung terjadinya

perkelahian antar kelompok secara garis besar dari berbagai macam

pandangan baik dalam perspektif ekonomi, sosial dan pemerintahan.

Apabila sebuah wilayah telah memiliki keempat faktor tersebut maka tak

pelak potensi kriminal di dalamnya akan tumbuh dengan sendirinya.




102
      (wawancara, 28 mei 2011)
                                                                               105




Walaupun tidak memenuhi semua faktor yang telah disebutkan, terdapat

pula beberapa wilayah yang bisa tersulut dan menimbulkan konflik.

           Untuk faktor pertama yakni perubahan sosial yang cepat dalam

suatu wilayah memang tidak semua wilayah konflik di kota Makassar

mengalaminya. Karena perubahan sosial yang cepat biasa dimiliki oleh

daerah peperangan maupun wilayah yang baru didera oleh bencana alam.

Namun         perubahan       sosial   yang   cepat   bisa   juga   diterang   dari

pembangunan pesat pada sebuah perkampungan yang pada awalnya

sangat jauh dari kriteria modern.

           Untuk melengkapi argumen penulis maka berikut diikutkan tabel

kemiskinan di kota Makassar pada tahun 2010 sebagai bahan analisa

untuk mendalami faktor-faktor terjadinya perkelahian antar kelompok103:




103
      Tabel halaman berikut
                                                                                106




                                     Tabel IV.II

                       Kemiskinan di Kota Makassar 2010104


                                    Keluarga Fakir
                                        Miskin          Rumah tidak Layak Huni
           Kecamatan                 (Dalam KK)                (Dalam Unit)
            Bontoala                      2712                      134
          Biringkanaya                     410                       3
           Mamajang                        516                      23
            Makassar                      2150                      349
             Mariso                       1210               Belum diketahui
            Manggala                      1325                      84
          Panakukang                      8233                     1038
           Rappocini                      2108                      39
            Tamalate                      2038                      63
          Tamalanrea                      3159                      96
              Tallo                       2626                      168
        Ujung Pandang                      987                      23
          Ujung Tanah                      992                       1
              Wajo                         284                       9
             Jumlah                       28750                    2030



IV.II Peran Pemerintah Kota Makassar terhadap Perkelahian antar

Kelompok

          Pemerintah kota Makassar dalam situs resminya menyatakan

bahwa        unjuk    rasa   merupakan       salah   satu    tantangan    terbesar




104
      Data merupakan hasil olahan data dinas sosial. Penulis hanya mengumpulkan data
yang berhubungan dengan penelitian ini.
                                                                                 107




pembangunan105. Wacana unjuk rasa memang selalu menarik perhatian

pemerintah kota. Dalam analisa penulis, wacana unjuk rasa lebih mudah

untuk    menjadi   bahan      perhatian    karena    secara      strategis     selalu

bersinggungan dengan kebijakan pemerintah dan apabila bersinggungan

dengan kebijakan maka secara langsung akan bersinggungan dengan

kekuasaan. Hal yang berbeda ketika kegaduhan massa itu bersifat

perkelahian antara dua kelompok dan sama sekali tidak ditimbulkan dan

berdampak pada alasan politik kekuasaan.

        Perkelahian antar kelompok tidak begitu mendapat perhitungan.

Ketika sebuah perkelahian hanya terjadi sekali tidak berdampak pada citra

buruk pemerintahan maka perilaku itu dipandang sebagai sesuatu yang

tidak berbahaya. Namun ketika perkelahian dalam sebuah wilayah terjadi

berulang kali dan berujung pada cap buruk pemerintahan yang berkuasa

pada wilayah tersebut barulah perkelahian mendapatkan perhatian.

        Kembali diulangi, pemerintahan pada hakekatnya dibutuhkan untuk

menjaga harmonisasi dalam masyarakat serta lepas dari segala

persinggungan internal masyarakat. Perkelahian dalam faktor penyebab

yang telah disimpulkan oleh penulis bisa diakibatkan oleh beberapa

elemen di luar masyarakat itu sendiri. Adanya aktor luar bisa memicu

perkelahian itu terjadi. Bila dilihat dari pola kemiskinan yang mendera di

kota Makassar, peran pemerintah tentunya tidak lepas dari situ.

Mendistribusikan kekayaan secara adil adalah bagian tugas dari
105
      Lihat   halaman      utama   situs   resmi    pemerintah     kota      Makassar
(www.kotamakassar.go.id)
                                                                                  108




pemerintah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakatnya. Namun

yang tampak jelas pada beberapa kecamatan dengan rasio peningkatan

jumlah penduduk yang tinggi ternyata diikuti dengan jumlah penduduk

miskin ketika pembangunan infrastuktur modern begitu cepat memenuhi

wilayah tersebut.

          Penduduk tentunya akan mendatangi tempat metropolis baru

tersebut, sebagai asumsi untuk mendapatkan penghasilan di tengah

kemegahan kota. Contoh saja Dg. Sule seorang peminta-minta di sekitar

taman areal Balaikota Makassar yang meninggalkan kegiatan bertaninya

di Takalar untuk mencari pekerjaan dengan kemampuan seadanya.

Akhirnya beliau hanya bisa menerima nasib sebagai peminta-minta

dengan tempat tinggal yang tidak tetap. Kondisi yang dialami oleh Dg.

Sule tentu saja diikuti oleh banyak dari mereka yang memiliki mimpi

serupa. Perlahan kejahatan pun terbentuk seiring dengan meningkatnya

daya pikat kota yang ternyata tidak bisa dinikmati oleh semua pihak.

          Istilah to caddi106 bagi masyarakat miskin keluar sebagai bentuk

penerimaan nasib yang mereka alami. Mereka pun mengakui pengusaha,

pemilik modal, pejabat pemerintah sebagai orang besar yang sangat

sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan keluarga miskin yang tersebar

di 14 kecamatan.




106
      Dalam bahasa Makassar berarti orang kecil, biasanya digunakan ketika berhubungan
dengan kekuasaan. Orang kecil yang dimaksud adalah mereka rakyat biasa yang
menjadi subordinat dari pemerintah.
                                                                                       109




          Pemerintah semestinya memiliki program untuk menangani tindak

kejahatan yang terjadi termasuk perkelahian antar kelompok yang

merebak di masyarakat kota Makassar. Apa yang terjadi di kota Jakarta

dan kota besar lain yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi yang

tinggi setidaknya menjadi contoh bagi pemerintah kita untuk segera

mengambil tindakan penanggulangan107. Walaupun perkelahian antar

kelompok dianggap belum terlalu besar setidaknya ada upaya untuk

mencegah potensi-potensi yang bisa saja berbuah di kemudian hari

menjadi kegaduhan sosial dalam masyarakat.

          Pada bagian ini penulis membagi pemerintah dalam dua bagian

sebagaimana apa yang tertera pada bab II bahwa batasan pemerintah

merunut pemerintahan dalam skala besar yakni Eksekutif dan Legislatif.

Penulis tidak memasukkan lembaga peradilan sebagai representasi

yudikasi di negeri ini mengingat perkelahian antar kelompok sangat sulit

untuk diadili karena banyaknya jumlah orang yang terlibat. Oleh karena itu

penulis menggantikan peran tersebut dengan memasukkan kepolisian

kota yakni POLRESTABES dalam upayanya menangani tidak kekerasan

massa namun tidak penjabaran mengenai perannya hanya dimasukkan

dalam pembahasan diantara dua bagian pemerintah dalam skala besar

tadi. Selain itu penulis juga menemukan adanya jalinan kerjasama antar

pemerintah kota dengan pihak kepolisian untuk bahu membahu

menangani kasus perkelahian antar kelompok ini.


107
      Lebih jelas baca Tadie, Jerome. Wilayah kekerasan Jakarta. Masup. Jakarta.2009
                                                                        110




IV.II.I Peran Ekeskutif di Kota Makassar

          Sesuai lokus penelitian terdapat dua lembaga dalam lingkup

pemerintahan kota Makassar yang berhubungan tentang perilaku sosial

yang dicap buruk oleh masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Dua

lembaga tersebut ialah kantor kesatuan bangsa (KESBANG) dan dinas

sosial. Berikut adalah uraian upaya yang dilakukan oleh dua lembaga

tersebut dalam menangani perkelahian antar kelompok.



