PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RENCANA KERJA RENJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011 DINAS PENDA

Document Sample
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RENCANA KERJA RENJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011 DINAS PENDA Powered By Docstoc
					                 PEMERINTAH PROVINSI

            DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




    RENCANA KERJA ( RENJA )
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
                 TAHUN 2011




    DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
            PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
                         JUNI 2010
             PEMERINTAH PROVINSI

       DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




    RENCANA KERJA ( RENJA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
               TAHUN 2011




   DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
          PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



                         i
                  PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
                 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
                     Kepatihan Danurejan Telep. 562811, 561515, Fax. 588613
                                      Yogyakarta 55213



                                  KEPUTUSAN
            KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
                     PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
                             NOMOR :           /SET .....................................

                                            TENTANG

                              RENCANA KERJA ( RENJA )
                DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
                 PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011


            KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
                     PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang     : a. bahwa Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
                   Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2013 telah ditetapkan dengan
                   Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah
                   Istimewa Yogyakarta Nomor : 188/6944/SET, tanggal 13 Mei 2009;
                b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Perencanaan
                   Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun;
                c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu
                   diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
                   Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Kerja Dinas Pendapatan,
                   Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011.
Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
                   sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
                   1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, tambahan
                   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
                2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
                   Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
                   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
                3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah       (Lembaran
                   Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
                   Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
                   dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
                   Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);




                                                            ii
                4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
                   Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
                   58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
                5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor
                   2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
                6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
                   Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
                   Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
                   Indonesia Nomor 4663);
                7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
                   Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
                   Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
                8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
                   Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009;
                9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang
                   Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
                   Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
                   Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);
                10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang
                    Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
                11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2009 tentang
                    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2009 – 2013 Provinsi Daerah
                    Istimewa Yogyakarta;
                12. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah
                    Istimewa Yogyakarta Nomor 188/6944/SET, tanggal 13 Mei 2009 tentang Rencana
                    Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa
                    Yogyakarta Tahun 2009 – 2013.



                                      MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
             ASET PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA KERJA
             (RENJA) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PROVINSI
             DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011.




                                                 iii

                                               Pasal 1

(1)   Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa
      Yogyakarta Tahun 2011 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas
      Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013
      dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan
      Kepala Daerah.
(2)     Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai
        dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD
        setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaraan (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara
        (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan
        pada tahun 2011.


                                                    Pasal 2
Sistematika RENJA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2011, meliputi :
-     Bab I     : Pendahuluan
-     Bab II    : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2010
-     Bab III   : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
-     Bab IV    : Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran
-     Bab V     : Program dan Kegiatan beserta Pagu Indikatif
-     Bab VI    : Penutup
RENJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

                                                    Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2011


                                                                 Ditetapkan di Yogyakarta
                                                                 pada tanggal             2010

                                                                            KEPALA,




                                                                DRS BAMBANG WISNU HANDOYO
                                                                  NIP. 19601003 198803 1 006
Tembusan :
      1. Kepala Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
      2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
      3. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta




                                                       iv
                                              Kata Pengantar




      Dalam rangka mewujudkan good governance, maka Pemerintah melalui setiap Satuan kerja Perangkat
Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan
pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan
yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparasi keuangan terhadap publik. Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana Kerja
Tahun 2011 dengan mengacu kepada Perencanaan Startegis 2009 -2013            dengan maksud meningkatkan
kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

      Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2011 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
SKPD Tahun 2010, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra DPPKA, dana Indikatif beserta
sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan
program dan kegiatan.

       Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam
satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2011 dan data tersebut untuk
mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika
yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan
memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya.




                                                                                  Yogyakarta,     Juni 2010




                                                      v
                                           DAFTAR ISI




Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi


BAB I        : PENDAHULUAN
              A. Latar Belakang
              B. Landasan H ukum
              C. Maksud dan Tujuan


BAB II       : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2010


              A. Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2010

              B. Program / Kegiatan sesuai APBD Tahun Anggaran 2010

              C. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2010


BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


              A. Tujuan dan Sasaran

              B. Program dan Kegiatan


BAB IV : INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN


BAB V        : PROGRAM KEGIATAN BESERTA PAGU INDIKATIF


BAB VI : PENUTUP




                                                vi
                                                 BAB I

                                         PENDAHULUAN


A. Latar Belakang


            Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008, tentang
  Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan, Organisasi dan Tata
  Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tugas
  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan,
  anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah, akuntansi dan pengelolaan barang
  daerah.


            Berdasarkan tugas tersebut Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah
  Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi :


  1. penyusunan program di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja,pengelolaan kas
      daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah;
  2. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaranbelanja, pengelolaan
      kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah;
  3. pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain;
  4. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perhitungan                Anggaran
      Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. pelaksanaan pelayanan pengelolaan keuangan;
  6. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan       Umum Daerah dan
      Badan Usaha Milik Daerah;
  7. pengelolaan kas daerah dan akuntansi;
  8. penyiapan bahan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerah dan pelaksanaan penatausahaan
      barang daerah serta pendayagunaan barang daerah;
  9. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerah dan
      pendayagunaan barang daerah;
  10. pelaksanaan inventarisasi pembukuan dan pelaporan barang daerah;




                                                   -1 -
11. pelaksanaan penilaian dan optimalisasi barang daerah;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang daerah;
13. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
14. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan dan
   pendayagunaan barang daerah;
15. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang keuangan dan bidang pengelolaan barang daerah;
16. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan   tugasnya.


       Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peran yang strategis dalam pengelolaan anggaran
pendapatan, pengelolaan anggaran belanja,     pengelolaan barang daerah, penatausahaan dan pelaporan
keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Visi “ Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset
pada tahun 2013 Di Indonesia” diharapkan menjadi jawaban yang positif.

        Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
(DPPKA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana Kerja Tahun 2011 dengan maksud
meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

       Adapun yang menjadi dasar hukum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta didalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
   Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
   Daerah




                                                 -2-
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
     Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang
     Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
     dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi
     Daerah Istimewa Yogyakarta
  14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana
     Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2009 – 2013 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  15. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa
     Yogyakarta Nomor 188/6944/SET, tanggal 13 Mei 2009 tentang Rencana Strategis Dinas Pendapatan,
     Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2013.



B. Maksud dan Tujuan


          Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan
  program / kegiatan tahun 2010, dan pelaksanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana
  Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah
  Istimewa Yogyakarta tahun 2011.


          Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan
  yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran
  (KUA-PAS).




                                                 -3-
                                                    BAB II

      EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2010


A. Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2010

              Pada tahun anggaran 2010 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah
   Istimewa Yogyakarta mengajukan usulan 9 program yang terinci ke dalam 78 kegiatan. Dari 78 kegiatan
   tersebut terdapat 5 kegiatan baru yaitu Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program pada Program
   Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan, Pembinaan Teknis Pengelolaan
   Retribusi Daerah, Pengembangan Implementasi ( Program/Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA ) di
   Prov.DIY dan Pengkajian Pemanfaatan JEC pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
   Keuangan Daerah dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi
   Jasa Umum pada Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

             Selain itu juga ada beberapa kegiatan yang pindah program yaitu kegiatan Pengembangan
   Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang semula pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana
   Aparatur pada Dokumen Perencanaan Anggaran 2009 pindah ke program Peningkatan dan Pengembangan
   Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada saat Asistensi Penyusunan Kegiatan Tahun 2010 Tim Anggaran
   Pemerintah Daerah tidak menyetujui satu usulan kegiatan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana
   Aparatur yaitu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional, karena akan ada peraturan aturan tersendiri.