1. Kantor Kesatuan Bangsa

          Seperti apa yang telah dipaparkan pada BAB II108 tentang tugas

dan fungsi KESBANG, tentunya segala program menjaga ketertiban dan

keamanan dalam masyarakat disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.

Menurut kepala kantor KESBANG Rompegading Patiroy, tugas kesbang

ialah menjaga keamanan dan ketertiban kota. Sedangkan pola tindakan

yang dilakukan lebih dalam dijelaskan oleh beliau bahwa kantor yang

dipimpinnya itu lebih bersifat konsep dan preventif selanjutnya dalam

penerapan di lapangan terkait bila peristiwa perkelahian berlangsung

maka itu merupakan tugas dari kepolisian.

         “Kita melakukan pendekatan sosialisasi aturan seperti aturan
         tentang terorisme, agama dan aturan mengenai ketertiban dan
         keamanan”109.




108
      Lihat BAB III tentang KESBANG
109
      (wawancara dengan kepala kantor KESBANG, 20 mei 2011)
                                                                        111




          Melengkapi pernyataan pimpinannya, salah satu staf administrasi di

kantor ini berujar bahwa KESBANG juga bertindak memfasilitasi

hubungan antar lembaga terkhusus untuk pencapaian ketahanan internal

dalam masyarakat. Selain itu menurutnya KESBANG merupakan

organisasi penegak kewaspadaan nasional, penegakan hak asasi

manusia (HAM) serta upaya ketahanan sosial ekonomi. Lebih dalam lagi

Muchlis      S.Sos    menyatakan    bahwa     KESBANG      bertugas   untuk

mengantisipasi dua bentuk bencana yakni bencana alam dan bencana

sosial.

          Lembaga pemerintah di bawah naungan PEMKOT Makassar ini

lebih mengutamakan pola penyampaian konsep masyarakat damai

kepada berbagai elemen serta bersifat investigatif terhadap potensi konflik

yang akan terjadi. Selain itu, program juga dikhususkan pada beberapa

wilayah yang memang dekat dengan siklus perkelahian antar kelompok.

          Namun selain dari program pelatihan dan sosialisasi, KESBANG

juga mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak untuk mewaspadai

terjadinya tindak perkelahian sebelum konflik itu terjadi. Oleh karena itu

KESBANG bersama lembaga kepolisian (POLRESTABES), TNI (Kodam

VII Wirabuana) dan badan intelijen negara (BIN) bahu membahu

mengupayakan cara penanganan kasus perkelahian antar kelompok dan

bentuk kekerasan massa yang lain. Walaupun pihak KESBANG sama

sekali tidak memberi kategorisasi mengenai program yang dilaksanakan,

namun penulis mencoba memberi kategorisasi peran pemerintah terhadap
                                                                         112




perkelahian antar kelompok dari segi waktu pelaksanaan yang diukur dari

kejadian sebuah kasus. Berikut kategorisasinya yang terbagi atas dua

yakni upaya preventif dan investigasi:

a. Upaya Preventif dan Pasca Kejadian

       Penulis menyebutnya dengan istilah preventif karena program yang

akan dijabarkan berikut bersifat mendahului sebelum terjadinya sebuah

perkelahian. Selain itu, pada kategori program ini dimasukkan pula

beberapa program dari upaya preventif untuk menjaga perkelahian

tersebut untuk tidak terjadi lagi:

 Sosialisasi regulasi

       Kegiatan ini dilakukan ketika turunnya sebuah kebijakan dalam

bentuk regulasi hukum yang mengatur dan bersinggungan dengan

keamanan dan ketertiban masyarakat. Perkelahian antar kelompok jelas

terkait di dalamnya. Contoh salah satu sosialisasi perundang-undangan

yang diadakan oleh kantor KESBANG ialah sosialisasi UU tata cara

penyampaian pendapat di depan umum. Kencangnya upaya ini dilakukan

di kampus-kampus ternama di kota Makassar setelah mendapati tingginya

angka unjuk rasa dan perilaku anarkis yang sering terjadi ketika

berlangsungnya demonstrasi.

       Dalam     mengadakan          program   ini,   pihak   KESBANG   tidak

mengadakan kerja sama dengan pihak manapun, pihak luar hanya

dibutuhkan sebagai pembicara dalam diskusi saat diadakannya sosialisasi

regulasi.
                                                                         113




           “Tidak melibatkan orang luar karena aturan, tidak ada pihak
           ketiga mengenai pelaksanaan keuangan ketika program
           dilaksanakan”110.


             Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan upaya pemahaman

peraturan kepada masyarakat. Sementara bentuk kegiatan sosialisasi

regulasi ini menyerupai seminar dengan menghadirkan peserta sesuai

dengan keterkaitan jenis regulasi yang disosialisasikan. Beberapa organ

maupun yang bersifat personal pernah ikut dalam proses sosialisasi ini

diantaranya         ormas    keagamaan,      lembaga   mahasiswa,   pejabat

pemerintahan hingga tingkatan terendah ataupun masyarakat yang

diundang untuk mengadiri acara tersebut.

 Pembinaan Teknis Resolusi Konflik

             Inilah satu-satunya kegiatan yang berbentuk seremonial yang

diadakan oleh kantor KESBANG khusus untuk menangani masalah

perkelahian antar kelompok. Kegiatan ini adalah kegiatan pertama selama

masa pemerintahan periode ke dua yang dijabat oleh walikota Ilham Arif

Sirajuddin. Kegiatan yang disingkat dengan BINTEK resolusi konflk ini

bertujuan agar kiranya perserta kegiatan dalam bentuk seminar sehari ini

pada garis besarnya mampu meredam konflik yang timbul di masyarakat.

Berikut uraian tujuan program ini:

            Bagaimana peserta kegiatan ini memiliki kemampuan teknis

             mengenai penyelesaian konflik



110
      ibid
                                                                   114




      Bagaimana peserta mengetahui langkah-langkah apa yang akan

       diambil ketika terjadi tawuran antar warga

      Bagaimana cara untuk meredam ekskalasi konflik

      Peserta diharapkan memiliki kemampuan untuk mendiagnosa

       konflik

      Bagaimana cara membangun kehidupan baru pasca konflik

       Kegiatan ini melibatkan banyak pihak antara lain lembaga swadaya

masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat yang ditemui langsung di 14

kecamatan. Pemilihan tokoh masyarakat ini dilihat dari seberapa besar

pengaruh tokoh tersebut untuk memediasi ketika terdapat dua pihak yang

berkonflik. Jadi untuk beberapa kecamatan di kota Makassar ada

beberapa wilayah yang diwakili lebih dari 3 orang tergantung dari

intensitas konflik wilayah kecamatan yang bersangkutan.

       Sedangkan pelibatan unsur lain di luar LSM dan tokoh masyarakat

sebagai pemateri pada kegiatan ini diantaranya komando distrik militer

(KODIM) Makassar, POLRESTABES, BIN, kantor KESBANG provinsi

sulawesi selatan serta beberapa akademisi dari berbagai kampus di

Makassar.

b. Upaya investigasi

       Kategori kedua program yang dilaksanakan oleh KESBANG ini

merupakan program kerja sama yang melibatkan tiga institusi di luar

KESBANG itu sendiri. Tiga institusi tersebut adalah Kodam VII Wirabuana

Makassar, POLRESTABES Makassar dan Badan Intelijen Negara (BIN).
                                                                          115




Bersama tiga institusi ini KESBANG mengadakan pola investigasi ketika

konflik telah terdapat di permukaan. Dengan kerja intelijen konflik yang

terlihat di lapangan itu sebisa mungkin dikendalikan sebelum meledak

pada perkelahian.