             Adapun anggaran untuk belanja langsung yang diusulkan pada tahun anggaran 2010 adalah
   sebagai berikut :

                                                                  Usulan
                    Program / Kegiatan                           Anggaran           Plafon        Keterangan
                                                                Tahun 2010         Indikatif

                                   1                                  2                3              4

Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran                      3.735.312.140     3.753.409.870

Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     22.497.500       22.497.500

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik             900.000.000      899.799.600

Penyediaaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                      350.000.000      334.818.275
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas Operasional                                                     5.624.300      4.180.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
                                                                  207.772.000      200.940.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor                                 474.585.300      518.789.300
Penyediaan alat tulis kantor                                      373.561.900      370.559.490
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         355.844.000      364.200.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor           102.240.140      102.036.705




                                                          -4-

                                                                                                          4
                               1                                  2                    3
Penyediaan peralatan rumah tangga                                   6.600.000        6.600.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan                                                          68.864.000       68.223.000

Penyediaan makanan dan minuman                                   170.203.000      160.436.000

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             654.770.000      654.330.000

Penyediaan jasa keamanan kantor                                   42.750.000       46.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur                                                       29.974.576.112   11.177.929.480

Pembangunan Gedung Kantor                                      25.595.730.000    6.927.796.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor                             404.732.100      336.723.800

Pengadaan peralatan gedung kantor                                445.500.000      468.226.500

Pengadaan mebeleur                                               359.691.480      297.056.540
                                                                                                 Tidak disetujui
Penyediaaan Kendaraan Dinas Operasional                           75.000.000                0    TAPD

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                         432.350.000      431.200.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           472.975.000      462.273.500

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor                   273.900.000      706.994.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor               510.897.532       77.000.000

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas                            210.000.000      210.011.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Program/Sistem Gaji
Pegawai Daerah                                                   120.000.000      120.000.000

Pemeliharaan Arsip Kendaraan bermotor                            290.000.000      276.050.000

Pemeliharaan Arsip Keuangan                                      153.800.000      154.250.000

Penyusunan Pelaporan Realisasi Kegiatan                          150.000.000       79.000.000

Sertifikasi Tanah Pemda DIY                                      150.000.000      150.000.000

Perubahan Status Hukum Barang Daerah                             200.000.000      150.000.000

Penyusunan RKBU/RTBU                                              30.000.000       31.886.140

Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah             100.000.000      299.482.000




                                                         -5-
                          1                                        2                3                 4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur                                                        267.500.000      246.161.000

Sosialisasi peraturan perundang-undangan                         48.500.000       48.500.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-
undangan                                                        219.000.000      197.661.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Kinerja dan Keuangan                                  786.545.225      728.914.675
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan
prognosis realisasi anggaran                                     95.000.000       90.658.750

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                       276.200.050      277.585.050

Penyusunan cash budget                                          100.419.000      101.044.000
Penyusunan laporan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan
tugas pembantuan di Provinsi DIY                                260.426.175      197.902.550

Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program                      54.500.000       61.724.325    Kegiatan baru
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah                                   16.183.326.988   15.452.027.498
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah                                                          118.000.000       78.830.000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD              783.830.000      799.105.000
Penyusunan rancangan peraturan Gubernur tentang
Penjabaran APBD                                                 589.684.000      664.684.000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Perubahan APBD                                                  356.960.000      363.122.500
Penyusunan rancangan peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Perubahan APBD                                       243.276.000      258.276.000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                             375.500.000      377.558.000
Penyusunan rancangan peraturan Gubernur tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                             105.900.000      105.900.000

Peningkatan manajemen Aset/barang daerah                        350.000.000      348.138.020
Intensifikasi  dan     ekstensifikasi  sumber-sumber
pendapatan daerah (Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan            857.896.638      664.896.298
Pajak)
Pengelolaan Gaji dan Pengendalian Gaji                          525.000.000      525.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang
Laporan Realisasi Anggaran, Penyusunan Neraca dan               192.000.000      180.374.000
Catatan Atas Laporan Keuangan di SKPD se Propinsi
DIY
Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD                     657.765.000      650.590.000
Intensifikasi  dan     ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah di KPPD Kota Yogyakarta                      1.078.000.040    1.035.308.200
Intensifikasi  dan     ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah di KPPD Kabupaten Bantul                     1.060.060.000    1.030.030.040
Intensifikasi  dan     ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah di KPPD Kabupaten Kulon Progo                 462.793.870      463.793.000




                                                        -6-
                           1                                        2               3                 4
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah di KPPD Kabupaten Gunungkidul                  454.453.450     454.453.450
Intensifikasi & ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah di KPPD Kab. Sleman                                      1.728.480.000   1.728.480.000

Pemungutan Pajak Daerah                                          425.900.000     412.251.000

Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB                       650.000.000     591.227.000
Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan
BBNKB                                                            185.500.000     183.180.000

Pemungutan Retribusi Lelang Hasil Hutan                          544.991.600     517.341.600
Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah                                                           262.836.000     193.856.000

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi
                                                                                 245.000.000
Pengelolaan Keuangan Daerah                                      245.000.000

Pembinaan Teknis Pengelolaan Lain-lain PAD Yang Sah
dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah                         145.371.920      91.661.920

Pengembangan Pelayanan Kesamsatan                               2.000.000.000   1.961.690.000

Pembinaan pengelolaan Keuangan BLUD                              290.600.000     231.905.000
                                                                                                Pindahan dari
                                                                                                program
Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah                222.500.000     222.675.000    Peningkatan
                                                                                                Sarpras
                                                                                                Aparatur
                                                                                                Baru,
                                                                                                pengganti
                                                                                                Perencanaan
Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah                    296.730.970     244.420.970    dan
                                                                                                pengendalian
                                                                                                pendapatan
                                                                                                daerah
Pengembangan Implementasi ( Program/Sistem Informasi                                            Kegiatan
Manajemen Aset (SIMA ) di Prov.DIY)                              740.000.000     257.565.000    Baru
                                                                                                Kegiatan
Pengkajian Pemanfaatan JEC                                                 0     570.715.500    Baru
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kab/Kota                                                418.694.100     379.417.000
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Kabupaten/Kota                                                   323.699.600     313.665.000
Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang
APBD Kab/Kota                                                     94.994.500      65.752.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH                       325.000.000     304.250.000
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah                                                           165.000.000     165.000.000

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi                  100.000.000      80.860.000

Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan                           60.000.000      58.390.000




                                                          -7-
                          1                                       2                 3                  4
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi                                                       50.750.000        50.040.000
 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
                                                                50.750.000        50.040.000

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan                   58.810.750        31.330.750
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang                                                   Kegiatan Baru
Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Jasa Umum                        58.810.750        31.330.750



B. Program / Kegiatan sesuai APBD Tahun Anggaran 2010

             Pada pembahasan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
   Daerah Istimewa Yogyakarta menyetujui Program / Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan
   Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam RAPBD 2010 Provinsi Daerah Istimewa
   Yogyakarta sebesar Rp. 32.418.485.099,- termasuk didalamnya kegiatan Penyusunan Pelaporan Realisasi
   Kegiatan dengan anggaran Rp. 50.251.000 ,- diusulkan untuk dihapus karena tidak sesuai dengan peraturan
   yang lebih tinggi, selanjutnya anggaran pada kegiatan tersebut digabung pada kegiatan Penyusunan Laporan
   Inventarisasi Barang Milik Daerah dan kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sistem Penerbitan SP2D
   untuk Belanja Non Pegawai pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang masuk Daftar
   Inventarisir Masalah (DIM) untuk di evaluasi Departemen Dalam Negeri. Hasil Evaluasi Departemen
   Dalam Negeri, terdapat beberapa kegiatan yang pindah antar program dan perlu di sempurnakan judul
   kegiatannya, yaitu :


                                   Nama Program / Kegiatan
                                                                                               Anggaran
 NO
                                                                                                 (Rp)
                    Dalam RAPBD                        Evaluasi Departermen Dalam Negeri

  1                       2                                          3                             4
       Program Peningkatan Sarana dan               Program Peningkatan Sarana dan
       Prasarana Aparatur                           Prasarana Aparatur
  1    Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sistem           Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sistem         152.328.650
       Penerbitan SP2D untuk Belanja Non            Penerbitan SP2D
       Pegawai
       Program Peningkatan Pengembangan             Program        Peningkatan        dan
       Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan        Pengembangan             Pengelolaan
                                                    Keuangan Daerah
  2    Penyusunan cash budget                       Penyusunan Cash Bughet Daerah              101.044.000
  3    Penyusunan laporan pelaksanaan dana          Penyusunan      laporan      keuangan      197.902.550
       dekonsentrasi dan tugas pembantuan di        dekonsentrasi dan tugas pembantuan
       Provinsi DIY                                 Daerah
       Program          Peningkatan           dan   Program        Peningkatan        dan
       Pengembangan Pengelolaan Keuangan            Pengembangan             Pengelolaan
       Daerah                                       Keuangan Daerah
  4    Pengelolaan Gaji dan Pengendalian Gaji       Penatausahaan dan Pengendalian Gaji        525.000.000
                                                    Pegawai Daerah
  5    Pemungutan Pajak Daerah                      Pelayanan Kesamsatan                       412.251.000
  6    Pemungutan Retribusi Lelang Hasil Hutan      Penyelenggaraan Lelang Hasil Hutan         517.341.600




                                                        -8-
             Berdasarkan hasil evaluasi oleh Departemen Dalam Negeri tersebut APBD Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2010 disyahkan, sedang Program / Kegiatan dan Anggaran Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :


                  Program / Kegiatan                        Plafon Indikatif     APBD 2010        Keterangan

                               1                                     2                3               4
Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran                                        3.603.968.330
                                                                 3.753.409.870

Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     22.497.500       22.497.500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik                                                           899.799.600      899.799.600

Penyediaaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                      334.818.275      313.974.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas Operasional                                                    4.180.000        5.485.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                             200.940.000      193.380.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor                                 518.789.300      492.751.100

Penyediaan alat tulis kantor                                      370.559.490      363.073.190

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         364.200.000      359.129.300

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor           102.036.705       54.237.640

Penyediaan peralatan rumah tangga                                    6.600.000        6.600.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan                                                           68.223.000       67.143.000

Penyediaan makanan dan minuman                                    160.436.000      134.436.000

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah              654.330.000      634.670.000
Penyediaan jasa keamanan kantor                                    46.000.000       48.392.000
Penyediaan Retribusi Sampah                                                 0         8.400.000
Program     Peningkatan        Sarana   dan   Prasarana         11.177.929.480   12.111.968.140
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
                                                                 6.927.796.000    6.927.796.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor                              336.723.800      466.915.100

Pengadaan peralatan gedung kantor                                 468.226.500      594.055.500

Pengadaan mebeleur                                                297.056.540      274.749.000




                                                          -9-
                           1                                         2                3           4


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                          431.200.000      431.200.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional            462.273.500      699.267.500
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung
                                                                  706.994.000      438.023.000
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                 77.000.000      184.362.500
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas                             210.011.000      210.011.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Program/Sistem Gaji
Pegawai Daerah                                                    120.000.000      120.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sistem Penerbitan SP2D                          0      152.328.650

Pemeliharaan Arsip Kendaraan bermotor                             276.050.000      276.050.000
Pemeliharaan Arsip Keuangan                                       154.250.000      164.949.000
Penyusunan Pelaporan Realisasi Kegiatan                            79.000.000                0
Sertifikasi Tanah Pemda DIY                                       150.000.000      139.601.000
Perubahan Status Hukum Barang Daerah                              150.000.000      102.931.750
Penyusunan RKBU/RTBU                                               31.886.140       29.936.140
Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah              299.482.000      899.792.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya                         246.161.000      223.929.300
Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan                           48.500.000       48.250.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-                               175.679.300
undangan                                                          197.661.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem                           728.914.675      468.259.625
Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan                                        86.754.750
prognosis realisasi anggaran                                       90.658.750
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                          276.440.050
                                                                  277.585.050
Penyusunan cash budget                                                                       0
                                                                  101.044.000
Penyusunan laporan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan                                        0
tugas pembantuan di Provinsi DIY                                  197.902.550
Penyusunan Pengembangan perencanaan program                        61.724.325      105.064.825

Program Peningkatan dan Pengembangan                            15.452.027.498   15.202.229.104
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan                                 78.510.000
Daerah                                                             78.830.000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD                                 799.105.000
                                                                  799.105.000
Penyusunan rancangan peraturan Gubernur tentang                                    677.112.000
Penjabaran APBD                                                   664.684.000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang                                      363.122.500
Perubahan APBD                                                    363.122.500
Penyusunan rancangan peraturan Gubernur tentang                                    245.776.000
Penjabaran Perubahan APBD                                         258.276.000




                                                         -10-
                           1                                         2               3           4
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang                                     377.026.000
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                               377.558.000
Penyusunan rancangan peraturan Gubernur tentang                   105.900.000     113.723.000
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang
                                                                                  179.444.000
Laporan Realisasi Anggaran, Penyusunan Neraca dan                 180.374.000
Catatan Atas Laporan Keuangan di SKPD se Prov. DIY
                                                                  348.138.020     303.242.020
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber                  664.896.298     644.841.799
pendapatan daerah (Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak)
Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Daerah                525.000.000     498.745.625

Intensifikasi    dan     ekstensifikasi  sumber-sumber           1.030.030.040   1.032.769.000
pendapatan daerah di KPPD Kabupaten Bantul
Intensifikasi    dan     ekstensifikasi  sumber-sumber            454.453.450     454.573.440
pendapatan daerah di KPPD Kabupaten Gunungkidul
Intensifikasi    dan     ekstensifikasi  sumber-sumber                           1.028.986.500
                                                                 1.035.308.200
pendapatan daerah di KPPD Kota Yogyakarta
Intensifikasi    dan     ekstensifikasi  sumber-sumber                            463.793.000
pendapatan daerah di KPPD Kabupaten Kulon Progo                   463.793.000
Intensifikasi & ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan                          1.733.569.500
                                                                 1.728.480.000
daerah di KPPD Kab. Sleman
Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan                                   190.086.000
                                                                  193.856.000
Daerah
Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi PKD                   245.000.000     243.600.000

Pembinaan pengelolaan Keuangan BLUD                               231.905.000     230.925.000

Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB                                        553.132.000
                                                                  591.227.000
Pembinaan Teknis Pengelolaan Lain-lain PAD Yang Sah                                89.983.520
dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah                           91.661.920
Pelayanan Kesamsatan                                              412.251.000     423.851.000

Penyelenggaraan Lelang Hasil Hutan                                517.341.600     513.222.100

Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah                 222.675.000     222.675.000

Pengembangan Pelayanan Kesamsatan                                1.961.690.000   1.600.045.000

Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD                       650.590.000     640.560.000

Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan                    183.180.000     183.180.000
BBNKB
Penyusunan Cash Budget Daerah                                     101.044.000     101.044.000

Penyusunan       laporan     pelaksanaan     keuangan                             193.867.550
dekonsentrasi dan tugas pembantuan Daerah                         197.902.550
Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah                                     232.674.050
                                                                  244.420.970
Pengembangan Implementasi ( Program/Sistem Informasi                              230.061.500
Manajemen Aset (SIMA )di Prov.DIY)                                257.565.000
Pengkajian Pemanfaatan Kawasan JEC                                570.715.500     558.983.000




                                                          -11-
                          1                                                       2                          3                      4
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan                                 379.417.000               375.542.000
Keuangan Kabupaten / Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD                             313.665.000               309.790.000
Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang                          65.752.000                    65.752.000
APBD Kab/Kota
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal                               304.250.000               296.758.400
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala                          165.000.000               164.400.400
Daerah
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi                               80.860.000                    74.188.000

Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan                                       58.390.000                    58.170.000
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi                                    50.040.000                    62.080.450
Informasi
                                                                              50.040.000                    62.080.450
 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan                                 31.330.750                    34.140.750

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah                   tentang               31.330.750                    34.140.750
Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Jasa Umum




C. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2010

         Evaluasi Realisasi pelaksanaan anggaran pada semester pertama ( s/d bulan Mei 2010 ) Dinas
   Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sesuai tabel berikut :


                                                                          JUMLAH                        REALISASI S/D MEI 2010
                   JUMLAH           TARGET S/D        JUMLAH SPD                                      KEUANGAN/SPJ S/D MEI 20190
    URAIAN                                                                SP2D S/D
                    DANA             MEI 2010           S/D TW. II
                                                                          MEI 2010

                                                                                               Rp                %         %         %         %
       1                2                 3                4                  5                 6             7 = 6/2    8 = 6/3   9 = 6/4   10 = 6/5

 PENDAPATAN       579.498.699.459   234.184.096.109                -                  -   282.482.855.948        49%       121%


 BELANJA TIDAK
 LANGSUNG          43.329.871.872    18.365.578.164   22.556.029.263     5.781.642.337      5.781.642.337        13%        31%      26%       100%


 BELANJA
 LANGSUNG          32.692.850.099    12.196.539.364   16.311.700.197     6.370.249.452      4.334.663.316        13%        36%      27%        68%




                                                                  -12-
                                                 BAB III

                     TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


A.   Tujuan dan Sasaran

             Sesuai dengan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis ( RENSTRA) Tahun 2009 – 2013 telah
     ditetapkan tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa
     Yogyakarta yaitu :

     1.   Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan dan Aset daerah berbasis Teknologi Informasi;
     2.   Mewujudkan Peningkatan pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
     3.   Mewujudkan Pengelolaan aset daerah yang optimal;
     4.   Mewujudkan Peningkatan sarana, prasarana dan SDM dalam pengelolaan keuangan yang transparan
          dan akuntabel.