             Dari keempat lembaga ini pun melalui KESBANG mampu

mengumpulkan data kekerasan yang terjadi di kota Makassar dilengkapi

dengan motif serta dalang perkelahian. Dalam proses pengerjaannya bagi

tiga institusi selain KESBANG yang lebih dulu menemukan potensi konflik

maka akan segera melaporkannya kepada PEMKOT dalam hal ini

KESBANG. Selanjutnya bila potensi kasus tersebut meledak maka

PEMKOT membawa laporan kepada pihak kepolisian untuk segera

mengadakan penangkapan atau pun pengamanan.

         “Karena intelijen tidak bisa menangkap, maka itu dilaporkan ke
         pihak yang berwajib ,kepada pihak kepolisian”111.


             Seperti yang diakui oleh KASI LINMAS KESBANG, program ini

baru terbilang efektif pada tahun 2010, di tahun sebelumnya belum ada

pengolahan data dari bahan intelijen yang sudah didapatkan. Barulah

pada tahun 2010 KESBANG memiliki data perkelahian antar kelompok

untuk kemudian dijadikan bahan acuan pembuatan program berikutnya.




111
      ibid
                                                                                  116




2. Dinas Sosial

          Setelah      membaca        buku     mengenai       yang      berdasarkan

KEPMENSOS Nomor 25/huk/2003112, penulis menemukan pembahasan

mengenai pengembangan ketahanan sosial masyarakat serta bantuan

sosial korban bencana sosial. Untuk itu penulis kemudian ingin mencari

tahu apakah dinas sosial kota Makassar melaksanakan program tersebut

karena di dalamnya terkait dengan perkelahian antar kelompok. Setelah

menemui beberapa pegawai di dinas sosial, penulis mendapati bahwa

dinas sosial sama sekali tidak mengurusi apa yang dijabarkan pada buku

tersebut melainkan mengurusi mereka yang berumur di bawah 18 tahun

dan tergolong sebagai anak nakal dan anak terlantar.

          Secara tidak langsung menangani persoalan perkelahian antar

kelompok namun DINSOS ternyata mengurusi pelaku tindak kriminal yang

juga merupakan pelaku tindak perkelahian antar kelompok di masyarakat.

Dinas sosial kemudian menggolongkan beberapa kategori anak yang

dianggap terlantar dan nakal. Setidaknya pada pembahasan ini kita dapat

mengetahui pelaku dari perkelahian antar kelompok di kota Makassar.

         “Anak-anak SMP biasa, diatas 25 tahun itu jarang mi
         pelakunya, dan rata-rata itu tidak sekolah” Ujar SF warga Bara-
         baraya yang ditemui di kediamannya113.




112
      Dalam buku ini terdapat panduan penanganan dinas sosial serta masalah yang perlu
ditangani.
113
      (wawancara, 11 Juni 2011)
                                                                    117




      Sebelum mengutarakan apa saja program yang diprakarsai oleh

DINSOS dalam pemberdayaan anak terlantar dan anak jalanan. Maka

sebelumnya kita lebih dahulu memahami anak mana saja yang

dikategorikan sebagai anak terlantar dan anak nakal. Anak terlantar

menurut A. Taty sebagai salah satu staf di DINSOS kota Makassar yang

ditemui di ruang kerjanya ialah anak dibawah umur 18 tahun yang tidak

terpenuhi kebutuhan dasarnya       seperti sandang maupun       pangan.

Sedangkan menurutnya pula anak nakal ialah mereka yang juga berumur

dibawah delapan belas tahun uang sering terlibat dalam tindak kriminal

atau berpotensi melakukan tindak kriminal.

      Pada petunjuk teknis pelaksanaan masalah sosial anak nakal yang

menjadi bahan rujukan DINSOS kota Makassar dalam pembuatan

program pembinaan terhadap anak nakal, disitu dinyatakan bahwa anak

nakal ialah anak yang berperilaku menyimpang dari norma-norma

masyarakat, mengganggu ketertiban namun masih dibawah kategori yang

dapat dituntut secara hukum.

      Dalam menangani biang masalah sosial ini DINSOS hanya memiliki

satu program yang dilaksanakan tiap tahunnya dan mereka sebut dengan

PELAYANAN      REHABILITASI      SOSIAL       KENAKALAN    ANAK    DAN

REMAJA. Rehabilitasi sosial sendiri dalam pengertiannya merupakan

proses pemulihan harga diri, kesadaran, serta tanggung jawab sosial

pelaku kenakalan sehingga terbebas dari perbuatan kenakalan secara

wajar. Sedangkan kenakalan remaja            ialah perilaku remaja yang
                                                                     118




menyimpang atau melanggar nilai-nilai atau norma-norma masyarakat.

DINSOS dengan kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi

psikologi dan kondisi sosial serta pulihnya fungsi kualitas sosial remaja

sehingga mereka dapat hidup wajar di masyarakat serta menjadi sumber

daya manusia yang berguna produktif dan berkualitas tinggi. Jadi pada

dasarnya kegiatan ini dibuat untuk mereka anak nakal dan remaja yang

dianggap berpotensi melakukan atau telah melakukan tindakan kriminal

termasuk salah satunya tindak perkelahian antar kelompok yag sering

mereka lakukan.

      Orang tua serta lingkungan sosial mereka juga diikutkan dalam

program ini seperti lingkungan sebaya, lingkungan sekolah atau pekerjaan

dan keluarga serta tetangga. Untuk mereka anak nakal dan remaja yang

dilibatkan dalam proram ini lebih sering disebut dengan istilah korban.

Oleh karena itu bisa dianalisa bahwa ada yang menjadi penyebab

kerusakan nilai sosial dan mental mereka.

      Keseluruhan rangkaian proses rehablitasi ini terdiri atas 6 tahapan

yang harus dilalui berikut tahapannya:

1. Tahap pendekatan awal

      Ini merupakan awal dari program rehablitasi pada bagian ini akan

diawali dengan orinetasi dan konsultasi yang melibatkan PEMKOT

Makassar, DINSOS itu sendiri, dinas pendidikan, dinas kesehatan,

departemen agama, departemen kehakiman, departemen tenaga kerja,

perguruan tinggi di Makassar, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM),
                                                                                 119




tokoh masyarakat serta orang tua anak yang bersangkutan. Tahap ini

menjadi tahap proses pencarian dukungan dan bantuan dari PEMKOT

dan lembaga terkait. Setelah mendapatkan dukungan maka mulailah

dengan tahap mengidentifikasi calon korban yang akan direhabilitasi.

         “Data diambil dari kepolisian, bila belum ada maka ada staf
         yang diutus, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)
         untuk mengambil data di kelurahan”114.


          Data     yang     sudah     didapatkan      kemudian       dianalisa   dan

dikelompokkan, setelah itu barulah kunjungan tehadap rumah korban/klien

dilakukan selain itu ada pula observasi dilakukan terhadap lingkungan

tempat tingal korban. Menemui calon korban/klien tentunya ditemukan

beberapa kendala diantaranya keengganan calon klien untuk mengikti

program rehabilitasi. Maka biasanya akan dilakukan upaya motivasi dan

penyadaran bagi calon klien, misalnya dengan menemui secara langsung

atupun berbicara dengan orang tua mereka.

2. Tahap Penerimaan

          Pada tahap ini klien yang sudah diidentifikasi maka akan melalui

proses registrasi dan pengungkapan masalah yang diderita. Diantara

informasi yang biasanya dicari oleh DINSOS antara lain mengenai tingkah

laku sehari-hari klien, pergaulan dengan rekan sebaya, keadaan keluarga

dengan keadaan lingkungan. Banyak cara yang digunakan untuk

mengetahui informasi-informasi tersebut dari para anak/remaja nakal yang

sudah didaftarkan masuk dalam program rehabilitasi, dua diantaranya
114
      (wawancara Andi Taty staf DINSOS kota Makassar, 6 juni 2011)
                                                                     120




seperti dengan wawancara atau mengunjungi langsung kediaman

anak/remaja tersebut.

3. Tahap Assesment

      Barulah setelah mendapatkan informasi maka anak/remaja tersebut

akan diwawancarai untuk mengetahui latar belakang masalah sosial yang

dialami. Selain itu pula akan digali informasi mengenai bakat, potensi-

potensi yang dimiliki, kemampuan dan renacana masa depan mereka.