             Sedang sasaran yang hendak dicapai adalah :

     1.   Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yang optimal;
     2.   Terwujudnya pengelolaan Belanja Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yang efektif dan
          efisien;
     3.   Terwujudnya pengelolaan Kas Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yang efektif dan efisien;
     4.   Terwujudnya pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan berbasis TI ;
     5.   Terwujudnya pengelolaan Aset Daerah yang optimal dengan berbasis Teknologi Informasi;
     6.   Terwujudnya sinkronisasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan;
     7.   Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
     8.   Terwujudnya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang optimal;
     9.   Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 6% pertahun;
     10. Terwujudnya tertib administrasi aset;
     11. Terwujudnya legalitas aset;
     12. Terwujudnya pendayagunaan aset;
     13. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana;
     14. Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM);
     15. Tersedianya SDM dalam keahlian TI, Akuntan dan Penilaian Aset;
     16. Terpenuhinya formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan.




                                                    -13-
B. Program dan Kegiatan

           Pada tahun anggaran 2011 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merencanakan
   program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat
   Daerah. Program dan kegiatan dimaksud adalah 12 program yang terdiri dari 4 program yang ada pada
   setiap SKPD dan 8 program wajib.

         Adapun program / kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

                   PROGRAM                                              KEGIATAN
                         1                                                    2
    A Program Pelayanan Administrasi               1      Penyediaan jasa surat menyurat
      Perkantoran
                                                   2       Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
                                                          dan listrik
                                                   3      Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
                                                   4      Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
                                                          Kendaraan Dinas Operasional
                                                   5      Penyediaan jasa administrasi keuangan
                                                   6      Penyediaan jasa kebersihan kantor
                                                   7      Penyediaan alat tulis kantor

                                                   8      Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

                                                   9       Penyediaan komponen instalasi       listrik   /
                                                          penerangan kantor
                                                   10      Penyediaan peralatan rumah tangga

                                                   11      Penyediaan bahan bacaan dan         peraturan
                                                          perundang-undangan
                                                   12      Penyediaan makanan dan minuman

                                                   13      Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar
                                                          daerah
                                                   14      Penyediaan jasa keamanan kantor

                                                   15     Penyediaan Retribusi Sampah

    B   Program Peningkatan Sarana dan             1      Pembangunan Gedung Kantor
        Prasarana Aparatur
                                                   2      Pengadaan perlengkapan gedung kantor

                                                   3      Pengadaan Peralatan gedung kantor

                                                   4      Pengadaan mebeleur

                                                   5      Pemeliharaan rutin/berkala     Rumah Dinas /
                                                          Rumah Jabatan




                                                   -14-
                  1                                                2
                                        6      Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
                                        7      Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /
                                               operasional
                                        8       Pemeliharaan    rutin/berkala   perlengkapan
                                               gedung kantor
                                        9       Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
                                               kantor
                                        10     Pemeliharaan Arsip Kendaraan bermotor
                                        11     Pemeliharaan Arsip Keuangan
                                        12     Pemeliharaan Rutin/ Berkala Program / Sistem
                                               Gaji Pegawai Daerah
                                        13      Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sistem Penerbitan
                                               SP2D
                                        14      Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas / rumah
                                               jabatan
                                        15      Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang
                                               Milik Daerah
                                        16      Penyusunan DKBMD dan DKPBMD
                                        17     Perubahan Status Hukum Barang Daerah
                                        18     Pemeliharaan Rutin Aplikasi Pengelolaan
                                               Keuangan
                                        19     Pengamanan Barang Milik Daerah / Sensus
                                               Barang Daerah
                                        20     Monitoring       dan Investigasi Pengelolaan
                                               Barang Milik Daerah
C   Program    Peningkatan   Kapasitas 1       Sosialisasi peraturan perundang-undangan
    Sumberdaya Aparatur
                                        2      Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
                                               Perundangan-undangan
                                        3      Bimbingan Teknis Kesamsatan
D   Program Peningkatan Pengembangan 1         Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
    Sistem Pelaporan Kinerja     dan           dan prognosis realisasi anggaran
    keuangan
                                     2         Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

                                        3      Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan

E   Program Peningkatan dan             1      Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan
    Pengembangan Pengelolaan Keuangan          Keuangan Daerah
    Daerah
                                        2      Penyusunan rancangan Peraturan Daerah
                                               tentang APBD
                                        3      Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
                                               Penjabaran APBD
                                        4      Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
                                               tentang Perubahan APBD




                                        -15-
1                              2
    5       Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
           Penjabaran Perubahan APBD
    6       Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
           tentang                      Pertanggungjawaban
           PelaksanaanAPBD
    7       Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
           Penjabaran Pertanggungjawaban APBD
    8       Bimbingan Teknis Implementasi Paket
           Regulasi      tentang    Penyusunan     Laporan
           Keuangan Daerah
    9       Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber
           Pendapatan Daerah
    10      Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai
           Daerah
    11      Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
           pendapatan daerah di KPPD Kab Bantul
    12      Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
           pendapatan daerah di KPPD Kab.Gunungkidul
    13      Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
           pendapatan daerah diKPPD Kota Yogyakarta
    14      Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
           pendapatan daerah di KPPD Kab. Kulon Progo
    15      Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
           pendapatan daerah di KPPD Kab. Sleman
    16      Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan
           Keuangan Daerah
    17      Pembinaan pengelolaan Keuangan BLUD

    18     Pembinaan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah

    19      Bintek Pengelolaan Lain-lain PAD Yang Sah
           dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
    20      Pelayanan Kesamsatan

    21     Penyelenggaraan Lelang Hasil Hutan

    22     Pengembangan Pelayanan Kesamsatan

    23     Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan
           PKB dan BBNKB tahun 2011
    24     Penyusunan Cash Budget

    25      Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana
           Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di
           Provinsi DIY
    26      Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi
           Daerah
    27     Pemeliharaan Rutin/ Berkala Program Sistem
           Informasi Manajemen Aset (SIMA)




    -16-
                   1                                            2
F   Program Pembinaan dan Fasilitasi 1        Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
    Pengelolaan          Keuangan            APBD Kab/Kota
    Kabupaten/Kota                   2        Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah
                                             tentang Penjabaran APBD Kab./Kota
                                       3      Penyusunan Standar Evaluasi Rancangan
                                             Perda APBD Kab/Kota
G   Program      Peningkatan    Sistem 1      Pengendalian     Manajemen     Pelaksanaan
    Pengawasan        Internal     dan       Kebijakan Kepala Daerah
    pengendalian Pelaksanaan Kebijakan 2      Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
    KDH
                                       3     Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
                                             Rugi
H   Program Optimalisasi Pemanfaatan 1        Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan
    Teknologi Informasi                      publik      (Pemeliharaan    Aplikasi   SDM,
                                             Perpustakaan, Kearsipan)
                                       2      Pengelolaan Data         dan Pengembangan
                                             Teknologi Informasi
I   Program      Penataan   Peraturan 1      Penyusunan Rencana Kerja Rancangan
    Perundang - undangan                     Peraturan Perundang -undangan tentang
                                             Retribusi daerah
J   Program    Peningkatan   Kapasitas 1     Pembinaan      dan     Pengembangan    Sistem
    Keuangan Pemerintah Daerah               Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
                                       2     Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan
                                             Daerah
K   Program Pengembangan Investasi dan 1     Sertifikasi Tanah Pemda DIY
    Aset Daerah
                                       2     Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

L   Program   Pengembangan   dan 1           Peningkatan dan Pengembangan Manajemen
    Pembinaan  Badan Uasaha Milik            BUMD
    Daerah dan Lembaga Keuangan
    Mikro