DINSOS menyediakan panti khusus untuk prgram rehabilitasi ini untuk

menampung para anak/remaja nakal. Disanalah mereka selanjutnya akan

mendapatkan rehabilitasi sosial.

4. Tahap Pembinaan dan bimbingan sosial

      Pembinaan yang dimaksud lebih mengarah pada pembinaan fisik.

Anak/remaja tersebut akan dibina untuk kembali pulih kesehatan dan

kesegaran jasmaninya. Biasanya mereka yang mendapatkan pembinaan

seperti ini adalah anak/remaja yang pernah terlibat dalam praktek minum-

minuman    keras   atau   mengkonsumsi    obat-obat   terlarang.   Selain

pembinaan fisik para peserta yang telah ditampung akan mendapatkan

bimbingan mental, psikologis, agama dan sosial. DINSOS mendatangkan

langsung sarjana konselor maupun psikolog dari Universitas Negeri

Makassar (UNM) yang memang memiliki fakultas psikologi dan konseling.

Untuk pembinaan keagamaan DINSOS yang sudah bekerja sama dengan

Departemen agama akan mendatangkan tokoh-tokoh agama dari anggota

masyarakat atau organisasi sosial keagamaan.
                                                                        121




      Ada pula pembelajaran yang diberikan sehingga para peserta mau

bertingkah lau yang baik dan kembali memainkan peran sosialnya secara

wajar serta kembali berbaur dengan anggota keluarga yang lain dan

masyarakatnya.

      Mereka     pun   akan   diberikan   pelatihan   keterampilan   seperti

keterampilan usaha dan bagi mereka yang berumur sekolah akan

disekolahkan dengan harapan masa depan mereka akan kembali cerah.

5. Tahap resosialisasi/Integrasi

      Pada tahap kelima ini DINSOS dengan program rehabilitasi ini

akan meminta kesiapan keluarga, sekolah dan masyarakat untuk

menerimanya kembali para anak/remaja yang sudah melalui proses

pembinaan. Harapannya semua lembaga sosial tersebut akan membantu

proses integrasi anak/remaja sehingga timbul kepercayaan dirinya serta

tanggung jawab sosial. Dalam masyarakat, kiranya akan menerima

mereka dengan wajar sebagai manusia yang tidak lagi bermasalah.

6. Tahap rujukan dan pembinaan lanjut

      Ini merupakan tahap terakhir pada tahap ini diharapkan para

peserta rehabilitasi telah mantap dari segi kesembuhan sehingga tidak

akan kembali lagi menjadi nakal. Pada tahap ini para peserta yang telah

dipulangkan akan dikunjungi secara berkala untuk melihat apakah klien

telah mampu mandiri dan telah mampu melaksanakan fungsi sosialnya

dalam tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
                                                                       122




             Berikut diatas tahapan kegiatan dalam progrm rehabilitasi oleh

DINSOS, kegiatan yang biasa dilaksanakan dalam jangka waktu 6-12

bulan ini mendapat dana dari PEMKOT Makassar melalui alokasi APBD.

Tiap tahunnya DINSOS akan memasukkan nama, alamat serta masalah

yang bersangkutan untuk direhabilitasi. Selanjutnya pendanaan akan

keluar sesuai dengan pendanaan yang diminta.

         “Tiap tahun ada pembahasan konsep program untuk
         mengambil dana APBD dengan melengkapi by the name, the
         address dan by problem” Ujar Andi Taty115.


Untuk melengkapi penjabaran program oleh DINSOS berikut penulis akan

mengikutkan tabel jumlah anak nakal dan anak terlantar di kota

Makassar116.




115
      ibid
116
      Tabel di halaman berikut
                                                                                123




                                     Tabel IV.III

        Jumlah anak terlantar dan anak nakal di kota Makassar 2010117

      No.      Kecamatan                     Anak Nakal           Anak Terlantar
      1.         Bontoala                 Belum diketahui                38
      2.       Biringkanaya                          1                  359
      3.        Mamajang                             5                  204
      4.        Makassar                            151                 167
      5.          Mariso                  Belum diketahui                27
      6.        Manggala                             7                 1994
      7.       Panakukang                           99                 1024
      8.        Rappocini                            4                  724
      9.        Tamalate                  Belum diketahui               673
      10.      Tamalanrea                 Belum diketahui              2149
      11.          Tallo                            10                 2694
      12.     Ujung Pandang               Belum diketahui               206
      13.      Ujung Tanah                Belum diketahui              1239
      14.         Wajo                    Belum diketahui               593
                 Jumlah                             277                12091



IV.II.II Peran Legislatif di Kota Makassar

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar

            Untuk mengetahui apakah pemerintah kota Makassar membuat

peraturan daerah mengenai perkelahian antar kelompok atau setidaknya

PERDA yang mengatur mengenai keamanan dan ketertiban penduduk

kota. Penulis kemudian mendatangi komisi A bidang pemerintahan DPRD




117
      Data merupakan hasil olahan data dinas sosial. Penulis hanya mengumpulkan data
yang berhubungan dengan penelitian ini.
                                                                  124




kota Makassar untuk mencari tahu peran lembaga legislasi ini untuk

menangani perkelahian antar kelompok.

       Dari pernyataan salah satu anggota komisi A penulis menemukan

bahwa belum ada sama sekali peraturan daerah mengenai perkelahian

antar kelompok atau setidaknya membicarakan mengenai keamanan dan

ketertiban masyarakat.

       Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana bentuk peran DPRD

dalam penanggulangan kasus perkelahian antar kelompok, penulis

mempertanyakan bentuk peran yang dimainkan oleh DPRD. Belum

banyak jumlah reses yang dilakukan di beberapa kecamatan yang

dianggap sebagai kecamatan dengan angka tawuran yang tinggi. Terbukti

selama masa jabatan DPRD 2009-2014 hanya 2 kali reses dilakukan ke

wilayah konflik.

       Mengenai kemiskinan yang juga diakui oleh Mustagfyr Syabri

sebagai pemicu terjadinya tindak perkelahian di masyarakat sudah ada

upaya untuk menanganinya. Bentuk program yang dirancang oleh DPRD

yaitu pembuatan bengekel ekonomi pemuda di tiap kecamatan di kota ini.

Bengkel ekonomi yang dimaksud ialah tempat dimana para pemuda akan

dibimbing untuk bagaimana berwirausaha demi mendapati penghidupan

yang layak.

       Penulis pun mempertanyakan mengenai kerjasama tiga institusi

negara untuk menangani masalah kekerasan kolektif. Menurutnya, telah

ada pembicaraan yang melibatkan pemerintah kota, kepolisian dan DPRD
                                                                     125




itu sendiri untuk membicarakan mengenai prilaku perkelahian antar

kelompok.




IV.III Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar terhadap Perkelahian

antar Kelompok

      Setiap tindakan pasti ada penyebabnya, begitupun yang kita sebut

dengan kejahatan. Semua tindak kejahatan tidak pernah bernah diri

sendiri melainkan adanya hubungan sebab pada posisi yang pertama dan

akibat pada posisi yang kedua. Posisi kejahatan selalu berada pada posisi

yang kedua, posisi yang berarti terdapat hal yang menyebabkannya.

Seorang pencuri tidak akan serta merta melakukan tindak pencurian

kecuali karena kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi dengan jalan yang kita

sebut wajar. Tindakan mencuri sebagai tindakan yang tidak wajar

merupakan pola yang terbentuk dengan sendirinya di luar jalan yang wajar

tadi. Apa yang kita sebut dengan jalan wajar semisal bekerja pada sebuah

instansi atau perusahaan, bila mujur mungkin dengan berkah modal yang

dimiliki mungkin kita akan membuka usaha demi memperpanjang hidup

dengan kebutuhan yang menjepit.