                                      -17-
                                               BAB IV

                       INDIKATOR KINERJA PELAYANAN SKPD



       INDIKATOR KINERJA                      KELOMPOK SASARAN                     TARGET KINERJA

                   1                                       2                                 3

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
                                           Kantor DPPKA Induk, KPPD di
Surat terkirim dgn perangko, materai dan Kota Yogyakarta, KPPD di Bantul,        8500 surat, 3200 materai,
paket pengiriman                           KPPD di Kl.Progo, KPPD di Gn         33 kali
                                           Kidul, KPPD di Sleman
                                           Kantor DPPKA Induk, 5 KPPD di
Pemakaian telpon,listrik, air dan internet
                                           Kab/kota. Aparatur dan WP di 5       8 unit, 12 bulan
terpenuhi
                                           KPPD Kab/kota se Provinsi DIY
Penjaminan Aset pemerintah Provinsi Gedung Kantor dan Kendaraan                 28 gedung, 4 box save
DIY                                        Dinas                                deposit, 44 Kendaraan
                                           Kendaraan Dinas /Operasional di
Berfungsinya STNK selama 1 tahun           DPPKA dan 5 KPPD di Kab/kota se      20 roda 4 , 30 roda 2
                                           Provinsi DIY
                                           Petugas    Administrasi    Kantor,
Pembayaran Honor pengelola keuangan Pelayanan Administrasi keuangan
                                                                                75 orang
selama 1 tahun                             kantor di DPPKA dan 5 KPPD di
                                           Kab/kota se Prov. DIY
                                           Pelayanan penyedia jasa kebersihan
Kebersihan Kantor selama I Th              kantor di DPPKA dan 5 KPPD di        9 unit
                                           Kab/kota se Prov. DIY
                                           Pelayanan penyediaan ATK di
Penggunaan ATK selama 1 th                 DPPKA dan 5 KPPD di Kab/kota se      59 jenis
                                           Prov. DIY
                                           Petugas Pelayanan perkantoran di
Pemakaian      barang     cetakan     dan                                       38 jenis, 600.000 lembar,
                                           DPPKA dan 5 KPPD di Kab/kota se
penggandaan                                                                     600 jilid
                                           Prov. DIY
                                           Pelayanan               kebutuhan
Pemakaian komponen instalasi listrik/ listrik/penerangan         kantor    di
                                                                                15 Jenis
penerangan                                 DPPKA dan 5 KPPD di Kab/kota se
                                           Prov. DIY
                                           DPPKA Induk, KPPD di Kab
Pengisian tabung pemadam kebakaran                                              15 tabung
                                           Bantul, KPPD di Kab G.Kidul
                                           Aparatur DPPKA Induk, KPPD di
                                           Kota Yogyakarta, KPPD di
Bahan Bacaan dan peraturan perundang -                                          6 SKH, 2 majalah,       1
                                           Kab.Bantul, KPPD di Kab Kl
undangan                                                                        tabloid, 5 paket buku
                                           Progo, KPPD di Kab.Gkidul, KPPD
                                           di Kab Sleman




                                                  -18-
                  1                                  2                                    3
                                     Aparatur DPPKA Induk, KPPD di
                                     Kota Yogyakarta, KPPD di
Hidangan rapat dan jamuan rapat      Kab.Bantul, KPPD di Kab Kl              7200 sidang, 1300 jamuan
                                     Progo, KPPD di Kab.Gkidul, KPPD
                                     di Kab Sleman
                                     Aparatur DPPKA Induk, KPPD di
                                     Kota Yogyakarta, KPPD di
Pemenuhan undangan, rapat konsultasi
                                     Kab.Bantul, KPPD di Kab Kl              4 kab/kota, 20 luar daerah
dalam dan luar daerah
                                     Progo, KPPD di Kab.Gkidul, KPPD
                                     di Kab Sleman
                                     Kantor DPPKA Provinsi DIY, Jl
Keamanan Kantor terjaga 1 th         Tentara Pelajar, Gudang Arsip           4 orang , 3 unit
                                     Jenggotan, JEC
                                     Pelayanan Jasa Kebersihan     di
Retribusi sampah selama 1th          KPPD Kab Sleman dan KPPD di             12 bulan
                                     Kota Yogyakarta

Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Gedung Kantor KPPD di 5 KPPD KPPD di Kota Yogyakarta, KPPD
                                                                             2 unit
Kab/kota se Prov DIY                di Kab.Bantul,
                                     Kantor DPPKA Induk, KPPD di
                                                                             4 unit AC, 1 brankas, 11
                                    Kota Yogyakarta, KPPD di
AC . Filling kabinet , brankas, TV,                                          filing, 1 buah TV, 5 unit
                                    Kab.Bantul, KPPD di Kab Kl
tabung pemadam, kursi tunggu                                                 kursi tunggu, 9 tabung
                                    Progo, KPPD di Kab.Gkidul, KPPD
                                                                             pemadam
                                    di Kab Sleman
                                                                           1 Unit server, 10 komputer
                                            Kantor DPPKA Induk, KPPD di
                                                                           PC, 10 Note book, 5
Komputer, printer,, monitor displ, server, Kota Yogyakarta, KPPD di
                                                                           printer, 6 monitor display, 3
Note book, UPS, LCD, Acces point, Kab.Bantul, KPPD di Kab Kl
                                                                           UPS, 6 monitor LCD, 1
scanner, Mesin ketik.                      Progo, KPPD di Kab.Gkidul, KPPD
                                                                           scanner, 1 LCD, 2 acces
                                           di Kab Sleman
                                                                           point, 6 mesin ketik
                                                                           11 almari buku, 2 meja
                                                                           display, 24 buah rak arsip,
                                            Kantor DPPKA Induk, KPPD di
                                                                           10 buah kursi tunggu WP,
Meja kerja, kursi kerja, meja kursi rapat, Kota Yogyakarta, KPPD di
                                                                           10 meja komputer, 2 set
kursi tunggu                               Kab.Bantul, KPPD di Kab Kl
                                                                           kursi komputer, 10 meja
                                           Progo, KPPD di Kab Sleman
                                                                           kerja, 10 meja rapat, 10
                                                                           kursi kerja.
3 ( tiga) PBB Th 2011                      Rumah Dinas / Rumah Jabatan     3 unit
                                           Gedung Kantor DPPKA Induk,
                                           KPPD di Kota Yogyakarta, KPPD
Gedung kantor terpelihara selama 1
                                           di Kab.Bantul, KPPD di Kab Kl 9 unit
tahun
                                           Progo, KPPD di Kab.Gkidul, KPPD
                                           di Kab Sleman