      Apalah daya ternyata semua orang di muka bumi terkhusus kota

Makassar tercinta ini tidak memiliki kemampuan yang sama untuk

menempuh jalan yang wajar. Kecamatan Panakukang dan yang nampak

di wilayah kecamatan Makassar adalah contoh riil banyaknya diantara

mereka yang terpaksa menempuh jalan yang tidak wajar. Angka kriminal
                                                                    126




pada dua kecamatan melesat jauh seiring tingginya kepadatan penduduk

pada dua wilayah tersebut. Pemukiman yang kumuh serta ketimpangan

yang dimeriahkan dengan bangunan megah perumahan elit dan pusat

perbelanjaan modern ditengah pemukiman lusuh yang berjejer tidak rapi.

      Sosialisasi   dalam   upaya    pemenuhan     kebutuhan     dengan

kesempatan yang sempit itu terbangun diantara mereka. Bagi yang

mendapati sosialisasi yang baik maka akan mendapatkan kelompok dan

mereka yang tidak mampu masuk dalam kelompok tersebut akan

membuat kelompok lain demi pencapaian tujuan. Ada pula dalam pola

pembentukan kelompok tidak semata-mata karena adanya kebutuhan

hidup secara personal yang harus diupayakan secara bersama-sama.

Namun    kesamaan    derajat   dan   kemampuan     juga   bisa   memicu

terbentuknya sebuah kelompok dalam masyarakat miskin. Rumah yang

berdekatan dalam pemukiman kumuh membangun perasaan berbaur satu

sama lain bagi masyarakat yang bermukim disana.

      Kelompok yang lain pun demikian. Terciptanya beragam kelompok

tidak bisa dilepaskan dari pembentuk ikatan kelompok yang juga berbeda.

Ada yang berdasarkan batas teritorial, ada yang berdasarkan kesamaan

suku, kebiasaan hidup hingga kegemaran yang dimiliki oleh tiap individu.

Persinggungan antar kelompok terjadi dengan tingginya ekslusifisme

kelompok yang terbangun, lahiriah tiap individu dalam kelompok tentunya

akan menjunjung tinggi kelompoknya dibanding kelompok lain. Itu terjadi

karena hanya kelompoklah yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk
                                                                             127




menunjukkan identitas pribadi yang hanya bisa dilakukan oleh mereka

yang mampu dalam segi ekonomi, memiliki kekuasaan dan instrumen lain

yang bisa menonjolkan diri.

          Perkelahian antar kelompok dalam narasi diatas mengenai

terbentuknya memiliki beragam akar persoalan. Ada yang disebabkan

karena persoalan ketersinggungan, minuman keras, sengketa, hingga

dendam yang memborok dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun

dalam penelitian ini penulis menemukan fakta dari dua kecamatan dengan

tingkat     perkelahian   antar   kelompok      tertinggi   bahwa   kemiskinan

merupakan       embrio    tindakan   kriminal   termasuk     perkelahian    antar

kelompok. Berikut ini pernyataan beberapa informan yang membenarkan

kesimpulan tersebut.

     “Kesiapan materi juga berpengaruh.      Kriminalisasi terjadi
     karena tuntutan ekonomi yang tidak bisa dipenuhi” (Mustagfyr
     Syabri, anggota komisi A DPRD kota Makassar)


     “Ketidakadilan dan kemiskinan menjadi potensi                  besar
     konflik”(Muchlis , S.Sos, KASI LINMAS KESBANG)


     “Kemiskinan menjadi faktor penting hancurnya remaja” (Andi
     Taty, Staf DINSOS Makassar).


          Dari sini penulis kemudian menganalisis mengenai peran apa yang

seharusnya diperankan oleh PEMKOT Makassar dengan berbagai

instansi yang dimiliki. KESBANG dan Dinas Sosial memang dibentuk

untuk menghilangkan semua persoalan sosial namun pada dasarnya

peneliti menemukan bahwa banyak dari beberapa program yang belum
                                                                        128




maksimal dan serius untuk benar-benar menyelesaikan persoalan

perkelahian antar kelompok.

          Untuk kegiatan seminar dan sosialisasi regulasi yang diadakan oleh

KESBANG misalnya cenderung hanya akan dapat dicerna oleh kalangan

berpendidikan atau setidaknya pernah mengenyam sekolah formal.

Namun bagi masyarkat ekonomi tingkat bawah tentunya kegiatan seperti

itu hanyalah kegiatan buang waktu dan akan lebih memilih untuk mencari

cara bagaimana menghidupi keluarga untuk bertahan hidup pada hari itu.

Regulasi bagi mereka adalah hal sia-sia ketimbang isi perut dan anaknya

yang menangis meminta susu.

          Seharusnyalah pemerintah yang mengaplikasikan itu dalam

tindakan nyata mengurangi tindak kejahatan kelompok bukan dengan

memberikan sosialisasi regulasi. Kebutuhan masyarakat miskin hanyalah

penghidupan yang layak dan hanya bisa dipenuhi oleh pemerintah

sebagai pengatur agar kiranya penghidupan yang layak itu bisa terbagi

secara merata.

          Mengenai pembinaan teknis resolusi konflik oleh KESBANG, dari

paparan beberapa informan kondisi forum sehari tersebut hanya bersifat

monolog alias satu arah para tokoh masyarakat yang dilibatkan sangat

sedikit     diberi   peluang   untuk   mengeluarkan   pendapat    mengenai

penyelesaian perkelahian antar kelompok. Kegiatan seperti itu sangatlah

berguna, namun akan lebih baik bila kesempatan bicara lebih banyak
                                                                        129




dimiliki oleh mereka yang biasa terlibat langsung dalam penyelesaian

perkelahian antar kelompok.

      Program pemerintah kota memang cenderung menganggap bahwa

masyarakat kecil tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan

masalah sendiri, padahal faktanya para tokoh masyarakatlah yang lebih

sering turun langsung dalam proses resolusi konflik ketika terjadi di areal

pemukimannya. Hingga akhirnya kesempatan bicara pun akan dikurangi

seiring pandangan yang terbangun bahwa pemerintahlah yang terbaik

untuk menyelesaikan masalah tersebut.

      Bukti bahwa minimnya perhatian pemerintah terhadap wilayah

konflik ini ditunjukkan dengan jumlah kunjungan yang sangat minim.

Penulis   mempertanyakan      kepada   beberapa    warga    di   kecamatan

Panakukang dan kecamatan Makassar bahwa pemerintah kota sama

sekali tidak pernah datang ke tempatnya kecuali bila perhelatan politik

berlangsung seperti pemilukada atau pemilihan legislatif. Itupun diakui

oleh salah satu anggota komisi A yang hanya memiliki dua kali reses di

dua kecamatan tersebut.

      Setelah menemui salah satu tokoh masyarakat di keluarahan Bara-

baraya    kecamatan   Makassar     yang   biasa   turun    langsung   untuk

mendamaikan perkelahian yang terjadi sekitar pemukimannya. Peneliti

mendapati peran besar beliau yang biasa dipanggil pak Ode ini untuk

mendamaikan konflik yang biasa terjadi. Salah satu yang menurut peneliti

kurang diperhatikan oleh PEMKOT adalah perhatian kepada mereka para
                                                                     130




tokoh masyarakat atau mereka para pejabat pemerintahan tingkatan

rukun kampung (RK), rukun warga (RW) ataupun rukun tetangga (RT).

      Adanya sikap yang cenderung lamban dalam mengambil tindakan

juga menjadi salah satu kekurangan pemerintah. Tindakan pembiaran

terhadap konflik kelompok dalam analisa penulis dianggap sebagai bentuk

tindakan pula bagi pemerintah. Padahal bagi masyarakat dalam sebuah

pemerintahan yang diakui tentunya akan mengharapkan tindakan nyata

dari mereka yang telah mendapatkan mandat mengemban amanah rakyat

termasuk menjamin keamanan dan kondusifitas sebuah pemukiman.

Sikap lamban tersebut akhirnya berbuah pada pengambilan keputusan

sendiri oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya.

      Salah satu misalnya ketika terjadi sebuah perkelahian antar

kelompok yang didasarkan pada penjunjungan martabat atau siri’ dalam

masyarakat Makassar, bila pemerintah kota tidak segera melakukan

tindakan   dalam   pendamaian    kedua    belah   pihak   dan   bertindak

memperbaiki konsep siri’ yang mulai bergeser dari landasan budayanya.

Maka jangan heran masyarakat akan bertindak sendiri sesuai pahaman

budaya mereka yang masih sangat sempit.

      Terkait mengenai siri’ yang oleh banyak pihak mengganggap telah

melenceng dari dasarnya. Kini dalam beberapa hal pada perwujudannya

lebih sering menjurus pada arah yang negatif. Ini bisa terjadi bila

penafsiran terhadap sebuah konsep kebudayaan telah dipengaruhi oleh

lingkungan yang tidak dapat melestarikan nilai asli sebuah kebudayaan.
                                                                       131




      Menurut penulis, siri’ bergeser di masyarakat Makassar karena

adanya ruang masyarakat yang tidak lagi terbangun dari nilai budaya itu

sendiri. Seperti yang diketahui perilaku masyarakat urban sebagai kota

yang mulai merias diri menuju kota dunia tentunya akan terbawa arus

modernisasi yang sangat jauh dari perilaku kebudayaan asli Makassar.

      Bertolak dari hakekat siri’, maka siri’ seyogyanya merupakan

panduan jitu bila itu berhasil dikembangkan bagi masyarakat yang

terlembagakan dengan tatanan nilai-nilai budaya ini. Siri’ yang pada

pokoknya bersumber dari nilai ikatan masyarakat Makassar bisa dijadikan

sebagai bahan ajaran untuk mentaati hukum, peraturan, perjanjian dan

bentuk ikatan lain demi penciptaan kedamaian di dalamnya tanpa

persinggungan antara satu sama lain.

      Siri’ pun bisa dijadikan sebagai alat untuk mendorong masyarakat

meningkatkan potensi kelompok dengan kemampuan yang dimiliki. Bila

siri’ berhasil untuk ”dikuasai” maka motivasi akan timbul sendiri dalam

perseteruan antar kelompok tapi didasarkan pada prestasi dari tiap-tiap

kelompok   tersebut.   Hidup   berkelompok   dengan    pandangan       siri’

merupakan peruwujudan sebuah lembaga positif dalam masyarakat

Sulawesi selatan yang didasarkan pada kemampuan dan dengan

sendirinya martabat akan terangkat.

      Bagi masyarakat Makassar rasa solidaritas sangat mungkin

terbangun dengan peta siri’ yang dimiliki. Bila solidaritas tersebut
                                                                                132




terbangun maka kesatuan Makassar akan terwujud sehingga tidak ada

lagi percekcokan yang timbul di kota ini.

Siri’ bagi masyarakat di kota ini telah dianggap sebagai salah satu nilai

yang patut untuk dipegang erat. Namun itu ternyata tidak menjelaskan

mengenai kondisi keseharian masyarakat di kota ini yang karena hanya

persoalan sepele bisa memicu sebuah perkelahian besar.

       Dibalik semua potensi dari siri’ maka ada pula potensi yang miris

yang   masih      mungkin    terjadi   lagi.   Siri’   yang   kini   telah   banyak

diselewengkan       dalm pribadi hingga konstruksi tatanan sosial yang

timpang ini membuat harkat siri’ meninggalkan aspek kebudayaan nilainya

yang luhur.

       Kembali     pada     beberapa     program       yang    dilayangkan     oleh

pemerintah kepada mereka para pelaku, atau dalam hal ini banyak

diperankan oleh Dinas Sosial. Banyak diantara pelakau yang sama sekali

tidak mampu untuk terjauhkan dari sikap lamanya. Keonaran dalam

masyarakat kembali terjadi. Itupun diakui oleh para beberapa petinggi

DINSOS yang menganggap program rehabilitasi anak/remaja nakal tidak

seperti dengan apa yang dilakukan dinas lain yang bekerja pada

pembangunan fisik. Untuk masalah sosial kadang ada diantara mereka

yang justru kembali pada pola hidup yang dianggap tidak wajar oleh

pemerintah ini.

       Pemerintah kemudian terjebak pada program seremonial seperti

seminar atau bentuk acara pelatihan lainnnya. Padahal perkelahian antar
                                                                          133




kelompok ternyata bermula pada pengaruh lingkungan yang bersifat

sosiologis. Psikologi pelaku tindak perkelahian dibangun dari lingkungan

tersebut. Lalu pemerintah, setidaknya membuat program yang bisa

meminimalisir tingkat depresi masyarakat terhadap lingkungannya.

           Mencoba mengukur tingkat keberhasilan pemerintah kota dalam

menangani          kasus     perkelahian   antar   kelompok   dengan   melihat

membandingkan rasio tindak kriminal kolektif pada tahun 2009 dan 2010.

Data ini dilihat dari jumlah pelaporan dan jumlah kasus yang diselesaikan

oleh wilayah yang telah dibagi kepolisian.

           Walaupun data ini tidak mencantumkan secara spesifik mengenai

perkelahian antar kelompok dikarenakan belum adanya data perkelahian

pada tahun 2009. Selain itu Unit Reskrim POLRESTABES kota Makassar

juga tidak memiliki data spesifik perkelahian antar kelompok melainkan

beberapa tindak kriminal yang melibatkan massa yang berujung pada

perkelahian massa. Berikut datanya118:




118
      Tabel di halaman berikut
                                                                      134




                              Tabel V.I

         Data Kasus Kekerasan Kolektif di Kota Makassar 2009

No      Wilayah        Jenis tindak       Jumlah    kasus      Kasus
 .                      kekerasan         Laporan   selesai     tidak
                         kolektif                              selesai
1.   Makassar Barat    Pembakaran           1         1           -
                       Pengrusakan          15        13         2
                      Pengeroyokan          37        35         2
2.   Makassar Timur     Unjuk Rasa          3         3           -
                       Pengrusakan          66        43         23
                      Pengeroyokan          118       96         22
3.   Makassar kota      Unjuk Rasa          1         1           -
        besar
                       Pengrusakan          17        10         7
                      Pengeroyokan          3         2          1
4.      wilayah        Pengrusakan          2          -         2
       pelabuhan
                      Pengeroyokan          21        12         9
       JUMLAH                               284      216         68
                                                                                 135




                                 Tabel V.II

         Data Kekerasan Kolektif di Kota Makassar Tahun 2010

No     Wilayah          Jenis tindak          Jumlah    kasus           Kasus
 .                        kekerasan           Laporan   selesai          tidak
                           kolektif                                     selesai
1.    Makassar           Pembakaran             1            1               -
       Barat
                        Pengrusakan             5            4               1
                        Pengeroyokan            13           12              1
2.    Makassar          Pengrusakan             30           30              -
       Timur
                        Pengeroyokan            72           54              18
3.    Makassar           Pembakaran             1            1               -
      kota besar
                        Pengrusakan             22           4               18
                        Pengeroyokan            20           3               17
       JUMLAH                                   164      109                 55


      Semua jenis tindak kriminal yang tercantum diatas ada diantaranya

yang berujung pada perkelahian antar kelompok, ataupun diawali dengan

perkelahian antar kelompok pula.

      Bila   dilihat   dari   jumlah   tindak    kekerasan        kolektif    dan

membandingkan dari dua periode data diatas, maka bisa dikatakan bahwa

tindak kekerasan kolektif itu menurun pada tahun 2010. Jumlah tindak

kriminal kolektif turun hingga hampir mencapai angka 45% pada tahun

2010 dari jumlah kasus pada tahun sebelumnya. Mungkin kita akan

berfikir bahwa beberapa lembaga negara terkait setidaknya telah berhasil

menurunkan angka kekerasan tersebut.
                                                                        136




       Namun angka perkelahian antar kelompok yang mencapai 25

kasus masih merupakan angka yang besar dengan segala potensi kota

yang masih bisa memicu angka perkelahian yang begitu besar.

Pemerintah        setidaknya   dengan   program     yang    dimiliki   perlu

memaksimalkan diri dengan mengupayakan program yang lebih akurat.