                                                 -19-
                    1                                        2                                3
                                              Kendaraan Dinas DPPKA Induk,
                                              KPPD di Kota Yogyakarta, KPPD
                                                                                26 roda 4, 36 roda 2 dan 1
Kendaraan dinas terpelihara 1tahun            di Kab.Bantul, KPPD di Kab Kl
                                                                                bus
                                              Progo, KPPD di Kab.Gkidul, KPPD
                                              di Kab Sleman
                                              Perlengkapan Gedung      DPPKA
                                              Induk, KPPD di Kota Yogyakarta,
Pemeliharaan jaringan listrik, air, telepon
                                              KPPD di Kab.Bantul, KPPD di Kab   9 unit, 4 jaringan
dan internet
                                              Kl Progo, KPPD di Kab.Gkidul,
                                              KPPD di Kab Sleman
                                              Peralatan Gedung Kantor DPPKA
                                              Induk, KPPD di Kota Yogyakarta,
Peralatan Kantor terpelihara selama 1
                                              KPPD di Kab.Bantul, KPPD di Kab   90 unit
tahun
                                              Kl Progo, KPPD di Kab.Gkidul,
                                              KPPD di Kab Sleman
                                              Arsip kendaraan KPPD di Kota
Arsip berkas kendaraan bermotor tertata       Yogyakarta, KPPD di Kab.Bantul,
                                                                                300.000 berkas
selama 1 tahun                                KPPD di Kab Kl Progo, KPPD di
                                              Kab.Gkidul, KPPD di Kab Sleman
Arsip keuangan yang berhasil guna             Arsip Keuangan Daerah DPPKA
                                                                                1 program,    17.250 berkas
terseleksi dan tersusun                       Prov.DIY
Program gaji terpelihara sesuai aturan        Program Gaji Pegawai Daerah
                                                                                1 paket program
yang berlaku                                  Provinsi DIY
                                                                                1 program, 2 Komputer, 2
Pelayanan penerbitan SP2D tepat waktu         SKPD se Provinsi DIY
                                                                                printer, 2 UPS
Rumah Dinas yang        dapat berfungsi Rumah Dinas Milik Pemda Provinsi
                                                                                5 unit
dengan baik                             DIY
                                        Pengurus dan Penyimpan Barang,
Laporan Barang Milik Daerah( LBMD) Petugas          pembantu    pengelola
                                                                                33 SKPD
bahan untuk menyusun Neraca             barang, pembuat laporan neraca
                                        SKPD
DKBMD dan DKPBMD Pemerintah
                                        SKPD se Provinsi DIY                    2 dokumen
Provinsi DIY
Penghapusan dan pemindah tanganan Barang Daerah yang sudah tidak
                                                                                5 bangunan, 1 kegiatan
Barang Milik Pemda Provinsi DIY         layak pakai pada SKPD dan UPTD
Legalitas Status Tanah dan Bangunan
                                        Tanah Pemerintah Provinsi DIY           25 bidang
yang dimanfaatkan Pemda Prov DIY
Laporan Keuangan daerah           dapat Aplikasi Pengelolaan Keuangan
                                                                                3 program
tersusun tepat waktu                    Daerah di DPPKA Prov.DIY
Labelisasi Barang Milik Daerah          Provinsi DIY                            80 %
Monitoring      Pelaksanaan Pengelola
                                        Provinsi DIY                            33 SKPD + UPTD
Barang milik daerah

Tercapainya Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

                                          Aparatur,WP KPPD di Kota
Sosialisasi     Peraturan      Perundang- Yogyakarta, KPPD di Kab.Bantul, 5 KPPD, 86 siaran,15
undangan                                  KPPD di Kab.Gkidul, KPPD di Kab spanduk, 8500 leaflet
                                          Sleman




                                                     -20-
                    1                                        2                                3
Pemahaman     Peraturan   perundang-
                                     Penyimpan dan Pengurus Barang 420 orang, 33 SKPD, 67
undangan bagi pengelola barang milik
                                     SKPD dan UPTD se Prov.DIY     UPTD
daerah
                                     Aparatur KPPD Kota, KPPD Kl
Bimbingan Teknis Kesamsatan                                        171 org,3 hari,6 kali
                                     Progo,KPPD Gkidul

Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan keuangan

Kompilasi        Laporan  Keuangan
Semesteran dan realisasi anggaran             SKPD se Provinsi DIY               33 SKPD, 110 buku
seluruh SKPD dan SKPKD
Kompilasi Laporan Keuangan Akhir
                                              SKPD se Provinsi DIY               33 SKPD, 100 buku
Tahun seluruh SKPD dan SKPKD
RKA, DPA . ROPK, Rakornis
                                              Aparatur DPPKA dan KPPD di 1 paket, 52 orang, 2 kali, 1
Monitoring dan evaluasi Laporan
                                              Kab./Kota se Provinsi DIY  laporan
Kegiatan akhir tahun

Tercapainya Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

SK Gubernur tentang Sistem dan
                                              Pengelolan Keuangan di SKPD se
Prosedur Pengelolaan Keuangan ,                                              3 pedoman
                                              Provinvi DIY
Sosialisasi Sisdur tersebut
Raperda APBD Tahun 2011 dan Raperda
                                              SKPD se Provinsi DIY               2 Raperda,1000 buku
APBD 2012
Rapergub. APBD tahun 2011 dan 2012            SKPD se Provinsi DIY               2 Rapergub, 1200 buku
                                                                                 1 Raperda, 33SKPD, 300
Raperda Perubahan APBD 2011                   SKPD se Provinsi DIY
                                                                                 buku
                                                                                 1               Rapergub,
Rapergub. Perubahan APBD Tahun 2011           SKPD se Provinsi DIY
                                                                                 33SKPD,300buku
Perda        ttg       Pertanggungjawaban                                        1 Raperda,33 SKPD, 150
                                              SKPD se Provinsi DIY
Pelaksanaan APBD tahun 2010                                                      buku
Pergub             ttg           Penjabaran
pertanggungjawaban              Pelaksanaan   SKPD se Provinsi DIY               1 Rapergub, 33 SKPD
APBD tahun 2010
 Implementasi         Paket regulasi ttg
penyusunan Laporan Keuangan Berbasis          SKPD se Provinsi DIY               4 angkatan, 120 orang
Accrual (LRA, Neraca,LAK,dan CALK)
Kontribusi PAD meningkat                      SKPD se Provinsi DIY               21 bidang,46 unit
Realisasi      Penerimaan        PBB dan
BPHTB, Cukai Tembakau, PPh ps
                                              DPPKA dan 5 KPPDdi Kab./Kota 150 orang, 200 orang, 3
21,dan      OPDN,       Sosialisasi    PPH,
                                              se Provinsi DIY, Pengusaha se TV, 16 radio, 2 koran, 15
WOPDN, PPh 21,Penyuluhan di media
                                              Provinsi DIY                  spanduk, 5 baliho, 5 KPP
massa        meningkatkan         pelayanan
rekonsiliasi DBH PBB
Pembayaran gaji tepat waktu sesuai                                               1 Paket, 100 orang, 100
                                              Gaji Pegawai Daerah Otonom
kondisi riil PNS yang ada                                                        orang
Pemungutan PKB/BBNKB Retribusi dan            Aparatur dan Wajib pajak di KPPD
                                                                                 386.690 WP
PABT                                          di kabupaten Bantul




                                                     -21-
                  1                                       2                                  3
Pemungutan PKB/BBNKB Retribusi dan        Aparatur dan Wajib pajak   di KPPD
                                                                               117.000 WP
PABT                                      di Kab. Gunungkidul
Pemungutan PKB/BBNKB Retribusi dan        Aparatur dan Wajib pajak   di KPPD
                                                                               300.000 WP
PABT                                      di Kota Yogyakarta
Pemungutan PKB/BBNKB Retribusi dan        Aparatur dan Wajib pajak   di KPPD
                                                                               100.000 WP
PABT                                      di
Pemungutan PKB/BBNKB Retribusi dan        Aparatur dan Wajib pajak   di KPPD
                                                                               580.000 WP
PABT                                      di Kab. Sleman
SK Gub ttg Pengguna Anggaran ,Kuasa
                                          Bendahara Penerima dan Bendahara
Pengguna       Anggaran,     Bendahara,                                    4 akt, 1 hari, 2 hari, 415
                                          pengeluaran dan unsur PPKSKPD
Bimbingan        Teknis       Bendahara                                    orang
                                          se Prov. DIY
pengeluaran dan penerima
SIPKD terselenggara dengan baik dan
pengelolaan Keuda. Dari perencanaan,
penganggaran,penatausahaan          dan   SKPD se Provinsi DIY                 33 SKPD
pertanggungjwban dapat dilaksanakan
baik dan tepat waktu
1. SK Gub .ttg Penetapan PPK BLUD, 2.
                                                                               2 BLUD, 1 angkatan, 30
Bintek Pengelolaan BLUD, 3. Audit         Pengelola Keuangan BLUD
                                                                               0rang, 1 laporan
laporan keuangan BLUD
 Pembinaan Teknis Aparat Pengelolaan
                                          DPPKA dan % KPPD di Kab./ Kota
Pajak Daerah, Terpeliharanya hardware                                    3 instansi, 1 kali, 1 tabel
                                          se Provinsi DIY, POLRI,PT Jasa
dan software Online sistem , Satling                                     NJKBM, 1 tahun
                                          Raharja
payment point
 Pelayanan pengelolaan pajak daerah (                                        1) Pameran 5 Kab dan 1
PKB, BBNKB, PBBKB), Publikasi                                               PMPS, 2) 6 kali (2 SKH),
                                          DPPKA dan 5 KPPD di Kab./Kota
media cetak, Realisasi penerimaan dari                                      20 spanduk, 10 baliho, 3)
                                          se provinsi DIY
pajak daerah       meningkat, Aplikasi                                      Rp. 518.134.073.860,- 4) 1
Kesamsatan Satling                                                          aplikasi Satling
1. Terpungutnya retribusi lelang hasil    1. Target dan Realisasi retribusi
hutan, 2. Terselenggaranya koordinasi     daerah, 2. Peserta Lelang Hasil
                                                                             Rp. 600.000.000,- 33 kali
pemungutan lelang hasil hutan dengan      Hutan ( Pedagang kayu ) 3. Perum
KPKNL dan Perum Perhutani                 Perhutani dan KP2LN
 Prog. Sistem Pengelolaan keuangan
daerah.Realisasi    perubahan    jumlah
                                          SKPD se Provinsi DIY                 2 aplikasi / jaringan
menu-sub menu aplikasi penyusunan
APBD
                                                                               1 Satling payment point, 1
Program Drive thru , dan Satling                                               Samsat       drive      di
                                          Wajib Pajak
payment point, Aplikasi Kesamsatan                                             kabupaten/kota, 1 Aplikasi
                                                                               drive thru.
Kualitas pengelolaan Manajemen BUMD
                                    Pegawai,        Nasabah      BUKP    dan 5 kab/kota, 200 orang, 150
dan BUKP optimal, Perekonomian dari
                                    BUMD                                     orang, 75 BUKP
sektor BUMD dan BUKP berkembag
                                                                                a. 1 aturan NJKB 2011, b.
Aturan NJKB, Publikasi Media cetak dan
                                                                               2 siaran TV, 24 kali(
Elektronik,  Sosialisasi Tabel NJKB Pengusaha dan Wajib Pajak
                                                                               Radio), 7 kali SKH, c. 1
2011
                                                                               kali, 100 orang
Laporan Cash Budget     dan Idle Cash Uang Kas yang ada di Bendahara
                                                                     1 set, 5 komputer, 5 UPS.
tahun 2011                            Umum Daerah dan Bendahara