Demi pencapaian kedamaian di kota Makassar.

       Beberapa      kecamatan   yang   tergabung   dalam    wilyah    tugas

kepolisian Makassar timur seperti kecamatan Panakukang menyimpan

banyak potensi menuju tindak perkelahian yang sangat tinggi. Yang harus

dipahami bahwa data kepolisian tersebut merupakan pelaporan. Jadi

kasus perkelahian dan tindak kekerasan lainnya yang diluar pelaporan

tidak tercatat dan pastinya lebih besar jumlahnya bila ditambahkan pada

tabel tersebut.

       Mengenai program yang sudah dirancang oleh pemerintah.

Program-program tersebut merupakan rancangan program yang sudah

dilakukan di tiap tahunnya. Kreativitas pemerintah dibutuhkan untuk

menyelesaikan konflik yang tidak lagi berbasis pelaku melainkan

pengentasan konflik yang berbasis penciptaan lingkungan yang jauh dari

potensi konflik.

       Dengan memperhatikan kontur wilayah konflik di kota Makassar

maka pemerintah menurut penulis bisa memulai programnya dari faktor-

faktor pemicu konflik dari kondisi di wilayah tersebut. Selain itu, dengan
                                                                   137




melihat faktor-faktor tersebut pemerintah juga bisa mencegah terjadinya

konflik tersebut menyebar dan menjamur di wilayah lain.
                                                                         138




                                   BAB V

                                 PENUTUP

V.I KESIMPULAN


      Ketakutan dari konlik yang timbul di masyarakat adalah ketika

konflik tersebut berjalan serupa spiral konflik yang tak berhenti. Pertikaian

antar kelompok yang dikatikan dengan suku, agama, ras, dan antar

golongan. Merupakan konflik yang sangat gampang untuk terulang di

tempat yang sama. Pada uraian BAB sebelumnya banyak faktor yang

diutarakan yang kemudian menjadi faktor simultansi perkelahian itu

sendiri. Lau apa dampak ketika perkelahian itu kemudian terjadi berulang?


      Sesungguhnya, di balik berulangnya tindak kekerasan perkelahian

massa tersimpan persoalan yang sangat pelik. Itu menunjukkan bahwa

sebuah wilayah telah kehilangan modal sosial, nilai kemasyarakatan yang

dianut, musyawarah dan toleransi antar sesama yang diakui sebagai

perekat nilai kebangsaan kita.


      Pemerintah kota yang bertugas melindungi dan mengayomi warga

ternyata belum dapat menemukan solusi yang pas dalam menangani

perkelahian antar kelompok. Banyak fakta yang memperlihatkan mereka

yang kemudian direhabilitasi justru keluar kembali sebagai penyakit di

masyarakatnya. Solusi kemudian tidak menyentuh lingkungan pelaku tapi

masih bersifat personall dan cenderung lebih sulit untuk dikontrol

pelaksanaanya.
                                                                      139




       Makassar menjadi salah satu ikon kekerasan di kota ini dan

pemerintah setidaknya tidak lagi menerapkan cara penanggulangan yang

bersifat personal. Namun melihat konflik antar kelompok sebagai buah

sosial yang menyimpang. Pemerintah kota Makassar yang telah

mengupayakan beberapa cara, baru mulai terlihat upayanya di tahun 2010

yang fokus pada perkelahian antar kelompok. Beberapa data sudah mulai

dimunculkan walaupun masih sangat lemah dalam prose pengolahan.


       Beberapa tempat yang menjadi langganan konflik sama sekali tidak

mendapatkan perhatian lebih untuk dilihat faktor penyebab atau

lingkungan yang membangun konflik di tempat tersebut. Kecamatan

Makassar dan Kecamatan Panakukang hampir dalam setahun tidak lebih

dari tiga kunjungan oleh instansi pemerintah menyambangi dua

kecamatan ini.


       Selain itu koordinasi antara instansi di tingkatan kota yang

mengurusi     perkelahian   antar   kelompok   masih   sangat   renggang.

Kepolisian masih menjadi sentrum penyelesaian persoalan yang justru

masih bersifat personal seperti yang dikritik oleh penulis. Solusi yang

bersifat   sosiologis   yang   dijewantahkan   dalam   bentuk   kebijakan

pemberdayaan masyarakat kota seharusnya telah dipertimbangkan sebaik

mungkin.


       Diantara kelebihan dari peran pemerintah dalam menangani

persoalan perkelahian antar kelompok dari segi basis data yang mulai
                                                                     140




terlihat maju. Dalam analisa penulis pada bab sebelumnya ditemukan

beberapa program yang tidak maksimal karena hanya bersifat seremonial

dan bersifat personal. Dari segi program seperti yang disebut diatas juga

tidak lepas dari koordinasi yang sangat minim dari beberapa lembaga

yang mengurusi perkelahian antar kelompok ini.


       Walaupun sebenarnya juga pemerintah kota terlihat menunggu

persoalan membesar untuk kemudian ditangani dengan cara yang pasti

bersifat represif karena desakan kejadian.




V.II SARAN

       Terkait mengenai resolusi konflik dari    kejadian yang   sedang

berlangsung maka penulis mengikutkan beberapa solusi dari penelusuran

pustaka dan beberapa pengalaman resolusi konflik di beberapa tempat di

Indonesia yang pertama itu:

1. Konsiliasi

       Resolusi ini terwujud dengan pelibatan lembaga-lembaga tertentu

yang memungkinkan munculnya urung rembuk dalam pihak yang bertikai.

Dimungkinkan dari sini akan terdapat pengambilan keputusan. Pemerintah

kota atau setidaknya bagian terkecil hingga tingkatan tokoh masyarakat

merupakan lembaga yang paling cocok untuk memainkan peran ini.

2. Mediasi
                                                                       141




       Pihak ketiga sebagai bagian yang melihat konflik dengan kaca

mata berimbang sangat berguna untuk memunculkan win-win solution.

Bentuk ini juga sebaiknya dimainkan oleh pemerintah kota tanpa harus

memperlambat langkah dengan memainkan struktur pemerintahan

terdekat dari wilayah konflik

3. Perwasitan

       Biasanya dilewati dengan jalur litigasi, tapi tidak menutup

kemungkinan dengan melibatkan pihak yang sama sekali tidak memiliki

kapasitas pelaksana hukum formal. Pada solusi ini kedua belah pihak

yang bertentangan bersepakat untukmenerima hadirnya pihak ketiga yang

akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan

konflik yang diantara mereka.

       Walaupun konflik telah berhasil diselesaikan ketika sebuah

kejadian telah berlangsung, namun dalam analisa penulis konflik

bermunculan dengan dipenuhinya empat faktor yang disebutkan pada

BAB sebelumnya. Oleh karena itu faktor-faktor tersebut kiranya diretas

dengan solusi tanpa harus menyentuh langsung konflik yang sedang

terjadi karena secara tidak langsung itu telah menyentuk persoalan

mendasar dari konflik.

       Konflik bisa diretas dengan menangani persoalan kemiskinan

terlebih dahulu. Institusi seperti KESBANG dan Dinas Sosial tidak perlu

menangani konflik secara langsung melainkan melakukan kerja sama

dengan    instansi   lain   untuk   membuka   jeratan   kemiskinan   dalam

masyarakat. Berikut beberapa kekurangan menurut penulis yang dimiliki
                                                                       142




oleh para pengambil kebijakan hari ini dan dari situ dijadikan acuan untuk

memangkas konflik dari akarnya:

1. Minimnya basis data pemerintah

     Belum ada penelitian mendalam mengenai faktor-faktor terjadinya

     konflik, setidaknya data pemerintah tidak lagi hanya berisi jumlah

     perkelahian. Melainkan juga memiliki data mengenai daftar tokoh

     masyarakat yang biasa menangani konflik.