                                                  -22-
                   1                                       2                                3
Laporan keuangan Dana dekonsentrasi
                                           SKPD          penerima      dana
dan tugas pembantuan di wilayah Prov.                                       69 satker, 56 Dekon, 13 TP,
                                           Dekonsentrasi       dan    Tugas
DIY.SK Gub Pengeloladana Dekon&TP,                                          50 buku, 13 SK
                                           Pembantuan
Rakor Pengelola dana Dekon &TP
Dokumen Target dan realisasi Retribusi
daerah dan pendapatan lain daerah,
                                           1. Target dan realisasi retribusi
Rakor Perencanaan Retribusi Daerah dan                                         1) 4 dokumen ( 100 buku) ,
                                           Daerah
Lain-lain Pendapatan Daerah, Workshop                                          2) 100 orang peserta, 3) 90
                                           2. SKPD pengelola Pendapatan,
pengelolaan retribusi daerah, Pelaporan                                        orang peserta, 4) 1 paket,
                                           3. Pengusaha Otomotif dan
PAD, Forkom Pemda dan Pengusaha,                                               5) 150 peserta, 6) 4
                                           pengusaha lainnya ( Kadin, Ardin,
Koordinasi         intensifikasi     dan                                       provinsi, 5 kali koordinasi
                                           Gapensi, BUMD, Perbankan dsb)
ekstensifikasi Retribusi Daerah dan PLL
dengan Provinsi Lain
Inventarisasi Barang Milik Daerah
                                           Pengurus dan Penyimpan Barang
efektif, Pengurus dan penyimpan barang                                   1 software sistem aplikasi
                                           SKPD se Prov.DIY
dapat melaksanakan SIMA dengan baik

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

SK Gub. Ttg Evaluasi Raperda APBD
Kab/Kota T.A 2010,2011. SK Gub ttg
                                                                                  5   SK     Gub,       5
Evaluasi Raperda APBDP Kab/Kota T.A Kabupaten/ Kota se Provinsi DIY
                                                                                      Kab./Kota
2010. SK Gub ttg Evaluasi Raperda
PerhitAPBD Kab/Kota T.A 2010
1) SK Gub. Ttg Eval. Raperwal/Bup
APBD Kab./Kota T.A 2010/2011. 2) SK
Gub    ttg    Evaluasi   Raperwal/Bup
                                                                               5 SK Gub, 5 Kab./Kota, 2
APBDPKab./Kota T.A 2010. 3) SK Gub Kabupaten/ Kota se Provinsi DIY
                                                                               kali Forkom
ttg   evaluasi   Perhitungan   APBD
Kab./Kota T.A 2010, 4) Forkom
Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

-Pelaksanaan APBD th 2011 terkendali.
- Pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah SKPD se Provinsi DIY              1 paket, 33 SKPD
termonitor
Laporan Tindak lanjut hasil temuan
                                        SKPD se Provinsi DIY            1 laporan. 20 buku
Pengawasan
                                        Bendaharawan dan PNS lainnya
Setoran ganti rugi hasil tuntutan ganti
                                        yang     merugikan   Pemerintah 63 orang
rugi
                                        Provinsi DIY

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Optimalisasi     Data    Base     SDM
,perpustakaan ,CD interaktif, data
                                      DPPKA dan 5 KPPD di Kab. /Kota 4 database. 1 aplikasi,
website DPPKA yang uptodate. Laporan
                                      seProvinsi DIY                 1website, 3 program
perubahan personalia kepegawaian,
Katalog pustaka, updating kearsipan




                                                   -23-
                  1                                    2                               3
                                                                          5 CMS KPPD,           CMS
CMS KPPD, CMS Belanja dan1 CMS
                               DPPKA Provinsi DIY                         Belanja dan 1         CMS
Pendapatan
                                                                          Pendapatan

Penataan Peraturan Perundang - undangan

Draft Raperda Retribusi Daerah ttg: -
Retribusi daerah Jasa Umum. -Retribusi
                                       SKPD Pengelola Retribusi Daerah    3 Raperda
Daerah Jasa Usaha. - Retribusi Daerah
Jasa Perijinan Tertentu

Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

SIPKD terselenggara dengan baik dan
pengelolaan Keungan Daerah dari
perencanaan,             penganggaran, SKPD se Provinsi DIY               33 SKPD, 65 PA/KPA
penatausahaan dan pelaksanaan baik dan
tepat waktu
 Prog. Sistem Pengelolaan keuangan
daerah. -Realisasi perubahan jumlah
                                       SKPD se Provinsi DIY               2 aplikasi/jaringan
menu, sub menu aplikasi penyusunan
APBD

Pengembangan Investasi dan Aset Daerah

Legalitas Status Tanah dan Bangunan
                                     Tanah Pemerintah Provinsi DIY        75 bidang
yang dimanfaatkan Pemda provinsi DIY
                                                                          21    bidang  tanah   /
Kontribusi PAD meningkat               SKPD se Provinsi DIY               bangunan, 46 unit rumah
                                                                          dinas

Pengembangan dan Pembinaan Badan Uasaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro

Kualitas pengelolaan Manajemen BUMD
                                    Pegawai,     Nasabah      BUKP   dan 5 kab/kota. 200 orang. 150
dan BUKP optimal. Perekonomian dari
                                    BUMD                                 orang. 75 BUKP
sektor BUMD dan BUKP berkembang




                                               -24-
                                           BAB V

                   PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF



                                                                                      PAGU
     NAMA PROGRAM                            NAMA KEGIATAN
                                                                                    INDUKATIF
              1
                                                        2                                 3
Pendapatan
                                                                                    614.970.360.728
Belanja
                                                                                     93.734.603.258
Belanja Tidak Lansung
                                                                                     46.489.885.603
Belanja Langsung
                                                                                     47.244.717.655

A   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                        3.849.399.705
                               1    Penyediaan jasa surat menyurat
                                                                                         24.885.000
                               2    Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
                                    dan listrik                                        995.184.400

                               3    Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
                                    Daerah                                             350.000.000

                               4    Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
                                    Kendaraan Dinas Operasional                           6.516.000
                               5    Penyediaan jasa administrasi keuangan              200.010.000

                               6    Penyediaan jasa kebersihan kantor                  493.090.100


                               7    Penyediaan alat tulis kantor
                                                                                       406.216.205
                               8    Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
                                                                                       374.322.000

                               9    Penyediaan          komponen        instalasi
                                    listrik/penerangan kantor                            78.814.000

                               10   Penyediaan peralatan rumah tangga
                                                                                         11.700.000
                               11    Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
                                    perundang-undangan                                   76.600.000




                                              -25-
              1
                                                       2                                  3

                               12   Penyediaan makanan dan minuman                     136.940.000

                               13   Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar
                                    daerah                                             638.330.000
                               14   Penyediaan jasa keamanan kantor
                                                                                        48.392.000
                               15   Penyediaan Retribusi Sampah
                                                                                          8.400.000

B   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                24.685.072.700

                              1     Pembangunan Gedung Kantor
                                                                                     19.299.000.000
                              2     Pengadaan perlengkapan gedung kantor
                                                                                       408.994.000
                              3     Pengadaan Peralatan gedung kantor
                                                                                       611.255.500
                              4     Pengadaan mebeleur
                                                                                       311.000.000
                              5     Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas
                                    /Rumah Jabatan                                      30.286.200
                              6      Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
                                                                                       476.600.000
                              7     Pemeliharaan      rutin/berkala     kendaraan
                                    dinas/operasional                                  700.647.000
                              8     Pemeliharaan    rutin/berkala     perlengkapan
                                    gedung kantor                                      384.821.000
                              9     Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
                                    kantor                                             270.885.500

                              10    Pemeliharaan Arsip Kendaraan bermotor              816.634.500
                              11    Pemeliharaan Arsip Keuangan                        164.949.000
                              12    Pemeliharaan Rutin/ Berkala Program/Sistem
                                    Gaji Pegawai Daerah                                 95.000.000
                              13    Pemeliharaan    Rutin/   Berkala    Sistem
                                    Penerbitan SP2D                                    160.000.000
                              14    Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas/rumah
                                    jabatan
                                                                                       210.000.000
                              15    Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang
                                    Milik Daerah                                       100.000.000
                              16    Penyusunan DKBMD dan DKPBMD
                                                                                        75.000.000
                              17    Perubahan Status Hukum Barang Daerah
                                                                                       150.000.000




                                             -26-
              1
                                                       2                                3
                                18   Pemeliharaan Rutin Aplikasi Pengelolaan
                                     Keuangan                                          40.000.000
                                19   Pengamanan Barang Milik Daerah / Sensus
                                     Barang Daerah                                    300.000.000
                                20   Monitoring dan Investigasi Pengelolaan
                                     Barang Milik Daerah                               80.000.000

C Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                                   631.077.000
                             1     Sosialisasi peraturan perundang-undangan
                                                                                      288.197.000
                                2    Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
                                     Perundangan-undangan                             232.880.000
                                3    Bimbingan Teknis Kesamsatan
                                                                                      110.000.000

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan keuangan              640.000.000
                                1    Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
                                     dan prognosis realisasi anggaran                 165.000.000

                                2    Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
                                                                                      340.000.000

                                3    Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan
                                                                                      135.000.000


E   Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                14.043.809.250

                                1    Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan
                                     Keuangan Daerah                                  120.000.000

                                2    Penyusunan rancangan Peraturan Daerah
                                     tentang APBD                                     835.450.000
                                3    Penyusunan rancangan peraturan           KDH
                                     tentang Penjabaran APBD                          775.550.000

                                4    Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
                                     tentang Perubahan APBD                           412.587.000

                                5    Penyusunan rancangan peraturan           KDH
                                     tentang Penjabaran Perubahan APBD                361.765.000
                                6    Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
                                     tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan           414.943.100
                                     APBD




                                              -27-
1
                          2                              3
    7    Penyusunan rancangan peraturan KDH
         tentang Penjabaran Pertanggungjawaban         125.000.000
         APBD
    8    Bimbingan Teknis Implementasi Paket
         Regulasi tentang Penyusunan Laporan           200.000.000
         Keuangan Daerah
    9    Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber -
         sumber Pendapatan Daerah                      709.308.500

    10   Penatausahaan dan      Pengendalian   Gaji
         Pegawai Daerah                                500.000.000
    11   Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber -
         sumber pendapatan daerah di KPPD Kab         1.132.000.000
         Bantul
    12   Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-
         sumber pendapatan daerah di KPPD              478.406.450
         Kabupaten Gunungkidul
    13   Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber -
         sumber pendapatan daerah di KPPD Kota        1.130.000.000
         Yogyakarta

    14   Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-
         sumber pendapatan daerah di KPPD Kab.         473.358.000
         Kulon Progo

    15   Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-
         sumber pendapatan daerah di KPPD Kab.        2.147.000.000
         Sleman
    16   Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan
         Keuangan Daerah                               265.000.000
    17    Pembinaan pengelolaan Keuangan BLUD
                                                       300.000.000
    18   Pembinaan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah
                                                       561.446.500
    19   Bintek Pengelolaan Lain-lain PAD Yang Sah
         dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah      100.828.100

    20   Pelayanan Kesamsatan
                                                       416.876.000
    21   Penyelenggaraan Lelang Hasil Hutan
                                                       554.279.800
    22   Pengembangan Pelayanan Kesamsatan
                                                       925.990.000




                 -28-
              1
                                                      2                             3
                               23    Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan
                                     PKB dan BBNKB tahun 2011                     194.500.000
                               24    Penyusunan Cash Budget
                                                                                  125.312.000
                               25    Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana
                                     Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di        205.000.000
                                     Provinsi DIY
                               26    Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi
                                     Daerah dan Pendapatan Lain-lain              279.208.800

                               28    Pemeliharaan Rutin/ Berkala Program Sistem
                                     Informasi Manajemen Aset (SIMA)              300.000.000


F   Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota          579.977.000


                               1     Evaluasi Rancangan Peraturan       Daerah
                                     tentang APBD Kab/Kota                        350.000.000


                               2     Evaluasi Rancangan Peraturan       Kepala
                                     Daerah    tentang Penjabaran       APBD      130.000.000
                                     Kab./Kota
                               3     Penyusunan Standar Evaluasi Rancangan
                                     Perda APBD Kab/Kota                           99.977.000


G Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian                 329.000.000
  Pelaksanaan Kebijakan KDH

                               1     Pengendalian    Manajemen     Pelaksanaan
                                     Kebijakan Kepala Daerah                      175.000.000
                               2     Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
                                                                                   60.000.000
                               3     Tuntutan Perbendaharaan     dan   Tuntutan
                                     Ganti Rugi 62 orang                           94.000.000


H Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi                            245.000.000

                               1     Penyusunan Sistem Informasi       terhadap
                                     layanan publik (Pemeliharaan      Aplikasi   145.000.000
                                     SDM, Perpustakaan, Kearsipan)

                               2     Pengelolaan Data      dan Pengembangan
                                     Teknologi Informasi                          100.000.000




                                             -29-
              1
                                                      2                           3

I   Program Penataan Peraturan Perundang - undangan                             213.687.000

                              1     Penyusunan Rencana Kerja Rancangan
                                    Peraturan Perundang -undangan tentang       213.687.000
                                    Retribusi daerah


J   Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah                    802.695.000


                              1     Pembinaan dan Pengembangan Sistem
                                    Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah       292.320.000

                              2     Pengembangan    Aplikasi      Pengelolaan
                                    Keuangan Daerah                             510.375.000


K Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah                                550.000.000

                              1     Sertifikasi Tanah Pemda DIY
                                                                                200.000.000
                              2     Peningkatan Manajemen Aset / Barang
                                    Daerah                                      350.000.000


L   Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Uasaha Milik Daerah dan            675.000.000
    Lembaga Keuangan Mikro


                              1     Peningkatan dan Pengembangan Manajemen
                                    BUMD.                                       675.000.000




                                            -30-
                                                  BAB VI

                                             PENUTUP


        Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2011 ini merupakan
rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset             Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta 2009 - 2013 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Istimewa
Yogyakarta serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tahun 2011.

        Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana
kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2011.

        Dengan adanya Renja Dinas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan
misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama
SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun dengan SKPD yang membidangi
fungsi lain.




                                                                 Yogyakarta,          2010

                                             Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
                                                      Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta




                                                            Drs . BAMBANG WISNU HANDOYO
                                                                  NIP. 19601003 198803 1 006




                                                     -31-

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:928
posted:2/7/2012
language:
pages:38