2.   Minimnya tindakan preventif

     Pemerintah cenderung menunggu hingga masalah konflik meletus

     ditengah-tengah masyarakat. Untuk itu tindakan preventif sangat

     penting untuk mencegah kekerasan itu terjadi

3. Membuat pahaman yang membangun kebersamaaan tanpa sekat

     kelompok

     Yang perlu dipahami bahwa budaya adalah pertahanan terakhir

     masyarakat kita terhadap serangan modernisasi. Budaya siri’ perlu

     direvitalisasi untuk memaknainya kembali secara jernih. Pendidikan

     muatan lokal di sekolah-sekolah dan kampanye budaya sangat

     penting untuk membangun ikatan kekerabatan kita.

4. Meminimalisir angka kemiskinan

     Inilah faktor penting yang perlu diretas untuk mencegah perkelahian

     antar kelompok. Memperbaiki tata kota dengan mengatur pemukiman

     penduduk yang semrawut. Tentunya kemiskinan ataupun persoalan

     sosial yang lain tidak hanya bisa selesai bila melibatkan 1-2 instansi

     pemerintahan dalam arti luas termasuk tokoh masyarakat juga perlu
                                                                  143




   dilibatkan. Termasuk dengan dinas tata kota misalnya yang kemudian

   diharapkan mampu menciptakan suasana kota yang kondusif.

5. Membuat lapangan pekerjaan

   Tindakan kriminal terjadi karena tertutupnya akses terhadap mata

   pencaharian untuk bertahan hidup. Kiranya PEMKOT memperhatikan

   hal tersebut demi penciptaan lapangan kerja yang bisa disentuh oleh

   berbagai kalangan.
                                                                         144




                           DAFTAR PUSTAKA


Buku
Althusser,Louis. Tentang Ideologi (Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis,

          Cultural   Studies).Terjemahan     Essay   on   Ideology   1984.

          Jalasutra.Yogyakarta

Dom Helder. Spiral Kekerasan.Resist Book. Yogyakarta.2005

Froom, Akar Kekerasan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008

Jacques, Jean Rousseau, Kontrak Sosial, Terjemahan Sumarjo, Erlangga,

          Jakarta. 1986

-------------. Kamus Bahasa Indonesia, DEPDIKBUD, 1996

Kartini,Kartono. Kenakalan Remaja (Patologi sosial 2). Rajawali Press.

          Jakarta.2010

Kencana,Inu. Ilmu Politik.Penerbit Rineka Cipta.Jakarta. 1997

Koentjaraningrat. Pengantar Antropologi I, Rieneka Cipta, Jakarta, 2003

Lawang, Robert M Z. Pengantar Sosiologi, PT. Karunika Universitas

          terbuka, Jakarta, 1985

Lexy, J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda

          Karya, 1991

---------------. Makassar dalam Angka 2010

Ndraha,Talidziduhu. Kybernology 1 dan 2 (ilmu pemerintahan baru).

          Penerbit Rineka Cipta. 2000

---------------. Petunjuk Teknis Penanganan Masalah Sosial Anak Nakal,

          DEPSOS RI, 1997
                                                                         145




Rasyid, Ryas. Makna Pemerintahan ditinjau dari Segi Etika dan

           Kepemimpinan, PT. Yarsif Watampone

Ritzer dan Goodman. Teori Sosiologi Modern. Kencana. Jakarta. 2010

Sabari, Yunus. Manajemen Kota. Pustaka Pelajar.Yogyakarta.2008

Soekanto, Soerjono, Memperkenalkan Sosiologi, PT. Raja Grafindo

           Persada, Jakarta, 1982

Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo

           Persada, Jakarta, 2007

Suharto, Edy. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Refika

           Aditama. Bandung 2009.

Sukriansyah S.Latif dan Tomi Lebang, Amuk Makassar, Institute studi

           arus informasi, Makassar, 1998

Sunardi, Keselamatan kapitalisme dan kekerasan, LKIS, Yogyakarta,

           1996

Suryaningrat      ,Bayu.   Mengenal      Ilmu       Pemerintahan.   PT.rineka

           Cipta.Jakarta.1992

Tadie, Jerome. Wilayah kekerasan Jakarta. Masup. Jakarta.2009

Wahid, Sugira. Manusia Makassar

Artikel/Jurnal

Budi Hardiman, Memahami akar-akar kekerasan massa, 28 Juli 2008

--------------. Warta Titian Damai, Februari 2009

Situs

Situs resmi pemerintah kota Makassar

Situs resmi POLRI
                                                                146




Peraturan/Perundang-undangan

KEPMENSOS Nomor 25/huk/2003

Perda No. 3 tahun 2009 kota Makassar tentang kantor KESBANG

Perda kota Makassar nomor 22 tahun 2005 tentang pembentukan

susunan organisasi dan tata kerja dinas sosial kota Makassar.

Undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
                                          147




                    LAMPIRAN

Lampiran I

             Peta Wilayah Kota Makassar
                                                                  148




Lampiran II

                        Panduan Wawancara

Informan:
Masyarakat I: penduduk sekitar
1. Apakah sampai sekarang perkelahian masih sering terjadi di tempat
    ini?
2. Jika masih, siapa saja dan berapa jumlah orang yang sering terlibat
    dalam perkelahian tersebut?
3. Dengan siapa saja perkelahian itu terjadi?
4. Atas dasar apa sebuah perkelahian biasa terjadi?
5. Apa saja yang digunakan bila perkelahian terjadi?
6. Berapa lama biasanya sebuah perkelahian itu berlangsung?
7. Bagaimana sebuah perkelahian itu berlangsung?
8. Siapa pemimpin dalam perkelahian tersebut?
9. Pernahkah ada upaya masyarakat untuk melerai perkelahian?
10. Kalau ada siapa dan bagaimana cara melerai perkelahian?
11. Pernahkah ada upaya untuk mencegah perkelahian?
12. Kalau ada siapa dan bagaimana upaya pencegahannya?
13. Pernahkah ada pejabat yang datang untuk melihat tempat ini?
14. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?
15. Apa harapan anda melihat kondisi yang anda lihat?


Masyarakat II: pelaku
1. Dengan siapa perkelahian biasa anda lakukan?
2. Kelompok mana saja yang menjadi lawan dalam perkelahian?
3. Berapa kali anda ikut dalam perkelahian?
4. Benda apa saja yang digunakan dalam perkelahian?
5. Sampai sekarang sudah berapa jumlah korban dalam perkelahian di
   tempat ini?
6. Berapa lama biasanya anda melakukan perkelahian tersebut?
7. Alasan apa yang biasanya mendasari perkelahian tersebut?
8. Apakah ada upaya dari masyarakat sekitar untuk menghentikan
   perkelahian?
9. Pernahkah ada pejabat pemerintah yang datang ke tempat ini untuk
   menyelesaikan pertikaian?

Masyarakat III: Pemerhati masalah kekerasan
1. Apa yang mendasari perkelahian antar kelompok biasa terjadi?
2. Dimana biasanya perkelahian berpotensi terjadi?
                                                                 149




3. Siapa saja yang berpotensi melakukan tindak kekerasan seperti itu?
4. Mengapa kekerasan kolektif sering terjadi di kota Makassar?
5. Apakah budaya merupakan alasan kekerasan terjadi di kota
   Makassar?
6. Bagaimana cara untuk menghentikan tindak perkelahian tersebut?
7. Apa harapan anda melihat situasi ini di kota Makassar
8. Bagaimana seharusnya pemerintah bertindak?


Informan: Kepolisian Reserse dan Kriminal
1. Apa saja peran kepolisian dalam menghadapi perkelahian antar
   kelompok?
2. Apakah ada kerja sama dengan pemerintah dalam menghadapi
   perkelahian antar kelompok?
3. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam menangani
   persoalan ini?


Informan: Pemerintah Kota dan DINSOS (Kantor KESBANG Kota
Makassar)
   1. Apa yang mendasari perkelahian antar kelompok terjadi?
   2. Siapa saja yang biasa melakukan perkelahian tersebut?
   3. Apa dampak perkelahian tersebut bagi pemerintah kota?
   4. Apa upaya pemerintah untuk menangani persoalan tersebut?
   5. Apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat sekitar?
   6. Apakah ada perda mengenai kekerasan massa seperti itu?

								
To top